Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenhub

  • Prabowo puji kolaborasi revitalisasi Terminal Haji dan Umroh Soetta

    Prabowo puji kolaborasi revitalisasi Terminal Haji dan Umroh Soetta

    Presiden Prabowo Subianto, Menteri Agama Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Koordinator Infrastruktur Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, dan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, menekan tombol sirine sebagai visualisasi peresmian Terminal Khusus Haji dan Umroh di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, Ahad (4/5/2025). ANTARA/HO-Sekretariat Presiden

    Prabowo puji kolaborasi revitalisasi Terminal Haji dan Umroh Soetta
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 04 Mei 2025 – 22:49 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi hasil kerja kolektif sejumlah lembaga terkait dalam proyek revitalisasi Terminal Khusus Haji dan Umroh di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten.

    Presiden menilai revitalisasi ini sebagai prestasi luar biasa yang membawa peningkatan signifikan dalam pelayanan bagi jamaah haji dan umroh Indonesia.

    “Saya kira sangat baik, luar biasa. Ini saat yang bersejarah,” kata Presiden Prabowo seusai meninjau Terminal Khusus Haji dan Umroh, Ahad.

    Presiden yang tiba di lokasi sekitar pukul 14.00 WIB, meninjau langsung hasil kerja Kementerian BUMN, Holding In Journey Airport, PT Angkasa Pura, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, pada terminal khusus haji dan umroh bernilai sekitar Rp1 triliun itu.

    Peninjauan awal dilakukan dengan mengamati layar informasi jadwal perjalanan di sekitar area lobi. Presiden, kemudian melanjutkan tinjauannya ke area layanan bagasi, seraya berdialog dengan sejumlah calon haji.

    “Kita lihat dulu jamaah kita di luar, di tenda panas-panas, banyak yang sudah lanjut usia, banyak juga yang di kursi roda. Sekarang kita berbuat lebih manusiawi, lebih nyaman, lebih aman. Saya kira ini sesuatu prestasi,” katanya.

    Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyampaikan terima kasih kepada semua pihak—Menteri BUMN, Holding In Journey Airport, PT Angkasa Pura, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama—yang telah bekerja satu tim dalam memberi pelayanan terbaik untuk jamaah.

    Presiden juga menyampaikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya atas kebijakan dan upaya revitalisasi terminal ini, yang diharapkan dapat memperlancar pelayanan bagi jamaah haji dan umroh Indonesia yang jumlahnya sangat besar.

    “Haji dan umroh dari Indonesia mencapai lebih dari 2 juta warga negara kita dalam satu tahun, mendekati 2,2 juta. Pada puncaknya bisa mencapai 12.000 orang per hari. Ini sangat besar, mungkin yang terbesar di dunia,” katanya.

    Presiden menyatakan rasa bangganya terhadap fasilitas baru ini yang dinilai modern, luas, dan mampu menampung lebih dari 94 juta orang per tahun.

    Kepala Negara menyebut capaian ini sebagai prestasi luar biasa yang mencerminkan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik.

    “Sekali lagi selamat, dan dengan demikian, saya hari ini mendapat kehormatan besar untuk meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umroh Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta,” tutup Presiden dalam sambutannya.

    Sumber : Antara

  • Heboh MRT Jakarta Mau Tembus Tangsel, Kemenhub Ungkap Hal Tak Terduga

    Heboh MRT Jakarta Mau Tembus Tangsel, Kemenhub Ungkap Hal Tak Terduga

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) ingin melanjutkan proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta hingga tembus ke Tangsel. Moda transportasi MRT diharapkan dapat menjadi solusi Pemkot mengurangi kemacetan serta memberikan layanan transportasi modern bagi warga Tangsel.

    Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Risal Wasal merespons hal tersebut. Dia mengatakan belum ada pembicaraan lebih detail mengenai proyek ini.

    “Dari DJKA belum ada pembicaraan detil untuk ini, kami merencanakan jenis kereta lain untuk feder MRT,” kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal kepada CNBC Indonesia, dikutip Minggu (4/5/2025).

    Risal menyatakan belum ada keputusan pasti mengenai kelanjutan proyek MRT Jakarta tembus Tangsel. Ini terutama karena bergantung pada pemerintah daerah dengan kemampuan anggarannya, termasuk dari sisi operator.

    “Saat ini usulan atau rencana masih dari MRT Jakarta,” ucap Risal.

    Foto: Petugas melakukan pengecekan kondisi rangkaian Ratangga MRT di area Depo MRT Lebak Bulus, Jakarta, Kamis (31/3/2022). (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)
    Petugas melakukan pengecekan kondisi rangkaian Ratangga MRT di area Depo MRT Lebak Bulus, Jakarta, Kamis (31/3/2022). Pemeliharaan dan perawatan menyeluruh kereta Ratangga MRT Jakarta meliputi pemeriksaan harian, bulanan dan pengecekan dan perawatan besar yang dilakukan selama 4 tahun sekali seperti overhaul atau turun mesin. (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)

    Sebelumnya, Risal memang pernah mengatakan tengah mempertimbangkan untuk membangun skytrain sebagai penghubung ke Tangsel dan Bogor.

    “Kenapa skytrain karena pertimbangannya biaya pembangunan yang lebih murah, hanya 1/3 (dari LRT),” kata Risal Wasal kepada CNBC Indonesia, awal Maret 2025 lalu.

    Saat ini pemerintah masih mengkaji tawaran dari masing-masing investor, termasuk besaran investasi yang masuk. Ia pun memberi bocoran nilai investasi dari proyek ini.

    “Per kilometernya Rp238 miliar, karena tidak perlu pembebasan lahan yang besar,” sebut Risal.

    Sementara itu Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie mengumumkan proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta tembus Tangsel akan segera diwujudkan. Menurut Benyamin, semua pihak serius agar proyek tersebut segera dibangun.

    “Kami harapkan seperti itu karena pihak-pihak PT MRT dan BSD serius untuk mewujudkannya,” ungkap Benyamin kepada CNBC Indonesia, Rabu (30/4/2025).

    “Harapan saya tandatangan kerja samanya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan MRT menjadi moda transportasi warga Tangsel ke Jakarta dan sekitarnya sehingga mengurangi penggunaan kendaraan roda 2 atau 4,” bebernya.

    (fys/wur)

  • Harusnya Bukan Hanya ASN Pemprov Jakarta yang Diwajibkan Naik Transum

    Harusnya Bukan Hanya ASN Pemprov Jakarta yang Diwajibkan Naik Transum

    Jakarta –

    Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menyoroti kebijakan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jakarta naik transportasi umum (transum) sekali dalam setiap pekan. Djoko menilai kebijakan itu bagus karena akan membuat para ASN Pemprov Jakarta terbiasa menggunakan transum. Tapi di sisi lain, kebijakan tersebut tidak akan efektif jika hanya diterapkan untuk ASN di lingkungan Pemprov Jakarta.

    “Jika hanya 65 ribu ASN Pemprov Jakarta menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu, tak akan banyak mengubah ritme kemacetan lalu lintas di Jakarta,” bilang Djoko dalam keterangan resminya. Djoko menjelaskan, jika Jakarta ingin mempercepat transisi dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, maka diperlukan banyak lembaga atau kementerian yang menerapkan kebijakan serupa.

    “Untuk mempercepat target warga beralih menggunakan angkutan umum dari kendaraan pribadi, tidak bisa hanya dengan menambah dari populasi ASN Pemprov Jakarta saja. Sementara yang beraktivitas di Jakarta kan tidak hanya ASN di Pemprov Jakarta, akan tetapi ada sejumlah ASN kementerian dan lembaga pemerintah pusat yang jumlahnya lebih banyak dari ASN Pemprov Jakarta,” sambung Djoko.

    Djoko pun memberi contoh beberapa lembaga setingkat kementerian yang bisa meniru langkah Pemprov Jakarta, antara lain Kementerian Perhubungan dan juga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

    “Kemenhub sebagai institusi yang mengurus transportasi di seluruh negeri, hendaknya dapat memanfaatkan dan meniru kebijakan Pemprov Jakarta untuk diterapkan ASN di lingkungan Kemenhub. Berikutnya KemenPAN-RB juga bisa menerapkan hal serupa,” saran Djoko.

    Lanjut Djoko menambahkan, mengatasi kemacetan di Kota Jakarta tidak bisa hanya Pemprov Jakarta bekerja sendiri. Tapi perlu dukungan dari pemerintah pusat. Masih ada kebijakan pemerintah pusat yang dapat diterapkan di Kota Jakarta untuk membantu mengurangi kemacetan dan menurunkan polusi udara.

    “Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) juga punya kepentingan, jika mengetahui data yang menunjukkan 93% pengguna bahan bakar minyak (BBM) subsidi dinikmati warga mampu. Artinya, mampu memiliki kendaraan pribadi roda empat dan roda dua. Caranya, melarang penjualan BBM bersubsidi di Kota Jakarta,” bilang Djoko.

    (lua/mhg)

  • Kereta Tanpa Rel di IKN Akhirnya Dikembalikan ke China, Kenapa?

    Kereta Tanpa Rel di IKN Akhirnya Dikembalikan ke China, Kenapa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengembalikan Unit Autonomous Rail Transit (ART) atau kereta tanpa rel yang sempat diuji coba di Ibu Kota Nusantara ke CRRC Qingdao Sifang setelah melakukan uji coba. 

    Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik Troy Pantouw mengatakan unit ART telah dibawa kembali oleh perusahaan manufaktur penyedia ART ke China. Pengembalian ini dilakukan karena uji coba Proof of Concept atau PoC telah selesai dilaksanakan. 

    “Hingga saat ini, belum ada rencana untuk menggantinya dengan unit baru,” kata Troy, Jumat (2/5/2025). 

    Troy juga mengatakan sampai dengan saat ini belum ada kelanjutan kerja sama antara Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan perusahaan manufaktur penyedia yaitu CRRC Qingdao Sifang. 

    Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, hasil evaluasi oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) selama 2 bulan, ditemukan bahwa kereta otonom khususnya sistem autonomous belum dapat berfungsi dengan baik di IKN.

    Meskipun demikian, Kementerian Perhubungan memastikan kereta Autonomous Rapid Transit (ART) atau Kereta Otonom tidak akan dikembalikan ke China. Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Mohamad Risal Wasal menjelaskan kereta otonom tidak akan dikembalikan ke China. Adapun evaluasi yang ditemukan Otoritas Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara diharapkan dapat diperbaiki. 

    “Enggak [dikembalikan ke China], jangan dulu lah. Kita masih butuh,” kata Risal kepada awak media, Kamis (14/11/2024).

    Otorita IKN melalui Kedeputian Transformasi Hijau dan Digital telah menyelesaikan kegiatan Proof-of-Concept (PoC) untuk Trem Otonom Terpadu atau Autonomous Rapid Transit (ART) di kawasan Nusantara. Uji coba ini bertujuan untuk mengevaluasi keandalan teknologi otonom ART dalam lingkungan IKN, yang masih dalam tahap pembangunan.

    PoC ini dilakukan berdasarkan kerja sama antara OIKN dan Norinco International Cooperation Ltd., menggunakan teknologi ART dari CRRC Qingdao Sifang. Ali menyatakan bahwa rekomendasi ini akan diteruskan kepada pihak terkait, dengan permintaan kepada Norinco dan CRRC untuk melakukan penyempurnaan operasional, sesuai dengan kesepakatan dalam PoC.  

    Sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2024, kegiatan ini akan dilanjutkan dengan showcase Trem Otonom oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada November–Desember mendatang, bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub dan Kedeputian Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN.

  • Di Tengah Isu Geopolitik dan Perang Dagang, INSA Beberkan Tantangan Industri Pelayaran Nasional – Halaman all

    Di Tengah Isu Geopolitik dan Perang Dagang, INSA Beberkan Tantangan Industri Pelayaran Nasional – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Di tengah gejolak dan ketidakpastian global, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) menekankan pentingnya asas cabotage demi menjaga kedaulatan negara dan meningkatkan daya saing pelayaran nasional.

    Hal ini disampaikan Ketua Umum DPP INSA, Carmelita Hartoto saat menjadi narasumber di acara Media Gathering Road to The 1st Indonesia Maritime Week (IMW), di Kaum Restaurant, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Indonesia Maritime Week (IMW) 2025 merupakan konfrensi maritim terbesar dan paling bergengsi di Indonesia, yang menyediakan platform strategis menujukkan dan memajukan industri maritim nasional di panggung global.

    Konferensi ini merupakan inisiatif Kementerian Perhubungan yang mengikutsertakan PT Pertamina International Shipping (PIS), PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dan INSA dalam penyelenggaraannya.

    IMW 2025 yang digelar di Jakarta pada 26-28 Mei mendatang akan mempertemukan para pemimpin industri maritim terkemuka, tokoh bisnis berpengaruh, para pemilik barang, pembuat kebijakan, dan inovator level regional dan global.

    “Melalui IMW kita ingin menempatkan Indonesia sebagai salah satu pemain strategis dalam kancah maritim global yang berdaya saing, sekaligus menjawab tantangan di sektor pelayaran nasional,” kata Carmelita.

    Carmelita menuturkan, pelayaran nasional saat ini telah menjadi tuan rumah di negeri sendiri karena telah mampu melayani seluruh angkutan di seluruh pulau Indonesia. Iklim usaha di industri pelayaran nasional juga relatif tetap kondusif, meski terjadi gejolak geopolitik global.

    Hanya saja, kata Carmelita, pelaku usaha pelayaran nasional perlu bersikap antisipatif jika gejolak ekonomi global berlangsung dalam waktu yang lama dan berisiko menyebabkan situasi krisis ekonomi, seperti pada masa Covid-19.

    Untuk saat ini, gejolak situasi global yang seperti penerapan kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat, serta fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika telah memberikan tantangan bagi pelayaran nasional. 
    Menurut Carmelita, fluktuasi nilai tukar Rupiah berpotensi akan menambah beban biaya perawatan kapal karena komponen kapal lebih banyak impor, selain itu beban utang usaha pelaku dalam mata uang asing juga akan lebih besar.

    Sebagaimana diketahui nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika telah menyentuh di rentang Rp16,700-Rp16,800. Untuk itu, pelaku usaha pelayaran nasional akan terus mencermati fluktuasi nilai tukar tersebut.
     
    “Tapi di tengah tantangan yang ada, patut disyukuri iklim usaha pelayaran nasional di domestik masih kondusif sejauh ini. Kondisi ini tentu perlu terus dijaga, salah satunya dengan tetap konsisten mempertahankan asas cabotage yang mana ini berarti juga menjaga kedaulatan negara.”

    Carmelita menegaskan tentang penting asas cabotage. Dia meminta seluruh lembaga dan kementerian Indonesia agar terus menjaga dan memperkuat asas cabotage sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan negara. Menyadari pentingnya asas cabotage, sambung Carmelita, beberapa negara maju seperti Amerika dan Jepang juga konsisten menerapkan asas cabotage untuk menjaga kedaulatan mereka.

    Carmelita yang juga Ketua Federation of ASEAN Shipowners’ Association (FASA) dan Asian Shipowners’ Association (ASA) menuturkan, selain mencermati situasi saat ini, pelaku usaha juga terus berupaya mendorong daya saing pelayaran nasional. Peningkatan daya saing dibutuhkan agar pelayaran merah putih mampu berkompetisi di kancah regional dan global, demi mengikis dominasi kapal asing pada angkutan ekspor impor Indonesia.

    Carmelita mengungkapkan, sudah ada beberapa perusahaan pelayaran merah putih yang telah berlayar di laut internasional namun jumlahnya masih terlalu sedikit, karena kebanyakan pelayaran nasional masih berlayar di domestik karena belum memiliki market cargo internasional.

    Peningkatan daya saing pelayaran nasional, kata Carmelita, juga tidak bisa dilakukan INSA sendiri, tapi membutuhkan peran serta seluruh pihak. Misalnya, dukungan pendanaan dari perbankan dan lembaga pendanaan untuk memberikan bunga yang kompetitif dan tenur pinjaman yang panjang untuk pengadaan kapal.

    Selain itu, dibutuhkan dukungan penerapan perpajakan pada sektor pelayaran yang lebih bersahabat dan penguatan SDM pelayaran yang kompeten. Terkait dengan kru, Carmelita mendorong seluruh kru- kru kapal berkewargneraan Indonesia meningkatkan kompetensi diri yang bisa menyaingi kru asal Filipina dan India, mengingat kru-kru Indonesia saat ini tengah dilirik oleh pasar kerja pelayaran global.

    “Sejumlah tantangan untuk peningkatan daya saing pelayaran nasional merupakan suatu hal yang butuh dukungan seluruh pihak, maka kita perlu duduk bersama, baik industri, regulator, lembaga pendidikan pelaut dan lainnya untuk menjawabnya di acara IMW 2025 nanti.”

  • Ojek Online Tuntut Potongan Turun Jadi 10 Persen, Adian Napitupulu Janji Perjuangkan

    Ojek Online Tuntut Potongan Turun Jadi 10 Persen, Adian Napitupulu Janji Perjuangkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Potongan 20 persen yang diterapkan aplikator aplikasi transportasi atau ojek online, terus menuai protes dari para mitra aplikasi baik pengemudi mobil hingga sepeda motor.

    Karena itu, mereka menuntut agar potongan yang ditetapkan aplikator itu diturunkan menjadi 10 persen.

    Pada Rabu (30/4), ratusan pengemudi angkutan daring atau online dari roda dua dan empat berkumpul di Graha Pena 98, Menteng, Jakarta Pusat untuk menghadiri dialog terbuka yang bertajuk Menguji Tuntutan Potongan Aplikator 10 Persen.

    Sejumlah narasumber hadir dalam dialog itu seperti perwakilan pengemudi ojol Kemed, seorang pengendara mobil daring Aries Renaldi, pengamat transportasi Eddy Suzendi, serta anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDIP, Adian Napitupulu.

    Kemed mengatakan kehadirannya di lokasi acara untuk menunjukkan para ojol siap memperjuangkan turunnya potongan aplikator dari 20 lebih menjadi 10 persen.

    “Bentuk pernyataan sikap kami, bentuk perlawanan kami terhadap arogansi perilaku bisnis aplikator yang telah menerapkan biaya potongan sebesar 20 persen plus-plus,” kata dia di lokasi, Rabu.

    Kemed juga menyebut pihaknya siap berdemonstrasi untuk menurunkan potongan aplikator ke Kemenhub dan DPR pada 20 Mei 2025. “Target kami paling tidak akhir tahun ini kebijakan sepuluh persen itu harus bisa segera diwujudkan,” katanya.

    Sementara Aries Renaldi menilai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan aplikator transportasi dari cenderung merugikan para pengemudi roda empat. “Jadi, saya lihat aplikator ini tidak menghidupi para pengemudi. Hanya sekedar janji-janji,” katanya di lokasi.

  • Indonesia Maritime Week 2025 Segera Digelar, Dorong Investasi di Sektor Perkapalan

    Indonesia Maritime Week 2025 Segera Digelar, Dorong Investasi di Sektor Perkapalan

    Bisnis.com, JAKARTA – Pameran maritim terbesar di Tanah Air, Indonesia Maritime Week 2025 akan digelar di Jakarta pada 26-28 Mei 2025. 

    Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Capt. Antoni Arif Priadi mengatakan, pameran Indonesia Maritime Week 2025 diharapkan dapat menjadi peluang baru untuk mendorong investasi di sektor perkapalan di Indonesia.

    Selain itu, lanjutnya, pameran perdana Indonesia Maritime Week 2025 juga bertujuan untuk mempromosikan Indonesia sebagai negara anggota International Maritime Organization (IMO), organisasi maritim dunia di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    “Kita juga ingin menarik investasi asing dari luar negeri yang berkaitan dengan shipping. Sehingga itu akan membuat shipping kita semakin kuat,” ujar Antoni saat  Konferensi Pers Indonesia Maritime Week 2025 di Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Lebih lanjut Antoni mengatakan, setelah nanti pameran pertama ini sukses diselenggarakan, ke depannya Indonesia Maritime Week akan terus digelar di lokasi yang berbeda dengan tema-tema yang juga berbeda. Acara ini bertujuan untuk mengumpulkan para pelaku usaha di bidang perkapalan.

    “Kalau kita belum bisa berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan asing, kapal asing dan sebagainya, problemnya adalah mungkin kita perlu alih teknologi, perlu alih manajemen, kita perlu investasi,” katanya.

    Adapun, pameran ini menjadi platform strategis untuk memamerkan dan memajukan industri maritim nasional di panggung global. 

    Dengan kontribusi sektor maritim Indonesia sebesar 7% terhadap PDB nasional dan memiliki potensi besar untuk mendorong industri maritim Asean maju, acara ini memperkuat ambisi Indonesia untuk menjadi pusat maritim global terkemuka.

    Pada saat yang sama, Ketua Indonesian National Shipowners Association (INSA), Carmelita Hartoto menambahkan, pameran ini tidak hanya menguntungkan Indonesia dalam mengekspos industri maritim, tetapi juga mendukung kepentingan dari negara lain untuk mempelajari terkait regulasi yang ada di Indonesia.

    “Sehingga kalau mereka [perusahaan kapal asing] ingin bekerja sama dengan perusahaan lokal, mereka sudah cukup mempelajari regulasi yang ada di Indonesia,” ujar Carmelita.

    Sebagai tambahan informasi, Indonesia Maritime Week 2025 akan digelar pada 26-28 Mei 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC) yang memiliki luas sekitar 30.000 meter persegi.

    Pameran itu akan mempertemukan para pemimpin industri maritim terkemuka, tokoh bisnis berpengaruh, pembuat kebijakan, dan inovator dari seluruh Asia. 

  • Menko AHY: Pembangunan Giant Sea Wall Butuh Perencanaan Matang karena Anggarannya Besar – Halaman all

    Menko AHY: Pembangunan Giant Sea Wall Butuh Perencanaan Matang karena Anggarannya Besar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkap pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall membutuhkan perencanaan yang matang.

    Sebab, menurut AHY, anggaran yang akan digunakan untuk pembangunan proyek ini sangat besar. Sayangnya, ia tidak menyebutkan secara detail berapa dana yang dibutuhkan untuk ini.

    Hal itu ia sampaikan dalam acara Sunmori Vespa bersama Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) dan jajaran pejabat TNI AL, Minggu (27/04/2025).

    “Ada rencana strategis Presiden untuk membangun tanggul raksasa, Giant Sea Wall, yang memang perlu perencanaan yang sangat matang karena membutuhkan anggaran yang besar,” kata AHY dikutip dari siaran pers pada Rabu (30/4/2025).

    Ia menjelaskan, wilayah pesisir khususnya di Jakarta menghadapi ancaman serius akibat penurunan permukaan tanah dan kenaikan permukaan air laut.

    Permukaan tanah yang menurun ini disebut akibat dari eksploitasi pengambilan air yang sudah terjadi sekian lama oleh puluhan juta manusia hidup di Jakarta dan sekitarnya.

    “Jadi bisa dikatakan double threat,” kata pria yang juga Ketua Umum Partai Demokrat itu.

    AHY pun mengharapkan masukan jajaran TNI AL terkait integrasi pembangunan infrastruktur pesisir dengan kebutuhan pertahanan dan keamanan nasional.

    Sebelumnya, AHY pernah mengungkapkan ada investor China yang tertarik menggarap proyek Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall di Pantai Utara Pulau Jawa.

    Akhir Maret 2025 lalu, AHY ke China untuk menjaring potensi investor dan membahas peluang kerjasama Indonesia di proyek tersebut.

    “Ada (investor China) yang menunjukkan ketertarikan,” katanya ketika ditemui di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Sabtu (12/4/2025).

    Menurut AHY, pemerintah membuka peluang ke semua pihak untuk berpartisipasi menggarap proyek ini.

    “Tidak hanya ke salah satu negara atau entitas yang selama ini sudah bekerja sama dengan Indonesia, tetapi kami buka ruang ini secara luas,” ujar AHY.

    “Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami harus melibatkan banyak pihak. Ini yang membuat kami bisa lebih sustainable,” ucapnya.

    Dia menegaskan, Giant Sea Wall merupakan proyek besar dan belum pernah ada di Indonesia, studi untuk pembangunannya terus dilakukan oleh berbagai pihak.

    “Mereka menghitung dengan baik karena capital yang dibutuhkan agak tidak sedikit dan perlu penguatan kebijakan dan regulasi dari pemerintah kita juga,” kata AHY.

    Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan menjadi leading koordinator dalam pembangunan Giant Sea Wall dan membentuk satuan tugas (satgas) untuk menangani pembangunan Giant Sea Wall.

    Satgas akan menangani keseluruhan pembangunan Giant Sea Wall yang meliputi seluruh provinsi yang dilintasi seperti Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

    Satgas akan melibatkan berbagai kementerian, di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Kementerian Lingkungan Hidup.

    Satgas akan dilengkapi berbagai kelompok kerja (pokja), contohnya seperti Kementerian PU yang akan tergabung dalam pokja pembangunan.

    “Kementerian PU di sini sebagai pokja pembangunan. Nanti juga akan ada pokja pembiayaan,” kata Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti ketika ditemui di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Rabu (12/3/2025).

    Pembangunan ini nantinya tidak hanya Giant Sea Wall itu sendiri. Namun, akan ada infrastruktur lainnya seperti bendungan dan embung.

    Rencananya ada juga jalan tol yang akan dibangun di atas Giant Sea Wall. Bisa juga berupa jalan dan kawasan permukiman yang maju.

    “Mungkin nanti juga ada kawasan-kawasan permukiman yang maju. Ini konsepnya mesti kita lihat terlebih dulu nantinya. Perencanaannya dijadikan dulu, diintegrasikan dulu,” ujar Diana.

    Untuk pembiayaan pembangunan Giant Sea Wall, pemerintah tidak akan hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga dari swasta.

    Menurut Diana, swasta akan menjadi mitra strategis dalam pembangunan Giant Sea Wall. Akan ada banyak peluang investasi di proyek Giant Sea Wall, salah satunya adalah tol yang dibangun di atasnya.

    “Peluang investasi ini juga tentunya akan ada land value capture, pendapatan dari tol di atas tanggul laut, potensi penjualan listrik, dan juga PLTS terapung,” ujar Diana. 

  • Respons MTI Soal Status Internasional Terbaru 3 Bandara

    Respons MTI Soal Status Internasional Terbaru 3 Bandara

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemberian status internasional pada sebuah bandara dinilai tidak otomatis menarik maskapai penerbangan untuk membuka rute baru. Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyatakan bahwa hal yang lebih penting adalah kesiapan wilayah sekitar bandara dalam menyediakan pasar yang cukup serta konektivitas ekonomi dengan kota-kota global.

    Ketua Umum MTI Tory Damantoro mengatakan  pemulihan status internasional tiga bandara yaitu Ahmad Yani (Semarang), Sultan Mahmud Badaruddin II (Palembang), dan H.A.S. Hanandjoeddin (Belitung), perlu diperhatikan bahwa daya tarik utama bagi maskapai bukan semata label internasional, melainkan potensi pasar dan hubungan ekonomi kawasan tersebut.

    Tory menilai bahwa bandara-bandara yang memiliki rekam jejak penerbangan internasional sebelumnya, seperti Ahmad Yani dan Sultan Mahmud Badaruddin II memiliki peluang yang lebih kuat untuk kembali menarik maskapai asing, terutama karena keduanya berada di wilayah yang sedang mengembangkan kawasan industri.

    Sebaliknya, ada sejumlah contoh di mana pemberian status internasional justru tidak menghasilkan peningkatan trafik penerbangan. Bandara Kertajati di Majalengka merupakan salah satu kasus yang sering dikritik. Sejak diresmikan sebagai bandara internasional pada 2018, Kertajati kesulitan menarik minat maskapai untuk membuka rute, terutama karena minimnya penduduk dan aktivitas ekonomi di sekitarnya serta konektivitas darat yang belum memadai.

    “Kertajati itu outlier, jangan disamakan. Itu contoh salah perencanaan sejak awal. Prakondisinya tidak mencukupi untuk ada bandara internasional sebesar itu,” kata Tory kepada Bisnis, Selasa (29/4/2025).

    Tory juga mengatakan bahwa banyak bandara kecil yang dibangun dalam beberapa tahun terakhir lebih didorong oleh janji politik atau permintaan pemerintah daerah. Bandara semacam ini kerap tidak memiliki pasar yang cukup dan berisiko menjadi infrastruktur yang mubazir jika tidak ada rencana jangka panjang yang matang.

    Dalam hal ini, MTI menilai perlu adanya penataan ulang sistem kebandarudaraan nasional yang lebih terstruktur. Peran masing-masing pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah perlu diperjelas, dan kebijakan terkait status bandara harus berbasis pada kebutuhan riil dan data permintaan pasar penerbangan.

    Seperti yang diketahui sebelumnya, Kementerian Perhubungan menetapkan tiga bandar udara di Indonesia menjadi bandar udara internasional. Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 25 April 2025.

    Tiga bandara yang ditetapkan sebagai bandara internasional adalah Bandar Udara S.M. Badaruddin II di Palembang, Bandar Udara H.A.S. Hanandjoeddin di Bangka Belitung, dan Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani di Semarang.

    Penetapan status ini dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional yang telah diubah dengan PM 40 Tahun 2023.

  • BNPP-Pemkab Sambas perkuat sektor ekonomi dan pendidikan di perbatasan

    BNPP-Pemkab Sambas perkuat sektor ekonomi dan pendidikan di perbatasan

    Jakarta (ANTARA) – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sambas tengah mempersiapkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat pembangunan kawasan perbatasan mulai dari bidang ekonomi hingga pendidikan.

    Beberapa rencana yang dilakukan termasuk percepatan pembangunan pelabuhan ekspor-impor, peningkatan ketahanan pangan, dan pengembangan akses pendidikan melalui rencana pendirian Sekolah Rakyat serta Politeknik Universitas Pertahanan (Unhan) di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

    “Potensi pertanian seperti cabai, bawang, dan berbagai sayuran dari Sambas sangat besar. Dengan akses ekspor yang lebih baik, komoditas ini bisa menjadi unggulan di pasar internasional,” kata Sekretaris BNPP RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Adapun, langkah-langkah tersebut dibahas dalam audiensi antara Makhruzi dengan Bupati Sambas Satono pada Senin (28/4), sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

    Dalam bidang perdagangan internasional, Makhruzi menyoroti tantangan besar yang dihadapi Kabupaten Sambas karena belum memiliki pelabuhan ekspor-impor.

    Ia menilai perlu adanya percepatan pembangunan pelabuhan guna mendukung aktivitas ekonomi kawasan yang kaya akan komoditas pertanian.

    Sebagai tindak lanjut, BNPP akan mengajukan surat permohonan kepada Kementerian Perdagangan untuk pengoperasian terminal barang internasional (TBI) di Sambas.

    Penyusunan regulasi operasional TBI juga akan melibatkan Kementerian Perhubungan, Bea Cukai, Imigrasi serta TNI/Polri guna memastikan proses ekspor-impor berjalan efektif dan efisien.

    “TBI ini akan menjadi simpul vital dalam meningkatkan aktivitas perdagangan lintas negara dari wilayah perbatasan. Ini bukan hanya tentang fasilitas fisik, tetapi bagaimana mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat perbatasan,” ujar Makhruzi.

    Ia juga menegaskan bahwa BNPP mendorong agar seluruh pos lintas batas negara (PLBN), baik tipe A maupun tipe B dapat difasilitasi dengan TBI.

    “Percepatan operasionalisasi TBI dinilai krusial untuk mendukung optimalisasi fungsi PLBN sebagai pusat pertumbuhan baru di wilayah perbatasan,” ujarnya.

    Di bidang pendidikan, BNPP mendukung rencana pembangunan Sekolah Rakyat untuk memperluas akses pendidikan masyarakat di wilayah perbatasan.

    Makhruzi juga menyampaikan dukungannya terhadap rencana pendirian Politeknik Unhan yang akan difokuskan pada sektor pertanian.

    “Politeknik ini akan difokuskan pada sektor pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan memanfaatkan potensi lokal, kita dapat mencetak sumber daya manusia pertanian yang mumpuni dari masyarakat perbatasan,” ucapnya.

    BNPP juga mengapresiasi Pemkab Sambas atas komitmennya dalam mendukung program nasional.

    Makhruzi menyoroti keberhasilan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan dengan baik di wilayah tersebut.

    “Program MBG ini bukan hanya soal memberikan makanan bergizi, tetapi juga membentuk fondasi kesehatan generasi masa depan di wilayah perbatasan serta sejalan dengan program pemerintah,” ujarnya.

    Untuk itu, BNPP dan Pemkab Sambas sepakat untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor demi mewujudkan kawasan perbatasan yang maju, berdaya saing, dan sejahtera.

    Menurut dia, pertemuan itu menjadi langkah konkret dalam sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan di wilayah perbatasan Indonesia.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025