Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenhub

  • Libur Sekolah, KAI Tambah Gerbong KA Rajabasa Relasi Tanjungkarang-Kertapati

    Libur Sekolah, KAI Tambah Gerbong KA Rajabasa Relasi Tanjungkarang-Kertapati

    Liputan6.com, Lampung – Menyambut musim libur sekolah, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre IV Tanjungkarang resmi menambah jumlah rangkaian kereta pada KA Rajabasa relasi Tanjungkarang – Kertapati pulang-pergi (PP). Penambahan itu berlaku selama periode 13 Juni hingga 13 Juli 2025. Dalam kurun waktu tersebut, jumlah kereta ekonomi (K3) pada KA Rajabasa ditingkatkan dari 5 menjadi 8 gerbong.

    “Dengan penambahan ini, kapasitas tempat duduk per perjalanan meningkat signifikan dari 530 menjadi 848 kursi,” kata Manajer Humas KAI Divre IV Tanjungkarang, Azhar Zaki Assjari melalui keterangan, Sabtu (14/6/2025).

    Zaki menyatakan bahwa langkah itu dilakukan setelah pihaknya mendapatkan izin resmi dari Kementerian Perhubungan. Tak hanya itu, KAI juga telah membuka penjualan tiket untuk rangkaian tambahan tersebut, sejak Jumat (13/6/2025).

    Lebih lanjut, Zaki mengimbau masyarakat untuk membeli tiket perjalanan hanya melalui saluran resmi KAI, seperti aplikasi Access by KAI atau datang langsung ke stasiun terdekat. “Langkah ini penting untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pelanggan dalam merencanakan perjalanan, serta menghindari risiko penipuan atau kendala teknis dari pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab,” jelas dia.

    Dia menerangkan, untuk calon penumpang supaya lebih cermat saat melakukan pemesanan tiket, mulai dari memasukkan tanggal keberangkatan, rute perjalanan, hingga data diri. Menurut dia, hal tersebut krusial demi kelancaran perjalanan, termasuk memperhitungkan waktu tempuh menuju stasiun agar tidak tertinggal kereta.

  • Indonesia-Rusia sepakati empat kerja sama, disaksikan Prabowo dan Putin

    Indonesia-Rusia sepakati empat kerja sama, disaksikan Prabowo dan Putin

    St. Petersburg, Rusia (ANTARA) – Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia menyepakati empat dokumen kerja sama yang pengumumannya disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

    Dalam rangkaian kunjungan resmi Presiden Prabowo di Istana Konstantinovskiy, St. Petersburg, prosesi pertukaran empat dokumen kerja sama itu digelar sebelum pernyataan pers bersama oleh Presiden Prabowo dan Presiden Putin.

    Adapun MoU yang disepakati oleh Indonesia dan Rusia itu meliputi:

    1. Persetujuan kerja sama bidang pendidikan tinggi antara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI dan Kementerian Sains dan Pendidikan Tinggi Rusia;

    2. ⁠Memorandum Saling Pengertian tentang kerja sama bidang transportasi antara Kementerian Perhubungan RI dan Kementerian Perhubungan Rusia;

    3. ⁠Memorandum Saling Pengertian tentang kerja sama bidang pengembangan digital dan media massa antara Kementerian Komunikasi dan Digital RI dengan Kementerian Pengembangan Digital, Komunikasi, dan Media Massa Rusia;

    4. ⁠Nota Kesepahaman antara Danantara dengan Russian Direct Investment Fund tentang pendirian platform investasi Indonesia-Rusia senilai 2 miliar euro.

    Putin kemudian menyebut volume perdagangan Indonesia dan Rusia selama 4 bulan pertama tahun ini naik 40 persen, jika dibandingkan pada angka tahun lalu sebesar 4,3 miliar dolar AS.

    Dalam acara yang sama, Presiden Prabowo menilai kerja sama Indonesia dan Rusia di seluruh bidang mengalami peningkatan yang berarti.

    Presiden Prabowo juga menilai pertemuannya dengan Presiden Putin berlangsung intens, hangat, dan produktif.

    Di Istana Konstantinovskiy, Presiden Prabowo turut didampingi sejumlah pejabat negara, yaitu Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Ada pula Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengusaha Kabel Laut Hadapi Kendala Teknis, Pelaporan KKPRL Terhambat

    Pengusaha Kabel Laut Hadapi Kendala Teknis, Pelaporan KKPRL Terhambat

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Sistem Komunikasi Kabel Laut Seluruh Indonesia (ASKALSI) merespons teguran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang mengancam akan mencabut izin berusaha pengelola ruang laut jika tidak segera menyampaikan laporan tahunan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

    Sekretaris Jenderal ASKALSI, Resi Y. Bramani, menyatakan pihaknya mengapresiasi peringatan yang disampaikan oleh pemerintah dalam hal ini KKP, dan mengaku telah melakukan koordinasi internal dengan seluruh anggota asosiasi terkait hal tersebut.

    “KKP dan ASKALSI merupakan mitra strategis untuk bisa saling mendukung peran masing-masing, yang ujungnya bertujuan mewujudkan infrastruktur telekomunikasi nasional yang andal,” kata Resi saat dihubungi Bisnis, pada Kamis (19/6/2025).

    Resi menegaskan, pada prinsipnya ASKALSI senantiasa berkomitmen untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan laporan yang diterima dari para anggota, sebenarnya sudah ada anggota yang melaporkan kewajiban tersebut, meski dengan berbagai metode.

    “Ada yang secara manual/kirim langsung [ada tanda terimanya], juga ada via kirim email. Namun sekarang kan pengiriman melalui sistem informasi berupa E-SEA. Yang kami lihat di situ ada miskomunikasi,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Resi mengungkapkan sejumlah kendala lain yang dihadapi anggota ASKALSI dalam pelaporan, antara lain terkait kesiapan data dan sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, masih ada anggota yang belum familiar dengan pelaporan PKKPRL, khususnya terkait penyajian data yang relevan.

    Meski begitu, pihaknya terus mendorong agar setiap anggota menaati ketentuan yang berlaku. 

    Dia juga menekankan sinergi antara KKP dan kementerian/lembaga lain selama ini sudah berjalan baik dalam penataan kabel laut nasional.

    Pihaknya juga melihat KKP terbuka untuk setiap usulan mengenai kebijakan di laut seperti kebijakan mengenai rute/pemanfaatan ruang di laut. Selain itu, menurutnya KKP selalu mendukung untuk proyek-proyek yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga, semisal mendukung proyek Palapa Ring Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). 

    “Tidak hanya dengan Komdigi, ada dengan ESDM proyek pipa/sumur migas, Kemenhub untuk proyek pelabuhan,” imbuhnya.

    Sebelumnya diberitakan, KKP memperingatkan akan mencabut izin berusaha bagi pemegang KKPRL yang tidak menyampaikan laporan tahunan. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono, mengatakan dari 50 KKPRL untuk kegiatan penggelaran sistem kabel telekomunikasi bawah laut (SKKL) yang diterbitkan, sebanyak 27 di antaranya belum atau terlambat menyerahkan laporan.

    “SP 1, SP 2, SP 3. Kalau ketiga dia tetap nggak lakukan, bisa dicabut lagi tuh. Ngurus lagi dari awal lagi dia. Repot dia. Jadi kalau dicabut, mereka akan ngurus dari awal lagi,” tegas Pung saat ditemui di Kantor KKP, Rabu (18/6/2025).

    Meski demikian, Pung optimistis bahwa para pemegang KKPRL akan segera memenuhi kewajiban pelaporan tersebut.

    “Saya rasa dengan peringatan kedua mereka sudah agak gerah-gerah dikit lah. Ketiga pasti mereka akan segera melakukan itu,” ujarnya.

  • Prabowo dan Putin Saksikan Pertukaran MoU Strategis RI-Rusia

    Prabowo dan Putin Saksikan Pertukaran MoU Strategis RI-Rusia

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menyaksikan langsung prosesi pertukaran sejumlah dokumen kerja sama bilateral antara pemerintah Indonesia dan Rusia di Istana Konstantinovsky, St. Petersburg. Pertukaran dokumen tersebut menjadi penegasan konkret atas komitmen kedua negara dalam memperkuat hubungan strategis lintas sektor di tengah dinamika global yang terus berubah.

    Dilansir Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Jumat (20/6/2025), seluruh dokumen telah ditandatangani sebelumnya (pre-signed) oleh pejabat terkait dari kedua negara, dan secara simbolis dipertukarkan di hadapan kedua kepala negara. Adapun daftar dokumen kerja sama yang dipertukarkan meliputi:

    1. Persetujuan antara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia dan Kementerian Sains dan Pendidikan Tinggi Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan Tinggi.
    2. Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Kementerian Perhubungan Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Sektor Transportasi.
    3. Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dan Kementerian Pengembangan Digital, Komunikasi, dan Media Massa Federasi Rusia tentang kerja sama di bidang pengembangan digital dan media massa.
    4. Nota Kesepahaman antara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (DANANTARA) dan Joint Stock Company “Management Company of Russian Direct Investment Fund”.

    Selain itu, dalam pertemuan tersebut Presiden Putin dan Presiden Prabowo juga telah menyepakati “Deklarasi Kemitraan Strategis antara Federasi Rusia dan Republik Indonesia”. Pertukaran dokumen kerja sama ini mencerminkan arah baru dalam hubungan bilateral Indonesia-Rusia yang semakin luas dan multidimensional, mulai dari pendidikan dan ekonomi digital, hingga investasi, transportasi, dan penguatan konektivitas antar-lembaga strategis.

    (isa/isa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kemenhub: Aksi penanganan zero ODOL disusun lintas kementerian/lembaga

    Kemenhub: Aksi penanganan zero ODOL disusun lintas kementerian/lembaga

    Rencana aksi penanganan zero ODOL saat ini sedang disusun yang melibatkan banyak Kementerian dan Lembaga termasuk Kepolisian

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perhubungan menyatakan, rencana aksi penanganan zero over dimension over load (ODOL) saat ini sedang disusun yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga termasuk kepolisian guna memastikan penegakan aturan dimensi dan muatan kendaraan berjalan efektif.

    “Rencana aksi penanganan zero ODOL saat ini sedang disusun yang melibatkan banyak Kementerian dan Lembaga termasuk Kepolisian,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Ernita Titis Dewi dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

    Titis menjelaskan, pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran kendaraan ODOL telah dilakukan bersama para pemangku kepentingan lintas sektor.

    Namun, dia mengingatkan, upaya tersebut masih belum berjalan optimal, sehingga dibutuhkan langkah-langkah lanjutan yang lebih terstruktur dan tegas untuk menekan pelanggaran dimensi dan muatan kendaraan di jalan.

    Pemerintah, kata dia, melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) berkomitmen mengawal ketat implementasi Zero ODOL hingga tercapai penuh pada 2026 sesuai target nasional.

    Sebagai tahapan jangka pendek dalam aksi penanganan zero ODOL, lanjut Nitis, akan dimulai dengan sosialisasi kepada pemilik barang dan transporter guna meningkatkan pemahaman atas aturan dimensi dan muatan kendaraan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pemerintah.

    Pada Juli 2025, pemerintah akan mulai memberlakukan tahap peringatan, dilanjutkan dengan penegakan hukum pada Agustus 2025 secara bertahap dan menyeluruh bersama Kepolisian dan kementerian terkait lainnya.

    “Sampai dengan seterusnya bersama pihak kepolisian, Kementerian PU, Kemenperin, Kemendag, dan seluruh stakeholders terkait,” katanya.

    Lebih lanjut, dia menyebutkan, penanganan kendaraan ODOL yang dikoordinasikan Kemenko Infra menggandeng Kemenhub; Kementerian Perdagangan; Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan.

    Beberapa program konkret yang akan dijalankan antara lain pendataan angkutan barang menggunakan sistem elektronik (smart mobility), optimasi pengawasan dan pencatatan kendaraan angkutan barang, implementasi alur kendaraan yang sesuai dengan pengaturan kelas jalan.

    Program lainnya mencakup penguatan alternatif multimoda menggunakan kereta, penguatan aspek ketenagakerjaan dengan standar kerja yang layak, serta rencana penerapan insentif dan disinsentif kepada transporter.

    Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan pemerintah tengah merumuskan kebijakan konkret untuk menangani kendaraan over dimension over loading (ODOL) yang menjadi masalah serius di jalan raya.

    Dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (8/5) Dudy mengatakan, sejumlah kementerian dan BUMN melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan telah dikumpulkan untuk membahas penanganan ODOL.

    Kementerian yang terlibat dalam pembahasan tersebut antara lain Kementerian Dalam Negeri, Keuangan, Perdagangan, Perindustrian, dan Kementerian Perhubungan sebagai instansi teknis utama.

    “Dalam rangka penanganan ODOL, dalam beberapa saat ke depan akan ada beberapa rumusan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah berkaitan dengan ODOL,” kata Menhub.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Indonesia pastikan audit IMSAS 2025 berjalan transparan

    Indonesia pastikan audit IMSAS 2025 berjalan transparan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI) memastikan audit International Maritme Organization (IMO) atau IMO Member State Audit Scheme (IMSAS) berjalan transparan mengenai kepatuhan negara anggota terhadap pelaksanaan kewajiban internasional.

    “Pelaksanaan skema audit negara anggota IMSAS untuk Indonesia berlangsung pada 16-23 Juni 2025,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Muhammad Masyhud di Jakarta, Kamis.

    Audit itu merupakan mekanisme resmi dari Organisasi Maritim Internasional (IMO) untuk menilai tingkat kepatuhan negara anggota terhadap pelaksanaan kewajiban internasional, khususnya dalam bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan laut.

    Masyhud menyatakan Indonesia menyambut audit ini sebagai peluang strategis untuk memperkuat kapasitas institusional, meningkatkan koordinasi antar-lembaga, dan mengidentifikasi area pengembangan yang perlu ditindaklanjuti secara nasional.

    “Melalui kegiatan audit IMSAS kali ini, Indonesia akan memastikan semua proses audit yang transparan, konstruktif, dan berdampak,” ujarnya.

    Untuk itu, dia mengajak semua pihak terkait untuk terus maju dengan semangat kolaborasi dan saling menghormati, sehingga hasil audit tidak hanya bermanfaat bagi Indonesia tetapi juga memberikan kontribusi yang berarti bagi komunitas maritim internasional yang lebih luas.

    Lebih lanjut, Masyhud mengatakan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan anggota aktif Dewan IMO, Indonesia menyadari pentingnya mematuhi konvensi maritim internasional. Pihaknya berkomitmen untuk memperkuat tata kelola maritim dan memenuhi tanggung jawab sebagai negara anggota.

    Menurutnya pula IMSAS berperan penting memastikan implementasi konvensi IMO secara konsisten, sehingga audit ini dinilai strategis untuk memenuhi kewajiban sekaligus mengevaluasi, belajar, dan meningkatkan sistem nasional sesuai standar internasional.

    Sementara itu, Direktur Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Samsuddin selaku Single Point of Contact IMSAS Indonesia, menjelaskan skema audit negara anggota IMO awalnya bersifat sukarela sejak 2006 dan menjadi wajib sejak 2016.

    Menurut Samsuddin, audit tersebut menjadi dasar penting untuk memastikan implementasi yang konsisten dan efektif atas instrumen-instrumen IMO di seluruh dunia guna meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran.

    Indonesia memandang audit itu bukan sekadar kewajiban kepatuhan, tetapi juga sebagai peluang untuk refleksi, pembelajaran mendalam, dan perbaikan menyeluruh terhadap sistem maritim nasional secara berkelanjutan.

    Ia menyebutkan Indonesia telah menyelesaikan temuan dari audit sukarela tahun 2014 dengan menyusun regulasi, melengkapi prosedur operasional, serta memastikan proses pelaporan berjalan secara sistematis.

    Sebagai bentuk kesiapan, Indonesia telah mengirimkan pegawai terpilih untuk mengikuti pelatihan auditor guna meningkatkan kemampuan dalam menggali data dan mengidentifikasi kekurangan dalam sistem maritim nasional.

    Indonesia juga menjalin kerja sama dengan negara sahabat seperti Australia, Denmark, dan Singapura untuk berbagi informasi dan pengalaman menghadapi audit, demi meningkatkan keselamatan transportasi laut nasional.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenhub Beri Diskon Tiket Kapal 50%, Cek Detailnya

    Kemenhub Beri Diskon Tiket Kapal 50%, Cek Detailnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut meluncurkan stimulus diskon tarif dasar tiket kapal penumpang sebesar 50% selama periode 5 Juni hingga 31 Juli 2025. 

    Kebijakan ini menyasar peningkatan aksesibilitas transportasi laut di tengah masa libur sekolah, sekaligus sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam pemerataan layanan publik.

    “Presiden menekankan pentingnya kehadiran negara dalam memberikan pelayanan transportasi yang terjangkau dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah terpencil, tertinggal, terluar dan perbatasan,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud melalui keterangannya, Kamis (19/6/2025).

    Diskon tarif tersebut berlaku untuk seluruh rute dan kelas kapal milik PT Pelni (Persero), dengan potongan hanya diterapkan pada tarif dasar, tidak termasuk asuransi dan akses masuk pelabuhan. Kebijakan ini diharapkan turut menggerakkan mobilitas masyarakat serta mendongkrak aktivitas ekonomi domestik di berbagai wilayah selama periode puncak perjalanan.

    “Kami memastikan kebijakan ini berjalan efektif dan tepat sasaran dengan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk media dalam menyampaikan informasi kepada publik,” kata Masyhud.

    Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Budi Mantoro menambahkan, stimulus tarif ini didukung anggaran sebesar Rp134,89 miliar, mencakup 25 kapal penumpang berstatus PSO (public service obligation). 

    “Diskon berlaku untuk seluruh kelas tiket, baik ekonomi maupun non-ekonomi, di seluruh trayek kapal Pelni. Tiket hanya dapat dibeli melalui kanal resmi dan harus sesuai dengan identitas penumpang,” tutur Budi.

    Adapun, jumlah penumpang yang mendapat subsidi akan dibatasi kuota. Bila kuota anggaran habis, maka tarif normal akan kembali diberlakukan.

    Program Perlindungan Pelaut

    Selain kebijakan diskon tarif, Kemenhub juga menyoroti isu kesejahteraan pelaut menjelang peringatan Hari Pelaut Sedunia yang jatuh pada 25 Juni 2025. 

    Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Samsuddin, menyebutkan bahwa pemerintah saat ini sedang menyempurnakan regulasi melalui revisi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) di bidang kepelautan agar lebih responsif dan berorientasi pada perlindungan pelaut. Upaya ini dilakukan dalam rangka harmonisasi regulasi sesuai amanat Maritime Labour Convention (MLC) 2006.

    Dengan kombinasi kebijakan stimulus dan penguatan perlindungan tenaga kerja pelaut, Kemenhub menegaskan komitmen dalam menjamin akses transportasi laut yang inklusif sekaligus memperkuat fondasi keberlanjutan sektor maritim nasional.

  • Cetak Laba, Pelita Air Catatkan Kinerja Positif Tahun Buku 2024

    Cetak Laba, Pelita Air Catatkan Kinerja Positif Tahun Buku 2024

    Jakarta –

    PT Pelita Air Service (Pelita Air) menutup tahun buku 2024 dengan kinerja keuangan yang menunjukkan peningkatan signifikan. Hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 menunjukkan pendapatan Perseroan di tahun 2024 naik sebesar 81% dibandingkan dengan tahun 2023.

    Perseroan juga mencatatkan Laba Setelah Pajak sebesar USD 5,9 juta, naik dari hasil tahun 2023 yang masih mencatatkan rugi, sementara EBITDA di tahun 2024 juga mengalami kenaikan lebih dari 580% Year on Year.

    Tingkat kesehatan Perseroan juga membaik yang tercermin dari hasil pemeringkatan PEFINDO tanggal 19 Mei 2025, dimana Pelita Air memperoleh peringkat idBBB+ dengan outlook “stable”. Hasil ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2023, serta mencerminkan kapasitas usaha berada pada tingkat layak dan stabil dalam kategori industri sejenis.

    Pelita Air juga menjadi maskapai paling tepat waktu di Indonesia, dengan angka On-Time Performance (OTP) mencapai 94,3% menurut data resmi Kementerian Perhubungan pada 2024. Tingkat keterisian kursi (Seat Load Factor) juga berkontribusi positif bagi pencapaian operasional. Respon pasar yang baik menunjukkan peningkatan keterisian kursi mencapai rata2 80,7% di sepanjang tahun 2024.

    “Selama 2024, Pelita Air membuka lima rute baru yang menghubungkan berbagai wilayah di Indonesia, meliputi Jakarta-Aceh, Jakarta-Kendari, Balikpapan-Yogyakarta, Jakarta-Lombok, dan Jakarta-Medan. Penambahan ini menggenapi jumlah total rute menjadi 16 pada akhir tahun 2024,” ungkap VP Corporate Secretary Pelita Air, Agdya Yogandari dalam keterangannya, Kamis (19/6/2025).

    Kemudian, perusahaan juga memperkuat armadanya dengan mendatangkan dua unit Airbus A320 untuk menjamin tersedianya kapasitas penerbangan bagi keberlanjutan konektivitas.

    “Perseroan meyakini bahwa pertumbuhan yang berkelanjutan juga ditentukan oleh konsistensi dalam memberikan layanan yang andal serta adaptasi terhadap dinamika pasar. Ke depan, Perseroan akan terus mengedepankan efisiensi, tata kelola yang baik, dan pelayanan berkualitas sebagai fondasi utama dalam memperkuat posisi Perseroan di industri penerbangan nasional,” tutupnya.

    Tonton juga “Bercanda Bawa Bom di Pesawat Pelita Air Berujung Ancaman Penjara” di sini:

    (akd/akd)

  • Kemenhub dan KAI Daop 1 Jakarta perkuat integrasi transportasi

    Kemenhub dan KAI Daop 1 Jakarta perkuat integrasi transportasi

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta berkomitmen memperkuat layanan transportasi perkeretaapian yang terintegrasi dan berkelanjutan.

    DJKA Kemenhub melalui Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung (BTP Bandung) bersama PT KAI Daerah Operasi 1 Jakarta siap melaksanakan uji coba pengoperasian skybridge yang menghubungkan Stasiun Bogor Paledang dengan Stasiun Bogor.

    “Uji coba operasi skybridge ini mulai dilaksanakan pada Rabu, 18 Juni 2025, dalam rangka mewujudkan layanan transportasi perkeretaapian yang terintegrasi dan berkelanjutan,” kata Kepala BTP Kelas I Bandung Endang Setiawan dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Dia menyampaikan uji coba operasi skybridge itu merupakan bagian dari upaya peningkatan kenyamanan dan keamanan pengguna kereta api, khususnya dalam mendukung perpindahan penumpang dari dan menuju layanan KA Pangrango dan KRL Commuter Line.

    “Pembangunan skybridge ini merupakan wujud dari program Transit Oriented Development (TOD) yang bertujuan untuk mengoptimalkan akses transportasi publik,” ujarnya,

    Hal itu dilakukan agar dapat menunjang daya angkut penumpang, terutama dalam mendukung proses transit penumpang KRL Bogor Line dari Stasiun Bogor ke Stasiun Bogor Paledang dan sebaliknya.

    Endang juga menambahkan mulai 16 Juni 2025, seluruh aktivitas naik-turun penumpang KA Pangrango akan terpusat di Stasiun Bogor Paledang.

    “Kami mohon penumpang KA Pangrango dapat menyesuaikan perjalanannya ke depan,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa uji coba operasi skybridge sebelumnya dimulai pada 18 Juni 2025 pada pengoperasian skybridge tahap I.

    Kepada penumpang KA Pangrango yang akan melanjutkan perjalanan menggunakan KRL dapat melakukan tap in melalui skybridge untuk masuk ke Stasiun Bogor.

    Sebaliknya, penumpang KRL yang akan melanjutkan perjalanan dengan KA Pangrango dapat melakukan tap out melalui skybridge dan membeli tiket melalui aplikasi Access by KAI.

    Skybridge sepanjang 200 meter ini tidak hanya menghubungkan dua stasiun kereta, tetapi juga langsung terintegrasi dengan Alun-alun Kota Bogor. Dengan kapasitas harian mencapai lebih dari 530 ribu penumpang, skybridge ini diharapkan menjadi penghubung vital bagi mobilitas masyarakat.

    Berdasarkan pantauan data internal, pada kondisi normal jumlah rata-rata penumpang KA Pangrango di Stasiun Bogor mencapai sekitar 800 hingga 1.600 penumpang per hari, baik yang naik maupun turun.

    Sementara itu, di Stasiun Bogor Paledang, rata-rata penumpang KA Pangrango berkisar 200 hingga 400 penumpang per hari. Secara keseluruhan, selama periode lima bulan terakhir (Januari hingga Mei 2025), Stasiun Bogor dan Stasiun Bogor Paledang telah melayani sebanyak 333.148 penumpang naik dan turun.

    Manager Humas PT KAI Daop 1 Jakarta melalui Ixfan Hendriwintoko menyampaikan pihaknya sangat mendukung pengoperasian skybridge ini.

    “Kami berharap prasarana yang masih perlu disempurnakan dapat segera ditindaklanjuti agar saat pengoperasian, seluruh fasilitas berfungsi optimal,” kata Ixfan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenhub siapkan alternatif transportasi laut dampak erupsi Lewotobi

    Kemenhub siapkan alternatif transportasi laut dampak erupsi Lewotobi

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan kesiapan transportasi laut sebagai alternatif darurat bagi wisatawan dan warga yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyusul terhambatnya akses udara akibat aktivitas vulkanik.

    Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Kemenhub Muhammad Masyhud mengatakan koordinasi telah dilakukan jajarannya kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna memastikan keselamatan dan kelancaran mobilisasi menggunakan moda laut.

    “Teman-teman di sana sudah menyiapkan dan sudah berkomunikasi dengan Forkopimda dan siap untuk itu,” kata Masyhud di sela pertemuan bersama awak media di Jakarta, Rabu.

    Langkah itu diambil untuk menjawab kebutuhan pergerakan wisatawan yang tak bisa melanjutkan perjalanan lewat udara, dengan memanfaatkan armada laut internal yang telah tersedia saat ini.

    “Kan ada turis-turis yang tidak bisa lewat udara, kita siap membantu melalui laut,” tuturnya.

    Kemenhub juga terus memantau kondisi dan siap mengerahkan dukungan tambahan apabila diperlukan, demi menjamin kelangsungan transportasi selama masa darurat berlangsung.

    “Kalau saat ini masih dari internal kita aja dulu (untuk persiapan armada,” kata Masyhud.

    Sebelumnya, Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Cecep Kurniawan mengatakan dampak dari erupsi Gunung Lewatobi laki laki, terdapat tiga bandar udara yang ditutup operasionalnya.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.