Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenkes

  • Imbas Kasus Pelecehan Seksual, Menkes Hentikan Program PPDS Unpad di RSHS

    Imbas Kasus Pelecehan Seksual, Menkes Hentikan Program PPDS Unpad di RSHS

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin membeberkan perkembangan terkini dari kasus dugaan pelecehan seksual oleh residen anestesi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran (Unpad) di RS Hasan Sadikin Bandung.

    Hal ini dia ungkapkan dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025) dengan agenda pembahasan isu-isu krusial di sektor kesehatan.

    “Sekarang sedang dalam proses. Untuk kasus hukumnya, ini juga sudah masuk ke polisi, setahu saya masih di penyidikan di polisi,” ungkap dia.

    Adapun, Budi menekankan imbas dari adanya kasus tersebut PPDS Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Unpad di Rumah Sakit dr. Hasan Sadikin Bandung saat ini dihentikan sementara.

    “Yang lainnya tetap bisa jalan, tapi di luar Hasan Sadikin. Balik lagi kenapa? Saya juga tidak mau menghentikan pendidikan mereka dan saya juga nggak bisa ngatur-ngatur rumah sakit miliknya Pemda yang lain,” jelas dia.

    Pihaknya menerapkan pemberhentian sementara itu dikarenakan ingin ada evaluasi yang harus dilakukan oleh prodi anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (FK Unpad) dan juga RS dr. Hasan Sadikin.

    “Tim Irjen juga sudah masuk, kita juga sudah lihat perbaikan-perbaikan apa yang harus dilakukan oleh prodi anestesi FK Unpad dan juga dilakukan oleh RS Hasan Sadikin. Nah sekarang kita minta mereka secara serius untuk memperbaiki itu,” urainya.

    Lebih jauh, Budi menyebut sebenarnya kasus yang lebih parah di dunia PPDS adalah kasus perundungan yang terjadi di Universitas Diponegoro, yang menewaskan mahasiswa kedokteran Undip, Aulia Risma (AS).

    “Karena isu ini [kasus PPDS di Bandung] lebih hangat lah, walaupun menurut saya yang lebih parah Undip, karena ada nyawa yang hilang. Tapi ini kan hangat sehingga kasusnya cepat,” ujar dia.

  • Herannya Ketua Ikatan Dokter Anak yang Mendadak Dimutasi, Belum Terima Surat Resmi

    Herannya Ketua Ikatan Dokter Anak yang Mendadak Dimutasi, Belum Terima Surat Resmi

    Jakarta –

    Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dr Piprim B Yanuarso belakangan disorot pasca ramai beredar surat edaran dirinya dimutasi secara mendadak. Informasi tersebut bahkan diakui dr Piprim tidak didapatkan langsung dari pihak Kementerian Kesehatan RI, melainkan dari rekan sejawat pada Jumat (25/4/2025).

    Hingga Senin (28/4), dr Piprim mengaku belum mendapatkan surat mutasi tersebut seperti yang marak dibicarakan. Meski begitu, surat yang diteken Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Azhar Jaya, sudah terkonfirmasi benar adanya oleh Kemenkes RI.

    dr Piprim menyesalkan langkah mutasi keputusan Kemenkes RI, yang dinilai jelas menyalahi aturan. Misalnya, dalam edaran MenPAN RB Nomor 21 Tahun 2022 tentang mutasi kepegawaian di Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022, salah satu yang disoroti adalah transparansi mutasi pegawai ASN.

    “Disebutkan juga mutasi harus disertai dengan alasan tertulis yang resmi, ada prosedur administratif, ada pemberitahuan klarifikasi jabatan, penilaian kebutuhan organisasi,” jelas dr Piprim dalam keterangan video yang diterima detikcom Selasa (29/4/2025).

    “Mutasi yang mendadak tanpa alasan yang di-komunikasi kan bertentangan dengan prinsip manajemen ASN,” lanjutnya.

    Mutasi ASN juga perlu dilakukan berdasarkan evaluasi kompetensi. Sementara menurut dr Piprim, perpindahannya dari RSCM ke RS Fatmawati tidak melalui uji kompetensi.

    Ia menekankan tidak mempersoalkan kebijakan mutasi tersebut, selama dilakukan dengan proses yang benar dan transparan. Hingga kini, ia mengaku belum mendapatkan penjelasan resmi tertulis dari Kemenkes RI.

    Pria yang sempat mengabdi di beberapa wilayah terpencil termasuk Nias dan Sulawesi Tengah itu juga khawatir pelayanan jantung anak di RSCM akan terhambat. Tidak hanya di pelayanan, sebagai tenaga pendidik subspesialis kardiologi intervensi jantung anak, ada empat konsulen yang masih membutuhkan pembimbingan.

    dr Piprim mengaku heran, bila berkaca pada kasus tersebut, hal ini bertentangan dengan keinginan pemerintah untuk memperbanyak dokter spesialis.

    “Sebagai dosen pendidik klinis ini banyak amanah-amanah calon subspesialis kardiologi anak, tempat kami di FK UI ada calon konsultan dari Sumatera Barat, ada dari Sulawesi Tengah, ada dari Bengkulu, Solo, Semarang, dari Papua, ini bagaimana nasib murid-murid saya kalau saya begitu saja tiba-tiba dimutasi secara paksa?” katanya.

    Bila mutasi tersebut tetap dilakukan, dr Piprim menilai hal ini malah bersifat kontraproduktif dengan wacana pemerintah untuk mencetak sebanyak-banyaknya dokter spesialis.

    “Kita tahu hanya ada sekitar 70 calon konsultan jantung anak di Indonesia, sementara kita membutuhkan minimal 500 konsultan jantung anak,” tutur dia.

    Ia menilai masih banyak cara yang bisa dilakukan Kemenkes RI untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jantung anak di RS Fatmawati, misalnya dengan mekanisme pengampuan yang dilakukan divisi kardiologi anak.

    “Jadi tanpa mengorbankan pelayanan jantung anak di rscm kepada pasien-pasien saya dan murid-murid saya calon konsultan jantung anak,” pungkasnya.

    (naf/up)

  • Penanganan TBC di Indonesia Tetap Jalan meski Ada Efisien Anggaran dan Pembekuan Dana USAID – Halaman all

    Penanganan TBC di Indonesia Tetap Jalan meski Ada Efisien Anggaran dan Pembekuan Dana USAID – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA – Penanganan Tuberkulosis (TBC) di Indonesia tetap berjalan di tengah efisien anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto maupun pembekuan dana USAID.

    Tahun ini, estimasi kasus TBC meningkat hingga 1.090.000.

    “Pemerintah terus berkomitmen, sekarang TBC sudah menjadi isu prioritas dan sudah disampaikan juga oleh pak Presiden Prabowo di berbagai media, bahwa Indonesia komitmen dalam eliminasi TBC,” tutur Ketua Tim Kerja TBC Kemenkes RI dr. Tiffany Tiara Pakasi, MA saat konferensi pers di Jakarta, Senin (28/4/2025).

    Namun tentu tantangan dalam eliminasi TBC masih ada di masyarakat seperti stigma dan
    akses layanan yang belum merata.

    Kemudian hoax di masyarakat masih sangat banyak,seperti target pemberian Terapi Pencegahan TBC (TPT) untuk kontak erat jadi tantangan yang harus diberikan pada orang sehat tapi sudah terinfeksi. Sehingga capaiannya masih rendah.

    Ditambahkan Dewan Pengurus Stop TB Partnership Indonesia, Muhammad Hanif S.E, diperlukan peran semua pihak perlu terlibat untuk penanggulangan TBC.

    Komunitas TBC adalah ujung tombak dalam deteksi dini, pendampingan pengobatan, dan
    penguatan edukasi masyarakat.

    Hal ini juga diamini oleh Direktur Eksekutif STPI dr. Henry Diatmo, MKM.

    Ia mengatakan, komunitas menjadi peran kunci di masyarakat karena mereka bersentuhan secara langsung dengan pasien maupun penyintas TBC.

    Banyak organisasi yang bergerak di penanggulangan TBC seperti Stop TB Partnership Indonesia (STPI) dan PR Konsorsium Penabulu-STPI.

    “Kami berjuang untuk memberikan dukungan pada pasien TBC seperti advokasi sehingga pasien/penyintas TBC bisa merasa aman”, ungkap dr. Henry.

    Dalam kesempatan yang sama, komunitas bernama Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI) diwakili sebagai Ketua PPTI oleh Ir. Yani Panigoro menegaskan,  pihaknya bekerja dengan mengisi kekosongan dari kegiatan yang tidak bisa didanai oleh Global Fund.

    Seperti edukasi berbasis komunitas dan mendorong deteksi dini & mendorong pasien melakukan pengobatan Semua pihak memiliki peran dalam penanggulangan TBC.

    “Justru jika mengandalkan pemerintah saja maka mustahil eliminasi TBC tercapai. Peran lintas sektor sangat diperlukan untuk memperkuat penanggulangan TBC di Indonesia,” urai dia.

    Peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia 2025 mengusung tema “Terima Kasih Sudah Bertahan,
    Para Pejuang dan Pemerjuang TBC”.

    Selain Konferensi Pers dan Talkshow Kesehatan “AKSI TBC”, rangkaian kegiatan ini dimeriahkan
    dengan Art Exhibition “Cerita dalam Lensa” yang dibuka secara umum dimulai dari 28 April
    2025 – 30 April 2025 di Lantai Mezzanine, The Energy Building, Jakarta Selatan.

    Pameran seni ini menampilkan 25–40 karya terbaik yang menggambarkan cerita perjuangan penyintas TBC, tantangan sosial, stigma, serta kekuatan komunitas dalam menghadapi penyakit ini.

  • Jemaah Haji Diminta Terapkan Prokes Selama di Tanah Suci – Page 3

    Jemaah Haji Diminta Terapkan Prokes Selama di Tanah Suci – Page 3

    Selain itu, Kemenkes juga mengimbau agar jamaah haji untuk senantiasa mentaati protokol kesehatan yang akan diarahkan oleh tim Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI).

    Meski demikian, petugas dibidang kesehatan ini nantinya akan disiagakan di setiap kloter sebagai mengawasi perjalanan jamaah haji agar lancar sampai tujuan.

    “Yang berikutnya adalah gunakan selalu protokol kesehatannya dilakukan. Misalnya dengan topi, dengan masker, kemudian dengan alas kaki, bawa air minum, dan sebagainya. Di tambah 2 per 3 jamaah haji inj berusia lanjut usia atau di atas 65 tahun,” katanya.

  • Remaja Indonesia Rentan Obesitas & Diabetes, Saatnya Terapkan Pola Makan Bergizi Seimbang Sejak Dini – Halaman all

    Remaja Indonesia Rentan Obesitas & Diabetes, Saatnya Terapkan Pola Makan Bergizi Seimbang Sejak Dini – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

     

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) terus mendorong remaja di Indonesia agar mengadopsi gaya hidup sejak dini seperti menerapkan pola makan bergizi seimbang.

     

    Dinas Kesehatan Kota Samarinda dengan dukungan Kemenkes dan World Food Programme (WFP) menghadirkan acara Roadshow Si Paling Megang pada Sabtu (26/4) di GOR 27 September Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur.

    Direktur Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas Kemenkes RI dr. Elvieda Sariwati, M.Epid mengatakan, program ini merupakan salah satu langkah strategis dalam merespons meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular di kalangan remaja, seperti obesitas, diabetes, dan hipertensi.

    Fenomena ini banyak dipicu oleh pola konsumsi makanan tinggi gula, garam, dan lemak, serta minimnya aktivitas fisik dalam keseharian mereka.

     

    “Harapannya mendorong perubahan perilaku yang lebih sehat, dengan cara yang relevan, menyenangkan, dan dekat dengan dunia remaja masa kini,” tutur dr Elvieda yang ditulis di Jakarta.

    Hadir sekitar 150 remaja dalam kegiatan yang dikemas dalam kegiatan yang menyenangkan seperti kuis dan permainan mencari harta karun.

     

    Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda dr. H. Ismid Kusasi menuturkan, saat ini penyakit tidak menular seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke di Kalimantan Timur menempati peringkat ketiga tertinggi di Indonesia.

     

    “Kami melihat peranan penting acara seperti ini untuk menginspirasi remaja di Kalimantan Timur, terutama Samarinda untuk mengadopsi gaya hidup sehat sejak dini,” ujar dia di Jakarta.

     

    Roadshow ini merupakan bagian dari kampanye Si Paling Megang (Menyala dengan Gerak dan Gizi Seimbang), sebuah inisiatif nasional untuk mendukung gaya hidup sehat serta gizi seimbang melalui konten media sosial, lokakarya daring, dan aktivitas interaktif secara luring.

     

    Peserta didorong untuk mencatat asupan makanan dan aktivitas fisik mereka melalui aplikasi Si Paling Megang. Pencatatan ini diharapkan dapat membantu para peserta untuk menyadari terkait pola makan dan aktivitas harian mereka.

     

    Country Director World Food Programme Indonesia menambahkan, kegiatan ini menegaskan kembali dukungan perubahan perilaku di kalangan remaja dan anak muda sangat penting.

     

    “Gerakan ini menjadi bagian pemerintah menuju Indonesia Emas 2045, kesehatan dan kesejahteraan generasi muda menjadi fondasi utama dalam membangun masyarakat yang kuat dan sehat,” ujar Jennifer Rosenzweig.

     

    Melalui pendekatan yang inklusif dan adaptif, kegiatan dapat direplikasi di wilayah lain. Anak muda merupakan fondasi masa depan. Memastikan kesehatan dan kesejahteraan mereka saat ini merupakan langkah penting untuk membangun generasi yang lebih kuat dan tangguh.

     

    Merujuk data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menghimpun jumlah kematian berdasarkan penyebabnya pada Januari 2017 hingga 2020/2022, kematian terbanyak berasal dari sakit karena penyakit tidak menular, dengan 7,03 juta kasus.

     

    Data WHO menunjukkan terdapat 10 penyakit sebagai penyebab kematian tertinggi di Indonesia, diantaranya stroke 131,8, jantung iskemik 95,68, Diabetes 40,78 kasus kematian per 100 ribu penduduk.

     

  • Momen Menkes Budi Ketemu Menkes AS Robert F Kennedy, Bahas Apa?

    Momen Menkes Budi Ketemu Menkes AS Robert F Kennedy, Bahas Apa?

    Jakarta –

    Awal pekan ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bertemu dengan Robert F Kennedy, sosok yang dikenal tokoh ‘antivax’ dan menjabat sebagai Menteri Kesehatan AS di periode baru kepemimpinan Donald Trump. Meski begitu, pasca menjabat, Kennedy beberapa kali menyatakan dirinya tidak menentang vaksin untuk pencegahan penyakit.

    Terlepas dari kontroversinya, dua Menkes tersebut melakukan pertemuan bilateral pada Rabu (23/4/2025). Ada beberapa hal yang dibahas termasuk bagaimana upaya pemerintah menekan kasus penyakit tidak menular.

    Menurut Menkes Budi, hal yang kurang lebih sama dialami sebagian besar masyarakat Amerika Serikat dengan Indonesia adalah tingginya kasus penyakit jantung, stroke, hingga ginjal.

    “Penyakit-penyakit ini menjadi penyebab kematian utama, baik di Indonesia maupun Amerika Serikat. Oleh karena itu perlunya penanganan yang serius,” ujar Menkes Budi dalam keterangan tertulis, Jumat (25/4/2025).

    Keduanya sepakat penguatan upaya promotif dan preventif, termasuk melalui gaya hidup sehat, merupakan kunci untuk menekan risiko penyakit tidak menular.

    Menteri Budi membagikan pengalaman Indonesia dalam menjalankan program cek kesehatan gratis (CKG) yang bertujuan untuk mengendalikan faktor risiko, mendeteksi penyakit secara dini, dan memberikan pengobatan cepat. Keduanya juga menekankan pentingnya perubahan gaya hidup masyarakat, termasuk mengambil kebijakan konsumsi gula, garam, dan lemak, serta peningkatan kualitas lingkungan melalui akses terhadap air bersih, sanitasi, dan kebersihan (WASH).

    Mereka juga mendukung penerapan Nutri-grade, sebuah sistem informasi gizi pada kemasan makanan dan minuman, untuk membantu masyarakat membuat pilihan konsumsi yang lebih sehat.

    Wacana Penerapan Nutri-grade ala Indonesia

    Nutri-grade adalah pencantuman label dengan abjad A hingga D. Kebijakan ini lebih dulu diterapkan di Singapura dan dinilai berhasil menekan kasus diabetes. Masyarakat Singapura juga disebut beralih mencari konsumsi lebih sehat sejak adanya Nutri-grade.

    Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kementerian Kesehatan RI dr Siti Nadia Tarmizi sebelumnya menyebut bentuk label gizi yang nantinya diterapkan di Indonesia, bisa menjadi ‘warning’ konsumsi masyarakat dalam menakar kebutuhan harian.

    Meski masuk dalam daftar prioritas regulasi, dr Nadia belum bisa memastikan kapan persisnya penetapan label tersebut benar-benar berlaku.

    “Masih dalam pembahasan ya untuk rancangan peraturan menteri kesehatan (RPMK),” terang dr Nadia saat dihubungi detikcom Selasa (8/5/2025).

    Adapun label yang diberikan tidak hanya mencakup salah satu kandungan seperti gula, melainkan seluruhnya termasuk garam lemak dan kalori.

    “Untuk pangan siap saji, kita kan melihat benchmark di Singapura, Malaysia, pada restoran makanan siap saji mereka sudah ada di menu keterangan kadar gula, kadar kalorinya, jadi kalau di situ kita bisa pilih misalnya burger kalori-nya 2 ribu, wah sekali makan sudah memenuhi batas harian,” jelas dr Nadia beberapa waktu lalu.

    “Nanti kita bisa pilih mau menghindari, atau tetap makan tetapi minimal harus lari 5 km,” pungkas dr Nadia.

    (sao/kna)

  • Memilukan, Kasus Bunuh Diri Pelajar di Jepang Capai Rekor Tertinggi

    Memilukan, Kasus Bunuh Diri Pelajar di Jepang Capai Rekor Tertinggi

    Jakarta –

    CATATAN: Informasi ini tidak untuk menginspirasi siapapun bunuh diri. Jika Anda memiliki pikiran untuk bunuh diri, segera mencari bantuan dengan menghubungi psikolog atau psikiater terdekat. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami tanda peringatan bunuh diri, segera hubungi Hotline Kesehatan Jiwa Kemenkes Healing119.id.

    Jepang mencatat jumlah bunuh diri pelajar mencapai rekor tertinggi. Hal ini menyoroti masalah kesehatan mental yang semakin dalam di kalangan remaja di sana, yang menurut para ahli tidak ditangani secara memadai.

    Menurut data Kementerian Kesehatan Jepang, tercatat 529 kasus bunuh diri di kalangan siswa pada tahun 2024 yang mencakup siswa sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas.

    Jumlah ini melampaui rekor tertinggi sebelumnya yakni 514 kasus pada 2022. Peningkatan kasus pada tahun 2024 lebih banyak terjadi pada anak perempuan.

    Dikutip dari South China Morning Post, penyebab utama kasus bunuh diri di sana terkait dengan stresor soal sekolah, seperti prestasi akademik yang buruk, konflik dengan teman sebaya, dan kecemasan atas prospek karier masa depan, yang disebutkan dalam lebih dari 51 persen kasus.

    Masalah kesehatan, termasuk depresi, dilaporkan sebanyak 31 persen. Sementara masalah terkait keluarga sekitar 20 persen kasus.

    Pada September 2024, Jepang mencatat jumlah bunuh diri tertinggi di kalangan pelajar. Ini bertepatan dengan berakhirnya liburan musim panas dan dimulainya semester kedua sekolah di Jepang, saat kecemasan kembali ke sekolah dapat meningkat.

    Statistik resmi sebelumnya menunjukkan bahwa pada 1 September 2024, tingkat bunuh diri mencapai rekor tertinggi di antara orang yang usianya di bawah 18 tahun.

    Berbagai organisasi telah meningkatkan kesadaran publik mengenai tantangan yang dihadapi pelajar di sekitar waktu tahun ini. Misalnya, lembaga penyiaran publik Jepang NHK menjalankan kampanye media sosial bertajuk ‘Pada Malam 31 Agustus’ bagi para remaja.

    Kegiatan ini dilakukan agar para remaja bisa mengungkapkan rasa frustrasi dan kecemasan mereka tentang kembali ke sekolah. Perpustakaan lokal juga menawarkan tempat berlindung bagi pelajar yang mungkin enggan untuk kembali ke sekolah.

    Namun, para ahli mendesak pihak berwenang untuk bertindak lebih banyak, khususnya dalam mengatasi tekanan yang dihadapi oleh anak muda.

    Jepang merupakan satu-satunya negara G7 yang mencatatkan kasus bunuh diri sebagai penyebab utama kematian di kalangan remaja. Sebuah perbedaan yang menggarisbawahi urgensi untuk mengatasi tantangan kesehatan mental yang dihadapi anak muda di negara tersebut.

    (sao/sao)

  • Ganjar Ingatkan Presiden Harus Segera Ambil Kendali jika Ada ‘Matahari Kembar’ di Pemerintahan

    Ganjar Ingatkan Presiden Harus Segera Ambil Kendali jika Ada ‘Matahari Kembar’ di Pemerintahan

    GELORA.CO – Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan, Ganjar Pranowo, mengingatkan bahwa pada orientasi sebuah kepemimpinan tidak boleh ada ‘matahari kembar’. 

    Hal itu disampaikan Ganjar saat menanggapi isu ‘matahari kembar’ di pemerintahan buntut para menteri Presiden Prabowo Subianto sowan ke Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

    Ganjar sebenarnya tak mempermasalahkan isu tersebut, sebab menurutnya, pertemuan para menteri Prabowo ke Jokowi adalah bentuk silaturahmi yang wajar. 

    Termasuk juga panggilan ‘bos’ yang disampaikan oleh dua menteri dalam Kabinet Merah Putih, yaitu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono.

    “Kalau kemudian konteksnya kemarin orang datang bersilaturahmi, biasa saja. Orang menyebut ‘bos’, ya, saya kira itu kelakar karena pengusaha yang menyebut itu. Terbiasa seperti itu, saya sih tidak terlalu mempersoalkan,” kata Ganjar, di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Sabtu (26/4/2025).

    Namun, ia menekankan bahwa dalam suatu kepemimpinan tak boleh ada matahari kembar. 

    Maka dari itu apabila terjadi kondisi tersebut di Indonesia, kata dia, Presiden harus bisa segera mengendalikan.

    “Hanya memang jika kemudian orientasi dalam suatu kepemimpinan itu tidak dalam satu titik, pasti Presiden harus segera mengendalikan,” kata Ganjar. 

    Ia mengatakan, kepemimpinan dan demokrasi suatu pemerintahan tetap harus berada dalam satu titik.

    “Bahwa siapapun yang ada di republik ini, maka kendalinya dan demokrasi dalam pemerintah hanya satu, presiden itu. Maka, kembar-kembar itu enggak boleh ada,” ujar Ganjar.

    “Kalau pun toh ada asumsi-asumsi seperti itu, saya kira segera harus diambil alih,” lanjutnya. 

    Sebelumnya, Ketua MPR sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo sejatinya tidak terganggu dengan adanya isu ‘matahari kembar’ di pemerintahan. 

    “Presiden Prabowo merasa tidak terganggu dengan adanya menteri-menteri era Pak Jokowi yang juga bersilaturahmi kepada Pak Jokowi,” ujarnya di komplek parlemen, Kamis (17/4/2025). 

    “Pak Prabowo tidak merasa terganggu dengan situasi itu,” tandasnya. 

    Muzani menegaskan, kunjungan sejumlah Menteri tersebut sebagai bentuk penghormatan dan juga silaturahmi dalam rangka lebaran.

    Menurutnya, para menteri Prabowo yang dulu bekerja sebagai menteri Jokowi justru harus tetap menghormati Presiden ke-7 RI tersebut. 

    Muzani menyebut, seluruh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih memiliki komitmen penuh kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

    Kekhawatiran adanya ‘matahari kembar’ di pemerintahan ini sebelumnya disuarakan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.  

    “Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani, Jumat (11/4/2025).

    Mardani sebenarnya meyakini bahwa Prabowo tidak akan merasa tersinggung dengan kunjungan para menterinya ke Presiden terdahulu.

    Namun demikian, ia menekankan pentingnya jajaran kabinet untuk menjaga kewibawaan sosok pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan.

    “Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya. Dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi.”

    “Namun, yang jadi pesan saya cuma satu, jangan ada matahari kembar. Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua,” kata Mardani. 

    Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas), menemui Jokowi pada Rabu (9/4/2025). 

    Tokoh elite Partai Golkar juga menemui Jokowi di Solo pada Selasa (8/4/2025), yakni Menteri ESDM yang juga Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia.

    Ada pula Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang datang pada Jumat (11/4/2025). 

    Menariknya, usai pertemuan tersebut, Trenggono dan Budi Gunadi kompak menyebut Jokowi sebagai “bos”.

    “Silaturahmi sama bekas bos saya. Sekarang masih bos saya,” ujar Trenggono usai pertemuan, Jumat (11/4/2025). 

  • Pilah-pilih Informasi, Jangan Sebar Hoaks soal Imunisasi, Bisa Ancam Kesehatan Anak Indonesia – Halaman all

    Pilah-pilih Informasi, Jangan Sebar Hoaks soal Imunisasi, Bisa Ancam Kesehatan Anak Indonesia – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Di era gempuran info di media sosial, orang tua perlu memilah informasi terkait imunisasi dan vaksinasi.

    Hoaks telah terbukti menurunkan cakupan imunisasi secara nasional yang mengakibatkan kesehatan anak Indonesia terancam.

    Selama bertahun-tahun hoaks terkait imunisasi dan vaksinasi terus beredar.

    Misalnya anggapan imunisasi membuat anak yang sehat menjadi sakit, vaksin mengandung babi atau bahan berbahaya hingga vaksin dianggap haram.

    Informasi yang menyesatkan itu sering kali disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

    Dampak Nyata Hoaks

    Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Dr. Piprim Basarah Yanuarso, Sp.A(K) mengatakan, di era media sosial seperti ini informasi sangat mudah disebarluaskan melalui pesan WhatsApp dan postingan di media sosial.

    Sayangnya, banyak masyarakat mudah percaya pada pesan-pesan berantai itu sehingga meningkatkan keraguan dan keresahan masyarakat terkait imunisasi.

    “Misalkan vaksin itu ada babinya atau juga pertanyaan bahwa proses vaksin itu apakah suci atau tidak. Apakah imunisasi wajib dalam Islam, apakah ada hadisnya,” ujar dia dalam webinar yang digelar Kementerian Kesehatan pada Rabu (9/4).

    Pernyataan yang misinformasi itu mengakibatkan, penolakan imunisasi di beberapa daerah, lalu muncul Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit lama seperti difteri, campak dan polio.

    “Hal ini yang membuat cakupan imunisasi secara nasional menurun. Ini menjadi tantangan tenaga kesehatan untuk memberikan penjelasan dengan penuh empati kepada masyarakat yang menolak vaksin,” ujar dr Piprim.

    Bagi dr Piprim, imunisasi bukan hanya soal medis, tetapi juga soal kemaslahatan.

    Seorang bayi sedang menerima imunisasi polio di Puskesmas Nagaswidak, Palembang, Kamis (27/7/2023). Imunisasi pada bayi dan anak memiliki manfaat yang sangat besar. Imunisasi merupakan suatu upaya dari pemerintah yang bertujuan untuk mencegah meningkatnya angka kesakitan pada penyakit tertentu yang beresiko pada bayi dan membentuk kekebalan tubuh agar tidak mudah terinfeksi virus penyebab penyakit. Kementerian Kesehatan memperkenalkan jenis antigen baru yang ditambahkan dalam program imunisasi nasional yang saat ini sedang dilaksanakan oleh pemerintah.Keempat jenis vaksin tersebut adalah vaksin Pneumokokus Konyugasi (PCV) untuk mencegah pneumonia (radang paru), vaksin Human Papiloma Virus (HPV) untuk mencegah kanker leher rahim, vaksin Rotavirus (RV) untuk mencegah diare berat, dan vaksin Inactivated Poliovirus Vaccine (IPV) dosis kedua untuk memperkuat perlindungan dari polio.ehingga Imunisasi pada anak diharapkan dapat menciptakan ekosistem kesehatan Indonesia menuju kelas dunia. TRIBUN SUMSEL/ABRIANSYAH LIBERTO (TRIBUN SUMSEL/TRIBUN SUMSEL/ABRIANSYAH LIBERTO)

    Dalam catatan IDAI, hoaks berupa vaksin mengandung racun dan berbahaya membuat banyak keluarga di awal tahun 2000 menolak imunisasi, kemudian pada 2005 terjadi KLB polio.

    Saat itu, wabah polio menyerang 305 orang di 47 kabupaten/kota di 10 provinsi. 

    Untuk diketahui, polio merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus polio dan menyerang sistem saraf. 

    Dalam beberapa kasus, infeksi ini dapat menyebabkan kelumpuhan hingga kematian dalam waktu singkat.

    Polio dapat menyerang siapa saja, tanpa memandang usia. 

    Hingga saat ini belum ditemukan obat untuk penyakit ini. Vaksinasi merupakan cara paling efektif untuk mencegah penularannya.

    Imunisasi adalah Hak Setiap Anak

    Agar anak tumbuh dan berkembang mencapai potensinya, seorang anak memerlukan asuh, asih, dan asah serta tak kalah penting adalah imunisasi.

    Ada banyak penyakit yang bisa dicegah dengan vaksin seperti tuberkulosis, kanker hati, polio, campak, rubella, tetanus, difteri hingga pertusis.

    GENERASI EMAS DAN SEHAT INDONESIA. Di era gempuran informasi di media sosial, orang tua perlu memilah informasi terkait imunisasi dan vaksinasi. Hoaks telah terbukti menurunkan cakupan imunisasi secara nasional yang mengakibatkan kesehatan anak Indonesia terancam.

    “Imunisasi penting untuk melindungi dari penyakit berbahaya. Imunisasi itu hak setiap anak. Semua pasti mendambakan anak yang tumbuh dan kembangnya optimal,” kata Ketua Pokja Imunisasi Satuan Tugas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dr. Hartono Gunardi di Jakarta pada Jumat (21/3).

    Karena itu, Prof Hartono mengatakan, sebagai upaya mewujudkan generasi emas Indonesia, kebutuhan dasar anak Indonesia harus dipenuhi.

    Ia menekankan, meski seorang anak dibesarkan dalam lingkungan bersih dan tampak sehat. Imunisasi tetap diperlukan.

    “Vaksin itu aman dan efektif sebagai perlindungan jangka panjang. Ini adalah investasi bagi generasi masa depan,” ujar dia.

    Mari Melawan Hoaks

    Mengutip data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO tahun 2023, sebanyak 14,5 juta anak di dunia masih belum mendapatkan imunisasi dasar (zero dose).

    Di atas kertas Indonesia mengalami kemajuan, dimana tahun 2023 hanya ada sekitar 662 ribu anak yang belum menerima vaksinasi.

    Namun di sisi lain, Indonesia masih menjadi negara dengan jumlah zero dose tertinggi keenam di dunia.

    Direktur Imunisasi Kementerian Kesehatan, dr. Prima Yosephine, menyadari salah satu penyebab banyaknya anak Indonesia belum mendapatkan imunisasi adalah informasi yang tidak benar dan menyesatkan.

    “Info itu pada awalnya akan menimbulkan keraguan, ketakutan hingga penolakan terhadap imunisasi,” ujarnya.

    Ia meyakini, perlu kolaborasi bersama untuk menghadapi kondisi ini.

    Media misalkan memiliki peran krusial dalam meluruskan persepsi masyarakat dan menangkal hoaks terkait imunisasi.

    Selain itu juga komunitas digital seperti influencer hingga tokoh agama.

    Direktur Global Health strategies Indonesia, Ganendra Awang Kristandya, menekankan kekuatan media sosial harus diarahkan untuk menyelamatkan masa depan anak-anak Indonesia .

    Hoaks kesehatan menyebar sangat cepat.

    “Semua pihak termasuk influencer, tokoh agama harus lebih banyak bersuara tentang fakta imunisasi. Seperti  imunisasi sebagai hak dasar anak,” tegasnya dalam kegiatan yang digelar Kemenkes pada Senin (21/4).

    Di kesempatan berbeda, Team Leader for Risk Resilience and Governance a.i. United Nations Development Programme (UNDP), Siprianus Bate Soro menegaskan, berita hoaks menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap imunisasi.

    “Kami mengajak semua, media untuk bersama-sama menyajikan informasi yang benar dan akurat untuk melawan disinformasi sebagai upaya meningkatkan cakupan imunisasi,” jelas dia.

     

  • WHO Perkirakan Ada 1,1 Juta Kasus Malaria di RI, Tapi Baru Terdeteksi Setengahnya

    WHO Perkirakan Ada 1,1 Juta Kasus Malaria di RI, Tapi Baru Terdeteksi Setengahnya

    Jakarta –

    Direktur Penyakit Menular Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes), Ina Agustina Isturini, mengatakan temuan malaria di Indonesia masih jauh dari perkiraan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

    Pada tahun 2024, jumlah kasus yang ditemukan hanya setengah atau sekitar 543.965 dari perkiraan WHO yang mencapai 1,1 juta kasus. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya, mencapai 404.272 kasus.

    “Meskipun ini sudah semakin tinggi (temuan kasus), ini masih di bawah perkiraan WHO, mereka itu memperkirakan sekitar 1,1 juta kasus di Indonesia dan kita baru menemukan 54 persen,” kata dr Ina dalam konferensi pers daring, Jumat (25/4/2025).

    dr Ina menuturkan pada tahun 2024, jumlah tes malaria yang dilakukan mencapai 4 juta. Namun, karena dianggap masih kurang, Kemenkes berencana untuk meningkatkan jumlah tes tersebut dua kali lipat menjadi 8 juta pada tahun ini.

    Harapannya, temuan kasus malaria pada tahun 2025 dapat dilakukan dengan lebih maksimal. Pihaknya memperkirakan akan ada lebih dari 900 ribu kasus malaria pada tahun ini.

    “Kita sudah melakukan 4 juta tes masih kurang, maka kita tahun ini menargetkan 8 juta tes. Supaya kita bisa menemukan kasus sebanyak-banyaknya yang hampir tahun ini diperkirakan hampir 950 ribu ya, tepatnya 947 ribu. Jadi diharapkan dengan banyaknya tes ini bisa meningkatkan temuan kasus,” tandasnya.

    (avk/suc)