Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenhub

  • Kemenhub Tindak Lanjuti Kecelakaan Truk Tabrak GT Ciawi 2

    Kemenhub Tindak Lanjuti Kecelakaan Truk Tabrak GT Ciawi 2

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menanggapi dan menindaklanjuti peristiwa tersebut dengan berkoordinasi dengan berbagai stakeholders terkait, soal insiden truk yang menabrak Gerbang Tol (GT) Ciawi 2, Kamis (4/9/2025) dini hari. 

    Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan menyampaikan turut prihatin atas adanya insiden ini. Saat ini pun pihaknya telah mengirim petugas ke lapangan untuk meninjau kondisi kendaraan dan lokasi kejadian. 

    “Petugas juga tengah berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat dan juga Jasa Marga untuk mengumpulkan data dan kronologis,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Kamis (4/9/2025). 

    Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, kecelakaan bermula saat truk kontainer bernomor polisi B 9647 UEL melaju dari arah Jakarta menuju Gerbang Tol Ciawi 2. 

    Kemudian, truk menabrak beton pembatas jalur dan terdorong ke depan, hingga menghantam truk lainnya bernomor polisi F 8643 VE yang sedang melakukan transaksi di gardu.

    “Kami cek melalui aplikasi Mitra Darat, kendaraan truk B 9647 UEL telah melakukan uji berkala pada tanggal 15 Maret 2025 dan berlaku hingga 15 September 2025,” imbuhnya.

    Sementara, truk bernomor polisi F 8643 VE status uji berkala masih berlaku hingga tanggal 15 Februari 2026.

    Aan menekankan kepada seluruh perusahaan angkutan barang dan para pemilik barang agar dapat berperan serta dalam memastikan kondisi pengemudi dan kondisi kendaraan dalam keadaan memenuhi aspek persyaratan teknis laik jalan dan tidak melebihi kapasitas muatan yang telah ditetapkan sebelum dioperasikan di jalan umum sehingga dapat meminimalisir risiko terjadinya kecelakaan. 

    Pasalnya, bukan kali pertama kejadian truk menabrak GT Ciawi, Bogor, Jawa Barat. 

    Pada awal Februari 2025 lalu, kecelakaan terjadi di Tol Jagorawi KM 41 Gerbang Tol (GT) Ciawi 2, Bogor, Jawa Barat, Selasa (4/2/2025) pukul 23.30 WIB yang melibatkan enam kendaraan, satu truk, empat mobil Avanza, dan satu mobil lainnya. 

    Kejadian ini bermula saat truk bermuatan air mineral dikemudikan BW (31) melaju tak terkendali saat masuk gardu nomor lima GT Ciawi 2. Truk tersebut kemudian menabrak lima kendaraan yang tengah melakukan transaksi gerbang tol tersebut. Akibatnya, truk tak terkendali itu dan dua mobil Avanza terbakar.

    Atas kejadian itu, total 19 orang telah menjadi korban dengan perincian delapan orang meninggal dunia dan 11 luka-luka. Belasan orang itu kemudian dilarikan ke RSUD Ciawi.

  • Kemenhub Dapat Tambahan Anggaran 2025, Pagu Efektif Capai Rp29,51 Triliun

    Kemenhub Dapat Tambahan Anggaran 2025, Pagu Efektif Capai Rp29,51 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi V DPR menyetujui adanya penambahan anggaran 2025 untuk Kementerian Perhubungan (Kemenhub) senilai Rp2,74 Triliun. Alhasil, pagu efektif instansi tersebut mencapai Rp29,51 triliun. 

    Ketua Komisi V DPR Lasarus menyetujui tambahan tersebut dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V bersama Pemerintah, termasuk di dalamnya Kementerian Perhubungan, pada Kamis (4/9/2025).

    “Kita langsung sahkan saja dahulu angkanya, setuju ya, saya ketok ya kalau setuju, baik kita sahkan,” ungkapnya sambil mengetok palu. 

    Sebelumnya, pagu efektif pada tahun berjalan ini senilai Rp26,76 triliun, termasuk pembukaan blokir anggaran Kemenhub pada Juli 2025 yang senilai Rp0,37 triliun. 

    Pada kesempatan tersebut, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi sebelumnya meminta persetujuan Komisi V terkait penambahan anggaran senilai Rp2,74 triliun dengan rincian terdiri dari relaksasi efisiensi blokir senilai Rp1,62 triliun, ambang batas BLU sejumlah Rp62 miliar, dan penambahan PNBP senilai Rp1,05 triliun.

    “Sehingga postur anggaran Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2025 yang saat ini sedang dalam proses persetujuan DPR RI akan menjadi sebesar Rp29,51 triliun,” ujarnya saat mengajukan tambahan anggaran. 

    Untuk diketahui, pagu awal Kemenhub untuk 2025 senilai Rp31,45 triliun. Kemudian dilakukan blokir reguler senilai Rp0,05 triliun. 

    Selanjutnya dengan keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) 1/2025 terkait efisiensi, anggaran Kemenhub dipangkas senilai Rp17,87 triliun, sehingga tersisa hanya Rp13,58 triliun. 

    Usai mengajukan usulan tambahan anggaran, imbas efisiensi, pada akhirnya pagu efektif didapat senilai Rp17,72 triliun. Kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan relaksasi efisiensi pada Maret 2025 senilai Rp5,37 triliun untuk Kemenhub, sehingga pagu efektif menjadi Rp23,09 triliun. 

    Kemudian dengan peluncuran anggaran TA 2024 senilai Rp3,29 triliun dan lanjutan relaksasi efisiensi senilai Rp0,37 triliun, anggaran Kemenhub menjadi Rp26,76 triliun. 

    Sepanjang tahun ini, anggaran kementerian/lembaga (K/L) memang dinamis karena terjadi efisiensi sejak awal tahun. Sementara realisasi anggaran Kemenhub per 2 Juli 2025 tercatat senilai Rp8,5 triliun atau 32,36% dari pagu efektif tahun 2025. 

    Sementara itu per 2 Juli 2025, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU) Kemenhub mencapai Rp6,76 triliun atau 60,20% dari target tahun 2025 sebesar Rp12 triliun.

    Adapun untuk tahun depan, pagu anggaran Kemenhub yang tercantum dalam RAPBN 2026 tercatat senilai Rp28,49 triliun. Meningkat sekitar Rp4,08 triliun dari pagu indikatif yang senilai Rp24,4 triliun. 

    Meski demikian, jatah anggaran untuk tahun depan tersebut masih jauh dari kebutuhan anggaran Kemenhub yang idealnya direncanakan senilai Rp48,89 triliun. 

  • Kemenhub: Truk Kecelakaan di Tol Ciawi Sudah Jalani Uji Berkala – Page 3

    Kemenhub: Truk Kecelakaan di Tol Ciawi Sudah Jalani Uji Berkala – Page 3

    Sebelumnya, truk kontainer mengalami kecelakaan di Gerbang Tol Ciawi 2, tepatnya di KM 41+400 ruas Tol Jagorawi arah Jakarta, Kota Bogor, Kamis (4/9/2025) dini hari.

    Kanit Gakkum Satlantas Polresta Bogor Kota, AKP Santi Marintan mengatakan peristiwa kecelakaan terjadi sekitar pukul 02.30 WIB.

    Kejadian bermula truk kontainer dengan nomor polisi B 9647 UEL melaju dari arah Ciawi menuju Jakarta. Saat hendak memasuki gate Tol Ciawi 2, kontainer tersebut mengalami gagal pengereman.

    Laju kendaraan semakin tidak terkendali hingga kontainer tersebut menghantam beton pembatas lajur.

    “Beton pelindung gardu itu hingga terdorong oleh truk kontainer,” ungkapnya.

    Truk tersebut masih terus melaju hingga menabrak kendaraan Isuzu Colt Diesel dengan nomor polisi F 8643 VE, yang sedang melakukan transaksi di gerbang tol.

    “Truk kontainer itu akhirnya berhenti setelah menabrak gerbang Tol Ciawi 2,” terangnya.

    Akibat kejadian ini, seorang petugas tol mengalami luka ringan dan langsung dibawa ke RSUD Ciawi untuk mendapat pertolongan medis.

  • Kemenhub Ungkap Kronologi Kecelakaan Truk di Gerbang Tol Ciawi

    Kemenhub Ungkap Kronologi Kecelakaan Truk di Gerbang Tol Ciawi

    Jakarta –

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bicara soal kecelakaan yang melibatkan dua truk pada dini hari tadi di Gerbang Tol Ciawi 2, Bogor, Jawa Barat. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub akan menindaklanjuti peristiwa tersebut dengan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait.

    Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, kecelakaan bermula saat truk kontainer bernomor polisi B 9647 UEL melaju dari arah Jakarta menuju Gerbang Tol Ciawi 2. Kemudian, truk menabrak beton pembatas jalur dan terdorong ke depan, hingga menghantam truk lainnya bernomor polisi F 8643 VE yang sedang melakukan transaksi di gardu.

    “Kami turut prihatin atas adanya insiden ini. Saat ini Ditjen Hubdat mengirim petugas ke lapangan untuk memantau kondisi kendaraan dan lokasi kejadian. Petugas juga tengah berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat dan juga Jasa Marga untuk mengumpulkan data dan kronologis,” ungkap Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan dalam keterangan tertulis, Kamis (4/9/2025).

    Dari pengecekan yang dilakukan pihaknya, truk bernomor polisi B 9467 UEL telah melakukan uji berkala pada tanggal 15 Maret 2025 dan berlaku hingga 15 September 2025. Sementara, truk bernomor polisi F 8643 VE status uji berkala masih berlaku hingga tanggal 15 Februari 2026. Artinya kedua truk ini dapat disebut layak beroperasi.

    Aan menekankan kepada seluruh perusahaan angkutan barang dan para pemilik barang agar dapat berperan serta dalam memastikan kondisi pengemudi dan kondisi kendaraan dalam keadaan memenuhi aspek persyaratan teknis laik jalan dan tidak melebihi kapasitas muatan yang telah ditetapkan sebelum dioperasikan di jalan umum sehingga dapat meminimalisir risiko terjadinya kecelakaan.

    (hal/ara)

  • Di Atas Rata-rata Dunia, Ongkos Transportasi Jadi Beban Rakyat RI

    Di Atas Rata-rata Dunia, Ongkos Transportasi Jadi Beban Rakyat RI

    Jakarta –

    Masyarakat Indonesia memiliki pengeluaran transportasi di atas rata-rata. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan pengeluaran transportasi mencapai 12,46% dari total biaya hidup masyarakat di Indonesia.

    Menurut Dirjen Integrasi Transportasi dan Multimoda (Ditjen Intram) Kemenhub Risal Wasal, standar idealnya pengeluaran untuk transportasi tidak lebih 10% dari total biaya hidup, sesuai standar Bank Dunia di 2023.

    Menurutnya, integrasi tarif dan sistem pembayaran pada transportasi umum multimoda dapat jadi solusinya. Integrasi pembayaran transportasi publik adalah kunci untuk menekan biaya, meningkatkan efisiensi, dan memperluas jangkauan integrasi transportasi berkelanjutan.

    “Biaya sebesar itu tentu menjadi beban bagi masyarakat. Dengan adanya integrasi tarif dan sistem pembayaran terpusat, beban itu bisa ditekan,” jelas Risal dalam keterangan resminya, Rabu (3/9/2025).

    Saat ini integrasi tarif antar moda transportasi dicontohkan Risal sudah diterapkan di Jakarta pada layanan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. Tarif maksimum ditetapkan Rp 10.000 untuk perjalanan lintas moda dalam tiga jam.

    Ke depan, pihaknya akan memperluas integrasi semacam ini dengan menghubungkan moda lain di bawah PT Kereta Api Indonesia, seperti KAI Commuter dan LRT Jabodebek.

    “Langkah integrasi tarif ini menjadi pondasi menuju konsep yang lebih luas, yakni Mobility as a Service (MaaS). Dalam konsep ini, berbagai moda transportasi dapat direncanakan, dipesan, dan dibayar dalam satu platform terintegrasi. Dengan begitu, masyarakat akan menikmati perjalanan yang lebih mudah, murah, dan efisien,” tegas Risal.

    Selain faktor biaya, tantangan menekan pengeluaran masyarakat bisa muncul dari tingginya mobilitas masyarakat. Di Jabodetabek saja, pergerakan harian mencapai lebih dari 75 juta perjalanan. Tanpa integrasi yang baik, arus mobilitas sebesar ini sulit dikelola secara efektif dan justru menambah beban biaya maupun waktu tempuh bagi masyarakat.

    Dalam catatan detikcom, berdasarkan data BPS, jika dirinci berikut ini daerah-daerah yang memiliki besaran ongkos transportasi di atas rata-rata:

    1. Bekasi: Rp 1,91 juta per bulan atau sekitar 14% dari total biaya hidup

    2. Depok: Rp 1,80 juta per bulan atau sekitar 16,3% dari total biaya hidup

    3. Surabaya: Rp 1,62 juta per bulan atau sekitar 13,6% dari total biaya hidup

    4. Jakarta: Rp 1,59 juta per bulan atau sekitar 11,8% dari total biaya hidup

    5. Bogor: Rp 1,23 juta per bulan atau sekitar 12,54% dari total biaya hidup

    6. Batam: Rp 1,17 juta per bulan atau sekitar 12,8% dari total biaya hidup

    7. Makassar: Rp 1,15 juta per bulan atau sekitar 11,52% dari total biaya hidup

    8. Jayapura: Rp 1,12 juta per bulan atau sekitar 12,4% dari total biaya hidup

    9. Balikpapan: Rp 981 ribu per bulan atau sekitar 11,51% dari total biaya hidup

    10. Palembang: Rp 918 ribu per bulan atau sekitar 11% dari total biaya hidup

    (acd/acd)

  • Ongkos Transportasi Masyarakat RI 12,46% dari Biaya Hidup, di Atas Standar Dunia

    Ongkos Transportasi Masyarakat RI 12,46% dari Biaya Hidup, di Atas Standar Dunia

    Jakarta –

    Pengeluaran masyarakat untuk transportasi masih relatif tinggi. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan pengeluaran transportasi mencapai 12,46% dari total biaya hidup.

    Sementara itu, menurut Dirjen Integrasi Transportasi dan Multimoda (Ditjen Intram) Kemenhub Risal Wasal, standar idealnya pengeluaran untuk transportasi tidak lebih 10% dari total biaya hidup, sesuai standar Bank Dunia di 2023.

    Menurutnya, integrasi tarif dan sistem pembayaran pada transportasi umum multimoda dapat jadi solusinya. Integrasi pembayaran transportasi publik adalah kunci untuk menekan biaya, meningkatkan efisiensi, dan memperluas jangkauan integrasi transportasi berkelanjutan.

    “Biaya sebesar itu tentu menjadi beban bagi masyarakat. Dengan adanya integrasi tarif dan sistem pembayaran terpusat, beban itu bisa ditekan,” jelas Risal dalam keterangan resminya, Rabu (3/9/2025).

    Saat ini integrasi tarif antar moda transportasi dicontohkan Risal sudah diterapkan di Jakarta pada layanan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. Tarif maksimum ditetapkan Rp 10.000 untuk perjalanan lintas moda dalam tiga jam.

    Ke depan, pihaknya akan memperluas integrasi semacam ini dengan menghubungkan moda lain di bawah PT Kereta Api Indonesia, seperti KAI Commuter dan LRT Jabodebek.

    “Langkah integrasi tarif ini menjadi pondasi menuju konsep yang lebih luas, yakni Mobility as a Service (MaaS). Dalam konsep ini, berbagai moda transportasi dapat direncanakan, dipesan, dan dibayar dalam satu platform terintegrasi. Dengan begitu, masyarakat akan menikmati perjalanan yang lebih mudah, murah, dan efisien,” tegas Risal.

    Selain faktor biaya, tantangan menekan pengeluaran masyarakat bisa muncul dari tingginya mobilitas masyarakat. Di Jabodetabek saja, pergerakan harian mencapai lebih dari 75 juta perjalanan. Tanpa integrasi yang baik, arus mobilitas sebesar ini sulit dikelola secara efektif dan justru menambah beban biaya maupun waktu tempuh bagi masyarakat.

    Dia menekankan bahwa digitalisasi pembayaran dengan sistem tap-in dan tap-out memiliki peran penting dalam menghasilkan data perjalanan.

    “Data dari perjalanan ini akan menjadi dasar untuk perencanaan kapasitas, penyusunan subsidi tarif, serta memastikan layanan angkutan umum benar-benar saling terhubung, terintegrasi, dan berlanjut,” ujar Risal.

    (acd/acd)

  • Kronologi Jatuhnya Helikopter Eastindo Air di Kalsel, Pencarian Terus Berlanjut

    Kronologi Jatuhnya Helikopter Eastindo Air di Kalsel, Pencarian Terus Berlanjut

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan upaya pencarian helikopter tipe BK117-D3 (H145) dengan registrasi PK-RGH milik PT Eastindo Air terus berlanjut sejak dilaporkan hilang kontak pada 1 September 2025 di Kalimantan Selatan (Kalsel). 

    Adapun, helikopter yang mengangkut 8 orang itu hilang dalam perjalanan dari Bandara Gusti Sjamsir Alam, Kotabaru menuju Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya.

    Berdasarkan kronologi yang dipaparkan Kemenhub, helikopter itu lepas landas pukul 08.46 WITA dan dijadwalkan tiba sekitar pukul 10.15 WITA. Kontak terakhir tercatat melalui radio VHF Bandara Gusti Sjamsir Alam pada pukul 08.54 WITA sebelum helikopter dinyatakan hilang kontak.

    AirNav Gusti Sjamsir Alam Kotabaru segera melaporkan kejadian ini ke AirNav Syamsudin Noor di Banjarmasin, yang kemudian meneruskan laporan ke Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Banjarmasin. 

    Lokasi jatuhnya helikopter diperkirakan berada sekitar 4 kilometer dari kawasan Air Terjun Mandin Damar, atau sekitar 71,5 km perjalanan darat dari USS Batulicin.

    Helikopter mengangkut satu pilot, satu kopilot, dan enam penumpang lainnya. Hingga berita ini tayang, seluruh penumpang masih berstatus dalam pencarian.

    Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F. Laisa menyatakan operasi SAR telah dimulai sejak 1 September pukul 12.20 WITA. 

    “Saat ini kami sedang melakukan operasi pencarian dan upaya pertolongan,” ujarnya melalui keterangan resmi Selasa (2/9/2025).

    Sedikitnya, ada enam tim gabungan yang terlibat dalam operasi ini, termasuk Kantor SAR Banjarmasin, Pos SAR Kotabaru, USS Batulicin, Brimob Tanah Bumbu, BPBD Batulicin dan Hulu Sungai Selatan, serta TNI/Polri Udara.

    Titik jatuhnya Helikopter Eastindo Air di Kalsel

    “Hingga saat ini, pencarian melalui jalur darat masih terus dilakukan dengan estimasi lokasi pencarian berada 1,5 km dari titik terakhir komunikasi namun belum ditemukan asap atau reruntuhan badan helikopter,” ujar Lukman.

    Menurutnya, kondisi medan yang berat dan vegetasi lebat menjadi faktor penghambat utama pencarian, ditambah dengan kendala komunikasi di lapangan.

    Sebanyak empat helikopter SAR telah dikerahkan, meliputi Heli Polisi (AW 169) yang sudah mendarat di Banjarmasin, Heli BNPB Elang Nusantara yang dalam perjalanan menuju lokasi, serta dua heli dari Balikpapan yakni Whitesky dan NUH yang saat ini standby menunggu instruksi.

    Rencananya, titik operasional helikopter SAR akan dipindahkan dari Banjarmasin ke Batulicin guna memperpendek jarak operasi, dengan mempertimbangkan ketersediaan bahan bakar.

    Selain itu, Ditjen Perhubungan Udara telah mengirim Principle Operation Inspector (POI) dan Principle Airworthiness Inspector (PAI) ke kantor pusat Eastindo Air untuk mendukung koordinasi pencarian serta memeriksa dokumen operasi dan perawatan helikopter, termasuk data penerbang.

    “Kami menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa ini dan berkomitmen penuh untuk mendukung operasi SAR hingga seluruh korban dapat ditemukan. Kami juga mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi,” pungkasnya.

    Pihak Kementerian Perhubungan pun menyatakan akan terus memberikan pembaruan resmi sesuai perkembangan di lapangan.

  • Tersangka Kasus KMP Tunu Pratama Jaya, Delnov Sihombing Nababan Kini Berstatus Tahanan Kota

    Tersangka Kasus KMP Tunu Pratama Jaya, Delnov Sihombing Nababan Kini Berstatus Tahanan Kota

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Tersangka kasus tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, Delnov Sihombing Nababan, kini telah berstatus tahanan kota.

    Diketahui, Delnov sempat ditahan pada 25 Agustus lalu. Saat dibawa ke Lapas Banyuwangi oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Perhubungan (KSOP) Kelas III Tanjung Wangi, pejabat PT Raputra Jaya itu sempat mengajukan penangguhan penahanan.

    “Iya pihak tersangka sempat mengajukan penangguhan penahanan saat diantar ke Lapas,” kata Plh Kepala KSOP Kelas III Tanjung Wangi Widodo, Selasa (2/9/2025).

    Selanjutnya, Delnov keluar dari lapas pada 26 Agustus. Artinya, ia sempat mendekam di tahanan semalam.

    “Lalu saat ini tersangka mengajukan upaya hukum penahanan kota,” tambah Widodo.

    Delnov ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Kementerian Perhubungan.

    Hal tersebut tertuang dalam Surat Perintah Penahanan yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Perhubungan (KSOP) Kelas III Tanjung Wangi pada 25 Agustus lalu.

    Dalam surat tersebut, dijelaskan bahwa penetapan tersangka telah dikeluarkan melalui Surat Ketetapan nomor AL.812/05/07/KSOP.TG.WI/2025 tertanggal 22 Agustus 2025 lalu.

    Berdasarkan bukti yang cukup, sebagaimana dijelaskan dalam surat itu, Delnov diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran sehubungan dengan perkara kecelakaan KMP Tunu.

    Widodo membenarkan soal penetapan tersangka Delnov dan memastikan bahwa surat perintah penahanan yang beredar adalah asli.

    “Yang menetapkan tersangka dan memerintahkan penahanan itu dari penyidik PNS Kementerian Perhubungan,” kata Widodo.

    Sebelumnya, Delnov beberapa kali tampak ke publik setelah tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Ia sempat hadir saat penutupan operasi SAR KMP Tunu.

    Terakhir terlihat, dia hadir mewakili perusahaan saat hearing bersama perwakilan keluarga korban KMP Tunu yang masih hilang di DPRD Banyuwangi pada 19 Agustus lalu. [alr/beq]

  • Kala Warga Pati Mengejar Kepastian Kasus Bupati Sudewo hingga ke Jakarta Nasional 2 September 2025

    Kala Warga Pati Mengejar Kepastian Kasus Bupati Sudewo hingga ke Jakarta Nasional 2 September 2025

    Kala Warga Pati Mengejar Kepastian Kasus Bupati Sudewo hingga ke Jakarta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekitar 350 orang warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang tergabung dalam Masyarakat Pati Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di halaman Gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (1/9/2025).
    Mereka terus mengejar tindak lanjut pengusutan kasus korupsi yang diduga dilakukan Bupati Pati Sudewo di proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
    Ratusan warga Pati mulai bergerak ke Jakarta pada Minggu sore menggunakan 8 bis. Mereka tiba di Jakarta pada pukul 08.00 WIB.
    “Sampai di sini tadi di gedung KPK kurang lebih jam 8. Dari perjalanan sempat istirahat,” kata Yudhi, Anggota Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di KPK, Senin.
    Dalam aksi ini, warga Pati menuntut KPK untuk memberikan surat rekomendasi penonaktifan Bupati Pati Sudewo dari jabatannya.
    “Intinya dari audiensi tersebut KPK akan berkoordinasi hari ini untuk menerbitkan surat rekomendasi penonaktifan Bapak Bupati Pati Sudewo,” kata Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Supriyono.
    Selain itu, warga Pati menuntut agar KPK segera menetapkan status hukum Bupati Pati Sudewo.
    Sebab, KPK telah menyita uang Rp 3 miliar dari Sudewo terkait kasus suap di DJKA. Selain itu, warga Pati mengatakan, Sudewo sudah mengembalikan uang Rp 720 juta dalam perkara tersebut.
    “Jadi itu sebenarnya sudah layak ditetapkan segera tersangka. Kenapa selama ini KPK tidak menetapkan tersangka? Karena selama ini KPK tidak menyelidiki, tidak mengembangkan,” ujar Supriyono.
    Menariknya, Supriyono mengatakan, selama audiensi berlangsung, perwakilan warga Pati memberikan jamu tolak angin untuk KPK.
    Tujuannya, agar secara simbolis KPK tidak mudah “masuk angin” mengusut kasus Bupati Pati tersebut.
    “Dikasih tolak angin sama warga. Simbol kayaknya KPK itu masuk angin dan biar enggak masuk angin,” kata Supriyono.
    Sementara itu, warga Pati juga menyatakan tak akan anarkis selama melakukan aksi demonstrasi di Gedung KPK.
    Meski begitu, mereka meminta agar KPK mendengarkan aspirasi dari masyarakat Pati.
    Pernyataan ini disampaikan salah satu warga Pati lantaran Jubir KPK Budi Prasetyo dinilai tak memberikan penjelasan yang memuaskan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi tersebut.
    “Kita satu komando, Pati cinta damai. Kita tidak akan anarkis, Bapak tapi tolong dengarkan suara rakyat Kabupaten Pati. Jangan sampai masyarakat Kabupaten Pati tidak percaya dengan KPK,” kata salah satu warga Pati sambil menggunakan pengeras suara.
    Selanjutnya, warga Pati mengajak KPK kembali berdiskusi secara terbuka.
    Mereka kembali meneriakkan tak akan pulang ke Pati dengan tangan kosong.
    “Tolong njenengan sebagai perwakilan KPK keluar, ini lho menemui masyarakat Kabupaten Pati panas-panasan. Kita jauh-jauh dari Kabupaten Pati,” ujarnya.
    “Kita tidak bisa pulang dengan tangan hampa, kita tidak bisa pulang dengan ketidakpastian, tidak bisa pulang hanya dengan besok-besok-besok,” sambungnya.
    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, tuntutan warga Pati terkait surat rekomendasi penonaktifan Sudewo dari jabatan Bupati Pati tak bisa diberikan karena di luar kewenangan KPK.
    “Tuntutan kedua terkait dengan permintaan untuk penonaktifan atau surat rekomendasi penonaktifan terhadap saudara SDW tentu itu di luar kewenangan KPK,” kata Budi.
    Budi menjelaskan bahwa KPK memiliki tugas dan kewenangan dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.
    “Jadi yang menjadi kewenangan dan tugas serta fungsi KPK adalah terkait dengan penegakan hukum penanganan tindak pidana korupsinya sehingga KPK fokus terhadap penanganan perkara ini,” ujarnya.
    Terkait tuntutan kasus korupsi yang menyeret Sudewo, Budi menyebutkan proses penyidikan kasus dugaan korupsi itu masih berproses dan tak pernah dihentikan.
    “KPK sendiri juga pekan lalu sudah memanggil saudara SDW dalam kapasitas sebagai saksi dalam perkara ini,” ucap dia.
    Ratusan warga Pati meninggalkan Gedung KPK dengan tertib sekitar pukul 16.50 WIB, setelah mengantongi surat berisi jawaban atas tuntutan mereka dari KPK.
    Pantauan Kompas.com, Supriyono selaku koordinator sempat mengumpulkan rekan-rekannya sebelum akhirnya warga Pati membubarkan diri.
    Mereka juga mengumpulkan sisa makanan yang berserakan di sekitar halaman KPK.
    Tak lupa, warga Pati juga mengumpulkan spanduk-spanduk yang digunakan selama aksi demonstrasi.
    Beberapa warga Pati juga mengucapkan terima kasih kepada polisi dan awak media yang telah mengawal aksi, kemudian mereka bertepuk tangan sambil berjalan ke area parkiran tepat di samping Gedung KPK.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Delnov Sihombing Nababan Pimpinan PT Raputra Jaya Ditetapkan Sebagai Tersangka

    Delnov Sihombing Nababan Pimpinan PT Raputra Jaya Ditetapkan Sebagai Tersangka

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Salah satu pimpinan PT Raputra Jaya pemilik KMP Tunu Pratama Jaya, Delnov Sihombing Nababan selaku Wakil Kepala Cabang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Kemenrerian Perhubungan.

    Diketahui kini Delnov juga telah bermukim di Lapas Banyuwangi sejak dikeluarkan melalui Surat Ketetapan nomor AL.812/05/07/KSOP.TG.WI/2025 tertanggal 22 Agustus 2025.

    Penetapan tersangka diketahui setelah melihat bukti yang cukup, dan telah dijelaskan dalam surat. Delnov diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran sehubungan dengan perkara kecelakaan KMP Tunu.

    Plh Kepala KSOP Kelas III Tanjung Wangi Widodo membenarkan soal penetapan tersangka Delnov dan memastikan bahwa surat perintah penahanan yang beredar adalah asli.

    “(Yang menetapkan tersangka dan memerintahkan penahanan) itu dari penyidik PNS Kementerian Perhubungan,” kata Widodo, saat dikonfirmasi, Senin (1/9/2025).

    Widodo memastikan, Delnov juga telah ditahan di Lapas Banyuwangi. Proses penahanan berlangsung pada sekitar pekan lalu.

    “Kemarin sudah diserahkan ke rutan. Saya lupa persisnya kapan, antara tanggal 26 – 28 Agustus kalau tidak salah,” lanjut Widodo.

    Berdasarkan surat tersebut, pertimbangan penahanan karena Delnov dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana.

    Proses penahanan dijelaskan berlangsung selama 20 hari terhitung mulai 25 Agustus hingga 13 September 2025.

    Sekadar informasi, Delnov beberapa kali tampak ke publik setelah tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Ia sempat hadir saat penutupan operasi SAR KMP Tunu.

    Terakhir, ia hadir mewakili perusahaan saat hearing bersama perwakilan keluarga korban KMP Tunu yang masih hilang di DPRD Banyuwangi pada 19 Agustus lalu. [tar/ian]