Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenhub

  • Upaya Ahmad Luthfi yang Berhasil Kembalikan Status Bandara Ahmad Yani Jadi Bandara Internasional – Halaman all

    Upaya Ahmad Luthfi yang Berhasil Kembalikan Status Bandara Ahmad Yani Jadi Bandara Internasional – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Upaya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi untuk mengembalikan status Bandara Jendral Ahmad Yani menjadi internasional membuahkan hasil. Per 25 April 2025, Bandara di Kota Semarang itu kembali berstatus menjadi bandara internasional.

    Penetapan kembalinya status ini, tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan (Menhub) Nomor 26 tahun 2025. Hal ini sekaligus sebagai kado yang indah di hari ke-64 Ahmad Luthfi dan pasanganya Taj Yasin Maimoen memimpin Jateng.

    “Alhamdulillah, sesuai Keputusan Menhub statusnya sudah internasional. Ini berkat kerja keras semua stakeholder,” ungkap Ahmad Luthfi dalam keterangan persnya, Sabtu (26/04/2025).

    Sejak masa kampanye Pilkada 2024, Ahmad Luthfi sudah menjadikan peningkatan status Bandara A Yani tersebut menjadi prioritas. Ia mengetahui jika setahun lalu, status Bandara Jendral Ahmad Yani sebagai Bandara Internasional dicabut melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan (Menhub) Nomor KM 31 tahun 2024. Maka begitu terpilih, ia bersama Gus Yasin langsung tancap gas.

    Upaya yang dilakukan telah berulang kali. Pemprov Jateng telah tiga kali melayangkan surat ke Kementerian Perhubungan untuk memohon dukungan penetapan Bandara Jendral A Yani sebagai bandara internasional. 

    Surat terakhir tertanggal 8 April 2025 dan akhirnya mendapat persetujuan. Tak hanya berkomunikasi dengan Kementerian, Ahmad LUthfi juga melakukan komunikasi pada instansi terkait lainya, salah satunya Airnav Cabang Semarang.

    Status internasional ini begitu strategis bagi Jawa Tengah. Dengan kembalinya status sebagai bandara internasional, maka memberi kemudahan akses kepada investor yang berinvestasi di Jateng, dan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara, sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan Nasional.

    Dengan status internasional tersebut, PT Angkasa Pura Indonesia-Bandara Jendral A Yani Semarang sudah komunikasi dengan Maskapai Air Asia untuk mempersiapkan pembukaan rute internasional. Maskapai Air Asia sudah memberikan respon positif. Berdasarkan kajian PT Angkasa Pura Indonesia, rute untuk Maskapai Air Asia adalah Singapura dan Malaysia.

    PT Angkasa Pura Indonesia-Bandara Jendral Ahmad Yani Semarang juga akan memberikan penawaran rute internasional kepada Maskapai Scoot dan Malindo.

    Di sisi lain, infrastruktur maupun personil CIQ (Bea Cukai, Imigrasi dan Karantina) sudah siap beroperasi. Alasanya, per November 2024, Bandara Jendral Ahmad Yani sudah melayani penerbangan kargo internasional. Persiapan operasi layanan rute internasional sekitar tiga bulan.

    Ahmad Luthfi berharap keberadaan Bandara Internasional Jendral Ahmad Yani menjadi daya ungkit perekonomian Jateng. 

    “Tingkatkan daya ungkit perekonomian dan tentu mampu menyejahterakan masyarakat Jawa Tengah,” tutupnya. 

  • Penumpang Pesawat Kena Delay Berhak Dapat Kompensasi, Ini Aturannya

    Penumpang Pesawat Kena Delay Berhak Dapat Kompensasi, Ini Aturannya

    Jakarta –

    Terkadang dalam penerbangan mengalami keterlambatan alias delay. Para penumpang pun bisa mendapatkan kompensasi apabila mengalami delay.

    Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menjelaskan kompensasi delay wajib diberikan oleh maskapai penerbangan apabila terjadi keterlambatan akibat faktor manajemen maskapai ataupun non teknis operasional (NTO).

    Hal itu termaktub dalam Peraturan Menteri Perhubungan 89 tahun 2015.

    “Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015, kamu mendapatkan hak kompensasi delay, hanya jika terjadi keterlambatan akibat faktor manajemen airlines ataupun NTO,” dikutip dari Instagram Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan @djpu_151, Jumat (25/4/2025).

    Lantas, apa saja kompensasi yang bisa didapatkan penumpang dari pesawat yang delay?

    Berikut ini rinciannya:

    Kategori 1: keterlambatan 30-60 menit mendapatkan minuman ringan
    Kategori 2: keterlambatan 61-120 menit mendapatkan minuman dan makanan ringan (snack box)
    Kategori 3: keterlambatan 121-180 menit mendapatkan minuman dan makanan berat (heavy meal)
    Kategori 4: keterlambatan 181-240 menit mendapatkan minuman, makanan ringan (snack box) dan makanan berat (heavy meal)
    Kategori 5: keterlambatan lebih dari 240 menit mendapatkan ganti rugi sebesar Rp 300 ribu
    Kategori 6: pembatalan penerbangan mendapatkan pengalihan penerbangan ke jadwal berikutnya atau melakukan pengembalian seluruh biaya tiket alias refund sepenuhnya.

    (hal/hns)

  • Kementan: Distribusi sapi kurban dari NTB diatur ulang, pasokan aman

    Kementan: Distribusi sapi kurban dari NTB diatur ulang, pasokan aman

    Dari 13 kapal ternak yang tersedia, masing-masing mampu memuat 10 sampai 12 truk. Ada 143 truk yang mau berangkat

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan pemerintah mengatur ulang distribusi atau pengiriman sapi dari Nusa Tenggara Barat ke Pulau Jawa untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan hewan kurban menjelang Idul Adha 1446 H dan memastikan pasokan aman.

    “Melalui skema pengiriman kombinasi laut-darat yang melintasi Pulau Bali, pengangkutan ternak dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek kesehatan dan kesejahteraan hewan,” kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Ia menyampaikan sebanyak 186 ekor sapi telah diberangkatkan melalui Pelabuhan Gili Mas, Lombok Barat, Selasa (22/4) menggunakan truk.

    Rute yang digunakan yakni Gili Mas – Padang Bai – Gilimanuk – Ketapang. Jalur itu dipilih untuk mengurai antrean truk pengangkut sapi di pelabuhan utama NTB.

    “Dari 13 kapal ternak yang tersedia, masing-masing mampu memuat 10 sampai 12 truk. Ada 143 truk yang mau berangkat,” ujarnya.

    Penggunaan jalur alternatif itu merupakan hasil koordinasi antara Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan dan Badan Karantina Indonesia, serta dukungan pemerintah daerah.

    “Skema ini diputuskan setelah mempertimbangkan mitigasi risiko penyakit hewan dan efektivitas logistik,” tutur Agung.

    Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH Kementan Imron menyampaikan seluruh ternak yang dikirim wajib bebas gejala penyakit seperti penyakit mulut dan kuku (PMK), lumpy skin disease (LSD) dan anthrax.

    “Persyaratan kesehatan hewan harus lengkap dan diverifikasi oleh pejabat karantina di titik keberangkatan dan tujuan,” ujarnya.

    Ia juga mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 yang memperbolehkan transit ternak tanpa bongkar muat, selama pengawasan tetap dilakukan oleh otoritas veteriner.

    Sementara itu, Direktur Standar Karantina Hewan, Wisnu Wasisa menjelaskan tindakan karantina tetap dilakukan melalui biosekuriti dan pemberian segel truk pengangkut ternak.

    “Truknya nanti disegel, jadi terpantau apakah dalam perjalanan terjadi pembongkaran atau tidak. Selain itu pengecekan juga dilakukan terhadap kesesuaian dokumen, misalnya nomor polisi truk, pengemudi, jenis dan jumlah ternak, dan pastinya kondisi kesehatan ternaknya itu sendiri,” katanya.

    Wisnu juga menambahkan bahwa Jika terjadi kematian di perjalanan, telah disiapkan fasilitas pemusnahan bangkai di Pelabuhan Ketapang.

    Terkait tindakan karantina Direktur Tindakan Karantina Hewan, Cicik Sukarsih menambahkan untuk dilakukan tindakan desinfeksi di pelabuhan pemasukan.

    Provinsi NTB merupakan salah satu lumbung ternak nasional. Setiap tahun, wilayah ini menyuplai ribuan ekor sapi ke Pulau Jawa, terutama untuk kebutuhan hewan kurban.

    Kelancaran distribusi ternak sangat menentukan stabilitas pasokan dan harga di pasar, khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha.

    Dengan adanya skema alternatif ini, pemerintah optimistis penumpukan distribusi di Pelabuhan Gili Mas dapat terurai dalam waktu dekat.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Reaktivasi rel Banjar-Pangandaran butuh Rp3,2 triliun

    Reaktivasi rel Banjar-Pangandaran butuh Rp3,2 triliun

    Bandung (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan reaktivasi rel kereta Banjar – Pangandaran dibanding lainnya, adalah yang paling rasional saat ini dengan proyeksi kebutuhan anggaran sebesar Rp3,2 triliun.

    “Yang paling rasional dan bisa dilaksanakan, tahap pertama adalah Banjar-Pangandaran. Ya kurang lebih Rp3,2 triliun,” kata Dedi dikutip di Bandung, Kamis.

    Reaktivasi jalur kereta adalah mimpi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat meski saat ini keadaan fiskal daerah diakuinya belum memungkinkan.

    Target dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata Dedi, bisa mereaktivasi jalur kereta Cipatat-Padalarang, Bandung-Ciwidey, jalur Garut (Cikajang), termasuk Banjar-Pangandaran dengan proyeksi kebutuhan dana Rp20 triliun.

    “Terkait nilai pembiayaan Rp20 triliun ini akan dilakukan sekarang atau ke depan minimal kan kita sudah punya mimpi. Siapa tahu, keuangan pemerintah pusat ke depan semakin sehingga Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan mampu alokasikan dana untuk Jabar,” ujarnya.

    Sebelumnya, Sekda Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan akan mendahulukan dukungan aksesibilitas untuk proyek strategis nasional.

    “Ini masih didalami karena kan harus dikaji dari berbagai aspek, satu misalnya dari aspek aksesibilitas tempat-tempat yang menjadi proyek strategis nasional misalnya, lalu dari sisi sosial budaya, kependudukan, dan sisi lingkungan jadi multi aspek yang harus kita pertimbangkan, tapi tetap akan dikaji DED-nya,” ujarnya.

    Pengkajian itu akan diikuti dengan kajian anggaran dari jumlahnya, termasuk sumber pendanaannya.

    “Alternatif anggarannya yang pertama tentu kita harapkan dari pemerintah pusat melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) dan skema transfer pusat ke daerah lainnya. Kemudian nanti tentu di dalamnya juga bagaimana kapasitas fiskal kita untuk ikut juga memastikan pembangunan reaktivasi bisa berjalan optimal,” tuturnya.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dirut ASDP: Kolaborasi wujudkan Angkutan Lebaran 2025 aman dan lancar

    Dirut ASDP: Kolaborasi wujudkan Angkutan Lebaran 2025 aman dan lancar

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyatakan berkat kolaborasi lintas sektor sehingga bisa mewujudkan penyelenggaraan Angkutan Lebaran Idul Fitri 2025 yang aman, lancar, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

    “ASDP berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan dan para pemangku kepentingan terkait dalam menyukseskan layanan Angkutan Lebaran 2025 yang aman, lancar, dan tertib,” kata Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Heru Widodo dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Heru menyampaikan apresiasi atas sinergi lintas instansi yang berperan aktif dalam pelayanan angkutan Lebaran 2025 di antaranya Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kemenko PMK, TNI-Polri, Pemerintah Provinsi dan Daerah.

    Selain itu, kontribusi dari dinas perhubungan, asosiasi perusahaan ferry, operator kapal, serta pengguna jasa yang tertib mempersiapkan perjalanan lebih awal dan membeli tiket sebelum tiba di pelabuhan.

    “Sinergi ini memberikan hasil positif sehingga dapat tercapai mudik yang selamat, aman dan lancar,” ujarnya.

    Dia menyebutkan bahwa berdasarkan data dari posko nasional mencatat, selama arus mudik 21—31 Maret dan arus balik 2—11 April 2025, total 5,27 juta penumpang menyeberang atau meningkat 10,5 persen ketimbang tahun sebelumnya.

    Jumlah kapal meningkat 3,81 persen menjadi 245 unit, serta jumlah trip naik 4,2 persen menjadi 21.973 perjalanan.

    Sementara itu, volume kendaraan justru menurun 2 persen yang menandakan keberhasilan distribusi antarmoda transportasi.

    Heru menegaskan bahwa pencapaian positif tahun itu akan menjadi pijakan penting untuk peningkatan layanan di masa depan.

    Evaluasi menyeluruh akan dilakukan untuk memastikan angkutan Lebaran tahun berikutnya dapat berjalan lebih optimal.

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyebutkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2025 mencapai 90,9 persen. Ia mengutip hasil survei yang dilakukan bersama Litbang Kompas.

    “Sebanyak 92,1 persen masyarakat juga menyatakan puas terhadap program mudik gratis,” imbuh Menhub.

    Di sisi lain, Korlantas Polri mencatat penurunan 34,31 persen angka kecelakaan lalu lintas dari 7.064 kasus (2024) menjadi 4.640 kasus selama Lebaran 2025.

    Penerapan kebijakan work from anywhere (WFA) dinilai berhasil menyebar waktu keberangkatan, mengurangi kepadatan di titik-titik kritis.

    Sementara itu, Ketua Komisi V (membidangi infrastruktur dan perhubungan) DPR RI Lasarus turut mengapresiasi kinerja seluruh pihak dalam penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2025 mulai Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kepolisian RI, BMKG, Basarnas, serta BUMN.

    “Dan swasta yang berkontribusi aktif menjamin kelancaran dan keselamatan Angkutan Lebaran,” ujarnya.

    Anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady juga menyoroti peran ASDP yang semakin strategis dalam menghadirkan pelayanan prima.

    Menurutnya, ASDP berhasil menyediakan buffer zone untuk mengatur antrean kendaraan, penerapan tarif satu harga, dan manajemen tiket daring Ferizy yang kini semakin baik.

    “ASDP telah melakukan perubahan total dalam pelayanannya untuk menekan kepadatan. Walau terjadi antrean namun dapat terurai dengan baik,” kata Hamka.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • ASDP Seberangkan 5,82 Juta Penumpang dan 1,3 Juta Kendaraan Saat Mudik Lebaran 2025 – Halaman all

    ASDP Seberangkan 5,82 Juta Penumpang dan 1,3 Juta Kendaraan Saat Mudik Lebaran 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan dan para pemangku kepentingan terkait dalam menyukseskan layanan Angkutan Lebaran 2025 yang aman, lancar, dan tertib.

    Sepanjang periode layanan, ASDP mencatat total 5,82 juta penumpang dan 1,3 juta unit kendaraan yang telah diseberangkan di 15 lintasan pantauan nasional.

    Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas sinergi lintas instansi yang berperan aktif dalam pelayanan mudik tahun ini.

    “Apresiasi setinggi-tingginya untuk semua pihak yang telah dengan tulus melayani masyarakat dalam perhelatan tahunan mudik lebaran ini, khususnya Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kemenko PMK, TNI dan Polri, Pemerintah Provinsi dan Daerah, Dinas Perhubungan, asosiasi perusahaan ferry, para operator kapal, serta pengguna jasa yang tertib mempersiapkan perjalanan lebih awal dan membeli tiket sebelum tiba di pelabuhan. Sinergi ini memberikan hasil positif sehingga dapat tercapai mudik yang selamat, aman dan lancar,” ujarnya, Kamis (24/4/2025).

    Data dari posko nasional mencatat, selama arus mudik 21—31 Maret dan arus balik 2—11 April 2025, total 5,27 juta penumpang menyeberang atau meningkat 10,5 persen dibandingkan tahun lalu.

    Jumlah kapal meningkat 3,81% menjadi 245 unit, serta jumlah trip naik 4,2% menjadi 21.973 perjalanan.

    Sementara itu, volume kendaraan justru menurun 2%, yang menandakan keberhasilan distribusi antarmoda transportasi.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhy menyampaikan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2025 mencapai 90,9%, berdasarkan survei yang dilakukan bersama Litbang Kompas.

    “Sebanyak 92,1% masyarakat juga menyatakan puas terhadap program mudik gratis,” tambah Menhub Dudy.

    Di sisi lain, Korlantas Polri mencatat penurunan 34,31% angka kecelakaan lalu lintas dari 7.064 kasus (2024) menjadi 4.640 kasus selama Lebaran 2025.

    Penerapan kebijakan work from anywhere (WFA) dinilai berhasil menyebar waktu keberangkatan, mengurangi kepadatan di titik-titik kritis.

    Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, turut mengapresiasi kinerja seluruh pihak dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran.

    “Kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kepolisian RI, BMKG, Basarnas, serta BUMN dan swasta yang berkontribusi aktif menjamin kelancaran dan keselamatan,” ujarnya.

    Sementara itu, anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady, juga menyoroti peran ASDP yang semakin strategis dalam menghadirkan pelayanan prima.

    “Kami mengapresiasi ASDP atas keberhasilan menyediakan buffer zone untuk mengatur antrean kendaraan, penerapan single tariff, dan manajemen tiket online Ferizy yang kini semakin baik. Apresiasi setinggi-tingginya untuk ASDP karena telah melakukan perubahan total dalam pelayanannya untuk menekan kepadatan. Walau terjadi antrian, namun dapat terurai dengan baik,” ungkap Hamka.

    Heru Widodo menegaskan bahwa pencapaian positif tahun ini akan menjadi pijakan penting untuk peningkatan layanan di masa depan.

    “Evaluasi menyeluruh akan kami lakukan untuk memastikan angkutan Lebaran tahun berikutnya dapat berjalan lebih optimal, menjawab kebutuhan masyarakat, serta mendukung konektivitas nasional secara berkelanjutan,” tutupnya.

     

  • Lakukan Survei, Reaktivasi Jalur KA Banjar-Pangandaran Butuh Rp3 Triliun?

    Lakukan Survei, Reaktivasi Jalur KA Banjar-Pangandaran Butuh Rp3 Triliun?

    JABAR EKSPRES – Pemkot Banjar bersama PT KAI telah melakukan survei kondisi jalur rel kereta yang telah lama nonaktif. Hal itu berkaitan dengan rencana reaktivasi jalur kereta api (KA) Banjar-Pangandaran, yang diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp3 triliun.

    Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Banjar, H Andi Bastian, mengonfirmasi bahwa survei bersama PT KAI telah dilakukan beberapa waktu lalu untuk meninjau kelayakan infrastruktur.

    “Banyak bagian rel dan sarana yang sudah rusak atau tidak layak pakai,” ujarnya pada Kamis (24/4/2025).

    BACA JUGA:Reaktivasi Jalur Kereta Api Jabar Butuh Proses Panjang?

    Disadur dari berbagai sumber, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa jalur Banjar–Pangandaran diprioritaskan sebagai proyek reaktivasi pertama di Jabar karena potensinya mendongkrak ekonomi, terutama sektor pariwisata Pangandaran.

    “Ini opsi paling realistis. Dampaknya akan langsung terasa bagi pertumbuhan wilayah sekitar,” kata Dedi.

    Meski demikian, waktu pelaksanaan proyek belum dapat dipastikan. Dedi menekankan pentingnya perencanaan matang dan koordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan, untuk mengalokasikan anggaran.

    BACA JUGA:Tanggapi Reaktivasi Rel KA Bandung–Ciwidey, Bupati: Asal Tidak Merugikan Masyarakat! 

    “Kita harus punya mimpi dulu. Jika fiskal membaik, ini bisa segera direalisasikan,” tambahnya.

    Sebelumnya juga, Sekretaris Daerah Jabar, Herman Suryatman, menyatakan bahwa rencana ini masih dalam tahap pembahasan awal dan memerlukan rapat teknis lebih lanjut dengan pemangku kepentingan.

    Selain Banjar–Pangandaran (82 km), empat jalur lain yang masuk rencana reaktivasi adalah Bandung–Ciwidey (37,8 km), Garut–Cikajang (28,2 km), Rancaekek–Tanjungsari (11,5 km), dan Cipatat–Padalarang (17 km). Proyek ini diharapkan menjadi pengungkit konektivitas dan ekonomi regional. (CEP)

  • Bandara Ahmad Yani Diusulkan Jadi Internasional, Simak Syaratnya – Page 3

    Bandara Ahmad Yani Diusulkan Jadi Internasional, Simak Syaratnya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2023 mengatur perubahan atas PM 39 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional. Salah satu fokus utamanya adalah penetapan syarat dan kriteria bagi bandara internasional.

    Berikut adalah rincian syarat dan ketentuan tersebut. Hal ini juga yang harus dipenuhi Bandara Ahmad Yani:​

    1. Kriteria Penetapan Bandara Internasional

    Untuk ditetapkan sebagai bandara internasional, sebuah bandara harus memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan.

    Meskipun PM 40 Tahun 2023 tidak secara eksplisit menyebutkan semua kriteria tersebut, namun dalam praktiknya, penetapan bandara internasional mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain:​

    Volume Penumpang Internasional: Bandara yang melayani penerbangan internasional dengan jumlah penumpang yang signifikan lebih berpeluang ditetapkan sebagai bandara internasional.​
    Konektivitas Penerbangan: Bandara yang memiliki konektivitas penerbangan internasional yang luas dan beragam, terutama yang menjadi hub internasional, lebih diprioritaskan.​
    Infrastruktur dan Fasilitas: Ketersediaan infrastruktur dan fasilitas yang memenuhi standar internasional, termasuk layanan imigrasi, bea cukai, dan karantina, menjadi pertimbangan penting.​
    Potensi Ekonomi dan Pariwisata: Bandara yang berada di wilayah dengan potensi ekonomi dan pariwisata yang tinggi dapat mendukung pertumbuhan penerbangan internasional.​

    Sebagai contoh, Keputusan Menteri Nomor 31/2024 menetapkan 17 bandara di Indonesia sebagai bandara internasional berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut. ​DepHub+1eMedia+1

     

  • Menhub dukung reaktivasi jalur kereta di Jabar demi pacu ekonomi

    Menhub dukung reaktivasi jalur kereta di Jabar demi pacu ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mendukung rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang ingin mengaktifkan kembali (reaktivasi) jalur-jalur kereta, termasuk rute Bandung- Pangandaran guna memacu peningkatan ekonomi daerah tersebut.

    “Kita sih mendukung kalau memang itu dinilai sebagai salah satu menggerakan ekonomi atau pariwisata di Jawa Barat,” kata Menhub dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Dudy menyampaikan hal itu ketika awak media mengkonfirmasi mengenai apakah telah ada komunikasi antara dirinya dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengenai reaktivasi jalur-jalur kereta di Jabar.

    “Kemarin kan Gubernur (Jawa Barat) menginginkan supaya ada beberapa jalur yang reaktivasi,” ujar Menhub.

    Menurut Menhub, reaktivasi jalur kereta memiliki potensi besar dalam menggerakkan ekonomi serta sektor pariwisata daerah, terutama bagi destinasi yang memiliki potensi wisata seperti Pangandaran.

    Meski tidak menjelaskan secara rinci bentuk dukungan Kementerian Perhubungan, Menhub menegaskan bahwa langkah itu akan sangat positif apabila dilaksanakan untuk mendongkrak perekonomian daerah.

    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan, reaktivasi jalur kereta Bandung – Pangandaran menjadi fokus pertama dari Provinsi Jawa Barat, dibandingkan rencana reaktivasi lainnya.

    “Reaktivasi kita yang paling dekat jalur kereta dari Bandung sampai Pangandaran. Itu yang eksistensi saat ini baru sampai Banjar, kita bikin itu prioritas pertama kita selesaikan,” kata Dedi Mulyadi dalam keterangan di Bandung, Rabu (16/4).

    Dedi mengatakan, Pemprov Jabar akan memaksimalkan potensi pariwisata Jawa Barat dengan memanfaatkan kereta api yang disebutnya merupakan transportasi yang paling murah.

    Menurut Dedi, kereta api bisa mendukung pariwisata karena sifatnya yang massal dan antimacet.

    “Kereta api sebenarnya jalur transportasi yang paling murah, ini pengangkutannya massal, karena pengangkutannya massal mudah memobilisasi orangnya,” ujar Dedi.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menhub Laporkan Kesuksesan Angkutan Lebaran 2025, Ini Indikatornya

    Menhub Laporkan Kesuksesan Angkutan Lebaran 2025, Ini Indikatornya

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan hasil penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025 pada rapat kerja dengan Komisi V DPR terkait evaluasi pelaksanaan infrastruktur dan transportasi pada arus mudik dan arus balik Lebaran 2025. Tercatat selama masa angkutan Lebaran 2025, terjadi pergerakan orang sebanyak 54,89% dari total populasi penduduk Indonesia atau 154,62 juta.

    Sementara itu, jumlah keseluruhan penumpang untuk angkutan umum adalah 27.627.070 penumpang. Ada pun perinciannya, moda kereta api 8.301.274 penumpang, moda udara 5.698.887 penumpang, moda laut 2.248.646 penumpang, moda penyeberangan 5.823.967 penumpang, serta moda angkutan jalan 5.554.296 penumpang.

    Menhub Dudy mengatakan, kelancaran angkutan Lebaran 2025 dapat diraih berkat dukungan dan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, stakeholders, serta operator transportasi terkait.

    “Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden, maka dalam rangka memastikan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan pada masa angkutan Lebaran 2025, Kemenhub telah melakukan serangkaian koordinasi, sinergi, dan kolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan angkutan Lebaran 2025. Alhamdulillah dapat kami sampaikan penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025 berjalan dengan lancar, aman, dan selamat,” ujar Menhub Dudy.

    Menhub Dudy menambahkan, berdasarkan survei, total kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025 sebesar 90,9% dengan penilaian mayoritas responden merasa sangat puas dan puas. Ada pun survei lanjutan Badan Kebijakan Transportasi menunjukkan, secara umum kepuasan masyarakat selama masa angkutan Lebaran 2025 mencapai 93,6%. 

    Menurut Menhub Dudy, tingkat kepuasan tersebut tercapai berkat sejumlah kebijakan pemerintah yang diambil untuk mengurangi kepadatan arus mudik dan balik, di antaranya work from anywhere (WFA) mulai 24-27 Maret 2024 dan 8 April 2025, pelaksanaan posko angkutan Lebaran, transport demand management, diskon tarif, pembatasan operasional angkutan barang, pengaturan rekayasa lalu lintas, serta mudik gratis.

    “Kemenhub telah menerbitkan setidaknya sepuluh landasan kebijakan berupa keputusan menteri dan/atau Kesepakatan Lintas K/L dan/atau Keputusan/Instruksi Dirjen serta didukung dengan dua kebijakan K/L terkait sebagai upaya mewujudkan pelaksanaan angkutan Lebaran 2025 yang aman, tertib, dan lancar,” kata Menhub Dudy.

    Meski begitu, terdapat sejumlah evaluasi dan rekomendasi dari penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025 antara lain peningkatan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan antarmoda, penambahan fitur pada penerapan diskon, penyamaan terminologi dan periode penyelenggaraan posko, penataan posko mudik di rest area,  pendataan dan pengaturan mudik gratis, standardisasi pelayanan masjid dan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) sebagai rest area, optimalisasi dan pemanfaatan bus antarkota antarprovinsi (AKAP), serta sosialisasi kebijakan pengendalian transportasi dan penyelenggaraan angkutan Lebaran.

    “Terima kasih atas saran dan dukungan yang diberikan Komisi V kepada pelaksaanaan angkutan Lebaran 2025. Harapan kami dengan saran dan dukungan dari Komisi V ke depannya kami akan memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, khususnya penyelenggaraan angkutan Lebaran,” ujar Dudy.

    Dudy juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah bekerja sama, berkolaborasi, bersinergi dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025. Pihaknya juga berterima kasih kepada masyarakat karena selama penyelenggaraan Lebaran, Kemenhub melihat semakin tingginya kesadaran masyarakat khususnya dalam berkesalamatan berkendara.

    Komisi V DPR pun memberi apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan angkutan Lebaran 2025. Hal ini diungkapkan Ketua Komisi V DPR RI Lasarus.

    “Apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Polri, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, lembaga pemerintah, serta perusahaan BUMN dan swasta yang sudah terlibat dalam angkutan mudik dan balik Lebaran yang kita saksikan berjalan lancar,” ujar Lasarus.

    Menurut Lasarus, salah satu komponen kelancaran angkutan Lebaran 2025 terlihat dari penurunan angka kecelakaan lalu lintas 2025 sebesar 34,31% menjadi 4.640, dibanding 2024 sebesar 7.064. 

    “Arus mudik pada angkutan Lebaran 2025 mencatat angka kecelakaan lalu lintas turun 34,31% menjadi 4.640 dibanding angkutan Lebaran 2024 sebanyak 7.064. Hal ini menunjukkan koordinasi antarsektor terus berjalan dengan baik,” ujar Lasarus.