Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenhub

  • DKI kemarin, tarif transum Rp1 hingga uji coba Tol Fatmawati 2

    DKI kemarin, tarif transum Rp1 hingga uji coba Tol Fatmawati 2

    Program ini berlaku selama dua hari, tepatnya pada 17 September 2025 dan 19 September 2025, mulai pukul 00.00 hingga 23.59 WIB

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita seputar DKI Jakarta terjadi pada Selasa (16/9) kemarin, mulai dari tarif transportasi umum (transum) Rp1 hingga uji coba Tol Fatmawati 2.

    Berikut berita seputar DKI Jakarta yang masih menarik untuk dibaca kembali Rabu:

    1. Pemprov DKI kembali hadirkan tarif transportasi publik di Rp1

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali menghadirkan program tarif transportasi publik Rp1 dalam memperingati Hari Perhubungan Nasional 2025 yang jatuh pada 17 September 2025.

    “Program ini berlaku selama dua hari, tepatnya pada 17 September 2025 dan 19 September 2025, mulai pukul 00.00 hingga 23.59 WIB,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo di Jakarta, Selasa.

    Selengkapnya di sini

    2. Uji coba jalur tambahan di Tol Fatmawati 2 efektif di hari pertama

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan uji coba penggunaan tambahan satu lajur di Gerbang Tol Fatmawati 2 sebagai upaya mengatasi kemacetan di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, cukup efektif di hari pertama.

    Kendati demikian, Pramono belum mau memutuskan apakah kebijakan ini sudah berhasil dan akan dilanjutkan hingga akhir Oktober mendatang.

    Selengkapnya di sini

    3. Belasan RT di Jaksel banjir akibat hujan intensitas tinggi

    Sebanyak 12 rukun tetangga (RT) di Jakarta Selatan (Jaksel) terendam banjir akibat curah hujan tinggi serta luapan Kali Mampang.

    “Saat ini genangan terjadi di 12 RT di Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta DKI Jakarta Mohamad Yohan di Jakarta, Selasa.

    Selengkapnya di sini

    4. Ribuan pengemudi ojek online Jakut tidak ikut demo di depan DPR

    Sekitar 2.000 pengemudi ojek daring (online/ojol) dari Komunitas Ojol dan Unit Reaksi Cepat (URC) Jakarta Utara, memastikan tidak akan ikut demonstrasi di depan gedung DPR MPR RI, Gedung Kementerian Perhubungan dan Istana Negara pada Rabu (17/9)

    “Kordinator wilayah ojol Jakarta Utara tidak ikut turun aksi,” kata Ketua Korwil Jakarta Utara, Mansyur di Jakarta, Selasa.

    Selengkapnya di sini

    5. Kemenhub dan DPR bakal jadi lokasi unjuk rasa pengemudi ojol besok

    Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono menyebutkan bahwa gedung Kementerian Perhubungan dan DPR/MPR RI menjadi sasaran lokasi unjuk rasa para pengemudi ojek daring (online/ojol) pada Rabu (17/9/2025) siang.

    “Kami mulai dari markas Garda di Cempaka Mas Jakarta Pusat jam 10, lanjut ke Istana Presiden dan Kemenhub, terakhir di DPR RI jam 12-13,” kata dia saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

    Selengkapnya di sini

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenhub dan DPR bakal jadi lokasi unjuk rasa pengemudi ojol besok

    Kemenhub dan DPR bakal jadi lokasi unjuk rasa pengemudi ojol besok

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono menyebutkan bahwa gedung Kementerian Perhubungan dan DPR/MPR RI menjadi sasaran lokasi unjuk rasa para pengemudi ojek daring (online/ojol) pada Rabu (17/9/2025) siang.

    “Kami mulai dari markas Garda di Cempaka Mas Jakarta Pusat jam 10, lanjut ke Istana Presiden dan Kemenhub, terakhir di DPR RI jam 12-13,” kata dia saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

    Igun memprakirakan massa aksi berjumlah sekitar 2.000 orang. Nantinya, sekitar 100-200 orang akan melakukan konvoi. “Massa konvoi 100-200 dan massa aksi 2000-an ojol,” ujar Igun.

    Menurut informasi, ribuan pengemudi ojol mengusung sekitar tujuh tuntutan. Salah satunya agar RUU Transportasi Online masuk pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2026.

    Kemudian, potongan aplikator 10 persen, regulasi tarif antarbarang dan makanan, audit investigasi potongan lima persen yang telah diambil oleh aplikator serta meminta Kapolri usut tuntas tragedi 28 Agustus 2025.

    Sebelumnya, awal bulan ini unjuk rasa juga para pengemudi ojol lakukan di gedung DPR/MPR RI. Mereka berorasi dengan menyuarakan apa yang menjadi keresahan masyarakat, seperti kebutuhan pokok yang terus melambung, lapangan pekerjaan sulit dan sebagainya.

    Mereka juga sempat melakukan aksi damai dengan membahagiakan bunga mawar hanya dipusatkan di Kawasan Monas, untuk menghindari provokasi pada 2 September lalu.

    Kegiatan tersebut menjadi upaya pengemudi ojol untuk menciptakan situasi dan kondisi yang aman.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Heboh Tanggul Beton Cilincing Diprotes, KKP: Itu Warga Pendatang

    Heboh Tanggul Beton Cilincing Diprotes, KKP: Itu Warga Pendatang

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyinggung keberadaan nelayan pendatang dalam polemik pembangunan tanggul beton untuk dermaga pelabuhan di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara beberapa waktu lalu.

    Wakil Menteri KP Didit Herdiawan menyampaikan bahwa PT Karya Citra Nusantara (KCN) telah mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) untuk proyek itu sejak 2023 serta telah melaksanakan kegiatan pembangunan sejak 2024.

    “Sudah melakukan mitigasi, sudah memberikan CSR [tanggung jawab sosial perusahaan] kepada penduduk setempat sampai selesai, dan sudah melakukan kegiatan sosialisasi. Namun demikian, penduduk di sana ada yang baru datang,” kata Didit dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (16/9/2025).

    Didit lantas menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta turun tangan untuk memitigasi persoalan lebih lanjut dengan melihat kartu tanda penduduk (KTP) nelayan di daerah tersebut.

    Lebih lanjut, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono memerinci bahwa hal ini berkaitan dengan penyaluran CSR maupun kompensasi kepada nelayan agar lebih tepat sasaran.

    “Dari Pemda akan melakukan mitigasi terkait dengan kependudukan. Jadi kalau yang memang [warga] di situ, mereka akan melakukan pembiayaan sekolah anak-anaknya itu sampai lulus, sampai mungkin kuliah,” ujarnya.

    Ipung, sapaan akrabnya, juga memastikan bahwa PT KCN telah melakukan kewajiban pembayaran pajak kepada Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp26 miliar per tahun atas operasional kawasan tersebut.

    Dia memaparkan bahwa PT KCN berada dalam pengawasan, pengaturan, dan pemberian izin oleh Kementerian Perhubungan serta dalam status mitra konsesi selama 70 tahun dalam pengembangan infrastruktur dan operasional pelabuhan Marunda.

    Sebelumnya, PT KCN telah memberikan klarifikasi terkait pembangunan tanggul beton yang menjadi polemik dalam beberapa waktu itu. Widodo Setiadi selaku Direktur Utama PT KCN menyampaikan bahwa konstruksi tanggul tersebut merupakan breakwater (pemecah gelombang) untuk membangun dermaga alias pier baru.

    Konstruksi ini juga merupakan bagian dari proyek pembangunan kawasan pelabuhan yang digagas pemerintah dengan menggandeng swasta, serta disebutnya termasuk dalam proyek non-APBD maupun non-APBN.

    “Proyek ini baru jadi boleh dibilang 70%, ada pier 1 yang sebelah kiri, ada pier 2 yang di tengah ini baru akan selesai 2025, dan di pier 3 yang ini sekarang jadi ramai isunya ada tanggul beton, itu kalau kita lihat itu breakwater, bagian dari pembangunan pelabuhan,” katanya dalam konferensi pers di kawasan PT KCN, Jakarta Utara, Jumat (12/9/2025).

    Widodo juga menyebut telah memiliki PKKPRL hingga analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang memadai. Pihaknya tengah mengkaji skema kompensasi bagi nelayan yang terdampak keberadaan konstruksi tersebut.

  • Awas Macet! Ini Jadwal dan Lokasi Demo Ojol Rabu 17 September

    Awas Macet! Ini Jadwal dan Lokasi Demo Ojol Rabu 17 September

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengemudi ojek online alias driver ojol akan menggelar aksi demonstrasi dan dengan tuntutan utama pangkas biaya aplikasi hingga desakan copot Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. 

    Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono menyampaikan bahwa demo ojol akan berlangsung tepat pada peringatan Hari Perhubungan Nasional, Rabu 17 September 2025.  

    Dia mengatakan aksi penyampaian aspirasi akan dimulai pada pukul 10.00 di kawasan Jakarta Pusat, yakni di kawasan Istana Merdeka dan depan kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Setelah itu, massa aksi akan bergerak menuju ke gedung DPR RI. 

    “Kami mulai dari markas Garda di Cempaka Mas Jakarta Pusat jam 10.00 WIB, lanjut ke Istana Presiden dan Kemenhub, terakhir di DPR RI jam 12.00 WIB sampai 13.00 WIB,” kata Igun kepada Bisnis, Selasa (16/9/2025). 

    Tak hanya ojol, Igun menuturkan bahwa aksi akan dilakukan bersama gabungan aliansi, komunitas-komunitas ojek online, mahasiswa dari BEM UI, dan aliansi-aliansi mahasiswa lainnya. 

    Igun turut mengimbau masyarakat untuk mencari moda transportasi lain, karena pengemudi akan mematikan aplikasi serentak atau offbid massal.

    “Pada Rabu 17 September 2025 karena sebagian besar transportasi online akan mematikan aplikasi secara masif sebagai bentuk solidaritas pergerakan aksi demontrasi ojek online,” ujarnya.  

    Igun menyampaikan setidaknya terdapat tujuh tuntutan yang dibawa oleh massa dalam aksi besok. 

    Pertama, RUU Transportasi Online agar masuk pada Prolegnas 2025-2026. Sejauh ini, RUU tersebut memang sudah masuk dalam prolegnas 2025. Namun, belum diketahui kapan diketok menjadi Undang-Undang.  

    Kedua, massa menuntut potongan aplikator 10% harga mati. Saat ini potongan biaya aplikasi oleh perusahaan seperti Gojek, Grab, dan Maxim, tercatat sebesar 20%. Artinya, jika penumpang membayar layanan sejumlah Rp20.000, pengemudi hanya akan mendapatkan Rp16.000.  

    Ketiga, massa juga menuntut regulasi tarif pengantaran barang dan makanan. Keempat, meminta pemerintah melakukan audit investigatif terkait potongan 5% yang telah diambil oleh aplikator. 

    Kelima, ojol menuntut penghapusan sejumlah fitur seperti multi order, slot, argo aceng, serta fasilitas member dalam aplikasi. 

    Keenam, ojol juga menuntut pencopotan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi karena dinilai menyebabkan kemunduran dalam dunia transportasi, khususnya ojol. 

    Terakhir, Raden Igun bersama asosiasinya menuntuk usut tuntas tragedy 28 Agustus 2025 yang merenggut nyawa Affan Kurniawan. 

    Igun pun sebelumnya telah meminta agar Presiden Prabowo Subianto ikut turun tangan untuk mendorong percepatan pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait transportasi online.

    Meskipun pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Transportasi Online telah dimulai di DPR, proses legislasi tersebut membutuhkan waktu yang panjang. Karena itu, pihaknya meminta pemerintah mempercepat hadirnya payung hukum sementara melalui Perppu.

    Berbeda dengan Malaysia, yang pada 28 Agustus 2025 lalu justru telah mengesahkan UU Pekerja Independen Lepas atau Gig, yang memberikan perlindungan hukum bagi pekerja sektor aplikasi seperti ojol dan kurir yang sebelumnya tidak memiliki payung hukum yang jelas.

  • Upaya KBRI Pulangkan ABK WNI yang Terlantar di Perairan Mozambik

    Upaya KBRI Pulangkan ABK WNI yang Terlantar di Perairan Mozambik

    Beira: Duta Besar Indonesia untuk Mozambik, Kartika Candra Negara menyampaikan bahwa sembilan anak buah kapal (ABK) asal Indonesia ditelantarkan oleh perusahaan pemilik kapal tanker gas bernama Falcon.

    Para ABK WNI itu berada di kapal tanker Falcon sejak Oktober 2024 lalu dan tidak digaji sama sekali. Saat ini, kapal Falcon sendiri berada sekitar empat mil laut dari pelabuhan Beira, Mozambik.

    “Kami sedang mempersiapkan fasilitasi kepulangan 9 ABK WNI yang sedang berada di atas kapal tanker gas Falcon,” ujar Kartika Candra. 

    KBRI Maputo, bersama sejumlah perwakilan Indonesia di luar negeri seperti KJRI Dubai, KBRI Roma, dan KBRI London, telah bekerja sama di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perhubungan untuk menekan pemilik kapal agar memenuhi kewajibannya membayar gaji para ABK.
     

    “Akhirnya hak-hak dari ABK WNI dibayarkan selama bulan Oktober, November, Desember, 3 bulan. Tapi sejak Januari belum dibayarkan,” jelas Dubes Kartika.

    Ia menambahkan bahwa hingga saat ini para ABK tersebut masih berada di atas kapal. Proses pemulangan mereka tidak bisa dilakukan begitu saja karena adanya aturan dalam hukum maritim internasional yang melarang kapal dibiarkan kosong alias tanpa awak. Oleh karena itu, pemulangan kru Indonesia harus dibarengi dengan pengiriman kru pengganti.

    “Sesuai dengan hukum maritim internasional, kapal tidak boleh dibiarkan kosong, oleh karena itu proses desembarkasi ABK indonesia di atas kapal harus didahului oleh pengiriman kru pengganti sehingga para ABK Indonesia bisa mendarat ke pelabuhan,” lanjutnya.
     
    Skenario pemulangan ABK

    Kartika Candra menyampaikan pihaknya bersama otoritas terkait juga mempersiapkan skenario pemulangan lewat jalur penerbangan. 

    “Saat ini kami sedang mempersiapkan proses kepulangan mereka mulai dari fasilitasi logistik hingga rencana pemulangan melalui beberapa skenario jalur penerbangan apakah Addis Ababa, apakah Johannesburg atau lewat Maputo,” terang Dubes Kartika.

    “Saya pagi ini juga berkomunikasi dengan beberapa ABK kita di atas kapal gas Falcon disampaikan bahwa mereka semua dalam keadaan cukup sehat secara fisik,” pungkasnya.

    Beira: Duta Besar Indonesia untuk Mozambik, Kartika Candra Negara menyampaikan bahwa sembilan anak buah kapal (ABK) asal Indonesia ditelantarkan oleh perusahaan pemilik kapal tanker gas bernama Falcon.
     
    Para ABK WNI itu berada di kapal tanker Falcon sejak Oktober 2024 lalu dan tidak digaji sama sekali. Saat ini, kapal Falcon sendiri berada sekitar empat mil laut dari pelabuhan Beira, Mozambik.
     
    “Kami sedang mempersiapkan fasilitasi kepulangan 9 ABK WNI yang sedang berada di atas kapal tanker gas Falcon,” ujar Kartika Candra. 

    KBRI Maputo, bersama sejumlah perwakilan Indonesia di luar negeri seperti KJRI Dubai, KBRI Roma, dan KBRI London, telah bekerja sama di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perhubungan untuk menekan pemilik kapal agar memenuhi kewajibannya membayar gaji para ABK.
     

     
    “Akhirnya hak-hak dari ABK WNI dibayarkan selama bulan Oktober, November, Desember, 3 bulan. Tapi sejak Januari belum dibayarkan,” jelas Dubes Kartika.
     
    Ia menambahkan bahwa hingga saat ini para ABK tersebut masih berada di atas kapal. Proses pemulangan mereka tidak bisa dilakukan begitu saja karena adanya aturan dalam hukum maritim internasional yang melarang kapal dibiarkan kosong alias tanpa awak. Oleh karena itu, pemulangan kru Indonesia harus dibarengi dengan pengiriman kru pengganti.
     
    “Sesuai dengan hukum maritim internasional, kapal tidak boleh dibiarkan kosong, oleh karena itu proses desembarkasi ABK indonesia di atas kapal harus didahului oleh pengiriman kru pengganti sehingga para ABK Indonesia bisa mendarat ke pelabuhan,” lanjutnya.
     

    Skenario pemulangan ABK

    Kartika Candra menyampaikan pihaknya bersama otoritas terkait juga mempersiapkan skenario pemulangan lewat jalur penerbangan. 
     
    “Saat ini kami sedang mempersiapkan proses kepulangan mereka mulai dari fasilitasi logistik hingga rencana pemulangan melalui beberapa skenario jalur penerbangan apakah Addis Ababa, apakah Johannesburg atau lewat Maputo,” terang Dubes Kartika.
     
    “Saya pagi ini juga berkomunikasi dengan beberapa ABK kita di atas kapal gas Falcon disampaikan bahwa mereka semua dalam keadaan cukup sehat secara fisik,” pungkasnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Kapal Penumpang "Terbakar" di Selat Bali, Kesigapan Petugas Penyelamatan Diuji Surabaya 16 September 2025

    Kapal Penumpang "Terbakar" di Selat Bali, Kesigapan Petugas Penyelamatan Diuji Surabaya 16 September 2025

    Kapal Penumpang “Terbakar” di Selat Bali, Kesigapan Petugas Penyelamatan Diuji
    Tim Redaksi
    BANYUWANGI, KOMPAS.com
    – Asap berwarna putih dan jingga mengepul dari KMP Wicitra Dharma 2 yang tengah melintasi Selat Bali untuk melayani penyeberangan Ketapang Banyuwangi-Gilimanuk Bali pada Selasa (16/9/2025).
    Pelayaran yang sebelumnya terlaporkan aman dan terkendali mendadak berubah saat kru kapal yang sedang melaksanakan ronda keliling melihat percikan api dari salah satu kendaraan bermotor di geladak.
    Dengan sigap, petugas melakukan upaya pemadaman menggunakan alat pemadam api ringan (APAR) terdekat dengan lokasi kejadian.
    Sementara itu, petugas lainnya menekan tombol call point dan berkomunikasi dengan anjungan untuk melaporkan kebakaran di area geladak kendaraan.
    Situasi yang awalnya aman mulai memburuk ketika laporan menyebutkan bahwa upaya pemadaman api di geladak belum berhasil dan api membesar.
    Untuk menenangkan pelanggan yang mulai panik, nakhoda menerapkan prosedur crowd management dan memerintahkan agar pelanggan mengikuti arahan perwira kapal menuju muster station serta mengenakan life jacket yang tersedia di atas kapal.
    Di saat bersamaan, nakhoda juga melaporkan melalui komunikasi radio kepada LPS Ketapang dan Emergency Response Team (ERT) di Kantor Cabang dan Kantor Pusat PT Dharma Lautan Utama.
    Menerima laporan dari KMP Wicitra Dharma 2, LPS segera meneruskan informasi kepada BPTD Ketapang dan KSOP Tanjung Wangi untuk melakukan koordinasi penanganan kondisi darurat.
    Kobaran api yang semakin membesar memaksa nakhoda untuk mengambil keputusan sulit, yaitu melakukan prosedur abandonship atau meninggalkan kapal dengan terjun ke laut demi keselamatan seluruh pelanggan.
    Kegiatan ini merupakan skenario simulasi dalam kampanye keselamatan pelayaran 2025 yang diselenggarakan PT Dharma Lautan Utama, melibatkan berbagai stakeholder, termasuk Lanal Banyuwangi, Polairud Polresta Banyuwangi, KPLP, dan Basarnas.
    “Terima kasih PT DLU. Kampanye keselamatan ini merupakan bagian dari menyadarkan semua stakeholder terhadap pentingnya keselamatan pelayaran,” kata Direktur Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) Kementerian Perhubungan, Hendri Ginting.
    Ia juga menekankan pentingnya latihan untuk menjaga kemampuan stakeholder dalam merespons setiap insiden.
    Di tengah arus kuat Selat Bali, proses pemadaman kebakaran dan evakuasi pelanggan berlangsung dengan koordinasi cepat dan tepat dari seluruh unsur di wilayah satuan kerja KSOP Tanjung Wangi.
    Beberapa pengguna jasa, atas arahan perwira, mulai melaksanakan abandonship melalui beberapa area dari atas kapal.
    Sementara itu, seluruh armada kapal yang terlibat melaksanakan tugas masing-masing sambil terus berkoordinasi dan melaporkan perkembangan terkini kepada KSOP setempat.
    “Simulasi seperti ini sangat penting. PT DLU menjadi perusahaan role model hingga mendapatkan penghargaan. Simulasi ini menunjukkan semua yang berada di atas kapal harus siap siaga,” tandas Hendri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR apresiasi langkah pemerintah rilis delapan stimulus ekonomi

    DPR apresiasi langkah pemerintah rilis delapan stimulus ekonomi

    Keberhasilan paket ini bukan sekadar soal realisasi anggaran, tapi sejauh mana dampaknya benar-benar dirasakan rakyat. Di sinilah peran pengawasan menjadi krusial

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengapresiasi langkah pemerintah yang merilis delapan stimulus ekonomi baru (15/9).

    “Stimulus ini hadir di momentum yang tepat. Masyarakat kita membutuhkan dorongan daya beli, sementara dunia usaha juga perlu dukungan agar bisa bertahan dan menyerap tenaga kerja. Pemerintah sudah on the track ” kata Misbakhun dalam keterangannya yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Dia menekankan delapan program akselerasi ini harus afektif dalam mendorong sektor produktif, menjaga daya beli masyarakat, dan memperluas kesempatan kerja.

    Jika delapan program ini berjalan lancar, dia meyakini efek langsung program akan sangat menentukan stabilitas ekonomi nasional.

    Namun demikian, Misbakhun juga mengingatkan pentingnya pengawasan dan konsistensi implementasi.

    Menurutnya, tanpa eksekusi yang baik di lapangan oleh seluruh pihak, program ini hanya akan bagus di atas kertas saja. Karenanya, dia memastikan DPR akan terus mengawasi agar pemerintah dapat melaksanakan program ini dengan maksimal.

    “Komisi XI DPR RI akan mengawal ketat agar setiap program berjalan efektif. Keberhasilan paket ini bukan sekadar soal realisasi anggaran, tapi sejauh mana dampaknya benar-benar dirasakan rakyat. Di sinilah peran pengawasan menjadi krusial,” tegasnya.

    Komisi XI, lanjutnya, juga siap bekerja sama dengan untuk memastikan stimulus ini benar-benar menjadi pendorong pemulihan ekonomi nasional dan memberi rasa keadilan sosial bagi rakyat.

    Sebelumnya, pemerintah secara resmi mengumumkan delapan paket stimulus ekonomi baru yang mencakup program magang bagi fresh graduate maksimal 1 tahun, perluasan PPh 21 DTP untuk pekerja pariwisata, bantuan pangan bagi 18,3 juta keluarga, serta diskon iuran JKK–JKM bagi pekerja transportasi online, sopir, kurir, dan logistik.

    Selain itu, tersedia pula Layanan Tambahan Perumahan BPJS Ketenagakerjaan guna mendukung akses hunian yang lebih layak.

    Stimulus ini juga diperkuat dengan padat karya tunai melalui Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR, deregulasi PP 28/2025 untuk mempercepat investasi, serta program perkotaan di DKI Jakarta sebagai proyek percontohan.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 6 KKP Jelaskan ke DPR Alasan Tanggul Beton Dibangun di Laut Cilincing padahal Ganggu Nelayan Nasional

    6 KKP Jelaskan ke DPR Alasan Tanggul Beton Dibangun di Laut Cilincing padahal Ganggu Nelayan Nasional

    KKP Jelaskan ke DPR Alasan Tanggul Beton Dibangun di Laut Cilincing padahal Ganggu Nelayan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur Jenderal (Dirjen) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Pung Nugroho Saksono mengungkapkan alasan mengapa tanggul beton dibangun di daratan sampai tengah laut Cilincing, Jakarta Utara (Jakut).
    Pung menjelaskan bahwa tanggul beton dibangun untuk
    breakwater
    pada kolam labuh.
    Hal tersebut disampaikan Pung saat menghadiri rapat kerja Komisi IV DPR dan Kementerian KKP di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
    “Kami tanyakan juga, kenapa itu sampai dipagar beton. Mereka nanti untuk
    breakwater
    , Bapak. Nah,
    breakwater
    itu nanti untuk kolam labuhnya,” ujar Pung.
    Pung memaparkan bahwa PT Karya Citra Nusantara (KCN) yang membangun tanggul beton di laut tersebut sudah berdiri sejak tahun 2006, di mana mereka bergerak di bidang usaha kepelabuhan, yang didirikan melalui skema joint venture antara PT Karya Teknik Utama bersama PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN).
    Dia menjelaskan bahwa PT KBN tersebut merupakan anggota holding BUMN Danareksa, sedangkan PT KCN sebagai pengelola pelabuhan umum yang berada di bawah pengawasan, pengaturan, dan pemberian izin oleh Kementerian Perhubungan, serta dalam status mitra konsesi selama 70 tahun dalam pengembangan infrastruktur dan operasional pelabuhan.
    “Artinya dalam hal ini satu perizinan PKKPRL harus ada, dan kemudian untuk pelayanan publik gitu, Pak,” imbuhnya.
    Diberitakan sebelumnya, sejumlah nelayan mengeluhkan pembangunan pagar beton di pesisir perairan Cilincing, Jakarta Utara, yang menjadi tempat bongkar muat batu bara curah.
    Keberadaan pagar beton itu disebut mengganggu bagan atau alat penangkapan ikan milik nelayan.
    Ikan hasil tangkapan para nelayan disebut berkurang sejak adanya pagar beton tersebut.
    “Yang terdampak di bangunan beton baru ini ada 10 bagan, karena dampaknya limbah batu bara dan getaran paku bumi itu ikan pada kabur ke tengah (laut),” kata seorang nelayan, Ending (50), bukan nama sebenarnya, kepada Kompas.com di Cilincing, Jumat (22/8/2025).
    Ending mengatakan bahwa sebelum pagar beton dibangun, ikan hasil tangkapannya bisa mencapai berton-ton setiap hari.
    Namun, sejak adanya beton laut, para nelayan hanya mampu menangkap puluhan kilogram ikan per hari.
    Pada Mei 2025, Kompas.com telah mengamati pembangunan pagar beton di lokasi.
    Saat itu, dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Cilincing terlihat pagar beton masih dalam tahap pembangunan dan belum beroperasi sebagai tempat penampungan batu bara curah.
    Kini, pembangunan pagar beton itu diperkirakan telah mencapai panjang tiga kilometer, menjorok dari daratan ke tengah laut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Delapan Driver Ojol yang Diundang Gibran ke Istana Pastikan Tak Ikut Demo 17 September Megapolitan 16 September 2025

    Delapan Driver Ojol yang Diundang Gibran ke Istana Pastikan Tak Ikut Demo 17 September Megapolitan 16 September 2025

    Delapan Driver Ojol yang Diundang Gibran ke Istana Pastikan Tak Ikut Demo 17 September
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sebanyak delapan
    driver
    ojek
    online
    (ojol) yang sebelumnya sempat diundang oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Istana memastikan tidak akan ikut aksi unjuk rasa yang digelar di Jakarta, Rabu (17/9/2025) besok.
    Salah satu
    driver
    , Doni Pratama (37), menyebutkan keputusan tersebut sudah disepakati bersama.
    Ia menegaskan tidak akan turun ke jalan mengikuti aksi yang digagas Asosiasi Pengemudi Ojek Online Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia.
    “
    Alhamdulillah
    kami berdelapan dan beberapa komunitas tidak ikut acara demo tersebut,” ujar Doni saat dikonfirmasi, Selasa (16/9/2025).
    Meski begitu, Doni tidak menjelaskan secara perinci alasan mengapa dirinya dan rekan-rekannya memilih absen dari demonstrasi. Ia hanya memastikan tidak berpartisipasi dalam demo tersebut.
    Diberitakan sebelumnya, ribuan massa pengemudi ojek
    online
    (ojol) akan demo di depan gedung DPR RI, Kementerian Perhubungan, dan Istana pada Rabu (17/9/2025) besok.
    Ketua Umum GARDA Indonesia Raden Igun Wicaksono mengatakan aksi yang dinamakan 179 Ojol ini nantinya akan melibatkan pengemudi ojol roda dua dan roda empat dari berbagai wilayah.
    “Aksi unjuk rasa akbar dimulai dari Kementerian Perhubungan, lalu ke Istana Presiden dan berakhir aksi unjuk rasa di DPR RI,” kata Igun saat dikonfirmasi, Selasa (16/9/2025).
    Menurut Igun, jumlah massa diperkirakan mencapai ribuan orang dari berbagai daerah.
    “Estimasi massa gabungan 2.000-5.000 orang,” ujarnya.
    Igun mengatakan, aksi ini akan menuntut Presiden Prabowo Subianto agar mencopot Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi, yang dinilai menjadi juru bicara perusahaan aplikator dengan menolak aspirasi para pengemudi ojol, termasuk terkait potongan 10 persen.
    “Menteri Perhubungan lebih memilih mendukung perusahaan-perusahaan aplikasi transportasi online, bahkan perusahaan-perusahaan transportasi
    online
    berhasil membuat Menteri Perhubungan menjadi juru bicara para pebisnis tersebut untuk menolak aspirasi rakyat Indonesia yang berprofesi sebagai ojek
    online
    ,” kata dia.
    Selain itu, ia juga mengimbau masyarakat agar memilih moda transportasi alternatif karena layanan transportasi
    online
    akan lumpuh sementara.
    “Imbauan Garda terhadap warga Jakarta agar memilih moda transportasi alternatif pada Rabu, 17 September 2025, karena sebagian besar transportasi online akan mematikan aplikasi secara masif sebagai bentuk solidaritas pergerakan aksi demonstrasi ojek
    online
    ke Kemenhub, Istana, dan DPR RI,” kata Igun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Demo Driver Ojol Besok 17 September, Ini 7 Tuntutannya

    Demo Driver Ojol Besok 17 September, Ini 7 Tuntutannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pengemudi atau driver ojek online (ojol) akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada Rabu, 17 September 2025.

    Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyampaikan aksi ini bertepatan dengan peringatan Hari Perhubungan Nasional.

    Massa menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Menteri Perhubungan, Dudy Purwaghandi, yang dinilai lebih berpihak pada perusahaan aplikasi transportasi online dibandingkan kepada para pengemudi.

    “Garda menilai bahwa secara jelas telah terjadi vendor driven policy, di mana kebijakan-kebijakan Menteri Perhubungan telah dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan aplikasi transportasi online,” ujar Igun dalam keterangan tertulis yang diterima CNBC Indonesia.

    Sehingga, lanjut dia atas terjadinya hal tersebut maka Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia bersama gabungan aliansi, komunitas-komunitas ojek online, mahasiswa dari BEM UI dan aliansi-aliansi mahasiswa lainnya akan melakukan aksi unjuk rasa Kementerian Perhubungan, Istana Presiden dan berakhir aksi unjuk rasa di DPR RI.

    Adapun tuntutan lengkap dalam aksi 179 tersebut meliputi:

    1. Memasukkan RUU Transportasi Online ke dalam Prolegnas 2025-2026.

    2. Menetapkan potongan aplikator maksimal 10% sebagai harga mati.

    3. Menerapkan regulasi tarif antar barang dan makanan.

    4. Melakukan audit investigatif terhadap potongan 5% yang diambil aplikator.

    5. Menghapus sistem Aceng, Slot, Multi Order, dan Member Berbayar.

    6. Mencopot Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi.

    7. Kapolri mengusut tuntas tragedi 28 Agustus 2025.

    Rangkaian aksi akan dimulai dari markas Garda di Cempaka Mas pukul 09.30 WIB, dilanjutkan konvoi menuju Istana Presiden sebagai titik orasi pertama.

    Setelah itu, massa akan bergerak ke Kementerian Perhubungan, lalu berakhir di depan DPR RI sekitar pukul 12.00-13.00 WIB.

    Garda juga mengimbau masyarakat Jakarta untuk memilih moda transportasi alternatif selama aksi berlangsung. Sebab, sebagian besar pengemudi online akan mematikan aplikasi secara masif sebagai bentuk solidaritas.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]