Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenhub

  • Peringatan Hari Tani Nasional, Petani di Pati Demo Protes Pegunungan Kendeng Rusak dan Marak Tambang Liar

    Peringatan Hari Tani Nasional, Petani di Pati Demo Protes Pegunungan Kendeng Rusak dan Marak Tambang Liar

    Liputan6.com, Jakarta – Masyarakat Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah di wilayah selatan memprotes keberadaan 17 lokasi tambang ilegal di Pegunungan Kendeng Utara.

    Ironisnya, munculnya belasan tambang tanpa izin ini terkesan dibiarkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Wilayah Kendeng Muria (ESDM) Jawa Tengah.

    Aksi protes ini disuarakan oleh ratusan warga dan petani yang tinggal di lereng Pegunungan Kendeng. Sebab jika penambangan liar itu terus dibiarkan dan tidak segera dihentikan, dikhawatirkan membuat lingkungan Kendeng rusak.

    Ungkapan kekecewaan ini diluapkan warga, saat berunjuk rasa di depan kantor Bupati Pati dan gedung DPRD Pati pada Rabu 24 September 2025.

    Aksi demo kali ini juga sebagai peringatan Hari Tani Nasional 2025 yang bertepatan tanggal 24 September.

    Dari pantauan Liputan6.com di lokasi unjuk rasa, massa yang tergabung dalam Petani Pundenrejo dan Serikat Petani Pati ini, tiba di Alun-Alun Pati pada pukul 09.30 WIB. Mereka datang menumpang belasan truk dengan kawalan ketat aparat gabungan.

    Setiba di Alun-alun Pati, massa berjalan kaki menuju depan kantor DPRD Pati. Mereka juga membentangkan poster dengan berbagai tulisan yang mengecam aksi perusakan alam.

    Di antaranya Sawah Habis di Negeri Agraris Sibuk Menambang Lupa Berkebun, Kami Berharap Pemerintah Konsisten Mengembalikan Fungsi Lahan untuk Keberlangsungan Hidup, Kami Ingin Oksigen Gratis Bukan Debu Tambang yang Tragis’.

    Massa juga menampilkan aksi teatrikal yang menggambarkan kekecewaan mereka terkait rusaknya alam Pegunungan Kendeng. Sejumlah orator pun bergantian melakukan orasi terkait tuntutan mereka.

    Jumadi salah seorang orator yang berpakaian kostum tokoh Semar mengatakan, kedatangan para petani kali ini untuk mengungkapkan permasalahan lahan yang biasa digunakan menanam padi dan jagung namun kini dipakai untuk penambangan.

    “Saat ini, kami menuntut para penguasa di Kabupaten Pati, kalau bisa ayo menggalakkan para petani, menyuburkan para petani, jalur irigasi agar di normalisasi, tambang – tambang di Pegunungan Kendeng diberhentikan,” ujar Jumadi.

     

    Bupati Pati, Sudewo kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sudewo diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan periode anggar…

  • Pemerintah Ingin Ekonomi Digital Jadi Sumber Pertumbuhan, Bagaimana Nasib Padat Karya?

    Pemerintah Ingin Ekonomi Digital Jadi Sumber Pertumbuhan, Bagaimana Nasib Padat Karya?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah akan menjadikan ekonomi digital sebagai mesin pertumbuhan baru ke depan.

    Airlangga menjelaskan selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang komoditas primer seperti batu bara, CPO, nikel, hingga migas. Meski masih akan dipertahankan, namun Airlangga menyatakan Indonesia perlu mesin ekonomi baru.

    “Indonesia kuat karena komoditas, tahun 70-an karena oil boom, di tahun 2000-an kita kuat dengan sawit, hilirisasi. Tetapi next engine of growth [mesin pertumbuhan baru] itu harus sumber daya manusia dan digitalisasi. Baru kita bisa menyusul kemajuan yang ada di Jepang, Korea, China,” kata Airlangga dalam Kagama Leaders Forum #3 di Kantor RRI, Jakarta, Rabu (25/9/2025).

    Untuk capai itu, dia mengungkapkan pemerintah telah menandatangani kesepakatan dagang komprehensif dengan Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) pada Selasa (23/9/2025).

    Airlangga tidak menampik sejumlah negara Asean lain seperti Vietnam dan Singapura juga sudah terlebih dahulu mempunyai CEPA dengan Uni Eropa. Kendati demikian, menurutnya, CEPA antara Indonesia dan Uni Eropa lebih mutakhir karena juga menyangkut ekonomi digital.

    “Perjanjian ini adalah yang paling terakhir, paling modern, paling up to date, karena perjanjian dagang sebelumnya itu tidak ada digital cluster-nya, tidak ada terkait dengan digitalisasi,” ungkapnya.

    Skala Ekonomi Indonesia

    Apalagi, Airlangga mencatat skala nilai ekonomi Indonesia dengan 27 negara yang tergabung dalam Uni Eropa mencapai US$31 triliun atau sekitar Rp517 kuadriliun (asumsi kurs JISDOR 24 September 2025 senilai Rp16.680 per dolar AS). Adapun total penduduk Indonesia dan Uni Eropa mencapai 732 juta jiwa.

    Oleh sebab itu, dia menekankan pentingnya Indonesia mempersiapkan diri untuk memanfaatkan potensi ekonomi digital yang besar lewat perjanjian IEU-CEPA

    Airlangga menambahkan, kesiapan digital Indonesia sudah diakui secara internasional. Dia menjelaskan bahwa Indonesia merupakan satu dari sedikit negara di Asean yang sudah dinyatakan siap mengadopsi teknologi digital oleh UNESCO melalui Readiness Assessment Methodology.

    Selain itu, sambungnya, Indonesia terus membangun infrastruktur digital meski menghadapi tantangan geografis. Dia menjelaskan bahwa Indonesia memiliki  17 ribu pulau sehingga tidak seluruh wilayah bisa dijangkau melalui fiber optik.

    Oleh sebab itu, Airlangga menjelaskan bahwa Indonesia salah satu negara awal yang menggunakan Low Earth Orbit Satellite. Menurutnya, saat ini sudah ada 100 ribu pelanggan Low Earth Orbit Satellite di daerah 3 terdepan, terluar, dan tertinggal.

    Dengan infrastruktur yang berkembang, pemerintah menargetkan kebutuhan 10,7 juta talenta digital hingga 2030. Untuk mendukung hal ini, Indonesia telah menandatangani sejumlah kerja sama internasional termasuk Tech X Program dengan Singapura untuk membuka peluang kerja digital lintas negara.

    “Jadi talenta digital, lulusan [keahlian digital] ataupun siapapun yang bersedia untuk bekerja di negara lain, itu pintunya terbuka,” tutup Airlangga.

    Sitimulus Padat Karya 

    Presiden Prabowo Subianto meluncurkan sejumlah program stimulus perekonomian guna memacu pertumbuhan ekonomi pada 2025 dan 2026. Paket stimulus juga ada yang disiapkan khusus untuk mendorong penyerapan tenaga kerja.

    Salah satu sektor yang paling banyak mendapatkan manfaat dari stimulus ini adalah sektor padat karya. Setidaknya, sebelum pengumuman yang dilakukan hari ini, Senin (15/9/2025), sektor padat karya sudah mendapatkan stimulus berupa pembebasan pajak karyawan atau Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP).

    “Terkait dengan perluasan PPh 21 ditanggung pemerintah, yang kemarin sudah diperlakukan untuk sektor padat karya,” terang Menko Perekonomian Airlangga dikutip, Selasa (16/9/2025).

    Pemerintah pun akan menanggung PPh 21 dari sektor padat karya sampai dengan 2026. Pembebasan pajak karyawan itu akan menyasar pada industri alas kaki, tekstil, pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang kulit. Target penerima adalah bagi mereka yang berpenghasilan di bawah Rp10 juta per bulan, dan menyasar sebanyak 1,7 juta pekerja.

    “Alokasi tahun ini sudah disediakan Rp800 miliar. Dan ini pun akan dilanjutkan tahun depan,” kata Menko Perekonomian sejak 2019 itu.

    Berikut daftar stimulus perekonomian yang akan diterima oleh sektor padat karya Prabowo:

    1. PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor padat karya sampai dengan 2026. Sasaran industri yakni alas kaki, tekstil, pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang kulit, dengan target penerima 1,7 juta pekerja yang berpenghasilan di bawah Rp10 juta per bulan. Anggaran yang disiapkan Rp800 miliar tahun ini dan dilanjutkan hingga tahun depan.

    2. Perluasan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) pada 2026 hingga ke petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan, pekerja rumah tangga. Targetnya 9,9 juta orang dan perkiraan anggarannya Rp753 miliar.

    3. Padat Karya Tunai (cash for work) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) untuk 609.465 orang.

    4. Paket program penyerapan tenaga kerja untuk program prioritas yakni Koperasi Desa Merah Putih, diperkirakan bisa menyerap 681.000 dan targetnya mencapai 1 juta orang pada Desember 2025.

    5. Paket program penyerapan tenaga kerja untuk Kampung Nelayan Merah Putih yang ditargetkan untuk 100 desa, dan diharapkan menyerap 8.645 tenaga kerja. Pada jangka panjang, program itu diharapkan bisa menyerap 200.000 pekerja di 4.000 titik. Kemudian, terkait revitalisasi tambak di Pantura, aksesnya 20.000 hektare dan menyerap 168.000 tenaga kerja.

    6. Paket program penyerapan tenaga kerja untuk modernisasi 1.000 kapal nelayan. Program tersebut diperkirakan bisa menciptakan 200.000 lapangan kerja baru dan menyasar kepada kapal 30 GT, 150 GT dan unitnya untuk Kampung Nelayan Merah Putih.

    7. Paket program penyerapan tenaga kerja untuk perkebunan rakyat meliputi penanaman kembali 870.000 hektare oleh Kementerian Pertanian, Harapannya bisa membuka lebih dari 1,6 juta lapangan kerja, dengan komoditas prioritas antara lain, tebu, kakao, kelapa, kopi, dan pala.

  • Kasus DJKA, KPK Masih Dalami Hasil Pemeriksaan Bupati Pati Sudewo – Page 3

    Kasus DJKA, KPK Masih Dalami Hasil Pemeriksaan Bupati Pati Sudewo – Page 3

    Sementara kasus tersebut terkuak berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub. Saat ini, BTP Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.

    KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

    Setelah beberapa waktu atau hingga November 2024, KPK telah menetapkan sebanyak 14 tersangka. KPK juga telah menetapkan dua korporasi sebagai tersangka kasus tersebut.

    Pada 12 Agustus 2025, KPK menetapkan dan menahan tersangka ke-15 kasus tersebut, yakni aparatur sipil negara (ASN) di Kemenhub atas nama Risna Sutriyanto (RS).

    Kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso; proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan; empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat; dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.

    Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut, diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender.

  • Masih Banyak Truk ODOL Keliaran di Tol, Jalan Jadi Cepat Rusak!

    Masih Banyak Truk ODOL Keliaran di Tol, Jalan Jadi Cepat Rusak!

    Jakarta –

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan masih banyak truk over dimension over load (ODOL) yang beredar di jalan tol. Dampak beredarnya truk ODOL di jalan tol tak main-main.

    Dalam Rapat Panja Pengawasan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol bersama Komisi V DPR RI, Dody membeberkan tantangan penyelenggaraan jalan tol di Indonesia. Salah satunya adalah masih maraknya truk ODOL di jalan tol.

    “Kita tidak dapat mungkiri bahwa masih banyak kendaraan yang over load dan over dimension yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan pemenuhan jalan tol,” kata Dodi dalam rapat tersebut, Rabu (24/9/2025).

    Lebih lanjut, Dodi membeberkan, dari data pemantauan weight in motion (WIM) Jasa Marga, pada tahun 2024 sebanyak 3.074 kendaraan non-golongan I terdeteksi overload. Itu berarti sekitar 19,72 persen dari total 15.951 kendaraan non-golongan I per hari.

    “Sedangkan Hutama Karya melaporkan, untuk tahun 2023-2024 kendaraan yang terdeteksi over load mencapai 5,5 persen untuk golongan II, 41,8 persen untuk golongan III, 28,5 persen untuk golongan IV, dan 26,1 persen untuk golongan V,” ujar Dodi.

    Dampaknya, menurut Dodi, nggak main-main. Truk ODOL berdampak pada kerusakan jalan hingga risiko kecelakaan dengan korban kematian.

    “Dampak utama dari kendaraan ODOL di jalan tol di antaranya: mempercepat kerusakan dini perkerasan jalan, waktu tempuh yang meningkat (antrean dan kemacetan), menaikkan biaya pemeliharaan bidang jalan, meningkatkan risiko kecelakaan dan juga memperburuk polusi udara,” sebut Dodi.

    Untuk mengatasi truk ODOL yang masih beredar di jalan tol pemerintah telah menyiapkan strateginya. Salah satunya adalah pengawasan dan penindakan terhadap truk ODOL di jalan tol.

    “Untuk menghadapi tantangan kendaraan ODOL, kami telah memasang alat timbang kendaraan weight in motion di beberapa ruas tol. Di Sumatera terpasang 26 titik, di mana 14 titik di antaranya terintegrasi dengan sistem ETLE dari kepolisian dan sistem BLUe dari Kementerian Perhubungan. Sedangkan untuk ruas-ruas jalan tol yang beroperasi di Pulau Jawa, telah dilakukan pemasangan weight in motion dengan total 14 titik, di mana 5 titik telah terintegrasi dengan ETLE dan BLUe,” beber Dodi.

    (rgr/dry)

  • Jor-joran Bansos RI, Thailand, & Malaysia saat Ekonomi Sulit

    Jor-joran Bansos RI, Thailand, & Malaysia saat Ekonomi Sulit

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Thailand di bawah Perdana Menteri Anutin Charnvirakul meluncurkan paket stimulus ekonomi guna mendorong konsumsi masyarakat. Langkah ini serupa dengan pemerintah Indonesia dan Malaysia yang meluncurkan kebijakan serupa untuk mendorong perekonomian.

    Melansir Bloomberg pada Selasa (23/9/2025), rencana ini diungkapkan oleh Siripong Angkasakulkiat, Wakil Pemimpin Partai Bhumjaithai konservatif. Dia mengatakan pemerintah di bawah PM baru Anutin juga akan berupaya menstabilkan nilai tukar baht. 

    Penguatan baht ke level tertinggi dalam empat tahun terakhir dan menjadi mata uang dengan kinerja terbaik di Asia dalam sebulan terakhir memicu desakan agar pemerintah segera melakukan intervensi demi melindungi ekspor dan pariwisata.

    Pengumuman kebijakan dijadwalkan berlangsung pada 1–2 Oktober. Siripong menyebut rencana pemerintah mencakup pemangkasan biaya hidup dengan menghidupkan kembali program subsidi bersama (co-payment) serta menurunkan biaya energi dan transportasi.

    “Fokus kebijakan adalah pada isu ekonomi rakyat dan stimulasi pertumbuhan jangka pendek. Baht juga perlu dikelola karena terlalu kuat. Pemerintah menekankan pentingnya stabilitas mata uang,” ujarnya, dikutip Bloomberg, Selasa (23/9/2025).

    Untuk merangsang konsumsi, pemerintah akan mengaktifkan kembali skema subsidi bersama “half and half” yang sebelumnya diperkenalkan saat pandemi Covid-19. Melalui skema ini, warga Thailand akan menerima bantuan digital untuk menanggung 50% harga barang dan jasa, sementara wajib pajak akan mendapatkan subsidi hingga 60%.

    Upaya menekan biaya hidup juga mencakup pemangkasan tarif listrik mulai Januari. Selain itu, pemerintah menargetkan pemasangan panel surya berkapasitas 1.500 megawatt di komunitas lokal dalam beberapa bulan ke depan guna membantu rumah tangga mengurangi tagihan listrik.

    Dukungan terhadap konsumen yang terbebani utang rumah tangga—salah satu yang tertinggi di Asia—akan menjadi prioritas. Pemerintah berencana merestrukturisasi utang dan menyelesaikan kredit macet untuk pinjaman di bawah 1 juta baht, serta memberi akses kredit murah bagi debitur dengan rekam jejak baik.

    Paket Stimulus RI

    Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengumumkan delapan program dalam Paket Ekonomi: Akselerasi Program 2025 dengan total anggaran Rp16,23 triliun.

    Program yang diluncurkan pada 15 September 2025 tersebut dirancang untuk memperkuat perlindungan sosial, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan sektor strategis.

    Delapan program yang diumumkan tersebut antara lain program Magang Lulusan Perguruan Tinggi bagi 20.000 fresh graduate dengan uang saku setara UMP sekitar Rp3,3 juta per bulan selama enam bulan dengan anggaran Rp198 miliar. Selain itu, pemerintah memperluas PPh 21 DTP untuk 552 ribu pekerja sektor pariwisata dengan pembebasan penuh PPh 21 selama tiga bulan senilai Rp120 miliar.

    Bantuan Pangan juga diberikan berupa 10 kilogram beras untuk 18,3 juta KPM selama dua bulan dengan anggaran Rp7 triliun. Ada pula subsidi iuran JKK dan JKM bagi 731 ribu pekerja sektor transportasi online, logistik, dan kurir dengan diskon 50 persen iuran serta manfaat hingga Rp42 juta per peserta dengan anggaran Rp36 miliar.

    Program lainnya meliputi Manfaat Layanan Tambahan Perumahan BPJS Ketenagakerjaan berupa relaksasi bunga KPR/KPA untuk 1.050 unit rumah dengan anggaran Rp150 miliar. Selain itu, pemerintah juga menjalankan Program Padat Karya Tunai bersama Kemenhub dan KemenPU yang menyerap 609 ribu tenaga kerja untuk proyek September–Desember 2025 senilai Rp5,3 triliun.

    Program berikutnya adalah percepatan deregulasi PP28 terkait integrasi sistem RDTR digital ke OSS di 50 daerah dengan alokasi Rp175 miliar. Pemerintah juga meluncurkan Program Perkotaan Pilot Project DKI Jakarta yang berfokus pada peningkatan kualitas pemukiman serta penyediaan tempat kerja bagi pekerja gig economy, dengan dukungan dana Rp2,7 triliun dari Pemda DKI dan Kemenparekraf.

    Airlangga menegaskan bahwa program ini akan berjalan beriringan dengan reformasi struktural dan dukungan sektor swasta.

    “Menteri Keuangan juga mengusulkan adanya tim akselerasi program prioritas yang nanti akan dipimpin oleh Menko Perekonomian dan Menko Pangan, dengan wakil menteri keuangan, menteri investasi/ Kepala BKPM, Kepala Bappenas dan beranggotakan seluruh menteri terkait,” tandas Airlangga.

    Malaysia

    Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada 23 Juli meluncurkan serangkaian kebijakan ekonomi yang dirancang untuk meredakan tekanan biaya hidup sekaligus mendorong konsumsi.

    Melansir Straits Times, Rabu (24/9/2025), paket tersebut mencakup bantuan tunai sekali sebesar 100 ringgit atau sekitar Rp396.000 bagi seluruh warga dewasa, penurunan harga bahan bakar, dan penundaan kenaikan tarif tol.

    Dalam pidato nasional yang disiarkan televisi, Anwar menegaskan bahwa seluruh warga berusia 18 tahun ke atas akan menerima bantuan tunai 100 ringgit melalui MyKad. Bantuan ini dapat dipakai untuk membeli kebutuhan pokok di lebih dari 4.100 gerai ritel mulai 31 Agustus hingga 31 Desember. Program ini diproyeksikan menjangkau 22 juta orang dengan biaya 2 miliar ringgit.

    Selain itu, Anwar mengumumkan harga bensin RON95 akan dipangkas enam sen menjadi 1,99 ringgit per liter pada akhir September. Ia menekankan harga produksi sebenarnya mencapai 2,50 ringgit per liter, namun pemerintah menanggung selisihnya.

    Kebijakan tersebut juga menjadi realisasi janji politik yang ia lontarkan hampir dua dekade lalu saat Pemilu 2008 sebagai pemimpin oposisi, ketika ia berikrar akan menurunkan harga bensin begitu menjabat perdana menteri.

    “Saya minta maaf butuh waktu lebih lama untuk menepatinya. Kini saya yakin waktunya telah tiba,” ujarnya.

    Lebih dari 18 juta pengendara diperkirakan akan mendapat manfaat dari kebijakan ini.

    Anwar menegaskan potongan harga hanya berlaku untuk warga Malaysia, sementara warga asing akan dikenai harga pasar. Paket kebijakan ini juga mencakup diskon untuk barang kebutuhan pokok dan penyaluran bantuan tunai terarah bagi kelompok berpendapatan rendah dan menengah.

  • Menhub: Transportasi berkeadilan wujudkan akses merata bagi rakyat

    Menhub: Transportasi berkeadilan wujudkan akses merata bagi rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan transportasi tidak hanya sebatas pembangunan infrastruktur, tetapi juga harus menjadi instrumen keadilan sosial yang mampu memberikan akses merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

    “Kementerian Perhubungan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa seluruh matra transportasi (darat, laut, udara, dan perkeretaapian) berkontribusi nyata bagi terciptanya keadilan sosial,” kata Menhub dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Menhub menekankan hal itu saat membuka Forum Diskusi Rantai Transportasi yang Berkeadilan di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.

    Dia mengatakan arah pembangunan transportasi nasional sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan ekonomi yang berkeadilan sekaligus mendukung Indonesia Emas 2045.

    Menurut dia, transportasi yang aman, efisien, dan inklusif diyakini akan memperkuat konektivitas antarwilayah, mendorong pertumbuhan pusat ekonomi baru, serta mengurangi kesenjangan antara kota besar dengan daerah terpencil maupun kepulauan.

    “Transportasi bukan hanya urusan mobilitas, melainkan juga instrumen keadilan sosial yang akan menentukan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, pangan, dan kesempatan ekonomi,” ujar Menhub.

    Adapun beberapa agenda strategis yang dibahas pada forum ini antara lain zero over dimension over load (ODOL) 2027 untuk menjaga keselamatan dan daya saing logistik; optimalisasi aset terminal, pelabuhan, dan bandara agar menjadi pusat kegiatan ekonomi.

    Selain itu, Tol Laut 2.0 dan angkutan perintis barang untuk mengurangi disparitas harga kebutuhan pokok; Seaplane dan Water Taxi untuk membuka konektivitas di daerah kepulauan; Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) Extension dan pengembangan Transit Oriented Development (TOD) untuk mendukung mobilitas modern sekaligus penyediaan hunian Masyarakat,

    Selain itu satu data transportasi dan digitalisasi layanan yang akan menjadi fondasi pengambilan keputusan berbasis bukti dan tata kelola yang transparan.

    “Mari kita jadikan forum ini bukan hanya untuk berdiskusi, melainkan ruang untuk memperkuat komitmen dan melahirkan langkah nyata,” ucap Menhub.

    Ia menambahkan keberhasilan transportasi tidak hanya diukur dari jumlah infrastruktur yang dibangun, tetapi sejauh mana mampu memberikan akses yang adil, merata, dan berdaya guna bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenhub: Digitalisasi Pelabuhan Efektif Bantu Pangkas Biaya Logistik

    Kemenhub: Digitalisasi Pelabuhan Efektif Bantu Pangkas Biaya Logistik

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan bahwa digitalisasi pelabuhan yang terus dilakukan efektif membantu menekan biaya logistik yang masih tergolong tinggi. 

    Direktur Jenderal Hubungan Laut Kemenhub Muhammad Masyhud menuturkan efektivitas digitalisasi tercermin utamanya terhadap kecepatan arus barang dan kapal yang sehingga menurunkan biaya logistik. 

    Kini, digitalisasi bukan suatu pilihan, tetapi sudah menjadi keharusan. Misalnya, melalui digitalisasi dapat menghindari penumpukan kapal dan memprioritaskan kapal maupun barang yang memang perlu didahulukan. 

    “Dengan digital tentu lebih akurat dan lebih cepat sehingga tentu biaya penumpukan segala macam itu dapat ditekan di pelabuhan sehingga [kapal] bisa cepat keluar atau di dalam [barang] cepat diangkut,” jelasnya kepada Bisnis di Wisma Bisnis Indonesia, Selasa (23/9/2025). 

    Meski turut berkontribusi, Masyhud belum dapat membeberkan secara persentase sejauh mana digitalisasi dapat menekan biaya logistik. 

    Pasalnya dalam menurunkan biaya logistik, langkah digitalisasi bukan satu-satunya. Perlu diikuti dengan langkah lain. 

    Misalnya di Tanjung Priok, walaupun digitalisasi sudah demikian rupa, tetapi akses jalan kemudian kapasitas buffer zoneatau area tunggu sekitar pelabuhan belum sejalan dengan tingginya pertumbuhan muatan. 

    Masyhud menekankan Kemenhub terus mendorong transformasi digital melalui berbagai inisiatif. Di antaranya implementasi Inaportnet secara nasional, kemudian integrasi sistem logistik melalui nasional logistik ekosistem. 

    Melalui platform Inaportnet, efisiensi logistik semakin meningkat, biaya dapat ditekan, dan waktu tunggu kapal dapat dipangkas. Lebih dari itu, Inaportnet juga menjadi fondasi untuk membangun green port melalui pengurangan penggunaan kertas, optimalisasi efisiensi energi, serta pemantauan aktivitas pelabuhan secara real time.

    Selain itu, pemerintah turut melakukan pengembangan smart port di beberapa pelabuhan utama, serta penyerahanan layanan berbasis digital untuk perizinan dan operasional kapal. 

    Namun, kami juga menyadari bahwa digitalisasi tidak bisa hanya dikerjakan oleh pemerintah semata. Dibutuhkan kolaborasi dan komitmen serta konsistensi seluruh pihak, termasuk swasta, asosiasi, dan pengguna jasa. Digitalisasi juga bukan sekedar soal teknologi, tetapi juga soal perubahan mindset, kultur, peningkatan kapasitas SDM, serta tata kelola yang berpihak pada transparansi dan efisiensi.

    Terpisah, Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto mengapresiasi setiap langkah digitalisasi yang dilakukan oleh operator pelabuhan, yang menghemat waktu dan meningkatkan transparansi. 

    “Sehingga terciptanya efisiensi baik dari segi waktu maupun biaya, yang pada akhirnya sedikit banyak juga berpengaruh terhadap efisiensi logistik,” ujarnya kepada Bisnis.

    Sebagai contoh misalnya biaya transportasi serta waktu yang digunakan saat mengurus clearance kapal menjadi efisien. 

  • Garuda Indonesia Buka Suara soal Dugaan Ada Mafia Jual Beli Jam Penerbangan

    Garuda Indonesia Buka Suara soal Dugaan Ada Mafia Jual Beli Jam Penerbangan

    JAKARTA – PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk buka suara mengenai dugaan adanya mafia jual beli jam penerbangan dalam bisnis aviasi di Indonesia.

    Dugaan adanya mafia ini muncul karena tidak adanya layanan penerbangan Garuda Group pada jam-jam favorit.

    Direktur Niaga Garuda Indonesia Reza Aulia Hakim mengatakan, anggapan tersebut terjadi karena tingginya ekspektasi masyarakat terhadap Garuda Indonesia.

    Sementara jumlah armada yang dimiliki berkurang dan berdampak pada berkurangnya frekuensi penerbangan yang di layani.

    Lebih lanjut, Reza bilang kondisi ini yang menyebabkan munculnya anggapan bahwa Garuda Indonesia tidak hadir melayani di jam-jam favorit.

    “Dengan berkurangnya jumlah pesawat yang mungkin sebelumnya kita terbang ke suatu destinasi secara frekuensinya cukup banyak dan saat ini dengan keterbatasan armada sehingga secara frekuensi berkurang. Nah ini yang mungkin menyebabkan persepsi dari masyarakat kenapa Garuda tidak hadir di prime time,” katanya kepada wartawan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 22 September.

    Menyikapi hal ini, sambung Reza, perseroan mulu meninjau ulang jadwal-jadwal penerbangan Garuda Indonesia saat ini.  Tujuannya juga untuk memastikan layanan ke masyarakat bisa berjalan optimal.

    “Bagaimana kita bisa mereview schedule-schedule yang ada sehingga kebutuhan masyarakat dapat kami penuhi,” ucapnya.

    Soal dugaan keberadaan mafia jual beli jam penerbangan, Reza tak menjelaskan secara detail. Dia hanya bilang pengajuan slot penerbangan yang dilakukan Garuda Indonesia ke Kementerian Perhubungan mendapat dukungan baik dari kementerian tersebut.

    “Kami dalam posisi melihat proses yang kami lakukan untuk pemajuan slot atau rute ini saat ini sangat-sangat di-support langsung baik dan prosedur kami jalankan sesuai ketentuan yang berlaku,” ucapnya.

    Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI-Perjuangan Mufti Anam mengungkap dugaan adanya mafia jual beli jam penerbangan dalam bisnis aviasi di Indonesia.

    Bahkan, sambung Mufti, jam penerbangan bisa diperjualbelikan dengan harga yang cukup fantastis mencapai miliaran rupiah.

    “Ini betul enggak ada mafia soal jam terbang ini? katanya harganya miliaran rupiah, kalau ada kami minta penegak hukum mengusut soal hal ini,” ujarnya Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VI dan Garuda Indonesia, InJourney Airports, dan IAS, Senin, 22 September.

    Kecurigaan adanya mafia jual beli jam penerbangan ini, sambung Mufti, berawal dari tidak adanya penerbangan Garuda Indonesia di jam-jam favorit. Begitu juga dengan anak usaha Garuda Indonesia, Citilink Indonesia.

    “Saya sempat ngobrol dengan teman-teman komisi V, katanya jam-jam penerbangan diperjual belikan. Betul enggak pak? Kami minta Bapak jawab di tempat, jangan takut-takut pak. Kita akan bantu Bapak bagaimana Garuda bisa punya jam idle gitu,” tuturnya.

    Sekadar informasi, jam idle penerbangan biasanya merujuk pada waktu pesawat tidak beroperasi atau menunggu di darat antara penerbangan. Kondisi ini lebih sering disebut trunaround atau waktu berhenti terbang.

    “Karena ternyata jam-jam idle itu dikuasai oleh penerbangan swasta. Bahkan jam-jam tertentu karena idle banget itu ada penerbangan yang jaraknya hanya 30 menit dan kalau kosong itu dijadikan hanya satu penerbangan,” ucapnya.

    Mufti bilang, akibat penggabungan itu, banyak penumpang pesawat yang terdampak delay atau penundaan penerbangan.

    “Akhirnya berdampak kepada penumpang harus delay dan sebagainya,” katanya.

  • Gubernur Sumut jajal transportasi baru seaplane ke Danau Toba

    Gubernur Sumut jajal transportasi baru seaplane ke Danau Toba

    Medan, Sumut (ANTARA) – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menjajal transportasi baru menggunakan seaplane (pesawat amfibi) dari Bandara Silangit di Kabupaten Tapanuli Utara ke Pelabuhan Mariana Resort di Danau Toba, Kabupaten Samosir, Sumut.

    Menurutnya, transportasi baru ini diharapkan bisa meningkatkan konektivitas antarwilayah, pariwisata, dan pelayanan publik, terutama kepulauan maupun pesisir.

    “Ini salah satu pendekatan transportasi menuju Danau Toba, khusus Pulau Samosir,” ucap Bobby usai melakukan penerbangan seaplane di Pelabuhan Mariana Resort Samosir, Sumut, Senin.

    Gubenur mengatakan Pelabuhan Mariana Resort di Kabupaten Samosir ini terdapat penginapan bintang lima dan menjadi pendaratan bagi pesawat amfibi tersebut.

    Setelah ini, lanjutnya, maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir dan instansi terkait lainnya akan melanjutkan pembahasannya ke Kementerian Perhubungan.

    Hal tersebut guna menguruskan semua perizinan yang berkaitan dengan lokasi pendaratan pesawat amfibi dilakukan di air, namun tidak boleh dilakukan sembarangan.

    “Tadi, kita sudah mencoba demo flight dari Bandara Silangit. Demo flight adalah salah satu syarat di mana tempat pendaratan. Rasa enak,” ungkap Bobby.

    Gubernur juga berharap bertambahnya moda transportasi udara di Provinsi Sumut, khususnya kawasan Danau Toba, maka akan ada pertumbuhan kunjungan wisatawan.

    “Seaplane ini ditargetkan bisa beroperasional di kawasan Danau Toba secara komersil paling lambat pada 2026,” tutur Bobby.

    Pemprov Sumut nantinya juga akan mengajak maskapai lainnya untuk berkolaborasi supaya pengunjung Danau Toba bisa menggunakan pesawat amfibi tersebut.

    “Nanti, kita coba sampaikan ke beberapa maskapai agar penumpang menuju Danau Toba bisa langsung naik (seaplane) ini,” ucap Bobby.

    Direktur Utama PT Parna Raya Group Charles A Simbolon mengaku kehadiran pesawat amfibi ini diharapkan bisa memberikan akses bagi wisatawan dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

    “Mudah-mudahan pengunjung pariwisata di Danau Toba semakin bertambah. Apalagi Badan Otoritas Danau Toba telah menargetkan kunjungan wisatawan dari 700.000 jiwa menjadi satu juta wisatawan,” katanya.

    Parna Raya Group adalah salah satu investor penerbangan pesawat amfibi di kawasan Danau Toba.

    Pesawat yang digunakan saat demo flight di perairan Danau Toba adalah pesawat model terbaru buatan 2023, dan merupakan penerbangan perdana pesawat amfibi yang mendarat di Danau Toba.

    “Ini inisiatif Pak Gubernur Sumut bersama Pak Bupati Samosir. Kalau semua lancar, paling lambat tahun depan sudah bisa digunakan masyarakat. Untuk rute dan harga, nanti dilakukan pembahasan lagi,” ujarnya.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dicecar KPK 5 jam, Bupati Pati Sudewo Irit Bicara

    Dicecar KPK 5 jam, Bupati Pati Sudewo Irit Bicara

    Bisnis.com, JAKARTA – Penyidik KPK telah memeriksa Bupati Pati, Sudewo sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek rel kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

    Dari pantauan Bisnis, Sudewo diperiksa selama kurang lebih 5 jam sejak pukul 09.45 hingga 15.13 WIB. Dia tampak menggunakan kemeja batik dan dikawal 4 orang, beserta beberapa kuasa hukumnya. Selama pemeriksaan, dia mengaku ditanya terkait kasus dugaan korupsi kereta api.

    “Saya dimintai keterangan terkait dengan kereta api,” katanya, Senin (22/9/2025), di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

    Dia mengklaim tidak mengembalikan uang seperti yang disangkakan bahwa uang tersebut berkaitan dengan aliran dana korupsi.

    “Enggak ada pengembalian uang,” ucapnya

    Setelahnya, Bupati Pati Sudewo tampak diam dan tidak berbicara hingga masuk ke dalam mobil Innova berwarna hitam dengan nomor polisi B 2576 WFA.

    Dalam pemeriksaan kali ini, situasi sempat tidak kondusif kala salah satu ajudan menghalangi para wartawan saat ingin mewawancarai dan mengambil gambar Sudewo.

    Namun kondisi kembali kondusif setelah petugas keamanan setempat mengamankan situasi.

    Sebelumnya, Sudewo telah diperiksa sebagai saksi oleh KPK pada Rabu (27/8/2025), karena diduga menerima uang komitmen fee proyek pembangunan kereta api di Jawa Tengah.

    Dia diduga menerima Rp720 juta dari proyek itu dan KPK telah menyita Rp3 miliar dari kediamannya.

    Namun, dia mengklaim aliran dana yang diterima merupakan pendapatannya selama menjadi anggota DPR.

    “Kalau soal uang, itu juga ditanyakan dan itu sudah dijelaskan dalam pemeriksaan kira-kira dua tahun yang lalu, bahwa itu adalah uang pendapatan dari DPR RI, semua rinci, ada pemasukan, pendapatan, ada pengurangan,” katanya kepada wartawan, Rabu (27/8/2025).