Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenkes

  • Pengalaman Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas, Selengkap Apa Sih?

    Pengalaman Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas, Selengkap Apa Sih?

    Jakarta –

    Program cek kesehatan gratis (CKG) yang disediakan oleh pemerintah dinilai menjadi salah satu langkah penting pencegahan berbagai penyakit berbahaya. Sejak pertama kali dimulai Februari 2025, sudah ada 1,5 juta orang di seluruh Indonesia yang memanfaatkan program ini.

    Untuk merasakannya secara langsung, saya mencoba daftar CKG di Puskesmas Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Mendaftar melalui aplikasi SatuSehat, saya mendapat slot untuk Jumat (11/4/2025).

    Jika mengikuti ketentuan awal, sebenarnya saya baru bisa mendaftar pada November 2025, sesuai tanggal ulang tahun. Namun oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), kebijakan tersebut dilonggarkan sejak 1 Maret 2025 sehingga saya bisa merasakan CKG lebih awal tanpa harus menunggu ulang tahun. Kini, CKG bisa dilakukan kapanpun selama ketersediaan kuota masih ada.

    Proses pendaftaran relatif mudah. Setelah memilih tanggal dan memasukkan nomor ponsel, saya diminta untuk memilih fasilitas kesehatan (faskes) tempat CKG. Ini menjadi poin plus, karena saya dibebaskan untuk memilih faskes manapun.

    Tapi, nampaknya masih ada error pada penunjuk sisa kuota CKG di aplikasi. Ada beberapa faskes yang menunjukkan kuota ‘tersedia’, tapi ketika mencoba daftar, tiba-tiba tertulis ‘penuh’.

    Setelah berhasil mendaftar, aplikasi meminta saya untuk menjawab pertanyaan ‘skrining mandiri’. Isinya terbagi menjadi beberapa kategori meliputi demografi, riwayat kesehatan hati, status kesehatan jiwa, perilaku merokok, tingkat aktivitas fisik, hingga riwayat tuberkulosis.

    Keesokan harinya, saya datang ke puskesmas tepat pukul 9 pagi. Proses pendaftaran ulang berjalan cepat, lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan tekanan darah, berat badan, dan tinggi badan. Petugas bertanya kembali terkait riwayat kesehatan keluarga, status aktivitas fisik, kebiasaan merokok, dan kebiasaan mengonsumsi alkohol.

    Salah satu petugas menuturkan bahwa beberapa waktu terakhir antusiasme masyarakat untuk cek kesehatan gratis meningkat. Ia menyebut sebelumnya masih banyak orang yang belum tahu terkait program ini.

    “Akhir-akhir ini mulai meningkat yang ikut cek kesehatan gratis. Hari ini yang baru datang 6 sih. Cuma ini meningkat dibandingkan lalu-lalu. Mungkin karena setelah lebaran juga sama sebelumnya pada belum tahu,” katanya.

    Setelahnya, saya diarahkan untuk pergi ke pemeriksaan laboratorium. Karena saya masuk kategori dewasa di bawah 40 tahun, pemeriksaan yang dilakukan meliputi cek darah (hemoglobin dan hematokrit), gula darah sewaktu, dan hepatitis B (HBsAG).

    Proses pemeriksaan lab menjadi yang paling lama lantaran antrean digabung dengan pasien lain. Pemeriksaan lab dilakukan sekitar 10-15 menit per pasien. Total waktu yang saya habiskan untuk menunggu antrean adalah satu jam sampai pukul 10.30.

    Sembari menunggu hasil laboratorium, saya melanjutkan pemeriksaan di poli gigi dan poli umum. Di poli umum saya menjalani pemeriksaan kesehatan mata dan telinga.

    Pemeriksaan di poli gigi berjalan dengan cepat tanpa antrean. Dokter hanya melihat sebentar kondisi gigi saya dan langsung memberikan catatan-catatan medis yang perlu dilakukan.

    Serupa, pemeriksaan mata dan telinga di poli umum juga sangat cepat. Untuk pemeriksaan telinga, dokter melakukan tes suara dengan menjentikkan jari di kedua telinga saya, satu per satu. Sedangkan, pemeriksaan mata dilakukan dengan pengamatan langsung dan tes sederhana menggunakan snellen chart.

    Selama pemeriksaan, saya tidak melihat ada satupun poster informasi soal alur proses cek kesehatan gratis. Hal ini mungkin dapat mempersulit sebagian orang, terlebih prosesnya ada di banyak ruangan berbeda.

    Untungnya, tenaga medis yang ada bisa menjelaskan alurnya dengan jelas dan baik.

    Tepat pukul 11.00 hasil laboratorium keluar dan petugas membacakan hasil pemeriksaannya. Sejak saya datang, total waktu yang diperlukan untuk CKG hingga selesai mencapai 2 jam.

    NEXT: Bisa cek kanker di Puskemas

    Meski waktu yang dibutuhkan cukup panjang, layanan CKG di puskemas yang saya datangi menyediakan fasilitas yang cukup baik. Mereka juga menyediakan pemeriksaan kanker hingga pemeriksaan kadar kolesterol untuk faktor risiko penyakit jantung.

    Namun demikian, tidak semua pemeriksaan tersebut saya jalani. Sesuai ketentuan, pemeriksaan kanker serviks dan kanker payudara diberikan pada wanita berusia di atas 30 tahun dan pemeriksaan faktor risiko jantung dan jenis kanker lain seperti paru serta usus besar hanya untuk usia di atas 40 tahun.

    “Pemeriksaan kanker ada ya untuk orang tua. Misalnya untuk perempuan ada sadanis (pemeriksaan payudara secara klinis) untuk kanker payudara, lalu IVA (inspeksi visual asam asetat) untuk kanker serviks. Selain itu kita juga ada EKG (elektrokardiogram) ya untuk memeriksa penyakit jantung,” ucap dokter umum yang bertugas.

    Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono dalam sebuah kesempatan menuturkan CKG merupakan langkah preventif penyakit berbahaya. Penyakit yang ditemukan lebih cepat cenderung lebih mudah untuk diobati sehingga dapat menekan pembiayaan kesehatan untuk penyakit-penyakit tersebut.

    “Pemeriksaan-pemeriksaan ini yang stadium awal ini baru berdampak pada pengurangan pembiayaan kesehatan di masa yang akan datang. Mungkin sekarang puskesmasnya menjadi sibuk, tapi nanti antrean BPJS di rumah sakit untuk gejala parah itu nanti lebih sedikit,” katanya.

  • Korban Pemerkosaan dr Priguna Bertambah, Anggota DPR: Ini Kasus Sistemik

    Korban Pemerkosaan dr Priguna Bertambah, Anggota DPR: Ini Kasus Sistemik

    Jakarta –

    Korban yang diduga diperkosa dokter Priguna Anugerah P (31) bertambah menjadi tiga wanita. Anggota Komisi IX DPR Ashabul Kahfi menyebut kasus ini sistemik dan serius.

    “Kami di Komisi IX DPR RI sangat prihatin dengan informasi terbaru bahwa jumlah korban dalam kasus dugaan pemerkosaan oleh dokter Priguna bertambah menjadi tiga orang. Ini bukan sekadar memperparah situasi, tapi juga menandakan bahwa kasus ini mungkin jauh lebih sistemik dan serius dari yang kita bayangkan di awal,” ujar Ashabul kepada wartawan, Jumat (11/4/2025).

    Ashabul menduga masih ada korban lain yang belum berani bicara atau melapor. Dia menilai kasus ini menunjukkan kegagalan sistem di rumah sakit dan lembaga pendidikan dokter.

    “Pertambahan jumlah korban menunjukkan adanya potensi korban lain yang selama ini mungkin belum berani bicara dan ini harus jadi alarm bagi semua pihak, bahwa kita tak boleh anggap remeh persoalan ini. Ini bukan hanya soal individu, tapi tentang kegagalan sistem pengawasan dan etika profesi di lingkungan rumah sakit dan lembaga pendidikan kedokteran,” ujarnya.

    Dia menyebut Komisi IX DPR mendorong kepolisian untuk mengusut tuntas agar seluruh korban mendapatkan haknya. Ashabul juga mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan institusi pendidikan dokter agar meninjau ulang prosedur terkait pendidikan spesialis.

    “Ini juga saatnya bagi institusi terkait untuk introspeksi, bagaimana mungkin seorang dokter bisa melakukan tindakan sehina itu terhadap pasien dan keluarganya lebih dari satu kali?” katanya.

    “Sebagai mitra pengawas Kementerian Kesehatan, kami mendesak Kemenkes untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap prosedur rekrutmen, pengawasan, dan mekanisme pengaduan di fasilitas layanan kesehatan, baik di rumah sakit pemerintah maupun swasta,” kata Charles.

    Foto: Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris (Silvia/detikcom)

    Charles menegaskan tak boleh ada toleransi terhadap aksi bejat Priguna. Dia berharap pelaku bisa dihukum seberat-beratnya.

    Korban pemerkosaan dokter PPDS, Priguna Anugerah, ternyata bukan hanya wanita inisial FH (21). Ada dua pasien RSHS Bandung lainnya yang juga menjadi korban Priguna.

    “Dua orang lagi sudah dilakukan pemeriksaan kemarin. Benar, kedua orang ini menerima perlakuan yang sama dari Tersangka,” kata Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan di Mapolda Jabar, dilansir detikJabar, Jumat (11/4).

    Priguna memerkosa dua korban tersebut pada waktu yang berbeda. Namun lokasinya sama dengan korban FH.

    “Kejadian pada tanggal 10 Maret dan 16 Maret. Modus sama dengan dalih akan melakukan anestesi dan kedua akan melakukan uji alergi terhadap obat bius. Korban dibawa ke tempat yang sama, keduanya pasien,” ujarnya.

    (azh/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Bertemu Jokowi, Menteri KKP dan Menkes Dapat Wejangan Soal Ini

    Bertemu Jokowi, Menteri KKP dan Menkes Dapat Wejangan Soal Ini

    Solo, Beritasatu.com – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin bertemu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya, Jalan Kutai Utara No.1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (11/4/2025).

    Pantauan Beritasatu.com, menteri KKP datang lebih dulu dan diterima Jokowi di kediaman. Sekitar satu jam berselang ia pun keluar dari kediaman diantar Jokowi.

    Kepada awak media, menteri KKP mengatakan kedatangannya untuk silaturahmi. Dalam pertemuan tersebut ia mengaku mendapat banyak masukan dari Jokowi.

    “Silaturahmi sama bekas bos saya, sekarang masih bos saya. Ngobrol kesehatan dan lain sebagainya. Saya sehat, beliau sehat, ada arahan-arahan juga karena saya harus belajar,” ujarnya terkait menteri KKP dan menkes bertemu Jokowi. 

    Saat ditanya arahan yang didapat dari Jokowi, Menteri KKP mengatakan terkait kemajuan kelautan dan perikanan. “Ya soal kemajuan kelautan dan perikanan kita,” ucapnya.

    Sementara itu, Menkes Budi Gunadi Sadikin bersama istri yang tiba saat menteri KKP masih berada di dalam kediaman sempat menunggu 15 menit di ruang transit sebelum akhirnya diterima Jokowi di kediamannya. Pertemuan keduanya juga berlangsung sekitar satu jam.

    Sama seperti menteri KKP, Budi juga mengatakan kedatangannya untuk silaturahmi dengan Jokowi.

    “Ini silaturahmi karena Pak Jokowi kan bos saya, jadi saya sama ibu mau silaturahmi mohon maaf lahir dan batin dan mendoakan supaya bapak dan ibu sehat karena masih jadi menkes kan. Kalau lihat Pak Jokowi seperti ini kita senang. Apalagi kalau Pak Jokowi nanti umurnya sampai 80, 90, 100 tahun, insyaallah, kita senang lagi. Artinya menteri kesehatannya berhasil, sukses,” ucap Budi terkait menteri KKP dan menkes bertemu Jokowi.

    Menkes pun mengaku dalam pertemuan tersebut ia mendapat titipan dari Jokowi. Yakni kesehatan masyarakat Indonesia.

    “Pak Jokowi titipnya kesehatan rakyat jangan dilupakan, jangan hanya presidennya saja yang dijaga kesehatannya. Itu 280 juta masyarakat Indonesia mesti dijaga juga kesehatannya,” kata dia.

    Ia pun mengatakan, Program Medical Check Up Gratis di Puskesmas merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk memastikan kesehatan masyarakat. 

    “Pelaksanaannya kan sudah hampir memeriksa 2 juta orang dan setiap harinya sudah 110.000 orang. Jadi sudah terbaca mana yang wilayah yang warganya banyak yang sakit,” paparnya.

    “Sudah mulai kelihatan nih daerah mana yang hipertensinya tinggi, mana yang diabetesnya tinggi. Kota Solo yang tinggi sakit apa, di Yogya sakit apa, terbaca,” pungkasnya seusai menteri KKP dan menkes bertemu Jokowi.

  • AIPKI Kritik Kemenkes Terlalu Reaktif di Kasus Dokter PPDS Cabul

    AIPKI Kritik Kemenkes Terlalu Reaktif di Kasus Dokter PPDS Cabul

    Bisnis.com, JAKARTA– Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) mengkritisi sikap Kementerian Kesehatan atau Kemenkes dalam kasus dugaan pencabulan yang dilakukan oleh salah satu dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).

    Kemenkes dinilai terlalu reaktif atas kasus asusila yang dilakukan oleh residen anestesi dari PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran Priguna Anugerah Pratama.

    Pasalnya, Kemenkes langsung bertindak dengan cara menghentikan sementara kegiatan PPDS Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran selama satu bulan.

    “AIPKI mencermati bahwa ini adalah kali ketiga Kementerian Kesehatan mengambil langkah reaktif dengan menghentikan pendidikan PPDS di rumah sakit vertikal, termasuk yang masih berlangsung seperti PPDS Anestesi UNDIP dan PPDS Ilmu Penyakit Dalam di USRAT,” tutur Ketua Umum AIPKI, Budi Santoso di Jakarta, Jumat (11/4).

    Budi berharap pemerintah bisa mengambil kebijakan yang tepat, adil dan melihat dunia kedokteran serta memperhatikan dampak dari kebijakan tersebut.

    “Kami berharap pemerintah mengambil kebijakan yang bijak, adil, dan mendukung keberlangsungan pendidikan kedokteran, serta mempertimbangkan dampak luas terhadap sistem pelayanan kesehatan nasional,” katanya.

    Dia berpandangan bahwa Indonesia masih kekurangan dokter spesialis, sementara dari pihak pemerintah seringkali mengeluarkan kebijakan yang tidak tepat dan merugikan dunia dokter spesialis di Indonesia 

    “Oleh karena itu, pilihan untuk penutupan sementara program studi ketika ada tindakan pidana yang dilakukan oleh oknum peserta didik dari salah satu program studi tidak bijak dan dapat menghambat proses pendidikan serta menganggu pelayanan,” ujarnya.

    Penghentian Sementara 

    Sebelumnya, Kementerian Kesehatan telah menginstruksikan kepada RSUP Hasan Sadikin (RSHS) menghentikan sementara kegiatan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran di lingkungan RSHS selama satu bulan.

    Langkah ini diambil untuk mengevaluasi dan melakukan perbaikan pengawasan serta tata kelola setelah adanya tindak pidana kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh dr. PAP yang merupakan peserta PPDS Anestesiologi.

    “Penghentian sementara ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi proses evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan sistem pengawasan PPDS di lingkungan RSHS,” kata Aji Muhawarman, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes pada Kamis (10/04). 

    Kemenkes juga meminta pihak RSHS agar bekerjasama dengan FK Unpad untuk upaya-upaya perbaikan yang diperlukan sehingga insiden serupa atau tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan etika kedokteran tidak terulang kembali. 

    Selain itu, Kemenkes juga akan mewajibkan seluruh Rumah Sakit Pendidikan Kemenkes untuk melakukan test kejiwaan berkala bagi peserta PPDS di seluruh angkatan. Tes ini diperlukan untuk menghindari manipulasi tes kejiwaan dan mengidentifikasi secara dini kesehatan jiwa peserta didik. 

    Sebagai bentuk komitmen dalam menjaga integritas profesi, Kemenkes sudah meminta Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) untuk segera mencabut Surat Tanda Registrasi (STR) atas nama dr. PAP. Pencabutan STR ini secara otomatis akan membatalkan Surat Izin Praktik (SIP) yang bersangkutan.

  • Menkes sebut hampir dua juta warga sudah manfaatkan CKG

    Menkes sebut hampir dua juta warga sudah manfaatkan CKG

    ANTARA – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan hampir dua juta orang sudah memanfaatkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang diselenggarakan oleh pemerintah sejak Februari lalu. Sejauh ini sudah mulai terlihat penyakit-penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat Indonesia di antaranya masalah gigi, kadar gula darah tinggi dan tekanan darah tinggi. (Denik Apriyani/Sandy Arizona/Gracia Simanjuntak)

  • DPR siap panggil Kemenkes hingga RSHS terkait kasus dokter PPDS

    DPR siap panggil Kemenkes hingga RSHS terkait kasus dokter PPDS

    Situasi di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (9/4/2025). (ANTARA/Rubby Jovan)

    DPR siap panggil Kemenkes hingga RSHS terkait kasus dokter PPDS
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 11 April 2025 – 11:34 WIB

    Elshinta.com – Komisi IX DPR RI siap memanggil sejumlah pihak, mulai dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Dekan FK Unpad, RSHS Bandung, Konsil Kedokteran Indonesia, hingga Kemendiktisaintek untuk membahas kasus pemerkosaan oleh calon dokter spesialis anastesi di RSHS.

    “Langkah ini diambil untuk meminta klarifikasi, mengevaluasi sistem pembinaan dan pengawasan tenaga medis, serta memastikan kasus serupa tidak terulang di masa mendatang,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh dalam keterangan kepada wartawan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Ia juga menegaskan Komisi IX DPR mengecam kasus pemerkosaan itu.

    Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan kegagalan sistem pengawasan hingga perlindungan pasien di lingkungan rumah sakit.

    Dia juga mengatakan kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh dokter residen PPDS anestesi Unpad di RSUP Hasan Sadikin (RSHS) Bandung itu harus segera ditanggapi dengan melakukan perbaikan secara menyeluruh dan sistemik.

    “Kami meminta Kementerian Kesehatan RI dan Konsil Kedokteran Indonesia untuk melakukan evaluasi dan tindakan disipliner terhadap tenaga medis yang terlibat,” ucapnya.

    Menurut dia, Universitas Padjadjaran (Unpad) dan RSHS Bandung harus memperkuat sistem pelaporan, perlindungan korban, dan pengawasan terhadap peserta pendidikan dokter spesialis.

    Selain itu, Kementerian Kesehatan perlu memberikan pendampingan psikologis, hukum, dan kesehatan kepada korban sebagai bentuk pemulihan hak-hak korban, sesuai amanat Pasal 55 dan 64 Undang-Undang Kesehatan.

    Sebelumnya, Kepolisian Daerah Jawa Barat menahan seorang dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (Unpad) berinisial PAP (31) atas dugaan kekerasan seksual terhadap anggota keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

    Polisi juga mengungkapkan adanya indikasi kelainan perilaku seksual pada pelaku, yang menjadi tersangka kasus pemerkosaan terhadap keluarga pasien. Temuan itu berdasarkan pemeriksaan awal terhadap dokter PPDS terduga pelaku pemerkosaan berinisial PAP (31).

    Sumber : Antara

  • DPR minta RS perketat seleksi tenaga medis imbas kasus dokter PPDS

    DPR minta RS perketat seleksi tenaga medis imbas kasus dokter PPDS

    Polda Jabar saat menghadirkan tersangka berinisial PAP atas kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada keluarga pasien di Bandung, Jawa Barat, Rabu (9/4/2025). (ANTARA/Rubby Jovan)

    DPR minta RS perketat seleksi tenaga medis imbas kasus dokter PPDS
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 11 April 2025 – 11:49 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta seluruh rumah sakit (RS) memperketat seleksi tenaga medis dan residen untuk mencegah berulangnya kasus seperti pemerkosaan oleh peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran.

    “Kasus ini harus menjadi pelajaran bagi rumah sakit agar menerapkan manajemen seleksi dan pengawasan yang lebih ketat untuk mengantisipasi kejadian serupa,” kata dia dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Pimpinan DPR di bidang kesejahteraan rakyat (kesra) itu pun meminta agar pelaku pemerkosaan itu dihukum seberat-beratnya.

    Menurut Cucun, tidak ada toleransi terhadap tindakan pemerkosaan, terlebih jika dilakukan oleh tenaga medis yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat.

    “Lebih-lebih tempatnya di rumah sakit yang berkewajiban untuk memastikan keamanan bagi masyarakat,” kata dia.

    Ia mengingatkan pelaku harus tetap diproses secara hukum, walaupun telah di-blacklist Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan menyampaikan permintaan maaf.

    “Tindakan pelaku tetap harus diproses hukum untuk mendapatkan sanksi. Hal ini sebagai upaya penegakan keadilan dan edukasi publik,” ucapnya.

    Ia juga mendorong adanya kerja sama yang erat antara pihak manajemen RSUP Hasan Sadikin (RSHS) Bandung dan Universitas Padjadjaran dalam pemulihan korban.

    Dia menekankan pentingnya pendampingan psikologis dan sosial secara optimal agar korban bisa bangkit dari trauma.

    “Hal ini untuk memastikan bahwa pendampingan terhadap korban dan proses pemulihan benar-benar optimal sehingga dampak psikologis dan sosial dapat diatasi,” kata dia.

    Sebelumnya, Kepolisian Daerah Jawa Barat menahan seorang dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (Unpad) berinisial PAP (31) atas dugaan kekerasan seksual terhadap anggota keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung.

    Polisi juga mengungkapkan adanya indikasi kelainan perilaku seksual pada pelaku, yang menjadi tersangka kasus pemerkosaan terhadap keluarga pasien. Temuan itu berdasarkan pemeriksaan awal terhadap dokter PPDS terduga pelaku pemerkosaan berinisial PAP (31).

    Sumber : Antara

  • Kasus Dokter PPDS Unpad, Menkes Gencarkan Tes Mental Calon Mahasiswa

    Kasus Dokter PPDS Unpad, Menkes Gencarkan Tes Mental Calon Mahasiswa

    Solo, Beritasatu.com – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan mewajibkan para dokter peserta PPDS untuk cek kesehatan mental. Hal ini merespons kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter program pendidikan dokter spesialis (PPDS) Universitas Padjajaran (Unpad) terhadap penunggu pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung. 

    Menurut Menkes Budi Gunawan, dokter PPDS bekerja dengan tekanan yang tinggi sehingga ketika ada potensi masalah akan diketahui lebih dini dan dilakukan perbaikan. 

    ”Ini kan masalah kejiwaan, masalah mental, Kemenkes akan mewajibkan semua peserta PPDS yang mau masuk harus tes mental dulu,” ujar menkes saat bersilaturahmi di kediaman Jokowi di Sumber, Banjarsari, Solo, Jumat (11/4/2025).

    Sebelumnya, langkah pertama yang dilakukan Kemenkes dalam kasus ini adalah membekukan program PPDS di Unpad dan RSHS Bandung. 

    ”Jadi yang pertama kita sangat menyesalkan hal itu terjadi. Nomor dua, saya juga mengucapkan turut sedih pada keluarga dari korban, yang ketiga harus ada perbaikan. Perbaikan pertama kita membekukan dahulu anestesi di Unpad dan RSHS untuk melihat kekurangan mana yang harus diperbaiki,” ujar Budi Gunadi.

    Pembekuan ini akan diberlakukan selama satu bulan. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi setelah adanya kasus pemerkosaan yang terjadi di RSHS Bandung tersebut. 

    Menurutnya langkah pembekuan ini penting dilakukan untuk melihat mana yang harus dilakukan perbaikan. ”Kalau kita perbaiki sambil jalan kan susah, ini sudah satu bulan,” ujarnya. 

    Selain itu dengan adanya sanksi tersebut akan memberikan efek jera. Apalagi menurut Budi, pelanggaran-pelanggaran tersebut juga terjadi di universitas lain. Namun tidak pernah ada efek jera. 

    ”Ini (pelanggaran) kan sering terjadi, di Undip (Universitas Diponegoro) kan juga terjadi,” katanya. 

    Langkah selanjutnya, Budi juga akan mencabut izin surat tanda registrasi (STR) dan surat izin praktek (SIP) dari pelaku. Apalagi saat ini kewenangan izin tersebut  berada di Kementerian Kesehatan sesuai dengan undang-undang yang baru.

     ”Jadi dia (dokter PPDS pelaku pemerkosaan) enggak bisa praktek lagi,” ujarnya. 
     

  • Kemensos kerahkan KPM dukung Koperasi Desa Merah Putih

    Kemensos kerahkan KPM dukung Koperasi Desa Merah Putih

    Rakor terbats di kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (10/4/2025). Foto: Biro Humas Kemensos RI

    Kemensos kerahkan KPM dukung Koperasi Desa Merah Putih
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Kamis, 10 April 2025 – 18:28 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Sosial mengaku siap mendukung penuh program pendirian Koperasi Desa Merah Putih dengan mengerahkan jutaan keluarga penerima manfaat (KPM) sebagai anggota serta menyuplai produk hasil usaha.

    Kesiapan ini disampaikan langsung Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat menghadiri rapat koordinasi terbatas di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Jakarta,  untuk membahas tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, Kamis (10/4/2025).

    “Dalam Inpres Nomor 9 ada dua penugasan pada kami. Pertama, mendorong Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau Penerima Manfaat untuk menjadi anggota Koperasi Merah Putih. Dan kedua, mendorong mereka yang memiliki usaha untuk nanti bisa dijual di koperasi. Kami siap untuk mendukung dua tugas itu, sekaligus ini kami anggap sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan, jadi sangat strategis Koperasi Merah Putih,” ujarnya.

    Gus Ipul memaparkan bahwa saat ini terdapat 18 juta KPM Program Keluarga Harapan (PKH) dan 10 juta Penerima Manfaat Program Sembako. Bila digabungkan, terdapat sekitar 20 juta KPM, karena sebagian menerima kedua program tersebut secara bersamaan. Jumlah ini menjadi potensi besar untuk digerakkan bergabung dalam Koperasi Desa Merah Putih.

    “Ini nanti kita dorong menjadi anggota koperasi,” katanya.

    Selain sebagai anggota, Kemensos juga menyiapkan KPM graduasi yang potensial sebagai penyedia produk di koperasi. Tercatat klaster usaha KPM graduasi tahun 2024 meliputi 1.686 KPM di bidang jasa dan perdagangan, 315 di bidang kerajinan dan menjahit, 1.602 di bidang makanan dan minuman, 284 di bidang pertanian, serta 214 di bidang peternakan.

    “Produk dari KPM akan bisa dijual di koperasi-koperasi Merah Putih sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 2025,” ucap Gus Ipul.

    Kemensos juga mencatat sebanyak 7.242 KPM PKH Graduasi kategori mampu tahun 2024 yang dinilai potensial untuk menjadi pengurus Koperasi Merah Putih.

    Untuk mendukung pengembangan koperasi desa, Kemensos juga siap menyediakan sumber daya manusia dari pilar-pilar sosial yang ada.

    “Kami punya 33 ribu pendamping PKH, kalau misalnya nanti diminta untuk membantu Koperasi Desa Merah Putih,” kata Gus Ipul.

    Selain pendamping PKH, Kemensos juga memiliki 6.061 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), 24.391 Taruna Siaga Bencana (Tagana), dan 1.946 Pendamping Rehabilitasi Sosial yang siap dilibatkan.

    Dalam kesempatan ini, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyambut baik kesiapan Kemensos memberikan dukungan bagi pendirian koperasi desa merah putih. Zulhas menyebut rapat pada hari ini merupakan langkah awal menindaklanjuti Inpres Nomor 9 Tahun 2025 untuk mempercepat pembentukan koperasi dengan dukungan dari berbagai kementerian.

    “Ada Menteri Koperasi tentu, ada Menteri Desa, ada Mentan, Menteri KKP, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Mendagri, Mensos, Menkes, Menteri Bappenas, Menteri Komdigi, Menteri BPKP, dan yang lainnya,” Ujarnya.

    Penulis: Hutomo Budi/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • 1,5 Juta Warga RI Ikut Cek Kesehatan Gratis, Penyakit Ini Paling Banyak Ditemukan

    1,5 Juta Warga RI Ikut Cek Kesehatan Gratis, Penyakit Ini Paling Banyak Ditemukan

    Jakarta –

    Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI sudah dinikmati oleh banyak masyarakat Indonesia. Hingga 10 April 2025, tercatat sebanyak 1,5 juta warga di seluruh Indonesia sudah mengikuti program ini.

    Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono berharap program ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas untuk mengetahui kondisi kesehatan dirinya atau keluarganya.

    Menurutnya, jika seseorang teridentifikasi penyakit lebih dini, maka pengobatan bisa segera dilakukan, sehingga peluang untuk sembuh menjadi lebih besar.

    “Temuannya cek kesehatan gratis banyak ya, ada yang hipertensi banyak, yang diabetes, kelainan gigi, kelainan telinga juga banyak,” kata Dante di Puskesmas Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (10/4/2025).

    “Pemeriksaan lab yang berhubungan dengan penyakit jantung dan pembuluh darah juga banyak,” lanjut dia.

    Dante menambahkan bahwa pemeriksaan dini ini akan memberikan efek positif kepada pembiayaan kesehatan Indonesia di masa yang akan datang.

    “Mungkin sekarang puskesmasnya menjadi sibuk, tapi nanti antrean BPJS di RS untuk gejala parah itu nanti lebih sedikit,” tutupnya.

    (avk/kna)