Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenkes

  • Cek Kesehatan Gratis Dimulai 10 Februari, Khusus 7-17 Tahun Dilakukan di Sekolah

    Cek Kesehatan Gratis Dimulai 10 Februari, Khusus 7-17 Tahun Dilakukan di Sekolah

    Jakarta –

    Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Ulang Tahun akan dimulai Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) pada 10 Februari 2025. Program ini dikhususkan untuk anak-anak 0-6 tahun dan dewasa-lansia, usia 17 tahun ke atas. Lalu, bagaimana untuk anak SD, SMP dan SMA?

    Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes RI, Maria Endang Sumiwi, mengatakan program cek kesehatan gratis ini dibagi menjadi 3 jenis, yakni CKG Ulang Tahun, CKG Sekolah, dan CKG Khusus. Untuk anak-anak usia 7-17 tahun, akan melakukan pemeriksaan di sekolah.

    “Kemarin ada yang tanya, kok usia segini (7-17 tahun) kok gak masuk (CKG Ulang Tahun)? Kita pisahkan supaya mengatur beban pelayanan di faskes-faskes kita,” kata Maria di kantor Kemenkes, Jakarta Selatan, Jumat (7/2/2025).

    CKG Sekolah akan dilakukan pada bulan Juli 2025 mendatang. Ini bertepatan dengan tahun ajaran baru siswa. Saat ini, Kemenkes sedang menyempurnakan program tersebut, agar dapat berjalan maksimal di hari pelaksanaan.

    “Ini (CKG Ulang Tahun) akan kita mulai besok, hari Senin. Seluruh puskesmas kita sudah siap,” kata Maria.

    Berikut adalah jenis-jenis pemeriksaan gratis yang bisa didapatkan siswa di sekolah.

    SD (7-12 Tahun)

    Status giziMerokok (kelas 5-6)Tingkat aktivitas fisik (kelas 4-6)Tekanan darahGula darahTuberkulosisTelingaMataGigiJiwaHati (Hepatitis B)

    SMP (13-15 Tahun)

    Status giziMerokokTingkat aktivitas fisikTekanan darahGula darahTuberkulosisTalasemia (kelas 7)Anemia remaja putri (kelas 7)TelingaMataGigiJiwaHati (Hepatitis B dan C)

    SMA (16-17 Tahun)

    Status giziMerokokTingkat aktivitas fisikTekanan darahGula darahTuberkulosisAnemia remaja putri (kelas 10)TelingaMataGigiJiwaHati (hepatitis B dan C)

    (dpy/up)

  • Cek Kesehatan Gratis Pas Lagi Mudik, Boleh di Luar Puskesmas Domisili?

    Cek Kesehatan Gratis Pas Lagi Mudik, Boleh di Luar Puskesmas Domisili?

    Jakarta –

    Kementerian Kesehatan RI memastikan program cek kesehatan gratis (CKG) akan terus berjalan di bulan Ramadan. Bagi mereka yang sedang mudik dan pulang kampung menjelang Hari Raya Idul Fitri, disarankan untuk melakukan CKG sepulang mudik di puskesmas domisili masing-masing.

    Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes RI, Maria Endang Sumiwi, menjelaskan alasannya adalah untuk menjaga manajemen pelayanan. Mengingat, setiap puskesmas sudah diberikan masing-masing stok bahan medis habis pakai.

    “Ini untuk memudahkan manajemen pelayanan sebaiknya bapak ibu tetap di domisili masing-masing, supaya load bahan medis habis pakai untuk periksa tidak terganggu,”

    “Dan ini memudahkan puskesmas,” sambungnya.

    Khusus mereka dengan hari ulang tahun di Januari, Februari, hingga Maret, pemerintah membuka kesempatan untuk melakukan CKG selambatnya hingga April. Sebab, proses pendaftaran dan administrasi juga baru dibuka Senin (10/2).

    Hal ini ditekankan Endang agar memperluas kesempatan pada mereka yang sedang berhalangan di tengah mudik dan libur panjang. Sementara mereka yang berulang tahun setelah Maret, diberikan batas waktu mengikuti cek kesehatan gratis hingga 30 hari setelah ulang tahun.

    “Jadi, Bapak, Ibu, punya kesempatan sampai lebih dari 30 hari. Untuk yang Januari, Februari, Maret, boleh sampai dengan April, untuk mengantisipasi Ramadan, jadi nanti boleh sampai dengan April,” pungkas dia.

    (naf/kna)

  • Dimulai 10 Februari, Kuota Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas 30 Orang Per Hari

    Dimulai 10 Februari, Kuota Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas 30 Orang Per Hari

    Jakarta –

    Program cek kesehatan gratis bakal serentak dilakukan mulai Senin (10/2/2025) di seluruh puskesmas Indonesia, terkecuali pada kelompok anak yang akan dimulai berbarengan dengan jadwal masuk sekolah, Juli mendatang.

    Setiap puskesmas diberikan masing-masing 30 kuota, untuk menyiasati ‘overload’ antrean pemeriksaan. “Kita tetapkan kuota maksimal pendaftaran digital 30 per hari, melalui SATUSEHAT mobile,” tandas Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes RI Maria Endang Sumiwi dalam konferensi pers Jumat (7/2/2025).

    Peserta bisa mengetahui nomor antrean di aplikasi SATUSEHAT mobile, yang sudah tertera jam pemeriksaan masing-masing orang. Sebagai catatan, tidak semua puskesmas sudah terintegrasi dengan aplikasi SATUSEHAT.

    Karenanya, bagi beberapa wilayah dengan hambatan ketersediaan internet, pemeriksaan atau cek kesehatan gratis dilakukan dengan pendaftaran manual.

    Chief of Digital Transformation Office (DTO) Kemenkes RI, Setiaji, juga memastikan kemungkinan akan memberikan bantuan internet tambahan di wilayah-wilayah tersebut.

    “Kurang lebih di Kalimantan Timur ada 6 puskesmas dengan internet yang belum memadai, tetapi secara keseluruhan ada 400 puskesmas di Indonesia. Ini akan kita support juga dengan bantuan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), untuk bisa membantu menyiapkan beberapa akses internet tadi,” lanjutnya.

    “Nanti juga kita siapkan yang belum internetnya memadai, untuk penginputan secara database di sistem kita, dilakukan secara manual dan tetap diberikan pelayanan,” pungkasnya.

    Saksikan juga Blak-blakan, Zulhas: Swasembada Pangan Bukan Angan-angan

    (naf/kna)

  • Cara Daftar Cek Kesehatan Gratis, Bisa Lewat SatuSehat Mobile-WA

    Cara Daftar Cek Kesehatan Gratis, Bisa Lewat SatuSehat Mobile-WA

    Jakarta –

    Cek Kesehatan Gratis (CKG) akan dimulai pada 10 Februari 2025. Cek kesehatan ini akan dilakukan di 10 ribu puskesmas dan 15 ribu klinik yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

    Program ini dirancang agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, mulai dari bayi hingga lansia. Namun, pemeriksaan akan dilakukan secara bertahap berdasarkan kelompok usia.

    Salah satu pemeriksaan baru yang diperkenalkan adalah skrining kesehatan jiwa. Skrining ini mulai diterapkan sejak usia sekolah dasar (SD), mengingat hasil survei kesehatan menunjukkan bahwa 1 dari 10 anak mengalami gangguan kecemasan atau depresi.

    Selain itu, program ini juga mencakup skrining kanker bagi masyarakat berusia di atas 40 tahun. Fokus utama adalah deteksi kanker payudara dan serviks pada perempuan, serta kanker paru dan kolorektal pada laki-laki.

    Berikut cara mendaftarkan Cek Kesehatan Gratis (CKG), bisa melalui WhatsApp dan SatuSehat Mobile.

    1. Cara Daftar Cek Kesehatan Gratis Melalui SatuSehat Mobile

    Mengunduh aplikasi SatuSehat Mobile melalui Play Store atau App StoreBuka Aplikasi dan cari ikon ‘Periksa Kesehatan Gratis’Mengisi data diri, seperti nama Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor telepon, dan lainnyaPilih tanggal dan lokasi fasilitas layanan kesehatanSetelah mengisi, tiket Cek Kesehatan Gratis akan terbit. Klik untuk ‘Lihat Detail’Geser ke Bawah, tekan ‘Isi Skrining’ untuk mulai skrining mandiri

    “Pendaftaran ini baru bisa dilakukan apabila yang bersangkutan ulang tahun H-7. Kemudian kalau untuk Januari sampai sekarang, kita sudah buka, tapi untuk berikutnya hari berikutnya, H-7,” ucap Chief of Digital Transformation Office (DTO) Kemenkes RI, Setiaji, dalam ‘Konferensi Pers Persiapan Peluncuran Cek Kesehatan Gratis’, Jumat (7/2/2025).

    2. Cara Daftar Melalui WhatsApp Cek Kesehatan Gratis

    Selain melalui aplikasi SatuSehat Mobile, masyarakat juga bisa mendaftarkan diri Cek Kesehatan Gratis (CKG) melalui WhatsApp. Berikut Caranya.
    Kirim pesan ke WhatsApp Kemenkes RI di Nomor 0811-1050-0567

    Pilih menu ‘Cek Kesehatan Gratis’Mengisi data diri, seperti nama Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor telepon, dan lainnyaPilih tanggal dan lokasi fasilitas layanan kesehatanSetelah mengisi, tiket Cek Kesehatan Gratis akan terbit.

    “Itu nanti di situ ada chatbot untuk melakukan pendaftaran. Kurang lebih yang diisi sama, seperti nama, NIK, pilih lokasi puskesmas, dan di ujung terakhir akan menghasilkan tiket pemeriksaan yang bisa ditunjukkan melakukan pemeriksaan tadi,” sambungnya.

    Setiaji juga mengatakan seseorang bisa menambahkan keluarga, seperti anak dan orang tua ke dalam SatuSehat Mobile untuk mendaftarkan Cek Kesehatan Gratis (CKG).

    “Di sini kita bisa pilih masuk ke profile, tentunya daftar kita individu sendiri dulu. Baru nanti kemudian baru bisa menambahkan yang kita sebut profil tertaut, atau anggota keluarga kita. di isi nama, NIK, identitas, tanggal lahir, dan sebagainya, dan relasinya apakah orang tua ataupun anak,” katanya.

    Kemudian kita bisa nanti melihat siapa saja profile yang ada di sana. Nah ini lah yang kita daftarkan pada saat ulang tahun, melakukan pemeriksaan kesehatan tadi,” ucapnya.

    (suc/up)

  • Cek Kesehatan Gratis Dimulai 10 Februari! Ini Jenis Pemeriksaan yang Tersedia

    Cek Kesehatan Gratis Dimulai 10 Februari! Ini Jenis Pemeriksaan yang Tersedia

    Jakarta –

    Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Ulang Tahun dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) akan mulai dilaksanakan serentak pada Senin (10/2) di puskesmas dan klinik. Namun, CKG Ulang Tahun ini tidak diperuntukkan bagi anak-anak sekolah berusia 7-17 tahun.

    Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes RI Maria Endang Sumiwi mengatakan CKG Ulang Tahun ini dikhususkan untuk anak-anak berusia 0-6 tahun dan 18 tahun ke atas. Sementara, anak sekolah berusia 7-17 tahun, pemeriksaan kesehatan akan dilakukan di sekolah.

    “Kenapa kami bagi? Ini untuk mengantisipasi kemampuan layanan kita. Jadi yang kesehatan ulang tahun itu selain yang usia SD, SMP, dan SMA. Ini akan kita mulai besok hari Senin. Seluruh puskesmas kita sudah siap,” kata dr Maria Endang di kantor Kemenkes, Jakarta Selatan, Jumat (7/2/2025).

    “Untuk yang ulang tahun Januari sesuai tanggalnya plus 30 hari, itu bisa mengakses pemeriksaan kesehatan ulang tahun,” lanjutnya.

    Terkait cek kesehatan gratis di sekolah, Maria Endang mengatakan akan dilaksanakan pada bulan Juli 2025. Ini bertepatan dengan tahun ajaran baru. Kemenkes saat ini sedang menyiapkan program tersebut.

    Selain CKG Ulang Tahun dan CKG sekolah, Kemenkes juga menyediakan CKG Khusus yang diperuntukkan untuk ibu hamil dan balita.

    Berikut adalah jenis-jenis pemeriksaan yang ada di CKG Ulang Tahun.

    Bayi Baru Lahir

    Kekurangan hormon tiroid bawaanKekurangan enzim pelindung sel darah merah (G6PD)Kekurangan hormon adrenal bawaanPenyakit jantung bawaan kritisKelainan saluran empeduPertumbuhan (berat badan)

    Balita dan Anak Prasekolah

    PertumbuhanPerkembanganTuberkulosisTelingaMataGigiTalasemia (pemeriksaan darah pada usia 2 tahun saja)Gula darah (pemeriksaan darah pada usia 2 tahun saja)

    Dewasa dan Lansia

    MerokokTingkat aktivitas fisikStatus giziGigiTekanan darahGula darahRisiko stroke, risiko jantung (usia 40 tahun atau lebih)Fungsi ginjal (usia 40 tahun atau lebih)TuberkulosisPenyakit paru obstruktif kronis (PPOK)Kanker payudara (usia 30 tahun atau lebih)Kanker leher rahim (usia 30 tahun atau lebih)Kanker paru (usia 45 tahun atau lebih)Kanker usus besar (usia 50 tahun atau lebih)MataTelingaJiwaHati (Hepatitis B, C, dan sirosis)Calon pengantin (anemia, sifilis, HiV)Geriatri (usia 60 tahun atau lebih)

    (dpy/up)

  • Kemenkes dan FiberStar Upayakan Pemerataan Layanan Kesehatan Digital di RI – Halaman all

    Kemenkes dan FiberStar Upayakan Pemerataan Layanan Kesehatan Digital di RI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Upaya pemerataan layanan kesehatan untuk masyarakat di seluruh Indonesia menghadapi tantangan besar di sektor infrastruktur digital seperti kesenjangan akses internet, terutama di wilayah terpencil.

    Data menunjukkan bahwa 7,18 persen Puskesmas di Indonesia belum memiliki akses internet, dan 14,91 persen lainnya masih kesulitan terhubung ke sistem digital kesehatan nasional. 

    Dengan luasnya wilayah geografis Indonesia dan beragamnya kondisi di lapangan, pembangunan infrastruktur sering kali menjadi pekerjaan besar.

    Chief Digital Transformation Office Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Setiaji S.T, M.Si menyatakan pentingnya pemerataan infrastruktur untuk menjangkau seluruh masyarakat, tidak hanya di kota besar, tetapi juga di pelosok negeri.

    “Kondisi ini menunjukkan perlunya infrastruktur digital yang lebih merata untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di seluruh penjuru negeri.” Ujar Setiaji dalam keterangan tertulis dikutip Jumat (7/2/2025).

    Mengantisipasi hal tersebut, FiberStar bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan RI mengupayakan pemerataan layanan kesehatan melalui digitalisasi di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Sulawesi, Kalimantan, dan Indonesia Timur.

    Salah satu langkah strategisnya adalah dengan meluncurkan program Star Health untuk mendukung kesehatan digital masyarakat di daerah-daerah yang sulit dijangkau.

    Proyek percontohan program Star Health saat ini dijalankan di Sukabumi, Jawa Barat, dan diperluas ke wilayah Indonesia lain. 

    Proyek ini memanfaatkan teknologi Starlink yang memungkinkan Puskesmas di daerah 3T (tertinggal, terpencil, dan terdepan) mendapatkan akses internet yang memadai untuk meningkatkan layanan kesehatan.

    Dengan teknologi ini, fasilitas kesehatan dapat terhubung dengan sistem integrasi nasional seperti Satusehat dan BPJS Kesehatan.

    Untuk memperluas cakupan inovasi ini, beberapa waktu lalu FiberStar menggelar seminar bertajuk Smart City Connection bertema “Pemerataan Infrastruktur Digitalisasi Data Kesehatan Menuju Indonesia Emas 2045”.

    Seminar ini menghadirkan kolaborasi dengan Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (APTIKNAS).

    Setiaji juga berharap FiberStar dapat mendukung peningkatan mutu kesehatan di Indonesia, terutama di daerah 3T, dengan dua inovasi teknologi yang dirancang untuk membantu puskesmas dan fasilitas kesehatan dalam mengintegrasikan data, mempercepat layanan, serta meningkatkan akses kesehatan bagi masyarakat.

    Mengingat tantangan utama yang dihadapi mencakup lebih dari 745 (7,18 persen) puskesmas yang belum memiliki akses internet dan 1.472 (14,91 persen) Puskesmas yang kesulitan terhubung dengan sistem integrasi kesehatan nasional (Satusehat).

    Selain itu, lebih dari 60.000 kader dan praktisi kesehatan harus mengelola data secara manual.

    Customer Service Assurance Division Head FiberStar, Wisnu Wardhana menegaskan, untuk mencapai Indonesia yang maju, kita perlu memiliki manusia-manusia yang sehat jiwa raganya agar dapat memajukan infrastruktur digital sampai pelosok negeri.

    Pihaknya menyarankan penggunaan Starlink untuk area yang tidak terjangkau oleh fiber optik.

    FiberStar mendeliver Starlink dengan konsep layanan pengelolaan sistem (manage service) untuk penggunanya, guna memberikan solusi yang pengguna (user) butuhkan.”

    Wisnu menjelaskan, Star Health memiliki beberapa keunggulan yang bisa menjadi solusi untuk permasalahan ini, antara lain platform yang sudah berbasis web, layanan farmasi dan laboratorium yang terintegrasi, pendaftaran pasien yang efisien dan pengembangan fitur AI, e-signed dan e-resep yang akan sangat berguna dan memudahkan pengguna aplikasi ini.

    Dia menambahkan, aplikasi Star Health telah bersertifikasi PSE dan terintegrasi dengan sistem nasional, menggunakan teknologi seperti Internet of Things (IoT), Big Data, dan Artificial Intelligence (AI).

    Teknologi Starlink menurut dia, memungkinkan pengelolaan data yang lebih efisien dan terintegrasi, sehingga meningkatkan kualitas layanan kesehatan di seluruh penjuru Indonesia.

    Sebagai bagian dari komitmennya, FiberStar juga meluncurkan kampanye perluasan akses digital di sektor kesehatan dan pendidikan. Hingga tahun depan, FiberStar menargetkan ekspansi jangkauan teknologi Starlink di wilayah Sulawesi, Kalimantan, dan Indonesia Timur untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

    Tidak hanya kesehatan, sektor pendidikan juga menjadi fokus utama untuk menciptakan generasi unggul yang berdaya saing tinggi di tingkat global.

    “Inovasi yang dijalankan FiberStar akan berdampak baik bagi kemajuan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah 3T,” ungkap Wisnu.(tribunnews/fin)

     

  • Anggaran Kesehatan yang Bikin Publik Puas dengan Prabowo Terancam Disunat Nasional 7 Februari 2025

    Anggaran Kesehatan yang Bikin Publik Puas dengan Prabowo Terancam Disunat Nasional 7 Februari 2025

    Anggaran Kesehatan yang Bikin Publik Puas dengan Prabowo Terancam Disunat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Kesehatan (
    Kemenkes
    ) turut terdampak efisiensi anggaran hingga lebih dari Rp 19,5 triliun pada tahun ini.
    Pemangkasan anggaran
    di Kemenkes ini merupakan imbas dari diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025.
    Total anggaran Kemenkes sebelum terkena pemangkasan senilai Rp 105,7 triliun. Artinya, efisiensi yang dilakukan sebesar 18,54 persen dari pagu anggaran.
    Padahal, Kemenkes menjadi sektor kementerian paling penting karena menyangkut program kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.
    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, dari hasil diskusi dengan DPR, ada beberapa program Kemenkes yang kemungkinan perlu adanya efisiensi.
    “Dari diskusi dengan teman DPR, ada yang disarankan ini bisa efisiensi, ini enggak. Jadi ada mungkin beberapa realokasi yang diperlukanlah untuk program prioritas tersebut,” ujar Budi Gunadi saat ditemui di Auditorium Herman Susilo Ditjen Tenaga Kesehatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).
    Budi Gunadi mengakui, terdapat program prioritas Kemenkes yang tidak cukup masuk dalam anggaran sehingga dibutuhkan penyesuaian.
    “Kami memang masih ada beberapa program prioritas yang enggak cukup untuk bisa masuk dengan uang tersebut,” katanya.
    Salah satu layanan kesehatan yang terancam dipangkas yakni pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat yang baru akan diterapkan pada tahun ini.
    Budi menyebutkan, target sasaran cek kesehatan gratis sebanyak 280 juta. Sementara Kemenkes telah menganggarkan untuk 200 juta sasaran.
    “Target kami kan 280 juta. Kita sudah menganggarkan untuk (pemeriksaan kesehatan gratis) 200 juta. Karena enggak mungkinlah, dalam tahun pertama kan semuanya bisa (terpakai),” imbuh dia.
    Namun, jika program ini sepi peminat karena tidak diwajibkan seluruh rakyat mengecek kesehatan, maka anggarannya bisa ditekan lebih kecil dari target awal.
    “Tapi kalau ternyata memang minatnya enggak banyak, ya sudah, jadi kita enggak perlu kasih anggaran. Nanti akan kita lihat lagi enam bulan ke depan,” ucap Budi.
    Kemenkes akan menggelontorkan anggaran sebanyak Rp 4,7 triliun untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis tahun ini.
    Anggaran yang digelontorkan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD), dengan porsi terbesar dari pemerintah pusat.
    “Rp 4,7 triliun, jadi anggaran Rp 4,7 triliun itu dibagi, ada yang dari APBN, yang dari APBD,” papar Budi saat ditemui di Gedung Kemenkes, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2025).
    Nantinya, anggaran tersebut akan disalurkan ke setiap puskesmas di seluruh Indonesia. Puskesmas lah yang kelak akan mengatur penggunaan dana ini.
    “Jadi puskesmas itu nanti ngatur. Sama kayak vaksin kan, kalau ini screeningnya (skrining pemeriksaan kesehatan) kan, puskesmas yang bagi-bagi alat screeningnya,” kata dia.
    Program cek kesehatan gratis akan mulai dijalankan pada 10 Februari 2025 di puskesmas dan klinik-klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
    Program ini dirancang untuk mencakup seluruh populasi Indonesia, dari bayi baru lahir hingga lansia.
    Pemeriksaan akan dilakukan secara bertahap, dengan mekanisme yang disesuaikan berdasarkan kelompok usia.
    Masyarakat yang ingin mengikuti program ini diminta untuk mengunduh aplikasi SatuSehat, pemohon dapat mengisi biodata diri, memilih tanggal pemeriksaan, dan mendapatkan tiket pemeriksaan.
    Setelah mendaftar dan mengaktifkan kepesertaan JKN, masyarakat akan menerima notifikasi dari aplikasi terkait jadwal pemeriksaan.
    Dokumen yang perlu dibawa saat pemeriksaan di FKTP antara lain identitas diri seperti KTP atau kartu keluarga (KK), buku kartu identitas anak (KIA) untuk balita dan anak prasekolah, tiket pemeriksaan dari aplikasi atau WhatsApp, serta formulir kuesioner skrining mandiri yang telah diisi sebelumnya.
    Cek kesehatan gratis menjadi salah satu program yang berpotensi dipangkas anggarannya. Padahal, berdasar Survei Litbang Kompas, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan gratis menempati posisi tertinggi  dengan angka 85 persen.
    Sementara, sebanyak 12 persen menyatakan tidak puas.
    Pada urutan kedua, sebanyak 82,1 persen responden mengaku puas dengan program renovasi sekolah-sekolah yang rusak.
    Diikuti kepuasan membangun rumah sakit berkualitas lengkap 81 persen. Lalu, kepuasan membangun sekolah unggul terintegrasi 81 persen. Program bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil 78,1 persen.
    Kemudian program menurunkan kasus TBC hingga 50 persen dalam lima tahun 74,6 persen.
    Adapun program Asta Cita
    Prabowo
    -Gibran meliputi pelayanan kesehatan gratis, renovasi sekolah-sekolah rusak, pembangunan fasilitas kesehatan di daerah, pembangunan sekolah unggul terintegrasi, dan bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil.
    Kemudian menurunkan kasus TBC hingga 50%, pembangunan infrastruktur desa, menaikkan gaji ASN, TNI/Polri, dan pejabat negara, menambah kartu kesehatan sosial dan penyaluran bantuan langsung tunai.
    Selanjutnya, makan bergizi serta susu gratis di sekolah dan pesantren, penyediaan rumah murah 65,9, dan meningkatkan pendapatan negara.
    “Ini yang program 100 harinya Pak Prabowo. Jadi rata-rata tinggi ya, semua program itu,” kata Manajer Riset Litbang Kompas Ignatius Kristanto, saat memaparkan survei “Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran” secara virtual, Jumat (17/1/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Iuran BPJS Kesehatan Diisukan Naik, Ini Kata Menkes – Page 3

    Iuran BPJS Kesehatan Diisukan Naik, Ini Kata Menkes – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Iuran BPJS Kesehatan diisukan naik. Menanggapi hal ini, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengaku belum ada kepastian soal kenaikan iuran ini. 

    Ia mengatakan saat ini masih adanya pembicaraan terlebih dahulu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) dan Kepala BPJS.

    “Kalau BPJS itu belum pasti, masih diralat, jadi itu belum pasti, kita ada pembicaraan dengan Ibu Menteri Keuangan dan Kepala BPJS,” kata Budi Gunadi kepada wartawan di Gedung Kemenkes, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    Dirinya menjelaskan, apa yang nanti dibicarakan dengan Menkeu dan Kepala BPJS akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. 

    “Dan itu nanti apa yang kita bicarakan akan diajukan dulu ke Bapak Presiden. Perhitungannya sudah ada, tapi keputusannya belum ada. Karena itu nanti kan Bapak Presiden yang memutuskan,” pungkasnya.

    Isu Iuran BPJS Kesehatan Naik

    Sebelumnya, iuran BPJS Kesehatan diisukan naik seiring dengan adanya pemberlakuan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Muncul juga isu BPJS Kesehatan yang defisit anggaran dan gagal bayar yang memperkuat adanya isu kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

    Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti memastikan bahwa aset neto BPJS Kesehatan masih sehat, meskipun ada risiko defisit. Ghufron mengatakan kepercayaan publik yang tinggi dan pemakaian atau utilisasi layanan BPJS Kesehatan yang semakin masif menjadi penyebab risiko defisit.

    Saat ini, sekitar 1,7 juta orang per hari menggunakan BPJS Kesehatan tersebut.Meski begitu, Ali Ghufron memastikan pihaknya lancar dalam membayar rumah sakit pada 2025.

     

  • Peserta PPDS Hospital Based Angkatan Pertama Mulai Orientasi

    Peserta PPDS Hospital Based Angkatan Pertama Mulai Orientasi

    Jakarta –

    Sebanyak 52 peserta program pendidikan dokter spesialis atau PPDS berbasis rumah sakit (hospital based) angkatan pertama mulai mengikuti orientasi pendidikan. Ada enam rumah sakit yang jadi penyelenggara utama pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit (hospital based).

    Enam rumah sakit tersebut adalah Rumah Sakit (RS) Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta, RS Ortopedi Prof Dr R Soeharso Surakarta, RS Pusat Otak Nasional Jakarta, RS Mata Cicendo Bandung, RS Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta, serta RS Kanker Dharmais Jakarta.

    “Saya mau putra daerah yang rumah sakitnya masih kosong dokter spesialisnya dikasih kesempatan untuk (program PPDS berbasis rumah sakit) ini,” ujar Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Kamis (6/2/2025).

    Adapun program pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit merupakan inisiatif Kementerian Kesehatan mengatasi kekurangan jumlah dokter spesialis di Indonesia. Sebanyak 38 persen RS Umum Daerah (RSUD) di Indonesia diketahui belum memiliki tujuh dokter spesialis dasar, yakni spesialis penyakit dalam, anak, anestesi, kebidanan dan kandungan, bedah, radiologi, dan patologi klinik.

    Menurut Menkes, meski distribusi dokter yang tak merata menjadi persoalan, jumlah dokter ada tidak akan mampu mengisi kebutuhan dokter di seluruh wilayah Indonesia.

    Di sisi lain, ia juga menegaskan setiap Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU) harus memastikan tidak ada tindak perundungan selama proses pendidikan dokter spesialis ini.

    “Setiap enam bulan teman-teman (PPDS) akan di-screening jiwa. Kalau ada indikasi, kita akan turun ke (rumah sakit) sana dan akan ada monitoring juga,” tuturnya.

    (suc/kna)

  • Kasus Kanker di RI Diprediksi Meningkat 70 Persen di 2050, Inikah Pemicunya?

    Kasus Kanker di RI Diprediksi Meningkat 70 Persen di 2050, Inikah Pemicunya?

    Jakarta –

    Jumlah kasus kanker di Indonesia terus mengalami peningkatan, bahkan diprediksi melonjak lebih dari 70 persen pada 2025. Hal ini bisa terjadi apabila langkah pencegahan dan deteksi dini tidak diperkuat.

    Saat ini, sekitar 400 ribu kasus baru kanker terdeteksi setiap tahunnya, dengan angka kematian mencapai 240 ribu kasus. Tanpa intervensi yang efektif, beban kanker akan semakin besar, baik dari segi kesehatan masyarakat maupun ekonomi.

    Wakil Menteri Kesehatan RI Prof Dante Saksono Harbuwono menegaskan bahwa kanker tidak hanya menjadi tantangan medis, tetapi juga masalah sosial dan ekonomi yang kompleks.

    Biaya pengobatan yang tinggi, hilangnya produktivitas, serta dampak psikologis bagi pasien dan keluarga menjadi beban berat yang harus ditangani.Oleh karena itu, deteksi dini menjadi strategi utama yang terus diperkuat.

    Di Indonesia, deteksi dini kanker masih menjadi tantangan. Banyak pasien datang dalam kondisi stadium lanjut, sehingga tingkat keberhasilan pengobatan menurun dan biaya perawatan meningkat.

    Padahal, hingga 50 persen kasus kanker bisa dicegah dengan pola hidup sehat seperti menjaga pola makan, rutin berolahraga, tidak merokok, menghindari alkohol, serta menjalani pemeriksaan kesehatan secara berkala.

    Di sisi lain, Kemenkes bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar skrining kanker serviks gratis selama bulan Februari di seluruh Puskesmas bagi perempuan yang sudah menikah.

    Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta drg Ani Ruspitawati menekankan bahwa kanker payudara dan kanker serviks menjadi jenis kanker dengan angka kejadian tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu, akses masyarakat terhadap layanan skrining harus diperluas agar deteksi dini bisa dilakukan lebih masif.

    Pemerintah juga terus mendorong vaksinasi HPV bagi anak perempuan usia 11-12 tahun untuk mencegah kanker serviks sejak dini. Program ini telah menjadi bagian dari Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) dan terus diperluas cakupannya.

    Selain pendekatan medis, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pengendalian kanker. Stigma terhadap pasien kanker seringkali menjadi hambatan dalam deteksi dini dan pengobatan. Dukungan moral, empati, dan kepedulian dari lingkungan sekitar sangat dibutuhkan agar pasien dapat menjalani perawatan dengan lebih baik.

    Peringatan Hari Kanker Sedunia menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa kanker bisa dicegah dan dideteksi lebih awal. Dengan skrining rutin, pola hidup sehat, serta kolaborasi semua pihak, angka kejadian dan kematian akibat kanker dapat ditekan.

    “Jangan menunggu sakit untuk peduli terhadap kesehatan. Pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan. Mulailah dengan pola hidup sehat dan rutin lakukan pemeriksaan kesehatan,” ujar Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, dikutip dari laman Kemenkes.

    (suc/suc)