Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenhub

  • Jalur Kereta Banjar-Pangandaran Jadi Prioritas Reaktivasi, Dedi Mulyadi Ungkap Alasannya Bandung 24 April 2025

    Jalur Kereta Banjar-Pangandaran Jadi Prioritas Reaktivasi, Dedi Mulyadi Ungkap Alasannya Bandung 24 April 2025

    Jalur Kereta Banjar-Pangandaran Jadi Prioritas Reaktivasi, Dedi Mulyadi Ungkap Alasannya
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    menyebut jalur kereta api Banjar–Pangandaran sebagai opsi paling realistis untuk tahap awal reaktivasi jalur rel nonaktif di wilayah Jawa Barat.
    Rencana ini merupakan bagian dari proyek reaktivasi lima jalur kereta api yang telah lama tidak beroperasi.
    Dedi mengatakan, pertimbangan utama penentuan rute tersebut karena potensinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya kawasan wisata seperti Pangandaran.
    “Yang paling mungkin dan realistis adalah yang jalur Banjar-Pangandaran,” ujar Dedi saat ditemui di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (23/4/2025).
    Diperkirakan, reaktivasi jalur Banjar–Pangandaran membutuhkan anggaran sekitar Rp 3 triliun. Sementara untuk keseluruhan proyek reaktivasi di Jawa Barat, dana yang dibutuhkan mencapai Rp 20 triliun.
    “Potensi dari jalur tersebut akan berdampak pada peningkatan perekonomian di wilayah sekitarnya,” lanjut Dedi.
    Meskipun demikian, Dedi belum bisa memastikan waktu dimulainya pengerjaan proyek tersebut. Namun ia menegaskan pentingnya memiliki rencana dan impian terlebih dahulu sebagai bentuk komitmen awal pemerintah daerah.
    “Minimal kan kita sudah punya mimpi. Kalau kita sudah punya mimpi, kan nanti kita bisa menyampaikan siapa tahu fiskal pemerintah pusat ke depan semakin baik, kan kita bisa dong Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan untuk dana alokasi untuk Jabar,” katanya.
    Sebelumnya, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan bahwa rencana reaktivasi ini masih dalam tahap pembahasan awal dan perlu ditindaklanjuti dengan rapat teknis bersama Kementerian Perhubungan dan PT KAI.
    Adapun lima jalur kereta api yang tercatat masuk dalam rencana reaktivasi antara lain Bandung–Ciwidey (37,8 km), Garut–Cikajang (28,2 km), Rancaekek–Tanjungsari (11,5 km), Cipatat–Padalarang (17 km), dan Banjar–Cijulang (82 km), dengan Banjar–Pangandaran sebagai bagian dari jalur terakhir.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah dan DPR Evaluasi Mudik Lebaran, Warga Masih Mengeluh soal Kenaikan Harga Tiket Pesawat – Halaman all

    Pemerintah dan DPR Evaluasi Mudik Lebaran, Warga Masih Mengeluh soal Kenaikan Harga Tiket Pesawat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menilai pelaksanaan mudik Lebaran 2025 masih perlu ditingkatkan lagi. Menurutnya, masyarakat masih mengeluh soal kenaikan harga tiket pesawat.

    “Dan keterlambatan atau delay penerbangan,” kata Lasarus dalam rapat kerja bersama Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, hingga Kepala BMKG Dwikorita Karnawati di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

    Lasarus menilai perlunya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh penerbangan untuk memastikan pelayanan yang lebih baik.

    Hal lain yang perlu perhatian dan peningkatan adalah kewaspadaan melalui kegiatan pemeriksaan sarana dan prasarana jalan dan angkutan, termasuk ketersediaan perlengkapan jalan. 

    “Terus meningkatkan kampanye keselamatan berlalu lintas pengguna sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” kata dia. 

    Namun, Lasarus berpendapat kebijakan work from anywhere (WFA) untuk aparatur sipil negara (ASN) sangat membantu mengurangi beban arus mudik dan arus balik saat libur Lebaran.

    “WFA saya lihat ini membantu. Pak, saya tanya ini dari Kepolisian cukup membantu. Kemudian juga, rekayasa lalu lintas kapan rekayasa lalu lintas dimulai, itu biasanya pemudik itu rupanya mengintip. Ini mungkin nanti dipertajam ya dari Korlantas,” ujar Lasarus. 

    Sebelumnya, Pemerintah resmi menurunkan harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi sebesar 13 hingga 14 persen selama masa Angkutan Lebaran 2025. 

    Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan harga tiket pesawat guna meringankan beban masyarakat, serta bertujuan untuk mendukung kelancaran, kemudahan, dan kenyamanan perjalanan masyarakat selama periode Angkutan Lebaran.

    Pengumuman penurunan tiket ini disampaikan dalam konferensi pers yang diadakan di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (1/3/2025) dengan dihadiri oleh Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PU Dody Hanggodo, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Menhub Dudy menjelaskan kebijakan penurunan harga tiket pesawat adalah bentuk komitmen nyata pemerintah, untuk memberikan kemudahan dan keringanan bagi masyarakat yang ingin merayakan Hari Raya Idul Fitri di kampung halaman. 

    Penurunan harga tiket ini berlaku selama 15 hari, untuk penerbangan dari 24 Maret hingga 7 April 2025, dengan periode pembelian tiket 1 Maret hingga 7 April 2025.

    “Kami ingin memastikan masyarakat bisa menikmati perjalanan yang lebih terjangkau dan nyaman, terutama pada momen penting seperti Lebaran,” ujar Menhub Dudy.

    Menhub juga menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

    Selain menurunkan harga tiket, pemerintah berkomitmen untuk memastikan ketersediaan kapasitas penerbangan yang memadai selama periode mudik Lebaran 2025. Kementerian Perhubungan akan memastikan ketersediaan armada yang cukup untuk mendukung keselamatan dan kenyamanan penumpang.

    “Kami tidak hanya berfokus pada penurunan harga, tetapi juga pada kualitas layanan dan keselamatan penerbangan secara keseluruhan. Kami akan pastikan ketersediaan kapasitas penerbangan yang memadai dan meningkatkan keselamatan dan kenyamanan penumpang,” kata Menhub.

    Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan kebijakan penurunan harga tiket selama masa Lebaran, merupakan hasil sinergi dan kolaborasi antar kementerian dan pemangku kepentingan. Semua pihak berkolaborasi demi memastikan penurunan harga ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

    “Berkat sinergi antara Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan industri penerbangan, kita berhasil menekan biaya avtur dan menurunkan ongkos layanan bandara di 37 bandara. Ditambah insentif berupa PPN yang sebagian ditanggung pemerintah sebesar 6 persen. Ini adalah bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang ingin pulang kampung untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga,” ucap Menko AHY.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 18 Tahun 2025, mengenai Pajak Pertambahan Nilai yang ditanggung pemerintah sebagian, untuk tiket pesawat kelas ekonomi domestik.

    “Artinya seluruh tiket ekonomi dalam negeri yang dibeli mulai 1 Maret hingga 7 April, untuk jadwal penerbangan antara 24 Maret hingga 7 April 2025 akan dikurangi PPN-nya, sehingga bayar pajak hanya 5 persen, sementara yang 6 persen ditanggung pemerintah. Kebijakan ini efektif berlaku bagi yang melakukan pembelian tiket mulai hari ini. Bagi yang sudah terlanjur beli maka tidak kena,” kata Sri Mulyani

  • Kelancaran Mudik 2025 Dipuji yang Terbaik, Menteri PU: Pemerintah Tambahkan 223,16 Km Ruas Tol  Nasional 23 April 2025

    Kelancaran Mudik 2025 Dipuji yang Terbaik, Menteri PU: Pemerintah Tambahkan 223,16 Km Ruas Tol  Nasional 23 April 2025

    Kelancaran Mudik 2025 Dipuji yang Terbaik, Menteri PU: Pemerintah Tambahkan 223,16 Km Ruas Tol 
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, kelancaran
    arus mudik
    dan balik
    Lebaran 2025
    dipuji sebagai yang terbaik dalam beberapa tahun terakhir. 
    “Pelaksanaan infrastruktur dan transportasi pada arus mudik dan balik tahun ini lebih baik jika dibandingkan 2024,” ujar Dody di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (23/4/2025).  
    Menurutnya,  volume lalu lintas naik, tetapi kemacetan, kecelakaan, dan fatalitas menurun, sedangkan waktu respons layanan tetap di bawah batas standar pelayanan minimum.
    Dody menjelaskan, untuk mengurai kepadatan, pemerintah mengoperasikan tambahan 223,16 kilometer (km) ruas tol.
    Dengan demikian, panjang jaringan beroperasi mencapai 3.049 km di 75 ruas dengan 532 gerbang tol, 134
    rest area
    , dan 177 stasiun pengisian kendaraan listrik umum. 
    “Diskon tarif tol 20 persen turut diberlakukan agar aliran kendaraan tersebar merata,” jelasnya dalam siaran pers. 
    Dody menambahkan, sepanjang periode Lebaran 2025, kecelakaan di jalan tol turun 8 persen menjadi 243 kejadian, sedangkan fatalitas merosot 45 persen menjadi 23 korban. 
    Selain itu, rata-rata waktu tanggap layanan tercatat 3–18 menit. Catatan ini jauh di bawah batas 30 menit yang ditetapkan.  
    Selain itu, kata Dody, layanan di kawasan istirahat diperkuat melalui pembukaan 10
    rest area
    permanen dan 11
    rest area
    fungsional. Ada pula penambahan 1.419 toilet portabel pria dan 2.167 toilet portabel wanita. 
    “Posko Siaga Sapta Taruna juga diperbanyak menjadi 541 titik, naik 38 persen dari rencana awal, serta sudah terpetakan di Google Maps agar mudah diakses pemudik,” ungkapnya.  
    Data pemantauan H-10 hingga H+10 mencatatkan 3,62 juta kendaraan meninggalkan Jabodetabek, dengan puncak 258.383 kendaraan pada 28 Maret. 
    Arus balik tertinggi mencapai 275.685 kendaraan pada 5 April. Di Sumatera, puncak mudik menuju Palembang terjadi 27 Maret dengan 10.180 kendaraan, sedangkan arus balik ke Bakauheni tertinggi 5 April dengan 17.828 kendaraan.  
    Dody mengatakan, kesuksesan itu lahir dari sinergi erat kementeriannya, badan usaha jalan tol, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri. 
    “Upaya kami tak berhenti di sini. Kami akan mempercepat penyelesaian ruas tol baru, memutakhirkan
    command center,
    dan meningkatkan kualitas
    rest area
    agar mudik semakin aman dan nyaman,” jelasnya.  
    Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi V
    DPR
    Lasarus mengapresiasi kinerja pemerintah. 
    “Jumlah pemudik turun tipis menjadi 154,62 juta orang, tetapi kecelakaan anjlok 34,31 persen ke 4.640 kasus. Ini bukti koordinasi antarsektor berjalan efektif,” katanya.  
    Rapat Koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kepala Basarnas Marsda Mohammad Syafii, Wakil
    Menteri PU
    Diana Kusumastuti, perwakilan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dan Korlantas Polri.
    Hadir pula jajaran eselon I Kementerian PU, yakni Sekretaris Jenderal Kementerian PU Mohammad Zainal Fatah, Dirjen Sumber Daya Air Lilik Retno Cahyadiningsih, Direktur Jenderal Bina Marga Roy Rizali Anwar, Dirjen Cipta Karya Dewi Chomistriana, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Triono Junoasmono, dan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Wilan Oktavian. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Asita Desak Kemenhub Buka Penerbangan Internasional di Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang

    Asita Desak Kemenhub Buka Penerbangan Internasional di Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang

    TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG – Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (Asita) Jateng desak Kementerian Perhubungan membuka kembali jalur penerbangan internasional di Bandara Jenderal Ahmad Yani.

    Ketua DPD Asita Jateng, Alex Gunarto sebut bahwa dibukanya penerbangan internasional di Bandara Jenderal Ahmad Yani dapat menekan biaya wisatawan Mancanegara yang akan berkunjung ke Jawa Tengah.

    Selain juga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Jawa Tengah.

    “Kami ingin penerbangan Singapura dan Malaysia dapat dibuka kembali seperti sebelum covid 19,” tuturnya saat pelaksanaan Rakerda dan Halal Bihalal, Rabu (23/4/2025).

    Dia mencontohkan, dibukanya  penerbangan dari Singapura tidak menutup kemungkinan wisatawan mancanegara yang datang ke Jawa Tengah tidak hanya dari Asia Tenggara.

    Terlebih bandara Singapura merupakan Hub.

    “Dimungkinkan wisatawan dari luar Asia Tenggara juga bisa berkunjung ke Jawa Tengah,” imbuhnya.

    Pada Rakerda itu pihaknya menginginkan adanya kesolidan anggota. Hal itu bertujuan untuk meningkat promosi wisata.

    “Dari sisi promosi dampaknya kemana-mana dan akan mendapat cuan,” tuturnya.

    Sementara itu, Kabid Pemasaran Disporapar Jateng, Endro Wicaksana menuturkan sejak tahun 2024 hingga tahun 2025 jumlah wisatawan mancanegara yang tiba di Jawa Tengah tercatat sekitar 500 ribu wisman. 

    Pihaknya berharap  Bandara Jenderal Ahmad Yani dapat dibuka kembali penerbangan internasional  agar dapat mempermudah wisman berkunjung ke Jawa Tengah.

    “Ini bisa memudahkan wisman berkunjung ke Jawa Tengah. Terlebih dari Singapura,” imbuhnya.(rtp)

     

     

  • Kemenhub Akan Evaluasi Program Diskon Tiket Pesawat, Ini Alasannya

    Kemenhub Akan Evaluasi Program Diskon Tiket Pesawat, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mengevaluasi penerapan diskon tiket pesawat selama Lebaran 2025 karena pertumbuhan penumpang dan jumlah penerbangan yang minimalis. 

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan pertumbuhan minimalis selama periode diskon tiket pesawat akan menjadi bahan evaluasi. Meski demikian, dia tetap mengklaim berapapun pertumbuhannya merupakan representasi animo masyarakat. 

    “Itu sebagai bahan evaluasi kita, tapi kan berarti ada peningkatan, itu menunjukkan bahwa ada animo dari masyarakat untuk memanfaatkan diskon tarif, soal berapa persennya itu, tapi peningkatan juga ada,” kata Dudy di Gedung DPR, Rabu (23/4/2025). 

    Lebih Lanjut, Dudy mengatakan evaluasi tersebut juga termasuk apakah diskon tiket pesawat akan diterapkan kembali pada momentum-momentum khusus ke depan. 

    Terkait dengan pengumuman penurunan tiket yang disebut mendadak juga akan menjadi catatan. Dia mengatakan penurunan tiket pesawat udara membutuhkan koordinasi dengan banyak pihak. 

    “Kondisi pada saat pemberlakuan tiket pesawat, jadi banyak-banyak komponen atau banyak hal dan banyak pihak yang terlibat dalam penurunan harga tiket. Harapan saya sih bisa lebih awal lebih baik, karena ini jadi bahan evaluasi, ini jadi bahan evaluasi,” jelasnya. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) atau InJourney Airports mencatat pertumbuhan jumlah penumpang pesawat yang terbatas selama periode diskon tiket 14% pada masa Lebaran 2025, yakni 24 Maret–7 April 2025, di 37 bandara yang dikelolanya. 

    Berdasarkan data dari Posko Pusat Angkutan Lebaran 2025 yang diperoleh Bisnis, jumlah penumpang yang dilayani mencapai 7,39 juta orang. Angka ini hanya meningkat 0,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 7,34 juta penumpang.

    Selama periode 15 hari diskon, kapasitas tempat duduk yang tersedia mencapai 8,6 juta, sementara tingkat keterisian penumpang hanya sebesar 86,1% dari total kapasitas tersebut. Sementara itu, jumlah penerbangan tercatat mengalami penurunan sebesar 5,1% menjadi 51.261 penerbangan, dibandingkan dengan 54.023 penerbangan pada periode yang sama tahun lalu. Jumlah tersebut hampir setara dengan rencana penerbangan yang ditetapkan sebanyak 51.263 penerbangan.

    Pemerintah sebelumnya mengumumkan penurunan harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi sebesar 13–14% untuk periode 24 Maret hingga 7 April 2025, dengan masa pembelian tiket berlangsung dari 1 Maret hingga 7 April 2025.

  • Menhub: Kemacetan Priok bukan akibat pembatasan angkutan Lebaran

    Menhub: Kemacetan Priok bukan akibat pembatasan angkutan Lebaran

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan kemacetan yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, bukan disebabkan oleh kebijakan pembatasan angkutan barang selama periode Lebaran 2025.

    “Kalau kita lihat kan setelah kemarin saya meninjau, jadi tidak ada kaitannya antara kemacetan yang terjadi di Priok dengan pembatasan kendaraan (selama angkutan Lebaran),” kata Menhub ditemui seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan pembatasan kendaraan angkutan barang telah berakhir pada tanggal 8 April 2025, bahkan relaksasi aturan tersebut sudah mulai dilakukan sejak tanggal 7 April.

    Menurutnya, rentang waktu antara berakhirnya pembatasan kendaraan dan terjadinya kemacetan di pelabuhan sudah cukup jauh untuk dikaitkan sebagai penyebab langsung dari penumpukan kendaraan tersebut.

    “Karena pembatasan kendaraan kan selesai tanggal 8 April, malah di lapangan kita sudah ada relaksasi sebenarnya dari tanggal 7 April. Jadi dari tanggal 7 atau tanggal 8 ke tanggal kejadian berlangsung, rentang harinya sudah terlalu jauh,” ucapnya.

    Dari hasil pengecekan di lapangan, Menhub menyebut kemacetan hanya terjadi di salah satu terminal, bukan secara keseluruhan di semua terminal yang ada dalam wilayah Pelabuhan Tanjung Priok.

    “Dan ketika kami melakukan pengecekan di lapangan, tidak di seluruh terminal pelabuhan yang terjadi. Itu hanya di salah satu terminal. Sehingga kami lihat bahwa itu bukan merupakan akibat dari pembatasan,” tuturnya.

    Menurut dia, kemacetan lebih disebabkan oleh pelanggaran kapasitas terminal oleh pengelola pelabuhan, karena kapasitas operasional salah satu terminal saat itu sudah melebihi batas maksimal.

    Dari informasi yang diterima, kapasitas terminal yang seharusnya hanya sekitar 65 persen ternyata telah terlampaui, sehingga memicu penumpukan kendaraan di area pelabuhan Tanjung Priok secara signifikan.

    “Jadi di sana ada kapasitas yang dilanggar oleh pengelola terminal yang ada di pelabuhan. Nah, itu nanti kalau saya tidak salah kapasitasnya itu sekitar 65 persen. Pada saat kejadian itu kapasitasnya sudah melebih dari salah satu terminal di Pelabuhan Tanjung Priok,” kata dia.

    Kementerian Perhubungan menyerahkan sepenuhnya kepada Pelindo untuk menindaklanjuti masalah tersebut sebagai pemegang konsesi.

    Menhub berharap kejadian serupa tidak terulang, dan meminta agar pengelola pelabuhan menghentikan operasi bila kapasitas sudah melebihi batas agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di pelabuhan.

    “Kalau dari kami berharap bahwa itu tidak terjadi lagi. Dan kami juga minta supaya apabila sudah melampaui kapasitas, maka tidak boleh dipaksakan (sehingga tidak) terjadi penumpukan,” kata Menhub.

    Sebelumnya diberitakan ribuan truk mengantre mengular di Jalan Raya Yos Sudarso menuju Pelabuhan Tanjung Priok sejak Rabu (16/4) malam akibat aktivitas bongkar muat yang menumpuk di dalam pelabuhan.

    PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) memberikan sejumlah kompensasi biaya masuk hingga biaya tol untuk mengurai kemacetan yang terjadi di sejumlah ruas jalan di Jakarta Utara yang menuju Pelabuhan Tanjung Priok.

    “Kompensasi yang diberikan adalah menambah waktu pembatasan bagi truk yang masuk kawasan pelabuhan, kami juga tidak tarik biaya lagi bagi akses gate (pintu) yang kedaluwarsa,” kata Executive Director Regional 2 PT Pelabuhan Indonesia Drajat Sulistyo didampingi Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan M Takwin di Jakarta, Jumat (18/4).

    Ia mengatakan pembebasan biaya Surat Penarikan Peti Kemas atau Surat Penarikan Peti Kemas Impor (SP2/TILA) ini sangat membantu pengendara kargo.

    Pihaknya melepas gate agar pengendara truk angkutan peti kemas bisa melakukan tapping dan di waktu kendaraan terjebak (stuck) diarahkan ke jalan tol.

    “Biaya tol juga kami bantu agar kendaraan bisa masuk jalur tol,” kata dia.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menhub Bantah Jumlah Pemudik 2025 Menurun Hanya Karena Daya Beli Masyarakat Melemah

    Menhub Bantah Jumlah Pemudik 2025 Menurun Hanya Karena Daya Beli Masyarakat Melemah

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan penurunan jumlah pemudik selama periode mudik Lebaran 2025 dibandingkan dengan tahun lalu bukan karena penurunan daya beli masyarakat. 

    Menhub Dudy menyebutkan tahun ini jumlah pemudik tercatat sebesar 154,62 juta jiwa. Angka ini turun 4,67% dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar 162,2 juta jiwa. Meski demikian, Dudy mengatakan penurunan tersebut tidak dapat disebut sebagai dampak penurunan daya beli masyarakat. 

    “Memang ada penurunan dari realisasi 2024. Penurunan hanya sebesar 4,6%. Penurunan tersebut tidak bisa digeneralisir sebagai penurunan daya beli masyarakat karena kurang dari 5%,” kata Menhub Dudy di Gedung DPR, Rabu (23/4/2025). 

    Dudy menambahkan pihaknya akan mengkaji penyebab penurunan jumlah pemudik. Dia mengatakan kemungkinan masyarakat memilih tidak mudik tahun ini. 

    “Mungkin barangkali masyarakat memiliki pilihan tidak mudik pada tahun ini ini akan kami kaji lagi dari jumlah 4,6% turun alasannya seperti apa,” jelasnya. 

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat sebanyak 154,62 juta orang atau sekitar 54,89% dari total penduduk Indonesia melakukan perjalanan selama periode H-10 hingga H+10 Lebaran 2025.

    Menhub Dudy menyampaikan bahwa tingkat mobilitas masyarakat selama masa mudik Lebaran 2025 sangat tinggi, berdasarkan mobile positioning data (MPD) yang dihimpun dari tiga operator seluler utama, yaitu Telkomsel, Indosat, dan XL Axiata.

    Data tersebut mencatat sebanyak 358.211.415 aktivitas perpindahan selama 21 hari masa libur Lebaran, dengan rata-rata koefisien pergerakan sebesar 2,32.

    Pulau Jawa tercatat sebagai pusat utama aktivitas mudik. Dari total pelaku perjalanan, 60,73% atau sekitar 93,9 juta orang berasal dari Pulau Jawa, terutama wilayah Jabodetabek, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Adapun sebanyak 65,79% atau sekitar 101,72 juta orang menjadikan Pulau Jawa sebagai tujuan perjalanan.

  • DPR Bakal Lanjut Bahas Aturan Perlindungan buat Ojol

    DPR Bakal Lanjut Bahas Aturan Perlindungan buat Ojol

    Jakarta –

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) mendorong agar pembahasan tentang aturan perlindungan pengemudi ojek online (ojol) diteruskan kembali. Diketahui, aturan perlindungan ojol sebelumnya sempat digodog Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah yang ditargetkan bakal diundangkan akhir tahun 2024.

    Namun begitu, aturan tersebut belum juga berlaku dan rampung hingga saat ini. Ketua BAM DPR RI Netty Prasetiyani mengatakan, pertemuan bersama Koalisi Ojol Nasional (KON) yang digelar hari ini akan direkomendasikan ke masing-masing komisi terkait untuk melanjutkan pembahasan peraturan perlindungan ojol yang telah disusun sebelumnya.

    Pada rumusan peraturan perlindungan ojol yang baru, kata Netty, akan disesuaikan dengan perspektif Kementerian Komujikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

    “Ya melanjutkan yang kemarin dan kemudian mensinkronisasi dari perspektif Komdigi, perspektif Kemenhub, juga perspektif Kemnaker,” kata Netty kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

    Netty mengatakan, BAM DPR akan melanjutkan focus group discussion (FDG) bersama asosiasi ojol lainnya untuk menampung aspirasi ihwal peraturan perlindungan ojol. FGD tersebut akan dilakukan pada tanggal 12 Mei mendatang.

    Netty menjelaskan, regulasi perlindungan ojol mesti merangkum semua kepentingan, baik pengemudi maupun pihak aplikator. Sementara pada penyusunan regulasi sebelumnya, ia menilai masih bersifat sektoral.

    “Jadi kenapa kemudian kita perlu berhati-hati, jangan sampai seperti undang-undang lah ya, selesainya cepat tapi cepat juga di-GR gitu. Nah kita nggak ingin nanti regulasi yang berdampak jangka panjang, ya itu juga tambal sulam gitu, ada loophole-nya, ada banyak bolong-bolongnya. Kita ingin dari FGD ini masih berlanjut dengan Kementerian, karena Kementerian juga sudah melakukan kajian,” tutupnya.

    Untuk diketahui, Kemenaker periode 2019-2024 sempat menyusun aturan perlindungan ojol yang ditargetkan rampung akhir tahun 2024. Terdapat beberapa poin penting yang diakomodir dalam regulasi tersebut.

    Pertama, definisi tenaga kerja luar hubungan kerja berbasis aplikasi. Kedua, hak dan kewajiban perjanjian di luar hubungan kerja. Keempat, pengaturan waktu kerja dan istirahat. Kelima, jaminan sosial.

    Keenam, keselamatan dan kesehatan kerja. Ketujuh, kesejahteraan. Kedelapan, penyelesaian perselisihan antar aplikator dan mitra.

    “Penandatanganan dan pengundangan permen dalam berita negara yang direncanakan pada Desember 2024,” kata Ida dikutip dari CNNIndonesia, Senin (20/5/2024).

    (kil/kil)

  • Menhub: Kepuasan masyarakat pada angkutan Lebaran mencapai 90,9 persen

    Menhub: Kepuasan masyarakat pada angkutan Lebaran mencapai 90,9 persen

    Mayoritas responden merasa puas dan sangat puas terhadap kinerja pemerintah dalam menyediakan transportasi yang memadai selama masa mudik dan arus balik Lebaran 2025.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi melaporkan tingkat kepuasan masyarakat secara umum terhadap penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2025/1446 Hijriah mencapai 90,9 persen.

    Menhub dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, mengatakan angka tersebut berdasarkan hasil survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bekerja sama dengan lembaga survei Litbang Kompas.

    “Berdasarkan survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2025 bekerjasama dengan Litbang Kompas diperoleh total kepuasan sebesar 90,9 persen,” kata Menhub.

    Menurutnya, angka tersebut menunjukkan mayoritas responden merasa puas dan sangat puas terhadap kinerja pemerintah dalam menyediakan transportasi yang memadai selama masa mudik dan arus balik Lebaran 2025.

    Dari kategori moda, tingkat kepuasan masyarakat terhadap angkutan pribadi tercatat sebesar 91,3 persen dan terhadap angkutan umum sebesar 90,5 persen menurut hasil survei yang telah dilakukan.

    Kemenhub juga mencatat tingkat kepuasan terhadap program mudik gratis sebesar 92,1 persen, menunjukkan tingginya apresiasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah memfasilitasi mudik yang aman dan terjangkau.

    Sementara itu, kebijakan diskon harga tiket angkutan mendapatkan tingkat kepuasan tertinggi yaitu 95 persen, menjadi bukti bahwa masyarakat merespons positif program keringanan biaya perjalanan.

    Dalam aspek kebijakan lalu lintas, kepuasan terhadap rekayasa lalu lintas yang diterapkan selama masa mudik dan balik Lebaran 2025 juga mencapai angka signifikan sebesar 92,1 persen.

    Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan juga melakukan survei lanjutan yang menunjukkan secara umum tingkat kepuasan masyarakat selama masa Lebaran 2025 sebesar 93,6 persen.

    Survei tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap aspek keamanan perjalanan selama masa Lebaran mencapai angka tertinggi yaitu sebesar 96,1 persen, menggambarkan keberhasilan menjaga ketertiban.

    Selain itu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap keselamatan transportasi secara umum tercatat mencapai 95,8 persen, membuktikan efektivitas pengawasan dan pengendalian keselamatan transportasi di berbagai moda.

    Kemenhub juga mencatat tingkat kepuasan terhadap kenyamanan transportasi secara umum sebesar 94,5 persen, menandakan peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas yang dinikmati para pengguna jasa transportasi selama musim mudik.

    Untuk mewujudkan Angkutan Lebaran 2025 yang aman dan lancar, Menhub mengaku juga telah melakukan sinergi dan kolaborasi bersama lintas kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian PMK, Kementerian Agama, Kementerian PAN-RB, Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, dan lainnya.

    “Kemudian kami mengadakan raker lintas sektoran di sektor transportasi, koordinasi dengan Sekretaris Kabinet, Wamen BUMN dan BUMN Sektor Transportasi dan terakhir kami melakukan koordinasi dengan organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama,” ujar Menhub.

    Menhub juga mengaku memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah selama persiapan maupun pelaksanaan Angkutan Lebaran 2025.

    “Di antaranya dengan Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gubernur Lampung, serta terakhir kami melakukan koordinasi dengan Gubernur Sulawesi Selatan,” kata Menhub pula.

    Kementerian Perhubungan mencatat, realisasi jumlah orang yang melakukan perjalanan dalam dan antarprovinsi se-Indonesia pada masa Lebaran 2025 mencapai sekitar 154,6 juta orang, turun 4,69 persen dibandingkan dengan realisasi 2024 yang sebanyak 162,2 juta orang.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hutama Karya pastikan progres operasional jalan Tol Padang

    Hutama Karya pastikan progres operasional jalan Tol Padang

    Sumber foto: Musthofa/elshinta.com.

    Hutama Karya pastikan progres operasional jalan Tol Padang – Sicincin sesuai standar 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 22 April 2025 – 17:11 WIB

    Elshinta.com – Jalan Tol Padang – Sicincin, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) membuktikan perannya sebagai infrastruktur vital di Sumatra Barat dengan mencatatkan trafik tertinggi di antara ruas tol fungsional lainnya selama periode mudik Lebaran 2025 dengan 105.691 kendaraan melintas. 

    Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim mengatakan bahwa hal ini menandakan tingginya antusiasme masyarakat terhadap kehadiran jalan tol pertama di Provinsi Sumbar sebagai jalur alternatif yang efektif. 

    “Kami mengapresiasi kepercayaan masyarakat terhadap Jalan Tol Padang – Sicincin. Seluruh catatan Uji Laik Fungsi dan Operasi (ULFO) telah selesai sesuai rekomendasi Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, dan Korlantas Polri dengan verifikasi menyeluruh untuk memastikan standar keselamatan dan kenyamanan,” ujar Adjib, Kamis (17/4). 

    Selama masa fungsional Lebaran, volume kendaraan yang melintasi Jalan Tol Padang –Sicincin mengungguli ruas tol fungsional Jalan Tol Palembang – Betung Seksi II, dan Jalan Tol Sigli – Banda Aceh Seksi I, mencerminkan efektivitas strategi operasional Hutama Karya, termasuk penambahan gardu tol, pengoperasian mobile reader, dan fasilitas top-up di titik strategis. 

    Sebagai informasi, pelaksanaan ULFO Jalan Tol Padang – Sicincin telah dilaksanakan pada 21–23 Januari 2025. ULFO ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Sub Tim 1 Bidang Pemeriksaan Teknis dan Pengoperasian serta Sub Tim 2 Bidang Pemeriksaan Administratif. Aspek yang diuji meliputi seluruh spesifikasi teknis jalan tol, perlengkapan jalan, marka dan rambu, pagar pengaman, penerangan, sistem drainase, fasilitas keselamatan lalu lintas, serta kesiapan fasilitas pendukung seperti gardu tol, sistem pembayaran elektronik, dan kesiapan rest area tipe A di KM 23. 

    “Sertifikat Laik Fungsi dan Operasi (SLFO) saat ini dalam proses penandatanganan dan diharapkan terbit April ini sehingga tol dapat dioperasikan secara penuh. Koordinasi aktif terus dilakukan dengan seluruh pemangku kepentingan untuk kelancaran pengoperasian resmi,” jelas Adjib seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa, Selasa (22/4). 

    Saat ini Hutama Karya juga telah menindaklanjuti rencana pembangunan SPBU di dekat gerbang Jalan Tol Padang – Sicincin dengan solusi teknis yang memastikan tidak mengganggu arus lalu lintas dan operasional jalan tol, sesuai standar keselamatan. 

    Hutama Karya mengapresiasi dukungan seluruh pihak yang telah memanfaatkan tol ini selama masa fungsional. Perusahaan meyakini kehadiran Jalan Tol Padang-Sicincin akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, kelancaran arus transportasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat. 

    Sumber : Radio Elshinta