Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenhub

  • Menhub Apresiasi Pelindo soal Pelabuhan Pulau Baai Siap Beroperasi Optimal

    Menhub Apresiasi Pelindo soal Pelabuhan Pulau Baai Siap Beroperasi Optimal

    Jakarta –

    Menteri Perhubungan (Menhub) Republik Indonesia Dudy Purwagandhi mengapresiasi Pelindo yang telah bekerja keras dalam mengatasi masalah pendangkalan di Pelabuhan Pulau Baai. Proses tersebut selesai sebelum batas waktu yang ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025, yakni tanggal 31 Juli 2025.

    Ini menunjukkan kolaborasi yang solid antara Pelindo dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pulau Baai, serta berbagai instansi terkait di Bengkulu.

    Menhub Dudy mengatakan sejak beberapa hari lalu telah dilakukan uji coba keluar masuk kapal di Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu. Dua kapal yang diuji coba, yakni KM M.H. Thamrin yang mengangkut 110 penumpang dan KMP Pulo Tello yang bermuatan mobil tangki BBM.

    “Uji coba olah gerak kapal dilakukan untuk menguji kelayakan pergerakan kapal di alur pelayaran yang sedang dalam tahap pengerukan. Adapun uji coba pelayaran KM M.H. Thamrin dan KMP Pulo Tello dilakukan dalam cuaca baik dan kondisi air laut pasang tertinggi,” ungkap Menhub Dudy dalam keterangannya, Jumat (11/7/2025).

    Dari hasil uji coba tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa Pelabuhan Pulau Baai telah dapat beroperasi kembali, setelah sebelumnya sempat mengalami kendala akibat terjadinya pendangkalan.

    Sementara itu Direktur Utama Pelindo, Arif Suhartono, menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepada Pelindo dalam upaya percepatan pengerukan dan pemulihan operasional pelabuhan.

    “Kami sangat bersyukur alur pelayaran telah dapat dilalui dengan lancar dan aman. Ini merupakan bentuk komitmen kami dalam melaksanakan penugasan Pemerintah untuk menjaga kelancaran rantai logistik nasional dengan dukungan penuh dari Kementerian Perhubungan RI,” ujar Arif.

    Arif menambahkan bahwa alur pelayaran secara bertahap akan kembali normal. Setelah selesai melakukan pengerukan alur darurat dengan kedalaman hingga -4 mLWS, proses akan dilanjutkan dengan normalisasi alur hingga mencapai kedalaman -6,5 mLWS, kemudian pengerukan akan dilanjutkan hingga mencapai kedalaman maksimal -12 mLWS.

    Apresiasi dan ungkapan terima kasih juga disampaikan Ketua DPW Indonesia Shipping Agencies Association (ISAA) Bengkulu, Indarto, atas terbuka kembali alur pelayaran Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu.

    “Terbukanya alur ini tidak hanya menjadi kabar baik bagi dunia pelayaran, tetapi juga bagi dunia usaha dan juga menjadi tonggak penting dalam mendukung kelancaran arus logistik dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Bengkulu,” tutur Indarto.

    Hingga hari ini (11/7) pukul 08.00 WIB, setidaknya terdapat dua puluh enam kapal berhasil melewati alur pelayaran Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu.

    “Sinergi yang terbangun ini kami harapkan agar terus berlanjut untuk menyelesaikan proses pengerukan hingga benar-benar tuntas. Dengan demikian, distribusi logistik ke Pulau Enggano maupun wilayah lainnya dapat berjalan lancar dan memberi dampak positif bagi perekonomian daerah,” pungkas Arif.

    Tonton juga Video: Penjelasan Pelindo soal Penyebab Kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok

    (ega/ega)

  • Korupsi Pelabuhan di Riau, Jaksa Ciduk Pejabat Kemenhub

    Korupsi Pelabuhan di Riau, Jaksa Ciduk Pejabat Kemenhub

    Liputan6.com, Pekanbaru – Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menahan pejabat Kementerian Perhubungan di Pekanbaru berinisial RN. Dia merupakan tersangka korupsi pembangunan Pelabuhan Sagu-Sagu Langkit Tahap V di Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti.

    Korupsi pembangunan pelabuhan tahun anggaran 2022 dan 2023 itu merugikan negara Rp12,5 miliar. Penahan berlangsung 20 hari ke depan di Rutan Sialang Bungkuk untuk kepentingan penyidikan.

    Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat Kejati Riau Zikrullah menjelaskan, selain RN penyidik juga menetapkan 2 tersangka lainnya. 

    “Semuanya sudah ditahan pada Selasa malam tadi,” kata Zikrullah, Rabu siang, 9 Juli 2025.

    Tersangka lainnya berinisial MRN dan HB dari pihak swasta. Tersangka MRN merupakan Direktur PT Berkat Tunggal Abadi selaku pelaksana proyek sedangkan HB merupakan Direktur Utama PT Gumilang Sajati sebagai konsultan pengawas. 

    “Sementara RN merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kementerian Perhubungan,” kata Zikrullah.

    Penyidik sudah mengantongi audit kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) senilai Rp12,5 miliar.

    Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 2 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

    “Mereka terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun,” jelasnya.

    Ketika ditanya mengenai kemungkinan adanya tersangka baru, Zikrullah menyatakan penyidikan masih terus berlanjut.

    “Untuk saat ini baru 3 orang yang ditetapkan tapi tidak menutup kemungkinan akan ada pengembangan lebih lanjut sesuai alat bukti yang ditemukan,” katanya.

     

    *** Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

  • Video: Ancam Keselamatan, Penerbangan di Soetta Terganggu Layangan

    Video: Ancam Keselamatan, Penerbangan di Soetta Terganggu Layangan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Lukman F Laisa, mengingatkan bahaya yang mengancam akibat aktivitas menerbangkan layang-layang di dekat bandar udara dan jalur penerbangan

    Selengkapnya saksikan di Program Nation Hub CNBC Indonesia, Kamis (10/07/2025).

  • Tok! Komisi V DPR Setujui Usulan Tambahan Anggaran Kemenhub-PU

    Tok! Komisi V DPR Setujui Usulan Tambahan Anggaran Kemenhub-PU

    Jakarta –

    Komisi V DPR RI memberi lampu hijau untuk melanjutkan pembahasan usulan tambahan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) hingga Kementerian Perhubungan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Usulan-usulan tersebut sebelumnya dibahas dalam serangkaian rapat bersama tiap-tiap lembaga pemerintahan mitra Komisi V.

    Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan, sejak tanggal 7 s.d 10 Juli 2025 pihaknya telah menggelar Raker dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan membahas rencana kerja pemerintah dan kementerian/lembaga (KL) tahun anggaran (TA) 2026.

    “Maka agenda Raker dan RDP kita hari ini adalah penetapan rencana kerja KL dan rencana kerja pemerintah KL tahun 2026 dengan seluruh mitra kerja Komisi V DPR RI dan hasilnya akan segera disampaikan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR RI,” kata Lasarus dalam Raker bersama pemerintah di Senayan, Jakarta, Kamis (10/7/2025).

    Berdasarkan hasil rapat-rapat pembahasan rencana kerja TA 2026 dimaksud, maka alokasi pagu indikatif untuk masing-masing mitra kerja dalam tahun anggaran tahun 2026 adalah sebagai berikut.

    Pertama, Kementerian PU memiliki kebutuhan anggaran TA 2026 sebesar Rp 139,74 triliun. Sedangkan pagu indikatif TA 2026 yang sebelumnya telah ditetapkan sebesar Rp 70,86 triliun, sehingga ada selisih backlog atau kekurangan Rp 68,88 triliun.

    Kedua, Kementerian Perhubungan memiliki kebutuhan pagu kebutuhan TA 2026 sebesar Rp 48,89 triliun. Sedangkan pagu indikatif TA 2026 sebelumnya ditetapkan sebesar Rp 24,46 triliun, sehingga ada backlog Rp 24,48 triliun.

    Ketiga, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) memiliki pagu kebutuhan TA 2026 sebesar Rp 3,37 triliun. Sedangkan pagu Indikatif TA 2026 telah ditetapkan sebesar Rp 1,59 triliun, sehingga ada backlog sebesar Rp 1,78 triliun.

    Keempat, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memiliki pagu kebutuhan TA 2026 sebesar Rp 49,85 triliun. Sedangkan pagu Indikatif TA 2026 telah ditetapkan sebesar Rp 1,82 triliun, sehingga ada backlog sebesar Rp 48,03 triliun.

    Lalu yang kelima, Kementerian Transmigrasi memiliki pagu kebutuhan TA 2026 sebesar Rp 2,23 triliun. Sedangkan pagu Indikatif TA 2026 telah ditetapkan sebesar Rp 1,90 triliun, sehingga ada backlog sebesar Rp 329,09 miliar.

    Selain kementerian, Komisi V juga menyetujui anggaran Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan BNPP atau Basarnas. Kedua lembaga itu juga meminta tambahan anggaran untuk menutupi kekurangan kebutuhan anggaran 2026.

    “Komisi V DPR RI bersama dengan Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, Kementerian PKP, Kementerian Desa dan PDT, Kementerian Transmigrasi, BMKG, dan Basarnas akan memperjuangkan peningkatan anggaran untuk membiayai program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat sesuai mekanisme pembahasan RUU APBN Tahun 2026 di DPR RI,” ujar Lasarus.

    Merespons keputusan tersebut, Menteri PU Dody Hanggodo berterima kasih atas keputusan Komisi V DPR RI menyetujui pembahasan tambahan anggaran ini dilanjutkan ke Banggar DPR RI. Secara bertahap, pihaknya juga akan menyampaikan permintaan tambahan ini ke Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas.

    “Memang betul ada backlog Rp 68 triliun dan akan kita mintakan secara berjenjang ke Kementerian Keuangan dan Bappenas. Untuk arahan dan bimbingan bapak kemarin, kami akan kaji lebih lanjut agar semua arahan kemarin terutama terkait IDM dan padat karya bisa dipercepat,” ujar Dody.

    (shc/rrd)

  • Gaikindo Beberkan Cara Pemerintah Lindungi Konsumen Kendaraan di RI – Page 3

    Gaikindo Beberkan Cara Pemerintah Lindungi Konsumen Kendaraan di RI – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo ) menjelaskan setiap kendaraan bermotor yang diproduksi, diimpor, dan dipasarkan di Indonesia wajib memenuhi sejumlah regulasi ketat yang ditetapkan pemerintah. Tujuannya tak lain untuk menjamin keamanan, keselamatan, serta perlindungan konsumen.

    Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo ), Kukuh Kumara, menjelaskan bahwa seluruh kendaraan anggota Gaikindo harus lolos persyaratan teknis.

    “Bahwa seluruh kendaraan bermotor yang diproduksi, diimpor, dan dipasarkan di Indonesia oleh seluruh anggota Gaikindo itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan oleh pemerintah,” kata Kukuh dalam Rapat Panja Perlindungan Konsumen dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (10/7/2025).

    Kukuh merinci persyaratan itu mencakup dokumen penting seperti Tanda Pendaftaran Tipe (TPT), Surat Uji Tipe (SUT), dan Surat Registrasi Uji Tipe (SRUT).

    TPT diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian untuk kendaraan impor, sementara SUT dan SRUT dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan setelah kendaraan menjalani uji tipe secara menyeluruh. Tanpa dokumen tersebut, kendaraan tidak bisa digunakan atau didaftarkan di kepolisian.

    “Ini untuk menjamin bahwa kendaraan-kendaraan yang diproduksi, diimpor, dan kemudian juga dipasarkan di Indonesia itu menjamin kualitas termasuk juga keselamatan bagi pemiliknya ataupun pengguna jalan umum nantinya,” ujarnya.

     

  • GAIKINDO Berharap Proving Ground Cibitung Segera Rampung, Ini Alasannya – Page 3

    GAIKINDO Berharap Proving Ground Cibitung Segera Rampung, Ini Alasannya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus memperkuat sistem pengujian kendaraan bermotor guna menjamin keselamatan dan kualitas produk yang beredar di Indonesia. Salah satu upaya konkret adalah pembangunan fasilitas proving ground di Cibitung, Bekasi.

    Fasilitas ini akan menjadi pusat pengujian kendaraan bermotor roda empat atau lebih, termasuk uji keselamatan, emisi, dan kelayakan jalan.

    Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), Kukuh Kumara, menyebut proyek ini sebagai tonggak penting bagi industri otomotif nasional.

    “Itu ada proving ground yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan, ada di daerah Cibitung, Bekasi. Dan di sana ada detail-detail apa saja yang harus dilakukan, diuji. Ada uji pengereman, ada uji mengenai emisinya, dan sebagainya,” kata Kukuh dalam Rapat Panja Perlindungan Konsumen dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (10/7/2025).

    Pembangunan proving ground tersebut diharapkan selesai dan beroperasi penuh dalam waktu dekat. Keberadaannya akan melengkapi sistem pengujian tipe kendaraan yang selama ini sudah berjalan di berbagai instansi terkait.

    “Gasilitas yang saat ini sedang dalam proses pembangunan dan diharapkan dalam waktu dekat akan selesai dan dioperasikan secara penuh,” ujarnya.

  • Menhub Beri Kabar Terbaru Nasib Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

    Menhub Beri Kabar Terbaru Nasib Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengakui bahwa sudah ada pembicaraan untuk memperpanjang kereta cepat atau semi cepat Jakarta-Surabaya. Proyek ini juga sudah coba ditawarkan kepada sejumlah investor, namun hingga kini masih dalam tahap pembahasan.

    “Kereta cepat memang ada pembicaraan melanjutkan kembali, namun pastinya akan ada kajian karena dalam beberapa kesempatan kami coba tawarkan kereta semi cepat atau dan harapan kami baik kereta cepat atau semi cepat, harapan kami nggak pakai APBN, ini harus dibicarakan lebih detil memang ada pembicaraan untuk perpanjang,” kata dia di Kantor Kemenhub dikutip Kamis (10/7/2025).

    Mengenai calon investor yang masuk, Ia membuka kesempatan bagi siapapun. Termasuk China untuk melanjutkan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, maupun pihak lain seperti Jepang.

    “Kereta kita akan diskusikan, apa masih China lagi? apa Shinkansen (Jepang)? tapi kita tawarkan,” sebut Dudy.

    Foto: KA Cepat Whoosh. (Dok. KCIC)
    KA Cepat Whoosh. (Dok. KCIC)

    Namun perkembangan saat ini masih dalam tahap kajian semua opsi baik kereta cepat maupun kereta semi cepat, termasuk opsi melanjutkan kereta cepat Jakarta-Bandung maupun membuat trayek baru.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta tambahan anggaran Rp 200,2 miliar pada 2026. Tambahan anggaran itu untuk menambah pagu indikatif kementeriannya yang sebesar Rp 115,7 miliar tahun depan.

    “Kami juga mendapatkan tugas khusus untuk bisa mengawal kelanjutan dari pembangunan dan pengembangan kereta api cepat yang saat ini Jakarta-Bandung, diharapkan ke depan bisa sambung sampai dengan Surabaya, Jawa Timur,” ujar AHY.

    (fys/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Mark up Pengadaan Lampu Suar, 2 Pegawai UPT Kemenhub di Cilacap Dijebloskan ke Penjara

    Mark up Pengadaan Lampu Suar, 2 Pegawai UPT Kemenhub di Cilacap Dijebloskan ke Penjara

    Mark up Pengadaan Lampu Suar, 2 Pegawai UPT Kemenhub di Cilacap Dijebloskan ke Penjara
    Tim Redaksi
    CILACAP, KOMPAS.com
    — Kejaksaan Negeri (Kejari)
    Cilacap
    menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan
    korupsi pengadaan lampu
    menara suar di
    Pelabuhan Tanjung Intan
    , Cilacap, Jawa Tengah.
    Kasus ini melibatkan pegawai instansi pemerintah dan pihak swasta dalam proyek tahun anggaran 2024.
    Dua dari empat tersangka berasal dari Kantor Distrik Navigasi Tipe A Kelas III Tanjung Intan, unit teknis di bawah Kementerian Perhubungan, yaitu S selaku penanggung jawab tim teknis dan TW selaku pejabat pembuat komitmen (PPK).
    Sementara dua lainnya berasal dari swasta: SAW sebagai rekanan perusahaan lampu, dan UU selaku Direktur CV SK yang bertindak sebagai penyedia barang.
    “Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan, kami menetapkan empat orang tersangka korupsi pengadaan lampu menara suar Distrik Navigasi Tanjung Intan,” kata Kepala Kejari Cilacap, Muhamad Irfan Jaya, Rabu (9/7/2025).
    Menurut Irfan, para tersangka secara bersama-sama melakukan rekayasa harga. Empat unit lampu menara suar yang seharusnya seharga Rp 1,28 miliar justru di-mark up menjadi Rp 2,84 miliar.
    “Harga barang yang seharusnya Rp 1,28 miliar di-mark up menjadi Rp 2,84 miliar, jadi ada selisih harga. Dengan demikian negara dirugikan karena harus membayar dua kali lipat dari harga seharusnya,” ungkapnya.
    Lebih lanjut, Irfan mengungkapkan bahwa skema penggelembungan harga telah disusun sejak tahun 2023.
    Dalam skenario tersebut, disepakati pula komitmen fee sebesar 15 persen untuk setiap unit lampu suar.
    “Dua tersangka pegawai Distrik Navigasi secara aktif berkomunikasi dan melakukan pertemuan dengan rekanan dalam rangka mengondisikan harga, spesifikasi, sistem e-katalog, dan mengarahkan agar penyedia barang yang ditunjuk adalah CV SK,” jelasnya.
    Pihak swasta juga membuat struktur harga fiktif. Dalam sistem e-katalog, harga lampu ditampilkan sebesar Rp 721 juta per unit—jauh di atas harga pasar riilnya.
    Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP, subsider Pasal 3 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Larangan Truk ODOL Wira-wiri Mundur, Menhub Ungkap Alasannya

    Larangan Truk ODOL Wira-wiri Mundur, Menhub Ungkap Alasannya

    Jakarta –

    Pemerintah sebenarnya ingin larangan truk obesitas atau zero ODOL (Over Dimention Over Load) segera berlaku tahun ini. Jika terlalu lama, maka akan makin banyak korban kecelakaan dan kerugian negara.

    Namun menurut Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi kemungkinan larangan truk ODOL akan mundur karena ada permintaan tambahan sosialisasi dari Polri.

    Selain itu pihak operator tol meminta waktu tambahan memasang alat pemantau truk obesitas. Dudy memastikan mundurnya penerapan zero ODOL tidak makan waktu lama, apalagi sampai 2027 seperti isu yang beredar.

    Dudy menegaskan, selama dia masih memimpin Kementerian Perhubungan, tidak bakal kebijakan tersebut mundur terlalu lama

    “Mundur mungkin ya, tapi nggak sampai terlalu lama. Kalau sampai 2027 seperti yang saya bilang selama ini, makin kita mundur maka kita berikan peluang terjadinya kecelakaan yg berkaitan odol makin banyak. Lebih cepat lebih baik agar tak ada korban timbul dari ODOL,” terang Dudy Purwaghandi di Jakarta, Rabu (9/7/2025).

    Dudy juga menegaskan tujuan Zero ODOL adalah keselamatan masyarakat di jalan. Maka dari itu, kebijakan ini harus segera berjalan. Namun dia juga harus memperhatikan permintaan tambahan waktu dari pihak Polri maupun operator tol.

    “Concern-nya keselamatan mau tak kita harus jalan. Saya sih maunya tahun ini,” beber Dudy.

    Dudy juga sempat buka suara soal anggapan Zero ODOL dapat menimbulkan inflasi. Menurutnya, hal ini sangat bisa diperdebatkan.

    Kementerian Perhubungan juga mengkaji seberapa besar inflasi yang bisa timbul dengan kebijakan ini, dan sebesar apa dampak ekonomi yang terjadi.

    “Apakah akan timbulkan inflasi? Ini masih debatable, kita masih bisa berhitung sejauh mana bisa inflasi ini terjadi dan pengaruhnya sebesar apa ke perekonomian? Apakah sangat mahal? Ini kita mulai kaji dan nanti bisa kita sampaikan ke stakeholder. Apakah ini memang bisa diterusin atau tidak,” tegas Dudy.

    (hal/hns)

  • Ketum IMI Ungkap Permenhub 45 Tahun 2023 Jadi Payung Hukum Dunia Modifikasi

    Ketum IMI Ungkap Permenhub 45 Tahun 2023 Jadi Payung Hukum Dunia Modifikasi

    Jakarta –

    Ikatan Motor Indonesia (IMI) menggelar rapat pleno yang dipimpin Ketua Umum, Bambang Soesatyo (Bamsoet). Dalam rapat tersebut, Bamsoet mengumumkan Permenhub Nomor 45 Tahun 2023 kini menjadi payung hukum bagi dunia modifikasi kendaraan di Indonesia.

    Bamsoet mengatakan aturan tersebut bukan sekadar regulasi teknis, melainkan titik balik penting bagi kebangkitan kreativitas otomotif anak bangsa yang selama ini terganjal dalam bayang-bayang ketidakpastian hukum.

    “Permenhub Nomor 45 Tahun 2023 merupakan tonggak penting bagi dunia kustomisasi di Indonesia. Kini para pelaku modifikasi tidak lagi harus bertanya-tanya soal legalitas. Negara hadir memberikan kepastian hukum dan membuka jalan agar karya mereka tidak hanya diakui di dalam negeri, tetapi juga mampu menembus panggung internasional,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (9/7/25).

    Rapat pleno turut dihadiri jajaran pengurus lengkap IMI Pusat, termasuk wakil ketua umum, sekjen, bendahara umum, pengurus harian, dan Dewan Pengawas.

    Bamsoet menambahkan bahwa Permenhub ini mengatur berbagai aspek modifikasi kendaraan bermotor, seperti perubahan jarak sumbu roda, tipe dan merek mesin, hingga penggunaan material modifikasi, asal tetap memenuhi standar keselamatan dan layak jalan. Regulasi ini juga mencakup prosedur pengujian dan sertifikasi bengkel yang boleh melakukan modifikasi teknis.

    “Keberadaan regulasi ini tidak terlepas dari inisiatif dan konsistensi IMI yang sejak 30 April 2021 telah menggagas diskusi intensif bersama Kementerian Perhubungan. Sebagai organisasi induk otomotif nasional, IMI merasa memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan ruang kreatif pelaku industri kustomisasi, mulai dari bengkel kecil menengah hingga builder profesional,” katanya.

    Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa rapat pleno juga menyepakati rencana pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IMI tahun 2025. Rakornis akan digelar pada 18 Juli 2025 di Jakarta, sementara Rakernas akan berlangsung pada 28 Juli 2025 di Bali.

    “Rakornis dan Rakernas ini sebagai pijakan utama dalam menyiapkan pemilihan ketua umum IMI periode 2025-2030. Salah satu keputusan penting yang akan dibahas dalam Rakernas adalah penetapan waktu dan tempat pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) IMI 2025. Selain itu, Rakernas juga akan memutuskan pelaksanaan IMI Award 2025 sebagai ajang apresiasi tertinggi bagi para insan otomotif tanah air,” pungkasnya.

    Dalam rapat pleno, IMI juga memberikan bonus Rp 100 juta kepada pembalap muda Veda Ega Pratama atas prestasinya di Red Bull Rookies Cup 2025.

    Veda, asal Gunung Kidul, Yogyakarta, menjadi pembalap Indonesia pertama yang menang dua race dalam ajang internasional RBRC 2025 di Sirkuit Mugello, Italia. Pemberian bonus sebesar Rp 100 juta dari IMI ini menjadi bentuk apresiasi atas prestasi yang membanggakan di kancah balap dunia.

    (prf/ega)