Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenhub

  • Maung Jadi Kendaraan Dinas Menteri, AHY Sebut Prabowo Ingin Majukan Buatan Dalam Negeri

    Maung Jadi Kendaraan Dinas Menteri, AHY Sebut Prabowo Ingin Majukan Buatan Dalam Negeri

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto berencana menjadikan Maung sebagai kendaraan resmi kenegaraan untuk para pejabat mulai tingkat menteri, wakil menteri, gubernur, hingga wali kota.

    Menanggapi ini, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan rencana itu sebagai semangat Presiden Prabowo Subianto untuk memajukan produk dalam negeri.

    “Sekali lagi kebijakannya saya belum tahu persis seperti apa yang diterapkan tetapi yang beliau sampaikan adalah kita negara besar kenapa sih tidak berupaya untuk juga memiliki industri otomotif yang juga maju dan berkembang. Siapa yang memulai kalau bukan kita sendiri. Kira-kira seperti itu semangatnya,” kata AHY di kantor Kemenhub, Jakpus, Rabu (30/10/2024).

    Untuk kebijakan pastinya, AHY mengaku belum tahu persis. Namun, Prabowo dikatakan AHY ingin jajaran menteri turut ambil bagian dalam mempromosikan buatan dalam negeri.

    “Maka beliau dan mengajak dan berharap kita semua menjadi bagian untuk bisa mempromosikan itu dengan cara menggunakanya,” pungkasnya.

  • Menteri Koordinator Infrastruktur dan Kewilayahan AHY Paparkan Target 100 Hari Kerja

    Menteri Koordinator Infrastruktur dan Kewilayahan AHY Paparkan Target 100 Hari Kerja

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memaparkan rencana 100 hari kerja pertama di kabinet merah putih (KMP). Ini dijabarkannya saat  mengunjungi Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024). 

    AHY mengatakan program 100 hari kerja merupakan target jangka pendek untuknya dan seluruh pembantu presiden di KMP. Salah satu proyek infrastruktur jangka pendek yang menjadi target yakni terkait dengan konektivitas, transformasi di darat, laut, udara maupun elemen dari perkeretapian yang menjadi sendi-sendi utama dari perhubungan di Indonesia saat ini. Dia mengaku saat ini pihaknya tengah menyusun secara lebih detail terkait hal itu.  

    “Mudah-mudahan dalam jangka pendek atau dalam waktu dekat ada sejumlah proyek yang bisa segera diresmikan bahkan bisa segera digunakan, dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat di berbagai daerah,” ungkapnya Rabu (30/10/2024) sore.

    Sebagai kementerian koordinator baru, dia juga menyatakan bakal sering melakukan kunjungan ke berbagai kementerian yang dia komandoi. Diketahui AHY membawahi sebanyak lima kementerian di Kabinet Merah Putih yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Perhubungan.

    Ketika disinggung jenis proyek jangka pendek, AHY menyatakan belum bisa berkata lebih jauh terkait itu. Namun, dia menuturkan ada sejumlah aspek yang khas tadi darat, laut, udara dan perkeretaapian. Menurut AHY, masing-masing sudah memiliki quick base-nya. 

    “Misalnya ada yang sudah siap untuk diresmikan, digunakan, terminal-terminal kemudian stasiun-stasiun lalu juga bukan hanya sifatnya visualnya,” tuturnya.

    Bukan sekadar fisik, AHY menambahkan pada 100 hari kerja pertama ini akan melakukan penataan, pembenaran regulasi-regulasi yang memudahkan dan membuat segala sesuatunya lebih efektif dan efesien.  

    “Ini juga terus kita lakukan, jadi tidak hanya pembangunan fisiknya tetapi juga software-nya. Perangkat lunak, semacam regulasi,” ujarnya. 

    Selain itu, dia juga bakal melakukan penataan SDM dan penguatan SDM di Kemenhub dan kementerian lain di bawah Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Kewilayahan.

  • Respons AHY Soal Mobil Dinas Menteri Bakal Pakai Maung Pindad

    Respons AHY Soal Mobil Dinas Menteri Bakal Pakai Maung Pindad

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono buka suara terkait rencana para Menteri Kabinet Merah Putih menggunakan mobil Maung produksi PT Pindad. 

    AHY mengatakan pihaknya masih belum mengetahui secara pasti kebijakan terkait penggunaan produk PT Pindad untuk mobil dinas para pejabat di Kabinet Merah Putih. Namun, AHY mengamini pernyataan Presiden Prabowo yang mengimbau jajarannya untuk mempromosikan produk dalam negeri. 

    “Tapi yang beliau [Prabowo] sampaikan jika negara besar kenapa sih kita tidak berupaya memiliki industri otomotif yang maju dan berkembang, siapa yang memulai kalau bukan kita sendiri,” kata AHY di Kementerian Perhubungan, Rabu (30/10/2024). 

    Dengan menggunakan produk-produk lokal, kata dia, para menteri dapat memberikan masukan yang konstruktif sehingga kualitas produk semakin baik dan sempurna. 

    “Semua berawal dari nol, dan kita diharapkan menjadi bagian dari proses untuk membawa kualitas produk tersebut dari tahap awal menjadi kualitas kelas dunia,” kata AHY. 

    AHY mengatakan semangat Prabowo mencerminkan harapan bahwa produk lokal bisa menjadi ikon kebanggaan nasional, termasuk di kalangan para pejabat dan jajaran yang mendukung. 

    Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan para menteri dan eselon I untuk tidak lagi menggunakan mobil impor.  

    Adapun saat ini, para menteri dan Anggito sendiri menggunakan mobil Toyota Alphard. Sebagai gantinya, para menteri wakil menteri dan eselon I akan menggunakan mobil buatan Pindad dalam kegiatan sehari-harinya sebagai pejabat negara.  

    “Minggu depan saya akan pakai mobil Maung mobil Pindad karena Pak Prabowo sudah bilang ‘minggu depan tidak ada lagi mobil barang impor untuk menteri dan eselon I’ [meniru ucapan Prabowo],” tuturnya dalam Rapat Terbuka Senat: Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi UGM Tahun 2024, Senin (28/10/2024).

  • Wings Air Layani Lagi Penerbangan Palu – Luwuk Mulai Bulan Depan

    Wings Air Layani Lagi Penerbangan Palu – Luwuk Mulai Bulan Depan

    Bisnis.com, JAKARTA – Grup Lion Air, pesawat ATR Wings Air kembali melayani penerbangan Bandara Palu – Bandara Syukuran Aminuddin Amir Luwuk (PP) mulai 13 November mendatang. 

    Berdasarkan informasi media sosial Bandara Luwuk, penerbangan Wings Air tersedia setiap Rabu dengan rute Palu (PLW) – Luwuk (LUW) pada 10.30 WITA sementara LUW – PLW pada pukul 12.05 WITA. 

    “Mulai tanggal 13 November, maskapai Wings Air kembali terbang melayani rute – Palu-Luwuk PP setiap hari Rabu,” seperti dikutip, Rabu (30/10/2024). 

    Penerbangan tersebut akan menggunakan jenis pesawat ATR72-500/600. Dengan catatan jadwal dapat berubah sewaktu-waktu. 

    Berdasarkan data Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Bandara Luwuk saat ini memiliki tiga penerbangan. 

    Rinciannya adalah LUW- Bandara Sam Ratulangi dengan maskapai Wings Air setiap dua kali seminggu. Kemudian LUW – Bandara Mutiara SIS Al-Jufri (PLW) dengan frekuensi yang sama dua kali seminggu. 

    Terakhir rute LUW – Bandara Sultan Hasanuddin (UPG) dengan maskapai Batik Air jenis A320 dengan frekuensi penerbangan 14 kali dalam seminggu. 

    Sementara itu, Bandara PLW sendiri memiliki 18 rute penerbangan dengan berbagai tujuan seperti Surabaya (SUB), Jakarta (CGK), hingga Morowali (MOH). Adapun maskapai yang melayani penerbangan di bandara ini antara lain, Garuda Indonesia, Citilink, Wings Air, Susi Air, Batik Air, Lion Air, Super Air Jet dan SAM Air.

  • Menteri BUMN Erick Thohir Sebut Pindad Bakal Produksi 4.600 Maung hingga 2026

    Menteri BUMN Erick Thohir Sebut Pindad Bakal Produksi 4.600 Maung hingga 2026

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut PT Pindad akan memproduksi 4.600 maung dalam jangka waktu dua tahun sesuai dengan arahan Kementerian Pertahanan. 

    Produksi mobil oleh PT Pindad disebut akan dialokasikan sebagai kendaraan para menteri. Erick menjelaskan pihaknya akan tetap mendukung penggunaan produksi dalam negeri. 

    “Tentu Pindad sudah menyiapkan sesuai orderan Kementerian Pertahanan itu kurang lebih 4600 maung untuk 2 tahun ke depan. Dan tantu alokasi daripada produksinya ya nanti di situ,” kata Erick di Kementerian Perhubungan, Selasa (29/10/2024). 

    Meski demikian, Erick sendiri menyebut informasi mengenai tambahan pesanan ke Pindad dari Kementerian harus ditanyakan langsung ke Pindad. Menurutnya produksi mobil harus tetap disesuaikan dan diproyeksikan sesuai dengan kebijakan Pindad. 

    “Tapi pasti ada tahapannya ga bisa harus langsung hari ini, karena line of produksinya harus ditata, tapi Dirut pindad yang lebih ngerti,” kata dia. 

    Di sisi lain, Direktur Utama Pindad Abraham Mose sangat mengapresiasi pernyataan Presiden Prabowo yang menunjukkan adanya komitmen kuat untuk memberdayakan dan menggunakan produk dalam negeri, serta ke depannya memiliki industri otomotif yang mandiri. 

    “Apapun ini merupakan suatu arahan yang luar biasa dan tindakan yang nyata dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terhadap keberpihakan industri dalam negeri dengan memberikan kesempatan untuk kami PT Pindad sehingga kita punya industri mobil atau otomotif,” tutur Abraham dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (29/10/2024). 

    Lebih lanjut, dia mengatakan, jika presiden sudah menginstruksikan hal tersebut, maka Pindad harus menyanggupinya. Karena arahan tersebut tentunya tidak lepas dari dukungan dari segi fasilitas produksi hingga infrastruktur pendukung. 

    Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan para menteri dan eselon I untuk tidak lagi menggunakan mobil impor. 

    Adapun saat ini, para menteri dan Anggito sendiri menggunakan mobil Toyota Alphard. Sebagai gantinya, para menteri wakil menteri dan eselon I akan menggunakan mobil buatan Pindad dalam kegiatan sehari-harinya sebagai pejabat negara. 

    “Minggu depan saya akan pakai mobil Maung mobil Pindad karena Pak Prabowo sudah bilang ‘minggu depan tidak ada lagi mobil barang impor untuk menteri dan eselon I’ [meniru ucapan Prabowo] ,” tuturnya dalam Rapat Terbuka Senat: Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi UGM Tahun 2024, Senin (28/10/2024). 

    Anggito menjelaskan produk tersebut 70% buatan Indonesia. Meski demikian, Anggito tidak menyebutkan jenis mobil Maung mana yang akan menteri dan eselon I gunakan ke depan.

  • Kemenhub Usul BPTJ Diganti Jadi Ditjen Integrasi Transportasi dan Multimoda

    Kemenhub Usul BPTJ Diganti Jadi Ditjen Integrasi Transportasi dan Multimoda

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengusulkan pembentukan Direktorat Jenderal baru menggantikan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). 

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengusulkan perubahan tersebut dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI. Dudy menyebutkan usulan tersebut didasari oleh surat Kementerian Sekretariat Negara. 

    “Berdasarkan surat dari Kementerian Sekretariat Negara maka diperlukan pembentukan ditjen khusus untuk menangani konektivitas integrasi dan multimoda serta penajaman pelaksanaan tugas yang berdampak pada penataan tugas unit eselon 2,” kata Dudy dalam Raker, Selasa (29/10/2024).

    Dudy menjelaskan lebih lanjut, mandat dan tusi terkait integrasi dan konektivitas belum optimal karena Kementerian Perhubungan saat ini belum memiliki unit kerja setingkat eselon 1 yang fokus terhadap hal itu. 

    Oleh karena itu, Dudy mengusulkan untuk mengubah secara substansi Perpres 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan dengan menambah klausul terkait Ditjen Integrasi Transportasi dan Multimoda. 

    “Serta usulan eksepsi pada Perpres Kemenhub da pencabutan Perpres nomor 103 tahun 2015 tentang BPTJ,” jelas Dudy. 

    Adapun nantinya akan terdapat 5 Ditjen atau unit eselon I di Kementerian Perhubungan yaitu Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perhubungan Udara, Ditjen Perkeretaapian, dan Ditjen Integrasi Transportasi dan Multimoda. 

    Adapun Kemenhub juga akan memiliki dua badan yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dan Badan Kebijakan Transportasi. 

    Di sisi lain, Kemenhub memiliki total anggaran sebesar Rp31,45 triliun, lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya sebesar Rp24,76 triliun. 

    Secara lebih terperinci yaitu Sekretariat Jenderal Rp681,31 miliar, Inspektorat Jenderal Rp116,18 miliar, Ditjen Perhubungan Darat Rp5,94 triliun, Ditjen Perhubungan Laut Rp 10,51 triliun, Ditjen Perhubungan Udara Rp6,04 triliun. 

    Kemudian Ditjen Perkeretaapian Rp5,11 triliun, Badan Kebijakan Transportasi Rp116,72 miliar, BPSDM Perhubungan Rp2,72 triliun, dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Rp93,23 miliar.

  • Erick Thohir Salaman dengan Menhub Dudy Purwagandhi, Pertanda Apa? – Page 3

    Erick Thohir Salaman dengan Menhub Dudy Purwagandhi, Pertanda Apa? – Page 3

     

    Liputan6.com, Jakarta Foto salaman Erick Thohir terus menjadi sorotan banyak pihak. Foto salaman Erick Thohir menjadi ikon setelah dirinya mendatangkan banyak pemain naturalisasi untuk Timnas Indonesia. Bahkan, postingan foto salaman ini menjadi tanda kesepakatan antara Erick Thohir.

    Kali ini, Erick Thohir bersalaman dengan Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi. Ada kesepakatan apa?

    Erick Thohir, bertemu dengan Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, untuk membahas upaya penurunan biaya logistik di Indonesia. Erick Thohir menekankan pentingnya langkah konkret agar biaya logistik domestik bisa lebih terjangkau.

    Menurut Erick, upaya penurunan biaya logistik di sektor transportasi diperlukan untuk mendukung program swasembada pangan, energi, dan hilirisasi yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    “Saat ini, biaya logistik Indonesia sudah berhasil ditekan hingga 13-14 persen, namun angka tersebut masih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain,” kata Erick saat berkunjung ke Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    “Sesuai arahan Presiden Prabowo untuk mendukung program swasembada pangan, energi, dan hilirisasi, hari ini saya berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan agar biaya logistik bisa ditekan lebih lanjut,” tambahnya.

    Erick melihat potensi penurunan biaya logistik di masa depan, terutama dengan keterlibatan BUMN di sektor transportasi seperti Angkasa Pura (InJourney Airports), Pelindo, Kereta Api Indonesia (KAI), hingga Jasa Marga.

    “Kami juga ingin memperkuat integrasi moda transportasi dan infrastruktur pendukungnya untuk meningkatkan pelayanan dan menarik lebih banyak wisatawan lokal maupun internasional,” lanjutnya.

    Arahan Presiden Prabowo

    Sementara itu, Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menyatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo. Dudy berharap koordinasi lintas kementerian seperti ini bisa terus dilakukan di masa mendatang.

    “Mudah-mudahan pertemuan seperti ini bisa kita lanjutkan agar tidak ada sekat antar-kementerian, sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih optimal dan target-target pemerintah dapat tercapai,” ujar Menhub.

     

  • Temui Menhub, Erick Thohir Ingin Biaya Logistik Ditekan

    Temui Menhub, Erick Thohir Ingin Biaya Logistik Ditekan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyambangi Kementerian Perhubungan(Kemenhub), Jakarta, Senin (28/10/2024) bertemu Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi.

    Pertemuan itu membahas penurunan biaya logistik di sektor transportasi untuk mendukung program swasembada pangan, energi, dan hilirisasi yang menjadi program utama Presiden Prabowo Subianto.

    “Sejauh ini Indonesia sudah mampu menekan biaya logistik hingga 13%-14%, tetapi itu masih tinggi dibanding negara-negara lain,” kata Erick seusai pertemuan dengan Menhub Dudy Purwagandhi.

    Erick menambahkan, dengan kemajuan perusahaan BUMN di bidang transportasi, seperti Injourney Airports, merger Pelindo, KAI, hingga Jasa Marga, pihaknya optimistis biaya logistik nasional bisa dikurangi secara bertahap.

    “Kami ingin meningkatkan integrasi moda trasportasi dan infrastruktur pendukung sehingga mampu meningkatkan kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara,” lanjutnya.

    Sementara menjelang liburan akhir 2024, Erick menyatakan Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan memiliki best practise untuk mengantisipasi lonjakan penumpang dan kendaraan.

    “Best practise telah kami lakukan, kini tinggal memperbaiki hal-hal kecil, seperti kebersihan, kelancaran, dan ketertiban sehingga tidak terjadi penumpukan atau kerumunan,” kata dia.

    Untuk infrastruktur, menurut Erick, sudah siap dan lebih rapi sehingga masyarakat bisa berlibur dengan lancar dan nyaman.

    Dalam kesempatan tersebut, Erick menjelaskan Kementerian BUMN dan Perhubungan sepakat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memangkas praktik korupsi di sektor transportasi.

  • Prabowo terbitkan Perpres Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian

    Prabowo terbitkan Perpres Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 pada tanggal 21 Oktober 2024.

    Sebagaimana dikutip dalam siaran pers dari laman setkab.go.id, di Jakarta, Selasa, di dalam Perpres disebutkan bahwa kementerian negara pada Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 terdiri atas 48 kementerian, sebagai berikut:

    1. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
    2. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
    3. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
    4. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
    5. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
    6. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
    7. Kementerian Koordinator Bidang Pangan;
    8. Kementerian Sekretariat Negara;
    9. Kementerian Dalam Negeri;
    10. Kementerian Luar Negeri;
    11. Kementerian Pertahanan;
    12. Kementerian Agama;
    13. Kementerian Hukum;
    14. Kementerian Hak Asasi Manusia;
    15. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
    16. Kementerian Keuangan;
    17. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
    18. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
    19. Kementerian Kebudayaan;
    20. Kementerian Kesehatan;
    21. Kementerian Sosial;
    22. Kementerian Ketenagakerjaan;
    23. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
    24. Kementerian Perindustrian;
    25. Kementerian Perdagangan;
    26. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
    27. Kementerian Pekerjaan Umum;
    28. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    29. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
    30. Kementerian Transmigrasi;
    31. Kementerian Perhubungan;
    32. Kementerian Komunikasi dan Digital;
    33. Kementerian Pertanian;
    34. Kementerian Kehutanan;
    35. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
    36. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
    37. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
    38. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
    39. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
    40. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
    41. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
    42. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
    43. Kementerian Koperasi;
    44. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
    45. Kementerian Pariwisata;
    46. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif;
    47. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
    48. Kementerian Pemuda dan Olahraga.

    Adapun tujuh Kementerian Koordinator yang ada dalam Kabinet Merah Putih akan membawahi sejumlah kementerian dan instansi sebagai berikut:

    Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mengoordinasikan:
    a. Kementerian Dalam Negeri;
    b. Kementerian Luar Negeri;
    c, Kementerian Pertahanan;
    d. Kementerian Komunikasi dan Digital;
    e. Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
    f. Tentara Nasional Indonesia;
    g. Kepolisian Negara Republik Indonesia; serta
    h. instansi lain yang dianggap perlu.

    “Instansi lain sebagaimana dimaksud dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan isu di bidang politik dan keamanan,” demikian disebutkan dalam perpres.

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan mengoordinasikan:
    a. Kementerian Hukum;
    b. Kementerian Hak Asasi Manusia;
    c. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; dan
    d. instansi lain yang dianggap perlu.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan:
    a. Kementerian Ketenagakerjaan;
    b. Kementerian Perindustrian;
    c. Kementerian Perdagangan;
    d. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
    e. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
    f. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
    g. Kementerian Pariwisata; dan
    h. instansi lain yang dianggap perlu.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengoordinasikan:
    a. Kementerian Agama;
    b. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
    c. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
    d. Kementerian Kebudayaan;
    e. Kementerian Kesehatan;
    f. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
    g. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
    h. Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
    i. instansi lain yang dianggap perlu.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Kewilayahan mengoordinasikan:
    a. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
    b. Kementerian Pekerjaan Umum;
    c. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    d. Kementerian Transmigrasi;
    e. Kementerian Perhubungan; dan
    f. instansi lain yang dianggap perlu.

    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat mengoordinasikan:
    a. Kementerian Sosial;
    b. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
    c. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
    d. Kementerian Koperasi;
    e. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
    f. Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif; dan
    g. instansi lain yang dianggap perlu.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan mengoordinasikan:
    a. Kementerian Pertanian;
    b. Kementerian Kehutanan;
    c. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
    d. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
    e. Badan Pangan Nasional;
    f. Badan Gizi Nasional; dan
    g. instansi lain yang dianggap perlu.

    Melalui Perpres 139/2024, Presiden Prabowo Subianto juga membubarkan Sekretariat Kabinet.

    “Untuk selanjutnya pelaksanaan tugas dan fungsi dari Sekretariat Kabinet diintegrasikan ke dalam kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara,” bunyi perpres tersebut.

    Di dalam ketentuan peralihan disebutkan bahwa seluruh sumber daya manusia yang menduduki jabatan sesuai dengan nomenklatur jabatannya di lingkungan kementerian dan lembaga tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diatur kembali berdasarkan perpres mengenai organisasi dan tata kerja masing-masing kementerian dan lembaga.

    Penataan organisasi kementerian dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini diselesaikan paling lambat 31 Desember 2024.

    Perpres Nomor 139 Tahun 2024 berlaku sejak diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2024.

    Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menhub: Sinergi dan kolaborasi penting untuk membangun transportasi

    Menhub: Sinergi dan kolaborasi penting untuk membangun transportasi

    Jadi kita harus bagus, tertib, kompak, dan melayaniJakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi untuk membangun sektor transportasi agar bisa mendukung aksesibilitas masyarakat.

    “Presiden Jokowi selalu memposisikan sektor transportasi dan kegiatan pembangunan infrastruktur dalam visi misi. Jadi kita harus bagus, tertib, kompak, dan melayani. Sehingga sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dan mitra kerja menjadi sangat penting,” kata Menhub saat “Silaturahmi Menteri Perhubungan Bersama Mitra Kerja Kementerian Perhubungan di Jakarta, Sabtu.

    Menhub menekankan hal itu di hadapan 200 orang perwakilan mitra kerja Kementerian Perhubungan, yakni pengemudi ojek online (Gojek dan Grab), Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan, Avian Security (Avsec) dan pegawai KAI.

    Baca juga: Menhub resmikan Stasiun Pondok Rajeg di Depok

    Lebih lanjut Menhub juga menyampaikan kepada para mitra kerja untuk jangan pernah lelah memberikan yang terbaik atas profesinya serta cinta akan pekerjaan.

    Menhub juga berpamitan kepada para mitra kerja Kementerian Perhubungan, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan selama masa jabatannya. Ia berharap sinergi ini terus berlanjut untuk pemerintahan yang baru.

    Dalam kesempatan tersebut, Menhub menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama dengan Kemenhub.

    Meskipun banyak pertimbangan yang harus diambil, ia menekankan pentingnya keputusan-keputusan strategis untuk pembangunan jangka menengah dan panjang.

    “Saya beserta keluarga besar, mohon izin untuk undur diri,” ucap Menhub.

    Baca juga: Menhub dorong kapal Indonesia mampu bersaing di pelayaran dunia

    Ia menyampaikan apresiasi atas sinergi dan komunikasi yang terjalin dengan baik, meskipun ada tantangan dalam pengambilan keputusan.

    Menhub juga menggarisbawahi pentingnya kontribusi mitra kerja dalam mendukung pemerintahan baru. Ia meminta agar tetap memberikan masukan dan ide yang konstruktif demi pembangunan sektor transportasi yang berkelanjutan.

    Ia berharap para mitra kerja dapat terus membantu pemerintah dalam menghadapi tantangan baru dengan semangat yang sama.

    Menhub juga mendorong inovasi dan gagasan yang mendukung pembangunan Indonesia secara keseluruhan.

    Baca juga: Kereta cepat Woosh catat jumlah perjalanan meningkat 242 persen

    “Saya berharap agar mitra kerja sekalian, dapat membantu Pemerintah dalam mengarungi babak baru dengan baik, dengan masukan, ide, dan gagasan yang dapat mendukung pembangunan Indonesia, khususnya di sektor transportasi,” kata Menhub.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024