Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenhub

  • Kapal Penumpang "Terbakar" di Selat Bali, Kesigapan Petugas Penyelamatan Diuji Surabaya 16 September 2025

    Kapal Penumpang "Terbakar" di Selat Bali, Kesigapan Petugas Penyelamatan Diuji Surabaya 16 September 2025

    Kapal Penumpang “Terbakar” di Selat Bali, Kesigapan Petugas Penyelamatan Diuji
    Tim Redaksi
    BANYUWANGI, KOMPAS.com
    – Asap berwarna putih dan jingga mengepul dari KMP Wicitra Dharma 2 yang tengah melintasi Selat Bali untuk melayani penyeberangan Ketapang Banyuwangi-Gilimanuk Bali pada Selasa (16/9/2025).
    Pelayaran yang sebelumnya terlaporkan aman dan terkendali mendadak berubah saat kru kapal yang sedang melaksanakan ronda keliling melihat percikan api dari salah satu kendaraan bermotor di geladak.
    Dengan sigap, petugas melakukan upaya pemadaman menggunakan alat pemadam api ringan (APAR) terdekat dengan lokasi kejadian.
    Sementara itu, petugas lainnya menekan tombol call point dan berkomunikasi dengan anjungan untuk melaporkan kebakaran di area geladak kendaraan.
    Situasi yang awalnya aman mulai memburuk ketika laporan menyebutkan bahwa upaya pemadaman api di geladak belum berhasil dan api membesar.
    Untuk menenangkan pelanggan yang mulai panik, nakhoda menerapkan prosedur crowd management dan memerintahkan agar pelanggan mengikuti arahan perwira kapal menuju muster station serta mengenakan life jacket yang tersedia di atas kapal.
    Di saat bersamaan, nakhoda juga melaporkan melalui komunikasi radio kepada LPS Ketapang dan Emergency Response Team (ERT) di Kantor Cabang dan Kantor Pusat PT Dharma Lautan Utama.
    Menerima laporan dari KMP Wicitra Dharma 2, LPS segera meneruskan informasi kepada BPTD Ketapang dan KSOP Tanjung Wangi untuk melakukan koordinasi penanganan kondisi darurat.
    Kobaran api yang semakin membesar memaksa nakhoda untuk mengambil keputusan sulit, yaitu melakukan prosedur abandonship atau meninggalkan kapal dengan terjun ke laut demi keselamatan seluruh pelanggan.
    Kegiatan ini merupakan skenario simulasi dalam kampanye keselamatan pelayaran 2025 yang diselenggarakan PT Dharma Lautan Utama, melibatkan berbagai stakeholder, termasuk Lanal Banyuwangi, Polairud Polresta Banyuwangi, KPLP, dan Basarnas.
    “Terima kasih PT DLU. Kampanye keselamatan ini merupakan bagian dari menyadarkan semua stakeholder terhadap pentingnya keselamatan pelayaran,” kata Direktur Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) Kementerian Perhubungan, Hendri Ginting.
    Ia juga menekankan pentingnya latihan untuk menjaga kemampuan stakeholder dalam merespons setiap insiden.
    Di tengah arus kuat Selat Bali, proses pemadaman kebakaran dan evakuasi pelanggan berlangsung dengan koordinasi cepat dan tepat dari seluruh unsur di wilayah satuan kerja KSOP Tanjung Wangi.
    Beberapa pengguna jasa, atas arahan perwira, mulai melaksanakan abandonship melalui beberapa area dari atas kapal.
    Sementara itu, seluruh armada kapal yang terlibat melaksanakan tugas masing-masing sambil terus berkoordinasi dan melaporkan perkembangan terkini kepada KSOP setempat.
    “Simulasi seperti ini sangat penting. PT DLU menjadi perusahaan role model hingga mendapatkan penghargaan. Simulasi ini menunjukkan semua yang berada di atas kapal harus siap siaga,” tandas Hendri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR apresiasi langkah pemerintah rilis delapan stimulus ekonomi

    DPR apresiasi langkah pemerintah rilis delapan stimulus ekonomi

    Keberhasilan paket ini bukan sekadar soal realisasi anggaran, tapi sejauh mana dampaknya benar-benar dirasakan rakyat. Di sinilah peran pengawasan menjadi krusial

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengapresiasi langkah pemerintah yang merilis delapan stimulus ekonomi baru (15/9).

    “Stimulus ini hadir di momentum yang tepat. Masyarakat kita membutuhkan dorongan daya beli, sementara dunia usaha juga perlu dukungan agar bisa bertahan dan menyerap tenaga kerja. Pemerintah sudah on the track ” kata Misbakhun dalam keterangannya yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Dia menekankan delapan program akselerasi ini harus afektif dalam mendorong sektor produktif, menjaga daya beli masyarakat, dan memperluas kesempatan kerja.

    Jika delapan program ini berjalan lancar, dia meyakini efek langsung program akan sangat menentukan stabilitas ekonomi nasional.

    Namun demikian, Misbakhun juga mengingatkan pentingnya pengawasan dan konsistensi implementasi.

    Menurutnya, tanpa eksekusi yang baik di lapangan oleh seluruh pihak, program ini hanya akan bagus di atas kertas saja. Karenanya, dia memastikan DPR akan terus mengawasi agar pemerintah dapat melaksanakan program ini dengan maksimal.

    “Komisi XI DPR RI akan mengawal ketat agar setiap program berjalan efektif. Keberhasilan paket ini bukan sekadar soal realisasi anggaran, tapi sejauh mana dampaknya benar-benar dirasakan rakyat. Di sinilah peran pengawasan menjadi krusial,” tegasnya.

    Komisi XI, lanjutnya, juga siap bekerja sama dengan untuk memastikan stimulus ini benar-benar menjadi pendorong pemulihan ekonomi nasional dan memberi rasa keadilan sosial bagi rakyat.

    Sebelumnya, pemerintah secara resmi mengumumkan delapan paket stimulus ekonomi baru yang mencakup program magang bagi fresh graduate maksimal 1 tahun, perluasan PPh 21 DTP untuk pekerja pariwisata, bantuan pangan bagi 18,3 juta keluarga, serta diskon iuran JKK–JKM bagi pekerja transportasi online, sopir, kurir, dan logistik.

    Selain itu, tersedia pula Layanan Tambahan Perumahan BPJS Ketenagakerjaan guna mendukung akses hunian yang lebih layak.

    Stimulus ini juga diperkuat dengan padat karya tunai melalui Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR, deregulasi PP 28/2025 untuk mempercepat investasi, serta program perkotaan di DKI Jakarta sebagai proyek percontohan.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 6 KKP Jelaskan ke DPR Alasan Tanggul Beton Dibangun di Laut Cilincing padahal Ganggu Nelayan Nasional

    6 KKP Jelaskan ke DPR Alasan Tanggul Beton Dibangun di Laut Cilincing padahal Ganggu Nelayan Nasional

    KKP Jelaskan ke DPR Alasan Tanggul Beton Dibangun di Laut Cilincing padahal Ganggu Nelayan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur Jenderal (Dirjen) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Pung Nugroho Saksono mengungkapkan alasan mengapa tanggul beton dibangun di daratan sampai tengah laut Cilincing, Jakarta Utara (Jakut).
    Pung menjelaskan bahwa tanggul beton dibangun untuk
    breakwater
    pada kolam labuh.
    Hal tersebut disampaikan Pung saat menghadiri rapat kerja Komisi IV DPR dan Kementerian KKP di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
    “Kami tanyakan juga, kenapa itu sampai dipagar beton. Mereka nanti untuk
    breakwater
    , Bapak. Nah,
    breakwater
    itu nanti untuk kolam labuhnya,” ujar Pung.
    Pung memaparkan bahwa PT Karya Citra Nusantara (KCN) yang membangun tanggul beton di laut tersebut sudah berdiri sejak tahun 2006, di mana mereka bergerak di bidang usaha kepelabuhan, yang didirikan melalui skema joint venture antara PT Karya Teknik Utama bersama PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN).
    Dia menjelaskan bahwa PT KBN tersebut merupakan anggota holding BUMN Danareksa, sedangkan PT KCN sebagai pengelola pelabuhan umum yang berada di bawah pengawasan, pengaturan, dan pemberian izin oleh Kementerian Perhubungan, serta dalam status mitra konsesi selama 70 tahun dalam pengembangan infrastruktur dan operasional pelabuhan.
    “Artinya dalam hal ini satu perizinan PKKPRL harus ada, dan kemudian untuk pelayanan publik gitu, Pak,” imbuhnya.
    Diberitakan sebelumnya, sejumlah nelayan mengeluhkan pembangunan pagar beton di pesisir perairan Cilincing, Jakarta Utara, yang menjadi tempat bongkar muat batu bara curah.
    Keberadaan pagar beton itu disebut mengganggu bagan atau alat penangkapan ikan milik nelayan.
    Ikan hasil tangkapan para nelayan disebut berkurang sejak adanya pagar beton tersebut.
    “Yang terdampak di bangunan beton baru ini ada 10 bagan, karena dampaknya limbah batu bara dan getaran paku bumi itu ikan pada kabur ke tengah (laut),” kata seorang nelayan, Ending (50), bukan nama sebenarnya, kepada Kompas.com di Cilincing, Jumat (22/8/2025).
    Ending mengatakan bahwa sebelum pagar beton dibangun, ikan hasil tangkapannya bisa mencapai berton-ton setiap hari.
    Namun, sejak adanya beton laut, para nelayan hanya mampu menangkap puluhan kilogram ikan per hari.
    Pada Mei 2025, Kompas.com telah mengamati pembangunan pagar beton di lokasi.
    Saat itu, dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Cilincing terlihat pagar beton masih dalam tahap pembangunan dan belum beroperasi sebagai tempat penampungan batu bara curah.
    Kini, pembangunan pagar beton itu diperkirakan telah mencapai panjang tiga kilometer, menjorok dari daratan ke tengah laut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Delapan Driver Ojol yang Diundang Gibran ke Istana Pastikan Tak Ikut Demo 17 September Megapolitan 16 September 2025

    Delapan Driver Ojol yang Diundang Gibran ke Istana Pastikan Tak Ikut Demo 17 September Megapolitan 16 September 2025

    Delapan Driver Ojol yang Diundang Gibran ke Istana Pastikan Tak Ikut Demo 17 September
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sebanyak delapan
    driver
    ojek
    online
    (ojol) yang sebelumnya sempat diundang oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Istana memastikan tidak akan ikut aksi unjuk rasa yang digelar di Jakarta, Rabu (17/9/2025) besok.
    Salah satu
    driver
    , Doni Pratama (37), menyebutkan keputusan tersebut sudah disepakati bersama.
    Ia menegaskan tidak akan turun ke jalan mengikuti aksi yang digagas Asosiasi Pengemudi Ojek Online Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia.
    “
    Alhamdulillah
    kami berdelapan dan beberapa komunitas tidak ikut acara demo tersebut,” ujar Doni saat dikonfirmasi, Selasa (16/9/2025).
    Meski begitu, Doni tidak menjelaskan secara perinci alasan mengapa dirinya dan rekan-rekannya memilih absen dari demonstrasi. Ia hanya memastikan tidak berpartisipasi dalam demo tersebut.
    Diberitakan sebelumnya, ribuan massa pengemudi ojek
    online
    (ojol) akan demo di depan gedung DPR RI, Kementerian Perhubungan, dan Istana pada Rabu (17/9/2025) besok.
    Ketua Umum GARDA Indonesia Raden Igun Wicaksono mengatakan aksi yang dinamakan 179 Ojol ini nantinya akan melibatkan pengemudi ojol roda dua dan roda empat dari berbagai wilayah.
    “Aksi unjuk rasa akbar dimulai dari Kementerian Perhubungan, lalu ke Istana Presiden dan berakhir aksi unjuk rasa di DPR RI,” kata Igun saat dikonfirmasi, Selasa (16/9/2025).
    Menurut Igun, jumlah massa diperkirakan mencapai ribuan orang dari berbagai daerah.
    “Estimasi massa gabungan 2.000-5.000 orang,” ujarnya.
    Igun mengatakan, aksi ini akan menuntut Presiden Prabowo Subianto agar mencopot Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi, yang dinilai menjadi juru bicara perusahaan aplikator dengan menolak aspirasi para pengemudi ojol, termasuk terkait potongan 10 persen.
    “Menteri Perhubungan lebih memilih mendukung perusahaan-perusahaan aplikasi transportasi online, bahkan perusahaan-perusahaan transportasi
    online
    berhasil membuat Menteri Perhubungan menjadi juru bicara para pebisnis tersebut untuk menolak aspirasi rakyat Indonesia yang berprofesi sebagai ojek
    online
    ,” kata dia.
    Selain itu, ia juga mengimbau masyarakat agar memilih moda transportasi alternatif karena layanan transportasi
    online
    akan lumpuh sementara.
    “Imbauan Garda terhadap warga Jakarta agar memilih moda transportasi alternatif pada Rabu, 17 September 2025, karena sebagian besar transportasi online akan mematikan aplikasi secara masif sebagai bentuk solidaritas pergerakan aksi demonstrasi ojek
    online
    ke Kemenhub, Istana, dan DPR RI,” kata Igun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Demo Driver Ojol Besok 17 September, Ini 7 Tuntutannya

    Demo Driver Ojol Besok 17 September, Ini 7 Tuntutannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pengemudi atau driver ojek online (ojol) akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada Rabu, 17 September 2025.

    Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyampaikan aksi ini bertepatan dengan peringatan Hari Perhubungan Nasional.

    Massa menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Menteri Perhubungan, Dudy Purwaghandi, yang dinilai lebih berpihak pada perusahaan aplikasi transportasi online dibandingkan kepada para pengemudi.

    “Garda menilai bahwa secara jelas telah terjadi vendor driven policy, di mana kebijakan-kebijakan Menteri Perhubungan telah dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan aplikasi transportasi online,” ujar Igun dalam keterangan tertulis yang diterima CNBC Indonesia.

    Sehingga, lanjut dia atas terjadinya hal tersebut maka Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia bersama gabungan aliansi, komunitas-komunitas ojek online, mahasiswa dari BEM UI dan aliansi-aliansi mahasiswa lainnya akan melakukan aksi unjuk rasa Kementerian Perhubungan, Istana Presiden dan berakhir aksi unjuk rasa di DPR RI.

    Adapun tuntutan lengkap dalam aksi 179 tersebut meliputi:

    1. Memasukkan RUU Transportasi Online ke dalam Prolegnas 2025-2026.

    2. Menetapkan potongan aplikator maksimal 10% sebagai harga mati.

    3. Menerapkan regulasi tarif antar barang dan makanan.

    4. Melakukan audit investigatif terhadap potongan 5% yang diambil aplikator.

    5. Menghapus sistem Aceng, Slot, Multi Order, dan Member Berbayar.

    6. Mencopot Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi.

    7. Kapolri mengusut tuntas tragedi 28 Agustus 2025.

    Rangkaian aksi akan dimulai dari markas Garda di Cempaka Mas pukul 09.30 WIB, dilanjutkan konvoi menuju Istana Presiden sebagai titik orasi pertama.

    Setelah itu, massa akan bergerak ke Kementerian Perhubungan, lalu berakhir di depan DPR RI sekitar pukul 12.00-13.00 WIB.

    Garda juga mengimbau masyarakat Jakarta untuk memilih moda transportasi alternatif selama aksi berlangsung. Sebab, sebagian besar pengemudi online akan mematikan aplikasi secara masif sebagai bentuk solidaritas.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • DPR Minta Menhub Tunda Bangun Bandara dan Pelabuhan Baru, Kenapa?

    DPR Minta Menhub Tunda Bangun Bandara dan Pelabuhan Baru, Kenapa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi untuk menunda pembangunan bandara maupun pelabuhan baru pada 2025 maupun 2026, sebagai imbas dari keterbatasan fiskal. 

    Lasarus meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk memprioritaskan kelengkapan fasilitas keselamatan jalan terlebih dahulu, ketimbang membangun simpul baru. 

    Pasalnya, Komisi V DPR mengeluhkan fasilitas keselamatan jalan di sejumlah wilayah yang sangat kurang layak dan membahayakan. Misalnya, jalan lintas Selatan Pulau Jawa yang tidak termanfaatkan dengan baik karena fasilitas keselamatannya minim sekali sehingga masih banyak masyarakat yang memilih jalur Utara. 

    “Jalannya cenderung agak ekstrem, tanjakan tikungan, tetapi petunjuk keselamatannya masih minim. Komisi V minta sederhana saja, Pak. Kami memahami kekurangan anggaran dari kementerian, tetapi paling tidak fasilitas keselamatan jalan ini tolong dipenuhi,” ungkapnya dalam Rapat Kerja Mitra Komisi V, Senin (15/9/2025). 

    Lasarus menyayangkan dalam 10 tahun terakhir pembangunan jalan dilakukan secara masif, tetapi minim penanda tikungan, penerangan jalan, dan fasilitas lainnya. 

    Padahal, sarana prasarana keselamatan merupakan tanggung jawab Kementerian Perhubungan, meski Kementerian Pekerjaan Umum telah membantu membuat marka jalan. 

    Untuk itu, Lasarus memohon Kemenhub untuk fokus terhadap hal tersebut. Terlebih, kondisi saat ini menjelang momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) dan berdekatan dengan Ramadan maupun Lebaran yang akan jatuh pada kuartal I/2026 mendatang. 

    “Kementerian Perhubungan fokusnya ke sana saja dahulu, Pak. Kalau yang lain-lain seperti bangun bandara baru, pelabuhan baru, dan seterusnya, sudah lah. Kita melihat kondisi keuangan Bapak [Kemenhub] itu tidak memungkinkan,” ujar Lasarus. 

    Bukan berarti tidak perlu dibangun, tetapi proyek bandara maupun pelabuhan baru dapat menjadi prioritas apabila Kemenhub dapat menambah anggaran lebih besar. 

    “Ketika ada kecelakaan, tidak ada penunjuk [jalan], Pak. Ini bukan kewenangan kami [kata Korlantas]. Ini kewenangannya dari perhubungan. Ini menyangkut keselamatan nyawa pengguna jalan, Pak. Jadi saya rasa fokusnya ke sana,” tegas Lasarus. 

    Untuk diketahui, meski pada 2025 Kemenhub mendapatkan tambahan anggaran Rp2,74 triliun sehingga pagu efektif Rp29,51 triliun, tetapi masih lebih rendah dari pagu awal yang mencapai Rp31,45 triliun (sebelum efisiensi). 

    Adapun untuk tahun depan, pagu anggaran Kemenhub yang tercantum dalam RAPBN 2026 tercatat senilai Rp28,49 triliun. Meningkat sekitar Rp4,08 triliun dari pagu indikatif yang senilai Rp24,4 triliun.  

    Dari total pagu anggaran Kemenhub 2026, sebesar Rp4,84 triliun akan digunakan untuk belanja pegawai, Rp3,05 triliun belanja barang operasional dan Rp20,59 triliun berupa belanja non operasional.

    Meski demikian, jatah anggaran untuk tahun depan tersebut masih jauh dari kebutuhan anggaran Kemenhub yang idealnya direncanakan senilai Rp48,89 triliun atau terdapat kekurangan senilai Rp20,4 triliun. 

    Rencana Bangun 39 Bandara

    Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 33 Tahun 2024, jumlah bandar udara eksisting sebanyak 251 bandara dan 45 Rencana bandara baru. 

    Sampai dengan akhir tahun 2024 baru terdapat 6 bandar udara baru, yakni Bandara Dhoho Kediri, Bandara Singkawang, Bandara Maulana Prins Mandapar-Banggai Laut, Bandara Bolaang Mongondow-Sulawesi Utara, Bandara Panua Pohuwato-Gorontalo, dan Bandara Jenderal Besar Abdul Haris Nasution di Mandailing Natal, Sumatra Utara. 

    Dengan demikian, jumlah bandar udara eksisting menjadi sebanyak 257 bandara. Artinya pula, Kemenhub masih memiliki PR untuk membangun 39 bandara. 

    Saat ini, tercatat untuk penerbangan domestik melayani 296 rute dan 123 kota yang dilayani oleh 14 maskapai dan dua maskapai khusus kargo.

    Sementara untuk penerbangan internasional dilayani oleh delapan maskapai nasional dan dua khusus kargo, serta 56 maskapai asing dan tiga khusus kargo. Tercatat sudah menghubungkan 19 kota di dalam negeri dan 58 kota di 26 negara dengan 132 rute. 

  • Anggaran Terbatas, Kemenhub Sebut Proyek KRL Sampai Karawang Ditunda

    Anggaran Terbatas, Kemenhub Sebut Proyek KRL Sampai Karawang Ditunda

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhuhb) mengungkapkan bahwa rencana perpanjangan kereta rel listrik (KRL) sampai dengan Karawang belum menjadi prioritas karena keterbatasan fiskal. 

    Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub Arif Anwar menuturkan untuk memperpanjang KRL sampai dengan Karawang butuh elektrifikasi. 

    Sementara saat ini, elektrifikasi baru sampai Stasiun Cikarang. Untuk itu, masyarakat yang akan melanjutkan perjalanan dari Cikarang ke Karawang maupun Cikampek dapat menggunakan kereta lokal. 

    “Rencana untuk ke Karawang saya rasa belum, karena kita harus melakukan elektrifikasi dulu sampai dengan Karawang,” ujarnya dalam Press Background di kantor pusat Kemenhub, Senin (15/9/2025). 

    Arif tak menampik bahwa untuk melakukan elektrifikasi pun membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sementara kapasitas fiskal belum cukup memenuhi tahapan tersebut, karena banyak proyek yang lebih prioritas dari pembangunan tersebut. 

    “Karena ada program-program lain yang saat ini sedang menjadi lebih prioritas,” tambahnya. 

    Bukan rencana baru, isu melajunya KRL sampai dengan Karawang telah mencuat sejak medio 2018—2019. Pembahasan itu pun redup saat terhantam pandemi Covid-19. 

    Kemudian pada 2023, rencana tersebut kembali dibahas. Kementerian Perhubungan pun kala itu telah telah menerima usulan dari PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter terkait perpanjangan layanan KRL Jabodetabek tersebut.

    Meski demikian, Kemenhub juga harus mempertimbangkan beberapa aspek lainnya. Risal memaparkan, untuk menambah layanan KRL Jabodetabek ke Karawang, pihaknya harus memperpanjang sistem listrik aliran atas (LAA), memperhitungkan waktu tempuh, dan lainnya.

    Melansir laman resmi Pemerintah Kabupaten Karawang, rencana perpanjangan layanan ini telah mengemuka sejak 2018 lalu. Kala itu, Bupati Karawang Celica Nurrachadiana mengatakan, pihaknya akan ‘menjemput bola’ usulan commuter line sampai ke Karawang. Hal ini mengingat kebutuhan masyarakat kabupaten berjuluk Kota Lumbung Padi.

    Selayaknya pemerintah yang telah melakukan perpanjangan layanan KRL hingga ke Rangkasbitung. 

    Bahkan, kala Budi Karya Sumadi masih menjabat sebagai menteri perhubungan, dirinya telah menyebutkan rencana pembangunan tersebut dapat dilakukan pada 2025 atau 2026. 

    “Daerah aglomerasi ini memang jadi fokus kami [untuk KRL]. Terkait ke Karawang, itu bisa 2025 atau pada 2026 mendatang,” kata Budi Karya di Jakarta, dikutip Kamis (6/6/2024).

    Adapun, kehadiran layanan KRL sampai Karawang diyakini dapat memangkas jarak tempuh dari Karawang ke Jakarta tanpa terhalang kemacetan. Menurutnya, hal tersebut juga mengurangi tingkat kemacetan dari Karawang hingga Jakarta.

  • Daftar 4 Stimulus Ekonomi yang Lanjut Tahun Depan Nasional 16 September 2025

    Daftar 4 Stimulus Ekonomi yang Lanjut Tahun Depan Nasional 16 September 2025

    Daftar 4 Stimulus Ekonomi yang Lanjut Tahun Depan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemerintah akan melanjutkan empat program stimulus ekonomi pada tahun depan.
    Keempat program itu adalah bagian dari 17 paket ekonomi yang diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).
    Keempat program tersebut merupakan kelanjutan dari delapan program stimulus yang digelontorkan sepanjang tahun 2025.
    “Delapan (program stimulus) diberlakukan untuk mengakselerasi di 2025, yang empat adalah yang akan dilanjutkan di 2026,” kata Airlangga dalam konferensi pers pasca rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto, Senin.
    Apa saja program tersebut?
    Stimulus pertama yang berlanjut pada tahun depan adalah insentif pajak penghasilan (PPh) Final bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebesar 0,5 persen dari penghasilan bruto.
    Insentif ini berlaku bagi UMKM dengan pendapatan maksimal Rp 4,8 miliar per tahun.
    Tak hanya tahun depan, pemerintah telah memastikan insentif juga diperpanjang hingga 2029.
    “Itu pajak finalnya setengah persen, dilanjutkan sampai 2029. Jadi tidak kita perpanjang satu tahun satu tahun, tetapi diberikan kepastian sampai dengan 2029,” tutur Airlangga.
    Adapun untuk tahun 2025, pemerintah sudah mengalokasikan dana senilai Rp 2 triliun untuk menjalankan program ini sepanjang tahun 2025.
    Wajib pajak (WP) yang terdaftar sebagai UMKM memenuhi kriteria mencapai 542.000 orang.
    “Kemudian tahun 2025 alokasinya sudah Rp 2 triliun, kemudian wajib pajak yang terdaftar sudah 542.000, ini dari Kementerian Keuangan. Kemudian kita memerlukan revisi PP,” ujar Airlangga.
    Stimulus ekonomi yang juga bakal berlanjut tahun depan adalah pembebasan pajak penghasilan pasal 21 (PPh pasal 21) untuk karyawan hotel, restoran, dan kafe (horeka) dengan gaji maksimal Rp 10 juta per bulan.
    Pemerintah beralasan, sektor tersebut masih mendapatkan tekanan sehingga perlu didukung dan diintervensi oleh pemerintah, setelah sebelumnya pembebasan pajak penghasilan hanya menyasar sektor padat karya.
    Untuk tahun depan, anggaran yang digelontorkan bakal mencapai Rp 480 miliar. “Jadi ada kepastian sampai tahun depan PPh sektor horeka (hotel, restoran, dan kafe) ini masih ditanggung pemerintah dengan estimasi anggarannya Rp 480 miliar dengan gaji di bawah Rp 10 juta,” jelas dia.
    Sedangkan di tahun ini, pemerintah menargetkan program pembebasan pajak karyawan sektor pariwisata dapat menyasar 552.000 pekerja dengan anggaran yang disediakan Rp 120 miliar.
    Tak cuma pariwisata, stimulus ini juga diperuntukkan bagi sektor padat karya di tahun 2026.
    Untuk industri padat karya, program yang sama bakal menyasar 1,7 juta pekerja.
    Anggaran yang disediakan mencapai Rp 800 miliar.
    “Untuk pekerjaan industri padat karya, yaitu alas kaki, tekstil, pakaian jadi, furniture kulit, dan barang kulit, ini juga dilanjutkan yang Rp 10 juta itu ditanggung pemerintah. Jadi ini pun akan dilanjutkan tahun depan,” kata Airlangga.
    Stimulus lainnya yang berlanjut tahun depan adalah diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 50 persen bagi kelompok pekerja bukan penerima upah (PBPU) meliputi pengemudi ojek online, ojek pangkalan, sopir, hingga kurir logistik.
    Stimulus ini sejatinya juga diberikan pemerintah pada tahun 2025 dengan target penerimanya mencapai 731.361 orang, dan total anggaran yang disediakan BPJS Rp 36 miliar.
    Namun yang berbeda, segmennya akan diperluas untuk petani hingga pedagang.
    Target penerima mencapai 9,9 juta dengan perkiraan anggaran Rp 753 miliar. “Ini bukan hanya untuk ojol dan juga pangkalan dan yang lain, tetapi juga pekerja bukan menerima upah lainnya seperti segmen petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan, dan pekerja rumah tangga,” kata Airlangga menjelaskan.
    Nantinya, manfaat yang diterima PBPU dari JKK dan JKM antara lain, santunan kematian 48 kali upah, santunan cacat 56 kali upah, beasiswa Rp 174 juta untuk dua orang anak, dan jaminan kematian itu totalnya bisa menerima Rp 42 juta.
    Adapun untuk tahun 2025, pemerintah telah menggulirkan delapan program stimulus.
    Di antaranya, memfasilitasi 20.000
    fresh graduate
    melakukan magang di industri, pemberian bantuan pangan beras 10 kilogram selama dua bulan, hingga program manfaat layanan tambahan (MLT) perumahan BPJS Ketenagakerjaan.
    Airlangga tidak memungkiri, program tersebut diharapkan mampu menjaga pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen sepanjang tahun 2025.
    “Ya, pertama kita dampaknya dengan adanya itu, harapannya belanja pemerintah bisa kita kawal terus. Ya, kita berharap target 5,2 (persen) kita bisa capai,” kata Airlangga.
    Berikut daftar 8 program tersebut:
    1. Program magang lulusan perguruan tinggi (maksimal fresh graduate 1 tahun)
    2. Perluasan PPh 21 DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata
    3. Bantuan pangan periode Oktober-November 2025
    4. Bantuan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Bukan Penerima Upah (BPU) transportasi online/ojol (termasuk ojek pangkalan, sopir, kurir, dan logistik) selama 6 tahun
    5. Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan
    6. Program Padat Karya Tunai (cash for work) Kemenhub dan Kementerian Pekerjaan Umum
    7. Percepatan Deregulasi PP28 (Integrasi Sistem K/L dan RD TR Digital ke OSS)
    8. Program Perkotaan (Pilot Project DKI Jakarta): peningkatan kualitas pemukiman dan penyediaan tempat untuk Gig Economy.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Siap-Siap! Warga BSD Sebentar Lagi Bisa Naik-Turun KRL di Stasiun Baru

    Siap-Siap! Warga BSD Sebentar Lagi Bisa Naik-Turun KRL di Stasiun Baru

    Jakarta, CNBC Indonesia – Stasiun Jatake di kawasan BSD, Tangerang Selatan, hingga kini belum juga beroperasi, meski sempat dijadwalkan mulai beroperasi pada Agustus lalu. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) akhirnya buka suara terkait keterlambatan tersebut.

    Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api DJKA Kemenhub, Arif Anwar, menjelaskan bahwa proyek ini bukan dikerjakan oleh pemerintah, melainkan murni didanai oleh pihak swasta.

    “Jatake ini proyek yang dilakukan murni investor swasta, bukan projek DJKA, nanti konsesi dari BSD, kerja sama dengan KAI lalu ke DJKA,” ujar Arif kepada CNBC Indonesia, Selasa (16/9/2025).

    Proyek Stasiun Jatake digadang-gadang menjadi penghubung baru bagi kawasan BSD dengan jalur KRL Commuter Line lintas Tanah Abang-Rangkasbitung yang dikelola oleh KAI. Lokasinya yang strategis diyakini bakal meningkatkan aksesibilitas dan mengurangi ketergantungan warga terhadap kendaraan pribadi. Warga pun menanti kehadiran stasiun ini yang seharusnya beroperasi Agustus lalu.

    Foto: Penampakan Stasiun Jatake. dok: KAI
    Penampakan Stasiun Jatake. dok: KAI

    “Memang waktu itu direncanakan dioperasikan sekitar bulan Agustus, tapi sampai saat ini belum selesai itu nanti dari Kereta (KAI) yang bisa menjelaskan,” ucap Arif Anwar.

    “Dari segi pemerintah sudah memenuhi semua perizinan, itu clear. Saat ini sedang menunggu kelengkapan dari investor,” lanjutnya.

    Stasiun baru di kawasan Bumi Serpong Damai (BSD) City dan jalur KRL lintas Rangkasbitung – Tanah Abang yakni Stasiun Jatake mampu menampung cukup banyak penumpang setiap harinya. Stasiun ini diharapkan dapat menjadi stasiun yang fasilitas pendukungnya cukup baik di kawasan BSD City. Dengan lahan seluas 2.435 meter persegi dan luas bangunan sekitar 3.000 meter persegi serta memiliki tiga lantai, stasiun ini diproyeksikan mampu melayani 20.000 penumpang setiap harinya.

    Hal ini untuk mendukung kemudahan masyarakat sekitar BSD City yang ingin berpergian menuju Jakarta dengan mudah. Lebih lanjut, panjang peronnya mencapai 250 meter yang memungkinkan untuk memuat rangkaian hingga 12 kereta (SF 12), dengan lebar peron masing-masing 6 meter.

    (fys/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Prabowo Bagi-bagi Rp16,2 T Akhir Tahun, Siapa Saja yang Bakal Terima?

    Prabowo Bagi-bagi Rp16,2 T Akhir Tahun, Siapa Saja yang Bakal Terima?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah mengeluarkan paket stimulus ekonomi akhir tahun, yang juga dirancang untuk dilanjut hingga 2026 guna menjadi motor penggerak produktivitas dan menjaga daya beli masyarakat.

    Paket stimulus ekonomi yang diberi nama 8+4+5 itu memakan anggaran senilai Rp 16,23 triliun. Terdiri dari 8 program akselerasi ekonomi 2025, 4 program dilanjutkan ke 2026, dan 5 program penyerapan tenaga kerja.

    “Kita beri nama program paket ekonomi di 2025 ini yang terdiri 8 program akselerasi 2025 dan 4 program dilanjutkan di 2026, dan 5 program terkait kendaraan pemerintah untuk tenaga kerja,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga saat mengumumkan paket stimulus ekonomi itu di Istana Negara, Selasa (16/9/2025).

    Untuk 8 program paket stimulus akhir tahun itu, pertama terdiri dari program magang lulusan perguruan tinggi (maksimal fresh graduate 1 tahun) yang akan diberikan uang saku sekitar Rp 3,3 juta per bulan selama 6 bulan. Anggaran untuk tahun 2025 senilai Rp 198 miliar, dan 2026 juga nilainya sama dengan target 20.000 penerima manfaat.

    Kedua, perluasan pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah atau PPh Pasal 21 DTP yang ditambah untuk sektor terkait pariwisata sebesar 100% selama tiga bulan di sisa tahun pajak 2025 akan memakan anggaran Rp 120 miliar, dan pada 2026 sebesar Rp 480 miliar. Targetkan kepada 552 ribu pekerja.

    Ketiga, berupa bantuan pangan selama dua bulan dalam bentuk 10 kg beras kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dan bisa ditambah pada Desember jika realisasi anggaran belum optimal. Besaran anggaran yang akan digunakan untuk program ini menjadi yang terbesar, yaitu Rp 7 triliun dengan asumsi harga beras termasuk biaya distribusi Rp 18.500.

    Keempat, berupa bantuan iuran JKK dan JKM untuk 6 bulan sebesar 50% bagi pekerja bukan penerima upah, yang di antaranya ialah mitra pengemudi transportasi online atau ojol, ojek pangkalan, supir, kurir, dan logistik. Nilai anggaran yang disiapkan Rp 36 miliar ditanggung BPJS Ketenagakerjaan untuk 731.361 orang.

    Kelima, program manfaat layanan tambahan (MLT) perumahan BPJS Ketenagakerjaan berupa relaksasi manfaat bunga KPR/KPA/PUMP/PP maksimum BI Rate plus 3%, kredit developer maksimum BI Rate +4%, dan relaksasi SLIK OJKt. Anggaran yang disiapkan untuk program yang tertuju pada 1.050 unit hunian ini Rp 150 miliar untuk selisih bunga yang ditanggung BPJS Ketenagakerjaan.

    Keenam, program padat karya tunai atau cash for work melalui Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dalam bentuk upah harian dengan proyek periode September-Desember 2025. Besaran anggaran yang disiapkan melalui Kementerian PU Rp 3,5 triliun, dan Kemenhub Rp 1,8 triliun untuk 609.465 orang.

    Ketujuh, dalam bentuk percepatan aturan deregulasi yang termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) 28 Tahun 2025 melalui integrasi sistem K/L dan RDTR Digital ke OSS di 50 daerah pada 2025 dan 300 daerah pada 2026. Estimasi anggaran yang digunakan untuk program ini mencapai Rp 175 miliar pada 2025 di tingkat pusat maupun daerah, dan pada 2026 menjadi Rp 1,05 triliun.

    Terakhir, atau kedelapan, bentuknya berupa program perkotaan, untuk perbaikan kualitas pemukiman dan penyediaan platform pemasaran untuk gigs economy khususnya UMKM yang sumber dananya berasal dari dana contigencey Pemda DKI Rp 2,7 triliun sebagai pilot project dan Kementerian Ekonomi Kreatif. Program ini akan diperluas di Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, total anggaran stimulus ekonomi itu tidak memakan anggaran belanja negara baru, melainkan sebatas merealokasi anggaran dari yang tidak optimal diserap.

    “Bukan berarti defisit melebar tapi saya bisa perkirakan tuh setiap tahun penyerapannya berapa sih anggaran kita, tahun lalu kan ada sisa juga, saya bisa hitung berapa. Jadi daripada sisa ada 3 bulan lagi enggak kepakai saya pake ke sana,” kata Purbaya.

    Adapun untuk 4 program yang dilanjutkan pada 2026 di antarnaya perpanjangan waktu pemanfaatan PPh Final 0,5% bagi wajib pajak UMKM serta penyesuaian penerima PPh Final 0,5% bagi wajib pajak UMKM dengan estimasi anggaran Rp 2 triliun kepada 542.000 wajib pajak UMKM.

    Lalu, perpanjangan PPh 21 DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata dengan perkiraan kebutuhan anggaran Rp 480 miliar, dan PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja 1,7 juta di Industri Padat Karya bergaji di bawah Rp 10 juta dengan kebutuhan biaya senilai Rp 800 miliar.

    Terakhir, berupa program diskon iuran JKK dan JKM untuk semua penerima bukan penerima upah atau PBPU, termasuk pengendara transportasi online, pangkalan, petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan dan pekerja rumah tangga dengan total target 9,96 juta orang dan estimasi anggaran Rp 753 miliar.

    Sementara itu, untuk 5 program penyerapan tenaga kerja berupa operasional Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, replanting di perkebunan rakyat, kampung nelayan merah putih, revitalisasi tambak panturan, dan modernisasi kapal nelayan.

    (mij/mij)

    [Gambas:Video CNBC]