Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenhub

  • Jubir sebut rekomendasi penonaktifan Bupati Pati bukan kewenangan KPK

    Jubir sebut rekomendasi penonaktifan Bupati Pati bukan kewenangan KPK

    “Surat itu kan bukan kewenangan KPK ya terkait dengan penonaktifan jabatan seorang kepala daerah,”

    Jakarta (ANTARA) – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo mengatakan penerbitan surat rekomendasi penonaktifan Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo, bukan kewenangan lembaga antirasuah tersebut.

    “Surat itu kan bukan kewenangan KPK ya terkait dengan penonaktifan jabatan seorang kepala daerah,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.

    Budi menjelaskan fokus KPK adalah hanya penanganan perkara terkait Sudewo, yakni dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

    “Kewenangan kami hanya dalam konteks penanganan perkaranya terkait dengan penegakan hukum dugaan tindak pidana korupsinya,” katanya menekankan.

    Sebelumnya, salah satu Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Supriyono alias Botok di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, mengatakan telah berbicara dengan KPK untuk membahas surat rekomendasi penonaktifan Sudewo sebagai Bupati Pati.

    Botok mengatakan surat rekomendasi tersebut nantinya akan diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, dan Presiden Prabowo Subianto.

    Nama Sudewo sempat muncul pada sidang kasus tersebut dengan terdakwa selaku Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya dan pejabat pembuat komitmen BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jateng, pada 9 November 2023.

    Pada sidang itu, KPK disebut menyita uang dari Sudewo sekitar Rp3 miliar. Jaksa penuntut umum KPK menunjukkan barang bukti foto uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing yang disita dari rumah Sudewo.

    Namun, Sudewo membantah hal tersebut. Dia juga membantah menerima uang senilai Rp720 juta yang diserahkan pegawai PT Istana Putra Agung, serta Rp500 juta dari Bernard Hasibuan melalui stafnya yang bernama Nur Widayat.

    Sementara kasus tersebut terkuak berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub. Saat ini, BTP Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.

    KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

    Setelah beberapa waktu atau hingga November 2024, KPK telah menetapkan sebanyak 14 tersangka. KPK juga telah menetapkan dua korporasi sebagai tersangka kasus tersebut.

    Pada 12 Agustus 2025, KPK menetapkan dan menahan tersangka ke-15 kasus tersebut, yakni aparatur sipil negara (ASN) di Kemenhub atas nama Risna Sutriyanto (RS).

    Kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso; proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan; empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat; dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.

    Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut, diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ratusan Warga Pati Datangi KPK, Desak Bupati Kasus Bupati Sudewo Diusut Nasional 1 September 2025

    Ratusan Warga Pati Datangi KPK, Desak Bupati Kasus Bupati Sudewo Diusut Nasional 1 September 2025

    Ratusan Warga Pati Datangi KPK, Desak Bupati Kasus Bupati Sudewo Diusut
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ratusan warga Pati, Jawa Tengah mulai memadati halaman depan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, pada Senin (1/9/2025).
    Pantauan
    Kompas.com
    , ratusan warga Pati tiba di Gedung KPK menggunakan tujuh bis yang diparkir di samping Gedung Merah Putih.
    Kemudian mereka mulai berjalan dari area parkir menuju halaman depan Gedung KPK.
    Mereka berjalan dengan tertib sambil membawa spanduk berisi pemberitaan soal kasus korupsi yang menjerat Bupati Pati, Sudewo.
    Selain itu, warga juga membawa bendera yang bertuliskan “Save Pati” dan “Masyarakat Pati Bersatu”.
    Warga Pati juga meneriakkan beberapa kalimat, salah satunya meminta KPK segera menangkap Bupati Pati Sudewo.
    “Tangkap Sudewo, Tangkap Sudewo,” ujar warga Pati.
    “Hari ini tangkap Bupati Sudewo,” teriak warga Pati.
    Sebelumnya, ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) tetap berangkat ke Jakarta, Minggu (31/8/2025) malam ini, meski situasi di ibu kota belum kondusif karena aksi massa di sejumlah titik.
    Mereka berencana menggelar aksi di Gedung Merah Putih KPK RI pada Senin (1/9/2025), untuk mendesak lembaga antirasuah menetapkan Bupati Pati, Sudewo, sebagai tersangka kasus suap proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
    Sekitar 500 peserta aksi berkumpul di Alun-Alun Pati sejak pukul 11.00 WIB sebelum diberangkatkan dengan 10 bus yang difasilitasi AMPB.
    Mereka membawa perbekalan sendiri sebagai antisipasi.
    “Di Jakarta baru ada kerusuhan, kemungkinan warung-warung di sana tutup. Jadi kami membawa bekal sendiri. Nanti kami masak sendiri,” kata Koordinator AMPB, Teguh Istiyanto.
    Teguh menegaskan aksi akan digelar secara damai dan berharap mendapat pengawalan aparat.
    “Jika ada yang rusuh, mohon langsung ditangkap. Itu pasti bukan dari kami. Karena aksi kami damai,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mobil Listrik Impor Lagi Bulan Madu di Indonesia, Awalnya Cuma Nyicipin

    Mobil Listrik Impor Lagi Bulan Madu di Indonesia, Awalnya Cuma Nyicipin

    Jakarta –

    Penjualan mobil listrik impor diibaratkan sedang menjalani masa “bulan madu”. Produsen yang mengimpor memiliki beragam kemudahan imbas kebijakan insentif mobil listrik CBU.

    Keringanan pajak untuk mobil listrik impor itu berdampak positif dari penjualan pasar. Ragam pabrikan yang memiliki komitmen investasi berbondong-bondong masuk ke Indonesia.

    “BEV (battery electric vehicles) CBU itu BEV honey moon, sebenarnya tujuannya nyicip-nyicip dulu,” kata Peneliti Senior dari LPEM FEB UI, Riyanto belum lama ini di Kantor Kemenperin.

    “Akhirnya sampai dicicipin sudah enak kan, harusnya diproduksi di sini,” kata dia.

    “Sehingga dengan demikian sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya harusnya sudah harus 2025 berakhir, nyicipin sudah dikasih waktu, sudah kelihatan pasarnya, sudah bisa meraba,” jelasnya lagi.

    “Kalau tidak salah ngetes pasar juga ini. Ngetes bagaimana konsumen Indonesia dalam memilih kendaraan, sudah terlihat,” kata dia.

    Berdasarkan data Gaikindo yang dipaparkan, penjualan dari merek peserta program insentif CBU menunjukkan bahwa BYD mencatat penjualan terbanyak dengan total 16 ribu unit, diikuti oleh Denza sebanyak 6 ribu unit, AION sebanyak 3 ribu unit, Geely sebanyak 1.500 unit, Citroën sebanyak 839 unit, Xpeng sebanyak 75 unit, dan Maxus sebanyak 66 unit. Semuanya memiliki komitmen untuk melokalisasi produknya di Indonesia.

    Dalam paparan Kemenperin, perusahaan yang memanfaatkan fasilitas insentif impor CBU antara lain Citroen, Aion, Maxus, VW, BYD, Geely, VinFast, Xpeng, hingga Great Wall Motors (GWM).

    Aturan singkat insentif impor mobil listrik CBU

    Menyoal aturan insentif mobil listrik tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 Tahun 2025 (PMK 12/2025), yang diterbitkan dan mulai berlaku tanggal 4 Februari 2025. Melalui beleid tersebut, insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) yaitu PPN DTP 10 persen dari harga jual untuk mobil listrik dengan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) paling rendah 40 persen dan 5 persen untuk bus hingga Desember 2025.

    Kemudian Peraturan Menteri Investasi Nomor 6 Tahun 2023 junto Nomor 1 Tahun 2024, sejak Februari 2024 pemerintah menerapkan insentif berupa pembebasan bea masuk dan PPnBM untuk impor mobil listrik berbasis baterai dalam bentuk utuh.

    Namun terdapat ketentuan bank garansi bagi setiap unit impor yang masuk Indonesia. Masa berlaku insentif ini akan berakhir hingga Desember 2025.

    Selanjutnya produsen yang memanfaatkan fasilitas terkait diwajibkan berkomitmen memproduksi kendaraan di dalam negeri setelah impor dengan rasio 1:1. Nah, komitmen ini perlu dilakukan para pengimpor mulai tahun depan.

    Pasar mobil listrik pun melonjak dari tahun 2021 mencapai 0,08% menjadi 9,70% pada periode Juli 2025. Sebaliknya, kendaraan berbasis Internal Combustion Engine (ICE) saat ini turun dari 99,64 persen menjadi 82,2 persen.

    Mobil listrik sekarang harganya yang kompetitif meskipun statusnya impor utuh alias Completely Built Up (CBU). Hal ini berkat insentif yang diberikan pemerintah Indonesia.

    Dia menjelaskan populasi meningkat hingga dua kali lipat dibandingkan tahun 2023 yang tercatat hanya mencapai 116.439 unit.

    “Total populasi dari tahun lalu mencapai 207.478 unit menjadi 274.802 unit,” kata Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan (ILMATAP) Kemenperin, Mahardi Tunggul Wicaksono.

    Lebih rinci, kendaraan roda empat berpenumpang merupakan kontributor terbanyak yaitu mencapai 77.277 unit. Kemudian diikuti kendaraan roda dua sebanyak 15.064 unit, kendaraan roda tiga 617 unit, sisanya komersial dan lain-lain. Data ini diambil dari SRUT Kementerian Perhubungan per 24 Juni 2025.

    “Yang ikut program itu penjualannya jauh di atas yang tidak ikut program, karena itu wajar, pemerintah mau dorong ekosistem, memperbanyak kendaraan listrik di jalan, yang impor diberikan insentif,” kata Riyanto.

    (riar/dry)

  • Periksa Bupati Pati Sudewo, KPK Dalami Aliran Dana Kasus Korupsi Jalur KA

    Periksa Bupati Pati Sudewo, KPK Dalami Aliran Dana Kasus Korupsi Jalur KA

    Jakarta –

    KPK telah memeriksa Bupati Pati Sudewo (SDW) terkait kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api (KA). Dalam pemeriksaan itu, KPK mendalami terkait aliran dana dalam perkara tersebut.

    “Penyidik melakukan pendalaman terkait apa yang diketahuinya mengenai proyek pembangunan jalur kereta api, khususnya di bagian Jawa Tengah, yaitu di wilayah Solo Balapan,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (27/8/2025).

    “Termasuk juga saksi SDW didalami terkait dengan pengetahuannya mengenai aliran-aliran uang dalam perkara ini,” tambahnya.

    Budi menyebut semua saksi yang dipanggil tentunya akan didalami pengetahuannya dalam perkara ini. Dia juga menyebut KPK membuka peluang mengembangkan penyidikan perkara tersebut.

    “Secara paralel terbuka kemungkinan untuk KPK juga mengembangkan penyidikannya termasuk kita masih terus mendalami pihak-pihak lain yang diduga terkait ikut terlibat ataupun diduga juga menerima aliran terkait dengan perkara ini,” ucapnya.

    “Kalau soal uang, itu juga ditanyakan dan itu sudah dijelaskan dalam pemeriksaan kira-kira dua tahun yang lalu, bahwa itu adalah uang pendapatan dari DPR RI, semua rinci, ada pemasukan, pendapatan, ada pengurangan,” ujar Sudewo.

    “Ya, benar. Saudara SDW (Sudewo) merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran commitment fee terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta yang kemarin kita sampaikan terkait dengan update penahanan salah satu tersangkanya, yaitu Saudara R,” ujar Budi kepada wartawan di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (13/8).

    “Tentu dari informasi ini penyidik akan mendalami dan tentu nanti kami akan update proses penyidikan terkait dengan Saudara SDW ini seperti apa,” lanjutnya.

    KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus ini. Salah satu yang terbaru ialah ASN di Kemenhub, Risna Sutriyanto (RS), yang merupakan ketua pokja terkait proyek pembangunan jalur ganda KA antara Solo Balapan-Kadipiro.

    (ial/fas)

  • Perhatian! Pekan Depan Ada Pembatasan Kendaraan

    Perhatian! Pekan Depan Ada Pembatasan Kendaraan

    Jakarta –

    Pekan depan ada libur panjang. Pemerintah akan menerapkan pembatasan kendaraan.

    Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mengantisipasi lonjakan perjalanan selama masa libur panjang Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 2025 pekan depan. Salah satu strateginya adalah dengan membatasi kendaraan angkutan barang.

    Ditjen Hubdat bersama Ditjen Bina Marga Kementerian PU serta Korlantas Polri telah menetapkan sejumlah strategi pengaturan lalu lintas yang tertuang dalam Keputusan Bersama Nomor KP-DRJD 3760, Kep/143/VIII/2025, 62/KPTS/Db/2025 tentang Pengaturan Lalu Lintas Selama Masa Libur Panjang Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW Tahun 2025.

    “Pemerintah akan melakukan pengaturan lalu lintas jalan. Ini komitmen kami dalam menjamin keselamatan hingga kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, juga untuk mengoptimalkan penggunaan dan pergerakan lalu lintas di ruas jalan nasional,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan dalam keterangan tertulisnya.

    Menurut Aan, pengaturan lalu lintas selama libur panjang Maulid Nabi Muhammad dilakukan terhadap angkutan barang dan menerapkan sistem rekayasa lalu lintas. Pengaturan lalu lintas ini akan diterapkan di sejumlah ruas jalan nasional tol, mulai tanggal 4 hingga 7 September 2025.

    “Kami telah menetapkan sejumlah strategi pengaturan lalu lintas yang diatur di dalam SKB, di antaranya melalui pembatasan operasional angkutan barang dan sistem jalur/lajur pasang atau tidal flow (contra flow),” jelas Aan.

    Pengaturan pembatasan operasional angkutan barang dilakukan terhadap mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan dan dengan kereta gandeng. Begitu juga untuk mobil barang yang mengangkut hasil galian (tanah, pasir, dan/atau batu), hasil tambang, dan bahan bangunan.

    Pengaturan tersebut dilakukan pada sejumlah ruas jalan tol di kedua arahnya yakni jalan tol JORR 1, tol Jakarta-Cikampek-Palimanan-Kanci-Pejagan-Pemalang-Batang-Semarang, dan tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang-Cileunyi. Kemudian di jalan tol di wilayah Semarang yaitu Krapyak-Jatingaleh, Jatingaleh-Srondol, Jatingaleh-Muktiharjo, dan jalan tol Semarang-Solo.

    Adapun hari dan waktu pengaturan lalu lintas berupa pembatasan operasional angkutan barang diberlakukan mulai:

    1. Kamis, 4 September 2025 pukul 15.00 hingga 24.00 waktu setempat;
    2. Jumat, 5 September 2025 pukul 06.00 hingga 18.00 waktu setempat;
    3. Minggu, 7 September 2025 pukul 06.00 hingga 22.00 waktu setempat.

    Pembatasan operasional angkutan barang tidak berlaku bagi angkutan barang pengangkut BBM, hantaran uang, keperluan penanganan bencana, hewan ternak, pakan ternak, pupuk. Pembatasan juga tidak berlaku pada angkutan barang pangan atau kebutuhan pokok (beras, tepung, jagung, gula, sayur, buah, daging, ikan, daging unggas, minyak goreng dan mentega, susu, telur, kedelai, bawang, dan cabai).

    “Angkutan barang yang diperbolehkan melintas tetap harus mematuhi ketentuan untuk keamanan dan keselamatan di jalan. Tidak menggunakan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan, ini harus dibuktikan dengan dokumen perjanjian antara pemilik barang dengan pengusaha angkutan,” katanya.

    Selain itu, harus dilengkapi dengan surat muatan yang diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut, surat muatan yang berisi keterangan jenis barang yang diangkut; tujuan pengiriman barang; dan nama dan alamat pemilik barang, serta ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri angkutan barang.

    (rgr/din)

  • Tak Cuma Lindungi Pesisir, Tanggul Laut Raksasa juga Cegah Rob Kawasan Industri – Page 3

    Tak Cuma Lindungi Pesisir, Tanggul Laut Raksasa juga Cegah Rob Kawasan Industri – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan tanggul laut raksasa atau giant sea wall untuk melindungi kawasan pesisir utara Jawa. Tak cuma pemukiman, tapi juga termasuk kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK).

    Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyambut baik dibentuknya Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura) oleh Presiden Prabowo Subianto. Lembaga baru ini berperan penting dalam rencana proyek tanggul laut raksasa tadi.

    “Di antaranya adalah bagaimana kita bisa memproteksi wilayah utara Jawa dari banjir rob, land subsidence, dan masyarakat yang tinggal juga sangat berisiko menghadapi berbagai bencana alam, termasuk juga kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus yang juga harus kita lindungi,” ungkap AHY usai Indonesia Summit 2025, di Jakarta, Rabu (27/8/2025).

    Dengan tujuan tersebut, Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa akan membangun peta jalan (roadmap) secara utuh dalam pembangunan tanggul laut. Menurutnya, lembaga ini pun jadi tangan eksekutif sekaligus operasional.

    AHY mengaku pihaknya sebagai Dewan Pengarah badan otorita tersebut juga akan mengoordinasi berbagai aspek. Termasuk dari berbagai kementerian yang ada di bawahnya, di antaranya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum, hingga Kementerian Perhubungan.

    “Kita ingin mendorong dan menyatukan langkah-langkah tersebut, karena ini adalah proyek besar, jangka panjang, melibatkan banyak stakeholders, termasuk juga kita butuh investasi, dan keterlibatan para pemimpin di daerah,” terangnya.

    “Jadi, Pemprov maupun pemerintahan kabupaten dan kota yang dilalui oleh proyek besar Giant Sea Wall ini tentunya juga harus memiliki visi yang sama,” sambung AHY.

     

  • Kejar Zero ODOL 2027, Kemenhub dan Korlantas Polri Bentuk Satgas – Page 3

    Kejar Zero ODOL 2027, Kemenhub dan Korlantas Polri Bentuk Satgas – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menilai, perbaikan gaji atau kesejahteraan dari para sopir truk angkutan logistik jadi salah satu untuk mengatasi masalah truk berlebih muatan, alias Over Dimension Over Load (ODOL).

    Untuk itu, ia telah menugaskan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), guna merumuskan skema baru demi menjamin kesejahteraan sopir truk logistik.

    “Kalau kami melihat, kurang lebih concern pengemudi adalah soal kesejahteraan. Saya telah meminta Dirjen Perhubungan Darat komunikasi ke Kemnaker, untuk mencari rumusan apa yang bisa diberikan kepada pengemudi, sehingga kesejahteraannya lebih terjamin,” ujarnya dalam sesi temu media di Jakarta, Kamis (14/8/2025).

    “Kalau ini bisa diselesaikan, saya merasa ini hampir menyelesaikan sebagian dari masalah ODOL,” kata Menhub menekankan.

    Ia menilai, penerbitan kendaraan ODOL tidak terlalu berdampak besar terhadap sektor ekonomi. Dalam konteks ini, ia menggunakan angka inflasi sebagai acuan.

    “Dari beberapa kajian, memang selama ini yang disampaikan adalah inflasi. Tapi kalau dilihat dari beberapa kajian, inflasi sebenarnya tidak terlalu banyak,” ungkap dia.

     

  • JICA STEP Loan, skema pinjaman lunak Jepang yang dukung pembangunan MRT Jakarta

    JICA STEP Loan, skema pinjaman lunak Jepang yang dukung pembangunan MRT Jakarta

    Sumber: Radio Elshinta/Arie Dwi Prasetyo

    JICA STEP Loan, skema pinjaman lunak Jepang yang dukung pembangunan MRT Jakarta
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 27 Agustus 2025 – 10:27 WIB

    Elshinta.com – Pembangunan MRT Jakarta ternyata tidak hanya lekat dengan urusan konstruksi dan transportasi massal, tapi juga melibatkan skema pendanaan yang kompleks. Kepala Divisi Engineering MRT Jakarta, Riska Muslimah, menjelaskan bahwa proyek MRT menjadi salah satu yang pertama di Indonesia menggunakan JICA STEP (Special Terms for Economic Partnership) Loan, sebuah pinjaman lunak dari Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA).

    “Ini bisa dibilang pipe loan atau step loan, yaitu pinjaman dengan bunga rendah, masa tenggang panjang, hingga tenor mencapai 40 tahun. Kalau dihitung-hitung, memang murah, tapi tentu ada persyaratan yang harus dipenuhi,” ujar Riska saat ditemui di Kantor MRT Jakarta Kawasan Jakarta Pusat Selasa (26/7/2029). 

    Skema Tiga Lapis: Pemerintah Pusat, Pemprov DKI, dan MRT Jakarta

    Kemudian Riska mengatakan pinjaman ini bersifat Government-to-Government (G2G). Pihak Indonesia diwakili oleh Kementerian Keuangan, yang kemudian meneruskan pembiayaan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Skema ini menjadi unik karena melibatkan tiga level institusi:

    – Kementerian Perhubungan sebagai executing agency,

    – Pemprov DKI Jakarta sebagai implementing agency,

    – BUMD MRT Jakarta sebagai sub-implementing agency.

    “Pemprov DKI menanggung 51% pinjaman, sementara 49% sisanya ditopang melalui hibah dari pemerintah pusat. MRT Jakarta sebagai BUMD mendapat mandat langsung untuk melaksanakan proyek, dari pengadaan, kontrak dengan konsultan dan kontraktor, hingga mengoperasikan dan memelihara,” jelas Riska.

    Jepang Wajib Terlibat, Lokal Tetap Didorong

    Sebagai konsekuensi dari STEP Loan, ada syarat bahwa minimal 30% dari total proyek harus berasal dari Jepang. Bentuk kontribusi ini bisa berupa teknologi, peralatan, maupun tenaga kerja.

    “Contohnya, sistem persinyalan CBTC yang kita gunakan berasal dari Jepang, begitu juga mesin bor terowongan (TBM). Tapi bukan berarti industri lokal tidak berperan. Justru 70% sisanya bisa menjadi ruang bagi perusahaan Indonesia untuk berkembang,” kata Riska.

    Ia mencontohkan kolaborasi WIKA Kobe, yang kini mampu memproduksi segmen beton untuk terowongan MRT dengan kualitas tinggi berkat transfer teknologi dari Jepang.

    Mekanisme Pembayaran: Langsung dari JICA ke Kontraktor

    Riska juga menekankan bahwa MRT Jakarta tidak menerima dana tunai dari pinjaman ini. Proses pembayaran dilakukan langsung oleh JICA ke kontraktor atau konsultan setelah melalui verifikasi berlapis oleh MRT Jakarta, Pemprov DKI, dan Kementerian Keuangan.

    “Jadi uangnya tetap di Jepang, hanya pencatatannya saja yang masuk ke sistem kita. MRT Jakarta memastikan pekerjaan sesuai kontrak, lalu invoicing diverifikasi, baru JICA yang membayar langsung ke kontraktor,” paparnya.

    Standar Proyek Bertaraf Internasional

    Dalam melaksanakan proyek, MRT Jakarta juga mengacu pada standar internasional, seperti ISO dan PMBOK. Kompleksitas dan risiko tinggi membuat kontrak menggunakan model design-and-build, agar resiko dapat dialokasikan ke pihak yang paling mampu mengelolanya.

    “Intinya, pembangunan MRT bukan hanya soal konstruksi, tapi juga soal bagaimana menata skema pembiayaan yang berkelanjutan, mengelola risiko, dan di saat bersamaan mendorong pertumbuhan industri lokal,” tutup Riska. (Arie Dwi Prasetyo)

    Sumber : Radio Elshinta

  • AHY Bongkar Misi Besar Prabowo Bentuk Badan Otorita Pantura

    AHY Bongkar Misi Besar Prabowo Bentuk Badan Otorita Pantura

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan salah satu tugas utama dari Badan Otorita Pengelola Pantai Utara (Pantura) Jawa/Badan Otorita Tanggung Laut Jawa yakni membangun Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall.

    Menurutnya, tanggul raksasa menjadi proyek jangka panjang yang diperlukan guna memproteksi masyarakat di wilayah utara Jawa dari banjir rob hingga penurunan muka tanah atau land subsidence. Namun pemerintah tidak bisa sendiri, perlu melibatkan banyak pihak termasuk investor.

    “Kita ingin mendorong dan menyatukan langkah-langkah, karena ini adalah proyek besar, jangka panjang, melibatkan banyak stakeholders, termasuk juga kita butuh investasi, dan keterlibatan para pemimpin di daerah,” kata dia ditemui dalam acara Indonesia Summit 2025 di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta, Rabu (27/8/2025).

    Sebagai dewan pengarah Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura), AHY juga meminta pemerintah daerah yang daerahnya akan dilalui oleh proyek besar ini bisa ikut berkontribusi dan melancarkan pembangunan tersebut.

    “Jadi Pemprov maupun pemerintah kabupaten dan kota yang dilalui oleh proyek besar giant sea wall ini tentunya juga harus menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan,”terangnya.

    Proyek juga menjadi penting karena akan mempengaruhi kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus yang harus dilindungi. Untuk itu, melalui badan otorita terbaru ini, pemerintah akan membuat peta jalan secara rinci dalam pembangunan proyek tersebut.

    “Kita harus membangun sebuah rancang atau sebuah roadmap yang benar-benar utuh, dan saya menyambut tentunya dengan sukacita hadirnya Badan Otorita Pengelola Pantai Utara (Pantura) ini secara khusus bisa menjadi tangan eksekutif dan operasional. Dan saya diminta untuk menjadi dewan pengarah yang akan diharapkan juga dari sisi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur, di mana kami mengkoordinasikan lima kementerian teknis, di antaranya ATR/BPN dan Kementerian Pekerjaan Umum, termasuk juga Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perumahan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, AHY juga telah mengatakan keberadaan Badan Otorita Pantura akan menjadi ujung tombak pembangunan sejumlah proyek di sekitar kawasan lepas pantai utara Jawa ini. Salah satunya ada pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall yang diperkirakan memakan waktu hingga puluhan tahun.

    “Saya rasa ini adalah sesuatu yang sangat baik karena kita bisa lebih efektif lagi, karena Kemenko Infra kan harus memiliki institusi-institusi yang juga bisa efektif bekerja di lapangan dan inilah badan otorita itu,” kata usai acara Pelepasan Tim Ekspedisi Patriot di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin (25/8/2025).

    AHY berpendapat keberadaan Badan Otorita ini juga dapat meringankan beban kementerian yang dipimpinnya, sehingga dirinya sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur maupun sebagai Dewan Pengarah Badan Otorita Pantura dapat fokus dalam mengkoordinasi setiap proses pembangunan.

    “Memang dari awal kan kami yang membantu mengorkestrasinya jadi kita tidak langsung sendiri-sendiri, tetapi justru karena ini melibatkan banyak pihak, adanya Badan Otorita itu bagus sekali menurut saya. Justru saya bisa lebih fokus untuk menggerakkan berbagai stakeholders lainnya,” jelas AHY.

    Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa/Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa. Pembentukan ini ditandai dengan pengangkatan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf sebagai Kepala Badan Otorita.

    Lihat juga Video: Prabowo Lantik Didit Herdiawan Jadi Kepala Badan Otorita Pantura

    (ada/fdl)

  • Bupati Pati Sudewo Penuhi Panggilan KPK, Pakai Batik Coklat dan Masker

    Bupati Pati Sudewo Penuhi Panggilan KPK, Pakai Batik Coklat dan Masker

    Bisnis.com, JAKARTA – Bupati Pati Sudewo tiba di KPK hari ini, Rabu (27/8/2025), untuk diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi proyek kereta api di wilayah Jawa Tengah/Solo Balapan.

    Dari pantauan Bisnis, Sudewo tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 9.40 WIB. Dia mengenakan kemeja batik berwarna cokelat.

    Jika sebelumnya Sudewo yang sempat menantang warga Pati untuk mendemo dirinya, kini dia irit bicara saat dicecar pertanyaan oleh wartawan yang berada di sekitar gedung KPK.

    Ketika ditanya wartawan kapasitasnya diperiksa oleh KPK, dia hanya menjawab hanya sebagai saksi.

    “Memenuhi panggilan, [sebagai] saksi,” ujar Sudewo singkat. 

    Dia mengaku tidak membawa berkas terkait pemeriksaannya. Selain itu, dia berharap warga Pati yang berencana ingin datang ke KPK untuk mendemo dirinya diberikan keselamatan.

    “Semoga baik-baik saja,” ucapnya.

    Setelah memberikan jawaban tersebut, Sudewo langsung masuk ke lobi gedung KPK untuk proses registrasi. Lalu, dia langsung naik ke atas menuju ruang pemeriksaan.

    Sebelumnya, KPK sempat menjadwalkan pemeriksaan Sudewo pada Jumat (22/8/2025). Namun dia mangkir dari panggilan itu.

    KPK lantas menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Bupati Pati, Sudewo sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta di Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA).

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan itu karena Sudewo absen dari jadwal pemeriksaan sebelumnya.

    “SDW [Sudewo] ada keperluan lain yang sudah dijadwalkan, akan dijadwalkan ulang pemeriksaannya,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/8/2025).

    Namun, Budi belum merincikan kapan jadwal pemeriksaan tersebut dilakukan. Diketahui, Sudewo seharusnya dipanggil KPK pada hari Jumat kemarin (23/8/2025). Akan tetapi, dia absen dari panggilan tersebut. Di diduga menerima commitment fee dari proyek DJKA.

    “Hari ini Jumat (22/8), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan TPK terkait pengadaan pembangunan jalur kereta api di Wilayah Jawa Tengah/Solo Balapan, pada lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI Tahun Anggaran 2018-2022,” tulis Budi, Jumat (22/8/2025).