Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenhub

  • Pelantikan presiden, KAI Commuter buat jalur khusus difabel di stasiun

    Pelantikan presiden, KAI Commuter buat jalur khusus difabel di stasiun

    Jakarta (ANTARA) – PT Kereta Commuter Indonesia (KAI Commuter) membuat jalur khusus bagi difabel, ibu hamil dan lansia di stasiun-stasiun saat pelantikan presiden dan wakil presiden pada Minggu (20/10). 

    Jalur khusus tersebut dibuat agar penumpang tidak kesulitan menghadapi kepadatan yang berpotensi terjadi di hari itu.

    “Kami membuat jalur khusus untuk mereka sehingga mereka tidak terjebak nanti dalam keramaian atau kepadatan penumpang, jika memang nanti penumpangnya akan sangat padat,” kata Vice President (VP) Corporate Secretary KAI Commuter, Joni Martinus di Jakarta pada Sabtu.

    Baca juga: Sambut pelantikan presiden, KAI Commuter perbanyak toilet di stasiun

    Pihaknya juga meminta masyarakat yang datang dari arah Bogor agar tidak turun di Stasiun Manggarai.

    “Bisa di stasiun sebelahnya, itu imbauan kami. Jangan memaksakan diri, misalnya, harus turun di Stasiun Manggarai, bisa di stasiun dekat Manggarai, misalnya Stasiun Cikini,” kata Joni.

    Secara khusus untuk mengantisipasi kepadatan penumpang di Stasiun Manggarai, Joni membuka kemungkinan merekayasa pemberhentian di Stasiun Manggarai.

    “Nanti kita akan evaluasi itu, kalau memang nanti, misalnya, dibutuhkan rekayasa bahwa itu harus kita langsungkan, misalnya, nanti kita akan sampaikan lagi,” kata Joni.

    Baca juga: KAI Commuter tetapkan tarif KRL sebesar Rp1 saat pelantikan presiden

    Jika kepadatan penumpang di Stasiun Manggarai terjadi, kata Joni, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk merekayasa pemberhentian.

    “Tapi nanti kalau memang ada, ini kita kolaborasi. Kalau ada arahan lebih lanjut, misalnya dari kementerian Perhubungan atau arahan lanjut dari pihak yang berwenang, itu akan menjadi pertimbangan kita,” katanya.

    Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 pada Minggu (20/10) di Gedung MPR/DPR RI Jakarta.

    Setelah itu, Prabowo dan Gibran direncanakan ke Istana Kepresidenan untuk mengikuti prosesi pisah sambut dengan Presiden 2014-2019 dan 2019-2024 Joko Widodo (Jokowi).

    Baca juga: Pelantikan presiden, KAI Commuter siagakan 325 petugas tambahan

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemenhub siapkan Biskita dukung aksesibilitas masyarakat Tangerang

    Kemenhub siapkan Biskita dukung aksesibilitas masyarakat Tangerang

    Setelah Kota Bogor, Bekasi, Depok dan Kabupaten Bekasi, Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek segera menghadirkan layanan Biskita di Kota TangerangJakarta (ANTARA) – Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan siap menghadirkan layanan Biskita di Kota Tangerang, Banten, guna mendukung aksesibilitas masyarakat setempat.

    “Setelah Kota Bogor, Bekasi, Depok dan Kabupaten Bekasi, Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek segera menghadirkan layanan Biskita di Kota Tangerang,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPTJ Suharto dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Suharto menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan penandatanganan bersama Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang Nurdin di gedung Pusat Pemerintah Kota Tangerang pada Jumat (18/10), untuk menghadirkan layanan moda transportasi darat tersebut.

    Dia menyampaikan bahwa Biskita nantinya akan melayani wilayah-wilayah yang belum terhubung dan memperkuat layanan yang sudah ada di Kota Tangerang.

    Suharto menyebut bahwa sebelumnya di Kota Tangerang, lebih awal telah disediakan angkutan umum massal melalui BRT Trans Tangerang atau biasa disebut Tayo.

    “Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas langkah konkretnya mendukung penyediaan layanan angkutan massal di Kota Tangerang,” jelas Suharto,

    Lebih lanjut, Suharto mengatakan bahwa upaya itu selaras dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengamanahkan agar pemerintah daerah wajib menyediakan layanan angkutan umum yang aman dan nyaman.

    “Tangerang telah memiliki BRT 4 koridor dan penyediaannya dikelola secara mandiri melalui APBD. Saya berharap ini menjadi rujukan dan barometer bagi kota lainnya untuk dapat menyediakan layanan transportasi di wilayahnya secara independen”, jelas Suharto.

    Suharto juga berharap dengan hadirnya Biskita, penyelenggaraan angkutan massal semakin kuat layanannya apabila terintegrasi dengan angkutan lainnya, termasuk dengan Trans Tangerang.

    “Kesepakatan bersama ini merupakan langkah konkrit BPTJ untuk mengintegrasikan layanan angkutan umum massal. Tidak hanya di Tangerang, kedepan BPTJ akan terus berupaya mengintegrasikan layanan baik secara pembayaran namun secara fisik di Jabodetabek,” imbuh Suharto.

    Sementara itu, Wali Kota Tangerang Nurdin menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan melalui BPTJ yang telah memberikan dukungan dalam menyediakan layanan Biskita.

    “Kota Tangerang beruntung berada di kawasan Jabodetabek dan menjadi satu kesatuan dengan wilayah lainnya,” kata Nurdin.

    ​​​​​​​Nurdin menegaskan bahwa Kota Tangerang tidak bisa menyelesaikan sendiri masalah transportasi, sekuat apapun pemerintah daerahnya.

    “Oleh karena itu perlu integrasi antara pemerintah pusat, Daerah Khusus Jakarta, dan Pemerintah Kota Tangerang”, ungkap Nurdin.

    Tidak hanya penyediaan layanan, pertumbuhan kendaraan pribadi yang lebih cepat dibandingkan kapasitas jalan juga mendapat perhatian khusus.

    “Dengan kehadiran BISKITA, kami berharap dapat mengurai titik kemacetan dan menjadi solusi atas persoalan transporasi di Kota Tangerang,” terang Nurdin.

    Nurdin juga menyampaikan dengan BISKITA yang akan segera beroperasi mematahkan kekhawatiran Kota Tangerang akan ditinggalkan.

    “Kami optimis bahwa Kota Tangerang akan menjadi Kota yang terintegrasi dan mempunyai layanan angkutan umum massal yang lebih baik kedepannya,” jelas Nurdin.

    Setelah penandatanganan kesepakatan, nantinya akan segera dilakukan MoU lanjutan untuk penetapan rute. Biskita di Kota Tangerang direncanakan akan terhubung dengan simpul layanan transportasi seperti stasiun dan terminal.

    Baca juga: Kemenhub mengajak generasi muda gunakan transportasi umum Biskita
    Baca juga: Kemenhub gandeng Pemkab Bekasi sediakan Biskita skema pendanaan APBD

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemenhub perkuat konektivitas maritim lewat tiga perjanjian strategis

    Kemenhub perkuat konektivitas maritim lewat tiga perjanjian strategis

    Ini adalah bukti nyata dari komitmen kita untuk terus memperkuat jaringan logistik dan konektivitas maritim di IndonesiaJakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkuat konektivitas maritim dengan menandatangani tiga perjanjian strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepelabuhanan di Indonesia.

    “Kami telah melaksanakan penandatanganan tiga perjanjian strategis, yang diharapkan dapat mengoptimalkan kualitas pelayanan kepelabuhanan di Indonesia,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Antoni Arif Priadi dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Perjanjian tersebut mencakup Adendum Kelima Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Pelabuhan Patimban, Jawa Barat; serta dua Perjanjian Konsesi pada Terminal PT Satya Amerta Havenport di Pelabuhan Kolonedale dan Terminal PT Samas Port di Pelabuhan Teluk Palu.

    Menurutnya, penandatanganan itu merupakan tonggak penting dalam pengembangan infrastruktur pelabuhan dan peningkatan layanan kepelabuhanan di Indonesia.

    “Ini adalah bukti nyata dari komitmen kita untuk terus memperkuat jaringan logistik dan konektivitas maritim di Indonesia. Penandatanganan Adendum Pelabuhan Patimban memastikan proyek ini tetap berjalan dengan lancar meskipun menghadapi tantangan ekonomi global,” ujarnya.

    Pelabuhan Patimban yang strategis di Provinsi Jawa Barat memiliki peran penting dalam mendukung distribusi logistik nasional, terutama dalam ekspor otomotif dan barang industri lainnya.

    Baca juga: Kemenhub: Perlu kebijakan jalan berbayar melalui retribusi lalu lintas

    Baca juga: Menhub dorong kapal Indonesia mampu bersaing di pelayaran dunia

    Ia menuturkan, perjanjian KPBU dengan PT. Pelabuhan Patimban Internasional pertama kali ditandatangani pada 2021 dan telah mengalami empat kali perubahan (Adendum).

    “Kami memahami adanya tantangan finansial yang dihadapi oleh proyek ini, terutama akibat fluktuasi ekonomi. Oleh karena itu, Adendum Kelima ini penting untuk memastikan pembiayaan dan operasional proyek tetap berjalan sesuai rencana, sehingga proyek ini dapat berfungsi optimal,” jelas Antoni.

    Dengan adanya Adendum Kelima ini, Antoni menekankan kembali pentingnya memastikan terpenuhinya pembiayaan proyek untuk menjamin kelancaran pelaksanaan proyek, meningkatkan kredibilitas proyek dan kepercayaan investor, memastikan keberlanjutan operasional dan untuk memenuhi komitmen perjanjian dan legalitas.

    Selain itu, pada acara yang sama, ditandatangani juga Perjanjian Konsesi Penyediaan dan/atau Pelayanan Jasa Kepelabuhanan antara Kementerian Perhubungan dengan dua badan usaha pelabuhan (BUP) swasta, yaitu PT. Satya Amerta Havenport yang berlokasi di Pelabuhan Kolonedale dengan nilai investasi mencapai Rp4,87 triliun dengan masa konsesi selama 35 tahun.

    Dan kedua, PT Samas Port yang berlokasi di Pelabuhan Teluk Palu dengan nilai investasi Rp439,36 miliar untuk masa konsesi 30 tahun.

    “Kedua terminal umum tersebut berada di wilayah Sulawesi Tengah dan memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas serta kegiatan ekonomi lokal dan regional,” ujarnya.

    Antoni menegaskan bahwa investasi ini akan memberikan dampak signifikan bagi perekonomian lokal dan nasional.

    Menurutnya, nilai investasi dan kontribusi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dihasilkan dari kedua perjanjian ini sangat besar.

    “Hal ini bukan hanya akan meningkatkan infrastruktur pelabuhan, tetapi juga memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Sulawesi Tengah,” ungkapnya.

    Dengan perjanjian konsesi ini, PT Satya Amerta Havenport akan berkontribusi rata-rata sebesar Rp64,88 miliar per tahun, sedangkan PT Samas Port akan menyumbang sekitar Rp6,32 miliar per tahun dalam bentuk PNBP.

    Nilai investasi dan PNBP tersebut akan bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian bangsa khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk itu, lanjut Antoni, penandatanganan konsesi itu sebagai langkah nyata untuk meningkatkan kuantitas, kualitas, efisiensi pengelolaan dan pemeliharaan dalam penyediaan jasa kepelabuhanan.

    “Serta menjadi dasar dalam memberikan kepastian hukum atas kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhanan,” terangnya.

    Antoni juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam pengelolaan pelabuhan yang berkelanjutan.

    Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan swasta sangat penting dalam menghadapi tantangan pengelolaan sumber daya, inovasi teknologi, dan keberlanjutan lingkungan.

    Ia berharap, dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut pelayanan kepelabuhanan di Patimban, Kolonedale, dan Teluk Palu dapat semakin optimal, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan maritim di Asia Tenggara.

    “Semoga semua pihak terus menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik untuk masa depan transportasi maritim Indonesia,” kata Antoni.

    Baca juga: Tol Indrapura-Kisaran dukung angkutan logistik ke pelabuhan

    Baca juga: Kemenhub standardisasi pelayanan badan usaha pelabuhan lewat “INAOPS”

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemenhub: Perlu kebijakan jalan berbayar melalui retribusi lalu lintas

    Kemenhub: Perlu kebijakan jalan berbayar melalui retribusi lalu lintas

    Kementerian Perhubungan berupaya memperkuat penerapan strategi push and pull untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi dan mendorong pemberdayaan angkutan umum. Push strategy dilakukan untuk mendorong pembatasan ruang gerak kendaraan pribadi agar beJakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menilai perlunya kebijakan penyelenggaraan jalan berbayar melalui retribusi pengendalian lalu lintas sebagai salah satu pengaturan rekayasa lalu lintas yang diterapkan pada sejumlah kota besar.

    “Kementerian Perhubungan berupaya memperkuat penerapan strategi push and pull untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi dan mendorong pemberdayaan angkutan umum. Push strategy dilakukan untuk mendorong pembatasan ruang gerak kendaraan pribadi agar beralih ke angkutan umum,” kata Direktur Lalu Lintas Jalan, Kemenhub, Ahmad Yani dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Pedoman Teknis Retribusi Pengendalian Lalu Lintas di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, lebih lanjut Ia menjabarkan kebijakan push strategy dilakukan melalui penerapan kebijakan ganjil genap, penerapan pengendalian lalu lintas secara elektronik atau Intelligent Transport System (ITS), penertiban lalu lintas, serta penerapan insentif dan disinsentif tarif parkir.

    Sedangkan, pull strategy merupakan kebijakan untuk memfasilitasi penggunaan angkutan umum, antara lain pengembangan jaringan transportasi massal, peningkatan sarana transportasi, pemberian subsidi angkutan umum, peningkatan keselamatan transportasi, dan peningkatan integrasi transportasi.

    “Ini merupakan upaya tindak lanjut dari apa yang diamanahkan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 133 untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas. Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas dilaksanakan melalui pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan pada koridor/kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu,” jelasnya.

    Di samping itu juga, bentuk tindak lanjut dari amanah UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 88 mengenai pengendalian lalu lintas yang merupakan salah satu jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum.

    “Harapannya dapat tersusun pedoman teknis yang berisi kaidah dan strategi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dalam tata kelola transportasi yang lebih inklusif, responsif, dan adaptif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi,” ujarnya.

    Pada kesempatan yang sama dilakukan juga Peluncuran Pilot Project Uji Coba/Proof Of Concept Peningkatan Sistem Informasi – AtMS Kinerja Jaringan Jalan Nasional sebagai salah satu upaya perkuatan dalam melakukan integrasi dan pertukaran data di bidang transportasi darat yang dihasilkan dari sistem yang telah dibangun oleh masing-masing pemangku kepentingan melalui Digital Collaborative Governance.

    “Nantinya hasil analitik data dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan yang lebih komprehensif dan diterima semua pihak. Mari kita jadikan momen ini sebagai ajang berbagi informasi, pengalaman, dan inovasi untuk bisa diimplementasikan di seluruh daerah,” katanya.

    Kasubdit Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, Rudi Irawan mengatakan dengan diluncurkannya hal ini bertujuan untuk perkuatan kerja sama lintas sektor dalam meningkatkan kinerja jaringan jalan.

    Turut hadir pada kegiatan ini perwakilan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, perwakilan Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, perwakilan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, perwakilan Badan Usaha Jalan Tol, serta Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat se-Indonesia.

    Baca juga: Menhub dorong kapal Indonesia mampu bersaing di pelayaran dunia
    Baca juga: Kemenhub standardisasi pelayanan badan usaha pelabuhan lewat “INAOPS”

    Pewarta: Ahmad Wijaya
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • Gubernur dorong hadirnya penerbangan perintis di wilayah 3T Papua

    Gubernur dorong hadirnya penerbangan perintis di wilayah 3T Papua

    Untuk itu saya minta ini menjadi tugas bersama agar bagaimana mensinkronkan rute penerbangan di daerah perintis sehingga dapat dimasuki oleh pesawat jenis ATR,Jayapura (ANTARA) –

    Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong mendorong maskapai setempat agar menghadirkan pesawat Avions de Transport Régional (ATR) pada daerah perintis dengan begitu dapat membuka keterisolasian di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
     

     

    “Tadi kami melakukan rapat bersama maskapai penerbangan serta pihak bandara di Papua untuk bagaimana pesawat ATR ini hadir di daerah perintis,” kata Ramses usai memimpin rapat bersama para maskapai penerbangan bertempat di Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Jumat, (18/10).

     

    Menurut Ramses, oleh sebab itu pihaknya berharap dengan mengundang seluruh operator dari maskapai penerbangan tersebut ada solusi sehingga daerah perintis ini bisa dimasuki pesawat jenis ATR.

     

    “Saat ini landasan bandara di daerah perintis rata-rata memiliki panjang landasan yakni 800 meter seperti di Kabupaten Waropen oleh sebab itu kami berharap agar Kementerian Perhubungan memperpanjang landasan sehingga pesawat jenis ATR bisa masuk,” ujarnya.

     

    Dia menjelaskan agar pesawat jenis ATR bisa masuk bandara tersebut harus memiliki panjang landasan yakni 1.600 meter, untuk itu Pemprov Papua bersama maskapai lainnya terus mencari cara agar daerah-daerah perintis itu bisa dimasuki oleh pesawat tersebut.

     

    “Untuk itu saya minta ini menjadi tugas bersama agar bagaimana mensinkronkan rute penerbangan di daerah perintis sehingga dapat dimasuki oleh pesawat jenis ATR,” katanya.

     

    Dia menambahkan karena tidak akan mungkin daerah itu bisa berkembang tanpa didukung dengan adanya transportasi penerbangan sehingga mengakibatkan harga-harga komoditas menjadi mahal.

     

    “Sehingga dampaknya terjadi inflasi, oleh sebab itu ini harus menjadi perhatian bagi seluruh instansi dan forkompinda lainnya,” ujarnya.

    Pewarta: Qadri Pratiwi
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pura Penataran Agung Kertabhumi TMII gelar perayaan Pujawali ke-50 

    Pura Penataran Agung Kertabhumi TMII gelar perayaan Pujawali ke-50 

    Acara ini tidak hanya menjadi momen spiritual bagi umat Hindu, tetapi juga menjadi ajang untuk mempromosikan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakatJakarta (ANTARA) – Pura Penataran Agung Kertabhumi yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, akan menyelenggarakan perayaan Pujawali ke-50 pada Kamis (17/10).

    Pujawali merupakan ritual keagamaan dalam tradisi Hindu yang dinilai sebagai bentuk penghormatan, pemujaan, persembahan atas keagungan Tuhan dalam prabawa-Nya sebagai Ida Betara.

    Baca juga: Pemuda Indonesia gelar Festival Budaya sosialisasikan Pilkada damai

    “TMII sangat mendukung penyelenggaraan Pujawali ini. Acara ini tidak hanya menjadi momen spiritual bagi umat Hindu, tetapi juga menjadi ajang untuk mempromosikan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat,” kata Direktur Utama TMII Intan Ayu Kartika dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Sebagai bentuk rasa syukur dan untuk memperingati perjalanan panjang Pura Penataran Agung Kertabhumi, kata dia, juga menggelar serangkaian acara Festival Seni dan Budaya yang akan dimeriahkan dengan pertunjukan seni dan budaya yang memukau seperti tari-tarian Bali yang menambah suasana spiritual perayaan.

    Baca juga: TMII dan Kemenhub akan revitalisasi Museum Transportasi

    Seperti halnya, Tari Pendet, Tari Rejang Taksu Bhuwana, Tari Rejang Dedari, Tari Panji Semirang, Tari Kembang Girang, Tari Kebyar Duduk, dan Tari Pelegongan Mesatya. Tari-tarian yang memiliki makna spiritual dan estetika itu dapat disaksikan pada festival ini di Pelataran Taman Legenda, TMII.

    Intan menuturkan, Festival Seni dan Budaya Pujawali ini dapat disaksikan secara gratis dan hanya perlu membeli tiket masuk TMII secara online melalui laman https://www.tamanmini.com ataupun di lokasi (on-site) dengan menggunakan pembayaran non-tunai.

    Baca juga: TMII gelar “Wedding Expo” gratis bagi para pengunjung 

    Untuk pengguna angkutan umum, terdapat halte Bus Transjakarta di pintu masuk TMII dan layanan antar jemput (shuttle) gratis yang langsung mengangkut pengunjung dari lobi Stasiun LRT TMII ke Tourist Information Center TMII dan sebaliknya.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemenhub Minta Pemerintah Daerah Ikut Genjot Tol Laut

    Kemenhub Minta Pemerintah Daerah Ikut Genjot Tol Laut

    Jakarta –

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mewanti-wanti pemerintah daerah untuk mendukung program yang tengah dijalankan pusat, khususnya Tol Laut. Hal ini agar tol laut bisa berkembang lebih baik.

    Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan, Hartanto, menilai selama ini pemerintah daerah kurang memberi perhatian untuk mendukung program Tol Laut.

    “Program-program kita seperti Tol Laut, Inaportnet, dan kapal khusus ternak itu nggak akan bisa berhasil kalau dukungan dari pemerintah daerah kita itu betul-betul tidak diberikan kepada program-program yang kita ingin lakukan,” kata Hartanto di Gedung Karsa Kementerian Perhubungan, Jakarta Selasa (08/10/2024).

    Menurutnya, Tol Laut sebagai program unggulan Kemenhub tidak bisa berjalan sendiri dan perlu dukungan banyak pihak agar tidak terjadi banyak kekurangan dari program yang sedang pemerintah pusat jalankan.

    Hartanto mempertanyakan juga terkait apa yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk program Tol Laut ini. Ia berharap pemda dapat kerja sama dengan Kemenhub untuk meringankan beban masyarakat di dalam melakukan bisnis melalui Tol Laut.

    “Saya yakin seluruh pemerintah daerah sudah terus mencoba mendukung kita, tapi dukungannya belum maksimal,” lanjutnya.

    Lebih lanjut, Kemenhub mengakui bahwa sering kali rute Tol Laut yang ditetapkan itu berubah atau tiba tiba dialihkan ke tujuan lain karena itu menjawab permintaan masyarakat itu sendiri. Hingga saat ini pihaknya masih membutuhkan data dari Pemda terkait rute mana yang dibutuhkan banyak masyarakat.

    “Kita sering mengadakan rakor Tol Laut, ini salah satu cara pemda untuk menyampaikan rute mana yang harus diutamakan dengan ketersediaan kapal yang ada. Kami butuh data akurat dari Pemda terkait kebutuhan rute dan kelayakan pelabuhan,” tutupnya.

    (fdl/fdl)

  • Prabowo Bakal Lanjutkan Program Tol Laut Jokowi?

    Prabowo Bakal Lanjutkan Program Tol Laut Jokowi?

    Jakarta –

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berbicara tentang kelanjutan program Tol Laut yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi). Apakah program ini akan dilanjutkan Presiden terpilih Prabowo Subianto?

    Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan, Hartanto, mengatakan Kemenhub sudah mengajukan anggaran untuk program Tol Laut di 2025 sebesar Rp 1,124 triliun. Menurutnya, program ini akan terus dijalankan.

    “Kita sudah memasukkan anggaran total (Kemenhub) tahun 2025. Sehingga kemungkinan Tol Laut ini masih jalan. Memang anggaran 2025 belum ketok palu. Nanti di bulan Desember kan baru kita lihat betul anggaran itu dan sampai saat ini masih jalan terus pengajuan dan programnya,” kata Hartanto di Gedung Karsa Kementerian Perhubungan, Jakarta Selasa (08/10/2024).

    Pihaknya mengakui bahwa masih ada kekurangan dari Tol Laut ini, namun pihaknya tetap berupaya mengevaluasi program ini dan juga bertekad untuk mempertahan program ini pada masa pemerintahan Prabowo.

    Hartanto mengatakan Tol Laut ini perlu dipertahankan lantaran jadi salah satu program unggulan Kemenhub. Program Tol Laut dinilai banyak bermanfaat, khususnya dalam menjaga disparitas harga komoditas di wilayah-wilayah terluar.

    “Terkait program Tol Laut, bagi kami program Tol Laut adalah program yang unggulan. Dimana tentu konektivitas lebih tercapai, terjangkau, dan ternyata harga-harga komoditas juga bisa turun,” kata Hartanto.

    Selama 10 tahun masa Presiden Joko Widodo (Jokowi) proyek Tol Laut terus berkembang. Dari semula hanya tiga kapal pada 2015 bertambah menjadi 39 kapal pada 2024. Lalu dari sisi muatan juga ikut melonjak, dari yang awalnya hanya 30 ton kini mencapai 989,75 ton.

    Diketahui tol laut adalah satu di antara program nasional dari Presiden Jokowi. Program ini terbentuk dilatarbelakangi adanya disparitas harga yang cukup tinggi antara daerah di timur dengan barat.

    Simak: Perintis, Tol Laut, dan Ternak: Jembatan Emas Penyambung Negeri

    (fdl/fdl)

  • Jurus Kemenhub Terapkan Efisiensi dan Cegah Pungutan Liar di Jasa Perkapalan

    Jurus Kemenhub Terapkan Efisiensi dan Cegah Pungutan Liar di Jasa Perkapalan

    Jakarta –

    Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Laut memiliki Sistem Informasi Manajemen Perkapalan dan Kepelautan (Simkapel) yang telah diluncurkan sejak 2020 lalu.

    Melalui sistem informasi ini layanan jasa perkapalan dan kepelautan dikelola secara profesional, efektif dan efisien kepada pemilik/operator kapal dan pelaku usaha di bidang perkapalan dan kepelautan yang terintegrasi dalam satu wadah layanan.

    Direktorat Jenderal Perhubungan Laut membawa Simkapel untuk terus berinovasi merespon perkembangan kebutuhan masyarakat. Salah satu implementasi tersebut adalah melalui penyediaan layanan hipotek kapal melalui aplikasi Simkapel.

    Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Captain Antoni Arif Priadi mengungkapkan kegiatan ini digelar untuk menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang telah berubah, dan mempermudah serta meningkatkan pelayanan terhadap penyelenggaraan kegiatan pendaftaran dan kebangsaan kapal.

    Dia menyebut dengan hadirnya layanan hipotek melalui Simkapel praktik good governance terus digaungkan oleh Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

    “Layanan sertifikasi dan dokumen kapal berbasis digital untuk seluruh stakeholder di bidang jasa perkapalan dan kepelautan yang transparan dan efisien ini dapat meminimalisir praktik korupsi, gratifikasi dan pungutan liar,” kata dia dalam siaran pers, Kamis (19/9/2024).

    Captain Antoni juga menyoroti terkait pembebanan hipotek atas kapal sebagai bagian dari kegiatan penyelenggaraan status hukum kapal dengan asas publisitas. Artinya, setiap pihak dapat meminta informasi atas kapal yang telah terdaftar.

    “Untuk bisa memberikan informasi yang terkini maka pendokumentasian harus diselenggarakan dengan baik dan benar. Maka dari itu, pejabat pendaftar dan pencatat baliknama kapal harus dapat memberikan pelayanan pendaftaran dan kebangsaan kapal dengan kepastian hukum,” jelasnya.

    Antoni menjelaskan ini menjadi sarana penyempurnaan data kapal Indonesia yang dimiliki oleh Ditjen Perhubungan Laut agar dapat menyediakan data kapal yang lengkap, akurat, valid, dan akuntabel.

    “Data kapal yang valid inilah yang akan digunakan sebagai dasar layanan kelaiklautan kapal, dan diintegrasikan dengan layanan lain seperti INAPORNET, SIMLALA, dan juga menjadi bahan pelaporan kita kepada pihak IMO,” jelasnya.

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Antikorupsi Badan Usaha KPK, Aminudin, yang turut hadir memberikan pengarahan kepada para pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal mengapresiasi inovasi Ditjen Perhubungan Laut dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, suap dan gratifikasi melalui perbaikan sistem.

    “Ini adalah bentuk konkret nyata kolaborasi antara KPK dengan regulator, dengan Kementerian/Lembaga. Tidak banyak upaya perbaikan sistem dalam konteks untuk pencegahan tindak pidana korupsi direspon secepat apa yang telah dilakukan teman-teman di Kemenhub. Semangat untuk melakukan perbaikan dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi khususnya tindak suap dan gratifikasi patut kita apresiasi,” ucap Aminudin.

    Ia menambahkan, sistem yang sudah terbangun dengan baik jangan sampai rusak oleh iming-iming para pelaku usaha yang melakukan pengurusan dokumen.

    “Pelayanan harus diberikan dengan standar yang sama untuk seluruh pemohon. Ini sebagai gambaran bahwa upaya pencegahan tindak pidana korupsi itu yang kita bangun adalah ekosistemnya. Perlu keterlibatan banyak pihak yaitu selain regulator juga pelaku usaha,” tutupnya.

    (kil/kil)

  • Sebelum Ubah Skema Subsidi, Pemerintah Diminta Tambah Armada KRL Dulu

    Sebelum Ubah Skema Subsidi, Pemerintah Diminta Tambah Armada KRL Dulu

    Jakarta –

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan ada kajian kenaikan tarif KRL Jabodetabek sebesar Rp 1.000. Meski begitu perihal ini masih dalam proses kajian sehingga belum ada keputusan untuk penerapannya.

    Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub), Risal Wasal, mengatakan, sejauh ini terdapat dua komponen dalam pengenaan tarif KRL Jabodetabek yakni tarif dasar untuk 25 kilometer (km) pertama dan tarif lanjutan progresif setiap 10 km. Risal tak menjelaskan komponen tarif mana yang mau dinaikkan.

    “Ada, kajian itu ada sebenarnya. Kan waktu itu kita mau menaikkan sebanyak Rp 1.000 perak per itunya. Rp 1.000-2.000 itu posisinya, tapi itu belum, untuk penerapannya belum. Kajian itu ada, hanya cuma naik Rp 1.000,” sebut Risal ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu lalu.

    Selain itu Rizal mengaku saat ini Kementerian masih menunggu kebijakan dari pemerintahan baru. Dia menunggu arahan dari pemerintah berikutnya yang dipimpin Prabowo Subianto mulai Oktober.

    Terkait rencana ini, Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno pada dasarnya setuju dengan adanya kenaikan tarif KRL. Namun menurutnya waktu pembahasan rencana ini tidaklah tepat.

    Sebab menurutnya saat ini layanan KRL Jabodetabek masih belum maksimal. Mengingat banyak kereta atau rangkaian yang harus diremajakan sehingga jumlah kereta per rangkaian tidak maksimal.

    Padahal pengurangan jumlah kereta per rangkaian ini dapat mengurangi penumpang yang bisa diangkut dan menimbulkan ketidaknyamanan karena masyarakat harus saling berdesak-desakan.

    “Memang isu ini berkembang di saat yang tidak tepat, karena kondisi KRL saat ini tuh tidak sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimal). Katakanlah kalau pagi harusnya itu 12 kereta satu rangkaian, ternyata delapan atau sepuluh ya,” kata Djoko kepada detikcom, Jumat (13/9/2024).

    Menurutnya, alangkah baiknya jika rencana ini dibahas setelah rangkaian baru dari China dan INKA tiba dan beroperasi. Dengan begitu PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter dapat memenuhi SPM yang ada dan mengurangi ketidaknyamanan pengguna layanan.

    “Makanya nanti saja setelah kondisi kereta normal seperti biasanya, jadi menunggu kereta yang ada dulu hadir. Sampai akhir tahun baru didiskusikan (rencana kenaikan KRL),” ucapnya.

    “Kalau sekarang diskusi ya mereka sensitif. Bingung dia, secara kelompok dia mau pindah ke kendaraan pribadi nggak ada duit, ini kok naik (tarif KRL) sementara saya panas-panasan (karena saling berdesakan)”, tambah Djoko.

    Senada dengan Djoko, Pengamat Transportasi Deddy Herlambang juga setuju dengan rencana kenaikan tarif KRL ini. Sebab menurutnya sudah 8 tahun sejak pemerintah menaikkan besaran tarif itu.

    Padahal setiap tahun ada kenaikan gaji karyawan dan biaya operasional lainnya. Tentu jika tidak ada penyesuaian tarif akan sangat berat beban perusahaan atau pemerintah yang memberikan subsidi berupa PSO.

    “Tarif itu kan sejak 2016 kita memang nggak pernah naik. Sejak 2016, sekarang 2024, berartikan sudah 8 tahun belum pernah naik. Kalau melihat kondisi nasional, naik ya nggak masalah, Karena setahun gaji pegawai itu naik, apalagi inflasi,” ucapnya.

    “Nah gaji KCI dan KAI saja itu setiap tahun kan naik, tapi tarif nggak pernah naik. Nah itu kan perlu adjustment, itu masuk akal. Cuma besaran kenaikan tarifnya itu berapa? Nah ini yang perlu dirembuk, harus dipertimbangkan, perlu dikaji, naiknya berapa sih yang masuk akal, yang realistis dengan kondisi saat ini,” terang Deddy lagi.

    Namun, ia juga berpendapat sebaiknya kenaikan tarif ini dilakukan setelah adanya peningkatan layanan. Semisal penambahan rangkaian kereta hingga pembenahan stasiun-stasiun yang ada. Dengan begitu kenaikan tarif ini setimpal dengan layanan yang diberikan.

    “Kalau sekarang ya jangan dinaikkan dulu, karena masih banyak stasiun yang belum jadi. Manggarai belum jadi, Tanah Abang juga masih overload. Lagi pula jumlah sarana masih terbatas, pelayanannya juga belum maksimal. Jadi jangan dinaikkan dulu,” kata Deddy.

    “Nanti saja kalau semisal sarana KRL yang baru-baru itu datang, dari INKA, dari China itu sudah datang. Nah itu boleh kalau ada penyesuaian tarif,” pungkasnya.

    (fdl/fdl)