Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenhub

  • Diskon Tarif Pesawat Nataru Diprediksi Tak Berdampak Signifikan, Pengamat: Daya Beli Lesu

    Diskon Tarif Pesawat Nataru Diprediksi Tak Berdampak Signifikan, Pengamat: Daya Beli Lesu

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat Penerbangan Alvin Lie memandang keberadaan sederet diskon tarif tiket pesawat untuk momen Natal dan Tahun Baru atau Nataru, tak akan berdampak signifikan terhadap kenaikan jumlah penumpang rute domestik. 

    Alvin menjelaskan, dengan sejumlah diskon terkini seperti fuel surcharge hingga insentif pajak berupa PPN DTP sebesar 6%, total besaran diskon memang diperkirakan mencapai 12%—14%. Namun, tak cukup besar untuk menarik minat masyarakat untuk beralih ke moda pesawat udara. 

    Merujuk kebijakan serupa saat Lebaran 2025, yakni saat pemerintah memberikan insentif PPN DTP dan diskon sejumlah biaya pelayanan yang kemudian menekan harga tiket 13%-14%, jumlah penumpang hanya naik hampir 10% dari rata-rata tiga bulan terakhir.

    “Sedangkan penumpang yang beralih dari moda transportasi lain ke penerbangan, hanya 3,8%. Jadi tidak terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah penumpang,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (19/10/2025).

    Terlebih untuk diskon fuel surcharge atau beban tambahan biaya bahan bakar yang dipangkas dari 10% menjadi 2%, hanya menyasar pesawat jet, bukan propeller. Padahal, pesawat propeller kerap melintasi wilayah Timur Indonesia dan memiliki biaya yang lebih mahal. 

    “Justru kawasan Indonesia Timur yang banyak dilayani pesawat propeller tidak mendapat insentif. Padahal justru kawasan ini yang paling merasakan beratnya harga tiket,” tambahnya.

    Di tengah peningkatan yang tidak signifikan, Alvin melihat adanya pergeseran pasar. Penumpang yang biasanya naik maskapai low cost carrier (LCC) bergeser ke maskapai full service. Biaya yang sama, tetapi fasilitas lebih nyaman. 

    Bukan tanpa sebab, Alvin melihat saat ini daya beli masih sangat lesu terhadap penerbangan domestik. Bahkan, jumlah penumpang rute domestik diperkirakan akan turun 10% sampai dengan 12% terhadap 2024 atau secara tahunan atau year-on-year (YoY).  

    “Jika diskon hanya pada kisaran 15%—20%, kemungkinan manfaatnya tidak seberapa. Daya beli sedang sangat lesu,” ujar Alvin. 

    Hal tersebut pun terbukti dari data Badan Pusat Statistik (BPS). Di saat angkutan penumpang udara atau pesawat internasional terus mencatatkan peningkatan, keberangkatan penumpang melalui angkutan udara domestik pada Agustus 2025 anjlok 6,66% dibandingkan bulan sebelumnya atau month-to-month (MtM). 

    BPS mencatat adanya penurunan dari 5,47 juta orang pada Juli 2025, menjadi 5,10 juta orang pada Agustus 2025. 

    Melihat data penumpang secara tahunan, terjadi peningkatan di hampir seluruh moda transportasi, kecuali pada angkutan udara domestik. Saat itu, jumlah penumpang angkutan udara domestik turun sebesar 8,45% YoY. 

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pun memprediksikan pertumbuhan pesawat domestik pada 2025 akan stagnan alias tumbuh 0% dari 2024 atau secara tahunan. Sementara pesawat internasional akan tumbuh 1%.

    Sebelumnya, Direktur Navigasi Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Syamsu Rizal pun mengungkapkan bahwa penerbangan internasional memang lebih cepat pulih. 

    Hal itu tecermin dengan trafik perkembangan penumpang internasional yang hampir mendekati masa 2019.  Pada tahun lalu, tingkat pemulihan atau recovery rate penerbangan internasional 2024 terhadap 2019 baru mencapai 96%. Sementara pada tahun ini diperkirakan akan mencapai 110%.  

    Berbeda dengan domestik dengan recovery rate 2024 terhadap 2019 sebesar 83%, dan hanya akan tumbuh 2% pada tahun ini. Jauh berbeda dengan rute internasional yang tumbuh 14%.  

    “Jadi memang internasional lebih cepat pulih, yang diprognosiskan akan melampaui 100% pada tahun ini,” ujarnya dalam Press Background, Selasa (5/8/2025).

    Adapun, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 71/2025, dikutip Sabtu (18/10/2025), pemerintah memberikan insentif PPN yang ditanggung pemerintah terhadap harga tiket pesawat untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian nasional selama periode Nataru. 

    Insentif PPN yang ditanggung pemerintah (PPN DTP) tersebut berlaku untuk periode pembelian tiket yang dilakukan sejak 22 Oktober 2025 hingga 10 Januari 2026 dan periode penerbangan yang dilakukan sejak 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.

    Pemerintah hanya menanggung PPN sebesar 6% dari nilai penggantian. Sementara, masyarakat masih membayar PPN sebesar 5% yang akan ditagih melalui maskapai. 

    Komponen pada nilai penggantian mencakup tarif dasar (base fare), biaya bahan bakar (fuel surcharge), biaya bagasi tambahan (extra baggage), dan pemilihan kursi (seat selection), yang merupakan jasa yang diberikan maskapai.

    Meski demikian, efek nyata dari diskon Nataru ini baru akan terlihat saat momen tersebut berlangsung dan rampung, pada awal tahun 2026 mendatang.

  • Rencana Pembangunan Kereta Gantung Mekarsari untuk Feeder LRT Dimulai

    Rencana Pembangunan Kereta Gantung Mekarsari untuk Feeder LRT Dimulai

    Bisnis.com, JAKARTA – Rencana pembangunan kereta gantung di Mekarsari, Kabupaten Bogor untuk menjadi feeder LRT Harjamukti di Depok resmi dimulai. 

    Mengutip akun X (dulunya bernama Twitter) Good News From Indonesia, proyek tersebut ditandai dengan kick off meeting dan penandatanganan surat komitmen pelaksanaan feasibility study Proyek Suspended String Light Rail Transport (SSLRT) Unitsky yang digelar di Hotel Pullman Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis, (9/10/2025).

    Proyek tersebut diinisiasi oleh PT Minsky Cakrawala Nusa (MCN) bekerja sama dengan Malcon Group dan Unitsky Nusantara Technologies, yang akan menjadi penyedia teknologi Unitsky String Transport (UST) atau Suspended String Light Rail Transport (SSLRT).

    Lintasan kereta gantung ini direncanakan membentang sepanjang sekitar 11,5 kilometer dengan sistem pembiayaan diarahkan 100% pendanaan swasta.

    Berdasarkan pemberitaan bisnis.com sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan memang sedang menggodok dua proyek pengadaan skytrain atau kereta gantung untuk angkutan feeder dari Sentul dan Serpong menuju MRT Jakarta dan LRT Jakarta. 

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengaku pihaknya sedang mencoba dan mematangkan rencana pengadaan skytrain dari kawasan Sentul, Kabupaten Bogor sebagai feeder LRT Jabodebek dan juga skytrain dari Serpong untuk MRT Jakarta. 

    “Seperti misalnya untuk penyelenggaraan angkutan umum yang menggunakan skytrain. Kita ada dua yang sedang kita mau coba dan ini sedang dimatangkan oleh Dirjen Kereta Api,” kata Menhub Dudy, dikutip Minggu (9/3/2025). 

    Lebih lanjut, Dudy mengatakan jika proyek ini nantinya akan ditawarkan ke pihak swasta agar tidak membebani anggaran negara (APBN). Menhub juga terbuka untuk siapa saja menjadi investor skytrain ini. 

    “Saya menekankan kepada Dirjen Kereta Api bahwa tidak boleh menggunakan anggaran APBN. Jadi kita terbuka, siapa saja yang masuk dan kita sudah punya gambar-gambarnya dan mereka kemungkinan akan menyampaikan kepada kita proposalnya dan saya buka kepada siapa saja,” lanjutnya. 

    Adapun sebagai informasi, saat ini LRT Jabodebek memiliki tiga lintas pelayanan utama. Lintas Cibubur melayani rute Harjamukti hingga Dukuh Atas dengan stasiun Harjamukti, Ciracas, Kampung Rambutan, TMII, Cawang, Cikoko, dan Dukuh Atas. 

    Lintas Bekasi melayani rute Jati Mulya hingga Dukuh Atas dengan stasiun Jati Mulya, Bekasi Barat, Cikunir 1, Cikunir 2, Jatibening Baru, Halim, Cawang, Cikoko, dan Dukuh Atas. 

    Sementara Lintas Cawang menghubungkan Cawang dengan Kuningan, Rasuna Said, Setiabudi, dan Dukuh Atas. Stasiun Dukuh Atas menjadi hub utama yang menghubungkan LRT Jabodebek dengan moda transportasi lain seperti KRL, MRT, dan TransJakarta.

    Kemudian untuk MRT Jakarta memiliki satu jalur yang beroperasi, yaitu Lintas Lebak Bulus–Bundaran HI. Jalur ini terdiri dari 13 stasiun, yang terbagi menjadi stasiun layang dan bawah tanah.  

    Stasiun layang meliputi Lebak Bulus Grab, Fatmawati Indomaret, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, dan Blok M BCA. Sementara itu, stasiun bawah tanah mencakup Sisingamangaraja, Senayan, Istora Mandiri, Bendungan Hilir, Setiabudi Astra, Dukuh Atas BNI, dan Bundaran HI. (Artha Adventy)

  • Google, Boeing, Hingga FedEx Ramai-ramai ‘Serbu’ Kemenhub, Ada Apa?

    Google, Boeing, Hingga FedEx Ramai-ramai ‘Serbu’ Kemenhub, Ada Apa?

    Jakarta –

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan pertemuan dengan US-ASEAN Business Council (US-ABC) di Kantor Pusat Kemenhub, Jakarta, Jumat (17/10). Pertemuan ini dihadiri Ketua US-ABC Ambassador Brian McFeeters, serta perwakilan 21 perusahaan besar asal Amerika Serikat (AS).

    Kedua pihak membahas sejumlah agenda strategis seperti arah kebijakan transportasi Indonesia 2025-2029 yang menitikberatkan pada logistik, transportasi hijau, dan transformasi digital. Dibahas pula peluang kerja sama yang dapat membantu mendorong pembangunan pertumbuhan perekonomian Indonesia.

    “Kemenhub berkomitmen membangun kerja sama yang saling menguntungkan dengan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Kami terbuka dan menyambut baik untuk membahas dan menjajaki berbagai potensi kerja sama di Indonesia,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Ernita Titis Dewi dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/10/2025).

    Pada kesempatan ini dilakukan pula dengar pendapat aspirasi dari sejumlah perusahaan Amerika di Indonesia, seperti FedEx, Citibank, ExxonMobil, 3M, Google, Boeing, dan FordMotor. Aspirasi yang disampaikan di antaranya mengenai kebijakan regulasi jalur ekspor impor, akses jalan tol, dan konektivitas jalur logistik.

    Selain itu, juga dibahas mengenai potensi kolaborasi industri dalam menghasilkan komponen pesawat, serta penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Lalu, kerja sama bisnis di bidang produksi komponen kendaraan yang menunjang keselamatan jalan, dan sistem digital yang mendatangkan transformasi pada transportasi Indonesia.

    Kemenhub menyambut baik usulan dan masukan dari US-ABC serta akan menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut melalui forum kerja sama teknis berikutnya. Kolaborasi ini diharapkan dapat mendorong investasi, digitalisasi transportasi, serta memperkuat konektivitas nasional untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.

    Ada tiga hal yang menjadi perhatian dan permintaan Kemenhub terkait kerja sama dengan US-ABC yaitu mengajak perusahaan-perusahaan untuk berinvestasi dan menjalin kerja sama di Indonesia, memberikan hasil kajian yang dapat mendukung peningkatan sistem transportasi nasional, serta membuka kesempatan pelatihan dan magang bagi mahasiswa sekolah di bawah naungan Kemenhub.

    “Kami membutuhkan hasil kajian dari US-ABC mengenai apa saja yang masih perlu dikembangkan di sektor transportasi Indonesia. Serta, di bagian mana US-ABC bisa mengambil peran dalam pembangunan tersebut,” tutur Titis.

    (ily/fdl)

  • Insentif Diskon Tiket Pesawat Diramal Tak Efektif Kerek Jumlah Penumpang

    Insentif Diskon Tiket Pesawat Diramal Tak Efektif Kerek Jumlah Penumpang

    Bisnis.com, JAKARTA — Insentif yang diberikan pemerintah untuk menurunkan harga tiket pesawat diproyeksi tidak signifikan menggenjot jumlah penumpang maskapai pada momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

    Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (Apjapi), Alvin Lie memprediksi pemberian insentif yang dilakukan pemerintah tersebut hanya meningkatkan jumlah penumpang maksimal 15% dibandingkan dengan hari biasa dalam 3 bulan terakhir.

    “Dampaknya tidak signifikan. Justru yang terjadi hanya pergeseran penumpang dari LCC [maskapai berbiaya murah/low cost carrier] ke FSC [layanan penuh/full service],” kata Alvin, Sabtu (18/10/2025).

    Dia berpendapat maskapai layanan penuh seperti Garuda Indonesia dan Batik Air yang paling diuntungkan dalam skema insentif tersebut. Sementara, maskapai berbiaya murah seperti Citilink dan Lion Air justru menjadi kurang diminati.

    Menurutnya, penumpang yang biasanya menggunakan LCC akan beralih ke FSC. Terlebih, selisih harga untuk kedua jenis layanan maskapai tersebut untuk kelas dan rute yang sama hanya 15% .

    Alvin menuturkan ketika pemerintah memaksakan harga turun 13-14%, akan terjadi pergeseran penumpang ke kelas layanan penerbangan yang lebih tinggi. Penumpang berusaha mendapatkan layanan terbaik dengan biaya terjangkau, bukan lagi mencari tiket paling murah.

    Kendati demikian, lanjutnya, momen Nataru tidak akan signifikan meningkatkan jumlah keterisian kursi penumpang (seat load factor/SLF) maskapai.

    Dia menjelaskan penyebab utamanya masih dipengaruhi melemahnya daya beli masyarakat. Selain itu, lambannya pengumuman pemberian insentif dari pemerintah jelang peak season.

    “Pengumuman hanya berjarak 2-4 pekan sebelum peak season. Padahal penumpang yang berlibur sudah rencanakan jauh hari dan sudah beli tiket 1-3 bulan sebelumnya,” ujarnya.

    Adapun, perpindahan penumpang yang biasanya naik moda transportasi darat seperti bus, kereta api dan kendaraan pribadi hingga angkutan laut hanya sekitar 3% yang akan beralih ke moda transportasi udara.

    Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 71/2025, dikutip Sabtu (18/10/2025), pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah terhadap harga tiket pesawat untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian nasional selama periode Nataru.

    Beleid yang diteken Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tersebut berlaku untuk periode pembelian tiket pesawat kelas ekonomi yang dilakukan sejak 22 Oktober 2025 hingga 10 Januari 2026 dan periode penerbangan yang dilakukan sejak 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.

    Pemerintah hanya menanggung PPN sebesar 6% dari nilai penggantian. Sementara, masyarakat masih membayar PPN sebesar 5% yang akan ditagih melalui maskapai.

    Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menurunkan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge), yang menjadi komponen harga tiket pesawat, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 50/2025.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menetapkan besaran fuel surcharge ditetapkan untuk jenis pesawat bermesin jet dan propeller (baling-baling ganda) dengan masing-masing maksimal 2% dan 20% dari tarif batas atas sesuai kelompok pelayanan maskapai.

    “Penurunan fuel surcharge tersebut berlaku untuk pelaksanaan penerbangan pada 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026 dan periode pemesanan tiket penerbangan mulai 22 Oktober 2025 hingga 10 Januari 2026,” seperti dikutip dalam beleid yang diteken sejak 8 Oktober 2025.

  • Pelni Tanjung Priok pastikan kelaikan armada angkutan Natal-Tahun Baru

    Pelni Tanjung Priok pastikan kelaikan armada angkutan Natal-Tahun Baru

    Jakarta (ANTARA) – PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Cabang Tanjung Priok Jakarta memastikan seluruh armada kapal dalam kondisi laik laut untuk mendukung kelancaran dan keselamatan angkutan penumpang selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    Kepala Cabang Pelni Tanjung Priok Dicky Dermawandi di Jakarta, Jumat (17/10), mengatakan mereka telah menyiapkan langkah-langkah operasional sejak awal untuk memastikan kesiapan armada menghadapi lonjakan penumpang pada masa libur panjang akhir tahun tersebut.

    “Kami dari Pelni khususnya Pelni Jakarta sudah menyiapkan terkait rencana pengoperasian nanti Natal dan Tahun Baru. Untuk armada kapal penumpang sendiri rencananya ada sembilan armada yang akan menyinggahi Pelabuhan Tanjung Priok,” kata Dicky.

    Ia mengatakan kesembilan kapal tersebut terdiri atas KM Labobar berkapasitas 3.000 penumpang. Lalu kapal yang berkapasitas 2.000 penumpang yakni KM Gunung Dempo, KM Nggapulu, KM Kelud, KM Gelora, KM Ciremai, KM Dobonsolo, serta dua kapal berkapasitas 1.000 penumpang yakni KM Kelimutu dan KM Bukit Raya.

    Lebih lanjut Dicky mengatakan seluruh kegiatan docking atau pemeliharaan tahunan kapal telah dilakukan dan ditargetkan selesai sebelum Desember sehingga pada saat masa angkutan Natal dan Tahun Baru dimulai, semua kapal sudah siap beroperasi dengan fasilitas dan alat keselamatan yang berfungsi optimal.

    “Sehingga dipastikan pada saat pelayanan angkutan Natal dan Tahun Baru semua armada kapal ini sudah siap beroperasi, termasuk juga alat-alat keselamatannya sudah siap untuk digunakan,” katanya, menjelaskan.

    Pelni memperkirakan layanan angkutan laut akan berada pada masa puncak antara H-15 hingga H+15, dimulai sekitar 10 Desember hingga 1 Januari, dengan pola operasi yang disesuaikan terhadap arus keberangkatan dan kedatangan penumpang.

    Terkait kemungkinan lonjakan jumlah penumpang, Pelni akan tetap berkoordinasi dengan regulator dan Kementerian Perhubungan untuk pengajuan dispensasi kapasitas penumpang, tentunya dengan penambahan peralatan keselamatan sesuai ketentuan yang berlaku.

    Menurut Dicky, pihaknya memprediksi adanya peningkatan jumlah penumpang sekitar dua hingga tiga persen dibandingkan tahun sebelumnya, seiring dengan stabilitas jumlah armada yang tidak mengalami penambahan signifikan di Pelabuhan Tanjung Priok.

    “Karena kalau kita lihat dari jumlah seat, sama saja dibandingkan tahun sebelumnya, kecuali ada penambahan armada,” ujar dia.

    Pelni Tanjung Priok juga terus meningkatkan layanan secara bertahap melalui evaluasi bersama pemangku kepentingan, termasuk menyediakan shuttle bus bagi penumpang di luar dermaga agar mobilitas selama arus Nat dan Tahun Baru tetap lancar dan efisien.

    Selain itu, lanjutnya, Pelni mengusulkan penambahan troli barang bagi penumpang yang tidak menggunakan jasa buruh pelabuhan untuk mempermudah proses embarkasi dan debarkasi, terutama saat lonjakan penumpang menjelang Natal dan Tahun Baru.

    Dicky mengatakan pengelola pelabuhan menambah jumlah kursi di terminal penumpang, memperbaiki sistem pendingin ruangan, serta menambah mesin X-ray guna mempercepat pemeriksaan barang dan memperlancar alur keberangkatan kapal penumpang.

    Pelni juga menyiapkan petugas khusus bagi penumpang prioritas seperti lansia, penyandang disabilitas, dan yang sakit dengan menyediakan kursi roda, tandu, ambulans, serta mengajukan penambahan empat unit garbarata mobile demi kenyamanan.

    Dalam aspek keamanan, Pelni bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut menempatkan sembilan personel tambahan, 13 petugas keamanan internal, serta 25 petugas frontliner agar pelayanan publik semakin aman, cepat, dan profesional selama masa Natal dan Tahun Baru.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pelni perkuat koordinasi pengawasan usai ada temuan penyelundupan sabu

    Pelni perkuat koordinasi pengawasan usai ada temuan penyelundupan sabu

    Jakarta (ANTARA) – PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) memperkuat koordinasi pengawasan bersama TNI Angkatan Laut, Polres Pelabuhan dan pengelola terminal setelah adanya temuan penyelundupan narkoba yang ditemukan di Terminal Penumpang Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

    Kepala Cabang Pelni Tanjung Priok Dicky Dermawandi mengatakan sinergi menjadi bukti komitmen Pelni dalam memastikan keamanan dan kenyamanan penumpang.

    “Kalau dari pihak Pelni Jakarta sudah dari kemarin kita berkoordinasi dengan stakeholder, intinya bagaimana caranya kita lebih bisa memaksimalkan terkait dengan pengamanan di Pelabuhan Tanjung Priok, baik itu kegiatan yang embarkasi dan debarkasi untuk memitigasi hal ini,” kata Dicky di Jakarta, Jumat (17/10).

    Ia mengatakan koordinasi lintas instansi itu semakin diperkuat setelah petugas gabungan berhasil menggagalkan penyelundupan diduga narkotika jenis sabu seberat 10,3 kilogram dari empat penumpang KM Kelimutu pada 13 Oktober 2025.

    Menurut Dicky, pengungkapan tersebut bermula dari kecurigaan tim keamanan Pelni dan TNI AL terhadap gerak-gerik salah satu penumpang yang terdeteksi membawa benda mencurigakan.

    Pemeriksaan manual kemudian dilakukan, alhasil petugas menemukan tiga bungkus diduga sabu yang disembunyikan di tubuh pelaku. Petugas juga menangkap tiga rekannya yang sudah berada di dalam mobil.

    Total barang bukti mencapai 16 bungkus diduga sabu dan seluruh tersangka langsung diserahkan ke pihak kepolisian dan TNI AL untuk proses hukum lebih lanjut sesuai prosedur yang berlaku.

    Keberhasilan itu menunjukkan pentingnya sinergi seluruh pihak di pelabuhan, mulai dari petugas keamanan, operator terminal, regulator, hingga aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan penumpang, katanya, menegaskan.

    Menurut Dicky, Pelni berkomitmen penuh mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto terkait pemberantasan narkotika di seluruh Indonesia, serta memperkuat ketahanan moral dan keamanan masyarakat maritim.

    Selain narkotika, Pelni juga memperketat pemeriksaan terhadap barang-barang berbahaya seperti senjata tajam dan minuman keras yang berpotensi memicu keributan di atas kapal penumpang selama perjalanan laut.

    Langkah-langkah pengamanan diperkuat dengan mendorong penambahan mesin pemindai atau X-ray, peningkatan jumlah petugas keamanan, dan kerja sama berkelanjutan dengan TNI AL serta operator pelabuhan untuk mempercepat deteksi dini ancaman.

    Menurut Dicky, fasilitas pendukung seperti X-ray sangat vital untuk keamanan pelayaran, dan berharap adanya perbaikan standar keamanan di seluruh pelabuhan Indonesia secara merata.

    Pelni juga mengapresiasi keberhasilan anggota TNI AL yang berdinas di Pelni Cabang Tanjung Priok Jakarta karena berhasil menggagalkan dan mengamankan kurir barang haram tersebut.

    Ia mengatakan empat orang terduga pelaku yang naik dari Pelabuhan Pontianak dan turun di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, sudah ditangkap dan diserahkan ke Polres Tanjung Priok pada hari yang sama.

    Sekretaris Perusahaan Pelni Evan Eryanto mengatakan anggota TNI AL yang berhasil mengidentifikasi kurir sabu tersebut merupakan prajurit yang ditugaskan di Pelni sebagai tenaga pengamanan tambahan.

    “Keberadaan mereka secara legal diperkuat oleh kerja sama antara PELNI dan TNI AL yang sudah terjalin selama tiga tahun terakhir,” kata Evan.

    Meski berhasil menggagalkan upaya para pelaku keluar dari pelabuhan, Evan menyayangkan barang haram tersebut berhasil berlayar menggunakan kapal Pelni.

    “Kami mengharapkan perhatian serius dari pemangku kepentingan untuk menyediakan peralatan dan perlengkapan yang memadai agar kejadian serupa tidak terulang,” kata Evan, menambahkan.

    Secara prosedur, kewenangan pemeriksaan barang bawaan penumpang berada di bawah tanggung jawab pemilik sekaligus pengelola pelabuhan.

    Berdasarkan kondisi di lapangan, dari 74 pelabuhan yang disandari oleh 25 kapal penumpang Pelni, 36 di antaranya dikelola oleh Pelindo dan 36 lainnya dikelola oleh KSOP/KUPP di bawah naungan Kementerian Perhubungan RI. Dari 72 pelabuhan tersebut, hanya 26 pelabuhan yang dilengkapi dengan sarana mesin X-Ray.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • RI latih pelaut dari 13 negara Afrika perkuat diplomasi maritim global

    RI latih pelaut dari 13 negara Afrika perkuat diplomasi maritim global

    sebetulnya ini tujuannya untuk memperkuat peran kita di dunia internasional

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengembangan SDM Perhubungan (BPSDMP) Kementerian Perhubungan RI melatih puluhan pelaut dari 13 negara Afrika Barat dan Tengah guna memperkuat diplomasi maritim Indonesia di kancah internasional.

    Kepala BPSDMP Kemenhub Djarot Tri Wardhono mengatakan kegiatan itu menjadi bentuk nyata kerja sama dan Triangular Cooperation yang telah disepakati Indonesia dalam forum International Maritime Organization (IMO).

    “Jadi sebetulnya ini tujuannya untuk memperkuat peran kita di dunia internasional. Kemudian kita juga sebagai mitra International Maritime Organization. Dan sebetulnya ini juga menjadikan peran kita mencari dukungan untuk lobi-lobi di dalam IMO tersendiri,” kata Djarot di Jakarta, Jumat.

    Dia menyampaikan program pelatihan itu meliputi Training of Trainers (ToT) dan Training of Examiners (ToE) berbasis standar IMO, yang bertujuan menyiapkan pengajar serta penguji profesional di sektor maritim global.

    Adapun pelatihan tersebut melibatkan negara anggota Maritime Organization of West and Central Africa (MOWCA) di antaranya Ghana, Guinea Bissau, Sierra Leone, Nigeria, Kamerun, Angola, Congo Brazaville, Gabon, Liberia, dan Senegal, dengan total peserta mencapai 84 orang terpilih.

    Djarot menjelaskan anggaran sebesar Rp18,2 miliar diberikan Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) Kementerian Keuangan untuk mendukung dua gelombang pelatihan tersebut sepanjang tahun 2025.

    “Kami bekerja sama dengan LDKPI, saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Keuangan yang sudah mempercayai dananya kepada kami untuk melatih rekan-rekan kita dari Afrika Barat maupun Afrika Tengah,” tuturnya.

    Menurut dia, langkah itu merupakan strategi memperluas jejaring diplomasi Indonesia sekaligus memperkuat posisi negara sebagai anggota Dewan IMO kategori C dengan dukungan dari negara-negara Afrika.

    Selain memperkuat kerja sama teknis, pelatihan itu juga membuka peluang bisnis baru bagi industri pelayaran dan teknologi maritim Indonesia di kawasan Afrika.

    “Nah apa manfaatnya bagi kita? Jadi tentunya kita memberikan suatu political engagement terhadap negara-negara di Afrika sehingga kita juga memiliki kekuatan di IMO dari dukungan negara-negara di Afrika tersebut,” katanya pula.

    Djarot berharap keberhasilan pelatihan ini menjadi landasan bagi Indonesia untuk memimpin kolaborasi pengembangan SDM maritim dunia dan memperkuat peran strategis dalam forum internasional IMO.

    “Secara manfaat ekonomi juga meningkatkan eksistensi kita sebagai anggota IMO dimana kita juga memperkuat sumber daya manusia di bidang maritim. Kemudian juga eksistensi terhadap kompetensi kita (diakui) dalam mendidik pelaut maupun orang-orang yang bekerja di bidang maritim,” kata Djarot.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bos Danantara Buka Suara soal Utang Kereta Cepat: Tolong Sabar, Lagi Dikaji

    Bos Danantara Buka Suara soal Utang Kereta Cepat: Tolong Sabar, Lagi Dikaji

    Jakarta –

    Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) menegaskan bahwa proses pengkajian opsi untuk penyelesaian utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh masih berjalan. Dalam hal ini, langkah restrukturisasi masih belum pasti.

    Hal tersebut disampaikan oleh Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Perkasa Roeslani. Menurutnya, pembahasan perlu dilakukan secara mendalam mengingat proyek tersebut melibatkan banyak kementerian/lembaga (KL).

    “Untuk penyelesaian KCIC, opsi-opsi ini sedang kita kaji. Dan kalau opsi itu, penggajian itu sudah selesai, kita akan paparkan ke semua kementerian terkait. Karena kan ada Kementerian Perhubungan, ada Menko, ada Menteri Keuangan, dan ada DEN, Pak Luhut,” kata Rosan saat ditemui di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    Rosan mengatakan, pengkajian dilakukan agar masalah penyelesaian utang ini dapat diselesaikan secara komprehensif. Setelah Danantara menyelesaikan kajiannya, pihaknya akan mempresentasikan hasilnya di hadapan KL terkait.

    “Jadi kita akan presentasikan agar penyelesaiannya adalah penyelesaian yang komprehensif. Bukan hanya penyelesaian yang sifatnya bisa potensi ‘oh problem lagi’, nggak. Kita mau komprehensif. dan ini tidak hanya dari finansial,” ujarnya.

    Selain itu, Danantara juga menjalin komunikasi dengan pihak China, khususnya dengan National Development and Reform Commission (NDRC) atau Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional, menyangkut hal ini.

    Ia memastikan pembahasan utang Whoosh dilakukan secara mendalam dan terukur. Hal ini mengingat Whoosh menjadi salah satu hal yang sangat penting bagi China karena merupakan bagian dari porgram Presiden China Xi Jinping pada kala itu.

    Rosan juga menyinggung tentang dampak utang tersebut terhadap PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Jangan sampai nantinya penyelesaian utang ini malah akan menjadi beban baru bagi perusahaan pelat merah itu.

    “Jadi, tolong bersabar. Ini opsi saja kita sedang kaji semua. Dan bukan hanya dari semata-mata, kalau saya bilang dari finansial saja bukan seperti itu. Ini kelanjutannya seperti apa, dari segi supaya ke depannya ini berjalan dengan baik,” kata dia.

    “Dan juga dampaknya ke KAI juga positif. Karena ini kan kalau nanti dampaknya ke KAI, dampaknya ke pelayanan KA yang lainnya,” sambungnya.

    Rosan berharap, proses pengkajian internal ini dapat rampung sebelum akhir tahun. Barulah dari sana dilakukan penetapan dari skema penyelesaian utang kereta cepat.

    Sebagai informasi, China dikabarkan telah menyetujui langkah restrukturisasi utang proyek KCJB atau Whoosh. Namun proses restrukturisasi ini masih menunggu pembentukan tim restrukturisasi melalui penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) dari Presiden Prabowo Subianto.

    Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Sebagai pihak yang turun tangan langsung dalam realisasi awal proyek Whoosh di masa pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Luhut telah berkoordinasi dengan pihak China menyangkut restrukturisasi tersebut.

    “China itu hanya bilang, ‘kita akan mau terus sampai ke Surabaya kalau kalian jadi menyelesaikan masalah restructuring ini segera’. Saya bilang waktu ke China 3 bulan lalu, ‘oke, tapi tinggal tunggu Keppres, supaya timnya dikerjakan’,” kata Luhut, dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

    Menyangkut hal ini, Luhut telah berkomunikasi dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani untuk segera memproses Keppres tersebut. Selaras dengan itu, Rosan sedang dalam tahap pembicaraan dengan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kemarin saya sudah bilang sama Pak Rosan, saya bilang, Rosan, segera aja bikin itu (tim restrukturisasi) orangnya ini, ini, ini. Jadi teman-teman sekalian, apa yang nggak bisa diselesaikan? Wong negara sebesar ini, kewenangan di presiden, sepanjang kita kompak, apa sih yang tidak bisa?,” ujarnya.

    (kil/kil)

  • Bola Panas Utang Kereta Cepat, dari Jokowi ke Prabowo

    Bola Panas Utang Kereta Cepat, dari Jokowi ke Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) terus berpolemik. Beberapa pihak saling lempar tanggung jawab atas pembayaran utang lebih dari Rp116 triliun.

    Terkini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan posisinya agar APBN tak ikut menanggung utang KCJB atau Whoosh. Sebagaimana diketahui, konsorsium BUMN pada PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) kini sudah berada di bawah Danantara.

    Purbaya menekankan bahwa saat ini pun dividen BUMN sudah tidak lagi masuk ke pos penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada APBN, melainkan ke Danantara. Dia menyebut dividen BUMN, apabila merujuk ke UU APBN 2025 sebesar Rp90 triliun, harusnya cukup untuk menutupi pembayaran utang proyek tersebut setiap tahunnya.

    “Itu cukup untuk menutupi Rp2 triliun bayaran tahunan. Dan saya yakin uangnya juga setiap tahun akan lebih banyak,” terangnya kepada wartawan di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Rabu (15/10/2025). 

    Purbaya mengeklaim bahwa CEO Danantara, Rosan Roeslani yang hadir di pertemuan tersebut menyetujui sikap otoritas fiskal. Dia menyebut Danantara akan mempelajari lebih lanjut skema-skema yang bisa digunakan untuk menyelesaikan utang proyek KCJB. 

    Dalam perkembangan sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, mengatakan penyelesaian utang Whoosh sudah masuk dalam rencana kerja PT Danantara Asset Management (Persero).

    Danantara Asset Management rencananya akan merestrukturisasi empat sektor bisnis BUMN, yakni maskapai penerbangan, infrastruktur manufaktur baja, proyek kereta api cepat dan sektor asuransi pada semester II/2025.

    “Ini sedang dijajaki, sedang kita lakukan penjajakan. Tentu akan kami bereskan proses itu,” kata Dony, di Smesco Indonesia, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

    Diketahui ada empat perusahaan negara yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), konsorsium dengan kepemilikan 60% saham KCIC.

    Keempat BUMN tersebut adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), dan PT Perkebunan Nusantara I (Persero) (PTPN).

    Dony, yang juga menjabat sebagai Kepala BP BUMN, menambahkan bahwa persoalan utang KCIC juga sudah dibahas KAI dengan Komisi VI DPR RI.

    “Kemarin juga Dirut KAI sudah menyampaikan di DPR. Akan kami selesaikan segera dan termasuk ke dalam RKAP kita tahun ini,” ucap Dony Oskaria.

    Opsi Restrukturisasi Utang Kereta Cepat

    Presiden Prabowo Subianto disebut bakal segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) soal pembentukan tim restrukturisasi utang Kereta Cepat WHOOSH Indonesia.

    Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam penjelasannya, rencana pembentukan tim restrukturisasi utang kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) telah disetujui BPI Danantara dan hanya menanti persetujuan dari Presiden Prabowo.

    “Kemarin saya sudah bilang sama Pak Rosan, saya bilang, Rosan, segera aja bikin itu [tim restrukturisasi] orangnya ini, ini, ini. Jadi teman-teman sekalian, apa yang nggak bisa diselesaikan? Wong negara sebesar ini, kewenangan di presiden, sepanjang kita kompak, apa sih yang tidak bisa?,” kata Luhut dalam agenda Satu Tahun Pemerintahan Prabowo – Gibran di JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

    Luhut menjelaskan, pembentukan Tim Restrukturisasi Utang KCJB itu dilakukan menyusul syarat dari China agar kembali terlibat dalam pengembangan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.

    Sayangnya, dia belum merinci kapan tim tersebut akan rampung dibentuk. Akan tetapi dia memastikan bahwa pendanaan bukan menjadi masalah dalam rencana perluasan Kereta Cepat Jakarta — Surabaya.

    “Jadi saya tidak melihat juga masalah yang lain. Kita sudah bikin plan preliminary study mengenai, apa namanya Whoosh ini agar sampai ke Surabaya,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Kementerian BUMN menyatakan bakal ada negosiasi ulang dengan China terkait pembagian beban atas cost overrun dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh yang digarap PT KCIC. 

    Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan bahwa persoalan biaya tambahan proyek Whoosh dalam tahap negosiasi ulang dengan pihak China. 

    “Isu daripada Whoosh itu salah satunya nanti ada negosiasi ulang. Bukan kami tentunya, tupoksinya dari kementerian lain,” pungkasnya saat ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (15/9/2025).

    Erick menjelaskan sesuai kesepakatan sebelumnya, fasilitas pendukung proyek kereta cepat akan diusulkan menjadi milik pemerintah. Namun, seluruh operasional kereta tetap dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

    Kronologi Utang Kereta Cepat

    Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) alias Whoosh diresmikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Oktober 2023. Peresmian ini pun menjadi tonggak kemajuan moda transportasi umum di Indonesia.

    Dilansir dari laman Kementerian Perhubungan (Kemenhub), sejak peletakan batu pertama pada 2016, Kereta Cepat Whoosh telah mencapai sejumlah milestone penting hingga akhirnya kini bisa dioperasikan dan melayani masyarakat.

    Berdasarkan catatan Bisnis, megaproyek transportasi tersebut awalnya direncanakan menelan biaya sebesar US$6,07 miliar atau sekitar Rp94,1 triliun (kurs Rp15.514).

    Adapun, Indonesia mendapatkan pinjaman dari China Development Bank (CBD) untuk proyek tersebut sekitar 75 persen atau sekitar Rp70,5 triliun.

    Kendati demikian, dalam perjalanannya proyek ambisius tersebut ternyata mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US$1,2 miliar atau sekitar Rp18,6 triliun.  Beban cost overrun itu dibagi dua antara China dan Indonesia. Pihak Indonesia harus membayar sekitar US$720 juta atau setara dengan Rp11,1 triliun.

    Lagi-lagi pihak CBD memberikan pinjaman dana bagi Indonesia untuk membayar cost overrun tersebut sebesar US$550 juta atau sekitar Rp8,5 triliun dengan bunga 3,4 persen dan tenor 30 tahun.

    Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan mandat kepada Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk mengakselerasi proyek lanjutan KCJB yakni Kereta Cepat Jakarta Surabaya.

    “Ada tugas khusus dari Bapak Presiden kepada kami Kemenko Infrastruktur untuk mengawal pengembangan konsep keberlanjutan kereta cepat, jadi bukan hanya Jakarta-Bandung, diharapkan sampai dengan Surabaya,” kata AHY dalam pembukaan rapat koordinasi (Rakor) bersama jajaran Kementerian Teknis di Kantor Kemenko IPK, Rabu (13/8/2025).

    Belakangan diketahui, China secara bersyarat telah sepakat untuk kembali terlibat dalam pengembangan kereta cepat Jakarta—Surabaya.

    “China itu hanya bilang, kita akan mau terus sampai ke Surabaya kalau kalian tadi menyelesaikan masalah restrukturisasi [utang] ini segera,” kata Luhut di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

  • Danantara evaluasi menyeluruh penyelesaian utang KCIC

    Danantara evaluasi menyeluruh penyelesaian utang KCIC

    saya juga sampaikan ke semua kementerian, kemarin juga ke Pak Purbaya, kita sedang mengevaluasi penyelesaian Whoosh secara keseluruhan

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) sedang melakukan evaluasi secara menyeluruh dan komprehensif terkait dengan penyelesaian utang proyek PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

    “Kalau masalah Whoosh, saya juga sampaikan ke semua kementerian, kemarin juga ke Pak (Menkeu) Purbaya, bahwa kita sedang mengevaluasi penyelesaian Whoosh ini secara keseluruhan, secara komprehensif,” ujar CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani seusai acara bertajuk 1 Tahun Pemerintahan Prabowo Gibran “Optimism on 8 Percent Economic Growth” di Jakarta, Kamis.

    Ia mengungkapkan Danantara Indonesia sedang menyiapkan beberapa model solusi, yang nantinya ketika solusi tersebut sudah matang akan disampaikan kepada kementerian-kementerian terkait.

    “Tentunya kita mengevaluasi ini kita memberikan ada opsi 1, opsi 2, dan 3. Begitu nanti evaluasi ini sudah selesai secara baik dan matang, baru nanti kita akan membawa opsi-opsi ini kepada kementerian terkait,” ujar Rosan.

    Ia menjelaskan bahwa penyelesaian utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini perlu melibatkan banyak pihak, di antaranya Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, serta kementerian lainnya.

    Seiring dengan itu, Danantara Indonesia akan segera melakukan finalisasi dan secara bersama- sama dapat memutuskan penyelesaian yang terbaik terkait utang proyek KCIC.

    “Jadi, evaluasi ini tentunya akan kita finalisasi segera, dan baru kita akan bawa untuk diambil keputusan bersama yang terbaik, dan itu yang akan kita lakukan,” ujar Rosan.

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait penyelesaian utang proyek KCIC atau Whoosh.

    “Kita tinggal tunggu Keppres saja,” kata Luhut.

    Menurutnya, Presiden Prabowo akan membentuk tim yang membahas strategi pembayaran utang proyek KCIC.

    Pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani, dan menyepakati bahwa penyelesaian utang proyek ini perlu ditangani bersama.

    Namun demikian, Luhut memastikan pelunasan utang KCIC tidak membutuhkan bantuan tambahan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Tidak ada yang pernah meminta APBN. Restrukturisasi. Saya sudah bicara dengan China karena saya dari awal mengerjakan itu,” ujar Luhut.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai Danantara Indonesia memiliki kapasitas keuangan yang cukup untuk menyelesaikan utang proyek KCIC atau Whoosh tanpa perlu menggunakan dana APBN.

    “Mereka (Danantara) akan purpose ke kita seperti apa. Ya kira-kira nanti kita tunggu deh seperti apa studinya. Tapi yang jelas, saya tanya ke beliau (Rosan) tadi, apakah di klausulnya yang bayar harus pemerintah? Kan yang penting, kalau yang saya tahu CDB (China Development Bank) mereka yang penting struktur pembayarannya clear. Jadi seharusnya enggak ada masalah,” ujar Purbaya.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.