Kementrian Lembaga: Kemenkes

  • Daftar Terbaru Kementerian-Lembaga yang Terdampak Efisiensi Anggaran

    Daftar Terbaru Kementerian-Lembaga yang Terdampak Efisiensi Anggaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melakukan rekonstruksi anggaran sebagai bagian dari upaya efisiensi keuangan negara. Sejumlah kementerian dan lembaga yang awalnya tidak termasuk dalam daftar pemangkasan kini turut mengalami pengurangan anggaran.  

    Pada awalnya, beberapa kementerian dan lembaga masih terbebas dari pemangkasan. Namun, pada 7 Februari 2025, Presiden Prabowo meminta dilakukan penyesuaian ulang terhadap kebijakan efisiensi anggaran. Proses ini kemudian dibahas lebih lanjut antara kementerian/lembaga dan DPR pada 12-13 Februari 2025.

    Hasilnya, sejumlah instansi yang sebelumnya tidak terdampak akhirnya mengalami pengurangan anggaran. Dihimpun dari berbagai sumber, berikut daftar kementerian dan lembaga yang terdampak beserta jumlah pemangkasan anggaran yang dilakukan:

    Daftar Kementerian dan Lembaga yang Terdampak Efisiensi Anggaran

    Komisi I

    Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengalami pemangkasan sebesar Rp 2,03 triliun dari total pagu Rp 9,8 triliun, yang dapat berdampak pada diplomasi luar negeri dan program kerja sama internasional.Kementerian Pertahanan (Kemenhan) terkena pemotongan terbesar di antara kementerian dalam Komisi I, yaitu Rp 26,7 triliun dari Rp 166,2 triliun, yang kemungkinan memengaruhi belanja alutsista dan operasional pertahanan.Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) harus beradaptasi dengan pemangkasan Rp 3,84 triliun dari Rp 7,72 triliun, yang berpotensi mengurangi anggaran untuk transformasi digital nasional.Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengalami pemangkasan Rp 538,6 miliar dari Rp 1,32 triliun, yang mungkin berdampak pada penguatan keamanan siber nasional.Badan Keamanan Laut (Bakamla) kehilangan Rp 334 miliar dari Rp 1,08 triliun, yang dapat memengaruhi patroli keamanan laut.Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mengalami pengurangan Rp 58,1 miliar dari Rp 187 miliar.Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) mengalami pemangkasan Rp 15,84 miliar dari Rp 54,66 miliar.

    Komisi II

    Kementerian PAN-RB mengalami pengurangan Rp 184,9 miliar dari Rp 392,98 miliar.Kementerian ATR/BPN terkena pemangkasan Rp 2,01 triliun dari Rp 6,45 triliun, yang dapat berdampak pada percepatan program reforma agraria.Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengalami pengurangan Rp 2,17 triliun dari Rp 4,79 triliun.Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menghadapi pemangkasan Rp 1,15 triliun dari Rp 6,3 triliun.Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami pemotongan Rp 843,2 miliar dari Rp 3,06 triliun.Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkena pemangkasan Rp 955 miliar dari Rp 2,41 triliun.Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengalami pengurangan Rp 195,1 miliar dari Rp 798,34 miliar.Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengalami pemotongan Rp 91,4 miliar dari Rp 328,48 miliar.

    Komisi III

    Komisi Yudisial (KY) mengalami pemangkasan Rp 74,7 miliar dari Rp 184,52 miliar.Mahkamah Agung (MA) terkena pemotongan Rp 2,28 triliun dari Rp 12,68 triliun.Mahkamah Konstitusi (MK) mengalami pengurangan Rp 226,1 miliar dari Rp 611,47 miliar.Kejaksaan Agung (Kejagung) harus beradaptasi dengan pemotongan Rp 5,43 triliun dari Rp 24,27 triliun.Polri mengalami pengurangan anggaran Rp 20,58 triliun dari Rp 126,62 triliun.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kehilangan Rp 201 miliar dari Rp 1,23 triliun.Badan Narkotika Nasional (BNN) mengalami pemangkasan Rp 998,6 miliar dari Rp 2,45 triliun.

    Komisi IV

    Kementerian Pertanian (Kementan) terkena pemotongan Rp 10,28 triliun dari Rp 29,3 triliun, yang dapat berdampak pada ketahanan pangan nasional.Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengalami pengurangan Rp 2,12 triliun dari Rp 6,22 triliun.Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terkena pemangkasan Rp 1,22 triliun dari Rp 5,16 triliun.

    Komisi V

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalami pemotongan terbesar dalam daftar ini, yaitu Rp 60,46 triliun dari Rp 110,95 triliun.Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kehilangan Rp 13,73 triliun dari Rp 31,45 triliun.BMKG menghadapi pemangkasan Rp 1,78 triliun dari Rp 2,83 triliun.

    Komisi VI hingga XIII

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalami pemangkasan Rp 8,9 triliun dari Rp 53,1 triliun.Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkena pemotongan Rp 19,6 triliun dari Rp 105,7 triliun, yang berpotensi memengaruhi program kesehatan nasional.Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengalami pengurangan Rp 7,27 triliun dari Rp 33,5 triliun.Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) menghadapi pemotongan Rp 14,3 triliun dari Rp 56,6 triliun.Kementerian Sosial (Kemensos) mengalami pemangkasan Rp 970 miliar dari Rp 79,6 triliun.Kementerian Agama (Kemenag) terkena pemangkasan Rp 12,32 triliun dari Rp 78,55 triliun.

    Efisiensi anggaran ini dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan fiskal pemerintah, namun di sisi lain, beberapa program strategis di masing-masing kementerian dan lembaga berpotensi terdampak. Dengan adanya pemangkasan ini, diharapkan efisiensi penggunaan anggaran tetap dapat menjaga kualitas layanan dan program yang telah direncanakan oleh pemerintah.

  • Kemenkes Dorong Kolaborasi dalam Transformasi Layanan Kesehatan

    Kemenkes Dorong Kolaborasi dalam Transformasi Layanan Kesehatan

    Bali, Beritasatu.com – Perkembangan teknologi di bidang kesehatan akan membawa perubahan signifikan bagi peningkatan layanan kesehatan di Indonesia. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam melakukan transformasi layanan kesehatan.

    “Transformasi layanan kesehatan di Indonesia mencakup pendidikan, pengajaran, dan penelitian. Kita tidak hanya bisa berpikir di permukaan, tetapi kita juga harus berpikir tentang pendidikan, pengajaran, dan penelitian. Semua itu harus kita lakukan dalam transformasi rumah sakit,” kata Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes, Sunarto  dalam diskusi Global Health Indonesia Summit, Conference & Awards, Minggu (16/2/2025).

    Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor kesehatan. “Kolaborasi antara rumah sakit Internasional dan Indonesia  penting untuk meningkatkan industri kesehatan serta perjalanan pasien,” tambahnya.

    Dalam upaya ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengunjungi Canberra, Australia pada pekan lalu guna memperkuat kerja sama kesehatan antara kedua negara. Kerja sama dikhususkan dalam pengembangan tenaga medis, penelitian inovatif, serta standardisasi layanan kesehatan.

    “Kita ingin membangun sistem kesehatan yang lebih tangguh, berbasis riset, dan didukung teknologi mutakhir. Melalui kerja sama dengan Australia, kita memperkuat kapasitas tenaga medis dan membuka akses bagi inovasi kesehatan yang akan berdampak langsung bagi masyarakat Indonesia,” kata Budi dilansir dari Antara.

    Lebih lanjut Presiden Direktur & Founder JMM Consulting, Nurhadi Yudiyantho mengatakan peluncuran Global Health Indonesia tahun lalu merupakan langkah strategis dalam memperkuat industri kesehatan nasional di tingkat regional. 

    “Industri kesehatan Indonesia harus meningkat. Kolaborasi berbagai pihak serta adopsi teknologi terkini akan memperkuat ekosistem dan layanan kesehatan Indonesia,” katanya.

  • Program Cek Kesehatan Gratis Harus Dimanfaatkan, Tak Perlu Takut

    Program Cek Kesehatan Gratis Harus Dimanfaatkan, Tak Perlu Takut

    PIKIRAN RAKYAT – Netty Prasetiyani, Anggota Komisi IX DPR RI, meminta masyarakat untuk memanfaatkan program Cek Kesehatan Gratis. Netty pun meminta masyarakat agar tak perlu takut mengikutinya.

    “Masyarakat tidak perlu takut memeriksakan diri dan mengetahui kondisi kesehatannya,” ujarnya. Dengan demikian, jelasnya, menjadi tindakan preventif mencegah munculnya penyakit.

    “Dengan begitu dapat mencegah datangnya serangan penyakit yang mendadak,” tambahnya.

    Ia pun meminta agar pemerintah dan media lebih mensosialisasikannya tersebut kepada masyarakat luas.

    Program ini ditujukan kepada masyarakat Indonesia yang berulang tahun. Segmentasi masyarakat penerimanya mencakup anak-anak, remaja, ibu hamil, balita, dan dewasa maupun lansia.

    Untuk menggunakan layanan Cek Kesehatan Gratis, masyarakat perlu mengunduh aplikasi SatuSehat terlebih dahulu di perangkat smartphone.

    Aplikasi ini tersedia untuk smartphone Android maupun iPhone. Setelahnya, mengisi data yang diminta untuk penjadwalan pemeriksaan.

    Bagi kelompok usia 0 hingga 6 tahun dan kelompok usia di atas 17 tahun, pemeriksaan dilakukan di fasilitas kesehatan. Sedangkan bagi kelompok usia 7 hingga 17, pemeriksaan akan dilakukan di sekolah.

    Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut program ini akan diterapkan merata di seluruh wilayah Indonesia. Ia pun mengungkapkan telah mengunjungi sejumlah fasilitas kesehatan yang ada di luar Pulau Jawa.

    Terkait kebijakan efisiensi anggaran yang telah diterapkan Pemerintah Prabowo Gibran, Budi menjelaskan tak berpengaruh terhadap program prioritas tersebut.

    Bila pun anggarannya kurang, jelasnya, akan berkoordinasi dengan Presiden dan Menteri Keuangan untuk menambah anggaran program tersebut.

    Menkes menargetkan 100 juta warga Indonesia menjadi penerima manfaat program Cek Kesehatan Gratis pada tahun 2025. Untuk pencapaian awal, menargetkan setengahnya.

    “Targetnya 100 juta peserta, kami akan fokus pencapaian awal sebesar 50 persen dari target tersebut,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Sarapan Itu Penting! Bisa Tingkatkan Konsentrasi saat Aktivitas, Ini Zat Gizi yang Harus Dipenuhi – Halaman all

    Sarapan Itu Penting! Bisa Tingkatkan Konsentrasi saat Aktivitas, Ini Zat Gizi yang Harus Dipenuhi – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

     

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA – Banyak masyarakat dari kalangan pekerja maupun anak-anak usia sekolah yang melewatkan sarapan pagi. Padahal manfaat sarapan bagi tubuh sangatlah baik.

    Berdasarkan survei badan litbangkes Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) menunjukkan 47,7 persen anak belum memenuhi kebutuhan energi minimal saat sarapan, dan sebanyak 66,8 persen anak sarapan dengan kualitas gizi rendah atau belum terpenuhi kebutuhan gizinya.

    Dietisien yang mendalami bidang Nutrigenetics Tommy G, S.Gz, RD, dipl Nutrigenetics mengungkapkan, menu sarapan harus memenuhi asupan zat gizi harian berupa asupan zat gizi makro dan mikro agar bisa diserap tubuh secara optimal.

     

    “Sejumlah penelitian menunjukkan manfaat dari konsumsi menu sarapan yang beragam, bergizi, dan berimbang, dalam peningkatan konsentrasi ketika beraktivitas, juga dapat membantu mengontrol asupan makanan di periode selanjutnya (makan siang), serta masih banyak lagi,” ungkap Tommy dalam keterangannya yang ditulis Senin (17/2/2025).

    Karena itu, perlu memperhatikan aspek ketersediaan zat gizi (dari berbagai sumber pangan) dan kesesuaian dengan kebutuhan zat gizi harian.

     

    Menu sarapan sebaiknya terdiri dari zat gizi makro seperti karbohidrat, terutama karbohidrat kompleks, sumber protein, lemak (yang tidak berlebih), dan serat, serta zat gizi mikro seperti vitamin, dan mineral.

    “Terdengar cukup kompleks, namun sebenarnya sangat bisa untuk membuat menu sarapan yang praktis, lezat, sekaligus terpenuhi asupan gizi seimbang. Contohnya adalah menu nasi goreng ini jika melihat resepnya, tidak hanya didominasi oleh karbohidrat dan protein saja, tapi serat, vitamin, mineral, juga ada dari penggunaan wortel dan tomat yang cukup banyak,” lanjut dia.

     

    Menyadari pentingnya sarapan, Sajiku, sejak tahun 2022 dengan mengajak masyarakat Indonesia untuk membuat Sarapan Lezat Gak Pake Repot dan bergizi untuk memulai aktivitas sehari-hari, dengan membagikan 1,350 paket sarapan Nasi Goreng secara gratis di Car Free Day maupun di Stasiun Commuter Line Tanah Abang dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat yang sering melewatkan sarapan pagi. 

    Rangkaian aktivitas ini dalam momentum Hari Gizi Nasional (25 Januari) dan menjelang Pekan Sarapan Nasional (14 – 20 Februari) yang sejalan dengan tujuan besar perusahaan (Grup Ajinomoto Indonesia) untuk ‘memperkuat kesejahteraan yang berkelanjutan bagi manusia, masyarakat, dan bumi, melalui AminoScience’.

  • CKG Mencakup Skrining Gangguan Mental, Warga RI Diharapkan Sehat Jasmani-Rohani

    CKG Mencakup Skrining Gangguan Mental, Warga RI Diharapkan Sehat Jasmani-Rohani

    Jakarta

    Cek kesehatan gratis (CKG) untuk seluruh masyarakat Indonesia sebagai bagian dari Program Presiden Prabowo Subianto sudah mulai dilaksanakan sejak Senin, (10/2), di seluruh Puskesmas di Indonesia.

    Program ini menyasar seluruh kelompok usia, mulai dari bayi baru lahir, balita, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Prof dr Dante Saksono Harbuwono menegaskan program ini tak hanya untuk pemeriksaan kesehatan, tetapi juga bertujuan mendorong masyarakat untuk lebih sadar akan pentingnya deteksi dini penyakit dan perubahan gaya hidup sehat.

    “Banyak penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan jantung yang bisa dicegah jika diketahui sejak dini. Melalui cek kesehatan gratis ini, masyarakat dapat memahami kondisi tubuhnya lebih awal, sehingga langkah-langkah pencegahan bisa segera dilakukan,” jelas Wamenkes, dikutip dari laman Kemenkes RI.

    dr Dante juga mengingatkan bahwa pemeriksaan ini tidak hanya untuk fisik, tetapi juga kesehatan mental. Berdasarkan evaluasi Kementerian Kesehatan, 34,6 persen remaja mengalami penurunan kesehatan mental, sehingga skrining kesehatan mental turut dimasukkan dalam layanan ini.

    “Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kita ingin memastikan masyarakat Indonesia sehat secara jasmani dan rohani,” tambahnya.

    Ia juga menambahkan Masyarakat yang berulang tahun pada Januari dan Februari masih bisa mendapatkan layanan ini hingga 30 April 2025, dengan kemudahan pendaftaran melalui SATUSEHAT Mobile.

    “Dengan pemeriksaan gratis ini, kita tidak hanya membantu masyarakat menjaga kesehatan, tetapi juga mengurangi angka perawatan di rumah sakit dan menurunkan beban pembiayaan kesehatan oleh BPJS. Semakin dini penyakit terdeteksi, semakin mudah ditangani,” jelas Wamenkes.

    Merujuk pada data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, secara nasional, prevalensi depresi di Indonesia pada tahun 2023 sebesar 1,4 persen. Adapun prevalensi depresi paling tinggi ada pada kelompok anak muda berusia 15-24 tahun, yaitu sekitar 2 persen.

    (suc/kna)

  • Menteri Kesehatan Soroti Krisis Dokter Spesialis, Ini Buktinya

    Menteri Kesehatan Soroti Krisis Dokter Spesialis, Ini Buktinya

    Jakarta

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti masih kurangnya dokter spesialis bedah toraks dan kardiovaskular. Dokter spesialis ini berfokus pada menangani penyakit di organ dalam rongga dada, khususnya pada jantung dan paru-paru.

    Menkes Budi menuturkan bahwa Indonesia sampai 10 tahun ke depan membutuhkan setidaknya 1.300 spesialis bedah toraks dan kardiovaskular. Namun, hingga saat ini jumlah yang dimiliki oleh Indonesia hanya berjumlah 270 dokter.

    Hal ini tentu harus menjadi perhatian lantaran masalah kesehatan jantung dan paru menjadi beberapa contoh masalah kesehatan dengan kasus terbanyak di Indonesia.

    “Indonesia itu butuh sampai 10 tahun ke depan butuh 1300 spesialis bedah toraks dan kardiovaskular, karena usia kan menua, yang sakit jantung paru banyak, yang tidak terdeteksi juga banyak, ya hitung-hitung 1300,” kata Menkes Budi ketika ditemui awak media di Jakarta Selatan, Minggu (16/2/2025).

    “Kita sekarang itu 270 dokter, itu yang dokter yang kayak gini masih kerja itu, yang 84 dan 70 (tahun), karena mereka kan harusnya sudah tinggal mengajari saja,” sambungnya sambil berkelakar.

    Disebutkan bahwa hingga saat ini tercatat baru ada enam perguruan tinggi yang menghasilkan spesialis bedah toraks dan kardiovaskular dengan jumlah lulusan 50-an dokter setiap tahun. Menkes Budi menceritakan, bahkan ketika awal ia menjabat, jumlah perguruan tinggi yang menghasilkan spesialis bedah toraks dan kardiovaskular hanya berjumlah dua di seluruh Indonesia.

    Menkes Budi menuturkan hal inilah yang membuat pihaknya mendorong program pendidikan dokter spesialis (PPDS) Hospital Based. Diharapkan nantinya akan ada lebih banyak spesialis bedah toraks dan kardiovaskular yang bisa dihasilkan.

    “Nah, itu sebabnya kami mau bikin yang hospital based, untuk mempercepat centernya. Misalnya sudah bagus, nanti dibikin murah, rumah sakit-rumah sakit bikin, untuk banyakin spesialis bedah toraks dan kardiovaskular,” sambungnya.

    Hingga saat ini, ada 24 provinsi yang memiliki spesialis bedah toraks dan kardiovaskular. Diharapkan nantinya jumlah spesialis tersebut bisa terus meningkat menjadi satu dokter per provinsi, meski jumlah tersebut menurut Menkes Budi masih belum ideal.

    Menkes Budi menuturkan bahwa idealnya Indonesia memiliki 3-5 dokter spesialis bedah toraks dan kardiovaskular di setiap kabupaten atau kota.

    Ketua Himpunan Bedah Toraks dan Kardiovaskular Indonesia (HBTKVI) Dr dr Prasetyo Edi, SpBTKV menjelaskan bahwa distribusi dokter spesialis juga menjadi tantangan yang besar. Hal ini menjadi sesuatu yang rumit karena di saat bersamaan, jumlah dokter spesialis bedah toraks dan kardiovaskular juga masih kurang.

    “Sebetulnya kita butuh SDM atau problem di titik distribusi. Diskusinya di situ, jadi sebetulnya, kalau SpBTKV jumlahnya juga belum optimal, ditambah dengan distribusinya itu belum maksimal dua-duanya. Jadi kita tetap perlu produksi, tapi penempatan itu juga lebih penting dari produksi,” tandas dr Prasetyo dalam kesempatan yang sama.

    (avk/kna)

  • Kemenkes Catat 6.050 Kasus Dengue pada Awal Tahun 2025, Kematian Mencapai 28 Jiwa

    Kemenkes Catat 6.050 Kasus Dengue pada Awal Tahun 2025, Kematian Mencapai 28 Jiwa

    PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 6.050 kasus dengue terjadi secara nasional dari awal tahun hingga 3 Februari 2025. Dari kasus yang tercatat itu, sebanyak 28 kasus kematian terjadi.

    Direktur Penyakit Menular, Kementerian Kesehatan, Ina Agustina Isturini, mengatakan, kasus dengue yang terjadi pada awal tahun 2025 menunjukkan incidence rate (IR) sebesar 2,14 per 100.000 penduduk. Adapun dari kasus kematian akibat dengue sebanyak 28 kasus dari 6.050 kasus yang tercatat, menunjukkan case fatality rate (CFR) sebesar 0,46 persen.

    “Kasus dengue dilaporkan dari 235 kabupaten, kota, di 23 provinsi,” katanya dalam diskusi bertajuk Langkah Bersama Cegah DBD di Central Park, Jakarta, pada Sabtu, 15 Februari 2025.

    Adapun selama tahun 2024, terjadi 244.409 kasus dengue dengan IR sebesar 87,34 per 100.000 penduduk. Dari kasus akumulatif tersebut, terdapat 1.430 kasus kematian dengan CFR 0,59%.

    Ina mengatakan, dengue adalah ancaman nyata bagi masyarakat Indonesia. Kasusnya selalu ada sepanjang tahun dan cenderung meningkat di musim hujan.

    “Ini bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga berdampak pada produktivitas masyarakat dan membebani sistem layanan kesehatan,” tuturnya.

    Menurutnya, pemerintah Indonesia terus berkomitmen dalam mengendalikan penyakit dengue melalui berbagai program, seperti pengendalian vektor, Gerakan 3M Plus, dan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik, yang diperkuat dengan edukasi berkelanjutan.

    Ia menambahkan, strategi berbasis inovasi, seperti implementasi nyamuk ber-Wolbachia, telah dilakukan di Yogyakarta, Jakarta Barat, Bandung, Semarang, Bontang, Kupang, dan vaksinasi sebagai langkah perlindungan tambahan.

    Selain itu, telah didtapkan juga Strategi Nasional Penanganan Dengue 2021-2025, yang menekankan sinergi lintas sektor. “Salah satu bentuk nyata kolaborasi ini adalah kegiatan Langkah Bersama Cegah DBD bersama dengan Takeda, yang membantu memperluas jangkauan edukasi dan pencegahan,” tuturnya.

    Andreas Gutknecht, Presiden Direktur PT Takeda Innovative Medicines, mengatakan, dengue menjadi ancaman kesehatan utama saat ini. Risiko terinfeksi dengue dapat terjadi kepada siapa saja tanpa melihat umur dan tempat tinggal.

    “Seseorang bisa berisiko terkena dengue lebih dari sekali. Anak-anak usia sekolah dan dewasa adalah yang paling terdampak,” katanya.

    Menurutnya, tidak ada obat spesifik untuk penyembuhan dengue. Oleh sebab itu, pencegahan dengue menjadi hal penting. “Kita perlu disiplin menerapkan 3M Plus, terus meningkatkan kesadaran, serta
    mempertimbangkan pendekatan yang inovatif untuk pencegahan,” tuturnya.

    Anak Terinfeksi Dengue

    Spesialis Penyakit Anak, I Gusti Ayu Nyoman Partiwi, mengatakan, sebanyak 47 persen kasus dengue terjadi pada anak dan remaja, dengan 12 persen terjadi pada kelompok usia 1-4 tahun dan 35 persen pada usia 5-14 tahun. Lebih mengkhawatirkan lagi, kematian tertinggi juga terjadi pada kelompok usia ini, yaitu 45 persen pada anak usia 5-14 tahun dan 21 persen pada anak usia 1-4 tahun.

    Ia mengatakan, dengue pada anak sering kali diawali dengan demam tinggi mendadak, nyeri kepala, nyeri otot dan sendi. Selain itu, muncul bintik merah di kulit, muntah, serta sakit perut yang terus-menerus.

    Hingga saat ini, belum ada obat spesifik untuk menyembuhkan dengue. Pengobatan yang diberikan hanya bertujuan untuk meredakan gejala dan mencegah komplikasi yang lebih parah. “Untuk itu, pencegahan menjadi kunci utama, salah satunya bisa melalui vaksinasi,” tuturnya.

    Tidak kebal

    Spesialis Penyakit Dalam, Suzy Maria, mengatakan, masih ada kesalahpahaman mengenai infeksi dengue yang hanya akan terjadi sekali dalam sejarah hidup seseorang dan ketika seseorang telah terkena dengue, maka ia bisa kebal. Hal tersebut tidak benar.

    Menurutnya, seseorang bisa terinfeksi dengue lebih dari satu kali, dan infeksi yang berikutnya berisiko lebih parah. Sistem imun yang sudah pernah terpapar virus dengue dapat bereaksi lebih kuat terhadap infeksi berikutnya dan hal ini meningkatkan risiko komplikasi serius, seperti perdarahan hebat atau syok dengue.

    Oleh karena itu, langkah pencegahan menjadi penting. “Masyarakat juga perlu mempertimbangkan langkah pencegahan dari dalam tubuh, seperti vaksinasi, yang kini telah direkomendasikan penggunaannya oleh asosiasi medis bagi anak-anak dan orang dewasa. Namun demikian, untuk mendapatkan perlindungan yang optimal, vaksinasi harus dilakukan secara lengkap sesuai dosis yang dianjurkan,” tuturnya.

    Dalam diskusi tersebut, turut hadir Zaskia Adya Mecca, figur publik dan juga seorang Ibu dari lima orang anak. Zaskia bercerita tentang pengalamannya terinfeksi dengue sampai tiga kali. Ia juga mengaku pernah terinfeksi dengue bersamaan dengan tipes. Menurutnya, nyamuk pembawa dengue bisa berkembang di tempat-tempat yang tidak diduga.

    “Jika ada langkah tambahan yang bisa membantu kita merasa lebih aman, tentu patut untuk dipertimbangkan. Semakin banyak upaya pencegahan yang kita lakukan, semakin kecil kemungkinan kita dan keluarga terkena dengue,” tuturnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Iuran BPJS Kesehatan Naik di 2026, Menkes Pastikan Orang Miskin Gratis

    Iuran BPJS Kesehatan Naik di 2026, Menkes Pastikan Orang Miskin Gratis

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah berencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada tahun 2026. Meski demikian, masyarakat miskin tetap mendapatkan layanan BPJS Kesehatan secara gratis.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa kenaikan iuran ini tak terhindarkan akibat inflasi yang terus meningkat, terutama dalam belanja kesehatan yang mencapai 15% per tahun.

    Namun, ia menegaskan masyarakat miskin akan tetap menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) apabila iuran BPJS Kesehatan dinaikkan pada 2026.

    “Tapi kalau kita perhatikan, BPJS itu terakhir naik tarif 2020. Setiap tahun naiknya 15 persen, kan tidak mungkin uang yang ada sekarang itu bisa menanggung kenaikan yang 15 persen itu,” kata Menkes Budi dalam rapat kerja bersama DPR-RI Komisi IX, dikutip Minggu (16/2/2025).

    Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020, besaran iuran yang dibayar pemerintah untuk peserta kategori PBI adalah sebesar Rp 42 ribu per bulan. Diharapkan setelah kenaikan iuran nantinya tidak mengganggu skema PBI pada masyarakat yang membutuhkan.

    “Kalau naik kita mesti adil, gimana caranya yang miskin jangan kena. Itu sebabnya yang miskin tetap di-cover 100 persen skenario kita oleh PBI. Yang akan naik artinya beban pemerintah dan pemerintah berkonstitusi kan tugas kita memberikan layanan kesehatan,” sambungnya.

    Tantangannya, menurut Menkes Budi, adalah memastikan bahwa peserta BPJS Kesehatan yang mendapatkan manfaat PBI benar-benar tepat sasaran. Dalam beberapa kasus, peserta penerima manfaat PBI justru dari kalangan orang-orang yang mampu.

    Ia lantas mengusulkan data PBI untuk dibandingkan dengan data transaksi perbankan atau dengan data tagihan listrik.

    “Saya minta waktu saya ke DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional) sama teman BPJS, tolong datanya diperbaiki dengan crossing seperti itu, data listrik dan perbankan adalah kualitas datanya paling baik lah,” tandas Menkes Budi.

    (lih/haa)

  • Syarat Cek Kesehatan Gratis untuk Usia 40+, Wajib Berpuasa Sebelum Jalani Pemeriksaan  – Halaman all

    Syarat Cek Kesehatan Gratis untuk Usia 40+, Wajib Berpuasa Sebelum Jalani Pemeriksaan  – Halaman all

    Terdapat syarat khusus untuk peserta berusia 40 tahun ke atas mengikuti Program cek kesehatan gratis (CKG),

    Tayang: Minggu, 16 Februari 2025 09:55 WIB |
    Diperbarui: Minggu, 16 Februari 2025 10:17 WIB

    Tribunnews.com/Fahdi Fahlevi

    CEK KESEHATAN GRATIS – Pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2025). Terdapat syarat khusus untuk peserta berusia 40 tahun ke atas mengikuti Program cek kesehatan gratis (CKG). 

    TRIBUNNEWS.COM – Program cek kesehatan gratis (CKG) Kado Hari Ulang Tahun dari negara untuk masyarakat telah dimulai sejak tanggal 10 Februari 2025.

    Program Cek Kesehatan Gratis ini bertujuan memberikan akses pemeriksaan kesehatan tanpa biaya kepada masyarakat mulai dari usia 0 – 60 tahun ke atas.

    Berbagai jenis pemeriksaan akan dilakukan dalam program ini sesuai dengan syarat dan ketentuan.

    Namun perlu diketahui, terdapat syarat khusus untuk peserta berusia 40 tahun ke atas.

    Syarat Cek Kesehatan Gratis untuk Usia 40+

    Mengutip dari Instagram @kemenkes_ri, peserta berusia 40+ wajib berpuasa selama 8-10 jam sebelum menjalani cek kesehatan.

    Hal ini dilakukan agar saat pemeriksaan di laborotarium, peserta dapat dicek profil lipidnya dan juga cek kolesterol lengkap (kolesterol total, HDL, LDL dan trigliserid).

    Selama berpuasa, peserta tetap diperbolehkan untuk minum air putih.

    Nantinya, setelah cek laboratorium selesai, peserta sudah diperbolehkan untuk makan.

    Jenis Pemeriksaan Dewasa dan Lansia
    Dewasa

    Pemeriksaan kardiovaskular
    Kanker payudara
    Kanker leher rahim
    Kanker paru
    Fungsi indera
    Kesehatan jiwa
    Skrining calon pengantin

    Lansia

    Fokus pada kesehatan geriatri
    Gangguan kardiovaskular
    Paru
    Kanker
    Fungsi indera dan kesehatan jiwa

    3 Cara Daftar CKG

    1. Aplikasi Satu Sehat Mobile

    Unduh aplikasi Satu Sehat Mobile
    Isi profil di aplikasi tersebut.
    Pilih fitur CKG (Cek Kesehatan Gratis)
    Pilih tanggal pemeriksaan (harus dilakukan dalam rentang H+30 setelah ulang tahun).
    Pengguna juga dapat mendaftarkan keluarga atau anak mereka untuk pemeriksaan yang sama.

    2. WhatsApp

    Kirim pesan ke 081110500567
    Fitur chatbot akan memandu dalam melakukan pendaftaran CKG secara mudah.

    3. Puskesmas

    Masyarakat juga bisa melakukan pendaftaran program ini secara offline dengan langsung mendatangi puskesmas terdekat.

    Datang ke puskesmas terdekat dengan membawa KTP
    Nantinya terdapat barcode yang harus discan oleh warga yang ingin mendaftar cek kesehatan gratis
    Kemudian warga mengisi formulir
    Selanjutnya, scan barcode skrining mandiri
    Ikuti petunjuk dan isi data pribadi
    Jika sudah, kamu dapat menunggu antrean sesuai yang ada di puskesmas

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Pemeriksaan Kesehatan Gratis

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’61’,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Kemenkes Ungkap Tren Kanker Anak Meningkat, Diestimasi Ada 100 Ribu Kasus di RI

    Kemenkes Ungkap Tren Kanker Anak Meningkat, Diestimasi Ada 100 Ribu Kasus di RI

    Jakarta

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mengestimasi ada sekitar 200.000 kasus kanker pada anak di Indonesia. Namun, saat ini masih kurang dari 10 persen yang mampu terdeteksi.

    “Kalau trennya meningkat. Meningkat ini karena deteksi kita yang semakin baik. Di sisi lain kesadaran orang tua yang lebih baik mengenali jenis kanker ya,” kata Direktur Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kemenkes dr Siti Nadia Tarmizi saat ditemui di Jakarta Selatan, Sabtu (15/2/2025).

    “Estimasi kami di Indonesia itu ada 100 ribu kasus kanker anak. Tadi saya sampaikan kami baru mendeteksi sekitar 12 ribu kasus,” sambungnya.

    Nadia menambahkan ada beberapa jenis kanker pada anak yang saat ini banyak ditemukan yakni kanker kelenjar getah bening dan kanker mata (retinoblastoma).

    “Penting diketahui bahwa kalau kanker anak itu 90 persen bisa disembuhkan. Jadi itu tadi syaratnya, bisa dideteksi sejak dini, ketemunya pada stadium awal,” kata Nadia.

    Saat ini, pemerintah sedang dihadapkan pada pekerjaan rumah yang cukup besar terkait kanker. Ini karena kebanyakan kasus kanker anak ditemukan sudah pada stadium lanjut, sehingga persentase kesembuhan juga semakin mengecil.

    “Kalau nanti kita atau keluarga kita yang terdiagnosis kanker anak, itu mereka tidak sendiri. Banyak kelompok, banyak orang itu nanti kita bisa bertanya (soal kanker anak),” tutur Nadia.

    Sebagai informasi, Kemenkes hadir mendukung acara peringatan Hari Kanker Anak Internasional (HKAI) setiap tanggal 15 Februari. Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia (YKAKI) kembali menggelar aksi #BeraniGundul.

    Pada peringatan International Childhood Cancer Day (ICCD) tahun ini, YKAKI mengusung tema “#BeraniGundul Lawan Kanker pada Anak, Childhood Action-Inspiring Action”. Acara ini digelar di Mal Gandaria City, Jakarta Selatan, Sabtu (15/2/2025).

    Dalam rangka Hari Kanker Anak Sedunia, penting untuk meningkatkan kesadaran akan faktor lingkungan yang dapat memengaruhi kesehatan anak, termasuk paparan bahan kimia berbahaya seperti BPA (Bisphenol-A). World Health Organization (WHO) telah mengingatkan bahwa BPA berisiko mengganggu sistem hormon dan dapat menyebabkan gangguan perkembangan pada anak-anak. Untuk itu, penggunaan bahan bebas BPA pada kemasan makanan, galon, dan mainan anak sangat dianjurkan demi melindungi kesehatan anak-anak dari paparanzatberbahaya.

    (dpy/kna)