Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenhub

  • Purbaya Beri Peringatan ke Kementerian/Lembaga: 16 Hari Lagi Saya Sisir Anggaran!

    Purbaya Beri Peringatan ke Kementerian/Lembaga: 16 Hari Lagi Saya Sisir Anggaran!

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut akan segera menyisir anggaran kementerian/lembaga yang belum dibelanjakan secara optimal sampai dengan akhir Oktober 2025. 

    Pada konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober 2025, diketahui realisasi belanja baru mencapai Rp800,9 triliun atau 62,8% dari outlook laporan semester I/2025 yakni Rp1.275,6 triliun. 

    Dari Rp800,9 triliun itu, belanja 15 kementerian/lembaga dengan anggaran terbesar baru Rp692 triliun atau 63,1% dari outlook yakni Rp1.097,3 triliun. Beberapa di antaranya adalah Badan Gizi Nasional (BGN) yang melaksanakan Makan Bergizi Gratis (MBG) baru 16,9%, Kementerian Pekerjaan Umum (48,2%) dan Kementerian Pertanian 32,8%. 

    Purbaya menyebut pihaknya akan tetap membantu pengawasan belanja kementerian/lembaga yang rendah penyerapannya, termasuk MBG. Dia menyinggung bahwa penyisiran anggaran akan dilakukan pada akhir Oktober ini terhadap kementerian/lembaga yang belum optimal membelanjakan anggarannnya. 

    “Untuk penyisiran anggaran ini kan tanggal 14 [Oktober], 16 hari lagi untuk kementerian/lembaga mempersiapkan penyerapan anggaran sampai akhir tahun, kalau enggak nanti akhir Oktober saya akan mulai sisir, saya akan mulai pindahkan, saya realokasikan ke tempat yang lain kalau mereka enggak bisa belanja,” terangnya di gedung kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (14/10/2025). 

    Adapun terdapat total 15 kementerian/lembaga dengan anggaran besar yaitu Polri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, BGN, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi,  serta Kementerian Keuangan. 

    Kemudian, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kejaksaan Agung, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Mahkamah Agung. 

    Purbaya tak memerinci sekiranya mana kementerian/lembaga yang berpotensi menjadi sasaran penyisiran anggaran. Dalam paparannya, dia hanya menyebut BGN, Kementan, dan Kemen PU dengan anggaran terbesar tetapi memiliki realisasi terendah. 

    Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan bahwa prioritas utama pihaknya adalah memastikan kementerian/lembaga belanja semaksmal mungkin. Pihaknya sudah mengidentifikasi mana kementerian/lembaga yang cepat dan lambat membelanjakan anggarannya sampai akhir September 2025. 

    Namun demikian, pihaknya juga ingin mereka tetap memastikan belanjanya dilakukan dengan tata kelola yang bagus dan bisa berdampak langsung ke masyarakat. “Jadi, enggak kemudian belanjanya nanti terlalu cepat malah jadi enggak bagus. Kita ingin tata kelolannya bagus dan berdampak bagi masyarakat,” terang Febrio. 

    Saat ditanya apabila kementerian/lembaga dengan realisasi terendah itu akan menjadi sasaran realokasi anggaran, Febrio tidak menjawab. Dia hanya memastikan pihaknya akan memastikan seluruh instansi pemerintahan belanja lebih cepat melalui penyisiran. 

    “Lagi-lagi fokusnya bukan masalah geser-menggeser. Ini kita ingin membantu K/L untuk belanja lebih cepat. Itu saja, nanti kita coba lihat setelah akhir Oktober ya,” terangnya.

  • Diskon Fuel Surcharge, YLKI Minta Kemenhub Pastikan Maskapai Patuhi Aturan

    Diskon Fuel Surcharge, YLKI Minta Kemenhub Pastikan Maskapai Patuhi Aturan

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Niti Emiliana meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub), untuk mengawasi secara langsung penerapan diskon biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge dalam momen Nataru. 

    Niti pun berharap kebijakan tersebut akan berdampak pada penurunan harga tiket. Di mana penurunan biaya fuel surcharge yang bersamaan dengan diskon avtur dan pajak pertambahan nilai (PPN), seharusnya berdampak pada penurunan tarif pesawat sebesar 12%—14%. 

    “Namun, efektivitasnya juga perlu dilihat dan diawasi, apakah nanti maskapai benar-benar menurunkan harga tiketnya,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (14/10/2025). 

    Untuk itu, pihaknya telah meminta Kemenhub untuk secara konsisten melakukan pengawasan dan audit. 

    Hal ini demi memastikan implementasi diskon biaya seperti fuel surcharge benar diterapkan ke harga tiket yang dibayar oleh konsumen dan tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan tarif batas atas. 

    YLKI juga berharap stimulus yang berdampak pada penurunan harga tiket ini dapat berlanjut sesuai dengan daya beli konsumen agar dapat meringankan beban konsumen dan memastikan perputaran ekonomi masyarakat. 

    Untuk diketahui, fuel surcharge merupakan salah satu komponen pembentuk tarif tiket pesawat. 

    Fuel surcharge adalah biaya tambahan bahan bakar yang dikenakan oleh maskapai penerbangan kepada penumpang untuk menutup kenaikan harga avtur, yang bergantung pada harga dunia. 

    Adapun, kebijakan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 50/2025 tentang Penurunan Besaran Biaya Tambahan Bahan Bakar (Fuel Surcharge) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Selama Masa Hari Raya Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026. 

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menuturkan besaran fuel surcharge ditetapkan untuk jenis pesawat bermesin jet dan propeller (baling-baling ganda) dengan masing-masing maksimal 2% dan 20% dari tarif batas atas (TBA) sesuai kelompok pelayanan maskapai. 

    Biaya tambahan untuk pesawat jet terpantau turun 8%, dari ketetapan awal yang sebesar 10%. Sementara untuk pesawat propeller, tarifnya tidak berubah. 

    Adapun, besaran fuel surcharge tersebut belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan wajib dicantumkan dalam tiket sebagai komponen yang terpisah dari tarif jarak (base fare).

    Dia menambahkan setelah masa pemberlakuan fuel surcharge berakhir, maka besaran biaya tambahan ditetapkan sesuai yang diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 7/2023, yakni masing-masing 10% dan 20%. 

    Maskapai Harap Berkah

    Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia atau Indonesia National Air Carriers Association (INACA) berharap kebijakan diskon, meski harus memangkas biaya tambahan bahan bakar dan menurunkan tarif tiket, dapat memberikan efek positif terhadap trafik penerbangan.  

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) INACA Bayu Sutanto menyambut baik kebijakan ini, terlebih pemberian diskon sudah diumumkan lebih cepat. 

    “Dengan diumumkan dan berlaku lebih cepat, diharapkan akan lebih banyak yang membeli tiket lebih awal untuk perjalanan Nataru yang akan datang,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (14/10/2025). 

    Berbeda dengan program diskon serupa pada momen Nataru tahun lalu dan Lebaran tahun ini, di mana diskon diberikan hanya beberapa hari menjelang libur Nataru. Alhasil, pemanfaatan diskon tak maksimal. 

    Padahal dalam perjalanan menggunakan angkutan udara, masyarakat cenderung telah merencanakannya sejah jauh-jauh hari. 

    “Sebagian besar penumpang cenderung membeli tiket liburan jauh hari, sehingga diharapkan diskonnya bermanfaat lebih banyak juga,” tuturnya. 

    Meski demikian, Bayu tak menyebutkan secara perinci proyeksi peningkatan trafik penerbangan maupun penumpang melalui keberadaan diskon fuel surcharge sebesar 8% untuk pesawat jet. 

  • Merauke 3 Jam Lebih Cepat dari Jakarta, Butuh Internet Tanpa Putus

    Merauke 3 Jam Lebih Cepat dari Jakarta, Butuh Internet Tanpa Putus

    Merauke –

    Secara astronomi, Merauke sebenarnya tiga jam lebih cepat dari Jakarta atau Waktu Indonesia Barat. Fun fact ini disampaikan Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo saat menerima kunjungan audiensi Telkom ke kantornya.

    Ia menjelaskan, letak astronomi Indonesia berdasarkan garis bujur berada di 95 derajat Bujur Timur (BT) hingga 141 derajat BT. Posisi ini menyebabkan Indonesia memiliki tiga zona waktu, yaitu Waktu Indonesia Barat (WIB), Waktu Indonesia Tengah (WITA), dan Waktu Indonesia Timur (WIT).

    “Karena setiap 15 derajat bujur di Bumi itu selisih 1 jam. 141 derajat BT itu pas di Merauke,” kata Apolo di kantor Gubernur Papua Selatan, Merauke, Senin (13/10/2025).

    “Tapi karena beda antara Merauke dengan Jayapura itu hanya 1 derajat, maka disamakan. Tapi posisi kemiringan Matahari terhadap kita (Merauke) di Bumi itu beda, kita lebih. Jadi kita 3 jam lebih awal daripada (wilayah) Barat,” jelasnya.

    Apolo melanjutkan, Merauke merupakan titik paling timur Indonesia, dan kalau mengikuti pembagian waktu berdasarkan bujur, aktivitas pagi di Merauke seharusnya sudah berlangsung saat Jakarta masih terlelap.

    “Bahkan dulu pernah ada usulan agar kantor Bursa Efek Indonesia dipindahkan ke Merauke karena kita bisa aktivitas 3 jam lebih awal daripada orang di sana (Jakarta), sehingga transaksi perekonomian itu lebih awal di kita,” tutur Apolo.

    Kini, keunggulan waktu itu mulai punya makna baru. Di bawah program swasembada pangan dan energi nasional, Merauke bersiap menjadi wilayah yang tak hanya lebih cepat secara waktu, tapi juga secara digital dengan dukungan konektivitas yang diperkuat oleh Telkom Indonesia.

    Smart Farming dan Smart Energy

    Gubernur Apolo menjelaskan, dua tahun ke depan akan menjadi masa penting untuk menyiapkan infrastruktur menuju swasembada pangan dan energi di Papua Selatan.

    “Bapak Presiden menetapkan wilayah kita sebagai dua tempat implementasi pelaksanaan program strategis nasional untuk swasembada pangan dan swasembada energi,” ujarnya.

    “Semua sistem yang dibangun menggunakan konsep smart farming dan smart energy, yang artinya seluruh aktivitasnya berbasis internet. Oleh karena itu memang layak Merauke itu dibantu untuk penguatan kapasitas internetnya,” katanya.

    Ia pun mengapresiasi langkah Telkom yang memperkuat jaringan di Merauke, sehingga konektivitas menjadi fondasi dari seluruh pembangunan di sektor pertanian, energi, dan logistik.

    “Kementerian lain sudah mulai mengambil bagian, Kementerian Perhubungan membangun pelabuhan dan bandara baru, semua Kementerian sudah ambil bagian. Maka Telkom juga harus ikut ambil bagian memperkuat sisi digitalnya,” tambahnya.

    Ketangguhan Digital di Ujung Timur Indonesia

    Dari sisi industri, Executive Vice President Telkom Regional V Amin Soebagyo, menjelaskan bahwa Telkom berkomitmen menghadirkan resiliensi konektivitas di Merauke dengan tiga program besar yang mencakup pembangunan kabel laut Pasela 2 yang akan menghubungkan Merauke-Tual-Timika, pembangunan Content Delivery Network (CDN) agar akses konten digital lebih cepat, hingga pemasangan antena pengalih gateway untuk memperkuat kapasitas internet hingga lebih dari 50 Gbps.

    “Merauke punya tantangan alam seperti gempa dan aktivitas kapal besar di laut. Karena itu, jaringan di sini harus tangguh. Kami ingin memastikan masyarakat tetap terkoneksi kapan pun,” jelas Amin.

    Alahasil, kolaborasi antara Telkom dan Pemerintah Provinsi Papua Selatan bukan sekadar proyek infrastruktur, tapi simbol bagaimana pembangunan digital ikut mempercepat langkah Indonesia dari timur.

    Dengan posisi geografis yang ‘seharusnya’ 3 jam lebih cepat dari Jakarta, kini Merauke benar-benar bersiap berlari lebih cepat, lewat konektivitas kuat yang menopang pertanian cerdas, energi hijau, dan ekonomi digital yang tumbuh dari tanah paling timur negeri ini.

    (rns/rns)

  • Bandara Haji Jadi Solusi Optimalisasi Dhoho dan Kertajati

    Bandara Haji Jadi Solusi Optimalisasi Dhoho dan Kertajati

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengambil strategi khusus berupa penetapan Bandara Haji untuk mengoptimalkan Bandara Dhoho di Kediri dan Kertajati di Majalengka, yang menghadapi tantangan serius, yakni sepi penerbangan.

    Dua gerbang udara di Pulau Jawa padahal telah naik statusnya menjadi internasional. Meski demikian, jumlah penerbangan domestik pun masih dalam hitungan jari.

    Melansir laman resmi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, hanya ada dua rute penerbangan di Bandara Dhoho (IATA: DHX).

    Citilink melayani rute domestik yakni Kediri-Jakarta (Bandara Internasional Soekarno-Hatta) dengan frekuensi tiga kali per minggu. Sedangkan Super Air Jet melayani rute Kediri-Balikpapan (Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan) dengan frekuensi empat kali seminggu.

    Sementara Bandara Kertajati (IATA: KJT) memiliki empat rute penerbangan domestik. Citilink terpantau melayani satu rute, yakni Kertajati—Balikpapan dengan frekuensi empat kali seminggu.

    Maskapai dari Lion Air Group, yakni Super Air Jet, melayani penerbangan lainnya. Mulai dari Kertajati—Balikpapan, Kertajati—Sumatra Utara (Kualanamu Internasional), dan Kertajati—Bali (I Gusti Ngurah Rai) dengan frekuensi penerbangan setiap hari.

    Kontribusi dua bandara ini terhadap trafik penumpang domestik pada 2024 pun minim. Dari 65,95 juta orang, penumpang yang menggunakan Dhoho sebanyak 14.160 (0,02%) dan Kertajati sebanyak 230.830 (0,64%).

    Bandara Haji jadi Solusi

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memberikan perhatian khusus untuk mengoptimalkan bandara di Jawa Barat. Di mana Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati rencananya akan digunakan untuk penerbangan Haji dan Umrah.

    Pihaknya pun berdialog dengan para pelaku usaha dan penyelenggara travel Haji dan Umrah se-Jawa Barat. Menurutnya, dialog ini penting untuk memperkuat sinergi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para jamaah yang akan berangkat haji maupun umrah.

    Harapannya, bandara akan berfungsi secara optimal apabila ada pergerakan yang berkelanjutan, penerbangan yang teratur, dan dukungan dari pemerintah daerah, pengelola bandara, maskapai penerbangan, dan para pelaku travel.

    “Dengan sinergi yang baik dari semua pihak, saya berharap Bandara Kertajati dapat menjadi pintu gerbang bagi masyarakat Jawa Barat yang akan berangkat ke tanah suci,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Jumat (10/10/2025).

    Bahkan, Pertemuan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan Duta Besar Uni Emirat Arab (UEA) untuk Republik Indonesia dan ASEAN Y.M. Abdulla Salem AlDhaheri pada awal Oktober lalu, telah membuka peluang investasi di Kertajati.

    Serupa, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) pun telah membidik Bandara Dhoho di Kediri menjadi bandara keberangkatan haji dengan target operasional pada 2026 atau paling lambat pada musim haji 2027.

    Manuver juga dilakukan dengan dalih Bandara Juanda di Surabaya telah terlalu padat sebagai pintu gerbang menuju Makkah maupun Madinah. Alhasil, perlu alternatif untuk mengurai volume jemaah.

    “Tim kami juga sudah melakukan site visit ke Dhoho beberapa waktu lalu untuk mengumpulkan, melakukan evaluasi dan penilaian terkait feasibility,” jelas Deputi Bidang Koordinasi Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Haji dan Umrah Puji Raharjo kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (5/10/2025).

    Hanya Butuh Konektivitas

    Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno justru memandang kunci trafik pada kedua bandara tersebut adalah konektivitas dan integrasi moda transportasi.

    Saat ini, kedua bandara tersebut dapat dikatakan minim akses. Namun, Djoko menilai keberadaan Tol Cileunyi—Sumedang—Dawuan (Cisumdawu) setidaknya telah sedikit menambah akses ke Kertajati. Sayangnya, berbeda dengan Dhoho.

    Saat ini belum ada akses tol menuju Dhoho, hanya sebatas jalan protokol. Pemerintah bersama badan usaha, termasuk PT Gudang Garam Tbk. (GGRM), memang telah memulai konstruksi jalan Tol Kediri—Tulungagung. Namun, pembangunan tersebut diprediksi molor.

    “Itu masalah akses. Kalau Kertajati dulu jaringan tolnya belum ada, sekarang sudah ada. Dhoho tolnya belum ada,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (13/10/2025).

    Sekalipun akses sudah tersedia, langkah selanjutnya adalah integrasi moda melalui keberadaan angkutan umum yang memiliki rute rutin menuju masing-masing bandara.

    Djoko berpandangan, penyedia angkutan harus berani melayani rute tersebut dengan headway satu jam sekali, misalnya. Hal terpenting lainnya, yakni penambahan trafik penerbangan.

    Menurutnya, tantangan ini bukan sebatas urusan pemerintah pusat maupun maskapai. Namun, juga peran pemerintah daerah dalam mempromosikan pariwisata yang ada.

    Mengambil contoh Banyuwangi, kata Djoko, pemerintah daerah berhasil mendorong pariwisata di ujung Timur Pulau Jawa sehingga hadir bandar udara. Meski hanya melayani empat rute, tetapi trafik penerbangan maupun penumpang jauh lebih tinggi dari Kertajati.

    Dengan demikian, ambisi pemerintah perlu menyesuaikan dengan realitas di lapangan. Sebab, sebaik apa pun bandara dibangun, tak akan optimal tanpa akses yang mumpuni dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat di sekitarnya.

  • Pemerintah Diminta Perbaiki Kesejahteraan Buruh Bongkar Muat

    Pemerintah Diminta Perbaiki Kesejahteraan Buruh Bongkar Muat

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah diminta untuk memperbaiki tata kelola dan kesejahteraan tenaga kerja bongkar muat (TKBM). Pasalnya, kondisi buruh TBKM dinilai masih memprihatinkan dari sisi upah dan perlindungan sosial.

    Presiden Konfederasi Sarbumusi, Irham Ali Saifuddin mengatakan kondisi buruh TKBM yang tersebar di berbagai pelabuhan masih memprihatinkan, baik dari segi upah maupun perlindungan sosial. Menurutnya, negara harus hadir untuk memastikan kesejahteraan mereka terjamin.

    “Ini adalah para buruh TKBM yang berada di piramida ekonomi paling bawah di sektor logistik. Kami berharap hak dan kesejahteraan mereka dipikirkan oleh negara,” ujarnya lewat keterangan pers, Senin (13/10/2025).

    Irham mengatakan, pihaknya telah menginisiasi pertemuan sejumlah lembaga pemerintah, asosiasi pengusaha, dan serikat pekerja untuk mencari solusi bersama. Menurut dia, kontribusi sektor pelabuhan terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional yang mencapai 7–8% per tahun belum sebanding dengan tingkat kesejahteraan buruh di lapangan.

    “Masih banyak anggota kami yang melaporkan upah di bawah standar minimum. Bahkan take home pay mereka kerap kali di bawah UMP. Masih ada juga yang belum mendapatkan jaminan sosial,” tambahnya.

    Irham sebelumnya mengatakan pihaknya telah mengusulkan agar negara menanggung sebagian iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja berupah rendah, minimal 20%, untuk memperluas perlindungan bagi buruh rentan seperti TKBM.

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Kementerian Ketenagakerjaan, Heru Widyanto tidak menampik bahwa perlindungan sosial bagi buruh TKBM masih belum merata.

    “Dari data yang kami miliki, sekitar 42.000 buruh TKBM sudah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan, termasuk yang mengikuti program jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Namun, bila dibandingkan dengan total sekitar 86.000 pekerja, baru separuh yang terlindungi,” ujar Heru.

    Untuk memperluas cakupan tersebut, Kemnaker akan berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Koperasi untuk melakukan literasi dan edukasi bagi koperasi maupun pengusaha di pelabuhan agar patuh terhadap kewajiban jaminan sosial.

    Selain itu, pekerja yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan juga berhak atas manfaat tambahan seperti renovasi rumah atau akses kredit kepemilikan rumah (KPR).

    “Ini bagian dari manfaat layanan tambahan bagi peserta aktif,” kata Heru.

    Deputi Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan, Hendra Nopriansyah mengatakan perluasan perlindungan sosial ini sejalan dengan target RPJMN, yakni 99,5% pekerja terlindungi program jaminan sosial tenaga kerja.

    “Kita ingin memastikan bahwa para buruh bongkar muat memperoleh kesejahteraan sebagaimana diatur negara. Pengelola TKBM wajib mengikutsertakan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan,” katanya.

    Hendra menjelaskan hingga saat ini peserta formal baru mencakup sekitar 55% dari total pekerja, sementara sektor informal yang banyak diisi buruh rentan seperti TKBM masih memiliki ruang perluasan yang besar.

    BPJS Ketenagakerjaan mencatat total manfaat yang telah tersalurkan mencapai sekitar Rp57 triliun, mencakup program jaminan hari tua, jaminan kematian, dan beasiswa bagi anak pekerja hingga jenjang kuliah.

    “Tantangan utama saat ini adalah data pekerja bongkar muat di daerah yang belum lengkap. Karena itu, perlu kolaborasi dengan Kemenhub dan Kemnaker untuk mempercepat pendataan dan kepesertaan,” ujar Hendra.

    Dari sisi hukum, menurut Masykur Isnan selaku praktisi hukum sekaligus ketua panitia lokakarya Sarbumusi menegaskan pemerintah juga diminta memastikan bahwa upaya efisiensi logistik nasional termasuk melalui kebijakan National Logistic Ecosystem (NLE) dan Instruksi Presiden Nomor 25 Tahun 2020 tidak hanya menekan biaya logistik, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup pekerja di sektor tersebut.

    “Kebijakan strategis di industri ke depan tidak terlepas pada pelabuhan, tentunya ada Peti Kemas dan TKBM,” tutur Isnan.

  • Mobil Tua Jadi Rongsok, Pemerintah Malaysia Kasih Duit buat Ganti Mobil Baru

    Mobil Tua Jadi Rongsok, Pemerintah Malaysia Kasih Duit buat Ganti Mobil Baru

    Jakarta –

    Pemerintah Malaysia membatasi usia kendaraan yang beredar di negaranya. Hal itu terkait dengan faktor keamanan dari kendaraan tersebut.

    Di Malaysia, kendaraan tua dengan usia di atas 20 tahun harus di-scrap atau dihancurkan. Pemerintah Malaysia akan memberikan insentif untuk pemilik kendaraan tua berusia 20 tahun ke atas untuk mengganti dengan mobil baru. Pilihan mobil barunya adalah mobil nasional merek Proton atau Perodua.

    Diberitakan Malay Mail, Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengumumkan program insentif tersebut. Ia mengatakan inisiatif yang diperkenalkan bekerja sama dengan produsen mobil nasional ini bertujuan untuk mendorong pemusnahan kendaraan tua. Sebab, kendaraan tua dinilai tidak ekonomis yang menimbulkan risiko keselamatan dan lingkungan.

    Anwar mengatakan inisiatif ini merupakan salah satu dari beberapa langkah pencegahan yang bertujuan untuk mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas menyusul serangkaian kecelakaan fatal baru-baru ini.

    “Pemerintah menyampaikan belasungkawa atas serentetan kecelakaan lalu lintas tragis baru-baru ini. Mulai dari kecelakaan yang melibatkan mahasiswa Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), hingga tragedi bus wisata Ayer Hitam, kecelakaan truk polisi di Teluk Intan, dan tabrakan truk baru-baru ini di gerbang tol Bukit Kajang yang merenggut nyawa seorang bayi,” kata Anwar.

    “Langkah-langkah yang lebih ketat akan diambil untuk mencegah insiden seperti itu terulang. Kementerian Perhubungan sedang menyelesaikan peraturan batas kecepatan untuk kendaraan berat,” ujarnya saat mengajukan Anggaran 2026.

    Dikutip media lokal Malaysia, Paultan, insentif yang diberikan pemerintah untuk mengganti mobil baru sebesar 4.000 ringgit (Rp 15,7 jutaan). Hal ini juga sejalan dengan program produsen otomotif lokal Malaysia yang menawarkan program ‘uang tunai untuk mobil tua’. Satu-satunya syarat dan ketentuan yang diumumkan adalah bahwa mobil yang akan dibesituakan harus berusia lebih dari 20 tahun.

    (rgr/mhg)

  • Pemerintah Cari Solusi Bayar Utang Whoosh Rp 116 Triliun Tanpa Sentuh APBN – Page 3

    Pemerintah Cari Solusi Bayar Utang Whoosh Rp 116 Triliun Tanpa Sentuh APBN – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tidak ingin APBN ikut terbebani oleh utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, alias Whoosh yang dikelola oleh konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

    Menkeu Purbaya lantas memercayakan tanggung jawab utang proyek kereta cepat Whoosh kepada Danantara, yang juga memayungi beberapa BUMN seperti PT KAI (Persero) yang masuk dalam konsorsium proyek tersebut.

    “KCIC di bawah Danantara? Kalau di bawah Danantara mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp 80 triliun atau lebih,” ujar dia via sambungan video dalam Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jumat (10/10/2025).

    “Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kalau enggak ya semuanya ke kita lagi. Jadi jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak government (yang ngurusin),” Purbaya menambahkan.

    Pada kesempatan sama, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto turut menegaskan, pemerintah tidak memiliki utang dalam proyek Whoosh.

    “Itu keseluruhan equity dan pinjaman badan usaha, jadi Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak ada utang pemerintah,” kata Suminto.

    Adapun proyek kereta cepat Whoosh menyimpan utang senilai USD 7,3 miliar, atau setara Rp 116 triliun. Kendati begitu, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjamin utang tersebut tidak akan sampai mengganggu operasional kereta api lainnya.

     

  • Rencana Proyek LRT Bandung Raya Muncul Lagi, Ini Rutenya

    Rencana Proyek LRT Bandung Raya Muncul Lagi, Ini Rutenya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi berkesempatan bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Jakarta, Jumat lalu (3/10/2025). Dalam kesempatan itu, keduanya membahas sejumlah isu salah satunya soal rencana pengembangan LRT Bandung Raya rute timur-barat.

    Dudy menyampaikan komitmennya bahwa Kementerian Perhubungan akan terus mendukung pengembangan transportasi publik di wilayah Jawa Barat, sehingga memudahkan mobilitas masyarakat.

    “Kami terus mendukung Pemprov Jabar untuk mengembangkan sistem transportasi publik yang selamat, aman, nyaman, dan mudah diakses di wilayah Jawa Barat. Dengan hadirnya transportasi publik yang lebih efektif dan efisien, harapannya masyarakat Jawa Barat dapat bermobilitas dan terlayani dengan baik,” ungkap Dudy dalam keterangannya dikutip Minggu (12/10/2025).

    Sebelumnya kepada CNBC Indonesia, Asisten Daerah Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat Sumasna mengatakan kajian proyek LRT Bandung Raya masih berlanjut.

    Sumasna menambahkan, saat ini untuk rute LRT Bandung Raya rencananya masih sebatas rute Barat-Timur (West-East) dengan trase Leuwipanjang-Tegalluar dan Utara-Selatan dengan trase Babakan Siliwangi-Leuwipanjang (North-South).

    “Sejauh ini rencananya Barat-Timur dan Utara-Selatan, seperti apa keduanya nantinya, tapi yang utama ya Utara-Selatan,” tambah Sumasna.

    Adapun untuk rute North-South ini rencananya akan menjangkau Ledeng hingga Leuwipanjang, karena kawasan ini tingkat kemacetannya sudah cukup parah.

    “Jadi misalkan dari Ledeng ke Leuwipanjang itu kalau seandainya ada LRT mungkin akan beda. Penggunaan masyarakat tidak harus semuanya gunakan roda 2 atau roda 4 yang akhirnya, karena jalan di kota Bandung khususnya itu kecil-kecil,” ujarnya.

    (wur/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Top 3: Menhub dan Dedi Mulyadi Sepakat Reaktivasi Jalur Kereta di Jawa Barat – Page 3

    Top 3: Menhub dan Dedi Mulyadi Sepakat Reaktivasi Jalur Kereta di Jawa Barat – Page 3

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menandatangani Nota Kesepakatan Pengembangan Transportasi di Jawa Barat. Salah satu yang menjadi prioritas, reaktivasi beberapa jalur kereta di wilayah Jawa Barat.

    Menhub Dudy mengatakan, kegiatan penandatanganan nota kesepakatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kerja sama antara Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan PT KAI (Persero).

    “Kita ingin mempercepat pengembangan sistem perkeretaapian yang efisien, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di Jawa Barat,” ujar Menhub dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/10/2025).

    Beberapa jalur kereta yang akan direaktivasi yakni jalur Padalarang-Cicalengka. Tak hanya direaktivasi, jalur ini juga akan dielektrifikasi sehingga pengoperasiannya lebih ramah lingkungan. Jalur lain yang juga akan direaktivasi adalah Cianjur-Sukabumi-Bogor.

    Menhub berharap proyek reaktivasi jalur kereta ini dapat rampung paling lambat awal 2027.

    Baca artikel selengkapnya di sini

  • China Balas Dendam ‘Dibom’ Tarif Trump, Kapal AS Berlabuh Dipatok Biaya Tinggi

    China Balas Dendam ‘Dibom’ Tarif Trump, Kapal AS Berlabuh Dipatok Biaya Tinggi

    JAKARTA – China membalas kebijakan penetapan tarif yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap negaranya dengan menaikkan biaya pelabuhan khusus untuk kapal-kapal AS yang berlabuh.

    Tindakan itu dilakukan setelah AS berencana untuk untuk mengenakan biaya pelabuhan terhadap kapal-kapal China. Upaya China ini merupakan rangkaian balas dendam menjelang pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping.

    Mengutip AP, Jumat 10 Oktober, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) China pada Jumat 10 Oktober mengumumkan, kapal-kapal milik perusahaan atau warga negara AS, bahkan yang diproduksi di AS, akan dikenakan biaya 400 yuan atau sekitar Rp930 ribu per ton bersih per pelayaran jika berlabuh di Pelabuhan China.

    Biaya tersebut juga akan dibebankan pada kapal yang sama untuk maksimal lima pelayaran setiap tahun, dan akan naik setiap tahun hingga tahun 2028, ketika biaya tersebut akan naik menjadi 1.120 yuan atau Rp2,6 juta per ton bersih.

    Ilustrasi kapal kargo. (Hennie Stander-Unsplash)

    Penetapan tarif kapal-kapal AS di pelabuhan China akan mulai berlaku 14 Oktober mendatang, hari yang sama AS berencama mematok biaya pelabuhan pada kapal-kapal China.

    Sementara terkait rencana AS, kapal-kapal milik atau yang dioperasikan China akan dikenakan biaya 50 dolar AS atau Rp830 ribu per ton bersih untuk setiap pelayaran ke AS, yang kemudian akan naik sebesar 30 dolar AS atau Rp498 ribu per ton bersih setiap tahun hingga tahun 2028. Setiap kapal akan dikenakan biaya tidak lebih dari lima kali per tahun.

    Kemenhub China dalam pernyataannya menyebutkan, biaya khusus yang diberlakukannya terhadap kapal-kapal AS merupakan “tindakan balasan” sebagai tanggapan atas praktik-praktik AS yang “melanggar hukum”, merujuk pada rencana biaya pelabuhan AS terhadap kapal-kapal China.

    Kementerian tersebut juga mengecam biaya di pelabuhan AS “diskriminatif”, dan “sangat merugikan kepentingan sah industri pelayaran China”, termasuk “sangat merusak” tatanan ekonomi dan perdagangan internasional.

    China telah mengumumkan serangkaian langkah dan pembatasan perdagangan jelang pertemuan Trump dan Xi di sela-sela forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik di Korea Selatan yang akan dimulai pada akhir Oktober 2025.