Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenhub

  • KAI Operasikan Kereta Petani di Banten Hasil Inovasi Balai Yasa Surabaya

    KAI Operasikan Kereta Petani di Banten Hasil Inovasi Balai Yasa Surabaya

    Anne mengungkapkan, hasil survei terhadap pengguna Commuter Line Merak menunjukkan 81,23 persen penumpang petani dan pedagang mendukung hadirnya layanan ini. Sementara 6,94 persen penumpang dari Serang mengusulkan penyesuaian jadwal keberangkatan pagi antara pukul 07.00–08.00 WIB agar sesuai dengan jam operasional pasar tradisional.

    Ia menegaskan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan menjadi prioritas utama. Karena itu, KAI bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub terus memastikan kesiapan teknis dan operasional sebelum implementasi dilakukan.

    Pada tahap awal, pengoperasian kereta petani dan pedagang akan difokuskan di lintas Rangkasbitung Line, dengan pola layanan yang memungkinkan proses bongkar muat hasil pertanian secara aman di sejumlah stasiun.

    Sepanjang Januari–September 2025, pengguna Commuter Line Rangkasbitung mencapai 56,82 juta orang, naik 9,9 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya. “Inovasi ini diharapkan menjadi langkah awal memperkuat ekonomi masyarakat melalui transportasi yang inklusif dan produktif,” pungkas Anne.

  • 8 Tanda Tanya di Balik Pertemuan Prabowo dan Ignasius Jonan 2 Jam, Benarkah Tak Bahas Whoosh? Nasional

    8 Tanda Tanya di Balik Pertemuan Prabowo dan Ignasius Jonan 2 Jam, Benarkah Tak Bahas Whoosh? Nasional

    Tanda Tanya di Balik Pertemuan Prabowo dan Ignasius Jonan 2 Jam, Benarkah Tak Bahas Whoosh?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ignasius Jonan, sosok yang lekat dengan transformasi Kereta Api Indonesia (KAI) mendadak muncul di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin (3/11/2025).
    Ia muncul di tengah polemik utang
    Kereta Cepat
    Jakarta Bandung (KCJB) alias
    Whoosh
    yang menjadi perbincangan hangat.
    Meski tidak mengetahui maksud kedatangannya, Jonan mengaku dihubungi oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. Ia hanya memenuhi undangan itu, sehingga perlu hadir ke Istana.
    Dalam pernyataannya kepada awak media, Jonan bahkan tidak ingin menjawab gamblang apakah pemanggilannya terkait polemik kereta cepat. Ia mengaku, tidak menyiapkan dokumen apapun soal itu.
    “Wih saya enggak komentari itu. Mungkin (bahas kereta cepat), saya sudah pensiun jadi enggak ngikutin. Saya enggak tahu,” kata Jonan, sembari berlalu masuk ke lingkungan Istana Negara, Senin.
    Selain Jonan, Prabowo juga memanggil Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
    AHY yang hadir lebih dulu menyampaikan, kedatangannya akan membahas sejumlah isu.
    Salah satu yang dibahas adalah polemik Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias Whoosh yang kini dilanda utang. Pembahasan akan berkaitan dengan restrukturisasi utang.
    “Mau melaporkan tentunya sekaligus meminta arahan-arahan dari beliau, dari Bapak Presiden tentang banyak. Termasuk kereta cepat,” kata AHY, di Istana, di tempat yang sama.
    Pertemuan antara Jonan dan Prabowo terjadi sekitar 2 jam lamanya. Ia diketahui tiba di Istana Kepresidenan pada pukul 15.34 WIB dan keluar dari lingkungan Istana Negara pada pukul 18.20 WIB.
    Usai bertemu dua jam, ia bersikukuh menyatakan, pertemuannya dengan Prabowo tidak membahas KCJB.
    Direktur Utama (Dirut) KAI 2009-2014 ini cenderung tutup mulut saat ditanya polemik tersebut, dengan alasan sudah pensiun.
    “Tadi kami diterima Bapak Presiden yang diprakarsai oleh Bapak Seskab selama kurang lebih 2 jam. Lama sekali ya?” beber Jonan.
    “Enggak, enggak (bahas kereta cepat). Enggak, saya enggak diminta masukan kok soal itu,” imbuh Jonan.
    Jonan menyampaikan, kedatangannya ke Istana hanya untuk berbagi cerita dan berdiskusi sebagai rakyat dan warga negara.
    Diskusi itu seputar program-program yang dijalankan oleh Prabowo selama ini.
    Begitu pun peran aktif Prabowo dalam diplomasi luar negeri, pengembangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta partisipasi BUMN untuk Indonesia.
    Lalu, program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, hingga Koperasi Desa Merah Putih yang mampu menciptakan efek merambat (multiplier effect) kepada perekonomian.
    Selama diskusi berlangsung, Kepala Negara mendengarkan dengan baik.
    “Puji Tuhan beliau berkenan untuk mendengarkan dan diskusi dan menerima lah beberapa masukan. Juga program-program yang sifatnya itu kerakyatan. Jadi diskusinya itu saja sih, enggak ada yang lain,” beber Jonan.
    Saat ditanya mengenai proyek kereta cepat yang sempat ditentangnya selama menjabat sebagai
    Menteri Perhubungan
    (Menhub), Jonan memilih konsisten tidak berkomentar.
    Ia beralasan sudah pensiun dari kabinet, sehingga tidak elok menyampaikan pendapat.
    “Enggak ada, saya sudah pensiun, saya enggak akan nyampaikan pendapat lah. Enggak, enggak ada. Enggak, ya diskusi saja kok. Diskusi saja,” beber Jonan.
    Jonan mengeklaim, Prabowo juga tidak bertanya kepadanya terkait pandangannya mengenai proyek Whoosh.
    Oleh karenanya, tidak ada yang ingin ia sampaikan terkait proyek itu, termasuk cara melunasi utang Whoosh dan opsi perpanjangan tenor.
    “Saya kira kalau, saya enggak tahu ya, soal Whoosh sih beliau enggak tanya ke saya pandangannya apa segala, enggak. Saya enggak komentar soal yang begituan. Wong saya sudah pensiun, enggak punya kewenangan kok. Enggak, jangan. Enggak boleh,” ujar dia.
    Sementara AHY yang keluar lebih dulu menyebut, pertemuan antara dirinya dengan Jonan menjadi forum yang berbeda.
    Saat melaporkan berbagai program pemerintah, AHY ditemani oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.
    AHY mengatakan, pembahasannya juga sejalan dengan rapat koordinasi yang sebelumnya terjadi di kantornya bersama CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani dan jajarannya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, hingga para pejabat di Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Keuangan.
    “Secara umum yang kami bahas tadi di Rakor yang kami selenggarakan di Kemenko Infrastruktur juga inline, sejalan dengan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden. Tentu nanti pada saatnya akan lebih dijelaskan,” ujar AHY.
    Sebelum mulai digarap, proyek ini sejatinya sudah menuai banyak kontroversi.
    Jonan, menjadi salah satu sosok yang menentang pembangunan kereta cepat sejak awal.
    Sikap tegas itu terbawa hingga ia menjabat sebagai Menteri Perhubungan (Menhub) pada periode pertama Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
    Pria asal Surabaya itu mengharamkan dana APBN digunakan untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
    Ia juga menolak memberikan izin trase kala itu karena masalah konsesi, di mana KCIC meminta konsesi KCJB adalah 50 tahun sejak kereta beroperasi, sementara menurut aturan konsesi seharusnya dimulai dari penandatanganan kontrak.
    Jonan menegaskan keputusannya itu untuk menegakkan aturan yang berlaku, yakni sesuai dengan Perpres Nomor 107 Tahun 2015 dan UU Nomor 23 Tahun 2007. Belakangan, konsesi KCJB kini malah ditetapkan menjadi 80 tahun.
    Diberitakan Harian Kompas, 1 Februari 2016, izin trase dari Kementerian Perhubungan sempat terkatung-katung lantaran Jonan belum menerbitkan izinnya.
    Menurut dia, alasan belum keluarnya izin, karena dirinya tegas mengikuti koridor regulasi.
    “Saya kira publik tidak pernah memahami UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan peraturan menteri yang mengikutinya. Kalau mereka tahu, mereka akan mengerti saya hanya menjalankan undang-undang,” kata Jonan, saat itu.
    “Mereka sebagai pengusaha tentu akan minta kemudahan sebanyak-banyaknya. Kementerian BUMN tentu minta sebanyak-banyaknya, kita (Kementerian Perhubungan) yang harus mengaturnya,” tambah dia.
    Dikutip dari pemberitaan Kompas.com 3 September 2015, Jonan kala itu menegaskan, selama ini tidak perlu ada moda transportasi semacam kereta cepat untuk rute Jakarta-Bandung.
    Kata dia, secara teknis, kereta cepat yang memiliki kecepatan di atas 300 kilometer per jam tidak cocok untuk rute pendek seperti Jakarta-Bandung yang hanya kisaran 150 kilometer.
    Menurut Jonan, kereta cepat idealnya dibangun untuk rute-rute jarak jauh, misalnya Jakarta-Surabaya.
    Perhitungan Jonan, jika di antara rute Jakarta-Bandung dibangun lima stasiun, jarak antar-satu stasiun dengan stasiun berikutnya sekitar 30 kilometer.
    Apabila dibangun delapan stasiun, jarak antar-stasiun kurang dari 20 kilometer.
    Jonan lebih lanjut memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 150 kilometer tersebut.
    “Kalau Jakarta-Bandung itu total misal butuh 40 menit, berarti kalau interval tiap stasiun (jika lima stasiun) adalah delapan menit. Kalau delapan menit, apa bisa delapan menit itu dari velositas 0 km per jam sampai 300 km per jam? Saya kira enggak bisa,” kata Jonan.
    Jonan bahkan memilih tidak hadir ketika atasannya, Jokowi, meletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan KCJB pada 21 Januari 2016.
    Padahal, sebagai Menteri Perhubungan kala itu, ia seharusnya merupakan penanggung jawab utama sektor perkeretaapian di Indonesia.
    Acara itu hanya dihadiri sejumlah menteri, salah satunya Menteri BUMN Rini Soemarno. Rini diketahui merupakan anggota kabinet yang getol mendukung mega proyek kerja sama dengan China itu.
    Usai ketidakhadiran Jonan dalam acara seremonial penting tersebut memancing kontroversi publik Tanah Air, Kementerian Perhubungan memberikan klarifikasi.
    Jonan tak bisa hadir dalam peletakan batu pertama
    Kereta Cepat Jakarta Bandung
    karena mengaku sedang sibuk menyelesaikan perizinan proyek tersebut.
    “Menhub tidak hadir pada
    groundbreaking
    karena harus fokus menuntaskan aspek perizinan, agar pembangunan bisa segera dilaksanakan tidak hanya
    groundbreaking
    saja,” kata Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Informasi dan Keterbukaan Publik Hadi M Djuraid kala itu, 21 Januari 2016.
    Menurut dia, PT Kereta Cepat Indonesia-China sudah mengantongi izin trase dari Menhub sehingga bisa melaksanakan peletakan batu pertama.
    Namun, lanjut dia, untuk pembangunannya harus memperoleh izin pembangunan.
    “Izin pembangunan bukan izin administratif, namun merupakan evaluasi teknis rancang bangun dan analisis aspek keselamatan prasarana kereta api,” tutur dia.
    Jonan kemudian tak lagi menjabat Menhub mulai Juli 2016 karena terkena
    reshuffle
    kabinet. Ia kemudian menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hingga 20 Oktober 2019.
    Kini, KCJB menghadapi beban utang yang cukup berat. KAI bersama dengan tiga BUMN lainnya harus menanggung renteng kerugian dari Whoosh sesuai porsi sahamnya di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI).
    Dalam laporan keuangan per 30 Juni 2025 (unaudited) yang dipublikasikan di situs resminya, entitas anak KAI, PT PSBI, tercatat merugi hingga Rp 4,195 triliun sepanjang 2024.
    Artinya, dalam sehari saja bila menghitung dalam setahun ada 365 hari, konsorsium BUMN Indonesia harus menanggung rugi dari beban KCIC sebesar Rp 11,493 miliar per hari.
    Kerugian itu masih berlanjut tahun ini. Hingga semester I-2025 atau periode Januari–Juli, PSBI sudah membukukan kerugian sebesar Rp 1,625 triliun.
    Sebagai pemimpin konsorsium, KAI memegang porsi saham terbesar di PSBI, yakni 58,53 persen, sesuai penugasan yang diberikan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
    Selain KAI, pemegang saham lain PSBI adalah Wika dengan kepemilikan 33,36 persen, Jasa Marga sebesar 7,08 persen, dan PTPN VIII sebesar 1,03 persen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah telah Salurkan Rp20 Triliun BLT Kesra Rp900.000

    Pemerintah telah Salurkan Rp20 Triliun BLT Kesra Rp900.000

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah mulai mencairkan stimulus ekonomi tambahan bagi masyarakat untuk kuartal IV/2025 dalam bentuk bantuan langsung tunai sementara (BLTS) Kesra. Penyaluran BLT telah mencapai sekitar Rp20 triliun. 

    Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada konferensi pers hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Kuartal IV/2025, Senin (3/11/2025). 

    BLT yang diumumkan pada Oktober 2025 itu menyasar kepada lebih dari 35 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Penyalurannya telah dilakukan secara bertahap dan secara keseluruhan ditargetkan pada pekan kedua November 2025. 

    “Setiap KPM menerima total Rp900.000, jadi Rp300.000 setiap bulan. Sekarang sudah hampir Rp20 triliun tersalurkan,” ujar Purbaya di kantor Bank Indonesia (BI), Senin (3/11/2025). 

    Purbaya memaparkan bahwa pemerintah sebelumnya telah menyalurkan delapan program akselerasi ekonomi pada September 2025 dengan total anggaran Rp15,6 triliun. Pertama, program magang untuk lulusan perguruan tinggi atau fresh graduates maksimal satu tahun. 

    Kedua, perluasan pembebasan pajak penghasilan atau PPh pasal 21 atau ditanggung pemerintah (DTP) untuk sektor pariwisata. 

    Ketiga, bantuan pangan untuk Oktober dan November 2025. Keempat, diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) bagi pekerja yang bukan penerima upah seperti pengemudi ojek online (ojol), ojek pangkalan, sopir serta kurir selama enam bulan. 

    Kelima, program manfaat layanan tambahan perumahan BPJS Ketenagakerjaan. Keenam, program padat karya tunai Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum. 

    Ketujuh, program deregulasi sebagai implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No.28/2025. Kedelapan, program perkotaan berupa pilot project di Jakarta untuk perbaikan kualitas permukiman serta penyediaan platform pemasaran untuk gig economy. 

    Selepas 2025, pemerintah juga melanjutkan empat program insentif ekonomi pada 2026. Pertama, perpanjangan periode pemberian PPh final UMKM sebesar 0,5% sampai dengan 2029. 

    Kedua, perpanjangan PPh 21 DTP untuk pekerja sektor pariwisata. Ketiga, perpanjangan PPh pasal 21 DTP untuk pekerja industri padat karya. Keempat, program diskon iuran JKK dan JKM untuk semua penerima BPU. 

    Di luar itu, pemerintah juga menyalurkan lima program penyerapan tenaga kerja meliputi: operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; replanting perkebunan rakyat; Kampung Nelayan Merah Putih; revitalisasi tambak Pantura; serta modernisasi kapal nelayan. 

    “Stimulus yang lain adalah insentif PPN DTP atas penjualan rumah dengan harga hingga Rp5 miliar untuk bagian harga sampai dengan Rp2 miliar sebesar 100% diperpanjang hingga 31 Desember 2027,” pungkas Purbaya.

  • 3 2 Jam Bertemu Prabowo, Ignasius Jonan Bantah Bahas Kereta Cepat Nasional

    3 2 Jam Bertemu Prabowo, Ignasius Jonan Bantah Bahas Kereta Cepat Nasional

    2 Jam Bertemu Prabowo, Ignasius Jonan Bantah Bahas Kereta Cepat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur Utama (Dirut) KAI 2009-2014, Ignasius Jonan, mengaku tak membahas polemik Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias Whoosh dengan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu selama dua jam di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/11/2025).
    Ia diketahui tiba di Istana Kepresidenan pada pukul 15.34 WIB dan keluar dari lingkungan Istana Negara pada pukul 18.20 WIB.
    “Tadi kami diterima Bapak Presiden yang diprakarsai oleh Bapak Seskab selama kurang lebih dua jam. Lama sekali ya?” kata Jonan pasca pertemuan, Senin.
    “Enggak, enggak (bahas
    kereta cepat
    ). Enggak, saya nggak diminta masukan kok soal itu,” imbuh Jonan.
    Jonan berdalih, kedatangannya ke Istana untuk berbagi cerita dan berdiskusi sebagai rakyat dan warga negara.
    Diskusi itu seputar program-program yang dijalankan oleh Prabowo selama ini.
    Begitu pun peran aktif Prabowo dalam diplomasi luar negeri, pengembangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta partisipasi BUMN untuk Indonesia.
    Lalu, program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, hingga Koperasi Desa Merah Putih yang mampu menciptakan efek merambat (multiplier effect) kepada perekonomian.
    Selama diskusi berlangsung, Kepala Negara mendengarkan dengan baik.
    “Puji Tuhan beliau berkenan untuk mendengarkan dan diskusi dan menerima lah beberapa masukan. Juga program-program yang sifatnya itu kerakyatan. Jadi diskusinya itu aja sih, nggak ada yang lain,” beber Jonan.
    Saat ditanya mengenai proyek kereta cepat yang sempat ditentangnya selama menjabat sebagai Menteri Perhubungan (Menhub), Jonan memilih konsisten tidak berkomentar.
    Ia beralasan sudah pensiun dari kabinet, sehingga tidak elok menyampaikan pendapat.
    “Nggak ada, saya udah pensiun, saya nggak akan nyampaikan pendapat lah. Nggak, nggak ada. Enggak, ya diskusi aja kok. Diskusi aja,” beber Jonan.
    Jonan mengeklaim, Prabowo juga tidak bertanya kepadanya terkait pandangannya mengenai proyek Whoosh.
    Oleh karenanya, tidak ada yang ingin ia sampaikan terkait proyek itu, termasuk cara melunasi utang Whoosh dan opsi perpanjangan tenor.
    “Saya kira kalau, saya nggak tahu ya, soal Whoosh sih beliau nggak tanya ke saya pandangannya apa segala, nggak. Saya nggak komentar soal yang begituan. Wong saya udah pensiun, nggak punya kewenangan kok. Nggak, jangan. Nggak boleh,” bantahnya lagi.
    Menurut Jonan, Prabowo memiliki cara dan kebijakan tersendiri terkait proyek tersebut.
    “Nggak ada sama sekali. Saya pikir sih, mestinya beliau kan pasti punya kebijakan sendiri ya mengenai ini. Kan Whoosh-nya sendiri secara operasional bagus. Kalau yang lain-lain ya mungkin tanya beliau sendiri deh,” tandas Jonan.
    Sebagai informasi, KCJB alias Whoosh kini menghadapi beban utang yang cukup berat.
    KAI selaku induk usaha dan salah satu pemegang saham terbesar, bersama dengan tiga BUMN lainnya, harus menanggung renteng kerugian dari Whoosh sesuai porsi sahamnya di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI).
    Dalam laporan keuangan per 30 Juni 2025 (unaudited) yang dipublikasikan di situs resminya, entitas anak KAI, PT PSBI, tercatat merugi hingga Rp 4,195 triliun sepanjang 2024.
    Artinya, dalam sehari saja, bila menghitung dalam setahun ada 365 hari, konsorsium BUMN Indonesia harus menanggung rugi dari beban KCIC sebesar Rp 11,493 miliar per hari.
    Kerugian itu masih berlanjut tahun ini.
    Hingga semester I-2025 atau periode Januari–Juli, PSBI sudah membukukan kerugian sebesar Rp 1,625 triliun.
    Sebelum mulai digarap, proyek ini sejatinya sudah menuai banyak kontroversi.
    Jonan menjadi salah satu sosok yang menentang pembangunan kereta cepat sejak awal.
    Sikap tegas itu terbawa hingga ia menjabat sebagai Menteri Perhubungan (Menhub) pada periode pertama Presiden ke-7 Joko Widodo.
    Pria asal Surabaya itu mengharamkan dana APBN digunakan untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
    Ia juga menolak memberikan izin trase kala itu karena masalah konsesi, di mana KCIC meminta konsesi KCJB adalah 50 tahun sejak kereta beroperasi, sementara menurut aturan konsesi seharusnya dimulai dari penandatanganan kontrak.
    Jonan menegaskan keputusannya itu untuk menegakkan aturan yang berlaku, yakni sesuai dengan Perpres Nomor 107 Tahun 2015 dan UU Nomor 23 Tahun 2007.
    Belakangan, konsesi KCJB kini malah ditetapkan menjadi 80 tahun.
    Diberitakan Harian Kompas, 1 Februari 2016, izin trase dari Kementerian Perhubungan sempat terkatung-katung lantaran Jonan belum menerbitkan izinnya.
    Menurutnya, alasan belum keluarnya izin karena dirinya tegas mengikuti koridor regulasi.
    “Saya kira publik tidak pernah memahami UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan peraturan menteri yang mengikutinya. Kalau mereka tahu, mereka akan mengerti saya hanya menjalankan undang-undang,” kata Jonan saat itu.
    “Mereka sebagai pengusaha tentu akan minta kemudahan sebanyak-banyaknya. Kementerian BUMN tentu minta sebanyak-banyaknya, kita (Kementerian Perhubungan) yang harus mengaturnya,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KAI Commuter Lakukan Pemeliharaan 102 Rangkaian Jelang Nataru

    KAI Commuter Lakukan Pemeliharaan 102 Rangkaian Jelang Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA – KAI Commuter memastikan kesiapan 102 rangkaian kereta yang rutin menjalani perawatan agar operasional Commuter Line berjalan optimal selama masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    “Berbagai langkah telah dilakukan untuk mendukung pergerakan masyarakat di masa Natal dan Tahun Baru. KAI Commuter melakukan pemeliharaan sarana Commuter Line berkala secara menyeluruh guna menjamin keselamatan, keandalan, dan kenyamanan pengguna,” kata VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

    Dia menyampaikan kegiatan pemeliharaan sarana Commuter Line menjadi bagian penting dari upaya menjaga keandalan layanan pada hari kerja maupun pada masa liburan.

    “Di wilayah Jabodetabek, seluruh rangkaian KRL Commuter Line kami lakukan pemeriksaan, perawatan, dan perbaikan secara menyeluruh dan terjadwal,” kata Karina.

    Pada proses pemeriksaan dan perawatan harian untuk keandalan dan kesiapan operasional harian KRL dilakukan di 4 Depo KRL dan 10 tempat Pengawasan Urusan KRL (PUKRL) yang ditempatkan di stabling penyimpanan Commuter Line usai beroperasi tiap harinya.

    Sementara itu, untuk tempat pemeliharaan secara preventif periodik atau berkala dan penyiapan cadangan sarana Commuter Line operasional dilakukan di 4 Depo KRL yang berada di wilayah Jabodetabek.

    Karina juga menyebutkan, untuk perawatan rutin dan perbaikan ringan Commuter Line Jabodetabek dilakukan di 4 Depo KRL, yaitu Depo KRL Depok, Depo KRL Bogor, Depo KRL Bukit Duri dan Depo KRL Manggarai.

    Di tempat itu perawatan dilakukan secara berkala mulai dari bulanan, tiga bulanan, enam bulanan, dan 12 bulanan.

    “Selain itu, pengecekan sistem pengereman, pintu otomatis, kelistrikan, serta interior Commuter Line untuk memastikan sarana selalu dalam kondisi terbaik setiap harinya,” jelasnya.

    Untuk perawatan heavy maintenance dan perbaikan berat dilakukan di dua fasilitas overhaul yaitu overhaul Depo KRL Depok dan overhaul Depo KRL Manggarai. Di area overhaul itu dilakukan perawatan atau perbaikan besar secara lebih ekstensif secara detail dan menyeluruh di seluruh bagian sarana Commuter Line.

    Saat ini KAI Commuter mengelola 1.072 unit Electric Multiple Unit (EMU) atau unit KRL dengan total 102 rangkaian Commuter Line yang akan dioperasikan setiap harinya di wilayah aglomerasi Jabodetabek.

    Depo KRL Depok merupakan fasilitas perawatan sarana KRL terbesar dengan luas mencapai 26 hektar. Depo ini dilengkapi dengan area pencucian kereta, mesin bubut roda bawah lantai, serta fasilitas overhaul dan semi-overhaul.

    Sementara itu, Depo KRL Manggarai juga memiliki fasilitas overhaul untuk perbaikan besar dan Depo KRL lainnya fokus melaksanakan pemeliharaan harian dan pemeliharaan rutin bulanan untuk memastikan seluruh rangkaian siap beroperasi setiap harinya.

    Sedangkan untuk di luar wilayah Jabodetabek, KAI Commuter juga mempunyai Depo KRL Solo Jebres untuk perawatan dan perbaikan sarana Commuter Line yang beroperasi di wilayah Yogyakarta – Palur.

    Sama halnya seperti di Depo KRL yang berada di Jabodetabek, di Depo KRL Solo Jebres ini juga untuk menjaga keandalan operasional sarana Commuter Line setiap harinya.

    Setiap tahap pemeriksaan dilakukan secara detail oleh tenaga teknis berpengalaman yang telah memiliki sertifikat dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

    Sertifikasi petugas perawatan juga dilakukan secara periodik untuk memastikan kecakapan petugas pemeliharaan dan perbaikan sarana Commuter Line.

    “Bagi kami, pemeliharaan bukan sekadar rutinitas, melainkan bentuk tanggung jawab untuk menghadirkan perjalanan yang aman dan nyaman bagi penggunanya,” kata Karina.

  • Teuku Faisal Fathani, Alumni SMA Taruna Nusantara Jadi Kepala BMKG

    Teuku Faisal Fathani, Alumni SMA Taruna Nusantara Jadi Kepala BMKG

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi melantik Prof. Teuku Faisal Fathani sebagai Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di kantor pusat Kementerian Perhubungan, Kota Jakarta Pusat, Senin (3/11/2025).

    Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya penguatan organisasi dan penyegaran kepemimpinan untuk menjawab kebutuhan sumber daya manusia yang adaptif, profesional, serta mampu memperkuat sinergi antara sektor transportasi dan lembaga sistem informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

    Kolaborasi tersebut menjadi kunci dalam mewujudkan konektivitas nasional yang selamat, aman dan berkelanjutan. Dalam sambutannya, Dudy mengatakan BMKG memiliki peran strategis dalam menjaga keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam sektor transportasi.

    “BMKG memegang peran esensial dalam menjaga keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terelisasikan dalam peran penting BMKG, yang merupakan garda terdepan dalam memberikan informasi cuaca, iklim, dan kualitas udara, dalam kaitannya dengan upaya mitigasi risiko dan perencanaan kebijakan nasional di berbagai sektor, termasuk transportasi,” katanya seperti dikutip siaran pers.

    Berikut adalah profil singkat Prof. Teuku Faisal Fathani:

    Seperti dikutip dari unggahan Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara di media sosial Facebook, Prof. Teuku Faisal Fathani merupakan alumni SMA Taruna Nusantara angkatan 1. Prof Faisal juga merupakan Ketua Umum Ikastara periode 2020-2023.

    Ia meraih gelar S1 dan S2 bidang Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM). Gelar doktor bidang geoteknik didapatnya dari Tokyo University of Agriculture and Technology tahun 2005.

    Ia melanjutkan riset post-doktoral di Ehime University 2010 dan the University of Iowa 2013-2014. Pada 1 Maret 2018, ia diangkat sebagai guru besar termuda di Fakultas Teknik UGM. Penghargaan yang diterima di antaranya: Inovator Teknologi 2015 dari KemeristekDikti hingga Ikon Prestasi Pancasila 2019 dari BPIP.

    Amanah lain yang pernah diembannya adalah adjunct professor of UNESCO Chair on Geoenvironmental Disaster Reduction 2018-2020, Direktur Pusat Unggulan dan Inovasi Teknologi Kebencanaan UGM (GAMA-InaTEK), Vice President of the International Consortium on Geo-Disaster Reduction (ICGdR), Co-Director of StIRRRD (Strengthening Indonesian Resilience: Reducing Risk from Disasters), dan Ketua Prodi Magister Manajemen Bencana, Sekolah Pascasarjana UGM.

    Sebelumnya dalam karier di lembaga pemerintahan, Prof. Faisal pernah menjabat Pelaksana Tugas Direktur Badan Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2022.

    (miq/miq)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Teuku Faisal Fathani, Alumni SMA Taruna Nusantara Jadi Kepala BMKG

    Menhub Lantik Teuku Faisal Fathani Jadi Kepala BMKG, Titip Tranformasi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi melantik Prof. Teuku Faisal Fathani sebagai Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di kantor pusat Kementerian Perhubungan, Kota Jakarta Pusat, Senin (3/11/2025).

    Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya penguatan organisasi dan penyegaran kepemimpinan untuk menjawab kebutuhan sumber daya manusia yang adaptif, profesional, serta mampu memperkuat sinergi antara sektor transportasi dan lembaga sistem informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

    Kolaborasi tersebut menjadi kunci dalam mewujudkan konektivitas nasional yang selamat, aman dan berkelanjutan. Dalam sambutannya, Dudy mengatakan BMKG memiliki peran strategis dalam menjaga keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam sektor transportasi.

    “BMKG memegang peran esensial dalam menjaga keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terelisasikan dalam peran penting BMKG, yang merupakan garda terdepan dalam memberikan informasi cuaca, iklim, dan kualitas udara, dalam kaitannya dengan upaya mitigasi risiko dan perencanaan kebijakan nasional di berbagai sektor, termasuk transportasi,” katanya seperti dikutip siaran pers.

    Dudy berharap pelantikan ini menjadi momentum percepatan transformasi BMKG agar semakin berbasis data, teknologi, dan kolaborasi lintas instansi. Ia pun berharap momentum ini menjadikan BMKG semakin solid, profesional, dan berintegritas untuk mewujudkan pelayanan publik yang semakin prima.

    Lebih lanjut, Dudy juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan ke depan, terutama menjelang periode angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta Lebaran 2026.

    “Saya berharap kolaborasi dan sinergi lintas sektor antara BMKG dengan Kementerian Perhubungan dalam mengantisipasi berbagai hal kaitannya dengan aspek Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dapat terjalin dengan baik demi memastikan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan perjalanan masyarakat,” ujar Dudy.

    Dalam kesempatan ini pula, Dudy menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pejabat sebelumnya, Prof. Dwikorita Karnawati, atas dedikasi dan pengabdian selama memimpin BMKG.

    “Terima kasih atas capaian dan kontribusi luar biasa yang telah diberikan. Kepemimpinan beliau menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan kinerja BMKG ke depan,” kata Dudy.

    (miq/miq)

    [Gambas:Video CNBC]

  • KAI Commuter Segera Operasikan Kereta Khusus Petani Pedagang Rute Merak-Rangkasbitung

    KAI Commuter Segera Operasikan Kereta Khusus Petani Pedagang Rute Merak-Rangkasbitung

    Bisnis.com, JAKARTA — KAI Commuter bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI segera mengoperasionalkan Kereta Penumpang Kelas Ekonomi (K3) Khusus Petani-Pedagang dengan rute Merak—Rangkasbitung. 

    VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda menyampaikan bahwa hadirnya kereta ini adalah bukti nyata komitmen KAI Group dalam memperluas akses transportasi publik yang inklusif, sekaligus mendukung roda perekonomian masyarakat. 

    “Layanan kereta petani dan pedagang ini merupakan inovasi transportasi yang dekat dengan kebutuhan nyata masyarakat sekaligus terobosan terbaru dari KAI Group,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Minggu (2/11/2025).  

    Pada tahap awal, layanan inovatif ini direncanakan akan diimplementasikan pada layanan perjalanan Commuter Line Merak dengan relasi Stasiun Merak–Stasiun Rangkasbitung atau sebaliknya. Sarana kereta ini nantinya akan disatukan pada rangkaian Commuter Line tersebut.

    Dengan demikian, jadwal keberangkatan kereta khusus ini dari Merak maupun Rangkasbitung akan mengikuti jadwal eksisting atau yang sudah ada. Terkait kapan mulai berlakunya, pihak KAI Commuter belum menyampaikan secara terperinci. 

    Adapun, sarana Kereta khusus petani dan pedagang ini dirancang dengan desain yang mendukung aktivitas mereka, seperti tempat duduk sejajar dengan dinding kereta di sisi kiri dan kanan sehingga memungkinkan menempatkan barang bawaan atau dagangannya didepan pengguna dengan aman.  

    “Pintu kereta pun didesain lebih lebar untuk memudahkan keluar masuknya barang bawaan, dan yang pasti sarana ini sudah sesuai dengan standar pelayanan minimum yang berlaku,” lanjut Karina. 

    Layanan ini akan tersedia pada 14 perjalanan Commuter Line Merak per hari, melayani masyarakat, khususnya para petani dan pedagang di wilayah Banten untuk menjajakan hasil tani dan dagangannya di Serang, Lebak, Pandeglang, dan sekitarnya.

    Karina menegaskan bahwa perjalanan Commuter Line Merak hanya sampai Stasiun Rangkasbitung saja dengan satu kelas, yakni kelas K3 atau layanan kelas ekonomi yang disubsidi oleh pemerintah. 

    “Kereta khusus ini memiliki jumlah tempat duduk sebanyak 73 bangku, dan akan beroperasi dengan total sebanyak 14 kali perjalanan dari Stasiun Merak menuju Stasiun Rangkasbitung atau pun sebaliknya,” tambahnya. 

    Dengan pemberhentian di seluruh stasiun pada lintas tersebut, diharapkan layanan ini nantinya akan menjadi solusi transportasi yang tepat bagi petani dan pedagang, dalam membentuk rantai pasok yang lebih kuat, serta terbukanya peluang usaha dan aktivitas ekonomi daerah yang semakin berkembang.

    Melihat jadwal Commuter Line lintas Merak, terdapat 11 stasiun. Mulai dari Rangkasbitung, Jambu Baru, Catang, Cikeusal, Walantaka, Serang, Karangantu, Tonjong Baru, Cilegon, Krenceng, dan Merak. 

    Total jarak lintasan kereta tersebut mencapai 67,4 kilometer dengan total perjalan sekitar 1 jam 45 menit. 

    Adapun, bagi para pedagang yang akan melanjutkan perjalanan dari Rangkasbitung menuju Jakarta dan sekitarnya dapat menggunakan Commuter Line Rangkasbitung – Tanah Abang di Stasiun Rangkasbitung. Terkait dengan kelanjutan perjalanan ini, KAI Commuter memberlakukan ketentuan khusus.  

    Para petani atau pedagang yang membawa barang bawaan harus sesuai dengan aturan yang berlaku di Commuter Line Jabodetabek. Pembatasan barang bawaan yang besar (dagangan) hanya diperbolehkan pada pemberangkatan Commuter Line Jabodetabek yang pertama berangkat dari Stasiun Rangkasbitung menuju kota Jakarta atau sekitarnya.

    Saat ini, KAI Commuter terus fokus melaksanakan persiapan, termasuk kebutuhan teknis sarana dan penyusunan regulasi bersama regulator. KAI Commuter dan KAI terus melakukan koordinasi dengan DJKA Kementerian Perhubungan untuk memastikan aspek keselamatan, operasional, dan regulasi layanan kereta khusus ini.  

  • Asosiasi Masyarakat Terowongan dan Konstruksi Bawah Tanah Resmi Dibentuk

    Asosiasi Masyarakat Terowongan dan Konstruksi Bawah Tanah Resmi Dibentuk

    Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Terowongan dan Konstruksi Bawah Tanah Indonesia (MTKBTI) mendorong sinergi antara industri dan regulator.

    MTKBTI telah resmi dibentuk dan menggelar acara inaugurusi pertama pada Sabtu (1/11/2025). Asosiasi ini lahir dari kebutuhan untuk menghadirkan ruang sinergi di tengah meningkatnya proyek-proyek pembangunan bawah tanah di Indonesia, seperti MRT Jakarta, Kereta Cepat Jakarta–Bandung, hingga rencana immersed tunnel menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Ketua MTKBTI Weni Maulina menjelaskan bahwa organisasi ini menjadi wadah bagi para pelaku industri konstruksi bawah tanah untuk saling berkolaborasi, bertukar pengetahuan, serta menjembatani komunikasi dengan regulator.

    “Kami ingin agar pelaku industri konstruksi bawah tanah tidak berjalan sendiri. Ini wadah bersama untuk berdiskusi, mencari solusi, dan berkomunikasi dengan regulator seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, maupun Kementerian ESDM,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (1/11/2025).

    Ke depan, asosiasi berkomitmen memperluas keanggotaan sekaligus mengembangkan program pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan kapasitas para insinyur dan praktisi di bidang konstruksi bawah tanah.

    “Kami ingin melahirkan individu dan engineer yang lebih berkapasitas, kompeten, dan mampu berkontribusi bagi negara,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Weni menyoroti berbagai tantangan teknis yang dihadapi industri konstruksi bawah tanah di Indonesia, terutama terkait kondisi geologi dan geoteknik yang bervariasi di setiap daerah.

    Menurutnya, peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan transfer teknologi internasional menjadi kunci untuk memperkuat sektor ini.

    “Kami membuka ruang kolaborasi dengan insinyur mancanegara agar terjadi pertukaran ilmu dan pengalaman,” ujarnya.

    Meski dihadapkan pada tantangan finansial dan teknis, Weni optimistis potensi industri konstruksi bawah tanah di Indonesia sangat besar. Dalam jangka panjang, sektor ini akan memberikan manfaat besar bagi pembangunan nasional.

    Sementara itu, Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Boby Ali Azhari mengatakan pengerjaan proyek terowongan bawah tanah masih menghadapi tantangan dari aspek teknis pekerjaan hingga kompetensi sumber daya manusia (SDM) di dalam negeri.

    Dia mengatakan pembangunan infrastruktur bawah tanah membutuhkan keahlian yang sangat spesifik dan berbeda dari bidang teknik sipil umum. Karena itu, peningkatan kompetensi dan sertifikasi tenaga ahli menjadi prioritas utama pemerintah.

    “Kami membutuhkan insinyur dan tenaga ahli dengan spesialisasi tinggi. Kami telah menyiapkan program beasiswa magister spesialisasi di bidang struktur geologi dan terowongan untuk membangun generasi baru profesional terowongan,” jelasnya.

    Boby mengatakan pihaknya juga memperkuat program sertifikasi tenaga konstruksi.

    Hingga Oktober 2025, tercatat 30 profesional telah tersertifikasi sebagai Ahli Madya Perencanaan Terowongan Jalan, dan 24 lainnya sebagai Insinyur Muda Perencanaan Terowongan Jalan.

    “Sertifikasi ini menjadi bukti kompetensi dan kesiapan tenaga kerja nasional menghadapi proyek-proyek berteknologi tinggi,” tambahnya.

    Selain tenaga perorangan, Boby juga menekankan pentingnya sertifikasi bagi badan usaha jasa konstruksi. Tercatat hingga Oktober 2025, terdapat 34 perusahaan yang telah memperoleh Sertifikat Badan Usaha (SBU) untuk klasifikasi Konstruksi Terowongan (KIKI 104).

    Dalam kesempatan yang sama, Past President The International Tunnelling and Underground Space Association (ITA-AITES) 2022–2025 Arnold Dix mengungkapkan pembangunan infrastruktur bawah tanah dinilai akan menjadi tonggak penting bagi masa depan kota-kota besar di Indonesia. Namun, proses menuju ke sana tidak mudah.

    Pada tahap awal pembangunan, masyarakat biasanya sulit melihat manfaat langsung dari proyek infrastruktur bawah tanah.

    “Tantangannya adalah bagi orang-orang yang berada di tahap awal — ketika kota mereka mengalami gangguan dan melihat banyak uang dihabiskan untuk proyek bawah tanah — mereka belum bisa membayangkan masa depan yang akan dibawa oleh sistem itu,” ujarnya.

    Dia mengatakan kritik terhadap lamanya pengerjaan dan gangguan di lapangan adalah hal wajar. Namun, negara-negara yang kini menikmati kota modern seperti London, New York, Beijing, atau Bangkok, juga pernah melewati masa sulit serupa.

    “Jika saya bisa, saya ingin semua orang di Indonesia melihat kota-kota itu. Mereka dulu mengalami gangguan besar, tapi sekarang menikmati kehidupan kota yang efisien, aman, dan ramah lingkungan,” katanya.

    Dia menggarisbawahi kunci utama bagi Indonesia adalah kesabaran dan konsistensi dalam melanjutkan pembangunan. Sistem bawah tanah bukan hanya tentang transportasi, tetapi juga perlindungan lingkungan, efisiensi ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

    Arnold menilai peluang Indonesia untuk berinovasi di sektor konstruksi bawah tanah sangat besar. Pihaknya mencontohkan tantangan banjir dan kemacetan di Jakarta yang dapat diatasi melalui pengembangan sistem transportasi dan drainase bawah tanah.

    “Kami melihat di Bangkok, mereka dulu punya masalah yang sama. Kini ketika hujan, kota tetap berjalan normal karena sistem bawah tanah mereka bekerja dengan baik,” jelasnya.

    Kendati demikian, dia menyoroti pentingnya dukungan regulasi dan pendekatan yang matang agar proyek-proyek bawah tanah dapat berjalan efektif.

    “Indonesia berada di tahap awal, tapi potensinya luar biasa. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pelaku industri, dan akademisi, Indonesia bisa menjadi contoh sukses di kawasan Asia Tenggara,” ujarnya.

  • Menhub Bilang PSN Pelabuhan Palembang Mulai Dibangun pada 2026

    Menhub Bilang PSN Pelabuhan Palembang Mulai Dibangun pada 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkapkan, salah satu proyek strategis nasional (PSN), yakni Pelabuhan Palembang Baru bakal mulai dibangun pada 2026.

    Hal tersebut sejalan dengan penyerahan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) area rencana Pelabuhan Palembang Baru, Tanjung Carat, dari Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan kepada Kementerian Perhubungan, Jumat (31/10/2025). 

    Dudy menyampaikan bahwa penandatanganan ini berkaitan dengan rencana pembangunan Pelabuhan Palembang Baru di kawasan Tanjung Carat, Sumatra Selatan. 

    “Rencananya, pembangunan pelabuhan ini akan dimulai pada awal tahun depan dan diharapkan rampung dalam tempo tiga hingga empat tahun,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Sabtu (1/11/2025). 

    Dudy berharap melalui pembangunan pelabuhan baru ini dapat memastikan kelancaran arus logistik, yang pada akhirnya akan mampu menjadi katalis pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di kawasan Sumatra bagian selatan secara keseluruhan. 

    Pelabuhan New Palembang di Tanjung Carat rencananya akan dibangun di atas Lahan Pelabuhan seluas 59,5 Hektare (ha).

    Proyek ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang diharapkan kedepannya akan menjadi pelabuhan utama penunjang perekonomian Indonesia khususnya di Provinsi Sumatra Selatan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 16/2025.

    “Harapan kita bersama, agar sinergi dan kolaborasi ini, khususnya dalam Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat dapat berjalan lancar, efektif, dan penuh integritas,” katanya. 

    Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Daru menyampaikan pentingnya pembangunan Pelabuhan New Palembang di Tanjung Carat ini. Pasalnya, Pelabuhan Boom Baru yang menjadi pelabuhan tumpuan Provinsi Sumatera Selatan saat ini kondisinya sudah tidak memadai.

    Adapun, lokasi Pelabuhan Boom Baru berada di tengah kota. Arus lalu lintas mobil bertonase besar dari dan menuju pelabuhan menyebabkan kemacetan dan potensi kecelakaan lalu lintas. 

    Selain itu, pelabuhan ini juga mengalami pendangkalan kedalaman sungai sehingga tidak dapat disinggahi oleh kapal-kapal besar. Sedimentasinya pun luar biasa, sehingga kapal besar tidak bisa sandar sesuai kemampuan kapal sehingga tidak maksimal. 

    “Padahal, potensi Sumsel sangat besar. Sumsel memiliki lahan sawit 1,4 juta hektar. Sumbangan produksi karet nasional juga 30%-nya ada di sini. Ada pula produksi batu bara. Potensi ini yang ingin kita maksimalkan,” jelas Herman Daru. 

    Harapannya, keberadaan pelabuhan baru membuat beban logistik dapat terbagi, dengan begitu biaya logistik pun dapat lebih ringan. Alur pengiriman logistik pun dapat berjalan lebih efisien dan lancar.

    Adapun, Pelabuhan Palembang Baru merupakan satu dari 14 PSN Pelabuhan yang masih tercatat dalam era Prabowo Subianto. 

    Sebanyak 11 proyek pembangunan pelabuhan tersebut, yakni Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Terminal Kijing, Pelabuhan Sanur, Pelabuhan KEK Maloy, Pelabuhan Teluk Palu, Makassar New Port, Pelabuhan Likupang, Pelabuhan Hub Internasional Bitung, Pelabuhan Kupang, dan Terminal Multipurpose Labuan Bajo.

    Sementara empat lainnya, yakni pengembangan Pelabuhan Benoa (BMTH), Pelabuhan Palembang Baru, dan Pelabuhan Terminal Peti Kemas Muaro Jambi masih dalam proses.