Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenhub

  • Top 3: Menhub dan Dedi Mulyadi Sepakat Reaktivasi Jalur Kereta di Jawa Barat – Page 3

    Top 3: Menhub dan Dedi Mulyadi Sepakat Reaktivasi Jalur Kereta di Jawa Barat – Page 3

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menandatangani Nota Kesepakatan Pengembangan Transportasi di Jawa Barat. Salah satu yang menjadi prioritas, reaktivasi beberapa jalur kereta di wilayah Jawa Barat.

    Menhub Dudy mengatakan, kegiatan penandatanganan nota kesepakatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kerja sama antara Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan PT KAI (Persero).

    “Kita ingin mempercepat pengembangan sistem perkeretaapian yang efisien, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di Jawa Barat,” ujar Menhub dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/10/2025).

    Beberapa jalur kereta yang akan direaktivasi yakni jalur Padalarang-Cicalengka. Tak hanya direaktivasi, jalur ini juga akan dielektrifikasi sehingga pengoperasiannya lebih ramah lingkungan. Jalur lain yang juga akan direaktivasi adalah Cianjur-Sukabumi-Bogor.

    Menhub berharap proyek reaktivasi jalur kereta ini dapat rampung paling lambat awal 2027.

    Baca artikel selengkapnya di sini

  • China Balas Dendam ‘Dibom’ Tarif Trump, Kapal AS Berlabuh Dipatok Biaya Tinggi

    China Balas Dendam ‘Dibom’ Tarif Trump, Kapal AS Berlabuh Dipatok Biaya Tinggi

    JAKARTA – China membalas kebijakan penetapan tarif yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap negaranya dengan menaikkan biaya pelabuhan khusus untuk kapal-kapal AS yang berlabuh.

    Tindakan itu dilakukan setelah AS berencana untuk untuk mengenakan biaya pelabuhan terhadap kapal-kapal China. Upaya China ini merupakan rangkaian balas dendam menjelang pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping.

    Mengutip AP, Jumat 10 Oktober, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) China pada Jumat 10 Oktober mengumumkan, kapal-kapal milik perusahaan atau warga negara AS, bahkan yang diproduksi di AS, akan dikenakan biaya 400 yuan atau sekitar Rp930 ribu per ton bersih per pelayaran jika berlabuh di Pelabuhan China.

    Biaya tersebut juga akan dibebankan pada kapal yang sama untuk maksimal lima pelayaran setiap tahun, dan akan naik setiap tahun hingga tahun 2028, ketika biaya tersebut akan naik menjadi 1.120 yuan atau Rp2,6 juta per ton bersih.

    Ilustrasi kapal kargo. (Hennie Stander-Unsplash)

    Penetapan tarif kapal-kapal AS di pelabuhan China akan mulai berlaku 14 Oktober mendatang, hari yang sama AS berencama mematok biaya pelabuhan pada kapal-kapal China.

    Sementara terkait rencana AS, kapal-kapal milik atau yang dioperasikan China akan dikenakan biaya 50 dolar AS atau Rp830 ribu per ton bersih untuk setiap pelayaran ke AS, yang kemudian akan naik sebesar 30 dolar AS atau Rp498 ribu per ton bersih setiap tahun hingga tahun 2028. Setiap kapal akan dikenakan biaya tidak lebih dari lima kali per tahun.

    Kemenhub China dalam pernyataannya menyebutkan, biaya khusus yang diberlakukannya terhadap kapal-kapal AS merupakan “tindakan balasan” sebagai tanggapan atas praktik-praktik AS yang “melanggar hukum”, merujuk pada rencana biaya pelabuhan AS terhadap kapal-kapal China.

    Kementerian tersebut juga mengecam biaya di pelabuhan AS “diskriminatif”, dan “sangat merugikan kepentingan sah industri pelayaran China”, termasuk “sangat merusak” tatanan ekonomi dan perdagangan internasional.

    China telah mengumumkan serangkaian langkah dan pembatasan perdagangan jelang pertemuan Trump dan Xi di sela-sela forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik di Korea Selatan yang akan dimulai pada akhir Oktober 2025.

  • Purbaya Sentil Danantara: Dividen Masuk, Giliran Enggak Enak Pemerintah

    Purbaya Sentil Danantara: Dividen Masuk, Giliran Enggak Enak Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menyindir Danantara yang ingin memibatkan pemerintah ikut menanggung utang dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

    Apalagi, lanjutnya, dividen dari BUMN kini sudah masuk ke Danantara dan tidak lagi masuk ke penerimaaan negara dalam bentuk PNBP. Nilainya bisa mencapai Rp80 triliun

    Purbaya mengatakan belum dihubungi Danantara terkait dengan usulan dimaksud. Akan tetapi, dia menyebut harusnya KCIC yang dibawahi Danantara sudah memiliki manajemen sendiri untuk pembiayaan.

    “Harusnya mereka ke situ jangan ke kita lagi, kalau enggak, semua ke kita lagi. Termasuk dividennya, jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak government,” kata Purbaya melalui siaran virtual pada acara Media Gathering APBN 2026, Jumat (10/10/2025).

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kemenkeu, Suminto turut memastikan bahwa utang proyek KCJB yang juga termasuk pembengkakan biaya atau cost overrun bukan utang pemerintah pusat.

    “Kereta Cepat Jakarta Bandung itu kan business-to-business. Jadi untuk Kereta Cepat Jakarta Bandung itu tidak ada utang pemerintah,” jelasnya pada acara Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

    Untuk diketahui, proyek tersebut dimiliki oleh konsorsium badan usaha Indonesia dan China yakni PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Dalam hal ini, pemegang saham Indonesia melalui BUMN yang dipimpin oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

    Pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, atau kini bernama Whoosh, memiliki porsi dari ekuitas permodalan konsorsium dan pinjaman utang. Dalam hal ini, utang diajukan kepada China Development Bank (CDB).

    “Jadi tidak ada pinjaman pemerintah,” tegas Suminto.

    Sebelumnya, Danantara selaku superholding BUMN mengusulkan sejumlah opsi di antaranya pemanfaatan peran APBN dalam menanggung utang proyek KCJB. Salah satunya dengan menyerahkan infrastruktur prasarana Kereta Cepat ke pemerintah.

    Untuk diketahui, sarana perkeretaapian biasanya dimiliki oleh badan usaha. Apabila di Indonesia, yakni berarti KAI. Sementara itu, prasarana seperti stasiun dikelola oleh pemerintah, yakni Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

    Adapun selama ini sarana dan prasarana Kereta Cepat atau Whoosh ditanggung keseluruhan oleh KCIC. Menurut COO Danantara Dony Oskaria, sudah ada beberapa alternatif solusi yang disampaikan ke Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Menteri Perhubungan. Salah satunya adalah dengan menjadikan sebagian infrastruktur KCIC dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU).

    “Beberapa infrastructure-nya mungkin kita pikirkan juga apakah ini akan kita jadikan BLU dan sebagainya. Ini beberapa opsi, tetapi intinya adalah kita ingin KCIC-nya berjalan dengan baik karena ini dimanfaatkan oleh masyarakat banyak,” terangnya kepada wartawan, dikutip Jumat (10/10/2025).

    Namun demikian, Dony menyebut saat ini Danantara masih menunggu keputusan pemerintah. Dia menyebut pihaknya telah menyampaikan opsi-opsi yang ada. Terdapat opsi lain, lanjutnya, yakni untuk menyuntikkan lagi dana ke KAI guna menambah permodalan perseroan di KCIC.

    “Apakah kemudian kita tambahkan equity yang pertama. Atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya seperti industri kereta api yang lain infrastrukturnya itu milik pemerintah. Nah ini dua opsi inilah yang kita coba,” ujar pria yang juga Kepala BP BUMN itu.

  • Prosperita Ungkap 56 Juta Data Curian dari 461 Instansi Dijual di Dark Web

    Prosperita Ungkap 56 Juta Data Curian dari 461 Instansi Dijual di Dark Web

    Bisnis.com, JAKARTA  — PT Prosperita Sistem Indonesia mencatat ratusan instansi mengalami pencurian data sepanjang 2024, dengan mayoritas data tersebut disebar di dark web. 

    Founder Prosperita Group Yudhi Kukuh mengatakan sekitar 461 instansi mengalami kebocoran tahun lalu, yang menandakan para peretas makin ganas mencuri di dunia digita.

    Sebagian besar data yang bocor tersebut kemudian berakhir di dark web dan sulit dilacak. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi korporasi karena data yang diperjualbelikan merupakan data sensitif.  

    “Jadi intinya adalah dengan bocornya username dan password yang banyak disebar di dark web, itu meningkatkan risiko keamanan data itu sendiri,” kata Yudhi dalam konferensi virtual, Kamis (9/10/2025). 

    Sekadar informasi pencurian data di sejumlan instansi Indonesia bukanlah hal baru. Pada 2024- awal 2025, kebocoran data terjadi pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang mengelola data Satu Data ASN. 

    Sekitar 4,7 juta Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPPK dikabarkan dijual di dark web, berisi informasi detail seperti nama, NIP, nomor identitas, alamat, nomor HP, email, jabatan, pendidikan, dan lainnya.

    Selain BKN, kebocoran juga dialami oleh instansi lain seperti Kementerian Perhubungan, BAIS (Badan Intelijen Strategis), INAFIS (Identifikasi Polisi), KAI Commuter, dan lain sebagainya.

    Yudhi mengatakan untuk melacak melacak aktivitas di dark web guna mendeteksi kebocoran data, sekaligus memberikan peringatan dini terhadap potensi kerentanan (vulnerability) dalam sebuah sistem, Prosperita memperkenalkan CSIRTradar.

    CSIRTradar adalah platform lokal untuk melakukan monitoring keamanan data. Melalui CSIRTradar, tim IT dapat dengan cepat mengetahui apakah domain atau sistem mereka mengalami kebocoran data. 

    Dengan demikian, tim IT bisa lebih cepat melakukan perbaikan, entah itu mengganti username atau melihat dari sisi mana datanya bocor. 

    Selain pemantauan dark web, CSIRTradar juga memiliki fitur Vulnerability Alert, yang memberikan peringatan otomatis ketika ada laporan celah keamanan atau bug yang baru ditemukan. 

    Menurut Yudhi, fitur-fitur tersebut sangat dibutuhkan oleh perusahaan yang telah menerapkan standar keamanan tinggi, seperti yang mengacu pada ISO atau regulasi OJK.

    Yudhi menambahkan, CSIRTradar hadir untuk memastikan pengguna mendapatkan informasi keamanan siber secara real-time agar dapat melakukan langkah mitigasi sebelum terjadi serangan.

    “CSIRTradar hadir di sini untuk memberikan informasi terdepan ke semua penggunanya sehingga tidak pernah menangguhkan antisipasi sebelum terjadi kejadian hacking ataupun penyalahgunaan data di mana-mana,” tutupnya.

  • Rakyat Makin Pesimistis soal Lapangan Kerja Meski Ada Stimulus Ekonomi, Kenapa?

    Rakyat Makin Pesimistis soal Lapangan Kerja Meski Ada Stimulus Ekonomi, Kenapa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Laporan Bank Indonesia menunjukkan bahwa indeks ketersediaan lapangan kerja (IKLK) masih berada di zona pesimis, bahkan terus memburuk.

    Sejak Mei 2025, IKLK memang terus berada di zona pesimis atau di bawah nilai acuan 100. IKLK berada di level 92 pada September 2025 atau turun dari bulan sebelumnya di level 93,2.

    Padahal, pemerintah sudah mengumumkan sejumlah insentif ekonomi untuk mendukung industri hingga penciptaan lapangan kerja. Misalnya paket stimulus akhir 2025 seperti Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi (maksimal fresh graduate satu tahun) untuk minimal 20.000 penerima manfaat.

    Kemudian perluasan Pajak Penghasilan (PPh) 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pekerja di sektor terkait pariwisata sebanyak 552.000 pekerja. 

    Tak hanya itu, bantuan Iuran JKK dan JKM bagi pekerja bukan penerima upah (BPU) yang meliputi mitra pengemudi transportasi online/ojek daring, ojek pangkalan, sopir, kurir, logistik untuk 731.361 orang.

    Lalu program Padat Karya Tunai (cash for work) Kemenhub dan Kemen PU untuk 609.465 orang, hingga percepatan deregulasi lewat PP 28/2025 (Integrasi sistem kementerian/lembaga dan RDTR digital ke OSS) pada 50 daerah pada 2025 dan lanjut menjadi 300 daerah pada 2026.

    Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengaku tidak heran berbagai program tersebut belum mengangkat ekspektasi ketersediaan kerja secara signifikan.

    Bagaimanapun, sambungnya, sebagian besar masih bersifat mereduksi biaya dan menyerap tenaga kerja sementara, bukan menambah pesanan produksi yang memicu perekrutan permanen.

    Dia mencontohkan, program Padat Karya Tunai memang membantu masyarakat berpendapatan rendah, tetapi bersifat harian dan jangka pendek sehingga tidak cukup kuat untuk mengubah persepsi peluang kerja di masyarakat.

    Begitu pula insentif PPh 21 DTP dan diskon iuran JKK/JKM yang menurunkan beban perusahaan dan pekerja, namun dinilai tidak otomatis mendorong peningkatan permintaan tenaga kerja.

    “Tanpa lonjakan order yang jelas—entah dari ekspor, pariwisata, pengadaan pemerintah yang membeli output UKM, atau proyek bernilai tambah—perusahaan cenderung menunda kontrak baru. Hasilnya, publik masih membaca sinyal pasar kerja sebagai ‘ketat,’ dan IKLK bertahan di bawah 100 walau stimulus diumumkan,” jelas Syafruddin kepada Bisnis, Rabu (8/10/2025).

    Senada, Peneliti Center of Reform on Economics (Core Indonesia) Yusuf Rendy Manilet menilai sejumlah stimulus ekonomi itu memang akan berpengaruh secara signifikan ke persepsi masyarakat.

    Dia menjelaskan, tantangan utama kebijakan stimulus kali ini terletak pada aspek cakupan. Skala program magang dan padat karya dinilai masih terlalu kecil bila dibandingkan dengan jumlah pengangguran dan setengah pengangguran nasional.

    Akibatnya, stimulus hanya memberikan efek jangka pendek pada sebagian masyarakat penerima, tanpa mampu mengubah secara signifikan ekspektasi pasar kerja secara luas.

    “Program-program itu bisa memberi dorongan sementara terhadap konsumsi, terutama bagi penerima langsung, tetapi dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan kemungkinan tetap terbatas,” ujar Yusuf kepada Bisnis, Rabu (8/10/2025).

    Dengan tekanan pendapatan yang berlanjut dan cakupan stimulus yang belum memadai, dia meyakini pemulihan optimisme konsumen, khususnya di kelas menengah, masih memerlukan waktu dan dukungan kebijakan yang lebih terarah.

  • Jalur Kereta Madiun–Ponorogo Bakal Direaktivasi, Bupati Sugiri: Kereta Kini Diminati untuk Wisata Surabaya 8 Oktober 2025

    Jalur Kereta Madiun–Ponorogo Bakal Direaktivasi, Bupati Sugiri: Kereta Kini Diminati untuk Wisata Surabaya 8 Oktober 2025

    Jalur Kereta Madiun–Ponorogo Bakal Direaktivasi, Bupati Sugiri: Kereta Kini Diminati untuk Wisata
    Tim Redaksi
    PONOROGO, KOMPAS.com
    – Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan berencana mengaktifkan kembali 13 jalur kereta api di Jawa.
    Salah satunya jalur Madiun–Slahung yang melintasi Kabupaten Ponorogo.
    Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menyambut baik rencana tersebut.
    Ia menegaskan dukungannya selama persoalan sosial di sepanjang jalur bisa diselesaikan dengan cara humanis.
    Karena selama ini bekas jalur rel kereta api telah menjadi fasilitas umum dan perumahan.
    “Selama problem sosialnya dituntaskan, jangan sampai melukai siapapun, itu keren dan saya tentu setuju,” kata Kang Giri, sapaan akrab Sugiri, Rabu (8/10/2025).
    Menurutnya, reaktivasi jalur rel kereta merupakan kebutuhan.
    Moda transportasi massal ini kini kembali diminati, bahkan bisa menjadi daya tarik wisata.
    “Hari ini kereta api diminati lagi, misalnya untuk wisata dan berbagai kebutuhan lainnya,” ujarnya.
    Sugiri juga mengingatkan bahwa keberadaan jalur kereta Madiun–Ponorogo pada masa kolonial Belanda dulu dilandasi alasan ekonomi.
    Selain untuk angkutan gula dan hasil bumi, Ponorogo dipilih karena potensinya besar.
    Maka itu, dia juga berharap reaktivasi jalur kereta ini bisa dipercepat.
    “Kalau kemudian ada rencana reaktivasi dari perhubungan, ini gayung bersambut dengan kami. Saya mendukung sepenuhnya. Kalau bisa jangan 2030, dimajukanlah,” ucapnya.
    DJKA Kemenhub menempatkan jalur Madiun–Slahung bersama 12 jalur lain dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas) hingga 2030.
    Jalur lain yang masuk daftar antara lain Sukabumi–Cianjur–Padalarang, Purwokerto–Wonosobo, Jombang–Babat–Tuban, Semarang–Demak–Rembang, hingga Kamal–Sumenep.
    Dalam sejarahnya, rel kereta api Ponorogo dibangun pada awal abad ke-20 oleh Staatsspoorwegen (SS), perusahaan kereta Hindia Belanda.
    Jalur Madiun–Ponorogo mulai beroperasi sekitar 1897–1902, melewati Stasiun Ponorogo di Bangunsari, Babadan, Sumoroto, Balong, hingga Slahung.
    Jalur ini sempat direncanakan terhubung dengan Trenggalek dan Tulungagung.
    Pada masa jayanya, jalur ini penting sebagai angkutan penumpang dan hasil bumi.
    Namun sejak 1970-an penggunaannya menurun, hingga jalur Ponorogo–Slahung ditutup pada 1984, disusul jalur Madiun–Ponorogo pada 1990-an.
    Rel-rel banyak dibongkar, meninggalkan jejak stasiun dan bantalan rel yang masih bisa dilihat hingga kini.
    Meski sudah lama mati, harapan agar kereta kembali hadir di Bumi Reog tetap terjaga.
    Reaktivasi jalur Madiun–Ponorogo diyakini dapat membuka akses transportasi, memperkuat ekonomi, sekaligus menghadirkan kembali nostalgia kereta api di Ponorogo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jam Kerja Sopir Bakal Dibatasi

    Jam Kerja Sopir Bakal Dibatasi

    Jakarta –

    Pemerintah menargetkan tahun 2027 Indonesia sudah bebas dari kendaraan over dimension over load (ODOL) atau truk lebih dimensi dan lebih muatan. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyusun tim khusus untuk percepatan penanganan kendaraan ODOL.

    Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan mengatakan, pembentukan tim kecil merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi bersama Pimpinan Kementerian, Pimpinan DPR RI, Kementerian Sekretariat Negara dan Asosiasi Pengemudi Angkutan Barang yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2025,

    Menurut Aan, tujuan dari dibentuknya tim kecil ini ialah untuk merumuskan langkah percepatan revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya pada aspek penegakan hukum dan perlindungan pengemudi.

    “Yang berikutnya, tim kecil ini juga akan menyiapkan mekanisme evaluasi secara berkala atas efektivitas kebijakan dan penanganan kendaraan lebih dimensi dan muatan di seluruh wilayah. Walaupun, hingga saat ini sebetulnya masing-masing Kementerian/Lembaga secara paralel juga telah melakukan evaluasinya,” katanya dikutip dari keterangan tertulisnya.

    Tim ini nantinya akan menjamin sinergi lintas sektoral agar kebijakan tidak hanya menekan angka pelanggaran, tetapi juga bisa meningkatkan kesejahteraan pengemudi dan keselamatan. Tim tersebut juga akan melakukan peningkatan kualitas SDM pengemudi dengan penerapan standar kompetensi dan pelaksanaan diklat pengemudi.

    “Akan dilakukan juga penetapan jam kerja maksimal pengemudi serta pemberian jaminan sosial, perpanjangan SIM B1/B2 Umum tanda biaya PNBP sebagai bentuk afirmasi, penyediaan perumahan khusus melalui skema subsidi, serta program beasiswa dan akses pendidikan hingga perguruan tinggi bagi anak-anak pengemudi,” paparnya.

    Direktur Jenderal Integrasi dan Multimoda, Risal Wasal menuturkan keberadaan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan merupakan dampak dari berbagai permasalahan seperti permasalahan ekonomi dan keselamatan.

    “Maka dari itu, permasalahan ini harus diselesaikan dari hulu ke hilir sehingga meningkatnya aspek keselamatan pada sistem angkutan barang,” katanya.

    Adapun kementerian/lembaga yang tergabung dalam tim kecil percepatan penanganan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan di antaranya:

    1. Komisi V DPR RI

    2. Kementerian Koordinator Bidang Infrastuktur dan Pembangunan Kewilayahan

    3. Kementerian Keuangan

    4. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional

    5. Kementerian Dalam Negeri

    6. Kementerian Pekerjaan Umum

    7. Kementerian Perdagangan

    8. Kementerian Perindustrian

    9. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

    10. Kementerian Ketenagakerjaan

    11. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

    12. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

    13. Kepolisian Negara Republik Indonesia

    14. Kementerian Perhubungan

    15. Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)

    16. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara (AP-LOG)

    17. Ketua Umum Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI)

    18. Ketua Umum Organisasi Angkutan Darat (Organda)

    19. Ketua Umum Asosiasi Karoseri Indonesia (Askarindo).

    (rgr/dry)

  • Siap-siap! Truk ODOL Dilarang Melintas Mulai 2027

    Siap-siap! Truk ODOL Dilarang Melintas Mulai 2027

    Bisnis.com, JAKARTA  — Pemerintah berkomitmen untuk memberantas permasalahan klasik sektor transportasi dan logistik yaitu truk obesitas atau Overdimension Overloading (ODOL).

    ODOL menjadi salah satu gambaran buram wajah angkutan logistik nasional. Banyak mudarat yang ditimbulkan angkutan ODOL seperti kecelakaan lalu lintas hingga kerugian materi terhadap kondisi infrastruktur jalan Indonesia. Tak sedikit anggaran negara yang mengalir untuk membenahi infrastruktur jalan yang rusak akibat ODOL.

    Perhitungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025, indikasi pemborosan keuangan negara akibat kerusakan jalan pada jalan nasional, provinsi dan kab/kota sebesar Rp47,43 triliun setiap tahun.

    “Harus ada langkah berani dan bijak dari pemerintah untuk menertibkan truk berdimensi dan bermuatan lebih. Tentunya dengan memperhatikan dan mempertimbangkan masalah kemanusiaan, sosial dan ekonomi,” ujar Djoko Setijowarno Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

    Pembentukan Satgas dan Payung Hukum Zero ODOL

    Gayung bersambut, Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) mengambil tindakan serius dengan menggodok regulasi terkait harmonisasi pelaksanaan kebijakan Zero ODOL.

    Menko IPK, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan bahwa aturan itu nantinya mengatur terkait harmonisasi antar Kementerian dan Lembaga (K/L) dalam merumuskan kebijakan Zero Odol. Di mana, payung hukum tersebut dibidik rampung bulan ini.

    “Jadi dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan kita harapkan targetnya selesai di Oktober 2025,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kemenko IPK, Senin (6/10/2025).

    AHY menambahkan, berdasarkan rencana yang ada implementasi Zero Odol akan dijalankan pada 1 Januari 2027. Pada saat yang sama dia menyebut antar Kementerian dan Lembaga telah sepakat untuk tidak lagi menunda implementasi Zero Odol.

    Ilustrasi truk ODOL / JIBI

    Terlebih, pengentasan truk muatan berlebih ini telah mendapat perhatian khusus dari Presiden Prabowo Subianto serta para anggota serta pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

    “Sehingga kita semua sepakat bahwa kebijakan zero odol ini tidak bisa lagi ditunggu-tunggu ataupun ditunda-tunda. Karena itu dengan ikhtiar dan kerja keras kita semua diharapkan tanggal 1 Januari tahun 2027, ” tambahnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk dapat segera membentuk tim khusus yang bakal mengkoordinir pelaksanaan target Zero ODOL pada 2027. 

    Dasco menjelaskan, tim itu juga akan melibatkan perwakilan para pengusaha logistik hingga driver atau pengemudi logistik.

    “Untuk pembuatan atau pembentukan tim itu diperlukan beberapa kementerian terkait biar bisa saling melengkapi dan kemudian bisa berjalan efektif. Nah untuk itu mungkin sebagai koordinatornya kita minta dari Kemenhub untuk mengkoordinir supaya teman-teman dari pengemudi, Pimpinan Komisi V maupun dari kementerian lain bisa segera dibentuk agar tim bisa menjadi efektif,” jelasnya dalam Rapat Pimpinan di Komisi V DPR RI, Rabu (1/10/2025). 

    Dasco menjelaskan, tim tersebut nantinya akan membentuk Komisi V DPR RI dalam melakukan proses revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLJA) terkait kebijakan Zero Odol.

    Dia menyebut, hal teknis terkait keluhan yang disampaikan oleh para pengemudi truk diharapkan dapat dijalankan dalam tim tersebut. 

    Menanggapi hal itu, Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi mengaku menyambut baik mandat tersebut. Dia berharap, tim tersebut akan merumuskan solusi atas persoalan yang selama ini disampaikan oleh teman-teman pengemudi.

    “Besar harapan kami dari kementerian lain juga bisa dibuatkan sehingga teman-teman pengemudi apabila hal-hal yang terkait dengan masalah kesejahteraan bisa juga bicara dengan kementerian terkait,” ujar Dudy.

    9 Aksi Berantas Truk ODOL

    Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sembilan langkah aksi jelang implementasi kebijakan Zero ODOL pada 2027.

    “Karena itu dengan ikhtiar dan kerja keras kita semua diharapkan tanggal 1 Januari tahun 2027, kebijakan zero odol ini sudah berlaku efektif,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kemenko IPK, Jakarta, Senin (6/10/2025).

    Sejalan dengan hal itu, pihaknya menyiapkan sembilan hal yang bakal dijalankan. Pertama, melakukan integrasi pendataan angkutan barang menggunakan sistem elektronik. Kedua, melakukan pengawasan, pencatatan, dan penindakan kendaraan angkutan barang.

    Ketiga, penetapan dan pengaturan kelas jalan provinsi dan kabupaten/kota, serta penguatan penyelenggaraan jalan khusus logistik. 

    Ilustrasi angkutan ODOL / JIBI

    Keempat, pemerintah juga akan melakukan peningkatan daya saing distribusi logistik melalui multimoda angkutan barang. Kelima, pemberian insentif dan disinsentif untuk badan usaha angkutan barang.

    “Pemberian insentif dan disinsentif untuk badan usaha angkutan barang, juga pengelola kawasan industri yang menerapkan atau yang sebaliknya melanggar kebijakan zero-odol tadi,” tambah AHY.

    Keenam, kajian pengukuran dampak penerapan kebijakan zero odol terhadap perekonomian, biaya logistik dan inflasi. Ketujuh, melakukan penguatan aspek ketenagakerjaan dengan standar kerja yang layak bagi pengemudi.

    “Termasuk di antaranya adalah standardisasi perjanjian kerja, upah, jaminan, jaminan sosial, dan perlindungan hukum bagi pengemudi,” tambah AHY.

    Kedelapan, pemerintah akan melakukan deregulasi dan harmonisasi peraturan untuk meningkatkan efektivitas penegakan zero odol. Kesembilan, mendukung pembentukan komite kerja untuk mendorong pengembangan konektivitas nasional.

  • Serapan Tenaga Kerja Loyo, Apindo Dorong Investasi Padat Karya

    Serapan Tenaga Kerja Loyo, Apindo Dorong Investasi Padat Karya

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia alias Apindo mendorong agar pemerintah memperluas cakupan insentif sektor-sektor padat karya di tengah semakin rendahnya rasio penyerapan kerja dengan realisasi investasi.

    Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani mengatakan bahwa investasi beberapa tahun terakhir cenderung lebih banyak masuk ke sektor padat modal daripada padat karya sehingga. Akibatnya, efek penggandanya terhadap penciptaan lapangan kerja tidak terlalu terasa.

    “Pemerintah bisa lebih mendorong dengan memberikan insentif terhadap sektor-sektor yang padat karya, termasuk manufaktur, pertanian, konstruksi, perikanan dan jasa,” ujar Ajib kepada Bisnis, Senin (6/10/2025).

    Adapun pemerintah sudah mengumumkan insentif ke sejumlah sektor padat karya pada akhir 2025. Misalnya, Pajak Penghasilan (PPh) 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pekerja di sektor terkait pariwisata sebanyak 552.000 pekerja hingga insentif padat karya tunai (cash for work) Kemenhub dan Kementerian PU untuk 609.465 orang.

    Hanya saja, Ajib mendorong perluasan insentif ke lebih banyak sektor padat karya. Bahkan, menurutnya, insentif tak boleh hanya dari sisi fiskal namun juga moneter.

    “Bauran insentif fiskal dan moneter masih sangat dibutuhkan, misalnya pajak Ditanggung Pemerintah [DTP] dan juga tarif bunga khusus yang kompetitif,” jelasnya.

    Dia mengingatkan investasi menjadi komponen yang semakin penting dalam pembentuk produk domestik bruto (PDB) beberapa waktu terakhir. Ajib mencontohkan, pada kuartal II/2025 investasi (6,99%) tumbuh lebih tinggi daripada PDB (5,12%).

    Kendati demikian, sambungnya, lapangan kerja malah mengalami pelambatan dalam serapannya.

    Penyerapan Tenaga Kerja Rendah

    Klaim pemerintah tentang kenaikan kinerja investasi rupanya tidak sebanding dengan kecepatan penyerapan tenaga kerja. Hal itu ditunjukkan oleh semakin lemahnya rasio penyerapan tenaga kerja terhadap realisasi investasi.

    Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi mencapai Rp942,9 triliun pada semester I/2025. Dari realisasi investasi itu, penyerapan tenaga kerjanya mencapai 1.259.868 orang.

    Dengan demikian, setiap 1 tenaga kerja terserap memerlukan investasi sekitar Rp748 juta.

    Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu atau pada semester I/2024, realisasi investasi ‘hanya’ mencapai Rp829,9 triliun (lebih rendah Rp113 triliun atau setara 13,6% dibandingkan realisasi tahun ini). Kendati demikian, penyerapan tenaga kerjanya mencapai 1.225.042 orang.

    Dengan demikian, setiap 1 orang tenaga kerja terserap ‘hanya’ memerlukan investasi sekitar Rp677 juta.

    Artinya, terjadi penurunan rasio penyerapan tenaga kerja terhadap realisasi investasi: serapan tenaga kerja malah memburuk ketika nilai investasi langsung tumbuh positif.

    Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nurul Ichwan menilai kecenderungan tersebut memang menjadi persoalan tersendiri yang menjadi sorotan pemerintah.

    Menurutnya, investasi tidak hanya bisa dilihat dari dua sisi yaitu realisasinya sekaligus lapangan pekerjaan yang terbuka karenanya. 

    “Fakta yang harus kita coba gali lebih lanjut adalah kenapa nilai investasinya semakin besar, tetapi jumlah tenaga kerja yang diserapnya itu lebih kecil, kalau pun tidak stagnan,” ujar Ichwan dalam Forum Investasi Nasional 2025, seperti yang diunggah Instagram @bkpm_id, Minggu (5/10/2025).

  • Kemenhub Ungkap Syarat Ini biar Bandara Bali Utara Bisa Dibangun

    Kemenhub Ungkap Syarat Ini biar Bandara Bali Utara Bisa Dibangun

    Jakarta –

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendukung wacana pembangunan Bandara Udara Bali Utara. Meski begitu, Kemenhub meminta pembangunan bandara ini dilakukan transparan sesuai peraturan perundang-undangan.

    Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2023, pembangunan Bandar Udara Bali Utara harus memperoleh Penetapan Lokasi (Penlok) dari Menteri Perhubungan. Pengajuan Penlok ini juga dilakukan oleh pemrakarsa dari unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, maupun Badan Hukum Indonesia.

    Pembangunan Bandara Udara International Bali Baru atau Bali Utara ini juga masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Dalam rancangan tersebut, pembangunan bandara dilakukan untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata di Pulau Bali.

    Akan tetapi, dokumen RPJMN tersebut tidak secara spesifik mencantumkan Penlok bandara. Kemudian, Pemerintah Provinsi Bali mengajukan usulan lokasi pembangunan bandara kepada Kemenhub.

    Awalnya, Penlok bandara diusulkan dan ditetapkan di Desa Kubutambahan. Namun, Gubernur Bali membatalkan usulan tersebut dan mengajukan lokasi baru di Desa Sumberklampok.

    Perubahan ini tercantum dalam Surat Gubernur Bali Nomor 553.2/7822/DISHUB tertanggal 19 November 2020 mengenai Pembatalan Usulan Penetapan Lokasi di Kabupaten Kubutambahan dan Usulan Penetapan Lokasi Baru di Desa Sumberklampok.

    Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F Laisa, menekankan pihaknya memiliki kewajiban untuk memastikan setiap pembangunan infrastruktur sesuai regulasi dan standar keselamatan internasional. Menurutnya, pembangunan ini merupakan langkah mendukung pertumbuhan ekonomi.

    “Pembangunan Bandara Bali Utara merupakan langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan di Pulau Bali. Seluruh prosesnya harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan hukum agar pelaksanaannya dapat dipertanggungjawakan, ungkap Lukman dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/10/2025).

    Lukman menjelaskan, kebutuhan lahan secara teknis telah dihitung pihaknya. Ia menyebut, penyesuaiannya lahan telah ditetapkan melalui rencana tata ruang dan tata wilayah oleh Pemerintah Provinsi Bali.

    Pemerintah Provinsi Bali juga menjamin lahan yang digunakan tidak dalam sengketa dan tidak dijadikan jaminan. Dalam hal ini, Lukman menekankan proses pembebasan lahan harus diselesaikan secara menyeluruh agar memberi kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

    Jika lokasi pembangunan berada di kawasan Taman Nasional Bali Barat, maka penggunaan lahan hanya dapat dilakukan setelah terbitnya rekomendasi atau keputusan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

    Namun jika terjadi perubahan lokasi di luar Desa Sumberklampok, Pemerintah Provinsi Bali wajib mencabut usulan sebelumnya dan mengajukan kembali usulan lokasi baru dengan melengkapi seluruh dokumen sesuai peraturan.

    Sebagai regulator penerbangan sipil, terang Lukman, pihaknya bertanggung jawab untuk memastikan seluruh pembangunan infrastruktur penerbangan memenuhi prinsip 3S + 1C yang mencakup safety, security, services, dan compliance.

    Dengan langkah terukur dan sesuai prosedur, Lukman berharap pembangunan Bandara Bali Utara mampu memperkuat konektivitas udara sekaligus menjadi penopang Bandara I Gusti Ngurah Rai untuk mendorong pertumbuhan wisatawan dan aktivitas ekonomi nasional.

    “Kami menjalankan fungsi pengawasan agar setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai ketentuan, akuntabel, dan mengutamakan keselamatan penerbangan,” pungkas Lukman.

    Lihat juga Video: FESyar Dorong UMKM Halal ke Panggung Global

    (acd/acd)