Kementrian Lembaga: Kemenhub

Dugaan Suap Proyek Kereta Api, KPK Tetapkan Ketua POKJA Jadi Tersangka

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Risna Sutriyanto (RS) selaku Ketua Kelompok Kerja sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Pembangunan dan Pemeliharaan Jalur Kereta Api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan T.A 2022-2024.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan RS bekerja sama dengan Bernard Hasibuan (BH) selaku PPK proyek untuk memenangkan PT WJP-KSO dalam tender proyek ini. Adapun PT tersebut sudah disiapkan oleh BH.

“Setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses pengembangan penyidikannya, KPK kembali menetapkan dan menahan satu orang tersangka yaitu saudara RS,” kata Asep dalam konferensi pers, Selasa (12/8/2025).

RS melakukan rekayasa syarat pemilihan perusahaan, di mana syarat yang dibuat menguntungkan bagi PT WJP-KSO. Namun karena RS salah memasukan dokumen, PT WJP-KSO gagal memenangkan tender dan PT IPA.

Alhasil RS bersama BH mengubah skenario hingga PT IPA berhasil menandatangani kontrak senilai Rp164,51 miliar. Asep mengatakan setelah pemilihan tersebut, PT IPA diduga memberikan komitmen fee kepada RS sebesar Rp600 juta.

Sedangkan, kata Asep, beberapa pihak juga mendapatkan komitmen fee meskipun saat ini KPK masih mendalami berapa pembagian komitmen fee tersebut.

RS merupakan Ketua Kelompok kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalur Ganda KA antara Solo Balapan – Kadipiro KM. 96+400 s.d. KM.104+900 (JGSS.6) Tahun Anggaran 2022-2024 dan paket lainnya di lingkungan BTP Kelas 1 Semarang

Kini RS ditahan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 11 s.d 30 Agustus 2025. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK

Atas perbuatannya. RS disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Istana mencatatkan, akan ada sebanyak 16.000 orang undangan yang akan menghadiri 17 Agustus 2025.

Prasetyo menjelaskan bahwa panitia telah menyiapkan total 8.000 undangan untuk sesi pagi pengibaran bendera merah putih dan 8.000 undangan untuk sesi sore saat penurunan bendera.

Menurutnya, jumlah tamu undangan yang akan menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2025 telah mencapai kapasitas maksimal.

“Pagi 8.000 total, sore 8.000,” ujarnya usai melaksanakan gladi kotor persiapan upacara di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Lebih lanjut, dia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang antusias ingin ikut merayakan langsung di Istana, tetapi tidak dapat diakomodasi karena keterbatasan kapasitas.

“Dalam kesempatan ini kami juga selaku pribadi dan mewakili panitia memohon maaf kalau memang karena keterbatasan tempat maka banyak masyarakat yang sebenarnya antusias ingin hadir, tetapi tidak bisa semuanya tertampung,” kata Prasetyo.

12/08/2025 20:32
KPK Tahan ASN Kemenhub Risna Sutriyanto Terkait Dugaan Korupsi Proyek DJKA Nasional 12 Agustus 2025

KPK Tahan ASN Kemenhub Risna Sutriyanto Terkait Dugaan Korupsi Proyek DJKA
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Risna Sutriyanto sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta di Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kemenhub, pada Selasa (12/8/2025).
Dalam perkara ini, Risna Sutriyanto menjabat sebagai Ketua Pokja Proyek pembangunan jalur ganda KA antara Solo Balapan-Kadipiro Tahun 2022-2024 dan paket pekerjaan lainnya di BTP Kelas 1 Semarang.
KPK mengatakan, perkara ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) pada April 2023 sampai dengan November 2024.
“Setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses pengembangan penyidikannya, KPK kembali menetapkan dan menahan satu orang tersangka yaitu Sdr. RS (Risna Sutriyanto),” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa.
“Penahanan kepada RS (Risna Sutriyanto) dilakukan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 11-30 Agustus 2025. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK,” sambung dia.
KPK mengatakan, persoalan bermula pada Juni 2022 saat Risna ditunjuk oleh Bernard Hasibuan selaku PPK proyek sebagai Ketua Pokja Proyek pembangunan jalur ganda KA antara Solo Balapan-Kadipiro Tahun 2022-2024 dan paket pekerjaan lainnya di BTP Kelas 1 Semarang.
Setelah penunjukan tersebut, Bernard menyampaikan kepada Risna bahwa ia telah menyiapkan PT WJP-KSO sebagai calon pemenang tender dan calon pelaksana pekerjaan bersama beberapa penyedia jasa lainnya, termasuk PT IPA milik Dion Renato Sugiarto.
Selanjutnya, Bernard meminta Risna agar dapat mengakomodasi permintaannya tersebut, sehingga Risna menyampaikan kepada seluruh personel Pokja yang dipimpinnya untuk menambahkan syarat tertentu sebagai calon penyedia jasa yang dimaksud sebagai “kuncian tender.”
Syarat tersebut berupa surat dukungan dari pabrikan yang memiliki sertifikat dari Asosiasi Internasional/Pemerintah/Lembaga yang mewakili negara asal pabrikan bahwa wesel yang diproduksi dapat digunakan untuk Main Line (Jalur Raya); dan sertifikasi produksi sesuai standar dari Badan Akreditasi Independen Internasional yang masih berlaku.
KPK mengatakan, dalam proses tender, PT WJP-KSO yang awalnya dipersiapkan sebagai pemenang, justru dinyatakan gagal saat dievaluasi oleh tim Pokja yang dipimpin Risna karena ada kesalahan unggahan dokumen penawaran.
“Namun demikian, PT IPA yang disiapkan sebagai perusahaan pendamping justru dinilai memenuhi syarat sebagai pemenang tender,” ujar dia.
Berdasarkan kondisi tersebut, Risna berkonsultasi dengan Bernard agar mengubah skenario untuk memilih PT IPA sebagai pemenang tender proyek pembangunan jalur kereta api tersebut.
Selanjutnya, Risna menetapkan PT IPA sebagai pemenang tender pembangunan jalur ganda KA antara Solo Balapan – Kadipiro KM96+400 sampai dengan KM104+900 (JGSS.6) TA 2022-2024.
Kemudian, PT IPA menandatangani kontrak proyek tersebut dengan nilai Rp 164,51 miliar.
“Dalam prosesnya, PT IPA yang terpilih sebagai pemenang tender kemudian menanggung komitmen fee yang sebelumnya sudah disepakati oleh PT WJP-KSO,” tutur dia.
KPK mengatakan, PT IPA selanjutnya diduga memberikan uang kepada Risna sejumlah Rp 600 juta sebagai bagian dari komitmen fee dari nilai kontrak proyek.
Atas perbuatannya, Risna disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/08/2025 17:45
Pengusaha Curhat soal Pembatasan Operasional Truk Sumbu 3, Keluhkan Masalah Ini – Page 3

Dalam hal ini, dia mengatakan para pelaku usaha termasuk Aptrindo pun meminta agar Kemenhub memikirkan kompensasi atas kebijakan pembatasan truk logistik sumbu 3 yang sudah menjadi budaya di Kemenhub.

“Ini tidak pernah dipikirkan Kemenhub selama ini,” tandasnya.

Dia menuturkan dengan adanya pembatasan operasional truk logistik sumbu 3 ini, industri terutama industri pengolahan akan kekurangan bahan baku dan akan berhenti berproduksi, sehingga buruh-buruh di pabrik juga tidak akan bekerja. Disampaikan, 60% bahan baku industri itu masih impor dan 80% kawasan industrinya ada di Jawa Barat. Bisa dipastikan, mereka yang paling sengsara.

“Inilah akibatnya yang akan kita rasakan dengan kebijakan pembatasan truk sumbu 3 itu,” ungkapnya. Menurutnya, Kemenhub tidak bisa dengan dalih ingin mengamankan jalur tol bagi mobil pribadi, tapi pengusaha yang dikorbankan.

“Kami paham orang ingin berlibur, tapi pahami juga lah kami. Apalagi, jalur barang itu selalu menjadi sasaran apabila ada libur. Sedikit-sedikit pembatasan operasional. Kalau dikalkulasi dalam setahun itu, mungkin kita hanya kerja itu 10 bulan saja efektif,” tandasnya. Karenanya, dia meminta agar Kemenhub jangan gegabah mengeluarkan kebijakan pembatasan operasional truk logistik sumbu 3 itu.

12/08/2025 17:00
Sri Sultan Usul Penerbangan Australia Transit Yogya, Target Dongkrak Wisatawan Yogyakarta 11 Agustus 2025

Sri Sultan Usul Penerbangan Australia Transit Yogya, Target Dongkrak Wisatawan
Tim Redaksi
YOGYAKARTA, KOMPAS.com –
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X menerima kunjungan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Roderick Brazier di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (11/8/2025).
Kedua pihak membahas penguatan kerja sama DIY dan Australia di sektor pariwisata dan pendidikan.
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DIY, Imam Pratanadi, yang turut mendampingi Sri Sultan, menyampaikan, Australia memiliki keinginan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawannya ke Yogyakarta.
“Bapak Gubernur pun mengusulkan agar bisa diatur kerja sama terkait penerbangan dari Australia. Harapannya, penerbangan jarak jauh dari Australia bisa transit di YIA. Tentu hal ini untuk mendorong semakin banyak warga Australia bisa sampai di DIY,” ujar Imam.
Menurut Imam, dari total lebih dari 1 juta turis Australia yang datang ke Indonesia setiap tahun, hanya kurang dari 10.000 wisatawan yang menjadikan DIY sebagai tujuan.
“Usulan Ngarsa Dalem ini disambut baik oleh Duta Besar Rod. Namun memang upaya ini tidak mudah, karena tentu harus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan RI sebagai penentu kebijakan. Tapi kalau usulan ini terlaksana, kami sangat yakin bisa mendongkrak jumlah wisatawan asal Australia,” jelas Imam.
Selain pariwisata, kerja sama bidang pendidikan dan teknologi juga menjadi pembahasan penting.
Sri Sultan mengusulkan adanya program bersama seperti beasiswa, pelatihan, dan pendampingan pengembangan teknologi dengan Australia.
“Beliau (Dubes Australia) juga mengungkapkan kekagumannya terhadap budaya yang betul-betul dilestarikan di Yogyakarta, khususnya soal penggunaan bahasa Jawa di bandara. Beliau pun menegaskan komitmen pihak Australia untuk terus mengembangkan kerja sama dengan Indonesia, termasuk DIY ke depannya,” tambah Imam.
Duta Besar Australia untuk Indonesia, Roderick Brazier, menyatakan rasa hormat dan sukacitanya bisa diterima langsung oleh Sri Sultan pada kunjungan pertamanya ke Yogyakarta sebagai dubes.
“Hari ini sungguh kehormatan besar buat saya dan pemerintah Australia karena diterima oleh Ngarsa Dalem. Tadi kami berdiskusi beberapa hal, khususnya hubungan dekat antara Australia dan Indonesia,” ungkapnya.
Ia berharap lebih banyak wisatawan dari negaranya dapat menikmati keindahan dan kekayaan budaya Yogyakarta.
“Harapan saya lebih banyak lagi wisatawan Australia yang berkunjung ke Yogyakarta, menikmati candi-candi, makanan khususnya gudeg, dan yang pasti Keraton Yogyakarta yang begitu spesial,” tambahnya.
Brazier juga menyampaikan kebanggaannya terhadap kerja sama di sektor pendidikan yang sudah terjalin selama ini. Salah satu agendanya di Yogyakarta adalah bertemu para alumni program beasiswa dari Australia.
“Kerja sama pendidikan menjadi hal yang kami banggakan, karena mahasiswa yang kembali ke Indonesia membawa semangat yang sangat besar untuk pembangunan Indonesia,” katanya.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/08/2025 17:37
DKI tingkatkan kesadaraan berkendara aman lewat “Abdi Yasa Teladan”

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berupaya meningkatkan kesadaran berkendaraan yang berkeselamatan salah satunya melalui kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Teladan 2025 yang resmi diadakan pada Senin ini hingga 15 Agustus 2025.

“Pemilihan Abdi Yasa Teladan Tahun 2025, menjadi sarana sosialisasi dan membentuk pramudi angkutan umum dan angkutan barang yang berkeselamatan,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo di Balai Kota Jakarta, Senin.

Sebanyak 100 pramudi yang merupakan perwakilan operator angkutan umum dan perusahaan angkutan barang di wilayah Provinsi DKI Jakarta mengikuti kegiatan pemilihan tersebut tahun ini.

Tiga peserta terbaik nantinya mendapatkan hadiah berupa piagam penghargaan dari Gubernur Jakarta, trofi tingkat provinsi, satu sepeda lipat, serta hadiah Tabanas untuk pemenang pertama Rp3,5 juta; pemenang kedua Rp3 juta; dan pemenang ketiga Rp2,5 juta.

“Untuk pemenang akan dikirimkan ke tingkat pusat, mewakili Provinsi DKI Jakarta dalam Pemilihan Abdi Yasa tingkat nasional,” ujar Syafrin.

Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno memandang penting kegiatan pemilihan tersebut karena dapat memotivasi para seluruh pengemudi agar selalu berkendara dengan tertib dan bertanggung jawab.

“Ini juga menjadi bentuk penghargaan kepada para pengemudi yang telah menunjukkan dedikasi dan perilaku teladan dalam menjalankan tugasnya, sekaligus bukti pentingnya peran pengemudi dalam membangun budaya berlalu lintas yang aman tertib dan beretika di Jakarta,” kata dia.

Rano berharap melalui pemilihan Abdi Yasa Teladan Provinsi DKI Jakarta, dapat terpilih para pengemudi yang kompeten, untuk nantinya mewakili Provinsi DKI Jakarta pada ajang tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pada bulan September 2025.

“Saya juga ingin berpesan kepada seluruh pengemudi yang mengikuti pemilihan agar memanfaatkan ajang ini untuk menambah wawasan saling bertukar pengalaman dan memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para penumpang,” katanya.

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

11/08/2025 10:58
Tekan kecelakaan, Rano dorong pengemudi angkutan tingkatkan kompetensi

Ini untuk membantu menjaga keselamatan pengguna jalan serta mendukung terwujudnya ketertiban dan keamanan lalu lintas

Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mendorong para pengemudi angkutan baik umum maupun barang untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme untuk menekan tingkat kecelakaan lalu lintas.

“Ini untuk membantu menjaga keselamatan pengguna jalan serta mendukung terwujudnya ketertiban dan keamanan lalu lintas di Jakarta,” kata Rano dalam sambutannya pada Acara Pembukaan Abdi Yasa Teladan Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 di Jakarta, Senin.

Dia juga mengingatkan bahwa pengemudi angkutan umum dan barang memiliki peran untuk mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas melalui keterampilan mengemudi mereka.

“Pengemudi angkutan umum maupun angkutan barang perlu memiliki keterampilan mengemudi yang handal serta sikap yang baik untuk mengurangi tingkat fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas,” ujarnya.

Rano mengatakan, permasalahan di sektor transportasi disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya adalah faktor manusia. Human error atau kesalahan manusia kerap menjadi penyebab terbesar terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

Salah satu upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendorong kompetensi ini yakni melalui kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Teladan Tingkat Provinsi DKI Jakarta.

Dia menilai kegiatan tersebut penting karena dapat memotivasi para seluruh pengemudi agar selalu berkendara dengan tertib dan bertanggung jawab.

“Ini juga menjadi bentuk penghargaan kepada para pengemudi yang telah menunjukkan dedikasi dan perilaku teladan dalam menjalankan tugasnya, sekaligus bukti pentingnya peran pengemudi dalam membangun budaya berlalu lintas yang aman tertib dan beretika di Jakarta,” kata dia.

Melalui pemilihan Abdi Yasa Teladan Provinsi DKI Jakarta, dia berharap dapat terpilih para pengemudi yang kompeten untuk nantinya mewakili Provinsi DKI Jakarta pada ajang tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pada bulan September 2025.

“Saya juga ingin berpesan kepada seluruh pengemudi yang mengikuti pemilihan agar memanfaatkan ajang ini untuk menambah wawasan saling bertukar pengalaman dan memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para penumpang,” katanya.

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

11/08/2025 10:24
Bebas Truk ODOL 2025? Ini Jurus Andalan Kemenhub

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus memperkuat langkah dalam menangani truk over dimension dan over loading (ODOL) yang selama ini menjadi penyebab utama kerusakan jalan dan kecelakaan lalu lintas.

Upaya ini dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penguatan regulasi truk ODOL hingga pemanfaatan teknologi modern untuk pengawasan dan penindakan.

Langkah awal Kemenhub adalah memastikan regulasi yang sudah ada benar-benar dijalankan. Pemerintah tidak membuat aturan baru, melainkan menegaskan kembali aturan lama yang selama ini kurang ditegakkan secara maksimal. Komitmen menuju Indonesia bebas truk ODOL kembali ditegaskan sebagai prioritas nasional.

Penerapan Teknologi dalam Penindakan Truk ODOL

Salah satu inovasi penting adalah pemasangan weigh in motion (WIM) atau alat penimbang otomatis di jalan raya. Teknologi ini memungkinkan truk ditimbang secara otomatis saat melintas, tanpa perlu berhenti.

Data dari WIM langsung terintegrasi secara digital untuk memudahkan pemantauan dan mengurangi interaksi langsung yang rawan pungutan liar.

Selain itu, Kemenhub juga mengembangkan sistem administrasi digital seperti dokumen kendaraan elektronik. Langkah ini mempercepat layanan, meminimalkan kesalahan administrasi, dan menghindari praktik curang.

Dalam upaya menindak truk ODOL, Kemenhub fokus memperluas lokasi penimbangan. Tidak hanya di jalan tol dan jalan nasional, tetapi juga di pelabuhan, terminal, kawasan industri, dan titik strategis lain.

Revisi aturan teknis mencakup ketentuan dimensi dan muatan kendaraan, mekanisme pemindahan muatan jika terjadi pelanggaran, pemberian sanksi, serta koordinasi penindakan bersama aparat terkait.

Kolaborasi Lintas Instansi dalam Menangani Truk ODOL

Menangani truk ODOL bukan hanya tugas Kemenhub. Diperlukan kerja sama lintas instansi, seperti asosiasi pengusaha truk, pengelola jalan tol, kepolisian, dan pemerintah daerah. Dengan strategi kolaboratif, pengawasan dan penegakan aturan di lapangan dapat dilakukan lebih efektif.

Kemenhub juga menempuh langkah persuasif melalui sosialisasi intensif kepada pelaku usaha, sopir, dan masyarakat. Mereka diberikan pemahaman tentang bahaya truk ODOL terhadap keselamatan dan infrastruktur.

Pelatihan khusus bagi sopir truk juga dilakukan agar mereka memahami regulasi yang berlaku dan mampu mengoperasikan kendaraan dengan aman.

Kombinasi pengawasan, pemanfaatan teknologi, revisi aturan, dan edukasi telah memberikan hasil positif. Dalam beberapa bulan terakhir, angka kecelakaan yang melibatkan truk barang mulai menurun secara signifikan. Hal ini menjadi bukti strategi Kemenhub Truk ODOL mulai membuahkan hasil.

Upaya penanganan truk ODOL oleh Kemenhub dilakukan bertahap tetapi menyeluruh. Dukungan teknologi modern, penegakan hukum tegas, serta kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi kunci terciptanya sistem logistik yang aman dan berkelanjutan. Langkah ini penting untuk menjaga keselamatan pengguna jalan sekaligus melindungi infrastruktur nasional yang bernilai tinggi.

11/08/2025 10:08
Profil dan Tugas Ditjen Integrasi Transportasi dan Multimoda Kemenhub

Jakarta, Beritasatu.com – Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (DJITM) Kementerian Perhubungan merupakan motor penggerak terciptanya sistem transportasi terpadu di Indonesia.

Lembaga ini bertugas mewujudkan jaringan angkutan yang seamless, efisien, dan berkelanjutan demi menjawab tantangan mobilitas nasional.

Sebagai unsur pendukung Kementerian Perhubungan, DJITM berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.

Fungsi utamanya adalah mengembangkan, mengelola, dan meningkatkan pelayanan transportasi secara terintegrasi di seluruh wilayah Indonesia.

Lahir dari Transformasi Organisasi

Pembentukan DJITM merupakan kelanjutan dari transformasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan.

Sebelumnya, BPTJ fokus mengelola transportasi di kawasan Jabodetabek. Kini, DJITM mengambil alih peran tersebut sekaligus memperluas cakupan kerja hingga tingkat nasional.

Perubahan ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk menyatukan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan integrasi moda transportasi demi menciptakan konektivitas yang lebih luas dan efisien.

Tugas dan Fungsi Strategis

DJITM memiliki tanggung jawab merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang integrasi transportasi dan multimoda. Beberapa fungsi utamanya meliputi:

Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Pemberian bimbingan teknis.Pemantauan, analisis, dan evaluasi kinerja transportasi.Administrasi internal.

Langkah-langkah ini dirancang agar sistem transportasi di Indonesia semakin terstruktur dan efektif.

Mendorong Mobilitas Nasional yang Terintegrasi

Melalui DJITM, Kementerian Perhubungan berupaya meningkatkan efisiensi logistik, menurunkan biaya, mengurangi emisi karbon, serta memperkuat konektivitas antarmoda dan antardaerah.

Salah satu strategi yang diusung adalah transit-oriented development (TOD), yang menjadikan simpul transportasi sebagai pusat aktivitas terpadu.

Fokus Pembangunan 2025-2029

Pada periode ini, DJITM memprioritaskan:

Integrasi transportasi di 10 kawasan metropolitan.Pengembangan di 9 wilayah 3TP (tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan).Peningkatan akses di 5 kawasan sentra produksi pangan.Optimalisasi transportasi di 10 destinasi wisata prioritas.Pembangunan infrastruktur seperti dry port, koridor logistik, dan integrasi sistem pembayaran.Kolaborasi dengan Akademisi dan Stakeholder

DJITM membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi seperti Institut Transportasi dan Logistik Trisakti.

Kolaborasi ini bertujuan memperkuat standar integrasi transportasi dan meningkatkan kapasitas SDM berbasis data dan riset.

Struktur Organisasi

1. Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda – Mohamad Risal Wasal

Lahir di Jakarta, 8 Juni 1967, beliau memiliki pengalaman panjang di berbagai posisi strategis di Kemenhub sebelum menjabat sebagai Direktur Jenderal DJITM pada 2025.

2. Sekretaris DJITM – Dedy Cahyadi

Lahir di Tangerang, 22 September 1973, berpengalaman di berbagai jabatan penting, termasuk Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok.

3. Direktur Sistem dan Layanan Integrasi Transportasi Antarmoda – Amirullah

Lahir di Bekasi, 30 Juli 1974, pernah menjabat berbagai posisi strategis di sektor transportasi darat dan perkeretaapian.

4. Direktur Prasarana Integrasi Transportasi Antarmoda – Sigit Irfansyah

Lahir di Jakarta, 15 Oktober 1965, memiliki pengalaman di BPTJ, penelitian transportasi darat, dan perkeretaapian.

5. Direktur Multimoda – Zamrides

Lahir di Jakarta, 23 Desember 1966, memiliki latar belakang pendidikan teknik dan manajemen, dengan pengalaman di BPTJ dan Direktorat Perkeretaapian.

Sebagai garda terdepan dalam mewujudkan integrasi moda transportasi di Indonesia, DJITM memegang peran vital dalam membangun sistem yang cerdas, terhubung, dan inklusif.

11/08/2025 09:30
Bandara Mutiara SIS Al-Jufri Palu Resmi Naik Kelas Jadi Internasional

Palu, Beritasatu.com – Upaya gigih Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dalam mendorong kemajuan infrastruktur transportasi udara akhirnya membuahkan hasil besar. Setelah tiga bulan mengusulkan kepada pemerintah pusat, status Bandara Mutiara SIS Al-Jufri Palu kini resmi naik kelas menjadi bandara internasional penuh.

Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 dan KM 38 Tahun 2025, yang menetapkan peningkatan status bandara kebanggaan masyarakat Sulteng ini. Dengan perubahan status tersebut, Bandara Mutiara SIS Al-Jufri kini memiliki kewenangan melayani penerbangan langsung dari dan ke luar negeri, tidak hanya untuk penerbangan carter tetapi juga penerbangan reguler.

“Kita bersyukur, usulan yang kita sampaikan kepada pemerintah pusat sejak tiga bulan terakhir ini alhamdulillah membuahkan hasil. Bandara Mutiara SIS Al-Jufri saat ini adalah bandara internasional,” ungkap Gubernur Anwar Hafid dengan penuh rasa syukur.

Gubernur menjelaskan, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi untuk memetakan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam enam bulan ke depan sebelum operasional penerbangan internasional dimulai.

Persiapan ini mencakup koordinasi administrasi dengan pihak terkait seperti bea cukai, imigrasi, dan karantina agar seluruh dokumen, perizinan, dan sistem administrasi memenuhi standar internasional.

Di sisi lain, penempatan dan pelatihan personel di pos imigrasi, karantina, dan bea cukai akan segera dilakukan untuk memastikan pelayanan penumpang internasional berjalan optimal.

Fasilitas pendukung juga tengah disiapkan, termasuk pengadaan peralatan penting seperti X-ray senilai Rp 2 miliar–Rp 2,5 miliar yang dibutuhkan untuk pemeriksaan keamanan. Selain itu, pemerintah daerah juga akan melengkapi persyaratan teknis lainnya, termasuk rekomendasi dari Kementerian Pertahanan.

“Kami mohon doa dan dukungan semua pihak. Ini kebanggaan kita bersama. Sultan Nambaso!” seru Gubernur Anwar.

Salah satu pertimbangan penetapan adalah untuk mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu. Bandara Mutiara mendapatkan status internasional penuh, berbeda dengan Bandara IMIP di Morowali yang hanya diberikan status internasional untuk penerbangan carter selama satu tahun.

Gubernur juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas landasan pacu agar pesawat berbadan lebar seperti Airbus A330 dapat terbang langsung ke Tiongkok atau rute jarak jauh lainnya tanpa perlu transit.

Saat ini panjang landasan masih 2.500 meter sehingga penerbangan jarak jauh memerlukan technical landing di Aceh atau Kualanamu untuk pengisian bahan bakar.

Dengan perpanjangan landasan, pesawat dapat langsung menuju negara tujuan, biaya perjalanan menjadi lebih murah, dan peluang pelaksanaan ibadah haji maupun umrah langsung dari Palu akan terbuka.

Untuk itu, pemerintah provinsi berencana mencari dukungan pendanaan, termasuk melalui skema CSR dari perusahaan besar, guna menambah panjang landasan 500 meter sesuai standar Kementerian Perhubungan.

Dengan status internasional ini, Gubernur Anwar optimistis Bandara Mutiara SIS Al-Jufri akan menjadi pintu gerbang utama Sulawesi Tengah menuju dunia. Menurutnya, hal ini merupakan peluang besar bagi sektor pariwisata, investasi, dan UMKM, karena wisatawan mancanegara kini bisa datang langsung tanpa harus transit di kota lain.

Era baru konektivitas udara ini diharapkan membawa dampak ekonomi yang signifikan serta mempercepat transformasi Sulawesi Tengah sebagai destinasi unggulan di Indonesia Timur.

11/08/2025 09:16
Profil Sekretariat Jenderal Kemenhub, Apa Saja Tugasnya?

Jakarta, Beritasatu.com – Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan (Setjen Kemenhub) adalah unsur pembantu pimpinan di Kementerian Perhubungan yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri perhubungan.

Sebagai motor penggerak organisasi, Setjen Kemenhub memastikan seluruh unit transportasi nasional berjalan efektif dan efisien, mulai dari perencanaan anggaran hingga advokasi hukum.

Apa Tugas Setjen Kemenhub?

Setjen Kemenhub lahir dari kebutuhan akan administrasi yang tertib dan koordinatif. Perannya adalah menyelaraskan kebijakan serta operasional di berbagai direktorat, badan, dan unit kerja Kemenhub.

Tugas utamanya meliputi dukungan administrasi, penyusunan anggaran, perancangan peraturan perundang-undangan, dan advokasi hukum. Semua ini bertujuan agar kebijakan transportasi dapat dijalankan secara optimal.

Struktur Organisasi

Struktur Setjen Kemenhub mencakup sejumlah biro utama, antara lain:

Biro PerencanaanBiro Kepegawaian dan OrganisasiBiro KeuanganBiro HukumBiro UmumBiro Pengadaan dan Pengelolaan BMNBiro Komunikasi dan Informasi Publik

Selain itu, terdapat pusat-pusat unggulan seperti:

Pusat Teknologi Informasi dan KomunikasiPusat Transportasi BerkelanjutanPusat Kemitraan Internasional

Semua bagian ini bekerja sama untuk memastikan integrasi sistem transportasi nasional.

Fungsi Administratif

Fungsi administratif Setjen Kemenhub meliputi penyusunan rencana kerja dan anggaran, administrasi kepegawaian dan keuangan, pengelolaan aset negara (BMN), advokasi regulasi, hingga layanan pengadaan.

Semua fungsi tersebut dijalankan demi mendukung pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

Pengawasan dan Reformasi Birokrasi

Selain peran administratif, Setjen Kemenhub juga menjalankan fungsi pengawasan internal. Kegiatan ini meliputi audit, evaluasi program, dan penyusunan rekomendasi perbaikan.

Langkah ini penting untuk menjaga reformasi birokrasi berjalan konsisten di lingkungan Kemenhub.

Pengembangan SDM dan Budaya Pelayanan

Setjen Kemenhub aktif membangun budaya pelayanan yang profesional, bertanggung jawab, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Salah satu upayanya adalah melalui pusat pengembangan kompetensi dan assessment center untuk menjaring aparatur potensial yang siap menghadapi tantangan masa depan.

Dengan peran strategis yang mencakup perencanaan, anggaran, hukum, kehumasan, dan pengawasan, Setjen Kemenhub menjadi tulang punggung administrasi Kementerian Perhubungan.

11/08/2025 09:00