Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenkes

  • Gigitan Berang-berang seperti Dialami Hotman Paris Bisa Berakibat Kematian, Ketahui Penanganannya – Halaman all

    Gigitan Berang-berang seperti Dialami Hotman Paris Bisa Berakibat Kematian, Ketahui Penanganannya – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengacara kondang, Hotman Paris melakukan pemeriksaan lanjutan  ke rumah sakit di Singapura usai ambruk di persidangan baru-baru ini.

    Menurunnya kondisi kesehatan pria asal Batak ini diduga berawal dari dirinya yang digigit berang-berang, hewan peliharaannya di rumah.

    Ia menceritakan ihwal sakitnya dalam postingan Instagram pribadinya.

    Pada tanggal 8 Februari lalu, sekira pukul 04.00 pagi, Hotman sempat berenang dengan berang-berang.

    Namun naasnya, berang-berang itu menggigit Hotman.

    Pascakejadian, ia langsung mendapatkan suntikan tetanus.

    BERANG-BERANG – Binatang berang-berang bukan untuk dipelihara di rumah. Meski jinak, berang-beramg memiliki naluri liar sebagai makhluk di alam bebas. (Newscientist/ Kompas.com)

    “Binatang peliharaan saya menggigit saya, kemudian saya berangkat injeksi tetanus,” lanjutnya.

    Setelah kejadian itu, Hotman kembali sibuk bekerja dan menjalani berbagai syuting hingga membuat ia kelelahan.

    Puncaknya, Hotman jatuh pingsan di persidangan Razman Nasution pada Kamis lalu.

    Hotman mengaku sebelum menjadi sidang itu, dirinya harus begadang untuk melakoni rapat maraton.

    Ia sempat dirawat intensif di RS di Jakarta selama dua hari setelah pingsan.

    Kesehatannya menurun karena HB darah drop sehingga harus dilakukan transfusi darah.

    Meski sudah membaik, putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea tetap memboyong sang ayah untuk pemeriksaan lengkap di Singapura.

    Tak tanggung-tanggung, sang putra bahkan sampai menyiapkan pesawat pribadi untuk mengantarkan Hotman.

    Belajar dari kasus Hotman, meski jarang terjadi gigitan berang-berang pada manusia.

    Namun, hal itu bisa menjadi fatal seperti yang terjadi Belarusia. Seorang nelayan menghembuskan napas usai digigit berang-berang pada 2013.

    Selain anjing dan kucing, berang-berang dimungkinkan juga bisa menularkan rabies menurut berbagai sumber.

    Karena itu penting untuk melakukan vaksinasi rutin untuk hewan peliharaan.

    Dikutip dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), berikut penanganan luka gigitan/cakaran oleh hewan penular Rabies.

    Segera cuci luka gigitan/cakaran anjing, kucing, kera, dan hewan penular rabies lainnya dengan menggunakan deterjen/sabun dan air mengalir selama 15 menit kemudian berikan antiseptic.

    Segera kunjungi Puskesmas atau RS terdekat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut sesuai SOP.

    Segera hubungi Dinas Peternakan untuk melaporkan hewan penggigit.

    Adapun ciri-ciri Rabies pada manusia berupa demam, mual, sakit tenggorokan, sakit kepala hebat, gelisah, takut air (hydrophobia), takut cahaya (photophobia), air liur berlebihan (hipersalivasi).

     

  • Kemenkes Tegaskan Standarisasi Kemasan Tekan Peredaran Rokok Ilegal – Halaman all

    Kemenkes Tegaskan Standarisasi Kemasan Tekan Peredaran Rokok Ilegal – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA — Ketua Tim Kerja Pengendalian Penyakit Akibat Tembakau, Direktorat P2PTM Kementerian Kesehatan RI dr.Benget Saragih, M.Epid menuturkan, kebijakan standarisasi kemasan diyakini bisa menekan peredaran rokok ilegal.

    Hal ini berkaca pada puluhan negara yang telah menerapkan kebijakan serupa.

    “Bahwa dengan standarisasi kemasan akan marak rokok ilegal.  Dan buktinya Australia malah bisa mengendalikan dengan baik. Jadi itu hanya framing,” kata dia dalam diskusi di Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Ia memaparkan, Australia telah merealisasikan standarisasi kemasan sejak 2012.

    Negeri kangguru itu menerapkan plain packaging dengan tampilan 75 persen gambar peringatan kesehatan di bagian depan dan 90 persen gambar peringatan di bagian belakang.

    “Pemerintah mengatur standarnya, tapi bukan kemasan polos yang menghilangkan mereknya. Masih tetap ada merek rokoknya. Coba lihat kemasan yang ada di Indonesia sekarang. Menampilkan warna warni, yang memberi kesan keren dan menarik anak-anak mencoba rokok,” urai Benget.

    Standarisasi kemasan bertujuan untuk mengurangi daya tarik pada rokok, meningkatkan efektivitas peringatan merokok hingga mengurangi dampak ekonomi yang diakibatkan oleh penyakit tidak menular seperti jantung dan kanker.

    Serta membantu menurunkan angka perokok berat.

    “Jadi perokok itu takut, oh berbahaya kalau tetap merokok. Begitu juga anak-anak. Karena tadi merokok itu faktor risiko menyebabkan penyakit tidak menular seperti jantung dan kanker,” tutur dia.

    Ditambahkan Ketua Tobacco Control Support Center Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (TCSC-IAKMI) Sumarjati Arjoso bahwa pengeluaran keluarga untuk konsumsi rokok 3 kali lipat lebih tinggi daripada pengeluaran untuk membeli protein.

    “Belanja rokok terbesar kedua di keluarga 3 kali lipat lebih tinggi dari telur berdasarkan data dari BPS 2021,” ujar dia.

    Diketahui, Indonesia merupakan negara dengan pasar rokok terbesar ke-3 di dunia, setelah China dan India.

    Dari data GATS tahun 2021, ada sekitar 70,2 juta (34,5 persen) orang dewasa di Indonesia menggunakan produk tembakau saat ini.

    Dan penggunaan rokok elektrik meningkat 10 kali lipat dari 0,3 persen (2011) menjadi 3 persen (2021).

  • Wakil Wali Kota Kediri Hadiri Penilaian Lomba Posyandu dan Kader Berprestasi

    Wakil Wali Kota Kediri Hadiri Penilaian Lomba Posyandu dan Kader Berprestasi

    Kediri (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Kediri, Qowimuddin, menghadiri Penilaian Lomba Posyandu dan Kader Berprestasi di Pos KB Kes Terpadu Kemuning Yonif 521/DY pada Senin (24/2). Acara ini dihadiri oleh tim juri dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat.

    “Bagi saya pribadi ini adalah momen istimewa karena merupakan salah satu agenda pertama saya sebagai Wakil Wali Kota. Acara ini merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan bagi kami. Kota Kediri dapat menjadi bagian dari kegiatan yang memiliki dampak besar bagi kemajuan kesehatan masyarakat di Indonesia,” ujar Qowimuddin, yang akrab disapa Gus Qowim.

    Peran Penting Posyandu dalam Kesehatan Masyarakat

    Dalam kesempatan tersebut, Gus Qowim menegaskan bahwa Posyandu memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat. Selain sebagai tempat pemeriksaan kesehatan, Posyandu juga berfungsi sebagai wadah pemberdayaan masyarakat.

    “Melalui Lomba Posyandu dan Kader Berprestasi tingkat nasional ini saya dan Mbak Wali Kota Kediri Vinanda berharap dapat meningkatkan kualitas pelayanan Posyandu di seluruh Indonesia termasuk Kota Kediri. Serta memotivasi dan memberikan penghargaan kepada seluruh kader kesehatan yang telah bekerja keras tanpa kenal lelah. Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat,” ungkapnya.

    Prestasi Posyandu Kemuning Yonif 521/DY

    Wakil Wali Kota Kediri, Qowimuddin, menghadiri Penilaian Lomba Posyandu dan Kader Berprestasi di Pos KB Kes Terpadu Kemuning Yonif 521/DY

    Wakil Wali Kota Kediri juga mengapresiasi berbagai prestasi yang telah diraih Posyandu Kemuning Yonif 521/DY. Posyandu ini telah terintegrasi layanan primer dengan seluruh kadernya memiliki 25 kompetensi kader kesehatan. Beberapa penghargaan yang telah diraih antara lain:

    Penggerak IVA Kota Kediri tahun 2022

    Juara I Posyandu berprestasi tingkat Puskesmas tahun 2024

    Juara I Posyandu berprestasi tingkat Persit Kartika Candra Kirana Daerah V Brawijaya 2024

    Juara I kader Posyandu berprestasi tingkat Puskesmas tahun 2024

    Juara IV kader Posyandu berprestasi tingkat Kota Kediri tahun 2024

    “Posyandu Kemuning Yonif 521/DY memiliki 14 program inovasi dengan inovasi unggulan yaitu Kartika School serta Gizi Ibu Hamil dan Balita (ZIMITA). Hal ini untuk mewujudkan generasi emas dengan gerak dan rasa,” imbuhnya.

    Komitmen untuk Peningkatan Layanan Posyandu

    Dalam acara tersebut, Gus Qowim menyampaikan apresiasi kepada seluruh kader kesehatan yang telah berkontribusi dalam pengembangan Posyandu. Ia menegaskan bahwa lomba ini bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan juga sarana untuk berbagi pengalaman, ide, serta inovasi terbaik guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

    “Saya mengajak kita semua untuk berkomitmen bersama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, sukses dan membawa manfaat,” pungkasnya.

    Acara ini turut dihadiri oleh Ketua Tim Lomba Posyandu dan BKB tingkat pusat Atik Eko Margiono, Ketua Tim Revitalisasi Posyandu Persit Pusat Tini Susilo, jajaran tim juri, Kepala Rumah Sakit Tingkat IV Kediri Dwi Darmanto, Kepala DP3AP2KB Arief Cholisudin, Camat Kota Bagus Hermawan, perwakilan Kodim 0809, perwakilan Polres Kediri Kota, serta tamu undangan lainnya. [nm/kun]

  • Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia Ungkap Tantangan Cek Kesehatan Gratis di Daerah – Halaman all

    Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia Ungkap Tantangan Cek Kesehatan Gratis di Daerah – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA – Ketua Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES)
    Dr. Moh. Subuh, MPPM menilai, pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di daerah-daerah masih menemui tantangan tersendiri.

    Namun demikian, secara umum dinas-dinas kesehatan di seluruh Indonesia siap melaksanakan CKG.

    Ia mengatakan, masih banyak masyarakat yang belum tahu secara detail terkait program CKG.

    Kemudian, masih terbatasnya tenaga kesehatan maupun medis serta fasilitas pemeriksaan yang belum merata di seluruh provinsi di Indonezia.

    “Memang ada 10 ribu lebih puskesmas yang dilibatkan, tetapi melihat dari kapasitas daerah, kompetensi dan fasilitas  itu belum memadai.

    Saya baru saja pulang dari Nusa Tenggara Barat, ternyata itu bervariasi antara satu kabupaten dengan kabupaten lain. Itu dalam satu provinsi, itu bervariasi,” kata dia saat ditemui baru-baru ini.

    Lebih lanjut, banyak pula masyarakat yang  enggan memeriksakan kesehatan karena dihantui perasaan takut jika mengetahui penyakit yang dialami. 

    Apalagi, jika rumah sakit atau fasilitas rujukan tidak tersedia dan jauh.

    “Ini perlu diedukasi pada masyarakat. Prinsipnya  saya teman-teman Adinkes seluruh Indonesia untuk pelaksanaan CKG ini siap. Artinya siap, tinggal bagaimana melibatkan masyarakat secara keseluruhan,” ungkap Subuh.

    Pemerintah kata dia, tengah berupaya mempersiapkan fasilitas rujukan kasus.

    Sejauh pelaksanaan CKG ini, penyakit seperti hipertensi dan diabetes banyak ditemukan di masyarakat pasca melakukan CKG.

    “Ini hampir rata-rata ya, teman-teman dinas melaporkan itu. Insya Allah bisa menurunkan kasus dengan mengintervensi faktor risiko ini, maka kasus agar flat dan tidak akan cenderung banyak lagi,” harap dia.

    Pemeriksaan kesehatan sudah bisa dirasakan masyarakat mulai Senin 10 Februari 2025.

    Cek kesehatan gratis bisa dilakukan di puskemas maupun klinik yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI).

    Melalui deteksi yang lebih awal, diharapkan meningkatkan angka kesembuhan pada penyakit seperti jantung dan kanker, serta menurunkan angka kematian akibat penyakit-penyakit tersebut.

  • Video Menkes Budi soal Isu Beasiswa Dokter Dihentikan: Tetap Jalan Kok

    Video Menkes Budi soal Isu Beasiswa Dokter Dihentikan: Tetap Jalan Kok

    Video Menkes Budi soal Isu Beasiswa Dokter Dihentikan: Tetap Jalan Kok

  • Menkes Pastikan Beasiswa Dokter Tetap Lanjut, Jelaskan Perkara Surat Viral

    Menkes Pastikan Beasiswa Dokter Tetap Lanjut, Jelaskan Perkara Surat Viral

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kembali menegaskan beasiswa dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter subspesialis, tidak ikut diberhentikan dengan adanya efisiensi anggaran sebesar Rp 19 triliun. Menurutnya, ada kesalahpahaman di balik gaduh pemberitahuan surat yang banyak diakses di media sosial.

    Mulanya, dana beasiswa diakui Menkes sempat dipotong pada tahap awal. Namun, dilakukan perbaikan dari hasil diskusi bersama Komisi IX DPR RI.

    “Beasiswanya tetap jalan kok, tetap jalan dari dulu, nggak berubah sebenarnya. Dulu kan sempat dipotong pertama kali, tapi kan habis dipotong pertama kali langsung diperbaiki kan,” beber Budi kepada wartawan, Senin (24/2/2025).

    “Nah itu, surat itu kayaknya terburu-buru dikeluarkan pada saat belum selesai prosesnya. Kan pada saat kita proses ke DPR, itu kan dikoreksi kembali, jadi semua anggarannya tuh masuk kembali. Jadi sebenarnya sejak awal nggak ada, pernah ada jeda waktu bahwa itu diperbaiki,” lanjutnya.

    Kegaduhan pemberhentian beasiswa dokter berawal dari edaran DP.01.01/F.III/340/2025 yang ditandatangani Direktur Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Anna Kurniati.

    Surat tersebut semula menuai banyak respons warganet di media sosial. Beberapa di antaranya menganggap keputusan ini tidak sejalan dengan wacana pemerintah memperbanyak jumlah dokter spesialis.

    “Beasiswa dokter spesialis ditangguhkan, tapi ngomong butuh dokter spesialis banyak,” komentar salah satu pengguna X, menanggapi surat viral.

    “Dalam debat Pilpres kemarin pak Prabowo menyampaikan Indonesia kekurangan dokter, terutama dokter spesialis, tapi kok ini, seenaknya menyetop beasiswa dokter,” tandas yang lain.

    (naf/kna)

  • Prospek Cerah Investasi di Industri Kesehatan, Pasar Triliunan Rupiah yang Terus Berkembang

    Prospek Cerah Investasi di Industri Kesehatan, Pasar Triliunan Rupiah yang Terus Berkembang

    Jakarta, Beritasatu.com – Industri farmasi dan alat kesehatan nasional semakin menunjukkan potensinya. Dengan belanja kesehatan nasional yang mencapai Rp 560–580 triliun per tahun, sektor ini menawarkan peluang investasi yang sangat menjanjikan. Dukungan regulasi yang semakin berpihak pada industri dalam negeri serta digitalisasi rantai pasokan semakin membuka jalan bagi investor untuk turut berkontribusi dalam transformasi kesehatan Indonesia.

    Pemerintah menargetkan pertumbuhan Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) sebesar 6,5% pada 2025, sementara industri alat kesehatan diproyeksikan meningkat 8%. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya permintaan obat-obatan, peralatan medis, serta infrastruktur kesehatan yang terus berkembang.

    Ketua Umum Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI), Imam Subagyo, menegaskan pentingnya investasi di sektor ini.

    “Peran pemerintah sangat penting dalam memperkuat industri alat kesehatan melalui kebijakan yang mendukung. Kami berharap dapat terus bersinergi dengan pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan industri ini,” ujarnya.

    Saat ini, Indonesia masih bergantung pada impor bahan baku farmasi hingga 90%. Namun, kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mulai mengubah peta industri. Pemerintah kini mendorong produsen farmasi untuk menggunakan bahan baku lokal guna mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan daya saing nasional.

    Digitalisasi Distribusi, Solusi Efisien dan Pemerataan Akses Kesehatan

    Distribusi obat dan alat kesehatan masih menjadi tantangan utama di Indonesia, terutama karena kondisi geografis yang kompleks. Namun, digitalisasi telah membawa perubahan besar dalam sistem logistik farmasi.

    Digitalisasi dalam distribusi dapat menjadi solusi untuk memperluas akses dan menjamin ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan di sarana pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, dan apotek, serta masyarakat umum.

    Dalam keterangannya di laman resmi, Kemenkes RI menyatakan bahwa digitalisasi dalam program Integrasi Layanan Primer (ILP) dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan primer di Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), dan Posyandu. Dalam hal ini, pemanfaatan teknologi digital mendukung penyediaan layanan kesehatan yang dapat diakses, efisien, dan adil.

    Sementara itu, BPJS Kesehatan yang kini memiliki lebih dari 277 juta peserta (98,25% populasi), telah meluncurkan fitur laporan kekosongan obat untuk memonitor ketersediaan obat di rumah sakit dan apotek. Selain itu, penerapan teknologi pelacakan digital dalam distribusi farmasi semakin meningkatkan efisiensi dan transparansi. Sistem ini sangat penting, terutama untuk produk rantai dingin (cold chain products) seperti vaksin dan obat-obatan tertentu yang membutuhkan penyimpanan dengan standar suhu ketat.

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa digitalisasi distribusi kesehatan dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi.

    “Melalui sistem teknologi terintegrasi, efisiensi ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penerimaan negara hingga Rp 1.500 triliun per tahun,” kata Luhut.

    Potensi Triliunan Pasar Farmasi dan Alat Kesehatan

    Dengan pertumbuhan yang stabil dan permintaan yang terus meningkat, sektor farmasi dan alat kesehatan menjadi ladang investasi yang menjanjikan. Para investor dapat masuk ke berbagai aspek industri ini, mulai dari produksi bahan baku, manufaktur alat kesehatan, hingga digitalisasi distribusi.

    Menurut data Kementerian Kesehatan RI, pasar alat kesehatan Indonesia memiliki potensi mencapai US$ 2,2 miliar per tahun. Ditambah dengan belanja kesehatan nasional yang terus meningkat, industri ini diprediksi akan terus berkembang dalam beberapa dekade ke depan.

    Sementara itu, regulasi farmasi di Indonesia terus berkembang. Salah satu kebijakan strategis yang akan berdampak besar adalah kewajiban sertifikasi halal pada 2026. Kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi produk farmasi, tetapi juga untuk seluruh rantai distribusi, termasuk jasa maklon, logistik, dan retailer.

    Kebijakan ini akan meningkatkan daya saing industri farmasi Indonesia dan alat kesehatan Indonesia untuk pasar dalam dan luar negeri. Daya saing yang juga perlu ditopang dengan penguatan jaringan distribusi produk kesehatan ke seluruh wilayah di Indonesia.

    Sebagai negara kepulauan dengan beragam kondisi geografis, tiap daerah memiliki tantangan tersendiri dalam ketersediaan infrastruktur yang menunjang kualitas pendistribusian produk kesehatan hingga sampai ke tangan konsumen.

    Berdasarkan data Profil Kesehatan Indonesia yang dirilisKemenkes RI pada 2024, terdapat 3.155 unit rumah sakit di Indonesia yang terdiri dari 2.636 unit rumah sakit umum dan 519 unit rumah sakit khusus. Di sisi lain, tercatat ada 10.180 puskesmas, 14.564 klinik pratama, dan 2.697 klinik utama, serta47.078 sarana distribusi kefarmasian dan alat kesehatan, dan394.263 Posyandu aktif di Indonesia pada 2023.

    Bagi investor yang mencari sektor berkelanjutan dengan dampak besar bagi masyarakat, inilah saat yang tepat untuk masuk ke industri kesehatan. Dengan strategi yang tepat, investasi di sektor ini tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga berkontribusi pada masa depan kesehatan nasional.

  • Buruh Sebut Aturan Kemasan Rokok Tanpa Identitas Bisa Picu PHK

    Buruh Sebut Aturan Kemasan Rokok Tanpa Identitas Bisa Picu PHK

    Jakarta –

    Pemerintah berencana mengetatkan aturan tembakau. Salah satunya adalah wacana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek.

    Aturan ini dinilai mengancam nasib pekerja industri tembakau nasional. Dampak kebijakan ini bertentangan dengan prinsip peningkatan lapangan pekerjaan yang didorong oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI), Sudarto AS, menegaskan bahwa ekosistem industri tembakau menjadi tumpuan penyerapan kerja dalam jumlah besar dari hulu hingga hilir. Kebijakan yang tidak tepat terhadap industri tembakau dapat berdampak pada banyak pihak, dengan jutaan nyawa bergantung pada industri ini.

    “Industri tembakau dari hulu sampai hilir melibatkan pekerja yang sangat besar. Setiap kebijakan yang menekan industri tembakau dipastikan dapat berdampak besar terhadap keberlangsungan pekerja di dalamnya,” ujar dia dalam keterangannya ditulis Minggu (23/2/2025).

    Sudarto menambahkan bahwa dampak pandemi masih terasa hingga kini, dengan PHK besar-besaran di berbagai industri dan daya beli masyarakat yang menurun, menunjukkan bahwa kondisi industri secara umum belum pulih sepenuhnya. Oleh karena itu, kebijakan yang menekan industri, termasuk industri tembakau, tidak hanya tidak sejalan tetapi juga bertentangan dengan visi Presiden Prabowo untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Jika kebijakan penyeragaman kemasan rokok (tanpa identitas merek) ini dipaksakan, maka kondisi (industri) akan semakin parah dan berdampak pada PHK,” ujarnya.

    Sudarto mendesak pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap industri tembakau yang telah menyerap tenaga kerja secara signifkan dan meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat Indonesia. Industri tembakau juga berkontribusi besar dalam penerimaan negara.

    Menurut Sudarto, pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang dapat mempertahankan serta mengembangkan industri hingga menciptakan lapangan kerja baru. Kebijakan yang menekan industri dapat menghambat target pertumbuhan ekonomi yang menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga 2029.

    Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional, Tino Rahardian, menjelaskan bahwa penerapan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek di beberapa negara terbukti gagal menurunkan angka perokok dan malah merugikan negara. “Ini tidak ada dampak signifikan terhadap literasi masyarakat. Kebijakan ini sudah dilakukan negara lain dan tidak berhasil,” ujarnya.

    Tino merujuk hasil studi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) pada 2024 yang menilai kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek akan membuat pemerintah mengalami kerugian ekonomi hingga Rp182,2 triliun. Kebijakan Kemenkes dinilai menimbulkan masalah baru, seperti PHK.

    Tino mengatakan, kebijakan Kemenkes tidak dilakukan secara hati-hati dan terkesan berjalan sendiri. Kebijakan seharusnya ditetapkan dengan semangat kolaboratif dan merangkul kementerian lain yang terkait.
    Kemenkes juga diminta untuk mengevaluasi kebijakannya, terutama karena penyusunan kebijakan ini dapat melawan keinginan Presiden Prabowo Subianto. Arah kebijakan pemerintahan saat ini mengharuskan industri memiliki manfaat dan dampak besar terhadap masyarakat.

    (kil/kil)

  • Kanker pada Anak Sulit Dicegah, Deteksi Dini Menjadi Penting – Halaman all

    Kanker pada Anak Sulit Dicegah, Deteksi Dini Menjadi Penting – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA – Direktur Utama RS Kanker Dharmais dr. Soeko menekankan, kanker pada anak memiliki prinsip yang sama dengan kanker dewasa dalam hal deteksi dini.

    Semakin cepat kanker terdiagnosis, semakin besar peluang kesembuhannya.

    Jika kanker pada anak ditemukan sejak dini, peluang sembuhnya jauh lebih tinggi.

    Hal ini berbeda dengan kanker dewasa yang bisa dicegah dengan gaya hidup sehat.

    “Kanker anak lebih sulit dicegah karena umumnya merupakan faktor genetik. Oleh karena itu, fokus kita adalah deteksi dini dan pengobatan yang cepat,” jelasnya di Jakarta dalam peringatan Hari Kanker Anak Sedunia.

    Berdasarkan data Globocan 2022, Indonesia mencatat lebih dari 408.661 kasus baru kanker dan hampir 242.099 kematian akibat kanker.

    Pada tahun 2020, terdapat sekitar 11.156 kasus baru kanker pada anak usia 0-19 tahun.

    Leukemia menjadi jenis kanker paling banyak diderita anak-anak dengan 3.880 kasus (34,8 persen), diikuti oleh kanker getah bening (limfoma) dan kanker otak, masing-masing dengan sekitar 640 kasus (5,7 persen).

    Tingkatkan Angka Kesembuhkan

    Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) menargetkan, angka kesembuhan kanker anak di Indonesia meningkat.

    Saat ini di Indonesia, angka kesembuhan kanker anak sekitar 24 persen menjadi lebih dari 50 persen.

    “Kami ingin lebih banyak anak Indonesia yang bisa sembuh dari kanker dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Untuk itu, kita harus bekerja bersama, pemerintah, rumah sakit, komunitas, dan masyarakat,” ujar Menteri Kesehatan (Menkes RI) Budi Gunadi Sadikin

    Kemenkes pun meluncurkan Rencana Aksi Nasional Kanker Anak 2025-2029 sebagai bagian dari Rencana Kanker Nasional 2024-2034 pada Kamis (20/2/2024).

    Pemerintah terus meningkatkan layanan kanker anak di Indonesia termasuk RS Kanker Dharmais

    Selain itu penting juga desentralisasi layanan kanker anak ke seluruh provinsi. Tujuan utamanya adalah agar pasien kanker anak tidak perlu bepergian jauh untuk mendapatkan perawatan.

    Pemerintah kini meningkatkan kapasitas rumah sakit daerah dengan dokter spesialis, fasilitas diagnostik, serta terapi mutakhir seperti terapi sel (cell therapy) dan terapi genetik.

  • Penegasan BPOM RI soal Aturan Review Skincare Tak Untuk Bungkam Influencer

    Penegasan BPOM RI soal Aturan Review Skincare Tak Untuk Bungkam Influencer

    Jakarta –

    Gaduhnya review skincare di media sosial kembali menjadi sorotan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI). Kepala BPOM RI Taruna Ikrar menegaskan dalam waktu dekat tidak sembarang orang bisa melakukan review tersebut.

    Tindakan ini menindaklanjuti ‘huru-hara’ atau cekcok pemilik skincare dengan influencer yang mereview produk terkait. Taruna mengaku khawatir, bila tidak segera dibuat kebijakan, hal ini juga akan berdampak luas pada sektor-sektor lain di luar kosmetik.

    “Kita tidak ingin terjadinya keributan di media sosial itu berdampak pada produk-produk lain makanan, minuman, obat, suplemen, apalagi berhubungan dengan obat farmasi,” beber Taruna dalam konferensi pers Jumat (21/2/2025).

    “Contoh paling konkrit, obat hipertensi, antara industri satu mereview produk industri lain, kalau kepercayaan ilang, orang tidak ada lagi mau minum obat antihipertensi karena saling menjelek-jelekkan, itu yang mau kita cegah, mumpung masih awal,” tandasnya.

    Aturan review yang akan dibuat juga dipastikan Taruna tidak akan mengesampingkan hak-hak konsumen yang juga diatur dalam Undang-Undang. BPOM RI juga akan melibatkan para influencer dalam uji publik aturan review skincare yang nantinya berlaku.

    Taruna menilai kegaduhan review skincare di masyarakat rentan memicu konflik yang kemudian diproses dalam ranah hukum.

    “Sekali lagi, kita membuat aturan bukan untuk menutup mulut atau menghambat hak-hak para konsumen maupun influencer menunjukkan review yang sebenarnya,” lanjut dia.

    Pembentukan aturan juga didasari permintaan Komisi IX DPR RI, dalam hasil rapat kerja bersama beberapa pekan lalu.

    “Sesuai dengan aturan, BPOM RI bisa mengeluarkan aturan melindungi masyarakat, ini juga menanggapi desakan Komisi IX, Komisi IX mendesak kami, kami didesak membuat aturan dan artinya itu aspirasi masyarakat luas,” pungkasnya.

    Terpisah, dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, beberapa pemilik kosmetik mengadukan kerugian yang dialami dari hasil ulasan buruk dari influencer.

    Perwakilan Perhimpunan Dokter Estetika Indonesia (Perdesti) dr Janet Stanzah mengungkapkan influencer dengan nama dokter detektif mempublikasikan hasil uji laboratorium di media sosial, yang dinilai meresahkan.

    Sementara salah satu pemilik skincare yang juga dokter, dr Gregory menyebut produknya juga sempat direview buruk oleh dokter detektif, tetapi setelah dilakukan pengecekan oleh pihak pabrik dan pengecekan mandiri dari produk yang beredar di masyarakat, diklaim memiliki hasil bagus dan sesuai dengan Dokumen Informasi Produk (DIP).

    “Saya mengharapkan segera terbit aturan BPOM tentang review uji laboratorium yang dilakukan perseorangan harus divalidasi terlebih dahulu oleh BPOM agar terhindar dari motif saling menjatuhkan dan saling memfitnah terhadap entitas produk milik pihak lain,” kata dr Gregory.

    Dalam rapat tersebut, pihak komisi IX DPR RI menyatakan akan mendalami kasus dengan memberikan rekomendasi kepada BPOM dan Kemenkes, demi bertindak tegas dan segera menyelesaikan masalah ‘huru-hara’ skin care di Tanah Air.

    (naf/naf)