Kementrian Lembaga: Kemenhub

  • Kemenhub Berencana Pakai Pesawat Tanpa Awak (Drone) untuk Angkut MBG di 3T

    Kemenhub Berencana Pakai Pesawat Tanpa Awak (Drone) untuk Angkut MBG di 3T

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan rencana operasional pesawat tanpa awak berukuran besar untuk mengangkut penumpang dan logistik, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) di pelosok. 

    Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Sokhib Al Rohman merencanakan, untuk operasional pesawat tanpa awak alias drone tak akan dilakukan di wilayah padat penduduk, seperti Jakarta.

    Menurutnya, saat ini Jakarta telah memiliki sederet transportasi umum. Alhasil, tidak memiliki urgensi yang tinggi. 

    “Justru yang kita butuhkan di wilayah-wilayah 3T yang kita butuhkan, misalnya Papua, untuk angkut sembako,” tuturnya dalam Media Briefing, Kamis (23/10/2025). 

    Mengingat, harga bahan pokok maupun bahan bangunan masih terlampau mahal di Timur Indonesia tersebut. Bahkan, dengan drone tersebut, harapannya dapat mengangkut MBG beserta bahan bakunyay ke seluruh wilayah 3T. 

    “Untuk daerah-daerah yang di pedalaman atau bahkan untuk mengangkut MBG, daerah-daerah yang pulau-pulau terpencil. Itu kita bisa lakukan,” tambahnya. 

    Operasional di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) tersebut pun juga dalam rangka mengumpulkan data parameter untuk menyusun regulasi drone. 

    Sederet pekerjaan rumah (PR) untuk komersialisasi drone besar yang disebut dengan Advance Air Mobility (AAM) tersebut pun menunggu. Termasuk titik-titik bandara untuk menerbangkan moda transportasi tersebut. 

    Kemenhub pun masih perlu mengatur ruang udara, control navigasi, hingga jalur penerbangan. Termasuk ketentuan, apakah dapat bergabung dengan landasan pesawat konvensioinal atau tidak. 

    Sokhib menegaskan, Kemenhub pun saat ini sudah menyusun peta jalan atau roadmap kesiapan Indonesia menyambut teknologi baru tersebut. Termasuk menyusun regulasinya. 

    Langkah-langkahnya, yakni mulai dari membentuk satuan tugas/task force drone. Kemudian memetakan kebutuhan dan tantangan, diskusi, menetapkan sasaran dan tujuan yang akan dicapai. 

    Kemenhub juga melakukan identifikasi perumusan rencana, penyusunan rencana kerja, uji coba dan evaluasi, serta iterasi, pembaruan dan komitmen pimpinan dan tim Satgas. 

  • Kalbar matangkan isu trategis jelang Sosek Malindo di Miri Malaysia

    Kalbar matangkan isu trategis jelang Sosek Malindo di Miri Malaysia

    Pontianak (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) terus mempersiapkan berbagai isu strategis menjelang pelaksanaan Sidang Sosial Ekonomi Malaysia–Indonesia (Sosek Malindo) ke-38 yang dijadwalkan berlangsung di Miri, Sarawak, dalam waktu dekat.

    “Kami telah menggelar rapat pembahasan Kertas Kerja sebagai langkah awal untuk mematangkan sejumlah isu prioritas di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Rapat tersebut menjadi bagian penting dari proses penyusunan agenda sebelum pertemuan resmi dengan delegasi dari Kerajaan Sarawak,” kata Kepala BPPD Kalbar, Sefpri Kurniadi, di Pontianak, Kamis.

    Sefpri menjelaskan, dalam rapat tersebut pihaknya juga membahas isu-isu yang akan dibawa ke persidangan Sosek Malindo nanti, dengan harapan dapat dirumuskan bersama kelompok Sarawak dan menghasilkan kesepakatan yang memperkuat kerja sama antara Provinsi Kalimantan Barat dan Kerajaan Sarawak.

    Ia menambahkan, sejumlah isu utama yang menjadi fokus pembahasan mencakup penanganan pekerja migran, pertukaran budaya, pengembangan sektor pariwisata, serta pengawasan obat dan makanan di kawasan perbatasan. Menurutnya, isu-isu tersebut dinilai strategis karena berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hubungan masyarakat di kedua wilayah.

    “Seluruh pembahasan ini bertujuan untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan kolaborasi lintas batas yang lebih produktif dan berkelanjutan,” katanya.

    Selain isu sosial dan budaya, Sefpri menambahkan bahwa Kalimantan Barat dan Sarawak juga telah membangun kerja sama konkret di sektor transportasi. Salah satunya adalah rencana pembukaan kembali penerbangan rute Pontianak–Kuching yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Perhubungan.

    BPPD Kalbar juga tengah mendorong peningkatan layanan angkutan lintas negara melalui Damri agar dapat beroperasi optimal di seluruh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) seperti Entikong dan Badau. Untuk wilayah Kapuas Hulu, pemerintah saat ini masih melakukan kajian teknis guna memastikan kesiapan infrastruktur jalan bagi kendaraan antarnegara.

    Dari sisi ekonomi, lanjut Sefpri, pemerintah daerah berupaya memperluas akses ekspor produk unggulan Kalbar ke Sarawak serta mempercepat proses pembukaan PLBN Temajuk di Kabupaten Sambas.

    “Kami berharap PLBN Temajuk dapat segera dioperasikan agar wisatawan dari Sarawak lebih mudah berkunjung. Potensi wisata di Temajuk sangat besar dan bisa menjadi pintu baru pertumbuhan ekonomi perbatasan,” kata dia.

    Dengan langkah-langkah strategis tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap Sidang Sosek Malindo ke-38 dapat melahirkan kesepakatan konkret yang memperkuat hubungan bilateral Indonesia–Malaysia, khususnya dalam peningkatan kerja sama sosial, ekonomi, dan budaya di kawasan perbatasan Kalbar–Sarawak.

    Pewarta: Rendra Oxtora
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah Siap Buka Langit RI untuk Drone Komersial Akhir 2026

    Pemerintah Siap Buka Langit RI untuk Drone Komersial Akhir 2026

    Jakarta

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menargetkan pesawat tanpa awak atau drone komersial (Advanced Air Mobility/AAM) dapat beroperasi di Indonesia pada akhir 2026. Saat ini, dua produsen lokal disebut telah siap memproduksi drone tersebut.

    Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Sokhib Al Rohman, menjelaskan pihaknya tengah menyiapkan regulasi dan infrastruktur pendukung untuk menghadapi era baru transportasi udara ini.

    “Kami sudah on track dalam menyusun dan menyambut teknologi ini. Menteri Perhubungan juga sangat concern agar AAM dapat segera diterapkan. Harapannya, pada Desember 2026 sudah ada satu yang beroperasi secara komersial,” ujar Sokhib di Jakarta, Kamis (23/10/2025).

    AAM merupakan sistem drone yang mampu mengangkut penumpang maupun logistik. Hingga saat ini, Kemenhub telah mencatat sekitar 5.000 drone kecil yang terdaftar secara digital dan menerbitkan lebih dari 11.000 sertifikat pilot jarak jauh.

    Meski regulasi untuk drone berkapasitas besar masih dalam tahap penyusunan, Sokhib menyebut Indonesia siap menghadapi perkembangan teknologi ini.

    “Bahkan secara global, belum ada negara yang memiliki regulasi matang untuk industri ini. Namun Indonesia sudah menyiapkan aspek teknis mulai dari sertifikasi pilot, registrasi, desain pesawat, hingga pengaturan ruang udara,” jelasnya.

    Sokhib menambahkan, regulasi tersebut juga merujuk pada pedoman ICAO Annex 6 Part 4 yang baru diterbitkan pada 2024, terkait sistem pesawat tanpa awak jarak jauh (Remote Pilot Aircraft System).

    Tonton juga video “Kecanggihan Drone Kargo Listrik DF-L100, Nggak Perlu Pilot dan Berbasis AI” di sini:

    (rea/rrd)

  • Bakal Ada Feeder LRT Harjamukti-Mekarsari, 2 Investor Sudah Tertarik

    Bakal Ada Feeder LRT Harjamukti-Mekarsari, 2 Investor Sudah Tertarik

    Jakarta

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana membangun rute pengumpan alias feeder LRT Jabodebek rute Dukuh Atas-Bogor yang saat ini terhenti di stasiun Harjamukti (Cibubur). Feeder ini rencananya akan dibangun dari Stasiun LRT Harjamukti hingga kawasan wisata Mekarsari dan sekitarnya.

    Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api DJKA, Arif Anwar, mengatakan saat ini rencana pembangunan feeder di Stasiun LRT Harjamukti hingga kawasan Mekarsari masih dalam tahap studi kelayakan alias feasibility study (FS).

    Menurutnya, studi kelayakan angkutan feeder ini sudah mulai dilakukan sejak pada 9 Oktober kemarin, usai pihaknya bersama pemangku kepentingan lain mengikuti acara investor gathering proyek tersebut.

    “Jadi pada 9 Oktober kemarin, betul kami juga diundang ya dalam acara kick-off meeting terkait dengan penyusunan FS feeder LRT Jabodebek dari Harjamukti,” kata Arif dalam acara press background di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).

    Dalam hal ini, ia mengatakan salah satu investor yang tertarik untuk melakukan kajian ini adalah PT Minsky Cakrawala Nusa (MCN) bersama Malcon Group dan Unitsky Nusantara Technologies.

    “Salah satu proyek yang kita tawarkan ke para investor adalah mengenai feeder LRT Jabodebek tadi. Ini salah satu investor yang tertarik untuk menindaklanjuti investor gathering kemarin kalau tidak salah dari PT Minsky dan posisi saat ini mereka sedang mengerjakan studi,” ucapnya.

    Meski begitu, ia sendiri belum mengetahui kapan studi kelayakan ini akan rampung, karena sepenuhnya dilakukan oleh swasta. Selain itu Arif juga belum bisa memastikan bentuk feeder yang akan digunakan nanti, apakah tetap kereta gantung atau skytrain seperti yang diusulkan sebelumnya atau feeder lainnya.

    “Jadi FS-nya kita lepas ke investor ya untuk melakukan studi kira-kira nanti seperti apa, kalau memang sudah selesai disampaikan ke kami, akan kami lakukan evaluasi terhadap FS itu,” terangnya.

    Begitu juga terkait rencana anggaran pembangunan feeder di LRT Harjamukti itu, akan menggunakan investasi swasta murni atau masih menggunakan APBN juga belum diketahui. Namun yang pasti pihaknya akan menyambut baik jika perusahaan memang siap untuk melakukan pembangunan dengan dana investasi murni.

    “Nah nanti selanjutnya apakah itu akan dilakukan berupa investasi murni gitu, kalau memang dari FS itu ternyata si perusahaan tadi siap melakukan pembangunan ya kami persilakan, kami persilakan untuk membangun,” sambung Arif.

    Sebagai informasi, rencana pembangunan feeder untuk mengintegrasikan layanan LRT dan MRT ini sempat disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi. Rencananya bentuk feeder tersebut akan menggunakan Skytrain atau kereta gantung.

    “Memang kami punya rencana mengenai feeder LRT dan MRT itu dengan menggunakan Skytrain. Itu dari Mekarsari untuk feeder LRT di Cibubur dan feeder MRT,” kata Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis malam (8/5/2025).

    Dudy menyampaikan alasan memilih menggunakan Skytrain tersebut lantaran pembangunan tersebut tidak membutuhkan banyak lahan serta biaya yang dikeluarkan dalam pembangunan dan operasionalnya lebih murah. Selain itu, moda transportasi Skytrain dinilainya lebih cocok menjangkau ke berbagai pemukiman warga.

    Terkait rute Skytrain, Dudy mengatakan untuk feeder Skytrain LRT Jabodebek ini akan menghubungkan dari Stasiun Stasiun LRT Harjamukti hingga ke Mekarsari. Sementara feeder Skytrain MRT ini akan menghubungkan dari Stasiun MRT Lebak Bulus hingga ICE BSD.

    Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris Jenderal Kemenhub Antoni Arif Priadi mengatakan, skytrain akan menjadi proyek unggulan non-APBN atau kemitraan yang dibesut Kemenhub tahun ini. Nantinya, proyek ini dikerjasamakan pembangunannya dengan swasta.

    Selain Jakarta, skytrain juga akan dibangun di beberapa kota besar lainnya. Menurutnya proyek ini bisa menyediakan transportasi massal kereta yang murah karena hanya butuh lahan yang kecil untuk pembangunannya sarana prasarananya.

    “Ada beberapa kabupaten kota yang tanahnya akan digunakan untuk ini. Kecil pak, nggak beli tanah lebar-lebar. Ini pakai tiang di pinggir jalan aja. Ini salah satu agar kita tak bebaskan tanah yang besar,” kata Antoni dalam acara detikcom Regional Summit Jawa Barat, Senin (19/5/2025)

    Tonton juga video “Penumpang Harian LRT Jabodebek Tembus 96 Ribu di 2025” di sini:

    (igo/fdl)

  • 30% Gaji Warga Sekitar Jakarta Habis buat Transportasi

    30% Gaji Warga Sekitar Jakarta Habis buat Transportasi

    Jakarta

    Pengeluaran masyarakat Indonesia untuk kebutuhan transportasi masih tinggi. Hal ini terjadi karena belum terciptanya transportasi publik yang murah bagi masyarakat.

    Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Muiz Thohir mengungkapkan masyarakat sekitar DKI Jakarta bisa menghabiskan 30% dari pendapatannya untuk transportasi.

    “Salah satu isu juga yang menjadi kenapa kita perlu public transport yang terjangkau itu adalah ternyata besarnya pendapatan masyarakat digunakan untuk transportasi. Mungkin beberapa waktu kita mendengar di sekitar DKI Jakarta itu 30%,” katanya di Kemenhub, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).

    Thohir menambahkan, pengeluaran masyarakat di luar Jawa lebih besar lagi. Hal ini ia dapati ketika mengunjungi Samarinda beberapa waktu lalu.

    Berdasarkan hasil riset Universitas Mulawarman, porsi pengeluaran masyarakat untuk transportasi mencapai 50% dari pendapatan bulanan. “Bahkan di Samarinda itu sampai 50% pendapatan itu digunakan untuk transportasi, karena memang di sana juga public transport juga belum tersedia,” katanya.

    Menurutnya, tingginya biaya transportasi ini akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Oleh karena itu, Kemenhub mendorong sinergi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperkuat komitmen daerah dalam pengembangan sistem transportasi perkotaan.

    “Ketika pendapatan masyarakat banyak digunakan untuk transportasi, ini juga nanti larinya kan bagaimana juga kemiskinan seterusnya. Mungkin narasi-narasi ini juga yang coba kita ya di Kementerian Perhubungan juga meyakinkan ke teman-teman di Kementerian Dalam Negeri gitu kan, untuk sama-sama memberikan perhatian terhadap angkutan umum,” katanya.

    Tonton juga video “Airlangga Ralat Ucapannya yang Sebut UMP 2026 Naik 6,5%” di sini:

    (ara/ara)

  • 513 WNI Rawat hingga Operasikan Kereta Cepat

    513 WNI Rawat hingga Operasikan Kereta Cepat

    Jakarta

    PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) mencatat 513 sumber daya manusia (SDM) Indonesia telah lulus dari program transfer knowledge yang dijalankan bersama tenaga ahli China Railway.

    SDM tersebut telah menerima alih pengetahuan dan menjalani proses handover untuk bertugas dalam bidang operasional dan perawatan Kereta Cepat Whoosh.

    General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa, mengatakan capaian ini menjadi bukti kolaborasi Indonesia-China dalam membangun kemandirian SDM nasional dalam mengoperasikan kereta cepat pertama di Asia Tenggara. SDM dilatih dengan sistem yang terukur dan sarana pelatihan berstandar internasional.

    Para peserta dibimbing oleh tenaga profesional di bidang kereta cepat untuk memahami seluruh aspek operasional dan pemeliharaan kereta cepat.

    “Selama dua tahun operasional Whoosh, proses transfer knowledge dari tenaga ahli ke SDM Indonesia berjalan baik dan sesuai target. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia kini semakin mandiri dalam mengelola dan mengoperasikan sistem kereta cepat,” ujar Eva dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/10/2025).

    513 Warga Negara Indonesia Operasikan-Rawat Kereta Cepat Foto: Dok. PT KCIC

    Program transfer knowledge mencakup tiga bidang utama, yaitu Operation, EMU Maintenance, dan Fixed Assets. Sebanyak 113 SDM Operation telah handover dan siap bertugas sebagai Masinis, petugas OCC, serta pengendali tanggap darurat dan operasi.

    Di bidang EMU Maintenance, ada 53 SDM yang terdiri dari teknisi flaw detection, machinist, dan perawatan sarana kereta cepat. Sedangkan bidang Fixed Assets melibatkan 347 SDM yang menangani perawatan jembatan, sinyal, komunikasi, rel, sistem kelistrikan (OCS), dan peralatan berat.

    Program ini juga membangun kemandirian Indonesia di bidang teknologi transportasi berkecepatan tinggi. Melalui tahapan pelatihan yang mencakup HSR Training, On the Job Training (OJT), dan sertifikasi dari Kementerian Perhubungan, SDM Indonesia kini mampu menguasai sistem dan teknologi kereta cepat secara menyeluruh.

    Hingga Oktober 2025, sebanyak 513 SDM atau sekitar 89% dari total 579 SDM Indonesia yang mengikuti program transfer knowledge Whoosh telah menerima alih pengetahuan dan menjalani proses handover untuk bertugas dalam bidang operasional dan perawatan Kereta Cepat Whoosh. Sementara 66 SDM lainnya atau 11% masih menjalani tahap akhir sertifikasi dan penyiapan dokumen pendukung.

    513 Warga Negara Indonesia Operasikan-Rawat Kereta Cepat Foto: Dok. PT KCIC

    Kehadiran Kereta Cepat Whoosh tidak hanya membawa kemajuan di sisi transportasi nasional, tetapi juga meningkatkan kapabilitas SDM Indonesia dalam mengoperasikan dan merawat sarana-prasarana kereta berkecepatan tinggi pertama di Asia Tenggara.

    “Kolaborasi Indonesia dan China melalui KCIC tidak hanya sebatas transfer teknologi, tetapi juga transfer kemampuan dan pengetahuan. Ke depan, SDM Indonesia yang telah mendapatkan pengalaman ini akan menjadi mentor dan pelatih bagi generasi penerus di bidang perkeretaapian cepat,” terang Eva.

    Tonton juga Video: Perdana! Masinis Indonesia Kemudikan Whoosh Berpenumpang

    (hns/hns)

  • Keinginan KNKT Berubah Jadi Badan Keselamatan Nasional

    Keinginan KNKT Berubah Jadi Badan Keselamatan Nasional

    JAKARTA – Komite Nasional Transportasi Nasional (KNKT) tak ingin lagi berada di bawah Kementerian Perhubungan. Kepala KNKT Soerjanto Tjahjono mengusulkan, organisasinya ini berubah independen dan menjadi badan keselamatan nasional.

    “Ini yang kami usulkan ke depan KNKT kalau bisa menjadi badan keselamatan nasional di mana (membawahi) keselamatan transportasi seperti KNKT sekarang. Keselamatan konstruksi, dan keselamatan indistri,” tutur Soerjanto dalam rapat bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 25 November.

    Menurut Soerjanto, konsep investigasi dari badan keselamatan juga diperlukan untuk kecelakaan konstruksi dan industri. Soerjanto mencontohkan Badan Keselamatan di Belanda yakni Dutch Safety Board yang melakukan investigasi di tiga bidang tersebut.

    “Konsep investigasi keselamatan untuk mencari penyebab dengan asas no blame, no judicial, dan no liability oleh organisasi yang independen dipandang perlu untuk kecelakaan konstruksi maupun industri,” ujar Soerjanto.

    Menanggapi keingunan KNKT, Ketua Komisi V Lasarus mengatakan, terkait dengan usulan untuk perubahan organisasi ini perlu adanya pembahasan lebih mendalam.

    “Nanti kita mungkin perlu duduk satu meja dulu pak. Kalau dia berubah badan, ini perlu kita ikat dengan UU pak. Silakan saja nanti, kami dari komisi V sudah membuat prolegnas untuk program prioritas 2019-2024. Manakala ini nanti dipandang perlu untuk usul dari ketua KNKT ini, karena kerja badan ini saya liat melebar sesuai usulan,” tuturnya.

    Lasarus menilai, usulan perubahan badan dalam organisasi KNKT ini cangkupannya tidak hanya pada keselamatan transportasi tetapi juga keselamatan konstruksi dan industri di luar tugas pokok dari KNKT selama ini.

    “Kalau memang demikian nanti silakan saja pak inistaif dari pemerintah. Tentu kami akan siap untuk berdiskusi lebih lanjut terkait dengan perubahan KNKT ini menjadi badan keselamatan nasional,” jelasnya.

    Rapat bersama KNKT dengan Komisi V DPR (Mery Handayani/VOI)

    Sementara itu, anggota Komisi V dari fraksi Demokrat Irwan menilai, sudah seharusnya KNKT berubah menjadi badan keselamatan nasional. Sebab, ketika menjadi badan posisi KNKT menjadi eksekutor tidak hanya mengelurkan rekomendasi.

    “Harus. Bagus jadi badan. Pertama, kewenangan yang sifatnya teknis mereka juga ada peningkatan. Kemudian dari sisi anggaran untuk kajian bisa meningkat,” tuturnya.

    Namun, menurut Irwan, yang paling penting adalah bisa ada penegakan. Salah satunya yakni penegakan hukum. Jadi tidak hanya rekomendasi hasil investigasi saja.

    “Dengan sendirinya ketika menjadi badan dia memiliki kewenangan. Kan (selama ini) KNKT itu dia hanya mengambil kajian rekomendasi. Kalau berubah jadi badan mereka kewenangan sampai pada tindak lanjut kajian-kajian itu,” kayanya.

    Irwan mengaku, akan mendukung keinginan KNKT untuk menjadi badan di dalam rapat selanjutnya. Sebab, hal ini berkaca pada banyaknya kejadian kecelakaan.

  • AirAsia Beri Diskon Harga Tiket Pesawat Libur Natal dan Tahun Baru, Catat Tanggalnya – Page 3

    AirAsia Beri Diskon Harga Tiket Pesawat Libur Natal dan Tahun Baru, Catat Tanggalnya – Page 3

    Sebelumnya, pemerintah resmi menurunkan tarif tiket pesawat sebesar 13-14 persen pada periode angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026). Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional pada semester II 2025, dengan fokus pada peningkatan konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat. 

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan, kebijakan penurunan harga tiket pesawat merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meringankan beban masyarakat yang ingin merayakan Natal dan tahun baru. 

    Penurunan harga tiket ini berlaku untuk tiket domestik kelas ekonomi periode penerbangan 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026, dengan periode pembelian 22 Oktober 2025 hingga 10 Januari 2026. Menhub Dudy pun mengajak masyarakat memanfaatkan penurunan tarif tiket pesawat tersebut.

    “Langkah ini kami ambil agar konektivitas antardaerah tetap terjaga dan mobilitas masyarakat berjalan lancar dengan tarif yang lebih terjangkau. Kami ingin memastikan seluruh masyarakat dapat menikmati layanan transportasi udara, khususnya pada masa Natal 2025 dan tahun baru 2026,” ujarnya dalam siaran pers resmi Kementerian Perhubungan, Rabu (22/10/2025). 

    Adapun penurunan tarif tiket pesawat tersebut dilakukan berdasarkan surat keputusan dari berbagai pejabat. Mulai dari Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, hingga Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub. 

    Penurunan tarif tiket pesawat ini merupakan hasil dari penyesuaian sejumlah komponen biaya. Antara lain, Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 6 persen, fuel surcharge (FS) pesawat jet sebesar 2 persen, FS Propeller sebesar 20 persen.

    Kemudian, pelayanan jasa penumpang pesawat udara sebesar 50 persen, pelayanan jasa pendaratan, penempatan, dan penyimpanan pesawat udara sebesar 50 persen, penurunan harga avtur pada 37 bandara, juga layanan advance serta extend dan operating hours yang lebih panjang.

  • Tiket Pesawat Nataru Diskon 14%, Bisa Dibeli Mulai Hari Ini 22 Oktober 2025 – Page 3

    Tiket Pesawat Nataru Diskon 14%, Bisa Dibeli Mulai Hari Ini 22 Oktober 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah resmi menurunkan tarif tiket pesawat sebesar 13-14 persen pada periode angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026). Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional pada semester II 2025, dengan fokus pada peningkatan konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat. 

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan, kebijakan penurunan harga tiket pesawat merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meringankan beban masyarakat yang ingin merayakan Natal dan tahun baru. 

    Penurunan harga tiket ini berlaku untuk tiket domestik kelas ekonomi periode penerbangan 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026, dengan periode pembelian 22 Oktober 2025 hingga 10 Januari 2026. Menhub Dudy pun mengajak masyarakat memanfaatkan penurunan tarif tiket pesawat tersebut.

    “Langkah ini kami ambil agar konektivitas antardaerah tetap terjaga dan mobilitas masyarakat berjalan lancar dengan tarif yang lebih terjangkau. Kami ingin memastikan seluruh masyarakat dapat menikmati layanan transportasi udara, khususnya pada masa Natal 2025 dan tahun baru 2026,” ujarnya dalam siaran pers resmi Kementerian Perhubungan, Rabu (22/10/2025). 

    Adapun penurunan tarif tiket pesawat tersebut dilakukan berdasarkan surat keputusan dari berbagai pejabat. Mulai dari Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, hingga Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub. 

    Penurunan tarif tiket pesawat ini merupakan hasil dari penyesuaian sejumlah komponen biaya. Antara lain, Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 6 persen, fuel surcharge (FS) pesawat jet sebesar 2 persen, FS Propeller sebesar 20 persen.

    Kemudian, pelayanan jasa penumpang pesawat udara sebesar 50 persen, pelayanan jasa pendaratan, penempatan, dan penyimpanan pesawat udara sebesar 50 persen, penurunan harga avtur pada 37 bandara, juga layanan advance serta extend dan operating hours yang lebih panjang.

  • Menteri Transmigrasi Pimpin Evakuasi Jenazah Mahasiswa IPB dari Fakfak ke Jakarta – Page 3

    Menteri Transmigrasi Pimpin Evakuasi Jenazah Mahasiswa IPB dari Fakfak ke Jakarta – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara, terbang ke Kabupaten Fakfak, Papua Barat, untuk memimpin proses evakuasi jenazah Anggit Bima Wicaksana, mahasiswa IPB dan anggota Tim Ekspedisi Patriot (TEP) yang tewas dalam tugas pengabdian di kawasan transmigrasi Bomberey, Fakfak.

    “Saya datang ke Fakfak untuk memastikan negara hadir sepenuhnya. Almarhum Anggit bukan hanya mahasiswa, tetapi Patriot muda yang gugur dalam tugas pengabdian,” ujar Menteri Iftitah di sela proses evakuasi, Selasa (21/10/2025).

    Iftitah juga mengaku kementerian ingin memastikan pemulangan jenazah berjalan sebaik-baiknya dan keluarga mendapatkan pendampingan penuh.

    Proses evakuasi jenazah dilakukan dengan koordinasi antara Kementerian Transmigrasi, Pemerintah Daerah Fakfak dan Papua Barat, TNI, Kepolisian, Kementerian Perhubungan, IPB University, AirNav, Angkasa Pura Indonesia, RSUD Fakfak serta aparat terkait.

    Jenazah diberangkatkan dari Fakfak menuju Jakarta pada kesempatan pertama, menggunakan pesawat khusus, dan diperkirakan tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, hari ini, Rabu (22/10/2025). Lalu, jenazah akan disemayamkan di rumah duka, di Graha Bintaro Jaya.

    Setiba di Jakarta, Menteri Iftitah juga akan mengawal penyerahan jenazah kepada keluarga almarhum, sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab negara atas pengabdian generasi muda bangsa.

    “Kita kehilangan salah satu putra terbaik Indonesia. Tapi semangatnya akan terus hidup dalam setiap langkah pengabdian Tim Ekspedisi Patriot di seluruh tanah air. Indonesia bangga kepada Anggit,” ujar Iftitah.

    Seluruh jajaran Kementerian Transmigrasi menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga besar almarhum dan mendoakan agar Anggit Bima Wicaksana mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa.