Kementrian Lembaga: Kemenhub

  • Zero Accident, komitmen Hino via pelatihan dan dukungan SDM

    Zero Accident, komitmen Hino via pelatihan dan dukungan SDM

    Booth PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) di GIIAS 2025, ICE BSD, Tangerang, Senin (28/7/2025).

    Zero Accident, komitmen Hino via pelatihan dan dukungan SDM
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Senin, 28 Juli 2025 – 19:58 WIB

    Elshinta.com – Komitmen PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) terhadap keselamatan berkendara tidak berhenti pada penyediaan kendaraan niaga yang tangguh dan andal. Melalui fasilitas Hino Total Support Customer Center (HTSCC), Hino terus memperkuat peran pelatihan sebagai bagian integral dari upaya mencapai target Zero Accident di jalan raya.

    Aditana Setia, Section Head HTSCC, menjelaskan bahwa keselamatan di jalan tidak bisa diwujudkan secara sepihak. Menurutnya, pendekatan kolaboratif justru menjadi kunci utama.

    “Kami sadari betul, untuk meningkatkan keselamatan di jalan dan menciptakan Zero Accident, jika hanya Hino saja yang bergerak akan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga kami sangat yakin dengan dukungan semua stakeholder dan tujuan yang sama yaitu keselamatan berkendara di jalan, maka Zero Accident akan mudah tercapai,” ujar Aditana, di GIIAS 2025, di ICE BSD, Tangerang, Senin (28/7/2025).

    Sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut, HTSCC tidak hanya menyelenggarakan pelatihan teknis untuk pengemudi dan mekanik, tetapi juga membuka kesempatan bagi jajaran manajemen perusahaan transportasi untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan dan manajerial.

    “Bukan hanya mekanik dan driver saja yang dapat mengikuti pelatihan di tempat kami, namun untuk manajemen (managerial training) juga sangat bisa dilaksanakan,” tambahnya.

    Hino juga secara aktif berkontribusi dalam program keselamatan berkendara yang diinisiasi oleh pemerintah. Tidak hanya dengan berpartisipasi, Hino turut menyelenggarakan pelatihan independen sebagai bentuk kontribusi nyata untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas.

    “Bukan hanya ikut serta dalam program yang diinisiasi oleh pemerintah saja, namun kami mengadakan program pelatihan ini sebagai upaya dari Hino untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan keselamatan di jalan,” jelas Aditana.

    Bagi para pengemudi dan pelaku usaha transportasi, Hino menyampaikan pesan penting mengenai peran sumber daya manusia yang terlatih dalam mendukung keselamatan dan kelancaran operasional armada.

    “Driver merupakan bagian penting dalam dunia transportasi, dan kami yakin dengan mengembangkan SDM ini merupakan upaya agar operasional kendaraan akan lebih optimal, meminimalkan potensi kendala yang mungkin akan muncul saat di jalan, dan keselamatan berkendara di jalan akan meningkat,” ucapnya.

     

    Sebagai salah satu pelopor di bidang pelatihan dan sertifikasi, HTSCC juga terintegrasi dengan LSP LPK PT HMSI dan memiliki wewenang melaksanakan sertifikasi BNSP untuk pengemudi dengan empat skema yang terdiri dari dua untuk truk dan dua untuk bus. Bahkan untuk kendaraan pengangkut barang berbahaya (dangerous goods), HTSCC telah ditunjuk oleh Kementerian Perhubungan sebagai lembaga yang sah menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi baik untuk tangki maupun non-tangki.

    Dengan pendekatan menyeluruh dari sisi teknologi kendaraan dan penguatan SDM, Hino tidak hanya berfokus pada performa produk, tetapi juga pada keamanan dan keandalan operasional di lapangan.

    Sebagai catatan, Hino telah mempertahankan posisi sebagai Top Brand No. 1 di kategori kendaraan niaga selama delapan tahun berturut-turut di Indonesia. Ini tidak hanya mencerminkan kepercayaan pasar terhadap kualitas produknya, tetapi juga pada layanan purna jual yang terus diperkuat, salah satunya melalui HTSCC.

    Dalam dunia transportasi yang terus berkembang, Hino menunjukkan bahwa keselamatan bukan sekadar slogan, melainkan hasil dari kerja nyata dan pelatihan yang tepat sasaran.

    Penulis: Rizky Rian Saputra/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Macet Parah, Penambahan Kapal di Lintasan Ketapang-Gilimanuk Dinilai Tak Tepat – Page 3

    Macet Parah, Penambahan Kapal di Lintasan Ketapang-Gilimanuk Dinilai Tak Tepat – Page 3

    Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan bahwa aktivitas penyeberangan di lintas Ketapang-Gilimanuk tetap berjalan normal, meskipun terjadi antrean panjang kendaraan di sekitar pelabuhan. Antrean terjadi karena penutupan Jalur Gumitir yang saat ini sedang menjalani perbaikan total.

    “Pelayanan transportasi laut di Pelabuhan Ketapang tidak berhenti. Operasi tetap berjalan dengan mengutamakan keselamatan pelayaran,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Muhammad Masyhud, dikutip dari Antara, Senin (28/7/2025).

    Saat ini, tercatat 27 kapal beroperasi di Pelabuhan Ketapang, terdiri atas 19 kapal di Dermaga MB I-IV, 7 kapal di Dermaga LCM, dan 1 kapal perbantuan di Dermaga Bulusan. Aktivitas bongkar muat masih berjalan lancar, dengan dominasi kendaraan barang atau logistik.

    Masyhud juga memastikan bahwa pasca musibah tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, pihaknya telah melakukan pemeriksaan teknis secara menyeluruh terhadap seluruh kapal jenis LCT yang beroperasi di Dermaga LCM. “Tidak ada kompromi soal kelaikan kapal. Keselamatan adalah komitmen utama kami,” tegasnya.

    Namun, kapasitas maksimal kapal LCT yang hanya mampu mengangkut enam truk tronton menjadi salah satu penyebab terjadinya antrean. Apalagi, volume kendaraan yang hendak menyeberang ke Bali dan wilayah timur seperti NTB dan NTT tergolong tinggi.

    Situasi diperparah oleh penutupan Jalur Gumitir—penghubung utama antara Banyuwangi dan Jember—sejak 17 Juli 2025. Penutupan ini membuat arus logistik dialihkan ke jalur lain yang semuanya bermuara ke Pelabuhan Ketapang, sehingga memperparah kepadatan di kawasan tersebut.

     

  • 8
                    
                        Rencana Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Eri Cahyadi: Transportasi Jadi Banyak Pilihan
                        Surabaya

    8 Rencana Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Eri Cahyadi: Transportasi Jadi Banyak Pilihan Surabaya

    Rencana Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Eri Cahyadi: Transportasi Jadi Banyak Pilihan
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Wali Kota,
    Eri Cahyadi
    merespon positif, rencana
    kereta cepat
    Jakarta-Surabaya yang tengah dikembangkan.
    Proyek pemerintah pusat itu juga sudah masuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
    Eri mengatakan, kehadiran kereta cepat Jakarta-Surabaya tersebut bisa menambah pilihan transportasi.
    Selain itu, hal tersebut juga mempercepat perkembang ekonomi di wilayahnya.
    “Sehingga transportasi banyak pilihan, selain ada penerbangan ada juga kereta cepat. Itu mempercepat perkembangan ekonomi yang ada di Kota Surabaya,” kata Eri, di Balai Kota Surabaya, Senin (28/7/2025).
    Eri mengungkapkan, banyak pemilik bisnis yang melakukan perjalanan antara Surabaya-Jakarta.
    Oleh karena itu, menurutnya, diperlukan transportasi yang menunjang pergerakan ekonomi.
    “Karena wong (orang) berbisnis di Surabaya-Jakarta itu sudah banyak. Dengan pilihan kereta cepat itu akan mempercepat bisnis, orang banyak pilihan, semoga itu bisa terealisasi,” ujarnya.
    Lebih lanjut, kata Eri, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sudah memasukkan
    proyek kereta cepat
    itu di RTRW.
    Namun, dirinya masih menunggu perintah dari pemerintah pusat.
    “Sudah masuk (RTRW), jadi masuk nasional dulu, nanti kalau sudah masuk nasional baru kita kembangkan ya. Karena kan dapat RTRW itu kan perbaikannya setiap 5 tahun sekali,” jelasnya.
    Diberitakan sebelumnya, Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi mengungkapkan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya masih dalam tahap kajian pemerintah.
    Ia menegaskan, proyek ambisius ini dirancang tanpa menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
    “Bahwa ada keinginan untuk memperpanjang, iya. Kita punya keinginan melanjutkan dari Bandung, kemudian dilanjutkan ke Surabaya. Yang jelas kita harapkan tidak mau menggunakan APBN,” ujar Dudy dalam diskusi bersama media di Jakarta, Rabu (9/7/2025).
    Menurut Dudy, pembiayaan proyek menjadi fokus utama kajian, mengingat pengalaman dari pembangunan
    Kereta Cepat
    Jakarta-Bandung yang sempat mengalami pembengkakan biaya dan akhirnya menggunakan dana APBN.
    Sementara itu, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Allan Tandiono menambahkan bahwa pemerintah masih membuka semua opsi terkait jalur yang akan digunakan untuk menghubungkan Jakarta dan Surabaya.
    Opsi yang dikaji antara lain jalur semi cepat dari Bandung ke Surabaya atau langsung dari Jakarta ke Surabaya.
    Namun, keputusan tersebut akan sangat ditentukan oleh investor yang berminat.
    “Ini kan sudah kita perkenalkan kepada para investor, mereka nanti yang akan menentukan. Ini juga melihat studi kelayakan dulu, nanti kita akan melihat secara teknis apakah baik. Apakah dari Jakarta ke Bandung sudah
    high speed
    dan dilanjut
    mid speed
    . Semua dibahas di studi kelayakan,” ujar Allan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Macet Parah di Ketapang-Gilimanuk, Pengusaha: Tambah Dermaga, Bukan Kapal

    Macet Parah di Ketapang-Gilimanuk, Pengusaha: Tambah Dermaga, Bukan Kapal

    Jakarta

    Permintaan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada Kementerian Perhubungan untuk menambah kapal di lintasan Ketapang-Gilimanuk menuai kritik dari pelaku usaha penyeberangan. Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) menilai solusi tersebut kurang tepat dan justru berisiko memperparah antrean kapal.

    Permintaan tersebut muncul usai kemacetan panjang terjadi akibat dihentikannya operasional 15 kapal jenis Landing Craft Tank (LCT) oleh Kemenhub. LCT-LCT itu diketahui sudah puluhan tahun beroperasi di lintasan Ketapang-Gilimanuk. Penghentian selama sekitar lima hari itu memicu antrean kendaraan, terutama truk, hingga 40 kilometer dan ramai diperbincangkan di media sosial. Kini, 15 kapal tersebut telah kembali beroperasi dan antrean kendaraan telah terurai.

    Ketua Bidang Tarif dan Usaha DPP Gapasdap, Rahmatika, menjelaskan bahwa akar persoalan bukan terletak pada jumlah kapal, melainkan keterbatasan jumlah dermaga yang tersedia untuk melayani penyeberangan.

    “Saat ini ada 56 kapal, tapi hanya 28 kapal yang bisa beroperasi karena dermaganya terbatas. Kalau ditambah kapal, yang ada malah kapal-kapal nganggur nunggu giliran sandar. Bukan menambah kapasitas angkut, malah bikin antrean baru di laut,” tegas Rahmatika dalam keterangannya, Senin (28/7/2025).

    Menurutnya, solusi ideal adalah menambah jumlah dermaga, minimal dua pasang hingga maksimal lima pasang, agar kapal-kapal yang menganggur bisa beroperasi optimal. “Kalau ditambah tiga pasang dermaga saja, sudah bisa menampung 12 kapal tambahan. Jadi, kenapa harus tambah kapal? Ekonomi kita masih sulit!” ujarnya.

    Rahmatika juga menyoroti pentingnya antisipasi terhadap potensi peningkatan arus kendaraan di masa depan, terutama dengan beroperasinya tol Probowangi. Ia mengingatkan bahwa beberapa dermaga saat ini kondisinya sudah rusak dan perlu perbaikan segera.

    Lebih lanjut, ia meminta Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur untuk tidak panik dan lebih cermat dalam memantau situasi di lapangan.

    “Harusnya Dishub Jatim cek langsung ke lokasi. Sekarang 15 kapal LCT itu sudah jalan semua dan antrean sudah nol sejak Minggu malam. Jangan cuma baca laporan dari media sosial, bisa saja itu hoaks,” tutupnya.

    (rrd/rrd)

  • Warga BSD Punya Stasiun KRL Baru Akhir Juli Ini, ke Jakarta Sejengkal

    Warga BSD Punya Stasiun KRL Baru Akhir Juli Ini, ke Jakarta Sejengkal

    Jakarta, CNBC Indonesia – Stasiun Jatake yang berada di Kawasan Bumi Serpong Damai (BSD) dan berada di jalur Rangkasbitung-Tanah Abang ini sudah memiliki progres yang cukup positif. CEO Strategic Land Bank Sinar Mas Land Christopher Siswanto mengatakan progres pembangunan Stasiun Jatake yang berada di Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang ini sudah mencapai 92,78%.

    “Saat ini, proyek tersebut telah memasuki tahap konstruksi dengan progres pembangunan mencapai 92,78%, yang dirancang mendukung mobilitas masyarakat Tangerang Selatan dan sekitarnya untuk menuju Jakarta,” kata Siswanto kepada CNBC Indonesia, dikutip Minggu (27/7/2025).

    Siswanto menjelaskan, target selesai direncanakan pada akhir Juli 2025. Namun untuk target operasional, pihaknya mengatakan akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, PT KAI Commuter Indonesia (KCI), Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan, serta dinas perhubungan setempat.

    “Target awal akhir Juli 2025 untuk penyelesaian konstruksi. Tetapi target operasional kami koordinasikan terlebih dahulu dengan KAI, KAIC, DJKA, dan Dishub setempat,” tambah Siswanto.

    Sementara itu, Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Allan Tandiono mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah menunggu surat pengajuan keselamatan dari KAI agar stasiun tersebut bisa dibuka dan beroperasi.

    “Lagi nunggu safety assesment, kita target 1-2 bulan ini (bisa beroperasi), kita perlu pengujian, safety assesment dan baru beroperasi. Jadi posisi kita nunggu pengajuan dari KAI,” ucap Allan.

    Foto: Penampakan Stasiun Jatake. dok: KAI
    Penampakan Stasiun Jatake. dok: KAI

    Sementara itu, Vice President Public Relations KAI Anne Purba menjelaskan meskipun hampir rampung secara fisik, operasionalisasi stasiun tetap harus melalui berbagai tahapan persiapan lainnya. KAI secara bertahap akan melakukan uji pertama, asesmen keselamatan, dan pengajuan izin operasi, yang seluruhnya mengacu pada regulasi keselamatan perkeretaapian.

    “Kami memastikan seluruh proses dilakukan sesuai standar keselamatan tertinggi karena bagi KAI keandalan prasarana dan keamanan untuk pelanggan adalah prioritas utama,” timpal Anne.

    Stasiun Jatake berada di Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Stasiun merupakan stasiun pertama hasil kolaborasi KAI dengan pihak swasta yang dibangun dengan skema creative financing, tanpa ketergantungan pada APBN. Skema ini sejalan dengan semangat efisiensi, inovasi, dan perluasan peran KAI dalam pembangunan berkelanjutan.

    Nantinya, Stasiun Jatake bakal terkoneksi dengan tol. Saat ini pengembang tengah menyiapkan akses gerbang tol dari komplek perumahan, yakni gerbang tol Legok yang berada di ruas tol Serpong-Balaraja seksi 1B.

    Tak hanya itu saja, pengembang juga akan menghadirkan pusat perbelanjaan (mal) yang terhubung langsung dengan Stasiun Jatake dan pembangunannya akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana pengembangan kawasan terpadu yang telah dirancang. Lalu akan moda transportasi lanjutan seperti angkutan feeder BSD Link dan integrasi dengan transportasi publik lainnya.

    Dengan adanya Stasiun Jatake, maka rute KRL Tanah Abang-Rangkasbitung bertambah tempat pemberhentian penumpang KRL. Total akan ada 19 stasiun KRL di rute KRL Tanah Abang-Rangkasbitung.

    Rute KRL-nya yaitu, Stasiun Tanah Abang – Palmerah – Kebayoran – Pondok Ranji – Jurang Mangu – Sudimara – Rawa Buntu – Serpong – Cisauk – Cicayur – Jatake – Parung Panjang – Cilejit – Daru – Tenjo – Tigaraksa – Cikoya – Maja – Citeras – Rangkasbitung.

    (wur/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Khofifah minta Kemenhub tambah kapal dan aktifkan Pelabuhan Jangkar

    Khofifah minta Kemenhub tambah kapal dan aktifkan Pelabuhan Jangkar

    Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono. (ANTARA/Willi Irawan)

    Khofifah minta Kemenhub tambah kapal dan aktifkan Pelabuhan Jangkar
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 27 Juli 2025 – 10:30 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta Kementerian Perhubungan menambah kapal dan mengaktifkan Pelabuhan Jangkar untuk atasi antrean di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi.

    “Gubernur Jatim sudah bersurat ke Menteri Perhubungan untuk meminta tambahan armada kapal melayani penyeberangan Ketapang – Gilimanuk,” kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jatim Nyono, dikonfirmasi Minggu.

    Nyono mengemukakan surat sudah ditandatangani Gubernur Jatim pada Sabtu (26/7) malam di Ponorogo, dan segera dikirim ke Kementerian Perhubungan.

    “Surat resminya baru akan kami kirim Senin, tapi kami juga sudah berkirim surat kepada Dirjen Hubla dan Direktur Transportasi ASDP Ditjen Perhubungan Darat melalui WhatsApp,” katanya.

    Selain meminta penambahan kapal, Gubernur Khofifah menurutnya juga meminta Kementerian Perhubungan untuk pengaktifan pelabuhan alternatif yakni Pelabuhan Jangkar di Situbondo, untuk mengurai kepadatan aktifitas penyeberangan yang saat ini terpusat di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi.

    “Pelabuhan Jangkar sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk mengurai kepadatan di Pelabuhan Ketapang, namun dengan memilah terlebih dahulu truk yang bertonase 40 ton ke bawah melalui jembatan timbang Sedarum Pasuruan untuk dilewatkan Pelabuhan Jangkar sebelum masuk Alas Baluran, namun harus ada deviasi kapal feri kapasitas besar dari Jangkar ke Gilimanuk,” ujarnya.

    Pemprov Jatim menurutnya memang tidak bertanggung jawab secara langsung terkait kemacetan di Pelabuhan Ketapang,

    “Tapi masalah ini tetap menyangkut arus logistik dan mobilitas warga Jawa Timur. Jadi, kami harus bersuara dan mendorong agar solusi segera hadir,” tegas Nyono.

    Pengelolaan pelabuhan penyeberangan Ketapang sepenuhnya berada di bawah PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang.

    Sementara otoritas keselamatan pelayaran dan izin operasional kapal (clearance kapal) berada di bawah kewenangan Syahbandar Tanjungwangi Ditjenhubla dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.

    Pihaknya mengaku telah menghubungi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Jawa Timur-Bali untuk meminta percepatan respons atas surat Gubernur.

    “Kami sudah komunikasikan secara intens, surat sudah dikirim, dan kami terus mendorong agar segera ada penambahan kapal,” katanya.

    Nyono menjelaskan antrean panjang di Pelabuhan Ketapang menyusul penurunan jumlah kapal yang melayani penyeberangan ke Gilimanuk pasca peristiwa tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya pada 2 Juli 2025 lalu.

    Dari 15 kapal yang semula aktif di lintasan Ketapang-Gilimanuk, kini hanya enam kapal yang diizinkan beroperasi. Penurunan armada akibat evaluasi keselamatan ketat dari otoritas pelayaran KSOP Tanjungwangi.

    Kapal-kapal yang sebelumnya mampu mengangkut hingga 20 kendaraan, kini hanya diizinkan mengangkut lima unit kendaraan karena penyesuaian beban dan panjang ramp door (pintu rampa)  kapal LCT.

    Sementara kapal-kapal LCT ini yang selama ini mengangkut truk beban berat terutama truk lebih dari tiga sumbu dengan panjang lebih dari 12 meter.

    “Bayangkan, dari 15 kapal menjadi hanya enam yang beroperasi, dan dari kapasitas 20 kendaraan per kapal kini tinggal seperempatnya. Ini jelas menyebabkan antrean panjang,” ujarnya.

    Imbasnya, terjadi antrean panjang terutama truk-truk bertonase berat, mengular hingga puluhan kilometer sampai saat ini.

    Kondisi diperparah karena kapal LCT berkurang, dampaknya truk truk berat tersebut harus menunggu kapal LCT bongkar muat terlebih dahulu di pelabuhan Gilimanuk.

    Butuh waktu lama menunggu kapal tersebut kembali ke pelabuhan Ketapang, karena jumlah kapalnya yang memang berkurang.

    “Solusinya adalah butuh tambahan kapal kapasitas besar yang bisa beroperasi di pelabuhan Ketapang sesuai isi Surat Ibu Gubernur kepada Pak Menhub,” kata Nyono.

    Sumber : Antara

  • ASDP: Antrian Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk Kini Lebih Terkendali – Page 3

    ASDP: Antrian Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk Kini Lebih Terkendali – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) bersama KSOP Kelas III Tanjung Wangi, BPTD Kelas II Jawa Timur, serta aparat kepolisian dan BMKG mengoptimalkan pelayanan kapal dan dermaga agar arus logistik Jawa-Bali tetap lancar, aman, dan terkendali.

    Hingga Minggu (27/7/2025) pagi, sebanyak 26 kapal aktif melayani lintas Ketapang-Gilimanuk dengan pola 8 trip per hari. Dari jumlah tersebut, 19 kapal beroperasi di Dermaga MB (Moveable Bridge) dan 7 kapal di Dermaga LCM.

    Kapasitas angkut terus dimaksimalkan dengan mempercepat proses bongkar muat dan pengaturan kapal berdasarkan jenis kendaraan.

    Hari ini juga dijadwalkan uji sandar kapal perbantuan KMP Gading Nusantara milik PT Jembatan Nusantara, anak usaha ASDP, yang sebelumnya melayani lintasan Padangbai-Lembar.

    Kapal ini mampu mengangkut 30 hingga 40 unit kendaraan campuran, atau sekitar 30 unit truk tronton jika dimaksimalkan. KMP Gading Nusantara diberangkatkan dari Tanjung Perak Surabaya sejak Sabtu, dan telah mendapat izin dari KSOP dan BPTD untuk segera diperbantukan di lintas Ketapang-Gilimanuk.

    Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin menyampaikan bahwa kondisi antrian kendaraan saat ini sudah jauh lebih terkendali dibanding akhir pekan lalu.

    “Pagi ini, truk-truk logistik padat mengalir ke kantong parkir Bulusan, sementara antrian menuju Pelabuhan Ketapang tercatat hanya sekitar 1,3 hingga 2 kilometer, turun signifikan dari kondisi puncak sebelumnya yang sempat menembus 30 kilometer,” ujar Shelvy, Minggu (27/7/2025).

    Kehadiran KMP Gading Nusantara akan melengkapi layanan kapal perbantuan yang telah lebih dulu dioperasikan, yaitu KMP Portlink VII di Dermaga Bulusan. Di sisi lain, pengaturan kapal-kapal ex-LCT tetap diberlakukan sesuai ketentuan keselamatan oleh Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

    Kapal jenis ini hanya diperbolehkan mengangkut maksimal enam unit truk tronton, tanpa penumpang umum, serta wajib dilengkapi dua awak kendaraan dengan life jacket selama pelayaran.

     

  • Dilema Pemkab Banyuwangi Hadapi Kemacetan Ekstrem Pelabuhan Ketapang
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        26 Juli 2025

    Dilema Pemkab Banyuwangi Hadapi Kemacetan Ekstrem Pelabuhan Ketapang Surabaya 26 Juli 2025

    Dilema Pemkab Banyuwangi Hadapi Kemacetan Ekstrem Pelabuhan Ketapang
    Tim Redaksi
    BANYUWANGI, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kabupaten
    Banyuwangi
    menghadapi dilema serius terkait
    kemacetan ekstrem
    yang terus berlanjut di jalur Situbondo menuju
    Pelabuhan Ketapang
    .
    Hal ini diungkapkan Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, dalam rapat yang melibatkan berbagai pihak, termasuk KSOP, ASDP, BPTD, Gapasdap, INFA, serta TNI-Polri.
    “Terus terang kami agak kebingungan. Kami rapat berkali-kali di internal, apa yang bisa kami lakukan untuk mengurai kemacetan kami. Apa yang bisa kami bantu, mohon disampaikan kepada kami,” kata Ipuk pada Sabtu (26/7/2025).
    Kemacetan ini disebabkan kurangnya ketersediaan kapal yang dapat mengangkut truk berkapasitas besar di dermaga LCM Pelabuhan Ketapang, yang bukan merupakan ranah kewenangan Pemkab Banyuwangi.
    Namun, meskipun masalah ini berada di luar kendali Pemkab, masyarakat sering kali melimpahkan kesalahan kepada pemerintah daerah.
    “Atas nama Pemkab Banyuwangi, kami berharap masalah ini bisa diselesaikan dan atas nama pemangku wilayah sangat menyesalkan,” tuturnya.
    Ia menambahkan bahwa kemacetan yang terjadi sebetulnya dapat diantisipasi lebih awal untuk mencegah masalah yang berkepanjangan.
    Walaupun tidak memiliki kewenangan langsung, Pemkab Banyuwangi berupaya memberikan solusi dengan menghubungkan Kementerian Perhubungan dan Komisi V DPR RI.
    “Tujuannya agar dibantu, serta agar persepsi masyarakat tidak salah bahwa kami tidak bertindak,” ujar Ipuk.
    Bupati Ipuk juga berharap agar ASDP sebagai pemangku kepentingan dapat segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menambah armada kapal guna mengurai kemacetan.
    Dalam kesempatan yang sama, Bupati Ipuk menyambut kedatangan kapal perbantuan KMP Gading Nusantara di Pelabuhan Ketapang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kepadatan.
    Direncanakan, masih ada dua kapal perbantuan lainnya yang akan didatangkan untuk membantu mengatasi kemacetan ekstrem di Pelabuhan Ketapang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kolaborasi Pemerintah-Swasta Jadi Angin Segar Rencana Proyek MRT Tangsel

    Kolaborasi Pemerintah-Swasta Jadi Angin Segar Rencana Proyek MRT Tangsel

    Bisnis.com, JAKARTA – Proyek MRT Tangerang Selatan (Tangsel) mendapatkan respons baik dari para pemangku kepentingan. Setidaknya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Pemprov Banten telah menyatakan dukungan terhadap keberadaan moda transportasi umum modern tersebut. 

    Terkini, Pemerintah Provinsi Banten menyambut baik pengembangan jalur MRT Lebak Bulus–Serpong yang digagas melalui kerja sama antara PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Sinar Mas Land.

    Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah menyebut proyek ini sebagai ‘angin surga’ bagi warga Banten dan Jakarta.

    “Ini adalah awal dari apa yang saya sebut sebagai ‘angin surga’. Karena harapan masyarakat Banten atas terwujudnya sistem transportasi massal modern bisa terwujud,” kata Dimyati dalam keterangannya di Kota Serang, Jumat (25/7/2025) dilansir dari Antara.

    Dimyati sempat menghadiri penandatanganan nota kesepahaman di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta pada 24 Juli 2025.

    Ia menilai pengembangan MRT tersebut akan mendorong efisiensi mobilitas masyarakat, ramah lingkungan, serta menjadi moda transportasi yang terjangkau. Selain itu MRT akan berdampak positif terhadap pengurangan kemacetan, konsumsi BBM, dan mendorong pertumbuhan kawasan penyangga.

    “Setidaknya ada empat manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dari pengembangan jalur MRT North-South Extension ini,” ujar Dimyati.

    Pemprov Banten, lanjut Dimyati, mendukung penuh dan membuka ruang bagi investasi di sektor transportasi massal. Ia memastikan pemerintah daerah akan mempermudah proses jika terdapat kendala di lapangan.

    Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tri Nurtopo menambahkan, proyek ini tak hanya memperkuat konektivitas transportasi, tetapi juga membuka peluang pengembangan kawasan berbasis Transit Oriented Development (TOD).

    “Kemudian juga dapat menambah potensi pendapatan non-tarif melalui sektor komersial seperti iklan dan pengelolaan kawasan,” katanya.

    Tri juga menyebut kemungkinan keterlibatan pihak swasta lainnya dalam proyek ini. Salah satu kawasan yang dilalui jalur MRT adalah Bintaro, yang dikelola oleh Jaya Group, sehingga diperlukan komunikasi intensif antara pemangku kepentingan.

    “Kajian awal memang sudah berjalan, tapi ke depan tentu akan lebih rinci lagi,” tutupnya.

    Dukungan Pemprov DKI

    Gubernur Jakarta Pramono Anung mengamini rencana proyek tersebut dan bahkan bersedia memberikan modal awal.

    Langkah ini akan diambil jika Pemerintah Provinsi Banten menyatakan kesediaannya untuk bersama-sama merealisasikan proyek tersebut.

    “Kalau kemudian Pemerintah Banten mau, ya kita mulai dari sekarang. Bahkan saya menyampaikan ke Pemerintah Banten kalau perlu modal dasarnya, modal awalnya, dari Pemerintah DKI. Nanti tergantung hitung-hitungan business-to-businessnya (B2B),” jelas Gubernur Jakarta Pramono Anung ketika ditemui di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Senin (26/5/2025). 

    Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebut rencana memperpanjang jalur Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta – Tangerang Selatan masih dalam tahap pendalaman desain.

    Wakil Menteri Perhubungan Suntana menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih dalam tahap evaluasi detail engineering design (DED) atau tahap perencanaan proyek. Khususnya pada sistem MRT yang bakal digunakan ke depan.

    “Ada yang pakai kereta yang di atas, seperti MRT yang itu. Nanti juga ada yang di bawah, tergantung semuanya kesediaan tanah ya. Termasuk ini ada teknologi yang baru pakai kayak kereta api gantung gitu. Jadi nanti kita lihat mana yang efisien,” tegasnya saat ditemui di sela-sela agenda International Conference of Infrastructure (ICI) 2025, Jakarta, Rabu (11/6/2025).

    Di samping itu, penyesuaian sistem itu juga bakal dilakukan seiring dengan minimnya ketersediaan lahan yang ada. Apabila proyek ini direalisasikan dengan lancar, diharapkan dapat meningkatkan mobilitas masyarakat serta bakal menekan angka kemacetan khususnya di sekitar wilayah Jakarta.

    Tak hanya berencana memperluas jangkauan MRT hingga Tangerang Selatan, Suntana juga memberi sinyal bahwa saat ini pemerintah tengah mengkaji kemungkinan MRT bakal diperluas hingga wilayah Cibubur.

    “Itu ada dalam rencana-rencana dari mulai Jonggol wilayah Timur-Timur itu ya, Bogor ke arah sana, ke arah Cibubur. Lalu dari arah BSD ke arah Lebak bulus, terus nanti nyambung di sarana transportasi yang sudah terbangun,” tegasnya. 

    Sementara itu, mengacu pada dokumen Project Catalogue ICI 2025, perluasan lajur MRT Jakarta hingga Tangsel bakal membutuhkan biaya pembangunan mencapai US$1,25 miliar atau sekitar Rp20,34 triliun (Asumsi kurs: 16.272).

    Selain itu, proyek MRT Jakarta – Tangsel juga nantinya bakal membutuhkan biaya operasional mencapai US$11,7 juta atau sekitar Rp190,31 miliar per tahun.

  • Kemenhub Siapkan Aturan Transportasi Online, Ini Harapan Driver

    Kemenhub Siapkan Aturan Transportasi Online, Ini Harapan Driver

    Jakarta

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana membuat aturan transportasi online. Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat Kemenhub yang bakal menyiapkan aturan baru tersebut untuk 7 juta mitra pengemudi ojek online (ojol).

    Untuk membuat aturan tersebut, Ditjen Perhubungan Darat menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Transportasi Online yang Adil dan Berkelanjutan” dengan menghadirkan ekonom, praktisi, perwakilan konsumen, perusahaan aplikasi, hingga komunitas mitra ojek online (ojol).

    Dirjen Perhubungan Darat Aan Suhanan mengatakan perlu menyerap berbagai informasi dan data untuk memutuskan suatu kebijakan transportasi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

    “Forum ini bukan forum untuk memutuskan tetapi untuk berdiskusi,” ungkap Aan dalam keterangan tertulis, Jumat (25/7/2025).

    Menurutnya pengaturan ekosistem ojol dan transportasi online harus melibatkan berbagai kementerian/lembaga lainnya. Seperti misalnya, Kementerian Komunikasi dan Digital terkait platform aplikasinya, Kementerian Ketenagakerjaan terkait sistem tenaga kerja, dan lain sebagainya.

    Rekomendasi Aturan Transportasi Online

    Rekomendasi pertama datang dari para driver ojol. Salah satu mitra pengemudi, Reymon Dwi Kusnadi menekankan soal pentingnya perjanjian kemitraan dengan aplikator.

    Perjanjian itu juga harus bisa mengindahkan aspek-aspek hukum, sehingga warga negara sebagai driver ojol bisa mendapatkan pekerjaan dan penghidupan dengan layak.

    Analis Kebijakan Transportasi, Azas Tigor Nainggolan menambahkan jika ingin membangun transportasi online berkeadilan maka harus ada aturan hukum yang jelas mengenai transportasi online yang dikeluarkan oleh regulator.

    “Aturan tersebut menyangkut regulasi sepeda motor sebagai alat transportasi umum, regulasi bisnis transportasi online, stakeholder bisnis transportasi online pengemudi, perusahaan angkutan umum, serta perusahaan aplikasi itu sendiri,” ujar Azas Tigor.

    Kemenhub juga memaparkan Laporan Analisis Survei Dampak Kenaikan Tarif Menuju Ekosistem Transportasi Online yang Berkeadilan. Hanya saja, menurut para pihak aplikator susunan tarif yang sudah ada sudah cukup baik untuk diimpelementasikan.

    Para perwakilan aplikator menyebut bahwa biaya potongan aplikator sebetulnya saat ini sudah ada pada titik keseimbangan. Mereka mengklaim biaya potongan diperuntukkan untuk pengembangan teknologi, biaya operasional, program kesejahteraan pengemudi, hingga harga promosi bagi para konsumen.

    Aspirasi Driver Ojol

    Ilustrasi/Foto: Grandyos Zafna

    Salah satu yang hadir dalam forum tersebut yakni perwakilan dari Komunitas Kaliber (Kalibata Bersatu). Perwakilan Kaliber, Roy Adjab mengatakan mayoritas mitra driver ojol yang statusnya murni aktif sebetulnya menerima angka bagi hasil atau komisi yang sepadan atau fair, baik bagi driver maupun perusahaan jasa aplikasi.

    “Mayoritas mitra yang on bid (aktif) pilih 20%. Yang aksi (tolak) ditotal semua tidak sampai 2%. Angka 20% itu (alokasinya) termasuk biaya penyusutan yang diberikan dalam bentuk voucher-voucher discount dengan cashback, seperti makan di beberapa restoran, service motor, pulsa, dan lainnya,” jelas Roy.

    Dia mengatakan para mitra dalam komunitas KGMP dan beberapa komunitas lainnya juga menerima aturan komisi saat ini dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor 1001 Tahun 2022. Dalam aturan ini, aplikasi hanya boleh mengambil komisi maksimal 20% dari mitra. Jadi, skema pembagian komisi perjalanan ojol memiliki skema 80% untuk mitra dan 20% untuk aplikator.

    “Sangat (setuju 20%). Masih banyak (benefit) yang lain. Saya ulangi. Ini baru sebagian kecil dari benefit yang dirasakan mitra ojol. Di luar hal-hal operasional (yang diberikan) aplikator,” katanya.

    Justru dia menilai besaran komisi 10% yang diterapkan beberapa aplikator tidak selaras dengan benefit yang dirasakan driver. “Engga (ada benefit). Fakta di lapangan membuktikan bahwa potongan (komisi) kecil itu tidak menjamin driver sejahtera,” tegasnya.

    Dia juga menyampaikan di tengah FGD pada Kamis siang terjadi kegaduhan lantaran ada beberapa pihak yang terprovokasi. Selain itu, ada pula yang hadir tetapi tidak mewakili driver aktif.

    “(FGD tadi) masih seputar masukan-masukan dari beberapa pihak. Termasuk wakil-wakil driver. Hanya tadi tidak memungkinkan semua perwakilan diundang. Dari Gojek saja ada ribuan komunitas se-Jabodetabek. Belum yang campuran. Yang rusuh tadi R4 (roda empat). Merasa nggak diundang, padahal hari ini khusus R2 (roda dua). Yang aturannya berbeda dengan R4, sudah tersirat di UU Lantas,” tutur Roy

    Halaman 2 dari 2

    (hal/hns)