Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenkes

  • Kemenkes Kirim Obat-Nakes Bantu Korban Banjir-Longsor Aceh, Sumut, Sumbar

    Kemenkes Kirim Obat-Nakes Bantu Korban Banjir-Longsor Aceh, Sumut, Sumbar

    Jakarta –

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) memperkuat respons kesehatan akibat cuaca ekstrem yang memicu banjir, banjir bandang, angin puting beliung, dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Bencana alam yang terjadi pada 19-25 November tersebut berdampak pada puluhan ribu penduduk, mengganggu akses komunikasi, dan menghambat layanan kesehatan di sejumlah fasilitas.

    Sekretaris Jenderal Kemenkes Kunta Wibawa Dasa Nugraha, memastikan seluruh kebutuhan logistik prioritas telah dikirimkan dan siap ditambah sesuai kondisi di lapangan.

    “Logistik yang disediakan mencakup obat-obatan, pangan tambahan untuk balita dan ibu hamil, serta oxygen concentrator. Semua sudah kami kirimkan,” kata Kunta, dikutip dari lama Kemenkes RI, Sabtu (29/11/2025).

    Selain pengiriman logistik, Kemenkes juga berkoordinasi dengan dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota untuk menjamin keberlangsungan pelayanan kesehatan di posko pengungsian, fasilitas kesehatan, serta layanan mobile.

    Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan Bayu Teja, menjelaskan bahwa sejak awal kejadian Kemenkes telah mengaktifkan langkah-langkah tanggap cepat guna memastikan kebutuhan medis masyarakat terpenuhi.

    “Bersama dinas kesehatan provinsi dan kabupaten, kami melakukan rapid health assessment untuk memetakan kebutuhan, memberikan layanan di posko pengungsian, serta mengoperasikan layanan kesehatan mobile di wilayah terdampak,” terang Bayu.

    Bayu menambahkan bahwa seluruh puskesmas dan rumah sakit telah disiagakan untuk melayani warga terdampak, didukung pengiriman obat-obatan dan bahan medis habis pakai.

    Respons Kemenkes turut diperkuat dengan penyaluran pangan tambahan bagi balita dan ibu hamil guna mencegah risiko gizi buruk selama masa tanggap darurat. Dukungan tenaga kesehatan juga ditingkatkan melalui mobilisasi tenaga cadangan kesehatan, dokter, perawat, tenaga kesehatan lingkungan, dan epidemiolog untuk membantu dinas kesehatan setempat.

    “Kami akan terus berkoordinasi dengan seluruh dinas kesehatan agar pelayanan kesehatan tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” tutupnya.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Menkes Pastikan Korban Longsor dan Banjir Sumut Dapat Layanan Kesehatan “
    [Gambas:Video 20detik]
    (dpy/kna)

  • Fahira Idris DPD Dorong Pemerintah Kerahkan Semua Sumber Daya Atasi Banjir di Sumatera: Keselamatan Warga yang Utama

    Fahira Idris DPD Dorong Pemerintah Kerahkan Semua Sumber Daya Atasi Banjir di Sumatera: Keselamatan Warga yang Utama

    Saat ini dan ke depan, lanjut Fahira Idris ada sejumlah langkah mendesak yang perlu dilakukan pemerintah dan para pemangku kepentingan di semua level. Pertama, memperkuat koordinasi pusat–daerah sebagai satu komando penanganan bencana. Melihat besarnya dampak bencana yang simultan di tiga provinsi, koordinasi terpadu mutlak diperlukan. BNPB sudah mengaktifkan langkah ini, namun perlu dipastikan bahwa perintah, data, dan distribusi logistik berjalan cepat dan satu jalur.

    Kedua, mengaktifkan jalur transportasi alternatif untuk akses bantuan. Karena banyak jalan darat terputus, operasi udara baik helikopter maupun pesawat kargo, harus dimaksimalkan. Bantuan harus bergerak ke titik-titik pengungsian.

    Ketiga, memastikan layanan dasar tetap berfungsi. Walau, Kemenkes telah mengaktifkan puskesmas dan RS di wilayah terdampak, namun perlu dukungan tambahan antara lain berupa tim medis rotasi 24 jam, suplai obat-obatan penyakit banjir, penyediaan air bersih mobile, dan fasilitas sanitasi sementara.

    Keempat, memulihkan telekomunikasi dengan teknologi darurat agar upaya penangan cepat dan tepat. Dengan banyaknya site telekomunikasi lumpuh di Aceh dan Sumut, komunikasi darurat harus dipulihkan, antara lain melalui satelit multifungsi negara, konsolidasi operator satelit swasta, routing jaringan sementara dan genset darurat yang segera dimobilisasi ke titik-titik kritis.

    Kelima, penanganan pascabencana. Pemulihan tentunya tidak hanya infrastruktur. Untuk itu, Pemerintah perlu membuka akses jalan yang terputus secepat mungkin, melakukan pendataan kerusakan rumah dan fasilitas umum, memberikan bantuan stimulan untuk keluarga terdampak, dan melakukan rehabilitasi daerah rawan longsor dan banjir.

    “Bencana di Sumatera ini juga harus menjadi momentum untuk memperkuat tata ruang berbasis mitigasi risiko, memperbaiki DAS, membersihkan sedimentasi sungai, hingga menata kawasan rawan longsor dan banjir,” pungkas Fahira Idris yang juga relawan penanggulan bencana ini.

  • Pakar Ingatkan Risiko Penyakit Pascabencana di Aceh-Sumut

    Pakar Ingatkan Risiko Penyakit Pascabencana di Aceh-Sumut

    Jakarta –

    Di tengah proses evakuasi dan penanganan darurat bencana banjir dan longsor di Aceh serta Sumatera Utara, para ahli kesehatan mengingatkan adanya potensi lonjakan penyakit menular dan memburuknya kondisi pasien penyakit tidak menular (PTM) di wilayah terdampak.

    Polda Sumatera Utara mencatat sedikitnya 34 orang meninggal dunia akibat bencana alam yang melanda sejumlah daerah sejak 24 hingga 26 November 2025. Korban jiwa terbanyak berada di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), yakni 17 orang, disusul Sibolga (8 orang), Tapanuli Tengah (4 orang), Pakpak Bharat (2 orang), Humbang Hasundutan (2 orang), dan Nias Selatan (1 orang).

    “Data ini masih bersifat sementara dan terus diperbarui,” kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Ferry Walintukan, Jumat (28/11/2025).

    Ancaman Penyakit Menular Pascabencana

    Kondisi lapangan yang masih rentan, bantuan logistik belum merata, sejumlah titik masih terdampak longsor dan banjir, membuat potensi penularan penyakit cukup tinggi.

    Pakar kesehatan Prof Tjandra Yoga Aditama menjelaskan setidaknya empat kelompok penyakit menular yang perlu diantisipasi di wilayah bencana, seperti

    Penyakit yang ditularkan melalui air (water-borne diseases) seperti diare, hepatitis A, dan penyakit kulit.Penyakit yang ditularkan lewat makanan (foodborne diseases) akibat higienitas yang buruk, termasuk keracunan makanan.Penyakit paru dan pernapasan, misalnya ISPA dan pneumonia, yang mudah menular di lokasi pengungsian.Penyakit yang menular melalui kontak langsung antar-manusia, seperti infeksi kulit atau penyakit mata.

    “Keempat kelompok penyakit ini saling berkaitan. Dalam situasi bencana, penurunan kualitas air, sanitasi buruk, dan padatnya pengungsian membuat risiko penularan meningkat tajam,” beber pria yang sempat menjadi Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara itu, saat dihubungi detikcom Jumat (28/11/2025).

    Ia menambahkan kelompok rentan pada kondisi pascabencana tidak hanya terbatas pada lansia, anak-anak, pengidap komorbid dan gangguan imunitas.

    “Biasanya kita sebut rentan adalah lansia, anak-anak, dan mereka dengan komorbid atau imunitas lemah. Tetapi pada keadaan bencana, masyarakat umum yang rumah atau desanya terdampak dapat menjadi rentan pula terhadap berbagai penyakit,” jelasnya.

    Perubahan lingkungan yang drastis, stres, kurang tidur, air bersih terbatas, hingga paparan dingin membuat populasi sehat sekalipun menjadi lebih mudah terinfeksi.

    Ketersediaan air bersih menjadi faktor paling krusial dalam mencegah penyakit pascabencana.

    Pakar menegaskan risiko yang muncul tidak hanya penyakit yang secara klasik dikategorikan sebagai water-borne disease, tetapi juga penyakit lain yang mekanisme penularannya dipengaruhi sanitasi yang buruk.

    “Keempat jenis penyakit menular tadi perlu diantisipasi bersamaan. Krisis air bersih memperburuk banyak aspek, dari kebersihan makanan, higiene pribadi, hingga kualitas lingkungan,” katanya.

    Bencana juga berpotensi memperparah kondisi mereka yang mengidap penyakit tidak menular. Diabetes, akibat pola makan dan minum yang tidak teratur. Penyakit paru kronik (PPOK), yang dapat mengalami eksaserbasi akut karena lembap atau paparan debu serta hipertensi dan penyakit jantung, yang bisa kambuh akibat stres dan kurangnya obat rutin.

    “Situasi bencana dapat membuat pasien PTM tidak bisa mengakses obat atau kontrol rutin, sehingga risiko komplikasi meningkat,” ujarnya.

    Simak Video “Video: Menkes Pastikan Korban Longsor dan Banjir Sumut Dapat Layanan Kesehatan “
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/up)

  • Menkes Pastikan Layanan Kesehatan Korban Banjir-Longsor Sumut Tertangani Baik

    Menkes Pastikan Layanan Kesehatan Korban Banjir-Longsor Sumut Tertangani Baik

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan korban-korban banjir dan longsor di Sumatera Utara (Sumut) mendapatkan penanganan terbaik.

    Namun, Menkes Budi menambahkan bahwa untuk saat ini pihaknya masih memberikan kewenangan kepada Dinas Kesehatan dan Pemerintah Daerah setempat.

    “Kami bikinnya itu berjenjang, kami selalu ada di pusat krisis nasional yang mem-back up Dinas Kesehatan Provinsi dan Kota, kalau mereka nggak bisa, kami akan masuk,” kata Menkes Budi, di Kantor Kemenkes, Jakarta Selatan, Kamis (27/11/2025).

    Menkes Budi juga memastikan bahwa Kemenkes terus berkomunikasi dengan Dinkes setempat terkait bencana alam tersebut.

    Terpisah, Staf Ahli Menteri Kesehatan Bayu Teja mengatakan Kemenkes mengaktifkan seluruh layanan kesehatan di daerah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk memastikan kebutuhan medis warga tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat bencana.

    Selain itu, ia juga memastikan penebalan bantuan logistik kesehatan berupa obat-obatan, bahan medis habis pakai, serta makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil sudah disiapkan.

    “Kami sudah mengirimkan dokter, perawat, ahli kesehatan lingkungan, dan epidemiolog untuk membantu penanganan kesehatan di sana. Untuk pengiriman bantuan dilakukan secara bertahap menyesuaikan akses wilayah dan koordinasi dengan pemerintah daerah,” kata Bayu Teja selepas rapat terbatas di Kantor BNPB Jakarta.

    Polda Sumut mencatat bahwa berdasarkan data sementara, ada 34 korban tewas saat bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah di Sumut. Korban jiwa paling banyak terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel).

    Kabid Humas Polda Sumut Kombes Ferry Walintukan mengatakan jumlah tersebut merupakan data sementara terhitung sejak 24-26 November. Korban meninggal dunia terbanyak adalah Tapsel, sebanyak 17 orang.

    “Untuk Tapsel, meninggal dunia 17 orang, luka berat 4 orang dan ringan 69 orang. Yang belum ditemukan nihil,” kata Ferry, dikutip dari detikSumut, Jumat (28/11/2025).

    Lalu, data korban meninggal lainnya, yakni 8 orang di Sibolga, 4 orang di Tapteng, 2 korban di Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan 2 orang, dan Nias Selatan 1 orang.

    Ferry menjelaskan berdasarkan laporan hingga Rabu (26/11) pukul 22.00 WIB, ada 148 kejadian bencana alam yang terjadi. Bencana terjadi di sekitar 12 kabupaten/kota di Sumut. Bencana tersebut terdiri dari tanah longsor, banjir, pohon tumbang, hingga angin puting beliung.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Kemenkes Ungkap Masalah Kesehatan Tertinggi dari Hasil CKG”
    [Gambas:Video 20detik]
    (dpy/kna)

  • Lembaga Tanggap Bencana Berjibaku di Tengah Keterbatasan Anggaran

    Lembaga Tanggap Bencana Berjibaku di Tengah Keterbatasan Anggaran

    Bisnis.com, JAKARTA — Status darurat bencana yang melanda sejumlah wilayah Indonesia kini dihadapkan pada persoalan lain yang tak kalah krusial yakni minimnya anggaran lembaga-lembaga penanganan bencana.

    Pemerintah telah menetapkan status darurat bencana di Provinsi Aceh dan Sumatra Barat menyusul banjir dan longsor yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Kabupaten Lumajang juga menaikkan status darurat setelah adanya aktivitas erupsi Gunung Semeru.

    Di tengah upaya penanganan yang berlangsung serentak di berbagai daerah, muncul kekhawatiran terkait terbatasnya anggaran yang dimiliki lembaga penopang operasi tanggap darurat. Pemangkasan anggaran akibat efisiensi pemerintah pusat membuat kesiapan lembaga teknis berada dalam sorotan.

    Badan SAR Nasional (Basarnas) tahun ini hanya mendapat pagu indikatif sekitar Rp1 triliun, turun dari usulan awal Rp1,4 triliun untuk kebutuhan operasional 2025. 

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) ikut terdampak. Anggarannya terpangkas menjadi Rp1,4 triliun dari sebelumnya Rp2,8 triliun, padahal lembaga ini memegang peran vital dalam penyediaan peringatan dini dan pemantauan cuaca ekstrem yang makin intens.

    Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hanya mengantongi sekitar Rp956,97 miliar setelah penyesuaian anggaran dilakukan. 

    Minimnya anggaran pada lembaga-lembaga kunci ini menjadi catatan penting di tengah meningkatnya kebutuhan penanganan darurat di beberapa wilayah. 

    Untuk mengatasi persoalan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan pemerintah pusat dan daerah telah diberi ruang untuk melakukan pergeseran anggaran agar penanganan tanggap darurat tidak terhambat prosedur administratif.

    Kementerian/lembaga teknis dan pemerintah daerah diminta segera mengaktifkan mekanisme penggunaan dana tak terduga untuk mempercepat penanganan darurat bencana yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “BNPB bisa menggunakan Dana Siap Pakai. Secara administratif dan keuangan tidak ada masalah untuk deployment dukungan infrastruktur maupun bantuan lain yang dibutuhkan,” ujarnya dikutip dari Antara, Kamis (27/11/2025).

    Kebijakan tersebut juga berlaku bagi pemerintah daerah yang wilayahnya terdampak bencana hidrometeorologi.

    Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, kata dia, telah mengonfirmasi bahwa daerah diperbolehkan mengalihkan pos anggaran demi mempercepat respons kedaruratan.

    “Untuk pergeseran alokasi-anggaran di daerah juga dibuka. Ini adalah masalah kemanusiaan yang harus kita selesaikan secepat-cepatnya, semaksimal mungkin,” katanya.

    Dalam rapat terbatas itu, gubernur, wali kota, dan bupati juga diminta segera mengidentifikasi kebutuhan paling mendesak, termasuk logistik, akses pergerakan tim SAR, perbaikan sementara infrastruktur vital, dan dukungan layanan publik bagi pengungsi.

    Pratikno memastikan bahwa pemerintah pusat akan terus melakukan evaluasi harian terhadap kondisi di lapangan, termasuk perkembangan cuaca, situasi pengungsian, dan kebutuhan rehabilitasi awal.

    “Koordinasi lintas instansi dipastikan berjalan untuk memastikan percepatan pemulihan warga terdampak,” ujarnya.

    Prabowo Minta Penanganan Cepat

    Presiden Prabowo Subianto telah menggelar rapat terbatas bersama dengan 20 anggota Kabinet Merah Putih pada Kamis (27/11/2025) di Istana Merdeka.

    Dalam rapat tersebut, Presiden membahas sejumlah hal, antara lain stimulus ekonomi serta kesiapan menghadapi Natal dan Tahun Baru di seluruh wilayah Indonesia.

    Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya mengatakan salah satu pokok pembahasan penting adalah instruksi Presiden agar seluruh sektor terus bergerak cepat dalam mengevakuasi korban terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat serta memastikan bantuan terus-menerus dikirimkan ke lokasi-lokasi terdalam.

    “Presiden telah memerintahkan Panglima TNI, Kapolri, Kepala BNPB, Kepala Basarnas, Kemen PU dan Kemensos serta tim medis dan kesehatan TNI–Polri dan Kemenkes untuk terus dikerahkan dalam penanganan bencana tersebut,” ujar Teddy dikutip dari Instagram Sekretariat Kabinet, Kamis (27/11/2025).

    Teddy menambahkan, pada malam terjadinya bencana di Tapanuli, Presiden langsung menghubungi Kepala BNPB dan Kepala Basarnas beserta tim untuk segera menuju lokasi melakukan evakuasi cepat. Selanjutnya menggunakan teknologi modifikasi cuaca untuk mengurangi curah hujan.

    “Menko PMK, Pratikno, selaku koordinator, ditugaskan Bapak Presiden untuk terus memantau dan mengoordinasikan jalannya evakuasi serta penanganan para korban terdampak,” jelasnya.

     

  • Kemenkes Buka Hasil Investigasi-Kronologi Bumil Meninggal Ditolak 4 RS di Papua

    Kemenkes Buka Hasil Investigasi-Kronologi Bumil Meninggal Ditolak 4 RS di Papua

    Jakarta –

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) membeberkan kronologi, hasil investigasi, hingga ancaman sanksi terkait kasus kematian ibu hamil dan calon bayinya di Papua. Ini setelah bumil dan bayinya tersebut ditolak empat rumah sakit.

    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya langsung mengirim tim ke Papua usai laporan ini mencuat. Tim tersebut mengemban dua misi utama, yakni investigasi penyebab kasu dan menyiapkan langkah perbaikan agar kejadian serupa tak terulang.

    Tim lintas direktorat meliputi Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, dan Tata Kelola Rujukan, sudah tiba di Papua sejak 24 November 2025.

    Tim memetakan kondisi mulai dari ketersediaan tenaga spesialis, sarana-prasarana, hingga alur rujukan.

    Dari hasil penelusuran tim Kemenkes, berikut kronologi lengkap perjalanan medis Irene.

    1. Pasien Sudah ANC dan Pernah Periksa di RS Wari

    Irene tercatat menjalani antenatal care (ANC) di puskesmas. Ia juga pernah berkonsultasi dengan dokter spesialis obstetri, ginekologi (obgyn) di RS Wari di persalinan pertama.

    Riwayat persalinan sebelumnya normal, tertapi dokter menyatakan kali ini ukuran janin lebih besar dan perlu pemantauan ketat serta kemungkinan tindakan khusus.

    2. 16 November: Datang ke RS Wari dalam Kondisi Nyeri

    Pada 16 November 2025, Irene datang ke RS Wari dengan keluhan nyeri hebat. Namun, dokter obgyn sedang tidak berada di tempat karena menghadiri seminar di Sulawesi.

    Penanganan awal dilakukan oleh bidan. Setelah lima jam tanpa kemajuan persalinan dan muncul tanda komplikasi, pasien diputuskan untuk dirujuk operasi caesar.

    3. Rujukan ke RS Dian Harapan: Tak Ada Anestesi & NICU Penuh

    RS Dian Harapan menjadi tujuan rujukan pertama. Namun, situasi di sana tak memungkinkan tindakan. Tidak ada dokter anestesi yang bertugas, kapasitas NICU penuh.

    Irene bahkan belum turun dari mobil ketika diputuskan harus dirujuk kembali.

    4. RS Adipura: Ruang Operasi Sedang Renovasi

    Rumah sakit berikutnya adalah RS Adipura. Namun, seluruh ruang operasi sedang direnovasi dan tidak bisa digunakan. Pasien kembali dipindahkan.

    5. RS Bhayangkara: Ada Spesialis, Tapi Rawat Inap Kelas 3 Tidak Tersedia

    Di RS Bhayangkara, dokter obgyn dan anestesi tersedia. Namun kendala berikutnya muncul, ruang rawat inap kelas 3 dinyatakan penuh sehingga pasien diarahkan untuk menggunakan layanan VIP dengan biaya sekitar Rp 3 hingga 4 juta.

    Sontak keluarga keberatan secara ekonomi, sehingga memutuskan mencari fasilitas lain.

    6. Dalam Perjalanan ke RS Douwa, Kondisi Memburuk

    Irene dimobilisasi menuju RS Douwa. Namun dalam perjalanan kondisinya semakin menurun. Bidan memutuskan kembali ke RS Bhayangkara karena merupakan fasilitas terdekat yang masih memungkinkan penanganan.

    Namun setibanya di RS Bhayangkara, Irene sudah dalam kondisi kritis. Upaya resusitasi jantung paru (RJP) dilakukan, tetapi nyawanya tak tertolong. Irene dan calon bayinya dinyatakan meninggal.

    Hasil Investigasi Kemenkes

    Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes RI Azhar Jaya mengatakan ada empat penyebab kematian pada kasus ini, di antaranya:

    Ibu tersebut tidak bisa ditangani karena satu dokter spesialis obgyn tengah menjalani seminar. Sementara dokter lainnya tengah menjalani pendidikan.Kondisinya saat itu hanya tersedia bidan, sementara ibu Irene membutuhkan persalinan caesar karena indikasi kekhawatiran komplikasi jika persalinan normal, lantaran ukuran bayi relatif besar.Minimnya sarana dan prasarana. Empat ruangan operasi di RS Adipura semuanya sedang direnovasi, sehingga mustahil dilakukan operasi.RS Bhayangkara menolak ibu Irene lantaran kelas 3 BPJS Kesehatan penuh, sehingga diarahkan ke VIP dengan mengurus administrasi terlebih dahulu sebelum ditangani, yakni harus membayar Rp 4 juta.

    “Di mana seharusnya pasien dalam keadaan emergency tidak boleh lagi dilakukan administrasi dahulu, tetap harus ditolong dulu,” kata Azhar.

    Ancaman Sanksi

    Kemenkes menegaskan akan ada sanksi yang menunggu saat rumah sakit melanggar aturan, yakni menolak pasien dalam kondisi kegawatdaruratan.

    Aturan mengenai kewajiban rumah sakit menerima pasien gawat darurat sudah sangat jelas dan tegas di dalam UU No. 17 Tahun 2023. Karenanya, setiap dugaan pelanggaran akan ditindak sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk sanksi berat.

    Azhar menegaskan dalam kasus apapun, baik terkait ketersediaan dokter spesialis, kapasitas kamar, maupun alasan administratif, rumah sakit tetap wajib memberikan pertolongan pertama pada pasien gawat darurat.

    Terkait ini, menurutnya ada tingkatan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada rumah sakit jika terbukti melanggar aturan penanganan pasien gawat darurat:

    Pembinaan kepada direktur rumah sakitPembinaan kepada penanggung jawab medisPembekuan izin sementaraSanksi terberat: pencabutan izin operasional rumah sakit

    “Dinas kesehatan sebagai pemberi izin akan melakukan pendalaman lagi. Sanksi terberat bisa pencabutan izin rumah sakit sampai dengan pembinaan yang dilakukan, termasuk kepada direktur dan penanggung jawab rumah sakit tersebut,” tegas Azhar.

    Azhar menekankan tidak ada alasan apa pun yang membolehkan rumah sakit menolak pasien gawat darurat, termasuk:

    Fasilitas penuhKetiadaan ruang kelas 3Dokter tidak lengkapMasalah administrasiKetidaksiapan ruang operasi

    “Dalam situasi gawat darurat, rumah sakit wajib memberikan stabilisasi kondisi pasien sebelum dirujuk. Tidak bisa langsung menolak,” ujar Azhar.

    Halaman 2 dari 4

    Simak Video “Video Kasus Viral Ibu Hamil Papua, Wamenkes: Kita Investigasi”
    [Gambas:Video 20detik]
    (dpy/naf)

  • Video: Kemenkes soal Penyebab Meninggalnya Ibu Hamil Usai Ditolak 4 RS di Papua

    Video: Kemenkes soal Penyebab Meninggalnya Ibu Hamil Usai Ditolak 4 RS di Papua

    Video: Kemenkes soal Penyebab Meninggalnya Ibu Hamil Usai Ditolak 4 RS di Papua

  • Menkes Akui Jumlah Dokter Obgyn di Luar Jawa Masih Kurang Nasional 27 November 2025

    Menkes Akui Jumlah Dokter Obgyn di Luar Jawa Masih Kurang Nasional 27 November 2025

    Menkes Akui Jumlah Dokter Obgyn di Luar Jawa Masih Kurang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengakui jumlah dokter spesialis, terutama spesialis Obstetri dan Ginekologi (Obgyn) di luar Pulau Jawa masih kurang.
    Kurangnya
    dokter spesialis
    kandungan mengakibatkan maraknya kasus kematian ibu dan bayi ketika hendak melahirkan, seperti kasus yang menimpa Irene Sokoy di Jayapura, Papua.
    “Jadi memang kekurangan dokter spesialis, dalam hal ini
    Obgyn
    dan anestesi, itu masif terjadi di luar Jawa. Jadi kasihan, kejadian-kejadian ini menimpa saudara-saudara kita yang ada di luar Jawa,” kata Budi di Kantor
    Kemenkes
    , Jakarta Selatan, Kamis (27/11/2025).
    Sebab itu, Kementerian Kesehatan akan membangun sistem pendidikan berbasis rumah sakit atau hospital based untuk mengatasi masalah tersebut.
    “Nanti kita akan mengakselerasi jangka waktu putra-putri daerah agar mereka tinggal di sana, mereka pegawai di sana, enggak usah nanti pindah-pindah lagi gitu,” tutur Budi.
    Menurut Budi, kesempatan kerja bagi putra-putri daerah merupakan solusi yang tepat agar mereka bisa menjadi dokter spesialis di daerah asalnya.
    “Itu yang penting, sisi panjang yang itu harus diakselerasi. Ini juga sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo,” ucapnya.
    Budi mengatakan, Kepala Negara memerintahkan pembangunan 500
    rumah sakit pendidikan
    yang dikerjakan bersama Kementerian Pendidikan Tinggi dan Teknologi demi mencetak dokter spesialis.
    “Mereka bisa menjadi dokter spesialis, belajar menjadi dokter spesialis, di daerah asal mereka berada. Itu yang penting menurut saya dan itu harus diakselerasi,” ujar dia.
    Selain itu, ke depannya Kemenkes akan memperbaiki tata kelola rumah sakit khususnya rumah sakit di daerah.
    “Itu harus diperbaiki. Kami terus melakukan advokasi kepada Kepala Daerah, Bupati, Wali Kota, Gubernur. Karena rumah sakit-rumah sakit daerah ini bisa di bawah wewenang mereka,” jelasnya.
    Untuk di Papua, Budi telah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan sebagai pimpinan tertinggi wakil pemerintah di bidang kesehatan untuk benar-benar melakukan tugas pelatihan dan pengawasan.
    “Supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Termasuk memberikan sanksi karena di Undang-Undang Kesehatan yang baru, sanksinya jelas bagi pimpinan rumah sakit yang tidak melayani pasien di masa kegawatdaruratan,” kata Budi.
    “Itu harus dilayani dan BPJS pun pasti akan membayar. Jadi tidak ada alasan bahwa itu tidak terlayani,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gaji Fantastis, Menteri Mukhtarudin Sebut Perawat Indonesia Diminati Rumah Sakit Eropa Regional 27 November 2025

    Gaji Fantastis, Menteri Mukhtarudin Sebut Perawat Indonesia Diminati Rumah Sakit Eropa Regional 27 November 2025

    Gaji Fantastis, Menteri Mukhtarudin Sebut Perawat Indonesia Diminati Rumah Sakit Eropa
    Tim Redaksi

    PALANGKA RAYA, KOMPAS.com
    – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin mengungkapkan bahwa pekerja migran Indonesia yang berprofesi sebagai perawat banyak disukai oleh rumah sakit (RS) di Eropa.
    Ia menyebut, perawat dari Indonesia memiliki banyak skill. Ia juga membeberkan tentang
    gaji fantastis
    .
    “Perawat-
    perawat Indonesia
    itu disenangi di rumah sakit-
    rumah sakit Eropa
    , Jerman apalagi, karena perawat di Indonesia itu banyak skill, mereka diajarkan bagaimana menyuntik, memasang infus, mengecek tensi darah, sampai elektrokardiogram (EKG), jadi dokter-dokter di RS sana senang,” beber
    Mukhtarudin
    saat menyampaikan sambutan dalam kunjungan kerjanya di Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Kamis (27/11/2025).
    Mukhtarudin menjelaskan bahwa pekerjaan-pekerjaan dari menyuntik hingga EKG itu, di banyak negara selain Eropa, dilakukan hanya oleh dokter.
    Sementara, perawat hanya asisten yang disuruh-suruh dokter untuk membantu tugasnya.
    “Bahkan periksa tensi yang melakukan dokter, tapi perawat kita bisa. Inilah keunggulan kita, makanya perawat kita disenangi oleh rumah sakit-rumah sakit yang di Eropa khususnya,” tutur dia.
    Di samping skill yang mumpuni, Mukhtarudin menyebut bahwa perawat Indonesia yang bekerja di luar negeri, khususnya di negara-negara Eropa, dikenal memiliki sikap yang baik.
    Hal itu membuat pasien rumah sakit merasa nyaman selama menjalani masa pengobatan.
    “Perawat kita di sana punya sikap bagus: ramah, sopan, dan tenggang rasa yang tinggi. Bahkan bekerja melebihi jam kerja sedikit tidak masalah. Selain itu, bersih juga, seperti di Jepang biasanya, perawat Indonesia disenangi dibandingkan dari negara-negara lain,” ujarnya.
    Di hadapan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Palangka Raya, Mukhtarudin mendorong mereka untuk mencoba bekerja di luar negeri.
    Dia menyebut bahwa bekerja sebagai perawat di luar negeri menjanjikan gaji yang sangat besar.
    Gaji perawat
    di Jepang, lanjut Mukhtarudin, berkisar antara Rp 16 hingga Rp 20 juta per bulan, kemudian di Jerman sekitar Rp 50-60 juta per bulan.
    “Mungkin terpakai untuk biaya hidup, katakanlah 50 persen, masih ada Rp 30 juta, tetap bisa ditabung atau mengirimkan keluarga di Indonesia,” imbuh dia.
    Sementara itu, kata Mukhtarudin, menjadi perawat di Amerika Serikat lebih menawarkan gaji fantastis, yakni Rp 100 juta per bulan.
    Hanya saja, semakin tinggi gaji, semakin tinggi pula standar kompetensi perawat yang ditetapkan.
    “Cuma semakin mahal gaji, juga semakin tinggi standar kompetensinya, khususnya bahasanya, karena bahasa perawat itu kan agak lebih khusus,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri PPMI Sebut TKI Bermasalah di Luar Negeri Kebanyakan yang Berangkat Ilegal Regional 27 November 2025

    Menteri PPMI Sebut TKI Bermasalah di Luar Negeri Kebanyakan yang Berangkat Ilegal Regional 27 November 2025

    Menteri PPMI Sebut TKI Bermasalah di Luar Negeri Kebanyakan yang Berangkat Ilegal
    Tim Redaksi
    PALANGKA RAYA, KOMPAS.com
    – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Mukhtarudin mengungkapkan bahwa banyak pekerja migran Indonesia (PMI) mengalami masalah di luar negeri akibat berangkat secara ilegal, melalui calo, hingga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
    Dalam kunjungan kerjanya ke Poltekkes Kemenkes Palangka Raya, Kalimantan Tengah, pada Kamis (27/11/2025), Mukhtarudin menegaskan bahwa masalah yang sering dialami
    pekerja migran
    umumnya disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap
    prosedur resmi
    .
    “Yang banyak masalah justru yang nonprosedural, yang berangkat secara ilegal, entah berangkat secara mandiri, melewati calo, korban TPPO, ini yang harus kita perhatikan,” ujarnya.
    Mukhtarudin menambahkan bahwa sebagian besar pekerja migran yang bermasalah di luar negeri adalah mereka yang berangkat tanpa mengikuti prosedur.
    “Karena yang bermasalah semuanya nonprosedural, kita enggak tahu kapan dia berangkat, begitu ada masalah kami baru tahu,” tuturnya.
    Meskipun demikian, Mukhtarudin menegaskan bahwa negara akan tetap hadir untuk melindungi semua WNI yang mengalami masalah di luar negeri, baik yang berangkat secara prosedural maupun ilegal.
    “Siapa pun WNI yang bermasalah di negara orang, mau dia berangkat prosedural ataupun tidak, selama dia WNI, negara wajib hadir melindungi, memfasilitasi, dan mendampingi,” ujarnya.
    Dia juga menekankan pentingnya sinergisitas antara pemerintah pusat dan seluruh stakeholder untuk menjaga keamanan pekerja migran asal Indonesia.
    “Kita perlu bersama-sama menjaga agar bagaimana menjadi imigran yang aman, prosedural, sehingga dengan migran aman, rakyat sejahtera, Indonesia akan maju,” tuturnya.

    Mukhtarudin mengungkapkan bahwa pihaknya berupaya menekan kasus pemberangkatan imigran secara ilegal melalui program Desa Migran Emas.
    Dalam program ini, edukasi diberikan kepada masyarakat di tingkat tapak agar memahami prosedur resmi bekerja di luar negeri.
    “Ini ekosistem paling kecil, paling bawah, untuk bagaimana menjadi migran aman, di sini ada sosialisasi, edukasi, dan pemberian informasi tentang bagaimana mau jadi pekerja migran itu, ini dilakukan untuk menekan nonprosedural,” katanya.
    Dia mengingatkan pentingnya mengikuti prosedur resmi untuk bekerja di luar negeri agar tidak menimbulkan masalah.
    “Rata-rata pekerja migran yang bermasalah, itu kebanyakan berangkatnya tidak sesuai prosedur, seperti (kasus) di Malaysia (ada TKI) yang disekap 21 tahun, dan sebagainya itu, itu mereka yang tidak tahu kapan berangkatnya, lewat mana tidak tahu, begitu ada masalah baru kita tahu,” jelasnya.
    Mukhtarudin juga menegaskan bahwa pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri harus terdaftar dalam Sistem Komputerisasi Pelayanan, Penempatan, dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOPPMI).
    “Kalau (pekerja luar itu) terdaftar di kami, dalam sisko kami, kami tahu di mana dia, sedang apa dia, ada masalah apa dia kita tahu, karena sudah terdata,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.