Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenhub

  • Kemenhub Targetkan Proving Ground Bekasi Beroperasi Tahun Ini

    Kemenhub Targetkan Proving Ground Bekasi Beroperasi Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) optimistis fasilitas uji kendaraan bermotor atau proving ground di Bekasi, Jawa Barat bisa beroperasi tahun ini.

    Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, Yusuf Nugroho mengatakan fasilitas di proving ground Balai Pengujian Laik Jalan & Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi sudah memenuhi standar regulasi di Indonesia dan standar global.

    “Proving ground ini dapat beroperasi pada tahun ini. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas kendaraan demi keselamatan dan kelaikan jalan,” kata Yusuf dalam siaran pers, Jumat (26/7/2025).

    Dia menjelaskan fasilitas ini akan memungkinkan pengujian berbagai aspek keselamatan kendaraan, termasuk uji tabrak (crash test), sebagai wujud komitmen Indonesia untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan keselamatan. Dengan adanya fasilitas ini, diharapkan Indonesia mampu melakukan pengujian menyeluruh di dalam negeri, tanpa perlu mengirim kendaraan ke luar negeri.

    Saat ini, pengembangan fasilitas di proving ground sudah mengakomodir uji kendaraan seperti sepeda motor, mobil penumpang, hingga kendaraan berat (truk dan bus).

    Dia menyebutkan total ada 16 tahapan uji yang mencakup aspek keselamatan, lingkungan hidup, dan performa kendaraan, di antaranya, dua tahap pengujian rem, pengujian kursi, audible warning device, speedometer, noise emission, kaca spion, dan peralatan menyetir.

    Selain itu terdapat uji sabuk pengaman, tabrak, Electronic Stability Control (ESC), electric power trained vehicle, emisi, electric vehicle of category L, dan quiet road transport vehicle.

    Yusuf juga menjelaskan bahwa pembangunan proving ground BPLJSKB merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), yang dimulai sejak 2023.

    Dalam kesempatan yang sama, Business Strategy Division Head PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI), Rian Erlangga menilai keberadaan proving ground ini dapat meningkatkan kualitas kendaraan yang diproduksi untuk kebutuhan ekspor, menekan biaya, serta meningkatkan kompetensi SDM di Indonesia.

    “Secara financial benefit, dengan adanya proving ground, produk-produk otomotif di Indonesia akan memiliki standar internasional dan meningkatkan kesempatan untuk ekspor,” kata Rian.

  • Kotak Hitam Pesawat Penumpang yang Jatuh di Rusia Ditemukan

    Kotak Hitam Pesawat Penumpang yang Jatuh di Rusia Ditemukan

    Moskow –

    Penyelidik menemukan kotak hitam atau perekam data penerbangan dari reruntuhan pesawat yang jatuh di timur Rusia. Sebanyak 48 orang penumpang pesawat itu dilaporkan tewas.

    Dikutip AFP, Jumat (25/7/2025), kotak hitam itu akan dikirim untuk dianalisis. Pesawat Antonov-24 yang dioperasikan oleh Angara Airlines itu jatuh saat sedang melakukan upaya kedua untuk mendarat di kota terpencil Tynda di Siberia. Pesawat itu menghilang dari radar sekitar pukul 13.00 waktu setempat (04.00 GMT) pada Kamis (24/7) kemarin.

    Sebuah helikopter penyelamat kemudian menemukan badan pesawat yang terbakar di lereng gunung berhutan sekitar 15 kilometer (sembilan mil) di selatan Bandara Tynda. Jaksa belum berkomentar tentang kemungkinan penyebab kecelakaan itu, tetapi seorang penyelamat yang dikutip oleh kantor berita TASS mengatakan pesawat berbaling-baling ganda itu berusaha mendarat di tengah awan tebal.

    Penyelidik sedang menyelidiki apakah kecelakaan itu disebabkan oleh kerusakan teknis atau kesalahan manusia.

    “Perekam penerbangan telah ditemukan di lokasi kecelakaan dan akan dikirim ke Moskow untuk didekripsi dalam waktu dekat,” kata Kementerian Perhubungan Rusia dalam sebuah pernyataan.

    Otoritas Rusia juga telah meluncurkan penyelidikan terhadap operator pesawat, Angara Airlines, dan apakah maskapai tersebut mematuhi peraturan atau tidak. Kementerian Perhubungan Rusia akan menyampaikan nasib operasi perusahaan buntut kecelakaan tersebut.

    Angara Airlines, maskapai regional kecil yang berbasis di kota Irkutsk, Siberia, mengatakan pihaknya sedang melakukan “segala upaya untuk menyelidiki penyebab kecelakaan”.

    CEO perusahaan, Sergei Salamanov, mengatakan kepada saluran TV Rusia REN pada hari Kamis bahwa kapten pesawat-seorang pilot berpengalaman dengan 11.000 jam terbang-yang memutuskan untuk melakukan penerbangan tersebut.

    “Prakiraan cuaca tidak mendukung,” katanya.

    Penyelidik regional mengatakan bahwa mereka telah menemukan jenazah dari reruntuhan pesawat. Pesawat itu jatuh di daerah yang sulit dijangkau dan tim penyelamat darat membutuhkan waktu berjam-jam untuk mencapai lokasi.

    Kementerian Perhubungan Rusia mengatakan keluarga dari 48 korban tewas-enam di antaranya adalah awak pesawat-akan menerima kompensasi masing-masing sebesar lima juta rubel ($63.000).

    Tonton juga video “Melihat Lokasi Jatuhnya Pesawat Angara Airlines di Rusia” di sini:

    (idn/fas)

  • Atasi Kemacetan, Banyuwangi Berharap BBPJN Jawa-Bali Kembali Pertimbangkan Penutupan Jalur Gumitir

    Atasi Kemacetan, Banyuwangi Berharap BBPJN Jawa-Bali Kembali Pertimbangkan Penutupan Jalur Gumitir

    Liputan6.com, Banyuwangi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur,  kembali meminta kepada Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali agar Jalur Gumitir tidak ditutup total. Apalagi melihat kemacetan parah di jalur Situbondo-Banyuwangi akibat pembatasan operasional kapal oleh otoritas pelabuhan di bawah Kementerian Perhubungan di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. 

    Jalur strategis Gumitir yang menghubungkan Banyuwangi-Jember ditutup total mulai hari  Kamis kemarin (24/7/2025) hingga 24 September 2025, untuk proses perbaikan besar yang dilakukan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali. 

    “Kami kembali memohon agar kepada Balai Besar agar Jalur Gumitir tidak ditutup total, karena jalur ini menjadi alternatif saat terjadi kemacetan di Pelabuhan Ketapang. Dampaknya telah dirasakan saat ini,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Jumat (25/7/2025).

    Ipuk menegaskan Pemkab Banyuwangi tidak menolak adanya perbaikan jalan di jalur Gumitir, hanya saja dia meminta agar ada pola kerja yang bisa dilakukan tanpa menutup total jalan sepenuhnya. “Kami bukan menolak. Namun kami minta ada skema lain, jangan sampai ditutup 100 persen karena dampaknya sangat signifikan. Dan itu sudah terjadi,” ujar Ipuk.

    Saat ini dampak tersebut telah dirasakan. Terjadi kemacetan parah di jalur Situbondo-Banyuwangi bahkan hingga Hutan Baluran. Kendaraan terutama truk-truk besar terhenti jalur Pantura Situbondo.

  • Didukung IMI Aceh Maju Jadi Ketum IMI, Bamsoet: Amanah yang Harus Dijaga

    Didukung IMI Aceh Maju Jadi Ketum IMI, Bamsoet: Amanah yang Harus Dijaga

    Jakarta –

    Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Pusat, Bambang Soesatyo kembali mendapat dukungan untuk maju sebagai Ketua Umum IMI periode 2025-2030. Dukungan kali ini datang dari IMI Provinsi Aceh melengkapi dukungan dari mayoritas provinsi.

    Anggota DPR RI ini menegaskan dukungan IMI Provinsi Aceh merupakan kepercayaan yang harus dibalas dengan meningkatkan prestasi olahraga otomotif di kancah nasional dan internasional.

    “Dukungan dari Aceh merupakan amanah yang harus dijaga dan ditunaikan. Kita tidak bisa membangun IMI dari pusat saja, harus juga dari daerah. Saya sangat mengapresiasi komitmen IMI Aceh yang terus menghidupkan semangat otomotif dalam bingkai pembangunan sosial dan ekonomi,” ujar Bamsoet dalam keterangan resmi, Jumat (25/7/2025).

    Hal tersebut disampaikan Bamsoet saat menerima surat dukungan dari Ketua IMI Provinsi Aceh, Mirza Mubaraq di Jakarta, hari ini.

    Ketua MPR RI ke-15 ini menggarisbawahi perlunya keberlanjutan. Di tengah gempuran era elektrifikasi kendaraan dan digitalisasi motorsport, Indonesia membutuhkan kolaborasi semua pihak yang tidak hanya paham dunia otomotif, tetapi juga mampu mengintegrasikan dinamika global dengan kebutuhan lokal.

    Menurut Bamsoet, dibutuhkan kerjasama yang harmonis antara pusat dan daerah, antara daerah yang satu dengan daerah lainnya dengan kemampuan, pengalaman, jaringan nasional dan internasional, serta keberanian untuk membuka jalur baru bagi pertumbuhan ekosistem otomotif Indonesia.

    “Dalam empat tahun terakhir, IMI telah berhasil merangkul lebih banyak pemangku kepentingan. Mulai dari kolaborasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Perhubungan, Perindustrian, Perdagangan hingga Kementerian UMKN. Polri, TNI, PMI (Palang Merah Indonesia) hingga Badan-badang teknis lainnya seperti SAR, BNPB dan lainnya untuk menjamin legalitas kegiatan otomotif di daerah,” ujarnya.

    “IMI juga telah berhasil memperjuangkan regulasi modifikasi kendaraan dan sekarang tengah mendorong pemerintah agar menerbitkan peraturan khusus izin impor permanen kendaraan dan sparepart balap,” sambungnya.

    Sementara itu, Ketua IMI Provinsi Aceh, Mirza Mubaraq menyatakan dukungan penuh kepada Bamsoet dilandasi oleh evaluasi objektif atas capaian dan komitmen yang telah ditunjukkan.

    IMI Aceh bukan hanya menyampaikan dukungan simbolik, tetapi membawa mandat kolektif dari komunitas otomotif di Aceh yang merasakan langsung efek kebijakan IMI pusat selama kepemimpinan Bamsoet.

    (anl/ega)

  • Ojol dan Taksi Online Bakal Diatur, Cek Bocoran Kemenhub

    Ojol dan Taksi Online Bakal Diatur, Cek Bocoran Kemenhub

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Perhubungan mengungkapkan aturan transporrasi online tengah diolah dan dimatangkan. Dengan begitu bisa tercipta aturan yang bersifat adil dan berkelanjutan.

    Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan menjelaskan pengaturan ini akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga lain. Jadi akan dilihat dari semua sudut pandang dan penuh kehati-hatian.

    “Pengaturan terkait ekosistem ini juga melibatkan berbagai kementerian/lembaga lainnya seperti Kementerian Komunikasi dan Digital terkait platform aplikasi, Kementerian Ketenagakerjaan terkait sistem tenaga kerja, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kita perlu melihat seluruh sudut pandang dan penuh kehati-hatian dalam mengambil kebijakan,” jelasnya dalam Focus Group Discussion dengan tema Transportasi Online yang Adil dan Berkelanjutan, dikutip Jumat (25/7/2025).

    Sekarang, dia mengungkapkan ada lebih dari 7 juta mitra ojek online di Indonesia. Bukan hanya driver ojol, namun ada juga pelaku UMKM yang bergantung pada ekosistem ini.

    Analis Kebijakan Transportasi, Azas Tigor Nainggolan mengatakan aturan hukum harus dibuat jelas. Ini dilakukan jika ingin membangun transportasi online yang berkeadilan.

    “Aturan tersebut menyangkut regulasi sepeda motor sebagai alat transportasi umum, regulasi bisnis transportasi online, stakeholder bisnis transportasi online, Pengemudi, Perusahaan Angkutan Umum, serta Perusahaan Aplikasi itu sendiri,” kata Azas.

    Perwakilan aplikator juga mengungkapkan biaya potongan yang sudah diterapkan sekarang telah berada pada titik keseimbangan. Karena peruntukkan bagi beberapa hal, dari pengembangan teknologi, biaya operasional, program kesejahteraan pengemudi hingga promosi untuk konsumen.

    Dalam acara itu, seorang mitra pengemudi bernama Reymon Dwi Kusnadi ikut mengungkapkan aspirasinya. Yakni terkait pentingnya perjanjian kemitraan dan aplikator yang mengindahkan aspek hukum, agar bisa mendapatkan pekerjaan dan kehidupan layak.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ikuti Rekomendasi KPK, ESDM Syaratkan Jaminan Reklamasi untuk Ajukan RKAB

    Ikuti Rekomendasi KPK, ESDM Syaratkan Jaminan Reklamasi untuk Ajukan RKAB

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral alias ESDM mensyaratkan jaminan reklamasi bagi perusahaan tambang yang mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) mulai tahun 2025. 

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) ESDM Tri Winarno mengatakan, pihaknya telah mengubah aturan pengajuan RKAB dari tiga menjadi satu tahun. Hal itu sejalan dengan rekomendasi perbaikan kebijakan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    Perubahan itu, terangnya, sudah akan berlaku bagi perusahaan-perusahaan yang mengajukan RKAB mulai dari Oktober 2025 mendatang. Hal itu kendati pengajuan RKAB yang sebelumnya sudah disetujui untuk 2025, 2026 hingga 2027 belum menerapkan syarat jaminan reklamasi. 

    “Mulai tahun 2026 pengajuan RKAB pada Oktober 2025 sudah mempunyai syarat yaitu jaminan reklamasi. Jadi apabila perusahaan belum menempatkan jaminan reklamasi maka RKAB-nya tidak mendapatkan persetujuan,” terang Tri pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (24/7/2025). 

    Tri kemudian memaparkan sejumlah rekomendasi atau perbaikan lain dari KPK yang sudah dilakukan Kementerian ESDM. Misalnya, meluncurkan sistem informasi data Minerba One Data Indonesia (MODI) dan Minerba One Map Indonesia (MOMI). 

    Kemudian, rekomendasi perbaikan tata kelola penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dengan sistem ePNBP. Digitalisasi sistem PNBP itu mulai efektif berlaku 2019, dan Tri mengeklaim sistem itu berdampak positif pada penerimaan negara. 

    “Apabila dibandingkan 5 tahun setelah 2019, itu kira-kira penerimaan negaranya kurang lebih 2-3 kali lipatnya,” ujarnya.

    Adapun Tri mencatat bahwa kementeriannya juga melakukan penertiban perizinan tambang sejak 2009. Hasilnya, akselerasi penertiban perizinan telah memangkas dari awalnya terdapat sekitar 12.500 izin tambang menjadi 4.250 saja. 

    Untuk diketahui, KPK resmi menyerahkan temuan hasil kajian pencegahan korupsi di sektor pertambangan ke tujuh kementerian yaitu Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan serta Kementerian Perhubungan. 

  • Tuntutan Tak Digubris, 50.000 Pengemudi Ojol dan Kurir Besok Kepung Istana Presiden

    Tuntutan Tak Digubris, 50.000 Pengemudi Ojol dan Kurir Besok Kepung Istana Presiden

    JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan, sebanyak 50.000 pengemudi transportasi online akan kembali turun ke jalan yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 21 Juli 2025, di Istana Presiden serta sejumlah titik strategis di Jakarta.

    Aksi ini dilakukan sebagai ungkapan kekecewaan terhadap pemerintah yang dinilai tidak kunjung merespons serius tuntutan mereka meski sebelumnya telah digelar aksi besar pada 20 Mei 2025 dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI.

    “Korban aplikator sebagai pelaksana Aksi 217 mengimbau kepada masyarakat pengguna ojol, taksi online, dan kurir online agar bersiap dan menyesuaikan kebutuhan transportasi pada Senin 21 Juli 2025, karena sebagian besar pengemudi online dan kurir online akan mogok massal,” ujar Igun dalam keterangannya, Minggu, 20 Juli.

    Igun juga menyesalkan sikap Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang dinilai lamban dan tidak responsif terhadap lima tuntutan mendasar yang telah disampaikan.

    Pemerintah justru mengambil langkah kontra produktif dengan menaikkan tarif ojol hingga 15 persen, tanpa menyelesaikan persoalan mendasar yang dikeluhkan para pengemudi.

    Adapun kelima tuntutan utama Aksi 217 Korban Aplikator yaitu negara hadirkan UU Transportasi Online atau Perppu, menuntut skema pembagian hasil pengemudi 90 persen dan aplikator 10 persen.

    Pemerintah diminta buat regulasi tarif antar barang dan makanan. Lakukan audit investigatif terhadap aplikator, yang terakhir mereka meminta penghapusan sistem aceng, slot, hub, multi order, member, pengkotak-kotakan, dan kembalikan semua pengemudi sebagai driver reguler.

    “Asosiasi sangat menyesalkan Menteri Perhubungan yang membiarkan Aksi 217 sampai harus terjadi dan menyasar kepada Presiden Prabowo sehingga masyarakat menilai kepemimpinan Presiden Prabowo dibuat tidak konkrit dalam menyelesaikan permasalahan transportasi online yang seharusnya sudah dapat diselesaikan oleh Menteri Perhubungan pada bulan Mei 2025 lalu,” ungkapnya.

    Ia juga mengingatkan Aksi 217 bukanlah yang terakhir. Jika tidak ada respons dari Presiden Prabowo maupun Menteri Perhubungan, aksi lanjutan secara bergelombang akan dilakukan di berbagai wilayah Indonesia hingga akhir tahun 2025.

    “Kami Asosiasi bersama korban aplikator dan masyarakat umum yang akan turun Aksi 217 akan menuntut 5 poin tuntutan kepada Presiden Prabowo, selama Menteri Perhubungan serta Presiden tidak menanggapi tuntutan kami maka Aksi 217 bukan aksi terakhir, Agustus hingga Desember 2025 kami akan turun aksi massa secara bergelombang di seluruh Indonesia dengan berbagai aliansi pengemudi online se-Nusantara,” kecam Igun.

  • KPK dan Kemenhut Beda Data Soal Tambang Ilegal di Kawasan Hutan

    KPK dan Kemenhut Beda Data Soal Tambang Ilegal di Kawasan Hutan

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap temuan atas sejumlah tambang yang beroperasi di kawasan hutan, namun tidak memiliki izin Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Masalahnya, data jumlah perusahaan yang diduga beroperasi ilegal di kawasan hutan itu masih berbeda antarlembaga. 

    Awalnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut kajian dari Kedeputian Pencegahan dan Monitoring serta Kedeputian Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK mengungkap beberapa permasalahan terkait dengan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan hutan.

    Hasil kajian menunjukkan, ternyata tidak semua pemegang IUP itu memiliki izin untuk beroperasi di kawasan hutan. “Nah ini ada IUP yang kemudian dia memiliki PPKH, Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Tapi ada yang tidak punya,” ujarnya pada konferensi pers bersama dengan tujuh kementerian di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (24/7/2025). 

    Setyo tidak memerinci lebih lanjut berapa tambang yang dimaksud olehnya diduga beroperasi ilegal di hutan. Namun demikian, dia menyebut ada total 9.009 tambang dengan kepemilikan IUP. Hanya lebih dari setengahnya yang diketahui aktif.

    Temuan itu berdasarkan kajian ataupun gerakan yang dilakukan oleh KPK sejak beberapa tahun lalu.   “IUP itu ada 9.000-an lah. Kemudian dari 9.000 itu yang aktif 4.252. Berarti sisanya 4.755 itu [ditemukan] enggak aktif,” terangnya.

    Untuk diketahui, pemerintah mengatur bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). 

    Pada kesempatan yang sama, saat dikonfirmasi secara terpisah, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni masih enggan memberikan data yang dihimpun kementeriannya ihwal jumlah IUP yang beroperasi tanpa PPKH. 

    Raja Juli mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kedeputian Pencegahan untuk melakukan rekonsiliasi data. Menurutnya, data soal luas lahan tambang yang beroperasi di kawasan hutan tanpa izin pun masih berbeda antar kementerian dan lembaga. 

    “Sementara, data yang kami miliki masih selisih sekitar 50.000 hektare dengan KPK, kami juga memiliki data berbeda dengan [BKPM, red],” ujarnya.

    Pria yang juga Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menargetkan, kementeriannya bakal mengundang lagi KPK untuk rekonsiliasi data terkait dengan IUP tanpa PPKH itu. 

    “Apakah kesalahannya karena memang data yang belum komplit atau metodologinya, berdasarkan citra satelit, tingkat kepercayaannya berapa persen sehingga memiliki implikasi pada berapa luasan sebenarnya,” ujarnya. 

    Adapun hari ini KPK menyerahkan temuan hasil kajian pencegahan korupsi di sektor pertambangan kepada tujuh kementerian yaitu Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan serta Kementerian Perhubungan.

  • KPK Serahkan Temuan Potensi Korupsi Pertambangan ke ESDM hingga Kemenkeu

    KPK Serahkan Temuan Potensi Korupsi Pertambangan ke ESDM hingga Kemenkeu

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan sejumlah temuan yang berangkat dari pencegahan korupsi di sektor pertambangan, kepada tujuh kementerian.

    Temuan-temuan yang diberikan meliputi soal tumpang tindih perizinan hingga potensi pelanggaran. 

    Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut kajian yang dilakukan lembaganya itu sudah ada sejak 2009, atau saat kepemimpinan Antasari Azhar, berlangsung sampai dengan sekarang. Kajian itu meliputi temuan soal potensi-potensi korupsi yang berangkat dari masalah perizinan maupun pengelolaan. 

    “Di antaranya seperti informasi dan basis data, kemudian tumpang tindih perizinan, kemudian kegiatan penambangan yang tanpa izin, tanpa IUP, kemudian juga masalah ketidaksinkronan dan disparitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ujar Setyo pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (24/7/2025). 

    Di sisi lain, kajian yang sudah dilakukan sejak 16 tahun yang lalu itu turut mencakup temuan ihwal rendahnya pemenuhan kewajiban perusahaan tambang yang harusnya dipenuhi. Baik secara keuangan maupun administrasi. 

    “Kemudian ada kaitan juga dengan masalah BBM, LPG, dan terakhir adalah disparitas harga antara pasar ekspor dan domestik,” tuturnya. 

    Ketua KPK jilid VI itu lalu menyebut telah menyerahkan kajian maupun temuan itu kepada tujuh kementerian, yakni Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan serta Kementerian Perhubungan. 

    Hasil kajian lalu akan ditindaklanjuti menjadi rencana aksi yang bakal dilakukan setiap kementerian itu.

    Meski demikian, kajian Kedeputian Pencegahan dan Monitoring itu juga, terang Setyo, sudah menghasilkan sejumlah keberhasilan. Baik dari masalah perizinan serta sistem informasi dan data. 

    Contohnya, berangkat dari kajian itu, kini pemerintah melalui kementerian-kementerian sudah memiliki sistem informasi dan data pertambangan seperti Minerba One Data Indonesia (MODI), Minerba One Map Indonesia (MOMI), integrasi geoportal, sistem pembayaran PNBP elektronik atau ePNBP, Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (SIMBARA), Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) dan lain-lain. 

    Setyo mengakui bahwa sampai dengan saat ini pun penunggakan PNBP di sektor tambang masih mengalami tunggakan. Namun, dia mengeklaim besaran penerimaan negara di luar pajak itu sudah naik signifikan di sektor energi. 

    “Kemudian pelaksanaan penerimaan PNBP di sektor energi juga naik signifikan, dari yang Rp9 triliun di tahun 2013 menjadi Rp14 triliun, harapannya juga semakin tahun ini akan semakin meningkat. Itu beberapa keberhasilannya,” tuturnya.

    Mantan Direktur Penyidikan KPK itu lalu berpesan bahwa masalah pertambangan merupakan tanggung jawab lintas kementerian. Dia berharap agar ke depannya tidak ada lagi ego sektoral.

    “Tidak ada lagi yang bersifat sektoral, semuanya nanti bisa dilakukan secara sinergi antara kementerian dan tentunya melipatkan Komisi Pemberantasan Korupsi,” pungkasnya. 

  • Hari Anak Nasional, Maxim Luncurkan Kuis ‘Traffic Safety With Maxim’

    Hari Anak Nasional, Maxim Luncurkan Kuis ‘Traffic Safety With Maxim’

    Jakarta –

    Memperingati Hari Anak Nasional, Maxim Indonesia meluncurkan program kuis daring bertajuk ‘Traffic Safety With Maxim’. Inisiatif edukasi ini dirancang untuk menanamkan pemahaman pentingnya keselamatan berlalu lintas pada anak-anak sejak usia dini.

    Development Director Maxim Indonesia, Dirhamsyah menjelaskan kuis ‘Traffic Safety With Maxim’ merupakan upaya untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya keselamatan di jalan sejak dini, sekaligus bagian dari kepedulian Maxim terhadap keselamatan anak-anak dalam berlalu lintas

    “Kami percaya bahwa edukasi yang menyenangkan dapat membentuk generasi yang lebih peduli dan bertanggung jawab di masa depan. Semoga langkah kecil ini membawa dampak besar bagi keselamatan bersama,” ujar Dirhamsyah dalam keterangan tertulis, Kamis (24/7/20250.

    Dirhamsyah menambahkan, kuis ini terdiri dari enam pertanyaan interaktif yang mencakup berbagai aspek tata cara keselamatan berlalu lintas mulai dari mengenali rambu-rambu hingga memahami etika menyeberang jalan. Di akhir permainan, peserta berkesempatan mendapatkan hadiah voucher saldo bonus perjalanan Maxim sebesar Rp200.000.

    Dengan mengemas pesan-pesan penting dalam format yang menarik, Maxim berharap dapat berkontribusi dalam menciptakan generasi penerus yang lebih sadar dan bertanggung jawab di jalan raya.

    Tuai Apresiasi dari Pemerintah

    Inisiatif ini mendapat sambutan baik dari pemerintah. Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Yusuf Nugroho menekankan momentum Hari Anak Nasional menjadi pengingat akan pentingnya pendidikan usia dini, termasuk dalam hal keselamatan.

    “Salah satu pilar utama keselamatan transportasi jalan adalah penggunaan kendaraan yang aman dan laik jalan, yang merupakan tanggung jawab Kementerian Perhubungan. Oleh karena itu, Kementerian Perhubungan sepenuhnya mendukung dan mendorong berbagai inisiatif yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keselamatan dan keamanan berkendara,” katanya.

    “Kami mengapresiasi setiap upaya yang berkontribusi dalam membangun budaya transportasi yang aman dan terjamin bagi seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, kuis edukatif Maxim dapat diakses melalui tautan https://trafficreg.maximquiz.com/ dan melalui aplikasi Maxim.

    (ega/ega)