Kementrian Lembaga: Kemenkes

  • Ratusan Nakes RSUP Dr Sardjito Yogyakarta Tolak THR 30 Persen

    Ratusan Nakes RSUP Dr Sardjito Yogyakarta Tolak THR 30 Persen

    Sleman, Beritasatu.com – Ratusan tenaga kesehatan (nakes) RSUP Dr Sardjito Yogyakarta menggelar aksi unjuk rasa pada Selasa (25/3/2025) sebagai bentuk protes terhadap pembayaran tunjangan hari raya (THR) yang hanya sebesar 30 persen dari nominal seharusnya. Aksi ini berlangsung di depan gedung administrasi pusat rumah sakit tersebut.

    Unjuk rasa dipicu oleh audiensi yang berlangsung alot antara direksi RSUP Dr Sardjito dengan perwakilan tenaga kesehatan. Tak puas dengan hasil diskusi, sebagian nakes memilih walk out dan melanjutkan aksi mereka di luar gedung.

    Selain memprotes kebijakan pembayaran THR, para nakes juga menyampaikan keluhan terkait jam kerja yang dianggap berlebihan.

    Tuntutan Nakes RSUP Dr Sardjito

    Koordinator Nakes RSUP Dr Sardjito Yogyakarta Birowo menjelaskan, perbedaan jumlah THR dibandingkan tahun sebelumnya menjadi alasan utama aksi ini. “Sesuai edaran dari Kemenkes, jumlahnya kok beda dengan tahun lalu. Harapannya, ini bisa diperbaiki agar sesuai dengan yang sebelumnya,” ujar Birowo kepada Beritasatu.com.

    Selain itu, massa aksi juga menyuarakan tuntutan agar direktur RSUP Dr Sardjito dicopot karena dianggap tidak membela kepentingan tenaga kesehatan.

    Direktur RSUP Dr Sardjito, Eniarti menyatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi kebijakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan rumah sakit. “Tuntutan itu adalah hak. Kita tadi sudah sepakat untuk mengevaluasi kembali. Jika pendapatan meningkat, pasti akan kita berikan yang lebih baik,” jelas Eniarti.

    Meski unjuk rasa terjadi, pelayanan kesehatan di RSUP Dr Sardjito tetap berjalan normal tanpa gangguan. Aksi protes yang dilakukan ratusan nakes tidak memengaruhi layanan kesehatan rumah sakit. Pasien tetap menerima pelayanan sebagaimana mestinya.

    Aksi unjuk rasa ratusan nakes RSUP Dr Sardjito Yogyakarta menjadi pengingat pentingnya komunikasi yang transparan antara manajemen rumah sakit dan tenaga kesehatan, terutama terkait hak-hak yang berdampak langsung pada kesejahteraan karyawan. Evaluasi kebijakan yang dijanjikan diharapkan dapat segera dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan ini.

  • Miris, Indonesia Masih Peringkat Ke-2 Kasus TBC Terbanyak di Dunia

    Miris, Indonesia Masih Peringkat Ke-2 Kasus TBC Terbanyak di Dunia

    Jakarta

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) melaporkan bahwa kasus tuberkulosis (TBC) di Indonesia masih sangat tinggi. Indonesia masih menjadi negara dengan estimasi kasus dan kematian tertinggi kedua di dunia.

    Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan RI, dr Ina Agustina Isturini, MKM mengatakan bahwa penyakit TBC ini masih menjadi masalah global. Di tahun 2023 sendiri diperkirakan 10,8 juta orang sakit TB dengan 1 juta kematian.

    “Kita (Indonesia) merupakan ranking dua, dengan jumlah kasus lebih dari satu juta dan angka kematian diperkirakan sekitar 125 ribu. Kalau dihitung-hitung setiap jamnya ada 14 orang meninggal karena TB,” kata dr Ina dalam temu media daring Hari TB Sedunia, Senin (24/3/2025).

    Berikut adalah negara-negara dengan kasus TBC terbanyak di dunia.

    1. India – 2.800.000 kasus dengan 315.000 kematian
    2. Indonesia – 1.090.000 kasus dengan 125.000 kematian
    3. China – 741.000 kasus dengan 25.000 kematian
    4. Filipina – 739.000 kasus dengan 37.000 kematian
    5. Pakistan – 686.000 kasus dengan 47.000 kematian
    6. Nigeria – 499.000 kasus dengan 64.000 kematian
    7. Bangladesh – 379.000 kasus dengan 44.000 kematian
    8. Congo – 334.000 kasus dengan 38.000 kematian
    9. Myanmar – 302.000 kasus dengan 44.000 kematian
    10. Afrika Selatan – 270.000 kasus dengan 25.000 kematian

    “Ada sekitar tujuh provinsi yang angka TB-nya sangat tinggi. Kalau yang cokelat tua (tertinggi) ini ada di Jawa, kecuali DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) kemudian di Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan,” kata dr Ina.

    Di wilayah-wilayah tersebut, dr Ina mengatakan bahwa Kemenkes memperkirakan ada sekitar 40 ribu hingga 230 ribu kasus TBC.

    “Data sampai awal bulan Maret 2025, kami sudah menemukan kasus sekitar 81 persen, atau 889.133 kasus,” kata dr Ina.

    “Kalau kita lihat setiap tahunnya ada peningkatan upaya penemuan-penemuan kasus. Lalu untuk kasus yang diobati juga mengalami peningkatan, sampai tahun ini sudah 90 persen (802.228 kasus),” sambungnya.

    Dalam upaya menekan kasus TBC di Indonesia, Kemenkes mengakui masih menemukan hambatan.

    “Adanya under dan delay reporting, jadi kasusnya ada, pasiennya ada tapi tidak terlaporkan. Kalaupun terlaporkan itu tertunda satu sampai enam bulan,” kata dr Ina.

    “Lalu terlambat atau tidak terdiagnosis, ini bisa karena pengetahuan nakes-nya atau dalam mengakses alat diagnostiknya. Serta investigasi kontak belum optimal, ini membutuhkan peran dari puskesmas dan kader-kader,” tutupnya.

    (dpy/kna)

  • Indonesia Jadi Negara Kedua dengan Penderita TB Terbanyak di Dunia

    Indonesia Jadi Negara Kedua dengan Penderita TB Terbanyak di Dunia

    Jakarta – Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes, Rizka Andalucia mengungkap Indonesia menjadi negara kedua di dunia dengan jumlah pasien tuberkulosis (TB) terbanyak. Kemenkes saat ini sedang melakukan percepatan screening hingga melakukan pengadaan vaksin TB.

    (/)

  • Tanpa BPJS Bisa Cek Kesehatan Gratis, Ikuti Cara Ini!

    Tanpa BPJS Bisa Cek Kesehatan Gratis, Ikuti Cara Ini!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Cek kesehatan gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia sebagai bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), atau Quick Win, Presiden Prabowo Subianto. Program ini telah berjalan sejak Februari lalu di seluruh Puskesmas di Tanah Air.

    Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan cek kesehatan gratis diberikan bagi bayi baru lahir, balita, dewasa, hingga lansia. Program ini bisa dilakukan di seluruh Puskesmas di Indonesia dengan berbagai jenis skrining untuk memeriksa kesehatan masyarakat. Dia pun menegaskan jika tanggal ulang tahun di bulan Januari hingga Februari sudah terlewat, warga dipersilahkan tetap mendaftar hingga akhir April 2025.

    “Jangan lupa lakukan cek kesehatan gratis agar kita selalu hidup sehat. Buat teman-teman yang ulang tahunnya sudah lewat di Januari dan Februari, tidak usah khawatir karena cek kesehatannya bisa dilakukan hingga akhir April,” ujar Menkes Budi saat meninjau pelaksanaan cek kesehatan gratis di Puskesmas Manukan Kulon, Surabaya, dikutip Selasa (25/3/2025).

    Pentingnya pemeriksaan kesehatan ini didasarkan pada data yang menunjukkan bahwa lebih dari 600 ribu orang Indonesia meninggal akibat penyakit kardiovaskular, seperti stroke, yang sering kali disebabkan oleh gaya hidup tidak sehat dan sebenarnya bisa dicegah dengan pemeriksaan kesehatan secara rutin.

    Cek kesehatan ini bertujuan untuk memberikan dua rekomendasi kepada masyarakat. Bagi mereka yang dalam kondisi sehat, akan diberikan panduan untuk menjaga pola hidup sehat. Sedangkan bagi mereka yang terdeteksi memiliki penyakit tertentu, akan diberikan pelayanan medis.

    Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Program cek kesehatan gratis ini dilaksanakan di fasilitas kesehatan primer seperti Puskesmas dan klinik, dengan prioritas utama di Puskesmas. Klinik akan dilibatkan secara bertahap ke depannya.

    “Saat ini, Indonesia memiliki 10.200 Puskesmas yang siap melaksanakan cek kesehatan gratis secara serentak. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk memilih fasilitas kesehatan terdekat dengan domisilinya agar proses cek kesehatan lebih mudah diakses,” ungkap Aji, dikutip dari pernyataan resmi Kemenkes.

    Aji menjelaskan bahwa ada tiga cara pendaftaran yang bisa dilakukan masyarakat:

    1.⁠ ⁠Melalui aplikasi Satu Sehat Mobile – Masyarakat dapat mengetahui jadwal dan lokasi Puskesmas untuk cek kesehatan gratis.

    2.⁠ ⁠Melalui chatbot WhatsApp di nomor 081110500567 – Chatbot ini akan memandu masyarakat dalam proses pendaftaran dengan cara yang mudah dan praktis.

    3.⁠ ⁠Datang langsung ke Puskesmas terdekat – Bagi masyarakat di daerah pedesaan yang tidak memiliki akses internet, cukup membawa KTP atau KK, dan petugas Puskesmas akan membantu proses pendaftaran.

    Dengan datang langsung, masyarakat tidak perlu menunjukkan kartu JKN atau BPJS Kesehatan.

    “Dengan adanya program cek kesehatan gratis ini, pemerintah ingin mengubah paradigma layanan kesehatan dari pendekatan kuratif (mengobati setelah sakit) menjadi preventif (pencegahan). Deteksi dini penyakit dapat membantu penanganan yang lebih cepat dan mengurangi beban biaya kesehatan,” tutur Aji.

    Untuk anak-anak usia sekolah, program cek kesehatan gratis ini juga berlaku. Mulai dari usia 7 hingga 17 tahun, termasuk anak-anak SD, SMP, dan SMA, akan memperoleh kesempatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan disetiap tahun ajaran baru di sekolah.

    (haa/haa)

  • Update Vaksin TB M72 yang Diteliti di RI, Sudah Masuk Uji Klinis Fase 3

    Update Vaksin TB M72 yang Diteliti di RI, Sudah Masuk Uji Klinis Fase 3

    Jakarta

    Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut terlibat dalam penelitian vaksin tuberkulosis (TBC) baru jenis M72. Ini menjadi langkah yang penting, mengingat Indonesia adalah salah satu negara dengan kasus TB tertinggi di dunia.

    Indonesia menduduki peringkat kedua di dunia dengan estimasi kasus TBC sebanyak 1.090.000 kasus. Indonesia berada di bawah India dengan 2,8 juta kasus dan di atas China dengan 741 ribu kasus.

    Direktur Penyakit Menular Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI dr Ina Agustina Isturini MKM mengatakan vaksin ini rencananya bakal digratiskan untuk masyarakat.

    “Ini salah satu komitmen dari pimpinan saat ini, bahwa vaksin TB ini akan masuk dalam program pemerintah. Karena kita serius ingin melakukan eliminasi TB tahun 2030 dan mencapai target nasional maupun global,” ucap dr Ina dalam konferensi pers daring, Senin (24/3/2025).

    Penelitian vaksin TB M72 ini sudah masuk ke dalam uji klinis fase 3. Peneliti Utama Nasional Vaksin TB Prof Dr dr Erlina Burhan, MSc, SpP(K) memperkirakan vaksin ini bakal tersedia di akhir 2028.

    Penelitian ini melibatkan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Indonesia, FK Universitas Padjadjaran, RS Persahabatan, RS Universitas Indonesia, dan RS Islam Jakarta Cempaka Putih. Sejauh ini, sudah ada 1.839 orang yang terlibat dari target 2.000 partisipan.

    “Saat ini sebetulnya vaksin TB yang diteliti ada 15 kandidat per September 2024. Enam kandidat sudah masuk ke fase 3, ini fase terakhir, uji klinis ketiga. Salah satu yang cukup maju adalah M72 yang saat ini juga kita teliti di Indonesia,” Prof Erlina dalam kesempatan yang sama.

    Selain Indonesia, Afrika Selatan, Kenya, Zambia, dan Malawi juga terlibat dalam penelitian ini. Sampai uji klinis fase 2b, efikasi vaksin M72 menunjukkan perlindungan hingga 50-54 persen.

    Dengan subjek penelitian yang semakin banyak di uji klinis fase 3, Prof Erlina berharap efikasinya bisa meningkat.

    “Kita mengharapkan sih lebih dari itu. Tapi ketentuan WHO kalau efikasi sudah melewati batas 50 persen itu sudah memenuhi syarat, sudah cukup bagus artinya,” ungkap Prof Erlina.

    Kenapa Bikin Vaksin TB Baru?

    Prof Erlina menuturkan vaksin TBC yang tersedia saat ini, BCG (Bacillus Calmette-Guérin), tidak efektif untuk remaja dan orang dewasa. Selain itu, vaksin BCG juga sudah sangat tua, sehingga diperlukan alternatif vaksin baru yang dapat bekerja lebih baik.

    “BCG ini sudah ada lebih dari 100 tahun lalu, ditemukan tahun 1921, dan ternyata di dunia kasus TB itu nggak habis-habis dan bahkan meningkat di tahun-tahun tertentu. Ini menunjukkan bahwa vaksin itu tidak cukup efektif ketika masuk dewasa,” ujarnya.

    Prof Erlina mengingatkan vaksin BCG tetap efektif sebagai pencegahan TB pada anak. Apabila terjangkit, tingkat keparahan infeksi TB yang dialami anak bisa ditekan dengan efektif.

    Oleh karena itu, ia mengimbau orang tua untuk tidak perlu ragu memberi vaksin BCG pada anak. Menurut rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), vaksin BCG diberikan pada anak usia 0-1 bulan.

    Kemenkes berharap vaksin M72 ini nantinya bisa menjadi solusi menekan insidensi TBC dari 388 per 100 ribu kasus pada tahun 2024, menjadi 65 per 100 ribu kasus pada 2030. Angka kematian akibat TB diharapkan juga menurun nantinya.

    “Diharapkan dengan adanya vaksin TB, insidensi akan turun tahun di tahun 2030. Kematian turun dari 49 per 100 ribu menjadi 6 per 100 ribu penduduk. Jadi vaksin ini menjadi harapan yang luar biasa untuk bisa secara jangka panjang menurunkan kasus TB di Indonesia,” tandas dr Ina.

    (avk/kna)

  • USAID Dibubarkan Trump, Gimana Nasib Program TBC di RI? Ini Kata Kemenkes

    USAID Dibubarkan Trump, Gimana Nasib Program TBC di RI? Ini Kata Kemenkes

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghentikan seluruh program Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) beberapa waktu lalu. Hal ini karena Trump menganggap USAID menghabiskan anggaran negara melalui program-program mereka.

    Imbas dari keputusan ini juga berdampak ke banyak negara terkait pasokan medis dan obat-obatan yang sebelumnya disokong USAID. Lalu, apakah Indonesia termasuk negara yang terdampak akan hal itu, khususnya dalam pengentasan kasus tuberkulosis (TBC)?

    Menjawab hal ini, Ketua Tim Kerja Tuberkulosis Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes, Tiffany Tiara Pakasi menegaskan bahwa tidak ada dampak signifikan dari dihentikannya program USAID pada penanganan kasus TB di Indonesia.

    “Saya bisa jawab ini tidak berdampak. Karena apa? pertama pelayanan tuberkulosis itu memang sudah terintegrasi ke dalam pelayanan kesehatan di faskes kita secara nasional,” kata Tiara dalam temu media daring Hari Tuberkulosis Sedunia, Senin (24/3/2025).

    “Dan untuk obat-obatan itu sebagian besar disediakan oleh APBN. Ada juga beberapa daerah yang mampu untuk non-obat mereka bisa menyiapkan,” sambungnya.

    Tiara melanjutkan bahwa Indonesia juga mendapatkan bantuan dari luar negeri yakni The Global Fund untuk akses obat TB resisten yang memang belum ada di Tanah Air.

    Menurut Tiara, dampak yang bisa dirasakan Indonesia terkait berhentinya program USAID yakni terkait sumber daya manusia (SDM) serta dukungan inovasi pengobatan.

    “Jadi yang pertama kali terhambat adalah beberapa upaya inovasi. Mungkin sambil kami mencari peluang sumber pembiayaan yang lain. Saat ini memang inovasi tersebut belum bisa dilaksanakan,” tutupnya.

    (dpy/kna)

  • Ini Wilayah dengan Kasus TB Terbanyak di RI, Ada Pulau Jawa

    Ini Wilayah dengan Kasus TB Terbanyak di RI, Ada Pulau Jawa

    Jakarta

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) melaporkan bahwa Indonesia termasuk negara dengan kasus dan kematian akibat tuberkulosis (TB/TBC) tertinggi di dunia. Pada 2024, Kemenkes memperkirakan terdapat sekitar 1.090.000 kasus TB di Indonesia dengan 125.000 kematian.

    Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan RI, dr Ina Agustina Isturini, MKM mengatakan Pulau Jawa menjadi wilayah dengan kasus TB terbanyak di Indonesia.

    “Ada sekitar tujuh provinsi yang angka TB-nya sangat tinggi. Kalau yang cokelat tua (tertinggi) ini ada di Jawa, kecuali DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta), kemudian di Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan,” kata dr Ina dalam temu media daring Hari Tuberkulosis Sedunia, Senin (24/3/2025).

    Di wilayah-wilayah tersebut, dr Ina mengatakan bahwa Kemenkes memperkirakan ada sekitar 40 ribu hingga 230 ribu kasus TB.

    “Data sampai awal bulan Maret 2025, kami sudah menemukan kasus sekitar 81 persen, atau 889.133 kasus,” kata dr Ina.

    “Kalau kita lihat setiap tahunnya ada peningkatan upaya penemuan-penemuan kasus. Lalu untuk kasus yang diobati juga mengalami peningkatan, sampai tahun ini sudah 90 persen (802.228 kasus),” sambungnya.

    Kasus TB sendiri saat ini masih menjadi fokus pemerintah dalam hal ini Kemenkes. Di sisi lain, terdapat tantangan atau hambatan yang menghalangi upaya Kemenkes dalam menekan angka kasus TB di Indonesia.

    “Adanya under dan delay reporting, jadi kasusnya ada, pasiennya ada tapi tidak terlaporkan. Kalaupun terlaporkan itu tertunda satu sampai enam bulan,” kata dr Ina.

    “Lalu terlambat atau tidak terdiagnosis, ini bisa karena pengetahuan nakes-nya atau dalam mengakses alat diagnostiknya. Serta investigasi kontak belum optimal, ini membutuhkan peran dari puskesmas dan kader-kader,” tutupnya.

    (dpy/suc)

  • Adik Eks Jubir KPK Febri Diansyah Dipanggil KPK Terkait Kasus TPPU SYL – Halaman all

    Adik Eks Jubir KPK Febri Diansyah Dipanggil KPK Terkait Kasus TPPU SYL – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memanggil Fathroni Diansyah (FD) pada Senin, 24 Maret 2025.

    Adik mantan Juru Bicara KPK Febri Diansyah itu dipanggil sebagai saksi atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama FD, Karyawan Swasta,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya.

    Belum diketahui keterlibatan Fathroni Diansyah dalam perkara pencucian uang SYL.

    Kantornya telah digeledah

    Diketahui penyidik KPK telah menggeledah kantor hukum Visi Law Office pada Rabu, 19 Maret 2025.

    Firma hukum yang didirikan oleh Febri Diansyah itu digeledah KPK untuk mencari alat bukti tambahan terkait kasus TPPU SYL.

    Tim penyidik KPK pun menyita sejumlah alat bukti, yakni dokumen dan barang bukti elektronik (BBE).

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan pihaknya menduga SYL melakukan pencucian uang yang kemudian salah satunya dipergunakan untuk membayar jasa Visi Law Office.

    “Kami sedang menangani perkara TPPU-nya SYL. Di perkara TPPU itu tentu kita akan melacak ke mana saja uang yang dicurigai hasil tindak-tindak korupsi itu mengalir,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan, Kamis, 20 Maret 2025.

    Nah salah satunya karena Visi Law Office ini di-hire oleh SYL sebagai konsultan hukumnya waktu itu, ya penasihat hukumnya.

    Nah kami menduga bahwa uang hasil tindak korupsi SYL itu digunakan untuk membayar, jadi kita cek ke situ,” ujarnya lagi.

    Barang disita penyidik

    Berdasarkan informasi, penyidik turut menyita dokumen-dokumen perkara yang ditangani KPK.

    Satu diantaranya dokumen kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) Covid-19 di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI yang disebut merugikan keuangan negara sejumlah Rp319 miliar.

    Penyidik KPK nantinya akan mengonfirmasi temuan dokumen dan BBE kepada saksi-saksi yang akan diperiksa dalam proses penyidikan berjalan.

    Sebelumnya, KPK menyatakan sedang mendalami kepemilikan aset SYL yang diduga bersumber dari hasil korupsi lewat pemeriksaan sejumlah saksi.

    Para saksi dimaksud di antaranya ialah putri SYL yang merupakan anggota DPR RI Fraksi NasDem, Indira Chunda Thita, dan cucu SYL bernama Andi Tenri Bilang Radisyah Melati alias Bibie serta Pegawai Negeri Sipil pada Badan Karantina Indonesia, Fardianto Eko Saputro.

    Pada Jumat, 28 Februari 2025, Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi SYL dengan perbaikan mengenai redaksi pembebanan uang pengganti.

    Majelis hakim kasasi menghukum SYL untuk membayar uang pengganti sebesar Rp44.269.777.204 (Rp44 miliar) ditambah 30.000 dollar Amerika Serikat (AS) dikurangi dengan jumlah uang yang disita dalam perkara ini yang selanjutnya dinyatakan dirampas untuk negara.

    Apabila tidak mampu membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana lima tahun penjara.

    Sementara untuk pidana badan, SYL tetap divonis dengan 12 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider empat bulan kurungan.

    Perkara nomor 1081 KPIDSUS/2025 ini diperiksa dan diadili oleh ketua majelis Yohanes Priyana dengan hakim anggota Arizon Mega Jaya dan Noor Edi Yono, Panitera Pengganti Setia Sri Mariana.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Video: Digitalisasi Sektor Kesehatan Permudah Masyarakat Akses Layanan

    Video: Digitalisasi Sektor Kesehatan Permudah Masyarakat Akses Layanan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikinmengatakan salah satu masalah di sektor kesehatan saat ini adalah terkait data. Pemerintah pun terus mendorong digitalisasi untuk meningkatkan akses layanan bagi masyarakat.

    Menurut Menkes, upaya digitalisasi kesehatan terinspirasi dari sistem perbankan, di mana ada data transaksi yang dikirim dan memiliki alur jelas. Melalui aplikasi Satu Sehat yang memiliki sistem serupa, setiap individu bisa memiliki datanya dan ketika berobat tidak perlu lagi berhadapan dengan rumitnya sistem administrasi.

    Saksikan dialog Syarifah Rahma bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Program Closing Bell CNBC Indonesia.

  • Video: Menkes Ungkap Dampak Penerapan Teknologi AI di Sektor Kesehatan

    Video: Menkes Ungkap Dampak Penerapan Teknologi AI di Sektor Kesehatan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan penerapan teknologi di sektor Kesehatan menjadi fokus pemerintah saat ini. Menurut Menkes, teknologi robotic, AI hingga bioteknologi akan membawa dampak besar di layanan kesehatan masyarakat ke depannya.

    Saksikan dialog Syarifah Rahma bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Program Closing Bell CNBC Indonesia, Selasa (11/03/2025).