Kementrian Lembaga: Kemenhub

  • Kemenhub batasi angkutan barang selama libur panjang Maulid

    Kemenhub batasi angkutan barang selama libur panjang Maulid

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan angkutan barang bakal dibatasi guna mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat selama masa libur panjang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW pada 4-7 September 2025.

    Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan di Jakarta, Selasa, menjelaskan pengaturan lalu lintas selama libur panjang Maulid Nabi Muhammad, dilakukan terhadap angkutan barang dan menerapkan sistem rekayasa lalu lintas.

    “Pengaturan lalu lintas ini akan diterapkan di sejumlah ruas jalan nasional dan tol, mulai 4 hingga 7 September 2025,” kata Aan.

    Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan bersama Ditjen Bina Marga Kementerian PU serta Korlantas Polri telah menetapkan sejumlah strategi pengaturan lalu lintas yang tertuang dalam Keputusan Bersama Nomor KP-DRJD 3760, Kep/143/VIII/2025, 62/KPTS/Db/2025 tentang Pengaturan Lalu Lintas Selama Masa Libur Panjang Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW Tahun 2025.

    Dia menyampaikan pemerintah akan melakukan pengaturan lalu lintas jalan. Hal itu sebagai komitmen pemerintah dalam menjamin keselamatan hingga kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, juga untuk mengoptimalkan penggunaan dan pergerakan lalu lintas di ruas jalan nasional.

    “Kami telah menetapkan sejumlah strategi pengaturan lalu lintas yang diatur di dalam SKB, di antaranya melalui pembatasan operasional angkutan barang dan sistem jalur/lajur pasang atau tidal flow (contra flow),” jelas Aan.

    Disebutkan pengaturan pembatasan operasional angkutan barang dilakukan terhadap mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan dan dengan kereta gandeng. Serta mobil barang yang mengangkut hasil galian (tanah, pasir, dan/atau batu), hasil tambang, dan bahan bangunan.

    Pengaturan tersebut dilakukan pada sejumlah ruas jalan tol di kedua arahnya yakni Jalan Tol JORR 1, Jakarta-Cikampek-Palimanan-Kanci-Pejagan-Pemalang-Batang-Semarang, dan Cikampek-Purwakarta-Padalarang-Cileunyi. Kemudian di jalan tol di wilayah Semarang yaitu Krapyak-Jatingaleh, Jatingaleh-Srondol, Jatingaleh Muktiharjo, dan Semarang-Solo.

    Adapun hari dan waktu pengaturan lalu lintas berupa pembatasan operasional angkutan barang diberlakukan mulai Kamis, 4 September 2025, pukul 15.00 hingga 24.00 waktu setempat.

    Kedua, Jumat, 5 September 2025 pukul 06.00 hingga 18.00 waktu setempat, ketiga Minggu, 7 September 2025 pukul 06.00 hingga 22.00 waktu setempat.

    Ia melanjutkan pembatasan operasional angkutan barang tidak berlaku bagi angkutan barang pengangkut BBM, pengantaran uang, keperluan penanganan bencana, hewan ternak, pakan ternak, dan pupuk.

    Pembatasan juga tidak berlaku pada angkutan barang pangan atau kebutuhan pokok seperti beras, tepung, jagung, gula, sayur, buah, daging, ikan, daging unggas, minyak goreng dan mentega, susu, telur, kedelai, bawang, dan cabai.

    Kendati diperbolehkan, angkutan barang yang melintas tetap harus mematuhi ketentuan untuk keamanan dan keselamatan di jalan.

    “Tidak menggunakan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan, ini harus dibuktikan dengan dokumen perjanjian antara pemilik barang dengan pengusaha angkutan,” katanya.

    Selain itu, harus dilengkapi dengan surat muatan yang diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut, surat muatan yang berisi keterangan jenis barang yang diangkut, tujuan pengiriman barang, dan nama dan alamat pemilik barang, serta ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri angkutan barang.

    Lebih lanjut, Dirjen Aan mengatakan pemerintah juga akan menerapkan sistem rekayasa lalu lintas berupa sistem jalur/lajur pasang surut/tidal flow (contra flow) yang akan diberlakukan pada dua ruas jalan tol yakni Jakarta-Cikampek dan Jakarta-Bogor-Ciawi.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenhub Bakal Batasi Operasional Angkutan Barang Sambut Libur Maulid Nabi 2025

    Kemenhub Bakal Batasi Operasional Angkutan Barang Sambut Libur Maulid Nabi 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Aan Suhanan memastikan pemerintah telah siap mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat selama masa libur panjang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 2025 dan melakukan pembatasan operasional angkutan barang. 

    Di mana libur Maulid akan jatuh pada hari Jumat (5/9/2025). Sehingga akan dilakukan pengaturan lalu lintas ini akan diterapkan di sejumlah ruas jalan nasional Tol, mulai tanggal 4 hingga 7 September 2025.

    “Kami telah menetapkan sejumlah strategi pengaturan lalu lintas yang diatur di dalam SKB [Surat Keputusan Bersama], di antaranya melalui pembatasan operasional angkutan barang dan sistem jalur/lajur pasang atau tidal flow [contra flow],” jelas Aan dalam keterangan resmi, Selasa (26/8/2025). 

    Adapun, Ditjen Hubdat bersama Ditjen Bina Marga Kementerian PU serta Korlantas Polri telah menetapkan sejumlah strategi pengaturan lalu lintas yang tertuang dalam Keputusan Bersama Nomor KP-DRJD 3760, Kep/143/VIII/2025, 62/KPTS/Db/2025 tentang Pengaturan Lalu Lintas Selama Masa Libur Panjang Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW Tahun 2025.

    Aan mengatakan pengaturan pembatasan operasional angkutan barang dilakukan terhadap mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan dan dengan kereta gandeng. Serta mobil barang yang mengangkut hasil galian (tanah, pasir, dan/atau batu), hasil tambang, dan bahan bangunan.

    Pengaturan tersebut dilakukan pada sejumlah ruas jalan tol di kedua arahnya yakni jalan tol JORR 1, tol Jakarta-Cikampek-Palimanan-Kanci-Pejagan-Pemalang-Batang-Semarang, dan tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang-Cileunyi. Kemudian di jalan tol di wilayah Semarang yaitu Krapyak-Jatingaleh, Jatingaleh-Srondol, Jatingaleh-Muktiharjo, dan jalan tol Semarang-Solo.

    Adapun hari dan waktu pengaturan lalu lintas berupa pembatasan operasional angkutan barang diberlakukan mulai Kamis (4/9/2025) pukul 15.00 hingga 24.00 waktu setempat, Jumat (5/9/2025) pukul 06.00 hingga 18.00, dan Minggu (7/9/2025) pukul 06.00 hingga 22.00. 

    Dirinya melanjutkan pembatasan operasional angkutan barang tidak berlaku bagi angkutan barang pengangkut BBM, hantaran uang, keperluan penanganan bencana, hewan ternak, pakan ternak, pupuk. 

    Pembatasan juga tidak berlaku pada angkutan barang pangan atau kebutuhan pokok (beras, tepung, jagung, gula, sayur, buah, daging, ikan, daging unggas, minyak goreng dan mentega, susu, telur, kedelai, bawang, dan cabai).

    “Angkutan barang yang diperbolehkan melintas tetap harus mematuhi ketentuan untuk keamanan dan keselamatan di jalan. Tidak menggunakan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan, ini harus dibuktikan dengan dokumen perjanjian antara pemilik barang dengan pengusaha angkutan,” katanya.

    Selain itu, harus dilengkapi dengan surat muatan yang diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut, surat muatan yang berisi keterangan jenis barang yang diangkut; tujuan pengiriman barang; dan nama dan alamat pemilik barang, serta ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri angkutan barang.

    Sistem Rekayasa Lalu Lintas

    Aan menuturkan pemerintah pun akan menerapkan sistem rekayasa lalu lintas berupa contra flow yang akan diberlakukan pada dua ruas jalan tol.

    Pembatasan operasional angkutan barang dan rekayasa lalu lintas di jalan tol selama libur panjang memperingati Maulid Nabi Muhammad dapat dievaluasi waktu pemberlakuannya. 

    “Penyesuaian dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dengan melihat kondisi kepadatan lalu lintas pada masing-masing ruas jalan tol,” pungkasnya.

    Berikut rincian rekayasa lalu lintas:

    1. Tol Jakarta-Cikampek

    a. arah Cikampek mulai KM 47 hingga KM 70, berlaku mulai Jumat, 5 September 2025, pukul 06.00 sampai 15.00 waktu setempat;

    b. arah Jakarta mulai KM 70 hingga KM 47, berlaku mulai Minggu, 7 September 2025, pukul 15.00 sampai 24.00 waktu setempat

     

    2. Tol Jakarta-Bogor-Ciawi, arah Jakarta mulai dari KM 21 hingga KM 8, dengan waktu pemberlakuan:

    a. Sabtu, 6 September 2025 pada pukul 12.00 sampai 19.00 waktu setempat;

    b. Minggu, 7 September 2025 pukul 12.00 sampai 19.00 waktu setempat 

  • Kemenhub beri penghargaan Pelita Air pertahankan OTP terbaik

    Kemenhub beri penghargaan Pelita Air pertahankan OTP terbaik

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan memberikan penghargaan kepada Pelita Air yang berhasil mempertahankan tingkat ketepatan waktu terbaik (on-time performance/OTP) selama dua tahun berturut-turut berkat strategi operasional yang konsisten.

    “Penghargaan ini menandai dua tahun berturut-turut Pelita Air mempertahankan OTP terbaik di industri penerbangan nasional,” Direktur Angkutan Udara Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub Agustinus Budi Hartono di sela menyerahkan penghargaan itu dalam Rapat Koordinasi Inspektur Penerbangan Bidang Angkutan Udara di Bogor, sebagaimana keterangan di Jakarta, Selasa.

    Dia menyampaikan Pelita Air kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan tingkat ketepatan waktu terbaik sepanjang tahun 2024 sehingga Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan memberikan penghargaan.

    “Capaian ini menjadi bukti nyata atas konsistensi maskapai dalam memberikan layanan penerbangan yang andal, tepat waktu, dan mengutamakan kenyamanan penumpang,” ujar Budi.

    Direktur Utama Pelita Air Dendy Kurniawan menyebutkan penghargaan tersebut merupakan sebuah pengingat bagi pihaknya untuk terus mempertahankan ketepatan waktu dan menyampaikan rasa terima kasihnya atas kepercayaan regulator serta masyarakat.

    “Ketepatan waktu bukan hanya tentang memenuhi indikator layanan, melainkan tentang menghormati perjalanan, rencana, dan aktivitas penting yang dijalani pelanggan kami setiap hari,” kata Dendy.

    Dendy menegaskan Pelita Air berkomitmen untuk terus menghadirkan nilai lebih melalui layanan penerbangan.

    Dia menekankan penerbangan yang bermakna, selain diukur dari ketepatan waktu keberangkatan dan kedatangan, tetapi juga dari kenyamanan dan ketenangan yang dirasakan penumpang selama perjalanan.

    “Harapan kami, setiap pengalaman bersama Pelita Air dapat memberi nilai tambah yang relevan bagi pelanggan,” tambah Dendy.

    Sementara itu, Pengamat Penerbangan dan Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (APJAPI) Alvin Lie menilai keberhasilan Pelita Air mempertahankan OTP bukan sekadar angka, tetapi mencerminkan sistem manajemen operasional yang solid.

    “OTP ini hanya sebuah gunung es saja. Untuk mencapainya, sangat banyak yang diperlukan, mulai dari manajemen rotasi pesawat, pengaturan awak kabin dan pilot, penjadwalan, pemeliharaan, hingga kesiapan pesawat cadangan,” kata Alvin.

    Jika salah satu saja tidak sinkron, lanjut Alvin, OTP bisa terganggu. Sehingga ketika sebuah maskapai bisa konsisten terhadap ketepatan waktu di atas 80 persen, artinya koordinasi manajemennya berfungsi dengan baik.

    Alvin juga menekankan pentingnya OTP dari sisi konsumen. Esensi dari perjalanan udara, lanjutnya, adalah menghemat waktu, dan ketepatan waktu menjadi kunci kepercayaan konsumen.

    “Dengan OTP yang bisa diandalkan, Pelita Air memiliki keunggulan strategis dibanding maskapai lain di Indonesia,” ujarnya.

    Namun Alvin juga mengingatkan bahwa tantangan ke depan akan semakin kompleks seiring bertambahnya armada dan rute Pelita Air.

    “Harapan saya, Pelita Air tetap konsisten menjaga OTP meski skala operasi semakin besar. Jika bisa mempertahankan performa ini, Pelita Air akan memiliki competitive strategic advantage yang membedakannya dari maskapai lain,” tambahnya.

    Dengan pencapaian ini, tambah Alvin, Pelita Air dapat memperkuat reputasinya sebagai maskapai dengan performa operasional yang konsisten, sekaligus menjadi pilihan terpercaya bagi masyarakat yang mengutamakan ketepatan waktu dalam perjalanan udara.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Agar penumpang tak lompat pagar, JPO bakal dibangun di Stasiun Cikini

    Agar penumpang tak lompat pagar, JPO bakal dibangun di Stasiun Cikini

    Jakarta (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan instansi terkait akan membangun Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Stasiun Cikini, Jakarta, untuk mencegah aksi penumpang melompati pagar pembatas stasiun.

    “JPO yang terkoneksi langsung dengan stasiun juga akan dilengkapi dengan ‘signage’ (visual informasi) yang jelas, fasilitas ramah pejalan kaki, dan penataan area transportasi daring,” kata Manager Humas PT KAI Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko di Jakarta, Selasa.

    PT Kereta Api Indonesia (KAI) Group bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kementerian Perhubungan telah melakukan peninjauan lapangan serta membahas rencana pembangunan pada Senin (25/8).

    Adapun terkait lokasi tepatnya masih dalam tahap perencanaan. Begitu juga dengan desainnya.

    “Pembangunan JPO di Stasiun Cikini akan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan serta integrasi dengan moda transportasi lainnya,” kata Ixfan.

    KAI berharap hadirnya JPO menjadi solusi jangka panjang bagi mobilitas penumpang sekaligus memperkuat integrasi transportasi publik di kawasan pusat kota Jakarta.

    Sementara itu, sebagai upaya pencegahan penumpang melompati pagar pembatas stasiun, KAI Jakarta telah meninggikan pagar sekitar 70 centimeter (cm). Dengan begitu, tinggi pagar yang semula satu meter, kini menjadi 1,7 meter

    KAI Jakarta juga berencana memasang kanopi di sepanjang jalur pedestrian untuk kenyamanan penumpang serta membangun trotoar ramah disabilitas di sisi selatan Stasiun Cikini dan penyediaan area penyeberangan (zebra cross) di Halte Pegangsaan Timur.

    “Dengan hadirnya JPO, trotoar ramah disabilitas, serta kanopi pejalan kaki, KAI bersama pemerintah turut mewujudkan kota Jakarta yang lebih tertata, aman dan berkelanjutan demi peningkatan kualitas hidup masyarakat,” kata Ixfan.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kabar Baik! Jalur Kereta Api Madiun-Ponorogo Akan Diaktifkan Lagi

    Kabar Baik! Jalur Kereta Api Madiun-Ponorogo Akan Diaktifkan Lagi

    Bisnis.com, MADIUN—Pemerintah melalui Ditjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan, akan mengaktifkan kembali jalur kereta Madiun-Ponorogo setelah tidak berfungsi selama 41 tahun.

    Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyampaikan pengkajian untuk pengaktifan kembali jalur kereta api Madiun-Ponorogo sudah dilakukan oleh Ditjen Perkeretaapian pada 2022.

    “Nah ini reaktifasi jalur kereta api ini memang sudah dikaji oleh Ditjen Perkeretaapian pada 2022. Harapannya reaktifasi ini bisa dilakukan KA Madiun-Ponorogo yang berakhir di Slahung,” ujarnya dalam Sarasehan Pengembangan Kawasan Pawitandirogo di Madiun, Jawa Timur, Jumat (22/8).

    Menurutnya, destinasi terakhir di Slahung, Ponorogo, sudah mendekati Pacitan. Namun, sambungnya, kontur menuju ke Pacitan tidak mudah, apabila diperpanjang hingga Kota Seribu Goa itu, membutuhkan biaya tidak sedikit.

    Jika reaktivasi ini dilakukan, Emil berharap dapat meningkatkan destinasi wisata ke Ponorogo. Terlebih lagi saat ini ada Monumen Reog yang sedang dibangun dengan ketinggian melebihi Garuda Wisnu Kencana, Bali.

    “Jadi kalau keretaapi ini bisa direaktifasi mudah-mudahan akan semakin meningkatkan minat travelling di dalam kawasan Pawitandirogo [Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun dan Ponorogo],” tuturnya.

    Lebih lanjut, Emil melihat potensi yang diperoleh dari reaktifasi jalur kereta api Madiun-Ponorogo. Pertama, di Ponorogo terdapat pusat pendidikan terkemuka, yakni Pondok Modern Gontor.

    Kedua, terdapat lahan yang dapat digunakan pengembangan jalur alternatif kereta api. Ketiga, jalur kereta api eksisting masih ada, tetapi tertimbun tanah maupun bangunan. Keempat, terdapat banyak destinasi wisata.

    Akan tetapi, Wagub Jatim itu juga melihat ada permasalahan yang dihadapi dalam melakukan aktifasi jalur kereta Madiun-Ponorogo. “Jalur eksisting dalam perkotaan [Madiun-Ponorogo] sudah dipergunakan untuk perumahan, pertokoan, perkantoran.”

    Dia menambahkan beberapa stasiun yang akan disingahi jalur kereta api Madiun-Ponorogo tidak beda jauh dengan sebelumnya.

    Foto situasi stasiun kereta api jalur Madiun-Ponorogo pada saat masih aktif pada 1949./Arsip Nasional-Kellenbach, F.C./DLC

    Berikut ini stasiun yang akan dilewati jalur kereta api Madiun-Ponorogo:

    –       Stasiun Kanigoro

    –       Stasiun Pagotan

    –       Stasiun Ponorogo

    –       Stasiun Jetis

    –       Stasiun Balong

    –       Stasiun Slahung

    Jalur kereta api Madiun-Ponorogo dinonaktifkan pada 1984 setelah beroperasi lebih dari 77 tahun atau beroperasi sejak 1907. Jalur ini ditutup karena dinilai kalah bersaing dengan kendaraan bermotor.

    Jalur kereta api ini  digunakan untuk mengangkut hasil bumi, pedagang hingga penumpang era penjajahan Belanda. Hasil bumi yang diangkut dari Ponorogo dibawa ke sejumlah daerah hingga ekspor ke mancanegara.

  • Begini Kondisi Terkini Posko Aksi di Pati, Belum Tampak Lautan Massa

    Begini Kondisi Terkini Posko Aksi di Pati, Belum Tampak Lautan Massa

    Informasi dari polisi, massa serentak akan mengirimkan surat mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memeriksa Bupati Sudewo dalam perkara dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

    “Itu bukan demo, itu aksi mengirim surat ke KPK melalui Kantor Pos serentak. Surat meminta KPK untuk memeriksa Pak Bupati terkait kasus DJKA,” terang Hafid.

    Massa akan bergerak dari posko yang terletak di depan kantor DPRD. Posko ini dibangun beberapa waktu lalu sebagai pusat penggalangan dukungan untuk demo jilid II, kelanjutan dari aksi sebelumnya sebagai respons dari kebijakan kenaikan PBB Pati.

    Namun dalam perkembangannya, sosok inisiator demo jilid II Ahmad Husain Hafid membatalkan agenda ini. Ahmad Husain Hafid mengaku telah sepakat berdamai dengan Bupati Sudewo.

    Dari posko, massa akan bergerak ke Kantor Pos. Dari data yang masuk ke polisi, massa juga membawa truk sebagai mobil komando dalam long march nanti.

    “Mulai dari titik pendopo, jalan depannya ada truk yang mengiringi posko ke Kantor Pos. Ini baru membuat suratnya,” ucap Hafid.

    Sebanyak 1.245 personel gabungan dari Polri, TNI hingga Satpol PP dikerahkan untuk mengawal aksi ini. Personel disebar di beberapa tempat.

    Liputan6.com sudah berusaha menghubungi Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Teguh Istiyanto. Namun hingga berita ini tayang, Teguh belum merespons.

  • KPK Panggil Ulang Bupati Pati Terkait Kasus Korupsi Jalur KA Lusa

    KPK Panggil Ulang Bupati Pati Terkait Kasus Korupsi Jalur KA Lusa

    Jakarta

    Bupati Pati Sudewo (SDW) absen dari panggilan KPK terkait kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api (KA) pekan lalu. KPK memanggil lagi Sudewo untuk diperiksa lusa.

    “Yang bersangkutan menyatakan bersedia hadir pada tanggal 27 Agustus 2025,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (25/8/2025).

    Sudewo awalnya dipanggil KPK pada Jumat (22/8). Namun, Sudewo tidak hadir dengan alasan ada agenda lain.

    “Yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan ada kegiatan yang sudah teragendakan,” ujarnya.

    Sebagai informasi, KPK memanggil Sudewo sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek rel KA. Sudewo menjabat anggota Komisi V DPR saat proyek tersebut berlangsung.

    Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan Sudewo diduga menerima commitment fee dari pembangunan jalur kereta api saat menjabat anggota DPR. Dia menyebutkan KPK akan mendalami terkait commitment fee tersebut kepada Sudewo.

    “Ya, benar. Saudara SDW (Sudewo) merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran commitment fee terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta yang kemarin kita sampaikan terkait dengan update penahanan salah satu tersangkanya, yaitu Saudara R,” ujar Budi kepada wartawan di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (13/8).

    “Tentu dari informasi ini penyidik akan mendalami dan tentu nanti kami akan update proses penyidikan terkait dengan Saudara SDW ini seperti apa,” lanjutnya.

    KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus ini. Salah satu yang terbaru ialah ASN di Kemenhub, Risna Sutriyanto (RS), yang merupakan Ketua Pokja terkait proyek pembangunan Jalur Ganda KA antara Solo Balapan-Kadipiro.

    Sebelum Risna, KPK juga telah menahan sejumlah tersangka lain. Berikut ini daftarnya:

    Pihak Pemberi
    1. DIN (Dion Renato Sugiarto) selaku Direktur PT IPA (Istana Putra Agung)
    2. MUH (Muchamad Hikmat) selaku Direktur PT DF (Dwifarita Fajarkharisma)
    3. YOS (Yoseph Ibrahim) selaku Direktur PT KA Manajemen Properti sd. Februari 2023
    4. PAR (Parjono) selaku VP PT KA Manajemen Properti
    5. Asta Danika (AD) selaku Direktur PT Bhakti Karya Utama (BKU)
    6. Zulfikar Fahmi (ZF) selaku Direktur PT Putra Kharisma Sejahtera (PKS).

    Pihak Penerima
    1. HNO (Harno Trimadi) selaku Direktur Prasarana Perkeretaapian
    2. BEN (Bernard Hasibuan) selaku PPK BTP Jabagteng
    3. PTU (Putu Sumarjaya) selaku Kepala BTP Jabagteng
    4. AFF (Achmad Affandi) selaku PPK BPKA Sulsel
    5. FAD (Fadliansyah) selaku PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian
    6. SYN (Syntho Pirjani Hutabarat) selaku PPK BTP Jabagbar
    7. Budi Prasetyo (BP) selaku Ketua Pokja Pengadaan
    8. Hardho (H) selaku Sekretaris Pokja Pengadaan
    9. Edi Purnomo (EP) selaku anggota Pokja Pengadaan.

    Halaman 2 dari 3

    (ial/haf)

  • Demo Pati Berubah Jadi Aksi Serentak Kirim Surat ke KPK, Mendesak Pemeriksaan Sudewo

    Demo Pati Berubah Jadi Aksi Serentak Kirim Surat ke KPK, Mendesak Pemeriksaan Sudewo

    Liputan6.com, Jakarta Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bersatu akan menggeruduk kantor Pos Kota Pati, Senin (25/8). Informasi dari polisi, massa serentak akan mengirimkan surat mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memeriksa Bupati Sudewo dalam perkara dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

    “Itu bukan demo, itu aksi mengirim surat ke KPK melalui Kantor Pos serentak. Surat meminta KPK untuk memeriksa Pak Bupati terkait kasus DJKA,” kata Kasi Humas Polresta Pati Ipda Hafid Amin saat dihubungi Liputan6.com, Senin (25/8).

    Massa akan bergerak dari posko yang terletak di depan kantor DPRD. Posko ini dibangun beberapa waktu lalu sebagai pusat penggalangan dukungan untuk demo jilid II, kelanjutan dari aksi sebelumnya sebagai respons dari kebijakan kenaikan PBB Pati.

    Namun dalam perkembangannya, sosok inisiator demo jilid II Ahmad Husain Hafid membatalkan agenda ini. Ahmad Husain Hafid mengaku telah sepakat berdamai dengan Bupati Sudewo.

    Dari posko, massa akan bergerak ke Kantor Pos. Dari data yang masuk ke polisi, massa juga membawa truk sebagai mobil komando dalam long march nanti.

    “Mulai dari titik pendopo, jalan depannya ada truk yang mengiringi posko ke Kantor Pos. Ini baru membuat suratnya,” ucap Hafid.

    Sebanyak 1.245 personel gabungan dari Polri, TNI hingga Satpol PP dikerahkan untuk mengawal aksi ini. Personel disebar di beberapa tempat.

    Liputan6.com sudah berusaha menghubungi Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Teguh Istiyanto. Namun hingga berita ini tayang, Teguh belum merespons.

  • Demo 25 Agustus di Pati Batal, Warga Pilih Kirim Surat ke KPK, Muncul Massa Dukung Sudewo
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        25 Agustus 2025

    Demo 25 Agustus di Pati Batal, Warga Pilih Kirim Surat ke KPK, Muncul Massa Dukung Sudewo Regional 25 Agustus 2025

    Demo 25 Agustus di Pati Batal, Warga Pilih Kirim Surat ke KPK, Muncul Massa Dukung Sudewo
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Rencana unjuk rasa menuntut pemakzulan Bupati Pati, Sudewo, yang dijadwalkan berlangsung hari ini, Senin (25/8/2025), resmi dibatalkan.
    Keputusan ini disampaikan oleh Koordinator Lapangan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok, pada Minggu (24/8/2025).
    “Tanggal 25 Agustus itu tidak ada demonstrasi,” tegas Supriyono.
    Meskipun demikian, ia memastikan bahwa AMPB akan mengirimkan surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendesak agar Sudewo segera ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
    Sudewo diketahui tidak hadir ketika dipanggil oleh KPK RI untuk memberikan keterangan terkait skandal suap pembangunan jalur kereta api di Jawa Tengah.
    “Tanggal 25 itu, masyarakat Pati, satu keluarga membawa satu surat berbondong-bondong mengantar surat ke Kantor Pos Pati yang ditujukan ke KPK RI di Jakarta. Isi suratnya mendesak KPK untuk menetapkan Sudewo sebagai tersangka,” jelas Supriyono.
    Massa AMPB berencana menyampaikan aspirasi ke Gedung Merah Putih KPK RI di Jakarta pada 2-3 September menyoal dugaan keterlibatan Sudewo dalam kasus korupsi saat masih menjabat sebagai anggota DPR RI.
    Untuk mendukung pendanaan aksi tersebut, AMPB mengumpulkan donasi dengan mendirikan posko di depan gerbang Kantor Bupati Pati.
    “Posko donasi mulai tanggal 13 Agustus hingga 31 Agustus,” ujar Supriyono.
    Untuk mengawal kondusivitas, di samping posko donasi itu juga didirikan posko petugas gabungan dari TNI, Polri, dan lainnya.
    Hasil donasi itu nantinya akan digunakan sebagai sumber pendanaan dalam rangka keberangkatan ke Gedung Merah Putih KPK RI.
    AMPB berencana akan berangkat pada tanggal 1 September melalui jalur transportasi darat.
    “Hasil donasi ini akan digunakan untuk menyewa bus dan konsumsi untuk keberangkatan Masyarakat Pati Bersatu ke KPK RI tanggal 1 September,” terang Supriyono.
    Disampaikan Supriyono, hingga 23 Agustus atau sebelas hari sejak donasi bergulir telah terkumpul dana ratusan juta rupiah.
    Pengumpulan dana sumbangan masyarakat itu disampaikan secara transparan di papan tulis yang dipasang di Posko Donasi AMPB di depan gerbang Kantor Bupati Pati.
    “Sampai tanggal 23 Agustus, hasil dari donasi mencapai Rp 117 juta lebih,” pungkas Supriyono.
    Ratusan warga yang tergabung dalam “Masyarakat Sukolilo Cinta Damai” menggelar aksi unjuk rasa di lapangan Desa Gadudero, Kecamatan Sukolilo, Pati, pada Minggu (24/8/2025).
    Mereka menuntut agar Sudewo melanjutkan masa kepemimpinannya sebagai Bupati Pati hingga akhir periode.
    Warga yang berorasi membawa spanduk dan poster berisi dukungan terhadap Sudewo.
    Salah satu spanduk besar yang mereka bentangkan bertuliskan, “Manusia Tidak Ada yang Sempurna. Kesalahan Ucap Maafkanlah,” sebagai bentuk pengertian terhadap pernyataan Sudewo yang menantang warga untuk berdemonstrasi jika tidak setuju dengan kebijakan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang mengalami kenaikan hingga 250 persen.
    Koordinator Aksi, Suprihono, menyatakan bahwa mayoritas masyarakat di Kecamatan Sukolilo mendukung Sudewo untuk tetap menjabat sebagai Bupati Pati periode 2025-2030.
    “Di Sukolilo sudah nyata pembangunan. Bahkan, sebelum Pak Sudewo menjabat bupati, setiap desa di Kecamatan Sukolilo sudah merasakan manfaat program bedah rumah yang difasilitasi beliau,” ungkap Suprihono.

    Sebelumnya, unjuk rasa 25 Agustus diumumkan batal oleh inisiator AMPB, Ahmad Husein, hanya sehari setelah ia mengumumkan rencana aksi tersebut.
    Pembatalan ini terjadi setelah Husein melakukan komunikasi langsung melalui panggilan video dengan Sudewo pada Selasa (19/8/2025).
    Adapun pada Senin (18/8/2025), Husein sesumbar akan mengerahkan 50.000 orang dari Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu.
    Namun, ia menyatakan telah berdamai dan tidak lagi memiliki tuntutan tersebut. Husein menjelaskan bahwa komunikasi dengan Bupati Sudewo berjalan baik dan aspirasinya telah diterima secara langsung.
    Di sisi lain, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang Ahmad Syamsuddin Arief menyebut ada upaya penggembosan terhadap aksi demo Pati jilid 2.
    Meskipun ada upaya tersebut, Arif meyakini demo Pati jilid 2 bakal tetap berlangsung yang rencana dilaksanakan pada Senin (25/8/2025).
    “Sejauh ini memang ada upaya penggembosan terkait dengan aksi demo Pati yang kedua ini sehingga ada oknum yang kemudian menyatakan bahwa aksi itu akan batal,” terang Arief di Kota Semarang, Sabtu (23/8/2025).
    Menurut Arief, keputusan membatalkan unjuk rasa bukan hasil konsolidasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu melainkan hanya keputusan sepihak.
    Sebaliknya, massa sepakat aksi tetap harus dilanjutkan karena tuntutan belum selesai.
    “Ada kepentingan-kepentingan lain yang kemudian Husein di situ sudah dapat bisa jadi (keuntungan), selepas ketemu Bupati Sudewo sehingga dia kemudian menyampaikan kepada publik bahwa aksi batal,” ujarnya.
    “Ada kepentingan-kepentingan lain yang kemudian Husein di situ sudah dapat bisa jadi (keuntungan), selepas ketemu Bupati Sudewo sehingga dia kemudian menyampaikan kepada publik bahwa aksi batal,” tambah Arief.
    (Penulis: Kontributor Grobogan, Puthut Dwi Putranto Nugroho)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Melihat Pentingnya Kereta Khusus Petani dan Pedagang di Jabodetabek
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        24 Agustus 2025

    Melihat Pentingnya Kereta Khusus Petani dan Pedagang di Jabodetabek Megapolitan 24 Agustus 2025

    Melihat Pentingnya Kereta Khusus Petani dan Pedagang di Jabodetabek
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – PT Kereta Api Indonesia (KAI) berencana meluncurkan kereta khusus untuk petani dan pedagang dari pusat produksi ke pusat niaga demi meningkatkan perekonomian desa sekaligus mengurangi urbanisasi.
    Menurut Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menganggap ini perlu segera direalisasikan karena banyak pedagang yang akan terbantu.
    Ia lantas menyinggung soal permintaan yang cukup tinggi dari petani dan pedagang untuk menjual produknya di wilayah Provinsi Banten dengan kereta.
    “Sementara penumpang yang menggunakan KRL Commuter Line juga meningkat dari Rangkasbitung menuju Tanah Abang. Perlu ada kereta khusus bagi petani dan pedagang di lintas ini yang terpisah dengan kereta penumpang (KRL Commuter Line),” kata Djoko dalam keterangan tertulis, Minggu (24/8/2025).
    Apalagi, aktivitas petani dan pedagang menggunakan KRL Commuter Line ditiadakan pada hari Senin.
    KRL digunakan khusus mengangkut penumpang yang meningkat di awal hari kerja.
    Aktivitas para pedagang dan petani di KRL menurun di hari Jumat, karena sebagian dari mereka harus beribadah shalat Jumat.
    “Hari Selasa, Rabu dan Kamis merupakan aktivitas tertinggi mobilitas petani dan pedagang menggunakan kereta,” kata Djoko.
    Dahulu, Indonesia pernah memiliki layanan serupa.
    Pada masa Hindia Belanda hingga era Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA), pernah dioperasikan trem dan KA pasar yang dilengkapi gerbong barang untuk pedagang.
    Namanya 
    pikoenlanwagen,
    gerbong khusus pedagang membawa barang pikulan.
    Kereta khusus yang akan dioperasikan KAI ini menargetkan petani dan pedagang berangkat mulai pukul 04.00 WIB dari stasiun asal, seperti Rangkasbitung, Maja, Citeras, dan Tenjo.
    Kereta akan berhenti di stasiun yang strategis untuk menaikkan dan menurunkan barang dagangan, antara lain Stasiun Parung Panjang, Serpong, Sudimara, Kebayoran, Palmerah, dan Tanah Abang.
    Beberapa pedagang juga melanjutkan perjalanan hingga Stasiun Manggarai dengan KRL berbeda.
    Selama ini, hasil bumi yang diangkut menggunakan KRL meliputi pisang, ketela, jagung, cabe, petai, jengkol, daun pisang, dan sayuran.
    Pedagang juga membawa makanan siap saji seperti nasi uduk, pisang rebus, ketela rebus, tape, dan lemang. Barang-barang ini dibawa dalam karung, kotak plastik, kantong, atau dijinjing.
    “Barang dagangan dan hasil bumi berjajar rapi di peron dua jam sebelum kereta berhenti. Dalam waktu dua menit, semua dapat masuk ke dalam kereta,” kata Djoko.
    Omzet harian petani dan pedagang berkisar Rp 250.000–Rp 800.000, dengan pendapatan bersih minimal Rp 100.000
    Bagi yang desa atau kampungnya jauh dari stasiun, ada yang menginap di stasiun sejak tengah malam untuk mengejar kereta pertama.
    Alternatifnya, petani dan pedagang menggunakan sepeda motor, ojek, atau angkutan umum menuju stasiun dengan tarif Rp 10.000–Rp 20.000.
    Keuntungan kereta khusus ini, selain kapasitas angkut lebih besar, adalah mengurangi gangguan pada penumpang lain, memungkinkan pengangkutan hewan ternak seperti ayam, bebek, dan kambing, serta mendukung mobilitas petani dan pedagang yang lebih efisien.
    Untuk mewujudkan program ini, diperlukan kolaborasi berbagai pihak.
    PT KAI menyiapkan kereta dan fasilitas pendukung, sementara Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub dapat memberikan subsidi operasional melalui DIPA Kemenkeu.
    Pemda Lebak diminta menyediakan angkutan umum gratis menuju stasiun, termasuk insentif BBM bagi pengemudi angkutan umum, sedangkan Pemprov DKI dapat menghidupkan kembali bus pasar sebagai angkutan lanjutan dari stasiun ke pasar.
    Kereta khusus ini juga memungkinkan model integrasi moda transportasi, dari kereta hingga angkutan lanjutan di kota, sehingga distribusi hasil bumi dan barang dagangan lebih efisien dan memperkuat perekonomian lokal.
    “Fasilitas angkutan yang baik akan meningkatkan perputaran ekonomi dari desa ke kota, serta mengurangi perpindahan warga dari desa ke kota,” kata Djoko.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.