Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenhub

  • Anggaran Transportasi 2026 Lebih Rendah Bisa Picu Disrupsi Angkutan

    Anggaran Transportasi 2026 Lebih Rendah Bisa Picu Disrupsi Angkutan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat mengkhawatirkan adanya disrupsi pada operasional angkutan umum imbas anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) 2026 yang lebih rendah dari 2024 maupun harapan awal. 

    Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Tory Damantoro menilai penghematan anggaran—termasuk subsidi—yang berlanjut selama pemerintahan Prabowo menuntut Kemenhub untuk menentukan prioritas secara seksama.

    “Prioritas harus ditentukan agar anggaran yang terbatas dapat optimal mencapai kinerja yang ditargetkan, seperti keselamatan, konektivitas, dan transformasi tata kelola,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (10/9/2025).  

    Tory menegaskan bahwa subsidi transportasi publik tidak dapat dilihat hanya dari kacamata sektoral, karena kemanfaatannya melampaui lingkup bidang transportasi. 

    Di mana subsidi turut memberikan dampak yang jauh lebih luas. Tidak hanya membuat ongkos perjalanan lebih murah, tetapi juga meningkatkan akses masyarakat ke pendidikan, kesehatan, mengatasi kemacetan, hingga memperbaiki kualitas hidup secara umum. 

    Menurut Tory, hal tersebut tinggal bergantung pada Kemenhub, apakah akan memprioritaskan subsidi atau tidak.  

    “Tinggal prioritas atau tidak? Dan bagaimana tata kelola kerjasama dengan pemda agar menjadi stimulus bagi penyediaan layanan angkutan umum,” tuturnya.

    Adapun untuk tahun depan, pagu anggaran Kemenhub yang tercantum dalam RAPBN 2026 tercatat senilai Rp28,49 triliun. Meningkat sekitar Rp4,08 triliun dari pagu indikatif yang senilai Rp24,4 triliun.  

    Meski demikian, jatah anggaran untuk tahun depan tersebut masih jauh dari kebutuhan anggaran Kemenhub yang idealnya direncanakan senilai Rp48,89 triliun. 

    Belum lagi, alokasi anggaran yang disiapkan untuk subsidi layanan angkutan perkotaan TA 2026 senilai Rp82,67 miliar.

    Anggaran program buy the service (BTS) Kemenhub terus mengalami penurunan dalam beberapa waktu belakangan. Khusus pada 2025 posisinya bahkan turun 60% dari semula Rp437,89 miliar (2024) menjadi Rp177,49 miliar pada 2025. 

    Penurunan tersebut sejalan dengan berkurangnya layanan koridor yang akan dilayani. Rencananya, layanan BTS akan bersisa di 6 kota lama dengan 12 koridor serta dua kota baru. Penentuan layanan koridor masih menunggu kajian lebih lanjut.  

    Sementara itu, sepanjang 2024 Kemenhub mengadakan layanan BTS di 11 kota dengan total 46 koridor yang dilayani. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp429,79 miliar. Tren penurunan pagu anggaran terjadi sejak tahun anggaran 2023. Saat itu, layanan BTS Kemenhub memiliki pagu anggaran mencapai Rp582,98 miliar dengan realisasi sebesar Rp573,36 miliar.   

    Selanjutnya, pada 2022, Kemenhub menganggarkan Rp552,91 miliar untuk layanan BTS yang berada di 10 kota dan 51 koridor. Pada 2021 anggaran senilai Rp312,25 miliar layanan BTS di 5 kota dan 26 koridor. Sementara pada tahun pertamanya atau pada 2020, pagu anggaran BTS Kemenhub hanya Rp51,83 miliar dengan layanan di 5 kota dan 19 koridor.

    Adapun untuk tahun depan, layanan tersebut akan diprioritaskan untuk lima lokasi lanjutan. Di antaranya Banyumas, Manado, Balikpapan, Bekasi, serta Depok.

  • Kemenhub dorong lulusan PTDI-STTD perkuat transportasi darat

    Kemenhub dorong lulusan PTDI-STTD perkuat transportasi darat

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong lulusan Politeknik Transportasi Darat Indonesia – Sekolah Tinggi Transportasi Darat (PTDI-STTD) memperkuat sektor transportasi darat sehingga berkontribusi bagi pembangunan Indonesia.

    “Kami akan terus berupaya mencetak sumber daya manusia transportasi darat yang unggul, mampu bersaing secara global, dan berinovasi di berbagai bidang,” kata Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan (BPSDMP) Kemenhub Djarot Tri Wardhono saat melantik 927 Perwira Transportasi Darat PTDI-STTD di Bekasi sebagaimana keterangan di Jakarta, Rabu.

    Dikatakan momentum itu menjadi bagian penting dari upaya pemerintah, melalui BPSDMP Kementerian Perhubungan untuk menghadirkan insan transportasi darat yang siap mengabdi dan berkontribusi bagi pembangunan Indonesia.

    Djarot menegaskan para lulusan memiliki peran strategis dalam mendukung percepatan pembangunan transportasi darat yang efektif, efisien, ekonomis, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi.

    “Dengan mengusung tema Generasi Transportasi Unggul, Membangun Indonesia Maju, wisuda tahun ini menegaskan komitmen PTDI-STTD untuk menghadirkan SDM perhubungan yang profesional, inovatif, dan responsif terhadap dinamika transportasi modern,” ujarnya.

    Ia juga menekankan pentingnya sinergi pentahelix kolaborasi antara akademisi, pemerintah, industri, masyarakat, dan media dalam mencapai kemajuan transportasi yang berkelanjutan.

    Dia juga berharap wisudawan mampu mengimplementasikan ilmu dan keterampilan yang diperoleh selama pendidikan dengan menjunjung tinggi integritas, profesionalisme.

    “Hari ini merupakan titik awal bagi seluruh wisudawan untuk menjadi ASN dan insan transportasi yang berakhlak, berintegritas, dan berdedikasi bagi kemajuan bangsa,” tambahnya.

    Para lulusan itu telah dibekali pengetahuan, keterampilan, dan integritas untuk siap berkiprah sebagai aparatur transportasi darat profesional di berbagai sektor.

    Direktur PTDI-STTD, Avi Mukti Amin optimistis para perwira transportasi darat akan menjadi motor penggerak peningkatan kualitas layanan transportasi, menjawab tantangan global, dan memperkuat sistem transportasi nasional yang berkeselamatan, efisien, dan berkelanjutan.

    “Dengan pelantikan ini, PTDI-STTD memantapkan perannya sebagai lembaga pendidikan tinggi vokasi yang menjadi garda terdepan dalam pengembangan SDM transportasi darat, guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” kata Avi.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkab Lamongan Konsolidasikan Percepatan Perizinan Kapal Nelayan, Ini Hasilnya

    Pemkab Lamongan Konsolidasikan Percepatan Perizinan Kapal Nelayan, Ini Hasilnya

    Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Lamongan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan, serta Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Bareskrim Mabes Polri, menggelar audiensi percepatan perizinan kapal nelayan.

    Forum yang berlangsung di Guest House Pendopo Lokatantra Lamongan tersebut untuk memastikan nelayan Lamongan semakin mudah dalam mengurus izin kapal, sekaligus memperoleh kepastian hukum saat melaut.

    Audiensi percepatan perizinan kapal nelayan tersebut, merupakan langkah konkret dari Pemkab Lamongan, yang sebelumnya menerima aduan dari himpunan nelayan Lamongan, pada pertengahan Agustus lalu.

    Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus hadir dan mendampingi nelayan. Berbagai pendekatan telah dilakukan untuk membantu kemudahan nelayan mengurus perizinan.

    “Kami menugaskan anggota muda HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) untuk membantu pengurusan izin, agar nelayan tidak terkendala aplikasi maupun administrasi. Pemerintah hadir bersama mereka, sekaligus memastikan kepentingan nelayan terlindungi,” kata Yuhronur, Rabu (10/9/2025).

    Dalam audiensi tersebut juga disampaikan sejumlah kendala yang kerap dihadapi nelayan, mulai dari keterbatasan pemahaman aplikasi digital, antrean proses ukur kapal, hingga lamanya penyelesaian dokumen teknis.

    “Untuk itu, Pemkab Lamongan akan menyiapkan petugas khusus dari Dinas Perikanan guna membantu pendampingan, sembari terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk percepatan layanan,” kata Pak Yes, panggilan akrab Yuhronur.

    Merespon kondisi yang dihadapi nelayan, stakeholder yang terlibat dalam audiensi tersebut, berkomitmen untuk memberikan kemudahan pengurusan izin kapal.

    Kemenhub melalui KSOP (Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) menegaskan komitmen memperlancar proses pengukuran kapal. Sementara Satgassus Polri menekankan pentingnya perizinan sebagai instrumen perlindungan hukum sekaligus kontribusi nyata terhadap penerimaan negara.

    KKP pun menyatakan siap memfasilitasi agar proses perizinan semakin sederhana dan mudah diakses oleh nelayan. Dengan langkah konsolidasi ini, Pemkab Lamongan berharap percepatan perizinan dapat segera terwujud sehingga nelayan lebih terlindungi.

    “Dengan lancarnya aktivitas penangkapan ikan, sektor perikanan akan mampu memberi kontribusi lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat,” ucap Pak Yes. [fak/suf]

  • Belum Ada Penerbangan ke Jakarta, Warga Terbangkan 3 Ekor Merpati di Bandara Jember

    Belum Ada Penerbangan ke Jakarta, Warga Terbangkan 3 Ekor Merpati di Bandara Jember

    Jember (beritajatim.com) – Jumantoro, warga Kecamatan Arjasa, melepaskan tiga ekor burung merpati di halaman Bandara Notohadinegoro, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (10/9/2025).

    Jumantoro melepas tiga ekor merpati itu setelah mendatangi loket penjualan tiket di Bandara Notohadinegoro. Dia menanyakan kepada salah satu petugas soal penjualan tiket di sana. “Saya lihat di Tiktok katanya Pak Bupati tanggal 10 September ada penerbangan,” katanya.

    Namun Jumantoro malah diminta menghubungi nomor pelayanan pelanggan yang tertera di banner dekat loket penjuakan tiket. “Itu customer service-nya bisa dihubungi di situ,” kata seorang petugas perempuan.

    “Tapi positif ada penerbangan gak?” tanya Jumantoro.

    “Nanti kan open ceremony, Pak,” jawab si petugas.

    “Bukan hari ini terbangnya?” tanya Jumantoro.

    “Bukan,” jawab si petugas.

    Jumantoro kemudian mencoba menghubungi nomor layanan pelanggan maskapai Fly Jaya via WhatsApp. Jawaban dari nomor layanan pelanggan itu semakin mempertegas bahwa tidak ada penerbangan dari dan menuju Bandata Notohadinegoro hari ini.

    ‘Mohon maaf, Bapak, dapat kami informasikan bahwa saat ini penerbangan reguler yang tersedia di FlyJaya baru melayani rute dari dan menuju Bandara Adisucipto (JOG) serta Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta (HLP), belum tersedia untuk rute ke Jember.’

    ‘Saat ini, kami masih menantikan informasi resmi terkait pembukaan rute baru. Kami akan segera membagikan pembaruan tersebut melalui media instagram resmi kami begitu informasi tersedia’.

    Sebelumnya, sejumlah media massa melansir pernyataan Bupati Muhammad Fawait pada pekan awal September2025, bahwa penerbangan akan resmi dimulai pada 10 September 2025.

    “Soft launching sudah kita laksanakan pada 17 Agustus 2025. Sementara penerbangan reguler Jember-Jakarta resmi dimulai 10 September 2025 mendatang,” kata Bupati Jember, Muhammad Fawait.

    Flyer dan klip.video promo pun sudah beredar di media sosial pagi ini. Di sana disebutkan bahwa tiket penerbangan maskapai Fly Jaya dari Jember menuju Bandara Halim sudah bisa dibeli dengan harga Rp 1,3 juta.

    “Sebenarnya saya hari ini menerbangkan merpati sebagai wujud syukur, kalau betul-betul Jember hari ini ada penerbangan. Akhirnya merpati saya terbang tanpa pesawat. Kami beri judul ‘Merpati Tak Pernah Ingkar Janji’,” kata Jumantoro.

    Jumantoro berharap ke depan pejabat Pemkab Jember untuk berhati-hati dalam memberikan pernyataan. “Jadi pastikan dulu, baru disampaikan,” katanya.

    Penjelasan Dinas Perhubungan Jember
    Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Jember Gatot Triyono meminta maaf kepada masyarakat saat jumpa pers di Bandara Notohadinegoro.

    “Kami mengucapkan permohonan maaf, karena kemarin (menginformasikan bahwa) awal (penerbangan) akan dilaksanakan pada 10 September 2025, tapi karena kondisi nasional kemarin kurang bagus, dan alhamdulillah dengan kondisi normal, semua pelaksanaan administrasi dan perizinan sudah berjalan,” katanya.

    Gatot mengatakan, penerbangan perdana dari Bandara Halim Perdana Kusuma ke Jember baru akan dilaksanakan pada Kamis, 18 September 2025.

    “Frekuensi penerbangan dilaksanakan dua kali seminggu, yakni Selasa dan Kamis. Jam penerbangan dari Halim jam 07.45 WIB, sampai ke Jember jam 10.05 WIB. Dari Jember menuju Halim jam 10.35 WIB, sampai di Halim jam 12.55 WIB,” kata Gatot.

    Pemesanan tiket dilakukan secara luring atau offline di Bandara Notohadinegoro. “Di sini sudah ada petugas dari maskapai dan pemesanan via WA. Mudah-mudahan bulan depan sudah bisa dibeli di market place,” kata Gatot.

    Sejarah Bandara Notohadinegoro Jember
    Bandara Notohadinegoro terletak di Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung, dan didirikan pada 2002 oleh Bupati Samsul Hadi Siswoyo. Semasa pemerintahan Samsul, belum ada penerbangan komersial dari dan menuju bandara ini. Namun Presiden Keempat RI Abdurrahman Wahid sempat mendarat di bandara ini pada 2004.

    Baru pada 2008 pada masa pemerintahan Bupati MZA Djalal, ada penerbangan komersial menuju Surabaya dengan menggunakan pesawat tipe LET 410 buatan Cekoslowakia. Setelah itu penerbangan terhenti dan mulai beroperasi lagi pada masa pemerintahan Bupati Faida.

    Namun satu demi satu maskapai yang beroperasi di Bandara Notohadinegoro Jember mundur teratur, karena secara ekonomis tidak menguntungkan. Selain itu tipe bandara menyebabkan pesawat ukuran Boeing tidak bisa mendarat di sini.

    Kementerian Perhubungan sempat mengoperasikan penerbangan perintis Jember-Sumenep-Jember pada masa pemerintahan Bupati Hendy Siswanto. Namun penerbangan perintis yang dikelola Susi Air itu tidak bertahan lama. [wir]

  • Hore! Pemerintah Bakal Tambah Layanan Bus Umum di Banyumas hingga Depok

    Hore! Pemerintah Bakal Tambah Layanan Bus Umum di Banyumas hingga Depok

    Jakarta –

    Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengalokasikan anggaran sebesar Rp 82,6 miliar untuk program layanan angkutan perkotaan atau Buy The Service pada tahun 2026. Untuk diketahui, program Buy The Service (BTS) merupakan skema penyediaan angkutan umum berbasis jalan di mana pemerintah membeli layanan dari operator bus untuk kemudian digunakan masyarakat dengan tarif terjangkau.

    Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan menyampaikan layanan ini akan berada di lima lokasi. Diantaranya yakni Banyumas, Manado, Balikpapan, Bekasi, dan Depok.

    “Layanan perkotaan, buy the service di lima kota sebesar Rp 82,67 miliar,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI, Rabu (10/9/2025).

    Sebelumnya, Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (Ditjen Intram) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menghibahkan halte dan fasilitas pendukung program Buy The Service (BTS) Biskita Trans Depok ke Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

    Pemberian hibah ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian hibah dan Berita Acara Serah Terima (BAST) hibah oleh Dirjen Intram Risal Wasal dan Wali Kota Depok Supian Suri. Proses ini turut disaksikan oleh Sekretaris Ditjen Intram, Dedy Cahyadi dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok, Zamrowi.

    Hibah tersebut mencakup 11 halte bus, 4 tempat pemberhentian bus, serta 1 unit alat penerangan jalan tenaga surya dengan nilai total Rp 3,18 miliar. Dengan perjanjian hibah itu, seluruh aset resmi milik Pemkot Depok untuk dikelola dalam rangka mendukung operasional Biskita Trans Depok.

    “Biskita Trans Depok kami hadirkan sebagai feeder bagi masyarakat yang melakukan perjalanan dari dan menuju Stasiun LRT Jabodebek Harjamukti serta Stasiun KRL Commuter Line Depok Baru. Kedua moda transportasi ini membutuhkan dukungan jaringan feeder yang memadai agar masyarakat lebih mudah berpindah antar moda,” terang Risal Wasal dalam keterangan tertulis, Kamis (4/9/2025).

    Risal menambahkan hibah ini merupakan langkah nyata pemerintah memperkuat konektivitas perkotaan. Untuk itu dirinya kembali menekankan pentingnya integrasi moda angkutan umum.

    “Halte-halte ini adalah simbol komitmen Kementerian Perhubungan untuk membangun ekosistem transportasi yang terintegrasi, terhubung, dan berlanjut,” jelas Risal.

    Tonton juga Video: Pendapat Warga soal Transportasi Umum Jakarta, Sudah Oke?

    (kil/kil)

  • Kemenhub Usul Tambah Anggaran buat Pegawai, Anggota DPR Minta Kurangi Kegiatan

    Kemenhub Usul Tambah Anggaran buat Pegawai, Anggota DPR Minta Kurangi Kegiatan

    Jakarta –

    Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Rabu (10/9/2025). Rapat tersebut membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga) dalam RAPBN Tahun Anggaran 2026.

    Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPR Ridwan Bae menyoroti masih adanya permasalahan pemenuhan anggaran untuk gaji pegawai di Kemenhub, di mana sebagian pejabat eselon I meminta tambahan anggaran untuk memenuhi gaji pegawai.

    Menurutnya, kekurangan anggaran untuk belanja pegawai tidak boleh terjadi dan harus diutamakan.

    “Dari semua tadi paparan yang saya dengar, ada sebagian yang menyampaikan bahwa penanganan masalah pegawai-pegawai kita, utamanya gaji-gaji mereka itu adakala belum cukup uangnya. Itu nggak boleh itu pak, itu harus diutamakan pak,” katanya.

    Ridwan menekankan agar anggaran yang ada di masing-masing direktorat harus memprioritaskan untuk gaji ketimbang program lain.

    “Kurangi semua kegiatan yang lain, kalau perlu lampu biar dia padam tidak masalah. Tidak teriak dia kalau lampu padam. Kalau pegawai tidak kasih makan anak istrinya pak. Tolong pegawai itu diperhatikan kekurangan itu pak,” katanya.

    Minta Tambahan Anggaran

    Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan menyampaikan bahwa anggaran sebesar Rp 4,88 triliun masih belum memenuhi kebutuhan anggaran strategis Ditjen Perhubungan Darat di tahun 2026. Aan mengatakan masih ada kekurangan sebesar Rp 1,1 triliun yang tersebar di berbagai program prioritas mulai dari pengadaan bus, dukungan mudik, keselamatan jalan, hingga gaji pegawai.

    Aan merincikan di antaranya pengadaan bus sebanyak 150 unit dengan kebutuhan anggaran Rp 96,3 miliar. Namun, pagu anggaran hanya mencakup 100 unit dengan anggaran Rp64,2 miliar, sehingga masih kurang Rp32,1 miliar.

    Aan menambahkan kekurangan anggaran terjadi juga pada program keamanan dan keselamatan transportasi darat yang meliputi 37 provinsi. Dimana anggaran untuk keselamatan jalan masih kekurangan anggaran sebesar Rp 372 miliar, penanganan lokasi rawan kecelakaan sebesar Rp 39 miliar, dan bantuan teknis perlengkapan jalan sebesar Rp 16 miliar.

    Kemudian untuk pemenuhan gaji di lingkungan Ditjen Darat masih kekurangan anggaran sebesar Rp 591 miliar dan belanja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebesar Rp 59,6 miliar.

    “Kami sangat berharap dukungan tambahan alokasi anggaran tersebut guna memenuhi pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan keselamatan,” katanya.

    Sementara itu, berdasarkan bahan paparan Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub masih ada kekurangan dari anggaran untuk tahun 2029. Kekurangan tersebut sebesar Rp 12,2 miliar untuk pemenuhan gaji dan tunjangan karyawan. Kemudian juga ada kekurangan sebesar Rp 2,6 miliar untuk pemenuhan honorarium PPNPP, petugas keamanan dan pengemudi.

    (kil/kil)

  • Pemkab Bekasi sambut baik BRT Trans Jabodetabek rute Jakarta-Cikarang

    Pemkab Bekasi sambut baik BRT Trans Jabodetabek rute Jakarta-Cikarang

    Kehadiran Trans Jabodetabek rute Jakarta-Cikarang menjadi bentuk keberpihakan negara kepada warga

    Kabupaten Bekasi (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menyambut baik rencana pengembangan sarana transportasi publik Bus Rapid Transit (BRT) Trans Jabodetabek dengan rute Jakarta-Cikarang untuk menunjang mobilitas masyarakat termasuk pekerja kawasan industri di daerah itu.

    “Kebutuhan BRT Trans Jabodatabek sangat mendesak untuk segera direalisasikan, mengingat Kabupaten Bekasi memiliki kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara dengan jumlah pekerja yang banyak,” kata Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Ida Farida di Cikarang, Rabu.

    Ia mengatakan keberadaan transportasi publik yang nyaman, aman dan terkoneksi dengan wilayah sekitar dinilai penting untuk menunjang mobilitas masyarakat, terlebih Kabupaten Bekasi baru memiliki satu rute layanan Trans Wibawa Mukti yakni Stasiun LRT Jatimulya-Stasiun Cikarang.

    Kehadiran BRT Trans Jabodetabek rute Jakarta-Cikarang juga dinilai mampu mengurangi tingkat ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi, baik roda dua maupun roda empat yang masih tinggi.

    Pola mobilitas tersebut tidak hanya menambah beban lalu lintas di jalan tol dan arteri tetapi juga berkontribusi terhadap tingkat kemacetan di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

    “Oleh karena itu, BRT Trans Jabodetabek dianggap sebagai salah satu solusi strategis dalam mendukung pergerakan masyarakat secara lebih efisien. Kemacetan bisa berkurang jika transportasi umum yang dihadirkan telah nyaman untuk digunakan masyarakat,” katanya.

    Pemkab Bekasi siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lain di wilayah aglomerasi Jabodetabek serta secara konsisten memberikan dukungan penuh, baik dari sisi perencanaan, sinkronisasi program maupun fasilitasi teknis, hingga usulan BRT Jakarta-Cikarang Raya dapat benar-benar terealisasi.

    “Pemerintah Kabupaten Bekasi, provinsi, pusat, bersama pihak Jababeka Infrastruktur akan terus berkolaborasi agar pelaksanaan BRT Trans Jabodetabek bisa segera terlaksana,” katanya.

    Ida mengaku usulan ini telah disampaikan saat rapat koordinasi beberapa waktu lalu bersama jajaran Ditjen Integrasi Transportasi dan Multimoda Kemenhub RI, Direktur Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD, unsur akademisi serta PT Jababeka Infrastruktur.

    Direktur Utama PT Jababeka Infrastruktur Didik Purbadi mengapresiasi kolaborasi Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bekasi untuk menghadirkan layanan transportasi publik BRT Trans Jabodetabek rute Jakarta-Cikarang termasuk melintasi Kota Jababeka.

    Menurut dia, layanan ini dibutuhkan oleh pekerja dan masyarakat untuk menunjang aksesibilitas dan mobilitas secara lebih nyaman, aman serta terjangkau sekaligus mengubah pola pemakaian kendaraan pribadi, menekan efek gas rumah kaca, menghemat bahan bakar hingga mengurangi kemacetan.

    “Kehadiran Trans Jabodetabek rute Jakarta-Cikarang menjadi bentuk keberpihakan negara kepada warga melalui penyediaan layanan yang semakin nyaman dengan tujuan akhir meningkatkan produktivitas maupun kualitas hidup masyarakat,” kata dia.

    Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Genjot Standar HSSE, PIS Dorong Daya Saing Pelayaran RI di Kancah Global

    Genjot Standar HSSE, PIS Dorong Daya Saing Pelayaran RI di Kancah Global

    Jakarta –

    PT Pertamina International Shipping (PIS) mendorong komitmen Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) sebagai fondasi kepemimpinan dan budaya kerja yang harus mengakar di seluruh aspek bisnis. Pendekatan ini menjadi penekanan utama dalam HSSE Leaders Forum 2025.

    Adapun HSSE Leaders Forum 2025 bertema ‘From Commitment to Action: Integrating Assurance into Strategic Shipping Excellence’ berlangsung di Jakarta (27/08) yang lalu.

    Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Capt. Antoni Ari Priadi, menegaskan keselamatan maritim sesungguhnya dimulai dari manusia. Lebih dari 90% kecelakaan laut berakar pada faktor manusia, baik karena kelelahan, kurangnya kesadaran situasional, maupun lemahnya kepatuhan prosedur.

    “Tantangan faktor manusia adalah tanggung jawab kolektif kita semua. Setiap pelaut bukan hanya pekerja, tetapi penjaga keselamatan di laut. Dengan kepemimpinan yang konsisten, pelatihan berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor, kita bisa membangun budaya keselamatan maritim yang kokoh sehingga HSSE benar-benar menjadi identitas, bukan sekadar kewajiban,” tegas Capt. Antoni dalam keterangan tertulis, Selasa (9/9/2025).

    Oleh karena itu, menurutnya kesejahteraan pelaut harus menjadi prioritas utama. Kesehatan fisik dan mental, jam kerja yang manusiawi, serta lingkungan kerja yang aman adalah fondasi pencegahan insiden.

    Pengawasan jam kerja dan istirahat sesuai International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), hingga penyediaan perlindungan sosial merupakan investasi untuk keselamatan bersama.

    Sementara itu, Direktur Armada PIS, M. Irfan Zainul Fikri, menyatakan bahwa HSSE adalah ukuran kualitas dan tolok ukur keberlanjutan bisnis, bukan hanya sekadar hasil audit teknis.

    “HSSE menjadi second line of defense yang memastikan bahwa semua keputusan bisnis, baik operasional, komersial, maupun strategis, dijalankan secara selamat, aman, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan” ujarnya.

    Lebih lanjut, Irfan menjelaskan perkembangan teknologi digital, artificial intelligence (AI), dan analisis prediktif dapat mengubah pendekatan HSSE dari reaktif ke proaktif, bahkan prediktif. Dengan demikian, HSSE menjadi nilai strategis yang memperkuat daya saing bisnis di tingkat global.

    PIS telah menginisiasi berbagai langkah strategis untuk memperkuat standar HSSE nasional. Salah satunya adalah upaya peningkatan keandalan armada melalui standarisasi manajemen kapal. Inisiatif ini memastikan keseragaman standar operasional, peningkatan efisiensi, dan pemenuhan regulasi internasional yang lebih ketat.

    Karena standar keselamatan yang tinggi, PIS berhasil mencatatkan pencapaian zero fatality kru kapal dan 40,5 juta jam kerja aman sepanjang 2024 lalu.

    PIS juga memprakarsai Pertamina Safety Approval (PSA), mekanisme vetting nasional yang kini diadopsi secara luas, bahkan oleh industri perkapalan lainnya. PSA menjadi acuan penting dalam memastikan kapal memenuhi standar keselamatan sebelum dioperasikan.

    Inovasi lain termasuk usulan batas usia kapal produk maksimum 28 tahun pada 2025, yang kemudian akan diturunkan menjadi 25 tahun pada 2028. Semua langkah ini menunjukkan HSSE PIS bergerak ke arah transformasi regulasi sekaligus memfasilitasi keberlanjutan industri.

    Termasuk dalam hal ini, PIS juga menerapkan standarisasi pengelolaan kapal dengan mengacu standar internasional untuk menjaga keselamatan, keandalan, integritas, dan keberlanjutan. Standarisasi ini dilakukan dengan proses yang ketat

    Terdapat beberapa standar global yang harus dipenuhi untuk pengelolaan kapal mulai dari Zero NoA, Zero Fraud, TMSA, dan aktif SIRE di mana kesemuanya merupakan standar yang lazim di industri perkapalan internasional.

    Melalui HSSE Leaders Forum 2025, PIS menegaskan HSSE bukan sekadar program, melainkan bagian dari identitas perusahaan yang membentuk budaya kerja, mengedepankan faktor manusia, serta mengintegrasikan teknologi.

    Pendekatan inilah yang akan membawa industri pelayaran nasional menuju shipping excellence sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam kancah industri maritim global.

    (anl/ega)

  • Menteri PANRB: ASN transportasi udara harus punya mindset perubahan

    Menteri PANRB: ASN transportasi udara harus punya mindset perubahan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menegaskan aparatur sipil negara sektor transportasi udara harus memiliki mindset atau pola pikir perubahan, menguatkan kompetensi digital yang humanis, membangun budaya kerja modern, serta memperkuat integrasi data.

    “Masa depan transportasi Indonesia bukan hanya membangun terminal dan armada, tetapi juga membangun ASN yang kompeten, berintegritas, adaptif, dan humanis. Dari merekalah lahir pelayanan transportasi yang aman, nyaman, dan berdaya saing global,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Hal tersebut disampaikan Rini pada Rapat Koordinasi Teknis Kementerian Perhubungan tahun 2025 di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta.

    Rini berharap pola pikir perubahan bisa menghadirkan birokrasi yang lebih lincah, responsif, dan dipercaya sebagai motor penggerak pembangunan.

    Dia menjelaskan ada tiga tantangan besar dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) transportasi udara, yakni pertama, perkembangan teknologi seperti big data, artificial intelligence, internet of things, hingga blockchain yang mengubah wajah transportasi udara.

    Kedua, tuntutan masyarakat yang semakin tinggi akan layanan yang cepat, aman, terjangkau, dan inklusif. Dan ketiga, persaingan global yang menuntut peningkatan daya saing serta service excellence.

    “Untuk menjawab tantangan tersebut, ada beberapa strategi yang harus kita jalankan. Kita perlu melakukan reskilling dan upskilling, mulai dari pelatihan digital, bahasa asing, hingga peningkatan customer experience,” ungkapnya.

    Rini mengatakan perubahan besar sedang terjadi di dunia transportasi udara. Teknologi tidak lagi hanya menjadi pendukung, tetapi sudah menjadi penggerak utama transformasi.

    Menurut data International Air Transport Association (IATA), Indonesia diproyeksikan menjadi pasar penerbangan keempat terbesar di dunia pada tahun 2036, dengan jumlah penumpang mencapai lebih kurang 355 juta orang.

    Namun, pertumbuhan tersebut perlu didukung pemerintah melalui tata kelola dan regulasi yang baik, layanan publik yang optimal dan berkualitas, dan ASN penerbangan yang kompeten serta adaptif.

    “Kita membutuhkan transformasi layanan sekaligus transformasi SDM yang mampu menguasai teknologi baru. ASN transportasi harus siap, bukan hanya sebagai pengguna teknologi, tetapi juga sebagai pengawal layanan publik yang adaptif, aman, dan berdaya saing,” tuturnya.

    Integrasi data dan pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intellingence/AI) akan membuat layanan transportasi lebih prediktif, efisien, dan human-centric. Di sinilah peran Kementerian Perhubungan sebagai orkestrator ekosistem transportasi melalui strategi transformasi digital sangat penting, dengan ASN yang mampu membaca data dan menggunakannya untuk pengambilan keputusan.

    ASN transportasi harus hadir sebagai problem solver, yang mampu menghubungkan titik-titik layanan dengan digitalisasi, sehingga benar-benar mewujudkan transportasi yang human-centric dan memberi nilai tambah bagi masyarakat,” ujarnya.

    Maka dari itu, Menteri Rini berharap transformasi tidak bisa dilakukan sendirian. Diperlukan kolaborasi lintas sektor, lintas kementerian, dan seluruh pemangku kepentingan.

    “Mari kita siapkan ASN transportasi yang berdaya saing agar transportasi udara Indonesia benar-benar menjadi motor penggerak pembangunan yang modern, inklusif, dan dipercaya rakyat,” jelasnya.

    Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan dalam kerangka Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, transportasi udara memiliki peran sentral untuk memperkuat konektivitas nasional yang adil dan merata hingga wilayah terdepan, terpencil, tertinggal, dan perbatasan (3TP), mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis produktivitas dan pariwisata serta menghadirkan layanan publik yang modern dan transparan melalui transformasi digital.

    “Oleh karena itu, transformasi digital dan manajerial merupakan keharusan guna menghadirkan layanan transportasi udara, yang modern, efisien, transparan, aman, dan berdaya saing global,” ujarnya.

    Dudy berharap rakornis ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam membangun transportasi udara yang berdaya saing, inklusif, dan berorientasi pelayanan.

    Dudy juga berharap Kementerian PANRB dapat mendukung dalam mengakselerasi transformasi ASN dan digitalisasi layanan publik.

    “Semoga kerja keras kita menjadi kontribusi nyata bagi terwujudnya Indonesia maju yang semakin terkoneksi, produktif, dan sejahtera,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Adhi Karya Cari Modal Swasta untuk Bangun LRT Tahap II

    Adhi Karya Cari Modal Swasta untuk Bangun LRT Tahap II

    Jakarta –

    PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) membuka peluang pendanaan dari pihak swasta dalam proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT) tahap II rute Cibubur-Bogor. Saat ini, LRT Jabodebek tahap I telah rampung dan beroperasi di lintas Cawang-Cibubur, Cawang-Dukuh Atas, serta Cawang-Bekasi Timur.

    Direktur Utama ADHI, Entus Asnawi, menjelaskan keterlibatan pendanaan swasta masih terus dibicarakan bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Adapun pembangunan LRT Jabodebek tahap II sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2015.

    “Karena ini adalah Perpres, kami juga sudah berdiskusi dengan Dirjen Perkeretaapian. Kami bersama-sama sedang mencari solusi pendanaan untuk pembangunan tahap kedua ini, dengan melibatkan dana di luar pemerintah untuk bekerja sama dengan KAI,” ungkap Entus dalam acara Public Expose Live secara virtual, Senin (8/9/2025).

    Entus menambahkan, dalam Perpres tersebut, ADHI ditugaskan membangun LRT Jabodebek dalam dua tahap. Hingga kini, LRT Jabodebek sudah beroperasi sepanjang 44 km, dengan nilai proyek yang tercatat sebesar Rp 25,5 triliun.

    Namun, dari nilai tersebut, ADHI baru menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 23,3 triliun. Artinya, untuk pembangunan tahap I, pemerintah masih memiliki tunggakan kepada ADHI sekitar Rp 2,2 triliun.

    “Tahap pertama 44 kilometer yang sudah kita bangun dan beroperasi saat ini nilainya Rp 23,3 triliun. Tapi pada saat itu pun masih ada kekurangan dana,” jelasnya.

    Sementara itu, Direktur Keuangan ADHI, Bani Iqbal, menargetkan penyelesaian piutang pemerintah terkait proyek LRT Jabodebek dapat rampung pada akhir tahun ini. Ia mengakui piutang terbesar perseroan masih berasal dari proyek tersebut.

    “Piutang terbesar saat ini adalah dari LRT, yang masih dalam proses diskusi dengan KAI, Kemenkeu, dan juga Danantara untuk penyelesaiannya. Targetnya bisa selesai secepat-cepatnya akhir tahun ini,” ujar Bani.

    Tonton juga video “Misi Besar LRT Jakarta Kerek Jumlah Penumpang Naik 20 Kali Lipat” di sini:

    (rrd/rrd)