Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenhub

  • Ungkap Kronologi Truk Tabrak Angkot, Menhub Wanti-wanti Pengusaha

    Ungkap Kronologi Truk Tabrak Angkot, Menhub Wanti-wanti Pengusaha

    Jakarta –

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mewanti-wanti perusahaan angkutan barang memenuhi persyaratan teknis kelaikan jalan dan perizinan operasional.

    Menhub Juga tak segan menjatuhkan sanksi kepada pengemudi dan perusahaan pemilik kendaraan jika terdapat unsur pidana.

    Hal itu ia tekanan menyusul kecelakaan yang melibatkan dump truk bermuatan pasir dengan angkutan kota (angkot) dan rumah di perbatasan Purworejo-Magelang, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, pada Rabu (7/5/25).

    “Jika terbukti terdapat unsur pidana akan diberikan sanksi tidak hanya kepada pengemudi melainkan juga pemilik kendaraan,” kata Dudy dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/5/2025).

    Kecelakaan truk bermuatan pasir dengan angkot ini berisi rombongan guru dan menabrak sebuah rumah di Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, pada Rabu pukul 11.00 WIB.

    Peristiwa tersebut terjadi saat truk dengan nomor polisi B 9970 BYZ melaju dari arah Magelang. Setibanya di tempat kejadian perkara (TKP), truk tersebut hilang kendali dan kemudian menabrak satu angkot dan sebuah rumah di depannya.

    Peristiwa tersebut memakan 11 korban meninggal dunia dan 6 orang lainnya mengalami luka-luka. Saat ini, korban dievakuasi dan dibawa ke RSUD terdekat dari TKP.

    “Kementerian Perhubungan turut prihatin dan berduka cita atas kecelakaan yang melibatkan truk bermuatan pasir dengan angkot yang berisi rombongan guru serta menabrak sebuah rumah,” jelasnya.

    Saat ini, Dudy menyebut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Hubdat) tengah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, Dinas Perhubungan setempat, dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk mendalami penyebab kecelakaan.

    Dudy menambahkan, Kementerian Perhubungan melarang operasional truk Over Dimention Over Loading (ODOL). Ia pun mengimbau seluruh pihak untuk ikut menjaga keselamatan lalu lintas bersama.

    “Mengimbau kepada seluruh pemilik perusahaan angkutan barang untuk wajib mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis kelaikan jalan dan persyaratan administrasi sesuai perizinannya serta melarang operasional truk Over Dimention Over Loading (ODOL),” tutur Dudy.

    (hns/hns)

  • Kemenhub: Truk kecelakaan di Purworejo tidak terdaftar di perizinan

    Kemenhub: Truk kecelakaan di Purworejo tidak terdaftar di perizinan

    Adapun telah diperiksa pada aplikasi Mitra Darat, truk tersebut tidak terdaftar di dalam sistem perizinan yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan, dump truk bermuatan pasir yang menabrak mobil angkutan umum di jalan turunan Magelang-Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, tidak terdaftar dalam sistem perizinan.

    “Adapun telah diperiksa pada aplikasi Mitra Darat, truk tersebut tidak terdaftar di dalam sistem perizinan yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan,” kata Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

    Menhub menyampaikan hal itu sehubungan dengan kecelakaan dump truk bermuatan pasir yang menabrak angkutan kota (angkot) dan rumah di perbatasan Purworejo-Magelang, Purworejo.

    Kementerian Perhubungan turut prihatin dan berduka cita atas kecelakaan yang melibatkan truk bermuatan pasir dengan angkot yang berisi rombongan guru serta menabrak sebuah rumah di Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo,

    Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 11.00 WIB dengan kronologi truk dengan nomor polisi B 9970 BYZ melaju dari arah Magelang dan setibanya di lokasi kejadian perkara, truk oleng tak terkendali kemudian menabrak satu angkot dan sebuah rumah yang berada di depannya.

    “Pada peristiwa ini sementara didapatkan data 11 korban meninggal dunia dan sebanyak 6 orang lainnya mengalami luka-luka. Korban telah dievakuasi dan dibawa ke RSUD terdekat dari TKP,” ujar Menhub.

    Saat ini Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kemenhub tengah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, Dinas Perhubungan setempat dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk mendalami penyebab kecelakaan tersebut.

    Kemenhub mengimbau kepada seluruh pemilik perusahaan angkutan barang untuk wajib mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis kelaikan jalan dan persyaratan administrasi sesuai perizinannya serta melarang operasional truk over dimention over loading (ODOL).

    “Jika terbukti terdapat unsur pidana akan diberikan sanksi tidak hanya kepada pengemudi melainkan juga pemilik kendaraan,” katanya.

    Kementerian Perhubungan juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menertibkan hal itu agar kecelakaan kendaraan angkutan barang tidak terulang kembali.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Puji Mudik 2025 Terbaik Sepanjang Sejarah, Ini Profil Kakorlantas Polri

    Prabowo Puji Mudik 2025 Terbaik Sepanjang Sejarah, Ini Profil Kakorlantas Polri

    Jakarta –

    Arus mudik Lebaran tahun 2025 ini dinilai Presiden Prabowo Subianto sebagai mudik terbaik sepanjang sejarah. Penanganan arus mudik dan arus balik Lebaran dalam Operasi Ketupat 2025 dipimpin oleh Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Irjen Agus Suryonugroho. Seperti apa sosoknya?

    Arus mudik tahun ini sejatinya memang tidak lepas dari intervensi dan arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Jenderal Sigit kerap memberikan arahan dan imbauan agar mudik berjalan aman dan lancar sesuai harapan Presiden Prabowo Subianto.

    Arahan itu yang kemudian dijalankan Irjen Agus dengan kerja sama dan sinergi yang baik dengan stakeholder seperti Kemenhub, Jasa Marga, Jasa Raharja, ASDP, dan unsur lainnya, sehingga mudik tahun ini menjadi aman dan lancar. Bahkan, penanganan arus mudik Lebaran tahun ini dinilai Presiden Prabowo Subianto sebagai mudik terbaik sepanjang sejarah.

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengecek arus mudik di Tol Cikampek Km 70 didampingi Kakorlantas Irjen Agus Foto: (dok.ist)

    Profil Irjen Agus

    Irjen Agus merupakan perwira tinggi Polri kelahiran Boyolali, Jawa Tengah, 15 Agustus 1968. Dia jebolan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991.

    Irjen Agus dipromosikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi Kakorlantas melalui Keputusan Kapolri nomor KEP 183/1/2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan baru Polri.

    Nama Irjen Agus sendiri sudah tidak asing di Korps Kepolisian Lalu Lintas karena pernah menjabat sebagai Kasubditlaka Ditgakkum Korlantas Polri tahun 2018.

    Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho memaparkan timeline arus mudik 2025. Irjen Agus memperkirakan pergerakan arus mudik dimulai pekan depan menyusul adanya kebijakan Work From Anywhere (WFA). Foto: Pradita Utama

    Karier Irjen Agus tergolong moncer dengan berbagai jabatan strategis yang diembannya seperti:

    Kasatlantas Polres Semarang (2000),
    Kasubbagops Ditlantas Polda kalsel (2001),
    Kasubdit Bingakkum Ditlantas Polda Kalsel (2006),
    Kasubditlaka Ditgakkum Korlantas Polri (2018),
    Wakapolda Jawa Tengah (2023),
    dan sekarang Kakorlantas Polri (2025).

    Berikut adalah riwayat jabatan yang pernah diemban Irjen Agus:
    1.⁠ ⁠Pamamta Polres Maros (Sulawesi Selatan)
    2.⁠ ⁠Kasat Lantas Polres Barru (Sulawesi Selatan)
    3.⁠ ⁠Kasi STNK Polwil Pare-Pare & Polres Majene (Sulawesi Selatan)
    4.⁠ ⁠PTIK (Mabes Polri)
    5.⁠ ⁠Kapuskodal Ops Polres Hulu Sungai Tengah (Kalsel)
    6.⁠ ⁠Kapuskodal Ops Polresta Banjarmasin (Kalsel)
    7.⁠ ⁠Kasat Lantas Poltabes Banjarmasin (Kalsel)
    8.⁠ ⁠Kasi STNK Ditlantas Polda Kalsel (Kalsel)
    9.⁠ ⁠Ps. Kasubditgakkum Ditlantas Polda Kalsel (Kalsel)
    10.⁠ ⁠Wakapolres Tanah Laut (Polda Kalsel)
    11.⁠ ⁠Kasubditgakkum Ditlantas Polda Kalsel (Kalsel)
    12.⁠ ⁠Sespimmen (Mabes Polri)
    13.⁠ ⁠Kasat Lantas Polwiltabes Semarang (Jateng)
    14.⁠ ⁠Kapolres Boyolali (Jateng)
    15.⁠ ⁠Kapolres Kendal (Jateng)
    16.⁠ ⁠Wadirlantas Polda Babel (Bangka Belitung)
    17.⁠ ⁠Dirsabhara Polda Babel (Bangka Belitung)
    18.⁠ ⁠Dirlantas Polda Babel (Bangka Belitung)
    19.⁠ ⁠Kabidkum Polda Kaltim (Kalimantan Timur)
    20.⁠ ⁠Kasubditlaka Ditgakkum Korlantas Polri (Mabes Polri)
    21.⁠ ⁠Dirlantas Polda Jateng (Jawa Tengah)
    22.⁠ ⁠Wakapolda Jateng (Jawa Tengah)
    23.⁠ ⁠Kakorlantas Polri

    Mudik Lebaran 2025 Diapresiasi Presiden Prabowo

    Pada kepemimpinan Irjen Agus, Korlantas Polri mendapat apresiasi dari Presiden RI Prabowo Subianto karena berhasil melaksanakan mudik Lebaran 2025. Prabowo menilai pengaturan mudik Lebaran tahun ini terbaik sepanjang sejarah.
    Pujian itu dilontarkan Prabowo dalam sidang kabinet paripurna, di kantor Presiden, Istana Negara, Jakarta, Senin (5/52025). Prabowo awalnya memuji keberhasilan stabilitas harga pangan di momen yang notabene harga mengalami kenaikan.

    “Pemerintah yang saya pimpin berhasil menjaga stabilitas harga pangan di saat-saat yang selalu harga pangan kurang bisa dikendalikan, Natal akhir tahun dan Lebaran. Alhamdulillah Natal, akhir tahun, dan Lebaran tahun di masa pemerintahannya ini telah kita harga-harga aman, stok pangan terkendali, ini pekerjaan saudara sekalian. Yang di lapangan kalian, yang ngecek harga kalian,” kata Prabowo.

    Dia lalu menyinggung soal mudik Lebaran tahun ini. Prabowo mengatakan telah menerima laporan yang menunjukkan angka kecelakaan mudik tahun ini terendah sepanjang sejarah.

    “Mudik berjalan dengan lancar, saya dapat laporan mudik kita terbaik sepanjang sejarah, angka kecelakaan terendah sepanjang sejarah, turun 30 persen, dan meningkat yang mudik, lebih besar dari tahun lalu,” ujarnya.

    Prabowo saat itu juga mengatakan ada saja pihak yang bicara mudik lancar karena jumlah pemudik yang menurun. Ia membantah anggapan itu.

    “Ada kelompok negatif bilang mudik berkurang, lancar dibilang pemudik berkurang, tidak. Lancar karena pengendalian lancar dan ada keberanian ngambil keputusan oleh menteri-menteri kita, oleh Kapolri, oleh Panglima TNI, oleh Menteri Perhubungan,” ujarnya.

    Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho (Taufiq Syarifudin/detikcom) Foto: Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho (Taufiq Syarifudin/detikcom)

    Irjen Agus Ucap Terima Kasih

    Irjen Agus pun menyampaikan terima kasih atas pujian Prabowo. Irjen Agus mengatakan mudik tahun ini berjalan lancar karena kerja sama Polri dengan seluruh pihak.

    “Kami mewakili jajaran Korlantas Polri mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden atas apresiasinya, serta kepada semua pihak yang telah bekerja sama menjaga kelancaran dan keselamatan arus mudik dan balik tahun ini,” kata Agus Suryo dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/5/2025).

    Irjen Agus menjelaskan keberhasilan mudik 2025 merupakan hasil dari sinergi dan koordinasi lintas sektor, mulai dari Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, TNI, pemerintah daerah, hingga peran aktif masyarakat. Menurutnya, penerapan rekayasa lalu lintas seperti one way dan contraflow berjalan efektif berkat kesiapan personel dan dukungan teknologi.

    “Penurunan angka kecelakaan dan korban jiwa yang signifikan menjadi indikator nyata bahwa mudik tahun ini jauh lebih aman. Ini adalah kerja kolektif yang harus kita pertahankan dan tingkatkan,” ucapnya.

    Tak lupa, Irjen Agus juga mengatakan keberhasilan ini atas arahan Jenderal Sigit selaku pimpinan Polri. Irjen Agus juga pernah mengungkapkan pesan-pesan yang disampaikan Jenderal Sigit ketika memberikan arahan terkait mudik.

    Foto: Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Agus Suryo Nugroho. (Dok. ist)

    Hal itu disampaikan Irjen Agus saat apel konsolidasi penutupan sistem satu arah atau closing one way nasional di command center Km 29, Selasa (8/4) lalu. Irjen Agus meminta Korlantas Polri terus bekerja sama dengan sejumlah pihak.

    “Bapak Kapolri mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kinerja jajaran Korlantas Polri, Polri pada umumnya, kolaborasi dengan Jasa Raharja dan Jasa Marga,” katanya saat itu.

    Agus mengatakan Kapolri menyebut Operasi Ketupat 2025 berjalan lancar. Dia mengatakan berbagai permasalahan di lapangan dapat diatasi dengan baik.

    “Bahwa Operasi Ketupat tahun ini cukup baik, cukup terkendali, tidak ada peristiwa yang menonjol, tidak ada kecelakaan yang menonjol, tentunya semuanya ini karena kehadiran reka-rekan di lapangan,” ucap dia.

    (zap/hri)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Mengapa oh Mengapa? Kecelakaan Maut Bus Tak Pernah Usai

    Mengapa oh Mengapa? Kecelakaan Maut Bus Tak Pernah Usai

    Jakarta –

    Kecelakaan maut yang melibatkan bus lagi-lagi terjadi. Bus ALS (Antar Lintas Sumatera) terguling di dekat Terminal Bukit Surungan, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, Selasa (6/5/2025). Akibatnya 12 orang meninggal dunia.

    Kecelakaan maut ini diduga karena masalah pengereman pada bus itu. Bus ALS yang mengalami kecelakaan itu adalah bus dengan rute Medan-Bekasi dengan nomor polisi B 7512 FGA.

    “Bus ALS datang dari arah Bukittinggi menuju Kota Padang. Sesampainya di dekat simpang Terminal Busur, diduga bus mengalami hilang fungsi pengereman dan terbalik,” kata Kasat Lantas Polres Padang Panjang Iptu Jamaluddin dikutip detikSumut.

    Plt Dirjen Perhubungan Darat Ahmad Yani mengungkapkan, sesuai data di Aplikasi Mitra Darat, bus ALS tersebut tidak memiliki izin operasi, sementara masa uji berkala berlaku hingga 14 Mei 2025.

    Pengamat transportasi yang juga Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mengatakan, ada beberapa penyebab kecelakaan yang masih terus terulang. Faktor kondisi kendaraan, sopir bahkan sampai pembinaan dan penindakan menjadi penyebabnya.

    “Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) terhadap beberapa kejadian kecelakaan sejak tahun 2015 hingga sekarang, terutama yang melibatkan angkutan umum baik angkutan orang maupun angkutan barang, terdapat beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kecelakaan yang terjadi antara lain kondisi kendaraan yang kurang laik, faktor kelelahan pengemudi, faktor kesehatan pengemudi, serta faktor pembinaan dan penindakan,” kata Djoko dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/5/2025).

    Menurut KNKT, sebanyak 84 persen kecelakaan terjadi akibat kegagalan sistem pengereman dan kelelahan pengemudi. Kegagalan sistem pengereman dapat disebabkan di antaranya oleh kondisi pengemudi yang tidak siap, serta tidak menguasai kendaraan, ataupun kondisi dari kendaraan itu sendiri. Adapun penyebab kelelahan pengemudi adalah kurangnya waktu untuk beristirahat.

    Djoko menilai, kecakapan pengemudi sangat rendah dalam mengoperasikan kendaraan. Waktu kerja, waktu istirahat, waktu libur, dan tempat istirahat pengemudi bus dan truk di Indonesia sangat buruk.

    “Tidak ada regulasi yang melindungi mereka, sehingga performance mereka berisiko tinggi terhadap kelelahan dan bisa berujung pada microsleep,” ucapnya.

    Pemotongan Anggaran Ancam Keselamatan Transportasi

    Menurut Djoko, pemotongan anggaran keselamatan yang serampangan berdampak pada kecelakaan. Dia meminta, Menteri Perhubungan harus bisa menjamin sarana transportasi dan fasilitas keselamatan transportasi selalu dalam kondisi siap digunakan dengan baik.

    “Pemerintah harus jujur pada publik jika tidak ada anggaran untuk keselamatan,” ucap Djoko.

    “Pemotongan anggaran jangan membabi buta yang akhirnya malah sulit mengantisipasi masalah kecelakaan, karena untuk mencari data juga akhirnya terbatas. Anggaran program keselamatan di Kementerian Perhubungan jangan dikurangi apalagi dipangkas. Termasuk operasional Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) tidak harus ikut dipangkas. Sekarang, Indonesia berada dalam Darurat Keselamatan Transportasi, sehingga perlu harmonisasi penegakan hukum,” kata akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata itu.

    (rgr/dry)

  • Menimbang Langkah Mitigasi Kemacetan Tanjung Priok

    Menimbang Langkah Mitigasi Kemacetan Tanjung Priok

    Bisnis.com, JAKARTA – Usai macet pa­­­­rah yang me­­­landa wilayah Tanjung Priok beberapa wak­­­­­­tu lalu, Kan­­­­­­tor Kesyahbandaran dan Oto­­­ritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Priok, PT Pelindo (Persero) serta pemangku kepentingan lainnya menggencarkan upaya mitigasi agar kejadian serupa dapat ditanggulangi dengan saksama bila berulang kembali di masa depan.

    Pada awalnya kemacetan terjadi pada 17 April tetapi tidak bisa diurai sehingga berlanjut keesokan harinya. Karena kondisinya yang sudah terjepit di tengah pemukiman, kemacetan di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok sesungguhnya merupakan hal yang sudah biasa. Karenanya, berharap pelabuhan tersibuk di Indonesia itu tidak macet jelas sesuatu yang tidak mungkin. Hanya saja, harus diakui, kemacetan yang terjadi pada hari itu parah sekali; sampai-sampai media melabelinya sebagai ‘macet horor’.

    Melalui media, sudah muncul beberapa opsi untuk memitigasi macet Pelabuhan Tanjung Priok supaya jangan lagi sampai menjadi horor kembali. Sebagai regulator/penguasa tertinggi di Pelabuhan Tanjung Priok, KSOP setempat mewacanakan pembatasan yard occupancy ration (YOR) sebesar 65%. Ini berarti bila ambang batas itu terlampaui, kapal peti kemas yang hendak bongkar-muat di terminal yang ada di pelabuhan itu—NPCT-1, JICT, TPK Koja dan Mustika Alam Lestari/MAL—tidak boleh disandarkan hingga nilai YOR-nya di bawah ambang batas yang ditetapkan.

    Kebijakan ini diambil setelah pihak regulator, melalui pernyataan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhy, mengklaim bahwa kemacetan horor disebabkan pelanggaran kapasitas terminal oleh pengelola pelabuhan. Bukan akibat kebijakan pembatasan kendaraan angkutan Lebaran selama 16 hari yang diambilnya.

    Klaim sang menteri dibantah oleh banyak pengamat dan pelaku usaha yang menilai bahwa kebijakan pembatasan yang dia berlakukan memiliki kontribusi dalam kemacetan horor. Menurut mereka, ketika pembatasan truk dijalankan, ada banyak kapal (peti kemas) meng-omit sandar/bongkar-muat di terminal yang yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok. Padahal mereka sudah memilik perjanjian pelayanan alias window dengan pengelola terminal.

    Situasi ini tentu saja mengirim sinyal kepada pelayaran global bahwa terjadi kongesti di pelabuhan, sesuatu yang tidak baik bagi citra Indonesia. Pihak Kemenhub sepertinya tidak tahu atau tidak mau peduli akan ihwal ini. Ketika pembatasan truk dicabut usai Lebaran kapal-kapal yang “bergentayangan” tadi merapat dan bongkar-muat di terminal-terminal yang ada. Tidak hanya di NPCT-1 seperti yang diberitakan oleh media.

    Menurut Pelindo, di NPCT-1-lah kemacetan horor berasal. Terminal ini dinilai oleh Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono ceroboh dan tidak cermat dalam melakukan perencanaan operasi. Senada-seirama dengan Kemhub, Pelindo menyimpulkan bahwa kemacetan horor di Pelabuhan Tanjung Priok tidak ada kaitannya dengan pembatasan angkutan saat Lebaran Idulfitri 2025/1446 H. Lonjakan aktivitas di Pelabuhan Tanjung Priok merupakan kombinasi dari adanya tiga kapal yang sandar berbarengan di NPCT-1, peningkatan kepadatan lapangan penumpukan yang melebihi ambang normal.

    Sementara pada waktu bersamaan, alat bongkar muat di lapangan juga harus melayani receiving dan delivery truk peti kemas yang juga melebihi kapasitas peralatan.

    Ke depannya, lanjut Arif, NPCT1 diminta untuk mengurangi jumlah kapal yang ada. Di samping itu, ada inisiatif lain untuk melakukan pembatasan truk atau pengendalian truk, yaitu dengan penerapan terminal booking system (TBS) dan juga akan mendorong penerapan dual move operation untuk angkutan pelabuhan. Sedangkan untuk solusi jangka panjang, telah disiapkan pembangunan jalan baru New Priok Eastern Access atau NPEA yang menghubungkan secara langsung New Priok Terminal ke jalan tol pelabuhan.

    IMPLIKASI

    Rencana Kemenhub dan Pelindo agar kemacetan horor tidak terjadi lagi di masa mendatang tentunya sudah memperhitungkan semua aspek. Namun, implikasi rencana itu terhadap praktik bisnis pelabuhan ke depannya dan, ini paling penting, biaya logistik nasional sepertinya luput diperhitungkan. Pemberlakuan pembatasan yard occupancy ration (YOR) yang akan diterapkan, sebetulnya telah dijalankan sejak drama dwelling time mencuat pada periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi, sesungguhnya merupakan upaya menutup akses kapal sandar di Pelabuhan Tanjung Priok.

    Yang bermasalah manuver kontainer di area terminal tetapi penyelesaiannya dengan membatasi sandar kapal. Ibarat sakit kepala, tapi obat yang diberikan malah justru untuk penyakit diare. Mana mungkin sembuh. Dunia internasional pasti akan meresponsnya dengan menggenakan berbagai surcharge kepada cargo owner untuk setiap halangan/pembatasan yang mereka hadapi. Terbayangkan biaya logistik kita akan terus naik jadinya?

    Dari pengalaman yang ada selama ini, pemberlakuan batasan YOR lazimnya dikuti dengan pengalihan peti kemas (overbrengen) dari lapangan tumpuk atau container yard ke lini 2 yang biasanya berada di luar area pelabuhan. Langkah ini diambil demi menjaga jangan sampai peti kemas menumpuk lebih dari ambang batas 65%. Perpindahan ini jelas tidak gratis; mulai dari lift on-lift off di terminal, trucking dan lift on-lift off di depo lini 2.

    Semuanya akan ditagihkan kepada pemilik barang atau yang mewakilinya, dikenal dengan istilah forwarder, dan selanjutnya akan ditagihkan kepada konsumen dalam bentuk harga barang yang tinggi. Dalam beberapa waktu belakangan praktik overbrengen ini sudah banyak berkurang, khususnya di Pelabuhan Tanjung Priok. Namun, jika kebijakan pembatasan YOR di-gaskan, bisa jadi ia akan marak kembali.

    Yang juga akan berpeluang mengerek biaya logistik di Pelabuhan Tanjung Priok adalah praktik memindahkan kapal yang sudah terikat window pada satu terminal tertentu hanya karena terminal yang bersangkutan dinilai sudah melebihi ambang batas YOR. Dalam pengoperasian terminal kontainer pengguna jasa terminal diberikan harga khusus, berbagai skema menarik, dll atas kontrak window yang ditandatangani dengan manajemen terminal.

    Dengan perjanjian ini terminal akan berusaha sekuat tenaga menyediakan dermaga, peralatan bongkar-muat dan sebagainya ketika kapal yang berkontrak sandar sesuai jadwalnya. Inilah yang terjadi ketika tiga kapal sandar secara bersamaan di NPCT-1 saat macet horor lalu. Terminal hanya menjalankan kewajiban seperti yang tercantum dalam kontrak. Tidak lebih, tidak kurang.

    Ketika sebagian dari kapal-kapal itu diminta sandar di terminal lain untuk mengurai kemacetan pasca-Lebaran kemarin, jelas terjadi dilema bagi pelayaran: berapa biaya yang harus keluarkan untuk pandu-tunda, biaya dermaga, biaya alat bongkar-muat, dsb di terminal yang bukan window mereka? Pastinya lebih mahal.

  • Menteri Perhubungan Ungkap Peran Presiden Prabowo Terkait Kelancaran Mudik 2025 – Halaman all

    Menteri Perhubungan Ungkap Peran Presiden Prabowo Terkait Kelancaran Mudik 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan kelancaran penyelenggaraan angkutan Lebaran atau mudik tahun 2025 merupakan buah dari arahan strategis Presiden Prabowo Subianto. 

    Menurutnya, kelancaran mudik juga karena kerja keras dan sinergi dari seluruh elemen yang terlibat. 

    “Alhamdulillah, kita patut bersyukur atas kelancaran arus mudik dan balik Lebaran tahun ini. Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami di Kementerian Perhubungan bersama-sama dengan Kepolisian RI, TNI, Kementerian BUMN, Kementerian PUPR, Pemerintah Daerah, BUMN di sektor transportasi, dan seluruh pemangku kepentingan terkait, telah bekerja keras memastikan semua aspek berjalan optimal,” ujar Dudy Purwagandhi melalui keterangan tertulis, Selasa (6/5/2025).

    Dudy mengaku setuju kepada pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut mudik tahun ini sebagai yang terbaik sepanjang sejarah dengan penurunan angka kecelakaan mencapai 30 persen. 

    Menurutnya, hasil maksimal ini tidak lepas dari implementasi arahan Presiden yang menekankan pentingnya koordinasi lintas sektoral dan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat di lapangan.

    Ia menambahkan bahwa keberhasilan ini adalah bukti nyata dari soliditas kerja tim di lapangan. 

    Koordinasi yang intensif dan penanganan proaktif terhadap potensi masalah menjadi kunci utama kelancaran.

    “Ini bukan hanya kerja satu pihak semata, tetapi ini adalah kerja bersama. Aparat penegak hukum, rekan-rekan di pemerintah daerah, hingga operator transportasi, semua berkontribusi maksimal,” jelas Dudy. 

    “Tentu, yang tidak kalah penting adalah disiplin masyarakat pengguna jalan yang semakin membaik. Kesadaran untuk tertib berlalu lintas dan mengikuti arahan petugas sangat membantu kelancaran di lapangan,” tambah Dudy.

    Lebih lanjut, Dudy menekankan bahwa evaluasi terus dilakukan untuk perbaikan di masa mendatang. 

    Meskipun dinilai berhasil, pihaknya tetap mencatat berbagai aspek yang masih bisa ditingkatkan demi pelayanan transportasi yang lebih aman, nyaman, dan efisien bagi masyarakat.

    “Pencapaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berbenah. Arahan Bapak Presiden sangat jelas, bahwa negara harus hadir memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, termasuk dalam momen penting seperti mudik Lebaran. Kami akan terus mengevaluasi dan berinovasi,” pungkasnya.

  • Kemenhub Libatkan KNKT Selidiki Pemicu Kecelakaan Bus ALS yang Tewaskan 12 Penumpang – Halaman all

    Kemenhub Libatkan KNKT Selidiki Pemicu Kecelakaan Bus ALS yang Tewaskan 12 Penumpang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Perhubungan melibatkan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk menyelidiki penyebab laka maut yang melibatkan Bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Padang Panjang, Sumatera Barat, Selasa (6/5/2025).

    “Saat ini Ditjen Hubdat tengah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, Dinas Perhubungan setempat dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk mendalami penyebab kecelakaan tersebut,” kata Plt. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Ahmad Yani dalam keterangannya, Selasa.

    Ahmad Yani menyatakan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan turut prihatin dan berduka cita atas kecelakaan Bus Antar Lintas Sumatera (ALS) yang terjadi di Jalan Lintas Padang Panjang.

    Insiden kecelakaan tunggal ini menyebabkan 12 penumpang tewas dan 12 luka. Bus mengangkut 48 penumpang.

    “Saat ini Petugas gabungan segera dikerahkan ke lokasi untuk mengevakuasi para korban,” jelas dia.

    Setelah ditelusuri lebih lanjut melalui aplikasi Mitra Darat, bus ALS yang mengalami kecelakaan di Padang Panjang ini ternyata tidak memiliki izin operasi. Namun, masa uji berkala berlaku hingga 14 Mei 2025.

    Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mengimbau kepada seluruh Perusahaan Otobus (PO) dan pengemudi untuk memeriksa secara berkala kondisi armada dan melakukan pendaftaran izin angkutan serta rutin melakukan uji berkala kendaraan. 

    “Diimbau kepada seluruh masyarakat yang menggunakan angkutan umum bus dapat memeriksa kelayakan kendaraan sebelum keberangkatan pada aplikasi Mitra Darat yang dapat diunduh pada smartphone,” terangnya.

    Bus ALS jurusan Medan-Bekasi nomor bodi 285 yang mengalami kecelakaan tunggal di Padang Panjang, Sumatera Barat, mengangkut 48 penumpang, Selasa pagi pukul 08.15 WIB, 6 Mei 2025.

    Dari 48 penumpang, sebanyak 12 penumpang meninggal dunia dan 23 lainnya luka-luka.  Lokasi kecelakaan berada di Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang.

    Pasca kecelakaan ini polisi mengamankan sopir dan kernet. Proses evakuasi bus dan penumpang yang tewas dan luka masih terus berlangsung. Polisi melakukan pengaturan lalu lintas di lokasi kejadian.

    Bus ALS berplat nomor B7512 FGA ini diduga hilang kendali dan mengalami rem blong, sebelum mengalami kecelakaan. 

    Kecelakaan tunggal bus ALS nomor bodi 285 jurusan Medan-Bekasi di Padang Panjang, Sumatera Barat, Selasa pagi pukul 08.15 WIB, 6 Mei 2025. Bus mengangkut 48 penumpang, sebanyak 23 penumpang meninggal dunia dan 23 penumpang luka-luka.  (Kolase Tribunnews)

    Bus kemudian terpelanting ke kiri. Kerasnya benturan menyebabkan bodi dan kabin bus terbelah. Lokas kecelakaan bus ini tidak jauh dari Terminal Bus Padangpanjang. 

    Semua korban sudah dibawa ke RSUD Padang Panjang dan RS Yarsi Padang Panjang untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

    Petugas gabungan bekerja keras mengeluarkan korban dari badan bus yang terguling, termasuk sejumlah jenazah korban tewas.
    Evakuasi penumpang melibatkan petugas kepolisian, BPBD, Damkar, PMI, tim medis rumah sakit dan Puskesmas, Dishub Padang Panjang, Satpol PP serta masyarakat.

     

  • Terminal Khusus Haji dan Umrah Perlancar Perjalanan Ke Tanah Suci

    Terminal Khusus Haji dan Umrah Perlancar Perjalanan Ke Tanah Suci

    JAKARTA – Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten telah resmi menjadi Terminal Khusus Haji dan Umrah. Terminal khusus ini akan membuat pelayanan ke Tanah Suci menjadi semakin baik, nyaman dan lancar.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan adanya terminal khusus di Bandara Soekarno-Hatta akan meningkatkan pelayanan kepada para jemaah haji dan umrah.

    ”Dengan adanya terminal khusus Haji dan Umrah, tentunya akan meningkatkan pelayanan kepada para jemaah, sehingga perjalanan menjadi semakin nyaman dan diharapkan jamaah dapat semakin khusyuk beribadah,” katanya dalam keterangan resmi, Senin, 5 Mei.

    Dudy mengatakan Terminal 2F terdiri dari 3 lantai dengan total luas 27.400 m² dan memiliki daya tampung 6,1 juta penumpang per tahun. Selain beautifikasi infrastruktur terminal, revitalisasi terminal 2F ini juga meliputi penyiapan infrastruktur pendukung untuk aktivitas umrah, seperti masjid dan lounge serta parkir bus.

    Selain itu, Terminal 2F memiliki 20 counter check-in dan ruang tunggu yang cukup luas menampung jemaah dan keluarga selama passenger processing oleh agen. Di terminal ini juga telah tersedia lounge umrah yang mampu menampung hingga 3.000 orang.

    “Dari sisi transportasi Kementerian Perhubungan juga telah memberikan dukungan maksimal bagi keberangkatan haji dan umrah. Untuk keberangkatan haji tahun ini akan dilayani oleh tiga maskapai yakni Garuda Indonesia, Saudi Airlines dan Lion Air,” ucapnya.

    “Kami berharap melalui terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, keberangkatan Haji khususnya bagi jamaah dari Jakarta dan sekitarnya akan semakin lancar,” sambung Dudy.

    Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sebagai Terminal Khusus Haji dan Umrah, Minggu, 4 Mei.

    Prabowo mengapresiasi upaya semua pihak yang telah mempersiapkan dan mewujudkan revitalisasi terminal 2F sebagai terminal Haji dan Umrah.

    “Saya menyambut baik dan menyatakan penghargaan serta apresiasi setinggi-tingginya atas kebijakan juga upaya dari semua pihak yang terlibat dalam revitalisasi ini. Kepada Menteri BUMN, holding InJourney Airport, Kementerian Perhubungan dan sekarang Danantara,” ucap Prabowo.

    Prabowo bilang jemaah haji dan umrah Indonesia setiap tahunnya bisa mencapai 2 juta orang. Dimana sebagian dari jemaah masuk golongan lanjut usia sehingga perlu pelayanan khusus.

    Untuk itu, sambung Prabowo, pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan layanan terbaik bagi jemaah haji dan umrah Tanah Air.

    “Saat ini kita juga berjuang keras untuk menurunkan biaya haji semurah yang kita mampu,” ujar Prabowo.

  • Program Mobilitas Bersih untuk Metropolitan Jakarta, Ini Hasil-hasil yang Dicapai – Halaman all

    Program Mobilitas Bersih untuk Metropolitan Jakarta, Ini Hasil-hasil yang Dicapai – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Program Mobilitas Bersih untuk Metropolitan Jakarta telah resmi berakhir. Program untuk mendorong percepatan elektrifikasi bus TransJakarta pada 2030 ini didukung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Perhubungan.

    Program ini juga untuk meningkatkan jumlah pengguna angkutan umum melalui integrasi infrastruktur fisik, serta menyediakan sistem informasi inklusif di seluruh jaringan transportasi Jakarta.

    Program Mobilitas Bersih dijalankan oleh Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia dan didanai UK Partnering for Accelerated Climate Transitions (UK PACT).

    Program ini turut berkontribusi pada perumusan kebijakan dan pembangunan infrastruktur transportasi di kawasan Jabodetabek.

    Bekerja sama dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), program ini melahirkan berbagai studi strategis terkait integrasi transportasi, elektrifikasi kendaraan umum, akses yang adil, serta pengelolaan transportasi berkelanjutan.

    Temuan-temuan ini menjadi dasar perencanaan nasional dan peraturan daerah, dengan dampak jangka panjang pada kualitas udara, kesehatan masyarakat, dan kelayakan hidup kota.

    “Transformasi dari BPTJ ke DITM mencerminkan komitmen kami terhadap perencanaan mobilitas jangka panjang yang terintegrasi,” kata Suharto, Plt. Dirjen Integrasi Transportasi dan Multimoda di Jakarta akhir pekan lalu.

    Mengacu pada hasil studi ITDP dan UK PACT, pihaknya biss merancang sistem transportasi yang inklusif dan tangguh di seluruh Indonesia dan salah satu pencapaian penting adalah pengembangan kerangka evaluasi untuk elektrifikasi TransJakarta.

    Rencana penggunaan armada listrik di 2030 disahkan melalui Keputusan Gubernur No. 1053/2022 dan akan menurunkan emisi karbon tahunan sebesar 204.340 ton CO₂, 58 ton PM2.5, dan 2.893 ton NOx.

    “Program ini menyusun strategi konkret untuk menciptakan kota-kota yang lebih ramah dan inklusif,” ujar Gonggomtua Sitanggang, Direktur ITDP Asia Tenggara.

    Program ini juga berkontribusi dalam pembenahan infrastruktur yang inklusif.

    Di kawasan Dukuh Atas, integrasi fisik yang disarankan oleh ITDP seperti reaktivasi Halte BRT Galunggung dan peningkatan akses ke LRT berhasil meningkatkan arus pejalan kaki di Terowongan Kendal hingga 30 persen.

    Upaya ini juga memperbaiki Tingkat Layanan Jalan (LOS) dari kategori C ke B.

    Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) kini melayani 100.000 pengguna setiap bulan sebagai penghubung utama antara LRT dan KRL.

    Di Halte TransJakarta Lebak Bulus, ITDP memfasilitasi uji coba halte inklusif bersama organisasi disabilitas (PERTUNI, GAUN), peneliti Universitas Indonesia, dan Forum Diskusi Transportasi Jakarta (FDTJ).

    Di halte ini dipasang peta braille di 55 halte BRT, serta pemasangan peta braille di 144 halte lainnya. Standar inklusi ini kini diformalkan dalam Peraturan Gubernur No. 2/2024 yang memperbarui Standar Pelayanan Minimal (SPM) TransJakarta.

    “Transportasi umum yang inklusif adalah fondasi kota yang berkeadilan,” tutur Amanda McLoughlin, Direktur Pembangunan Internasional Inggris untuk Indonesia.

    Dirinya merasa bangga UK PACT dapat membantu Jakarta mempercepat transisi menuju mobilitas bersih yang berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

    Langkah selanjutnya adalah pengembangan Kawasan Emisi Kendaraan Rendah (Low Emission Zone) di Jakarta Pusat, yang diperkirakan mengurangi 37,6 ton PM2.5 dan 1.716 ton NOx per tahun, dengan dampak ekonomi senilai Rp37,9 miliar.

    Reformasi pengelolaan parkir berpotensi mengalihkan fungsi lahan menjadi 56.000 unit rumah baru serta menurunkan emisi 18 ton PM2.5 dan 150 ton NOx.

    Sementara itu, skema Electronic Road Pricing (ERP) diproyeksikan menghasilkan Rp250 miliar per tahun, mengurangi waktu tempuh hingga 30 persen, dan meningkatkan jumlah penumpang angkutan umum sebesar 20 persen.

     

  • 3 Pernyataan Presiden Prabowo Saat Resmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah di Bandara Soetta – Page 3

    3 Pernyataan Presiden Prabowo Saat Resmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah di Bandara Soetta – Page 3

    Prabowo mengapresiasi setinggi-tingginya pada semua pihak yang terlibat dalam revitalisasi Terminal 2F ini menjadi Terminal Khusus Haji dan Umroh.

    “Saya menyambut baik dan menyatakan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya. Atas kebijakan, dan upaya dari semua pihak, yang terlibat dalam refitalisasi ini,” ucap dia.

    Terutama kepada Menteri BUMN, InJourney Airports, PT Angkasa Pura Indonesia, Kementerian Perhubungan, Danantara Indobesia, danainnya.

    Meski begitu, Presiden Prabowo menilai biaya haji masih terlalu mahal untuk para jemaah. Meskipun memang sudah diturunkan hingga Rp 4 juta per orang, namun Prabowo menilai angka itu masih bisa diturunkan lagi.

    “Efisiensi bisa menurunkan, kita harus turunkan biaya haji hingga Rp 4 juta, itu sudah dirasakan jemaah haji sebanyak 203 ribu. Tapi Rp 4 juta itu saya minta kurangin lagi, saya kurang puas, harus lebih murah dari Malaysia,” terang Prabowo.

    Kesiapan itu pun ditanya langsung kepada Badan Penyelenggara Haji, apakah bisa dilakukan segera mungkin.

    “Bisa ya, Kepala BP Haji? Ini ditonton loh,” katanya.

    “Siap, inshaAllah pak,” katanya.