Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenhub

  • Stasiun Klakah Resmi Berubah Nama Jadi Stasiun Lumajang Regional 10 Agustus 2025

    Stasiun Klakah Resmi Berubah Nama Jadi Stasiun Lumajang Regional 10 Agustus 2025

    Stasiun Klakah Resmi Berubah Nama Jadi Stasiun Lumajang
    Tim Redaksi
    LUMAJANG, KOMPAS.com –
    Stasiun Klakah di Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, resmi berganti nama menjadi Stasiun Lumajang.
    Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Surabaya, Denny Michels Adlan, mengatakan bahwa persetujuan pergantian nama Stasiun Klakah menjadi Stasiun Lumajang telah diberikan.
    Saat ini, proses finalisasi sedang dilakukan di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.
    “Usulan (pergantian nama stasiun) sudah mendapatkan respons yang sangat mendukung, nama stasiun adalah simbol daerah dan Lumajang pantas mendapatkan nama itu,” kata Denny dalam keterangan tertulis, Minggu (10/8/2025).
    Bupati Lumajang, Indah Amperawati, mengatakan bahwa pergantian nama Stasiun Klakah menjadi Stasiun Lumajang sangat penting untuk membangun citra Lumajang.
    Menurutnya, selama ini wisatawan luar kota maupun mancanegara yang datang ke Lumajang melalui Stasiun Klakah tidak benar-benar tahu bahwa mereka telah sampai di Lumajang.
    “Kami menyambut baik pergantian nama ini, dengan begini nama Lumajang bisa semakin dikenal oleh masyarakat secara luas, jadi tidak ada lagi orang mau ke Lumajang bilang turun di Stasiun Klakah, sekarang pesan tiketnya Stasiun Lumajang,” kata Indah di Lumajang, Minggu (10/8/2025).
    Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang, Rasmin, mengatakan bahwa pihaknya siap melakukan penyesuaian teknis untuk mendukung pergantian nama Stasiun Klakah menjadi Stasiun Lumajang.
    Termasuk penataan ulang kawasan di sekitar stasiun agar lebih representatif, seperti menyediakan angkutan penghubung dari stasiun menuju ke obyek-obyek vital yang ada di Lumajang.
    “Segala persiapan terkait pergantian nama ini sudah kami siapkan, kami ingin membangun ulang wajah Lumajang melalui gerbang transportasinya,” ungkap Rasmin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tol Sumatra Ruas Betung-Jambi Seksi 4 Jalani Tes Layak Fungsi, Pekerjaan Fisik Capai 93,03%

    Tol Sumatra Ruas Betung-Jambi Seksi 4 Jalani Tes Layak Fungsi, Pekerjaan Fisik Capai 93,03%

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap konstruksi jalan tol Trans Sumatra pada ruas Betung-Tempino-Jambi Seksi 4 yakni Tempino-Interchange Ness telah melaksanakan Uji Laik Fungsi dan Operasi (ULFO). Ruah ini diharapkan rampung pada kuartal III/2025.

    Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan dalam ULFO Tol Betung–Tempino–Jambi Seksi Tempino–interchange, pemerintah akan memastikan terpenuhinya kualitas guna menjamin keselamatan. 

    “Pemeriksaan dilaksanakan untuk memastikan seluruh spesifikasi teknis persyaratan dan kelengkapan Jalan Tol sesuai dengan standar manajemen dan keselamatan lalu lintas guna menjamin keselamatan dan kenyamanan pengguna Jalan Tol sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM),” jelasnya dalam keterangan resmi, Minggu (10/8/2025).

    Adapun, pelaksanaan ULO merupakan rangkaian terakhir sebelum ruas ini dioperasikan. Setelah mendapatkan persetujuan dari Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, dan Sertifikat Laik Operasi (SLO) dari Ditjen Bina Marga Kementerian PU maka tol ini akan melengkapi Tras Sumatra. 

    Dody menambahkan kehadiran Jalan Tol Betung-Tempino-Jambi Seksi 4 yakni Tempino-Interchange Ness dibutuhkan untuk mempercepat distribusi barang dan jasa, meningkatkan efisiensi serta menurunkan biaya transportasi.

    “Karena diharapkan dapat memangkas waktu tempuh antar wilayah pada sektor logistik, sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru,” jelasnya.

    Secara teknis, konstruksi ini tengah dilaksanakan percepatan penyelesaian tahap akhir dengan progres pembebasan lahan 99,76% dan progres fisik 93,03%.

    Kementerian PU menyebut selesainya Seksi 4 Tempino – Interchange Ness bakal melengkapi jaringan utama (backbone) untuk memperlancar arus distribusi barang dari pusat-pusat industri di wilayah Sumatra Selatan menuju Jambi atau sebaliknya. Terlebih, sebelumnya Seksi 3 Bayung Lencir—Tempino telah beroperasi penuh sepanjang 34,10 km. 

    Untuk diketahui, kehadiran ruas Tempino – Interchange Ness bakal memangkas waktu  perjalanan dari Bayung Lencir yang berada di batas wilayah Provinsi Sumatra Selatan menuju Kota Jambi melalui Jalan Lintas Sumatra dari sekitar 3 jam menjadi 45 menit saja. 

    Sementara secara keseluruhan, Jalan Tol Betung–Tempino–Jambi memiliki panjang 170,73 km yang terbagi menjadi 4 seksi. 

    Seksi 1 Betung-Tungkal Jaya sepanjang 62,38 km dikerjakan oleh kontraktor pelaksana PT Adhi Karya-PT Waskita Karya-PT Jaya Konstruksi dalam 2 paket. Perinciannya, Paket 1A sepanjang 30,80 km dengan progres konstruksi hingga 25 Juli 2025 telah mencapai 42% dan Paket 1B sepanjang 31,58 km progresnya 2,75%.

    Selanjutnya, Seksi 2 Tungkal Jaya-Bayung Lencir sepanjang 55,76 km dikerjakan oleh kontraktor PT PP (Persero) Tbk bersama PT Nindya Karya (KSO) dalam 2 paket pekerjaan, yakni Seksi 2A sepanjang 37,36 km dengan progres fisik 8,7% dan Seksi 2B sepanjang 18,40 km progresnya 13,5%. 

    Kemudian Seksi 3 Bayung Lencir-Tempino sepanjang 34,10 km telah beroperasi pada akhir 2024 dan Seksi 4 Tempino-Interchange Ness di Kabupaten Muara Jambi. 

    “Ruas tol ini juga terkoneksi dengan jalan nasional lintas Sumatera (Palembang-Jambi), sehingga juga dapat mendukung pengembangan wilayah yang dilintasi,” pungkas Dody.

  • Perpres ODOL Belum Terbit, Kemehub Tetap Optimistis Efektif 2027

    Perpres ODOL Belum Terbit, Kemehub Tetap Optimistis Efektif 2027

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyampaikan rencana aksi memberantas truk kelebihan muatan atau over dimension over loading/ODOL terus berjalan meskipun peraturan presiden (Perpres) belum kunjung terbit.

    Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan menegaskan bahwa pihaknya tetap sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat bersama Kementerian Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. 

    Aan bahkan mennyampaikan selagi menanti Perpres untuk memperkuat zero ODOL terbit, pemberantasan zero ODOL sudah lebih dahulu berlangsung. 

    “Ini paralel, sebelum Perpres keluar, kami sudah mulai melakukan beberapa rencana aksi yang sudah terencana,” jawab Aan di kawasan Jakarta Barat, Jumat (8/8/2025). 

    Pihaknya bersama stakeholder terkait juga telah melakukan koordinasi, integrasi data, dan pemantauan di beberapa kawasan industri yang kerap dilalui ODOL. 

    Mengingat target zero ODOL yang terus mundur dari rencana awal 2009 atau 16 tahun silam, Aan optimistis pada 2027 harapan tersebut dapat tercapai dan tak lagi ditunda. Terlebih, dengan keberadaan Kemenko IPK yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)  akan mendorong percepatan implementasi. 

    “Kita harus optimistis.. sehingga target 2027 bisa dilaksanakan,” lanjut Aan. 

    Usai Presiden Prabowo Subianto menyerahkan urusan penanganan penuntasan truk ODOL pada Kemenko IPK, AHY langsung mencanangkan tiga rencana aksi untuk pemberantasan truk kelebihan muatan dan menuju zero ODOL 2027.  

    Pertama, pemberantasan praktik pungutan liar (pungli) pada ekosistem angkutan barang. Kedua, pengaturan peningkatan kesejahteraan pengemudi kendaraan angkutan barang. Ketiga, deregulasi dan sinkronisasi peraturan terkait angkutan barang.

    Bahkan pada akhir bulan lalu, Kemenhub telah menerapkan perangkat Weight in Motion (WIM) dalam upaya pengawasan kendaraan ODOL. Alat ini berfungsi sebagai sistem seleksi awal sebelum kendaraan diarahkan ke jembatan timbang untuk proses verifikasi dan penindakan lebih lanjut.

    Adapun, zero ODOL menjadi penting karena keberadaan truk atau kendaraan yang kelebihan muatan menjadi penyebab daya saing nasional, utamanya infrastruktur, turun.

    Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menyampaikan bahwa keberadaan ODOL tidak hanya memberikan kerugian materi yang tinggi akibat fatalitas yang tinggi. Namun, juga memberikan dampak yang tidak sedikit terhadap kondisi infrastruktur jalan.  

    Dari sisi ekonomi, Djoko memandang kendaraan yang kelebihan muatan tersebut pada dasarnya tidak memenuhi standar kawasan perdagangan bebas Asean. 

    “[ODOL] membuat lemahnya daya saing nasional, termasuk salah satu penyebab menurunnya daya saing infrastruktur,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (7/8/2025). 

    Meski demikian, penyelesaian zero ODOL tak semudah membalik telapak tangan. Mengingat praktik ODOL terjadi demi menekan biaya logistik, pengusaha mendorong harus ada solusi agar ongkos tersebut dapat lebih murah. Alhasil, zero ODOL dapat tercapai. 

  • Mengenal Angkutan Udara Perintis, Jurus Tekan Biaya Logistik dan Disparitas Harga

    Mengenal Angkutan Udara Perintis, Jurus Tekan Biaya Logistik dan Disparitas Harga

    Bisnis.com, JAKARTA — Angkutan udara perintis menjadi salah satu solusi dalam menekan biaya logistik yang menjadi penyebab disparitas harga bahan pokok di sejumlah wilayah terpencil dan terluar Indonesia, khususnya daerah Papua.

    Angkutan udara perintis pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang (UU) No.1/2009 tentang Penerbangan.

    Mengacu Peraturan Menteri Perhubungan No. 8/2021 tentang Perhitungan dan Tata Cara Penetapan Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis, angkutan ini didefinisikan sebagai kegiatan angkutan udara niaga dalam negeri yang melayani jaringan dan rute penerbangan untuk menghubungkan daerah terpencil dan tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersial belum menguntungkan. 

    Adapun, program angkutan udara perintis bertujuan untuk pemerataan pembangunan, meningkatkan ekonomi, mempersempit kesenjangan, serta menurunkan disparitas harga. 

    Maklum, saat ini pun harga cabai rawit di wilayah Maluku dan Papua berkisar Rp99.000 hingga lebih dari Rp120.000 per kilogram. Berbeda dengan di wilayah Jawa yang harganya bahkan mencapai Rp30.000an per kilogram.

    Biasanya, angkutan udara perintis atau dikenal dengan jembatan udara (Jembara) mengangkut bahan pokok, bahan bakar minyak (BBM), LPG, hingga kebutuhan proyek seperti semen.

    Sementara tipe pesawat yang digunakan sebagai Jembara ini umumnya adalah Cessna dengan kapasitas penumpang yang terbatas.

    Direktur Navigasi Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kemenhub Syamsu Rizal menyampaikan bahwa sampai dengan semester I/2025, penyelenggaraan angkutan udara ini telah berdampak positif.

    Tercatat Jembara telah menghubungkan 164 bandar udara, 78 lapangan terbang, 27 provinsi, dan 121 kabupaten/kota. Alhasil, konektivitas berdampak positif, yakni terjadi penurunan disparitas harga bahan pokok di wilayah Papua secara signifikan.

    “Kalau tempat lain mungkin sudah sangat kompetitif [harganya] artinya logistik baik. Mungkin di daerah yang sifatnya remote, kita kerja sama dengan tol laut, nanti kita teruskan naik [pakai Jembara] misalnya di Papua,” ujar Rizal beberapa waktu lalu.

    Rizal menunjukkan bahwa harga cabai di Kab. Nduga, Papua Pegunungan berhasil turun hingga 45% bila pengangkutannya menggunakan Jembara ke level Rp110.000/kg. Berbeda dengan non Jembara yang harganya mencapai Rp200.000/kg.

    Begitu pula dengan Kab. Malinau, angkutan udara perintis mampu menurunkan harga telur ayam ras dari Rp160.000/kg menjadi Rp64.000/kg. Sementara harga air mineral di Kab. Pegunungan Bintang turun 62,50% dari sebelumnya Rp320.000/karton menjadi Rp120.000/karton.

    Saat ini, terdapat 22 koordinator wilayah (Korwil) dengan rute penumpang perintis sebanyak 266 dan rute kargo perintis sebanyak 46 rute serta 1 rute subsidi angkutan udara kargo.

    Tekan Biaya Logistik

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkuat integrasi antarmoda transportasi laut dan udara melalui angkutan perintis untuk menekan biaya logistik.

    Rizal menyampaikan bahwa integrasi transportasi dapat mendukung efisiensi logistik. Efisiensi ini akan berdampak pada penurunan biaya logistik dan pada akhirnya menurunkan disparitas harga di berbagai wilayah Indonesia.

    “Target kita adalah menurunkan biaya logistik hingga mencapai 12,5% dari Produk Domestik Bruto [PDB],” katanya. 

    Dia menuturkan pada 2022, biaya logistik masih 14,29% dari PDB. Pada tahun ini menjadi 13,52% dari PDB, dan targetnya menjadi 12,5% dari PDB pada 2029. 

    Ditjen Perhubungan Udara mencatat hingga kini, angkutan udara perintis telah menghubungkan 164 bandara, 78 lapangan terbang, 27 provinsi, dan 121 kabupaten/kota.

    Sejak 2011 hingga Juni 2025, angkutan udara perintis telah mengangkut 3.236.977 penumpang. Sementara, sejak 2018 hingga Juni 2025, angkutan udara perintis telah mengangkut 36.262 ton kargo.

  • Kemenhub siapkan pemetaan integrasi transportasi di KEK

    Kemenhub siapkan pemetaan integrasi transportasi di KEK

    Direktur Jenderal Integrasi Transportasi Multimoda Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Risal Wasal saat ditemui di sela-sela diskusi “Masa Depan Mobilitas Kota: Integrasi Antarmoda Menuju Transportasi Publik yang Ramah dan Terhubung” di Jakarta, Jumat (8/8/2025). (ANTARA/Arnidhya Nur Zhafira)

    Kemenhub siapkan pemetaan integrasi transportasi di KEK
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 08 Agustus 2025 – 22:54 WIB

    Elshinta.com – Direktur Jenderal Integrasi Transportasi Multimoda Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Risal Wasal mengatakan, pihaknya sedang menyiapkan pemetaan (mapping) terkait integrasi transportasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Indonesia.

    “Kami sedang menyiapkan itu, dalam bentuk mapping tadi. Kami sudah mau lihat untuk potensi demand itu sudah seperti apa, sih, transportasinya? Kalau antar simpul, seperti apa sih posisinya, ruangnya seperti apa? Kami sudah menyiapkan itu,” ungkap Risal saat ditemui di Jakarta, Jumat (8/8).

    Ia menilai dukungan integrasi transportasi di kawasan yang menggerakkan perekonomian seperti KEK, Kawasan Industri (KI), dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) sangat penting bagi Indonesia.

    Hal ini pun senada dengan peran Kemenhub sebagai anggota Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) memiliki tugas penting dalam mewujudkan konektivitas dan aksesibilitas dalam mendukung percepatan investasi.

    Selain itu, upaya ini juga merupakan komitmen untuk mendukung pengembangan KEK di Indonesia melalui penyediaan infrastruktur transportasi yang memadai, meningkatkan daya saing logistik, pengembangan integrasi multimoda, dan regulasi yang mendukung.

    Lebih lanjut, Risal mengatakan semua KEK yang berjumlah 24 kawasan sudah dipertimbangkan dan dipetakan oleh Kemenhub agar sarana transportasi yang diperlukan bisa terhubung dengan baik.

    “Ada berapa puluh daerah KEK, itu kami mapping semuanya. Nantinya kita akan lihat, misalnya (kawasan) ini sudah terhubung, sudah bagus, sudah terpadu dan aksesnya bagus, sustainable, kelanjutannya oke, gitu. Nanti ada kelas-kelasnya,” ujar dia.

    Ia berharap dengan terintegrasinya konektivitas melalui peran dan solusi dari Kemenhub, berbagai tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha, mulai dari regulasi hingga infrastruktur, dapat diidentifikasi dan diselesaikan secara efektif.

    Sumber : Antara

  • Integrasi Moda Transportasi Jakarta-Bandung Sumbang Rp86,5 Triliun ke PDRB

    Integrasi Moda Transportasi Jakarta-Bandung Sumbang Rp86,5 Triliun ke PDRB

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan bahwa langkah pemerintah mengintegrasikan moda transportasi Jakarta dan Bandung mampu menyumbang Rp86,5 triliun terhadap produk domestik bruto regional (PDRB).

    Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Risal Wasal dalam paparannya menyampaikan bahwa kontribusi tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi regional yang substansial.

    Di mana kereta cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh selain memberikan kontribusi terhadap PDRB, tetapi juga menghemat biaya bahan bakar hingga Rp3,2 triliun/tahun. Belum lagi, keberadaan transportasi yang bekerja sama dengan China ini mampu mengefisienkan waktu perjalanan sehingga meningkatkan produktivitas dan konektivitas bisnis serta pariwisata.

    “Ini contoh-contohnya [manfaat ekonomi dari integrasi Jakarta-Bandung],” ujarnya dalam diskusi Kompas: Masa Depan Mobilitas Kota, Jumat (8/8/2025).

    Selain itu, efek berganda dari integrasi tersebut mendorong penciptaan lapangan kerja baru dan stimulus pusat kegiatan ekonomi di skybridge stasiun.

    Contohnya, integrasi moda transportasi di Stasiun Halim berupa keberadaan shelter moda transportasi taxi yang bekerja sama dengan Bluebird Group, integrasi jaringan pelayanan dengan Transjakarta dan Mikrotrans, serta dengan JR Connexion, Damri, PPD, Travel, Shuttle.

    Selain itu, Stasiun Halim juga terintegrasi dengan LRT Jabodebek melalui skybridge, LRT Jakpro (direncanakan operasional pada 2030), serta telah terintegrasi dengan transportasi online. Namun, khusus kendaraan online tersebut masih membutuhkan akses dari sisi Kalimalang.

    Di samping keberhasilan integrasi yang sudah dilakukan tersebut, Risal menyampaikan saat ini pihaknya masih menghadapi tantangan integrasi transportasi antarmoda.

    Menjadi tugas Risal memastikan layanan terintegrasi dengan baik dan seamless. Sementara aksesibilitas dan konektivitas masih menjadi tantangan untuk melakukan integrasi moda transportasi. Pasalnya dua hal tersebut harus selesai terlebih dahulu untuk dilakukan integrasi.

    “Kami bicara terintegrasi jaringan, kelembagaan, sistem informasi, tarif dan pembayaran dan perencanaan tata ruang dan transportasi, ini yang kami kaji,” jelas Risal. 

  • Percepat Hilirisasi Industri, Indonesia Intensifkan Kemitraan dengan Jepang

    Percepat Hilirisasi Industri, Indonesia Intensifkan Kemitraan dengan Jepang

    Bisnis.com, JAKARTA – Perhimpunan Persahabatan Indonesia–Jepang (PPIJ) menginisiasi dialog dan pertemuan pemangku kepentingan dari sektor publik dan swasta untuk membahas peluang investasi dan memperkuat kemitraan.

    Momen tersebut, Indonesia–Japan Executive Dialogue 2025, dihadiri oleh pimpinan eksekutif tingkat atas lebih dari 55 perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia. Turut hadir Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM dan CEO Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani, Anggota Dewan Ekonomi Nasional Muhammad Chatib Basri, serta Duta Besar Jepang H.E. Masaki Yasushi.

    Kehadiran mereka menegaskan pentingnya forum ini sebagai wadah strategis untuk memperkuat hubungan ekonomi Indonesia–Jepang.

    Presiden PPIJ Rachmat Gobel menilai hubungan Indonesia–Jepang bukan hanya sejarah, melainkan fondasi untuk membangun masa depan bersama.

    “Forum ini menjadi momentum penting untuk mengidentifikasi peluang baru, memperkuat komitmen jangka panjang, dan memastikan kemitraan kita relevan di era transformasi industri, energi berkelanjutan, dan digitalisasi,” ujar Rachmat Gobel dalam keterangan tertulis, Jumat (8/8/2025).

    Menurut dia, PPIJ berkomitmen menjadi jembatan yang menghubungkan kepentingan bisnis dan kebijakan, sehingga kemitraan ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM dan CEO Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani menambahkan, inisiatif seperti Indonesia–Japan Executive Dialogue 2025 sejalan dengan agenda strategis pemerintah untuk mempercepat hilirisasi industri, memperkuat rantai pasok, dan menarik investasi berkualitas tinggi.

    “Kolaborasi yang terbangun di forum ini akan menjadi modal penting bagi Indonesia dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045,” ujar Rosan.

    Selain investasi, forum ini juga mendorong kolaborasi lintas sektor melalui skema kerja sama pemerintah–swasta (KPBU) dalam pembangunan infrastruktur, hilirisasi industri, dan ketahanan pangan. Model ini diharapkan menjadi katalis percepatan realisasi proyek strategis nasional sekaligus menjaga efisiensi fiskal.

    Beberapa proyek strategis KPBU yang saat ini telah melibatkan perusahaan swasta dan mitra Jepang menjadi contoh nyata dari sinergi yang terbangun antara kedua negara.

    Salah satunya adalah proyek Indonesia International Automotive Proving Ground (IIAPG) di Bekasi, sebuah fasilitas pengujian kendaraan pertama di Indonesia dan bertaraf internasional yang dikembangkan melalui skema KPBU oleh Kementerian Perhubungan bersama konsorsium sejumlah perusahaan nasional, termasuk Gobel Group, dengan partisipasi aktif mitra dari Jepang.

    Dalam pelaksanaan skema pembiayaannya, proyek IIAPG berhasil mendapatkan pendanaan dari Japan Bank for International Cooperation (JBIC) dan Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), melalui skema pinjaman investasi.

    Komitmen pendanaan dari dua lembaga keuangan asal Jepang ini menunjukkan kepercayaan tinggi terhadap prospek industri otomotif Indonesia serta model KPBU yang transparan, bankable dan mencerminkan kuatnya kemitraan ekonomi bilateral Indonesia–Jepang di bidang infrastruktur industri dan transformasi teknologi otomotif.

    Proyek ini mendukung transformasi industri otomotif Indonesia menuju standar keselamatan dan keberlanjutan global.

    Contoh lainnya adalah Pelabuhan Patimban, proyek KPBU strategis di Subang, Jawa Barat, hasil kolaborasi antara pemerintah Indonesia, sektor swasta nasional, dan Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA).

    Pelabuhan ini dirancang sebagai gerbang logistik utama yang memperkuat rantai pasok ekspor-impor serta mendukung pertumbuhan kawasan industri di sekitarnya.

    Selain itu, terdapat Anggrek Gorontalo International Terminal (AGIT), proyek KPBU yang dikelola Gobel Group di Gorontalo Utara sebagai pelabuhan internasional untuk menunjang ekspor komoditas unggulan daerah, termasuk perikanan dan hasil pertanian.

    Walaupun saat ini belum melibatkan mitra Jepang, AGIT memiliki potensi besar untuk pengembangan lebih lanjut melalui penerapan teknologi, peningkatan manajemen rantai pasok, dan peluang investasi dari Jepang di masa mendatang.

    Dengan memadukan jejaring strategis, visi jangka panjang, dan komitmen bersama, Indonesia–Japan Executive Dialogue 2025 menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan Indonesia–Jepang—mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, membangun masa depan berkelanjutan, dan mempererat hubungan persahabatan antarbangsa yang telah terjalin selama hampir tujuh dekade.

    Sebagai catatan, Jepang telah menjadi salah satu mitra strategis investasi utama Indonesia selama hampir tujuh dekade, dengan catatan konsisten berada di jajaran atas negara investor asing.

    Tercatat sepanjang periode 2010–2024 nilai kumulatif realisasi investasi Jepang menempati peringkat kedua sebagai negara mitra investasi Indonesia dengan angka persentase rata rata tumbuh (growth) di atas 20% (2010-2024).

    Dalam laporan resmi JBIC (Japan Bank for International Cooperation) Edisi Juli 2025, Survei Tahunan JBIC Tahun Fiskal 2024 mengenai Operasi Bisnis Luar Negeri Perusahaan Jepang menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-4 sebagai negara paling menjanjikan untuk pengembangan bisnis dalam jangka menengah (tiga tahun ke depan).

    Faktor pendukungnya meliputi: pasar domestik terbesar di ASEAN dengan hampir 280 juta jiwa, kedekatan geografis dengan Jepang, pertumbuhan ekonomi stabil yang ditopang infrastruktur dan digitalisasi, biaya produksi kompetitif, peluang transisi energi, serta bonus demografi hingga 2045

    Meski demikian, berdasarkan data resmi Kementerian Investasi/BKPM, realisasi investasi Jepang di Indonesia pada 2024 tercatat sebesar US$3,46 miliar, turun sekitar 24,8% dibandingkan tahun sebelumnya.

    Penurunan ini menjadi momentum strategis untuk mengintensifkan kembali kemitraan melalui kolaborasi yang lebih terarah dan jangka panjang.

  • Biro Klasifikasi Indonesia Angkat Bicara Soal Perubahan Spesifikasi KMP Tunu Pratama Jaya Surabaya 8 Agustus 2025

    Biro Klasifikasi Indonesia Angkat Bicara Soal Perubahan Spesifikasi KMP Tunu Pratama Jaya Surabaya 8 Agustus 2025

    Biro Klasifikasi Indonesia Angkat Bicara Soal Perubahan Spesifikasi KMP Tunu Pratama Jaya
    Tim Redaksi
    BANYUWANGI, KOMPAS.com
    – Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) akhirnya angkat bicara terkait perubahan spesifikasi KMP Tunu Pratama Jaya, kapal penyeberangan Ketapang-Gilimanuk yang tenggelam di Selat Bali pada 2 Juli 2025.
    KMP Tunu Pratama Jaya adalah kapal landing craft tank (LCT) buatan tahun 2010 yang diubah spesifikasinya menjadi kapal ro-ro (Roll-on/Roll-off) penumpang.
    Dalam proses tersebut, BKI disebutnya mengetahui setiap proses, mulai dari penggambaran sketsa kapal, dan melakukan penghitungan ulang terhadap kekuatan konstruksi, permesinan, hingga stability sesuai dengan peruntukan baru sebagai kapal penyeberangan.
    “Kapal ini tahun 2015 dimodifikasi menjadi kapal penyeberangan ro-ro, perlu waktu 10 tahun (hingga kejadian),” kata Direktur BKI, Arief Budi Permana di Banyuwangi, Jumat (8/8/2025).
    Lanjutnya, saat tenggelam, KMP Tunu Pratama Jaya dihadapkan pada cuaca buruk hingga pusaran air di perairan Selat Bali yang disebutnya di luar kendali dari operasi normal kapal tersebut.
    Menurutnya, jika terdapat sesuatu yang tidak sesuai prosedur pada perubahan spesifikasi KMP Tunu Pratama Jaya, tentunya terjadi kecelakaan di waktu-waktu dekat usai kapal tersebut dimodifikasi.
    “Kapal sebenarnya masih
    safety
    . Terkait
    accident
    , kami berupaya meminimalisasi kejadian dan ini menjadi analisa kami khususnya untuk kapal-kapal dengan tipe yang sama,” ujarnya.
    Lanjutnya, usai tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, BKI melakukan analisa bersama instansi terkait dari regulator hingga KNKT.
    Ini untuk mengetahui penyebab tenggelamnya kapal tersebut.
    Hasil dari analisa tersebut berpeluang menjadi dasar BKI memperbarui, merevisi atau menambahkan aturan klasifikasi.
    BKI disebutnya akan selalu menitikberatkan terhadap keamanan, apakah kapal masih tetep memenuhi peraturan.
    Sementara itu, lebih dari sebulan berselang dari peristiwa tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, BKI menggelar safety workshop penyeberangan lintas Ketapang-Gilimanuk.
    Melibatkan Direktorat Perkapalan dan Kelautan (Ditkapel) Kementerian Perhubungan, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), KSOP, Gapasdap, INFA, hingga 24 operator kapal beserta para perwira kapal yang melayani penyeberangan Ketapang-Gilimanuk.
    “BKI ingin memberikan edukasi khususnya kepada kru untuk bisa memahami, merefresh kembali apa yang harus dilakukan pada saat atau sebelum dan sesudah berlayar,” kata Direktur BKI, Arief Budi Permana.
    Dengan adanya workshop yang disebutnya sebagai langkah perbaikan dan kolaborasi tersebut, kewaspadaan pemilik kapal hingga kru yang memahami kondisi kapalnya dapat ditingkatkan.
    Para peserta mendapatkan berbagai materi meliputi materi live saving appliances dan cargo securing lashing, materi stability booklet dan case study cara pembacaan, serta materi studi kasus dan safety awareness.
    Workshop tersebut mendapatkan antusiasme tinggi dari para pelaku penyeberangan lintas Ketapang-Gilimanuk dengan tingkat kehadiran lebih dari 100 persen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Truk Impor China Banjiri Tambang Tanpa Uji Tipe, Kemenhub Buka Suara

    Truk Impor China Banjiri Tambang Tanpa Uji Tipe, Kemenhub Buka Suara

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) buka suara terkait keberadaan truk impor asal China yang membanjiri pasar domestik dan tidak mengikuti uji tipe selayaknya kewajiban truk lokal untuk mendapatkan surat registrasi. 

    Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan menyampaikan bahwa keberadaan truk angkutan barang asal China yang membanjiri wilayah pertambangan tersebut telah menjadi perhatian pemerintah. 

    Pihaknya bersama kementerian/lembaga (k/l) terkait juga tengah mencari jalan keluar terkait kendaraan tambang tersebut. 

    “Kami sedang mengundang beberapa k/l yang terkait dengan masalah itu. Ini sudah banyak juga masukan kepada kita terkait dengan kendaraan angkutan barang yang ada di tambang,” ujarnya saat ditemui di Jakarta Barat, Jumat (8/8/2025). 

    Aan menjelaskan bahwa pada dasarnya truk tersebut masuk ke Tanah Air sebagai barang modal sebagai fasilitas investasi yang ditanamkan melalui modal asing. 

    “Manifest dari kendaraan tersebut itu bukan berbunyi kendaraan, ia berbunyi barang modal, tetapi ini menjadi concern kita untuk melakukan pengujian karena itu penting untuk keselamatan,” lanjutnya. 

    Untuk diketahui, truk lokal di Indonesia wajib mendapatkan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) untuk dapat melaju di jalan. Surat ini pun layaknya akta lahir bagi setiap kendaraan dan syarat mendapatkan BKPB, STNK, dan TNKB. 

    Surat tersebut didapatkan melalui uji tipe truk berupa pemeriksaan dan verifikasi rancang bangun serta fisik truk secara menyeluruh untuk memastikan kendaraan tersebut memenuhi standar keselamatan, teknis, dan unjuk kerja yang berlaku sebelum dapat diproduksi atau dirakit secara massal, atau setelah dimodifikasi. 

    Bukan hanya soal keselamatan dan keamanan, Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara membenarkan truk impor dari China yang merangsek pasar dalam negeri. 

    Kukuh mengatakan, penetrasi pasar truk impor asal China banyak tersebar di wilayah pertambangan. Sebabnya, di wilayah-wilayah terpencil itu hanya tersedia bahan bakar minyak alias BBM berkualitas rendah, bahkan di bawah EURO 2. 

    “Truk produk Indonesia, telah setara dengan EURO 4, tidak sedikit buatan di sini yang dikembalikan oleh perusahaan tambang, karena memang tidak ada persediaan BBM. Itu alasannya,” kata Kukuh. 

    Dengan demikian, seolah arus impor truk itupun tidak melalui prosedur dan persyaratan sebagaimana yang berlaku bagi truk produksi lokal. 

    “Mereka tidak ikuti uji tipe yang dilihatnya juga standar emisinya,” lanjut Kukuh.

    Untuk diketahui, pada tahun lalu volume impor truk utuh dari Negeri Tirai Bambu mencapai 13.669 unit. Data itu tercatat oleh General Administration of Customs of The People’s Republic of China (GACC). Impor truk utuh dari China didominasi jenis truk diesel dengan bobot lebih dari 20 ton. 

    Nilai importasi tak tanggung-tanggung, mencapai sekitar US$647 juta. Hal ini terbilang janggal, sebab keseluruhan impor utuh tersebut tidak dilakukan oleh para pemain di dalam negeri, atau selayaknya anggota Gaikindo.

    Saat bersamaan, Gaikindo hanya mencatat total volume impor truk utuh sebanyak 1.868 unit pada 2024. Satu-satunya merek asal China yakni FAW, dengan volume impor sebanyak 933 unit.

  • Catatan Penerbangan Haji 2025: Pesawat Delay hingga Rawan Penyusupan

    Catatan Penerbangan Haji 2025: Pesawat Delay hingga Rawan Penyusupan

    Bisnis.com, JAKARTA — Musim haji 2025 yang resmi berakhir pada Juli lalu menyisakan catatan pelayanan penerbangan. Mulai dari keterlambatan pesawat alias delay hingga pemeriksaan jemaah dan bagasi yang tidak steril sehingga rawan penyusupan.

    Satu bulan usai berakhirnya pelaksanaan haji, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan melakukan Pertemuan Komite Nasional Fasilitasi (FAL) Udara Tahun 2025. 

    Direktur Keamanan Penerbangan Sigit Hani Hadiyanto menyampaikan bahwa dari hasil monitoring terdapat beberapa catatan yang harus ditingkatkan. Pasalnya, temuan di lapangan masih terdapat percampuran penumpang penerbangan internasional dan penumpang reguler domestik di bandara haji antara. 

    “Ruang pemeriksaan jemaah haji dan bagasi kabin yang tidak steril, rawan penyusupan orang tidak sah, dan bagasi tercatat yang telah diperiksa berada di area yang tidak aman serta rawan penyusupan [contoh barang terkena cukai]. Hal ini perlu perbaikan ke depannya,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Jumat (8/8/2025). 

    Selain itu, Sigit juga menjelaskan bahwa pelaksanaan angkutan udara haji tahun 2025 ini dilaksanakan oleh tiga operator penerbangan yaitu Garuda Indonesia, Lion Mentari Airlines, dan Saudi Arabian Airlines. 

    Dirinya menyadari memang masih terdapat keterlambatan penerbangan selama proses keberangkatan. Namun, secara umum tidak mengganggu keseluruhan jadwal penyelenggaraan haji. 

    Meski demikian, Sigit menilai Angkutan Udara Haji 1446 H/2025 M secara keseluruhan berjalan tertib dan lancar, mulai proses keberangkatan sampai proses kepulangan kembali ke tanah air.

    Dukungan sarana prasarana dan petugas di bandar udara keberangkatan dan kedatangan dilakukan secara menyeluruh mulai dari infrastruktur terminal, pengaturan alur jemaah, hingga penempatan personel operasional dan keamanan.

    Selain itu sebagai bentuk layanan pemeriksaan imigrasi maka petugas Imigrasi Arab Saudi menerapkan layanan fast track (Makkah Route) langsung di tiga bandar udara keberangkatan di Indonesia, yakni Jakarta, Surabaya dan Solo. Layanan ini mempercepat proses jemaah haji ketika tiba di Arab Saudi sehingga dapat langsung menuju bus tanpa perlu antre di loket imigrasi.

    Kemudahan lainnya yakni dari otoritas kepabeanan yang menyediakan desk pelayanan khusus bagi jemaah yang memerlukan penyelesaian proses customs clearance.

    Sementara itu, dari Kementerian Agama menyediakan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) yang telah terintegrasi dengan berbagai pihak untuk mendukung proses pelayanan haji secara digital dan efisien. Integrasi dengan Kementerian Kesehatan, khususnya terkait aspek istithaah (kesehatan jemaah), profil disabilitas, dan international patient summary (IPS). Karena seperti kita ketahui bahwa jemaah haji juga melibatkan jemaah lanjut usia atau dengan kondisi kesehatan khusus.

    Berdasarkan hasil diskusi, agar disusun protokol bersama yang memuat ketentuan penerbangan, keimigrasian, kepabeanan dan kekarantinaan kesehatan terkait penyelenggaraan haji. 

    “Kami mewakili Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak atas kolaborasi dan kerja samanya yang baik sehingga secara umum angkutan udara haji 1446 H/ 2025 M berlangsung relatif lancar tanpa adanya major accident maupun insiden yang signifikan,” tutup Sigit. 

    Berikut daftar fasilitas yang dievaluasi selama musim haji Tahun 1446H/2025M:

    1. Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang

    2. Bandar Udara Kualanmu, Deli Serdang

    3. Bandar Udara Kertajati, Majalengka

    4. Bandar Udara Sultan Hasanuddin, Makassar

    5. Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II, Pelambang

    6. Bandar Udara Zainuddin Abdul Madjid, Lombok

    7. Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan

    8. Bandar Udara Adi Soemarmo, Solo

    9. Bandar Udara Syamsudin Noor, Banjarmasin

    10. Bandar Udara Radin Inten II, Lampung

    11. Asrama Haji Pondok Gede dan Bekasi.