Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenhub

  • Penertiban Kendaraan Bermuatan Lebih Dilakukan secara Berkelanjutan

    Penertiban Kendaraan Bermuatan Lebih Dilakukan secara Berkelanjutan

    Jakarta, Beritasatu.com – Penertiban kendaraan over dimension dan over load terus dilakukan secara terukur dan berkelanjutan. Penertiban ini akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian PU, serta asosiasi pengusaha angkutan barang. 

    Hal itu dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian PU, serta asosiasi pengusaha angkutan barang. 

    “Kami tidak hanya menindak, tetapi juga mengedukasi. Keselamatan adalah tanggung jawab bersama dan kita ingin menciptakan budaya berlalu lintas yang patuh dan bertanggung jawab,” kata Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho dalam keterangannya, Minggu (8/7/2025).

    Di sisi lain, kebijakan dalam menertibkan kendaraan over dimension dan load mendapat sambutan positif dan didukung penuh dari berbagai kalangan. 

    Tidak hanya para pakar dan pengamat transportasi yang menilai langkah ini sebagai terobosan penting dalam menciptakan ketertiban dan keselamatan lalu lintas, tetapi juga masyarakat luas yang merasakan dampak positifnya secara langsung.

    Langkah tegas Polri dalam melakukan penindakan terhadap kendaraan over dimension dan load dinilai mampu menekan angka kecelakaan, mengurangi kerusakan infrastruktur jalan, serta meningkatkan kesadaran pengusaha angkutan terhadap pentingnya keselamatan berkendara.

    Sejumlah praktisi kebijakan publik memandang bahwa upaya ini mencerminkan keberpihakan negara terhadap keselamatan publik. 

    “Kebijakan ini tepat sasaran dan harus dikawal terus. Penegakan hukum terhadap kendaraan over dimension dan load  juga harus disertai dengan edukasi dan solusi, seperti penataan ulang sistem logistik nasional,” kata pengamat transportasi Darmaningtyas. 

  • Kapal Cepat Banyuwangi–Denpasar Diluncurkan, Fraksi PDIP Jatim Desak Koordinasi dan Keadilan Sosial

    Kapal Cepat Banyuwangi–Denpasar Diluncurkan, Fraksi PDIP Jatim Desak Koordinasi dan Keadilan Sosial

    Surabaya (beritajatim.com) — Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Martin Hamonangan mendesak Pemprov Jatim dan Bali memperkuat komunikasi kelembagaan agar pelaksanaan peluncuran layanan kapal cepat rute Banyuwangi–Denpasar yang direncanakan berlangsung pada 16 Juni 2025 tidak menimbulkan gesekan administratif maupun sosial.

    Martin menilai bahwa proyek ini berpotensi besar membawa manfaat, namun tidak boleh luput dari prinsip keadilan sosial dan koordinasi antarwilayah.

    “Kami mendesak Pemprov Jatim untuk semakin inten melakukan pertemuan resmi dengan Pemprov Bali, difasilitasi oleh Kementerian Perhubungan. Koordinasi ini krusial agar tidak terjadi konflik regulasi, perbedaan standar teknis, atau bahkan resistensi sosial di daerah tujuan,” tegas Martin, Sabtu (7/6/2025).

    Lebih lanjut, Martin menegaskan pentingnya studi komprehensif sebelum layanan kapal cepat dioperasikan secara massal. Menurutnya, evaluasi menyeluruh perlu dilakukan terhadap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh proyek ini.

    “Kami minta agar sebelum peluncuran, dilakukan kajian mendalam, bagaimana dampaknya terhadap nelayan lokal, pelaku UMKM sekitar pelabuhan, lalu lintas laut, dan kesiapan infrastruktur penunjang,” ujarnya.

    Martin juga menegaskan perlunya skenario darurat jika terjadi hambatan operasional yang bisa merugikan masyarakat. Dia mencontohkan potensi gangguan teknis, lonjakan penumpang, atau bahkan bencana alam sebagai risiko yang harus diantisipasi.

    “Harus ada rencana darurat bila terjadi gangguan teknis, lonjakan penumpang, atau bencana alam. Jangan sampai masyarakat dirugikan karena kurangnya antisipasi,” sambungnya.

    Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jatim IV (Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso), Martin menyatakan akan terus memantau implementasi rute kapal cepat dari Pelabuhan Marina Boom Banyuwangi menuju Serangan, Denpasar, Bali. Dia menyebutkan bahwa manfaat layanan ini tidak boleh terbatas pada segelintir kalangan.

    “Kami mendukung inisiatif ini selama proyek ini benar-benar berpihak pada rakyat, bukan hanya melayani kelas menengah atas atau kepentingan wisata eksklusif. Fraksi PDI Perjuangan akan berdiri paling depan untuk memastikan bahwa kapal cepat ini jadi alat pemerataan manfaat,” tegasnya.

    Dalam konteks arus mudik dan lonjakan penumpang pada hari libur, Martin melihat kapal cepat ini bisa menjadi solusi konkret dari penumpukan antrean di penyeberangan tradisional Ketapang–Gilimanuk. Terutama bagi pelaku usaha kecil dan pekerja harian yang membutuhkan kecepatan dan kepastian waktu perjalanan.

    “Kapal cepat Banyuwangi–Denpasar harus jadi jembatan keadilan sosial, bukan simbol ketimpangan antarwilayah. Ini harus menjadi bukti bahwa negara hadir melalui transportasi publik yang aman, terjangkau, dan tepat waktu,” pungkas Martin. [asg/ian]

  • ASDP: Diskon tarif jasa pelabuhan hingga 100 persen saat libur sekolah

    ASDP: Diskon tarif jasa pelabuhan hingga 100 persen saat libur sekolah

    Kami ingin manfaat kebijakan ini benar-benar dirasakan masyarakat, terutama pengguna jasa angkutan penyeberangan di seluruh Indonesia,

    Jakarta (ANTARA) – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyatakan, penerapan diskon tarif jasa pelabuhan hingga 100 persen untuk pengguna jasa angkutan penyeberangan pada tujuh lintasan komersial utama selama libur sekolah hingga 31 Juli 2025.

    “Mulai Kamis, 5 Juni 2025 pukul 00.00 WIB, ASDP resmi menerapkan diskon tarif jasa pelabuhan hingga 100 persen untuk pengguna jasa angkutan penyeberangan tujuh lintasan komersial utama,” kata Direktur Utama PT ASDP Heru Widodo dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Dia merinci tujuh lintasan utama tersebut meliputi lintasan Merak – Bakauheni (reguler dan eksekutif); Ketapang – Gilimanuk; Lembar – Padangbai; Kayangan – Pototano; Sape – Labuan Bajo; Telaga Punggur – Tanjung Uban; serta Ajibata – Ambarita.

    Menurutnya kebijakan stimulus ekonomi berupa diskon tarif pelabuhan yang diberikan Kementerian Perhubungan melalui ASDP dirancang untuk memperkuat daya beli masyarakat.

    Selain itu, mempercepat perputaran ekonomi domestik selama musim libur sekolah, serta memastikan kelancaran distribusi logistik antarpulau, khususnya di wilayah kepulauan.

    Ia menuturkan diskon tarif jasa pelabuhan tersebut sebagai bentuk kontribusi ASDP dalam menyukseskan program stimulus Pemerintah.

    “Kami ingin manfaat kebijakan ini benar-benar dirasakan masyarakat, terutama pengguna jasa angkutan penyeberangan di seluruh Indonesia,” ujar Heru.

    Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjelaskan, stimulus transportasi merupakan strategi pemerintah untuk menjaga daya tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

    “Dengan adanya stimulus ini, diharapkan aktivitas ekonomi lokal kembali menggeliat, dan masyarakat semakin terdorong untuk berwisata dan berpergian di dalam negeri selama libur sekolah Juni–Juli 2025,” jelasnya.

    Diketahui, pemerintah menargetkan program stimulus itu akan menjangkau lebih dari 923.113 penumpang, terdiri dari 812.240 orang untuk kapal penumpang dan 110.873 penumpang bagi kapal perintis.

    Sementara itu, khusus layanan ASDP, diskon tarif diberikan kepada sekitar 506.830 penumpang dan 1.169.053 unit kendaraan berbagai golongan.

    Kebijakan itu mempertegas sinergi antara Pemerintah dan BUMN dalam membangun sistem transportasi yang inklusif, terjangkau, dan berkelanjutan, yang tidak hanya mendorong konektivitas wilayah, tapi juga memperkuat sektor pariwisata, logistik, dan perdagangan domestik.

    Di sisi lain, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menyuntikkan anggaran tambahan bagi perusahaan pelat merah yang memberikan diskon sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi.

    Diskon yang dimaksud terdiri atas diskon tiket transportasi dan tarif tol, bagian dari kebijakan paket stimulus ekonomi yang mulai berlaku Kamis (5/6).

    Erick mengatakan, Kementerian BUMN berkomitmen untuk menyelaraskan pelaksanaan kebijakan tersebut dengan tetap menjaga kesehatan keuangan perusahaan-perusahaan negara.

    Terutama, di bawah pengelolaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Indonesia.

    “Tentu karena ini penugasan, kami coba menyelaraskan daripada misi yang pemerintah inginkan. Jadi, balance keuangan kami jaga,” ujar Erick Thohir.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Masalah Truk ODOL Belum Beres, Jembatan Timbang Cuma Jadi Pajangan

    Masalah Truk ODOL Belum Beres, Jembatan Timbang Cuma Jadi Pajangan

    Jakarta –

    Praktik truk over dimension over load (ODOL) masih ada. Jembatan timbang yang sudah ada saat ini tidak dimanfaatkan dengan maksimal.

    Dalam keterangan tertulisnya, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyebut jembatan timbang alias Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), nyaris tak punya gigi. Malah disebutkan, jembatan timbang itu seakan menjadi pajangan belaka.

    “Banyak yang kelebihan kapasitas, fasilitasnya terbatas, dan rawan pungli. Belum lagi masalah kompetensi dan reward bagi para pengelolanya. Teknologi pengganti, seperti Weight-in-Motion (WIM) belum juga diadopsi secara luas,” sebut MTI dalam siaran persnya.

    Di sisi lain, MTI menilai pengujian kendaraan bermotor (KIR) tak punya sistem seragam. Pemerintah daerah menjadikannya sumber Pendapatan Asli Daerah.

    “Akibatnya, praktik pungli makin subur. Bahkan, sekitar 80 persen truk tidak menjalani uji KIR secara benar, tapi tetap lolos beroperasi,” katanya.

    Sejumlah inisiatif sebenarnya mulai dirintis, seperti terminal barang akan dibangun di jalan nasional, subsidi untuk angkutan berbasis rel mulai dibicarakan, dan BPSDM Kementerian Perhubungan tengah menyiapkan sekolah khusus sopir truk, agar profesi ini menjadi terhormat seperti pilot pesawat, nakhoda kapal, dan masinis kereta.

    “Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendukung langkah ini. Namun menegaskan bahwa solusi tambal sulam tak akan cukup. Hanya penertiban juga tidak akan cukup. Dibutuhkan perubahan terstruktur, dari sistem logistik yang berjalan tanpa kompas kebijakan terpadu, menjadi sistem yang solid, terukur, dan berpihak pada manusia di balik setir,” sebut MTI.

    Jauh sebelum truk bermuatan lebih menelan korban jiwa, MTI sudah lama menyuarakan peringatan. Pemerintah juga sempat mencanangkan Indonesia Zero ODOL pada Januari 2023. Tapi, hal itu tak kunjung menjadi kenyataan.

    “Padahal dampaknya tak main-main. Jalan dan jembatan rusak dengan biaya perbaikan dan pemeliharaan yang terus membengkak. Kementerian Pekerjaan Umum mengeluhkan biaya perbaikan jalan akibat beban berlebih yang sudah mencapai Rp 43 triliun lebih per tahun,” demikian dikutip dari siaran pers MTI.

    Belum lagi kerugian akibat kecelakaan truk yang kerap memakan korban jiwa. Kecelakaan truk di Indonesia kini menempati posisi kedua setelah sepeda motor.

    “Fatalitas kematian akibat kecelakaan truk sangatlah tinggi. Nyawa korban tidak ternilai harganya. Dan korban mati bukanlah sekadar angka statistik. Banyak di antaranya adalah kepala keluarga, dan kepergian mereka meninggalkan luka mendalam dan menciptakan kemiskinan bagi keluarga yang ditinggalkan,” sebut MTI.

    (rgr/lua)

  • 8 Perluasan MRT Diprioritaskan ke Tangsel, Ini 2 Rute Potensialnya Megapolitan

    8 Perluasan MRT Diprioritaskan ke Tangsel, Ini 2 Rute Potensialnya Megapolitan

    Perluasan MRT Diprioritaskan ke Tangsel, Ini 2 Rute Potensialnya
    Penulis
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com – 
    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan, bahwa perluasan jalur Moda Raya Terpadu (
    MRT
    ) Jakarta ke wilayah Tangerang Selatan (Tangsel) akan diprioritaskan lebih dulu dibanding ke Depok.
    Pernyataan ini disampaikan menanggapi aspirasi dari Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, yang menginginkan perluasan MRT menjangkau wilayah Kota Depok.
    “MRT, untuk sementara kami akan lebih dulu ke Tangerang Selatan,” kata Pramono saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Rabu (4/6/2025).
    Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah berdiskusi langsung dengan Gubernur Banten untuk membahas teknis proyek ini, termasuk skema pembiayaan dan pembagian kewenangan.
    Pramono menegaskan, Pemprov DKI siap menanggung modal awal proyek MRT ke Tangsel, asalkan perhitungan bisnisnya saling menguntungkan.
    “Kalau perlu modal dasarnya, modal awalnya dari Pemerintah Provinsi DKI. Ya nanti tergantung hitungan bisnis ke bisnisnya,” jelas Pramono di Jakarta, pada Minggu (26/5/2025).
    Proyek perluasan MRT ke Tangsel saat ini telah memasuki tahap uji kelayakan dan diskusi kelompok terarah (FGD) dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Bappenas, Kementerian Perhubungan, serta pemerintah daerah di DKI dan Banten.
    Dua rute MRT yang disebut paling potensial ke wilayah Tangerang Selatan, yakni:
    Dua rute ini dianggap potensial karena akan menghubungkan kawasan perumahan, pusat aktivitas warga Tangsel, serta area pendidikan.
    Selain itu, dua rute ini dianggap sebagai jalur dengan potensi penumpang harian tinggi karena banyaknya penduduk yang bekerja di Jakarta.
    Dua jalur potensial ini nantinya dapat terkoneksi langsung ke Stasiun MRT Lebak Bulus.
    Dengan dukungan modal awal dari Pemprov DKI dan kerja sama lintas wilayah serta kementerian, proyek MRT ke Tangsel diharapkan dapat segera direalisasikan.
    (Reporter: Shinta Dwi Ayu | Editor: Abdul Haris Maulana)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tak Ikutan Diberi Subsidi Tiket, Industri Bus AKAP Seperti Anak Tiri

    Tak Ikutan Diberi Subsidi Tiket, Industri Bus AKAP Seperti Anak Tiri

    Jakarta –

    Pemerintah memberikan stimulus ke industri transportasi angkutan umum berupa subsidi harga tiket. Subsidi harga tiket ini berlaku buat moda transportasi kereta api, kapal laut, dan pesawat terbang. Sementara angkutan umum berbasis jalan raya seperti bus AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) tak mendapatkan keistimewaan ini.

    Untuk meningkatkan daya beli masyarakat di sektor transportasi umum, pemerintah memberikan diskon harga tiket untuk berbagai moda transportasi, mulai dari kereta api, pesawat, kapal laut, hingga penyeberangan dengan total stimulus mencapai Rp 940 miliar.

    Pada moda kereta api, diskon yang diberi sebesar 30% untuk 3.522.464 tempat duduk atau sebesar Rp 300 miliar. Pada angkutan udara, diskon tiket pesawat ekonomi yakni berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP) sebesar 6% untuk enam juta penumpang sebesar Rp 430 miliar.

    Sementara buat angkutan laut diberikan diskon tarif untuk 923.113 penumpang, dengan rincian kapal penumpang sebanyak 812.240 penumpang dan kapal perintis 110.873 penumpang. Untuk angkutan penyeberangan, diskon tarif diberikan kepada 506.830 penumpang dan 1.169.053 kendaraan. Stimulusnya mencapai Rp 210 miliar.

    “Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan stimulus yang diberikan oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya. Harapannya, semoga aktivitas ekonomi dan pergerakan domestik dapat meningkat selama masa libur sekolah, sehingga berdampak positif terhadap perekonomian secara nasional,” kata Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, dikutip dari situs resmi Kementerian Perhubungan.

    Sayangnya, industri bus AKAP tak ikut mendapatkan stimulus yang berlaku dari bulan Juni hingga Juli 2025 itu. Padahal industri ini juga butuh bantuan lantaran penumpang mengalami jumlah penurunan drastis. Hal ini pun menjadi sorotan Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) Kurnia Lesani Adnan.

    “Remukk…! Bulan April-Mei 2025 ini dibandingkan bulan yang sama di tahun 2024 turun 23% secara jumlah penumpang. Sebenarnya dari jumlah penumpang saat lebaran tahun 2025 sendiri turunnya sudah sekitar 35% dari lebaran 2024. Dan pascalebaran sampai saat ini terus relatif turun,” buka pria yang akrab disapa Sani kepada detikOto.

    “Terus terang kami tidak bisa berbuat banyak, sampai hari ini kami sudah dan sedang melakukan peremajaan unit, yang mana itu investasi, sementara pemerintah tak ada perhatian terhadap kami, malahan perhatian pemerintah ke moda lain, seperti memberikan subsidi ke kereta api, kapal laut, bahkan ke maskapai,” jelas Sani.

    Memang bakal ada diskon tarif tol sebesar 20% yang berlaku Juni-Juli 2025 selama 10 hari. Namun kata Sani, kebijakan ini hanya akan membuat orang memilih memakai kendaraan pribadi ketimbang naik bus. “Diskon tarif tol sendiri pun hanya membuat orang lebih cenderung bepergian menggunakan kendaraan pribadi,” kata dia.

    (lua/rgr)

  • Truk Tabrak Pembatas Gardu Tol Ciawi, Ini Penyebab Rem Blong

    Truk Tabrak Pembatas Gardu Tol Ciawi, Ini Penyebab Rem Blong

    Jakarta –

    Kecelakaan terjadi Gerbang Tol (GT) Ciawi 2 Tol Jagorawi, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Truk menghantam minibus yang sedang antre di gerbang tol. Ini penyebabnya.

    “Bahwa benar telah terjadinya kecelakaan lalu lintas di Jalan Tol Jagorawi, tepatnya di Gerbang Tol Ciawi 2 Kecamatan Bogor Timur,” kata Kanit Gakkum Satlantas Polresta Bogor Kota AKP Santi Marintan, Senin (2/6/2025).

    Santi menyebutkan kecelakaan terjadi ketika truk bernopol F-9717-FE sedang melaju dari arah Ciawi menuju Jakarta. Di lokasi, truk lepas kendali hingga menabrak pembatas jalan dan satu unit minibus di depannya.

    “Mobil Mitsubishi Fuso terus melaju sehingga menabrak bagian belakang kendaraan Toyota Innova, yang baru menyelesaikan transaksi tol menuju arah Jakarta,” kata Santi.

    “Menurut pengakuan sopir, saat mengemudikannya mengalami gagal fungsi rem sehingga menabrak guardrill, kemudian guardrill tersebut terhempas mengenai Kendaraan Toyota Colt Diesel nopol E-9108-E,” sambungnya.

    Santi memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

    Lantas, apa sebabnya truk mengalami rem blong? Dikutip dari laman Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, rem truk mengalami kegagalan fungsi lantaran terjadinya panas karena beban kerja yang berat.

    “Kampas menjadi panas karena penggunaan rem kaki secara maksimal dan terus-menerus, hal ini jadi penyebab utama rem truk blong. Apa pun yang terjadi, jangan pernah mengocok pedal rem, mengocok pedal rem secara berulang kali akan membuat tekanan angin menjadi tekor atau minyak rem masuk angin,” tulis laman Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan.

    Sebagian besar kecelakaan yang disebabkan rem blong terjadi saat memasuki jalanan menurun yang panjang. Truk atau bus yang mengalami rem blong umumnya memakai gigi tinggi pada saat memasuki jalanan menurun.

    “Pengemudi supaya selalu mengantisipasi dalam melihat kondisi di jalan. Para pengemudi sering kali mengocok pedal rem saat rem tidak bekerja secara maksimal. Pada saat mengalami rem blong, sebaiknya tidak melakukan pemindahan gigi ke gigi rendah, karena akan menyebabkan gigi masuk ke posisi netral,” sarannya.

    (riar/dry)

  • Prioritas Utama Hilangkan Truk ODOL: Berantas Preman dan Pungli!

    Prioritas Utama Hilangkan Truk ODOL: Berantas Preman dan Pungli!

    Jakarta –

    Pemerintah mencanangkan program zero ODOL atau tidak ada lagi truk kelebihan dimensi dan muatan (over dimension and over load/ODOL). Mulai Juni 2025 ini, Korlantas Polri melakukan sosialisasi mengenai masalah kendaraan ODOL.

    Menurut Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Soerjanto, menangani truk ODOL harus melibatkan kementerian dan lembaga sesuai bidang masing-masing. Mulai dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kemenko Bidang Ekonomi, Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Keuangan, Kementerian Tenaga Kerja, Bappenas dan Korlantas wajib turun tangan.

    “Kita harus buat road map atau perencanaan (planning) untuk beberapa tahun ke depan dalam menertibkan truk kelebihan dimensi dan muatan dan harus dijalankan secara konsisten,” kata Soerjanto dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/6/2025).

    Menurutnya, untuk tahap awal dimulai dari proyek pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tidak boleh menggunakan truk kelebihan dimensi dan muatan. Hal ini 100 persen kontrolnya ada di pemerintah dan harusnya bisa segera diimplementasikan.

    Soerjanto mengatakan, pengemudi dan pemilik truk sebenarnya juga tidak senang dengan kondisi truk ODOL. Sebab, ada beberapa masalah yang timbul dari truk ODOL.

    “Di samping truk akan lebih cepat rusak dan sangat berisiko mengalami kecelakaan lalu lintas, mereka juga sangat menginginkan operasional normal tetapi dengan biaya terpenuhi atau tercukupi. Menurut para pengemudi truk, mengendarai truk kelebihan dimensi dan muatan sangat mengerikan. Ibaratnya, kalau direm hari Senin berhentinya hari Sabtu,” ucapnya.

    Namun, ada beberapa kondisi yang memaksa praktik truk ODOL. Salah satunya adalah maraknya pungutan liar (pungli) di lapangan sehingga membuat biaya operasional membengkak.

    “Prioritas utama dalam penertiban truk kelebihan dimensi dan muatan adalah pemberantasan preman dan pungli. Hal ini sangat membebani transporter (pengusaha angkutan barang) dan pengemudi. Biaya ini bisa mencapai total 15%-35% dari ongkos angkut tergantung daerah dan jenis barang yang diangkut,” sebut Soerjanto.

    “Oleh sebab itu, program penertiban truk kelebihan dimensi dan muatan perlu didiskusikan, dipikirkan dan dipersiapkan secara menyeluruh (comprehensive), perlu kehati-hatian dan matang. Hal ini harus melibatkan semua unsur yang terlibat, seperti asosiasi pengusaha angkutan barang, asosiasi pengemudi truk, pemerintah dan pemilik barang,” katanya.

    Soerjanto menyebut, perlu juga didukung pengalihan angkutan darat ke moda kereta dan kapal. Dengan pengalihan dari truk ke mode kereta atau kapal, diharapkan bisa mengurangi masalah truk ODOL di jalan raya.

    “Saat ini kami sedang mencoba mengalihkan angkutan minuman mineral di daerah Sukabumi dari truk ke kereta. Ternyata hal ini secara ekonomi juga tidak mudah dan perlu dukungan semua pihak secara konsisten,” pungkasnya.

    (rgr/dry)

  • Rangkaian KRL CLI-125 perkuat layanan perkotaan dan kawasan transit

    Rangkaian KRL CLI-125 perkuat layanan perkotaan dan kawasan transit

    Rangkaian baru KRL CLI-125. ANTARA/HO-PT KAI

    Rangkaian KRL CLI-125 perkuat layanan perkotaan dan kawasan transit
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 02 Juni 2025 – 13:07 WIB

    Elshinta.com – PT Kereta Api Indonesia (Persero), melalui anak usahanya, KAI Commuter, resmi mengoperasikan tiga rangkaian KRL baru seri CLI-125 mulai 1 Juni 2025 guna memperkuat layanan perkotaan dan kawasan transit Commuter Line Jabodetabek.mVice President Public Relations KAI Anne Purba dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan dua rangkaian dialokasikan ke lintas Bogor dan satu rangkaian ke lintas Cikarang.

    “Keduanya merupakan koridor dengan tingkat kepadatan penumpang yang tinggi,” kata Anne.

    Lebih lanjut, Anne mengatakan langkah ini juga mempertegas peran aktif KAI Group dalam memperkuat posisi di sektor transportasi perkotaan serta menyediakan layanan yang inklusif, terjangkau, dan berorientasi publik sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan.

    Selain itu, penambahan sarana ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang dalam menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat yang terus tumbuh, khususnya di wilayah Jabodetabek.

    “Selama Januari hingga April 2025, Commuter Line Jabodetabek telah melayani 109,6 juta pelanggan, meningkat dari 103 juta pada periode yang sama tahun lalu. Sepanjang 2024, volume pelanggan mencapai 328,1 juta, naik dari 290,8 juta pada 2023,” kata Anne.

    “Angka ini menegaskan peran vital Commuter Line sebagai moda andalan masyarakat urban, dengan dukungan tarif yang disubsidi pemerintah (PSO) melalui DJKA Kemenhub,” imbuhnya.

    KRL CLI-125 dilengkapi teknologi Train Control Monitoring System (TCMS) untuk meningkatkan efisiensi dan keselamatan operasional, serta Anti Trap Door System untuk mencegah potensi penumpang terjepit pintu otomatis. Desain eksteriornya bertema “Growing”, menampilkan garis lengkung merah putih mengarah ke atas sebagai simbol semangat pertumbuhan.

    Setiap rangkaian terdiri dari 12 kereta (SF12), dengan panjang sekitar 20 meter dan lebar 3 meter per kereta. Secara keseluruhan, hingga saat ini telah tiba sebanyak 8 rangkaian KRL CLI-125, terdiri dari 7 rangkaian hasil impor dan 1 rangkaian produksi PT INKA. Seluruh sarana ini akan dioperasikan secara bertahap sesuai kebutuhan lintas dan kesiapan prasarana.

    Pengoperasian sarana ini telah melalui proses uji dinamis dan memperoleh sertifikasi kelayakan dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) sesuai Permenhub No. PM 49 Tahun 2023.

    “Strategi penguatan sarana dan pengembangan simpul layanan ini menjadi pola pembangunan KAI Group ke depan, seiring proyeksi pertumbuhan volume pengguna Commuter Line Jabodetabek yang diproyeksikan mencapai 1,15 juta penumpang per hari pada 2029 dan 1,3 juta pada 2035,” jelas Anne.

    Sumber : Antara

  • Sosialisasi Over Dimensi Over Load Dimulai, Kakorlantas Ungkap Target yang Disasar

    Sosialisasi Over Dimensi Over Load Dimulai, Kakorlantas Ungkap Target yang Disasar

    Jakarta –

    Tahapan sosialisasi kendaraan over dimension dan over load resmi dimulai hari ini. Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Agus Suryonugroho mengungkap sejumlah target yang disasar selama pelaksanaan sosialisasi.

    Irjen Agus mengatakan sosialisasi akan berlangsung selama 30 hari ke depan. Selama rentang sosialisasi ini, polisi akan melakukan pembaruan data terkait kendaraan yang terindikasi melanggar ketentuan over dimension dan over load.

    “Pemuktahiran data intelijen lalu lintas berupa data pemilik dan kendaraan yang terindikasi tidak sesuai ketentuan (Over Dimension) di seluruh Indonesia,” ujar Irjen Agus kepada wartawan, Minggu (1/6/2025).

    Irjen Agus juga menekankan seluruh Dirlantas dan jajaran polisi lalu lintas untuk turun ke jalan selama tahapan sosialisasi ini. Dia meminta para polisi lalu lintas memberikan pemahaman kepada pemilik kendaraan tentang aturan over dimension dan over load.

    “Sosialisasi dan pendekatan terhadap pengemudi maupun pemilik kendaraan tentang rencana aksi yang akan dilakukan serta imbauan untuk melakukan normalisasi terhadap kendaraan yang tidak sesuai ketentuan atau mengoperasionalkan kendaraan tersebut,” jelas Irjen Agus.

    Irjen Agus menjamin penegakan aturan terhadap pelanggaran kendaraan over dimension dan over load tidak pandang bulu. Pihaknya juga akan meminta kepada perusahaan BUMN untuk menggunakan angkutan yang sesuai ketentuan over load dan over dimension.

    Menurut Irjen Agus, hasil pembaruan data kendaraan yang terindikasi melanggar ketentuan over dimension dan over load akan diserahkan kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Data terbaru itu akan menjadi acuan dalam melakukan pengawasan hingga penindakan terhadap pelanggaran.

    “Data kendaraan tersebut akan diketahui di mana kendaraan tersebut didaftarkan kemudian dikirimkan kepada Kementerian Perhubungan untuk ditindak lanjuti sebagai data awal dan pengawasan khusus saat kendaraan akan dilakukan uji KIR,” jelas Irjen Agus.

    Dia mengatakan selama tahapan sosialisasi ini petugas belum melakukan penindakan hukum. Namun, Irjen Agus mewanti-wanti agar pemilik kendaraan mematuhi aturan over dimension dan over load.

    Irjen Agus menambahkan, data terbaru yang dikantongi oleh Korlantas Polri akan memudahkan jajarannya melakukan penindakan hukum yang tepat sasaran terhadap kendaraan yang melanggar.

    “Data tersebut juga dijadikan sebagai bahan pengawasan Dirlantas maupun Kasat Lantas jajaran untuk dilakukan pendekatan terhadap pemilik maupun pengusaha untuk dilakukan normalisasi, maupun pendekatan terhadap BUMN maupun proyek pemerintah untuk tidak menggunakan kendaraan sesuai data tersebut,” pungkas Irjen Agus.

    (ygs/hri)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini