Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenhub

  • Menhub Dudy Purwagandhi Janji Harga Tiket Pesawat Turun sebelum Libur Nataru

    Menhub Dudy Purwagandhi Janji Harga Tiket Pesawat Turun sebelum Libur Nataru

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi berjanji akan mengupayakan penurunan harga tiket pesawat menjelang liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Dudy mengungkapkan, Kementerian Perhubungan masih melakukan kajian mendalam untuk mencari penyebab tingginya harga tiket pesawat di Indonesia.

    “Kami upayakan. Namun, kami tidak ingin mendahului keputusan karena ini melibatkan banyak pihak,” ujar Dudy Purwagandhi di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

    Dudy menjelaskan, penurunan harga tiket pesawat ini memerlukan diskusi lebih lanjut dengan berbagai pihak yang terkait. Menurutnya, keputusan untuk menurunkan harga tiket tidak dapat diambil sepenuhnya oleh Kementerian Perhubungan, karena melibatkan banyak sektor.

    “Ini bukan keputusan dari Kementerian Perhubungan saja. Kita harus melibatkan berbagai pihak untuk membahasnya lebih lanjut,” tambahnya.

    Ia menambahkan, pihaknya akan segera menyampaikan hasil evaluasi dari satuan tugas (satgas) tiket pesawat yang direncanakan akan dilaporkan pada pekan ini. Ia memastikan penurunan harga tiket pesawat akan segera direalisasikan.

  • AHY Ingin Harga Tiket Pesawat Turun Jelang Nataru – Page 3

    AHY Ingin Harga Tiket Pesawat Turun Jelang Nataru – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), buka suara soal rencana penurunan harga tiket pesawat sebelum akhir tahun ini. Khususnya guna menghadapi arus mudik Nataru (Natal 2024 dan Tahun Baru 2025).

    AHY mengatakan, dirinya telah berbincang dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi agar harga tiket pesawat turun menjelang Nataru 2024/2025. Lantaran adanya potensi lonjakan penumpang yang berpergian dengan pesawat udara.  

    “Natal dan Tahun Baru kita harus antisipasi intensitas perjalanan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain, ini juga akan lebih tinggi. Kita juga harus meyakinkan bahwa harga-harga tiket itu terjangkau,” ujar AHY di kantornya, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    Kendati begitu, sosok yang juga kini memegang kendali Satgas Penurunan Harga Pesawat tersebut tak ingin terburu-buru memutuskan. Sehingga dirinya akan berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan untuk mengumumkan putusan.

    “Saya akan menjelaskan di kesempatan berikutnya. Tetapi Kementerian Perhubungan saat ini tengah merumuskan langkah-langkah strategis dan taktisnya. Mudah-mudahan bisa segera kami jelaskan,” ungkap AHY. 

    Adapun Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi juga kembali menyinggung soal mahalnya harga tiket pesawat. Rencananya, rumusan terkait itu akan keluar pada pekan ini.  

    Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (6/11/2024), ia menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan bersama Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta Kemenko Ekonomi telah membentuk tim teknis terkait itu. 

    “Harapannya minggu ini sudah ada hasil evaluasi, dan bagaimana rekomendasi kenaikan harga tiket bisa diturunkan,” kata Dudy.

    Namun, Menhub belum membocorkan lebih rinci seperti apa evaluasi terkait harga tiket pesawat. Menurut dia, putusan soal harga tiket pesawat jadi kolaborasi antara sejumlah kementerian/lembaga terkait. 

    “Ini bukan target kami semata, tapi target pemerintah. Jadi harus koordinasi dengan stakeholder lain agar keinginan masyarakat untuk menikmati tiket murah bisa dipenuhi,” ucap Dudy.

  • Komisi V Ingin Kemenhub Masukkan Angkutan Online dalam UU Lalu Lintas

    Komisi V Ingin Kemenhub Masukkan Angkutan Online dalam UU Lalu Lintas

    Jakarta, Beritasatu.com  – Ketua Komisi V DPR Lasarus mendorong revisi Undang-undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga angkutan online, termasuk ojek online (ojol) masuk dalam UU itu.

    “Yang mau kita atur angkutan online. Sudah berapa tahun angkutan online di Indonesia ini, tetapi enggak ada undang-undang yang mengatur,” ucap Lasarus dalam rapat kerja dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di kompleks parlemen Senayan, Jakarta., Rabu (6/11/2024).

    Lasarus ingin Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dapat berkoordinasi dengan kakorlantas Polri untuk membahas revisi UU tersebut sehingga bisa segera disempurnakan.  Dia juga meminta Kemenhub segera membahas hal ini secara internal. 

    Selain itu, dia ingin ada peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari angkutan online. “Dari sini kita harapkan terkumpul dana sehingga kita punya kekuatan untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak. Ini kendaraan orang bayar pajak dan wajib kita menyediakan jalan yang bagus,” kata dia.

  • DJKA Kemenhub Komitmen Perluas Layanan PSO

    DJKA Kemenhub Komitmen Perluas Layanan PSO

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan mengklaim akan memperluas aksesibilitas dan keterjangkauan kereta api melalui subsidi Public Service Obligation (PSO). 

    Direktur Jenderal Perkeretaapian Mohamad Risal Wasal mengatakan pihaknya berupaya memperluas layanan kereta api hingga ke berbagai kota seperti Surabaya dan Bandung, serta merencanakan penerapan Autonomous Rapid Transit (ART) di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Dia menjelaskan bahwa inovasi dan pembaruan terus dilakukan dalam layanan perkeretaapian dengan teknologi terbaru. Teknologi kereta api di Indonesia, menurutnya, telah berkembang pesat, dengan pengoperasian kereta otomatis dari GoA 1 hingga GoA 4 serta adanya kereta cepat Jakarta-Bandung yang mampu melaju hingga 350 km/jam. 

    “Selain itu, jaringan transportasi perkotaan juga terus diperluas, termasuk pembangunan jalur di area aglomerasi seperti Surabaya dan Bandung,” kata dia dalam keterangan resmi, Rabu (6/11/2024). 

    Sebagai regulator perkeretaapian, Risal mengklaim akan berkomitmen untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan layanan kereta api.

    Hal ini dilakukan melalui sertifikasi kelaikan, audit keselamatan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di sektor tersebut. 

    “DJKA menyatakan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen mereka dalam meningkatkan kualitas dan keamanan transportasi kereta api serta menjadikan moda ini sebagai pilihan utama bagi masyarakat Indonesia yang praktis, nyaman, aman, dan ramah lingkungan,” katanya. 

    Risal menjelaskan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir, DJKA telah menambah dan memperbarui jalur kereta api serta mengembangkan fasilitas di stasiun untuk menjamin kenyamanan pengguna kereta termasuk di wilayah Jabodetabek, yang kini didukung oleh kereta perkotaan seperti KRL Jabodetabek, LRT Jabodebek, LRT Jakarta serta MRT Jakarta yang saat ini juga tengah dalam proses pembangunan Fase 2 dengan pekerjaan Fase 2A dari Thamrin hingga Kota serta Fase 2B menuju Ancol. 

    “Kami bekerja keras memastikan bahwa seluruh masyarakat, baik di perkotaan maupun di daerah, mendapatkan akses yang memadai terhadap transportasi yang aman dan nyaman,” imbuhnya.

  • Menhub Dudy Janji Gencar Berantas Truk ODOL

    Menhub Dudy Janji Gencar Berantas Truk ODOL

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan menjamin akan gencar melakukan sosialisasi ke stakeholder terkait truk over dimension over load (ODOL). 

    Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandhi mengklaim aturan mengenai ODOL tersebut telah diatur dalam sejumlah aturan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, serta Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan. 

    “Aturan sudah ada, hanya mungkin kami harus lebih intens lagi untuk mensosialisasikan khususnya mengenai keselamatan,” kata Dudy dalam Rapat Kerja dengan Komisi V, Rabu (6/11/2024).

    Dudy mengatakan ke depan pihaknya akan gencar berkomunikasi dengan stakeholder terkait yang mengatakan bahwa isu ini bukan hanya isu ekonomi melainkan isu keselamatan.

    Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah menyiapkan sistem digital agar mendapat bukti elektronik pelanggaran truk kelebihan muatan atau over dimension over loading (ODOL).

    Direktur Lalu Lintas Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Ahmad Yani memperhatikan kurang optimalnya pengawasan dan penegakan hukum di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dan tingginya friksi sosial yang terjadi di lapangan. 

    Berdasarkan data penegakan hukum di UPPKB seluruh Indonesia pada 2023, rata-rata kendaraan yang masuk dan diperiksa hanya berkisar di angka 5%. Adapun, dari kendaraan yang masuk tersebut sebanyak 27,95% melakukan pelanggaran.

    Dari data pelanggaran tersebut, sebanyak 69% melanggar kelebihan muatan dan sisanya sebanyak 31% melanggar ketentuan dokumen. Mayoritas kendaraan yang melanggar daya angkut, kelebihan muatannya di atas 5% sampai 20%.

  • Tingkatkan keselamatan, KAI Sumatera Barat tutup 20 perlintasan sebidang

    Tingkatkan keselamatan, KAI Sumatera Barat tutup 20 perlintasan sebidang

    Sumber foto: Musthofa/elshinta.com.

    Tingkatkan keselamatan, KAI Sumatera Barat tutup 20 perlintasan sebidang
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Rabu, 06 November 2024 – 18:57 WIB

    Elshinta.com – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional (Divre) II Sumatera Barat (Sumbar) telah menutup 20 perlintasan sebidang liar di tahun 2024. Penutupan dilakukan dalam rangka meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api. 

    Kahumas KAI Divisi Regional II Sumatera Barat M. As’ad Habibuddin mengatakan, terakhir, penutupan tersebut dilakukan bersama dengan Ditjenka Kemenhub di perlintasan liar KM 23+900 petak jalan Stasiun Tabing – Stasiun Duku pada 31 Oktober lalu.

    ”Penutupan perlintasan tidak resmi yang KAI lakukan tersebut dalam rangka meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api,” kata As’ad seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa, Rabu (6/11). 

    As’ad menjelaskan, sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 Pasal 2, perlintasan sebidang yang tidak memiliki nomor jalur perlintasan langsung (JPL), tidak dijaga, atau tidak berpintu yang lebarnya kurang dari 2 meter harus ditutup atau dilakukan normalisasi jalur kereta api.

    Apabila perlintasan liar ini dibiarkan terus-menerus, maka akan membahayakan keselamatan perjalanan KA maupun masyarakat sekitar. Sebab perlintasan sebidang menjadi salah satu titik rawan terjadinya gangguan perjalanan kereta api seperti kecelakaan temperan.

    As’ad mengatakan, terdapat 362 titik perlintasan sebidang di wilayah Divre II Sumbar terdiri dari 96 titik perlintasan resmi (27%) dan 266 titik perlintasan liar (73%). 

    KAI menghindari timbulnya ancaman bahaya akibat jalur perlintasan sebidang ilegal tersebut, seperti korban jiwa baik meningal dunia maupun luka-luka, kerusakan sarana dan prasarana kereta api serta gangguan perjalanan kereta api dan pelayanan.

    Selama tahun 2024 (hingga Oktober), Divre II Sumbar mencatat telah terjadi 18 kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang jalur kereta api. Akibat kecelakaan tersebut, terdapat sejumlah korban dengan rincian 1 orang meninggal dunia, 7 orang luka berat, dan 8 orang luka ringan.

    Upaya lain yang dilakukan untuk meningkatan keselamatan pada perlintasan sebidang selama tahun 2024 di antaranya 21 kali sosialisasi keselamatan di perlintasan sebidang dan 13 kali sosialisasi keselamatan perlintasan di sekolah-sekolah yang berdekatan dengan jalur KA. 

    Selain itu, KAI juga mengusulkan pembuatan perlintasan tidak sebidang kepada pemerintah yaitu dengan membangun flyover atau underpass, serta melakukan perawatan dan perbaikan peralatan di perlintasan sebidang. 

    Atas peran serta dalam mengamankan keselamatan dan keamanan perjalanan KA melalui penutupan perlintasan sebidang secara serentak dan berkelanjutan tahun 2024, KAI Divre II Sumbar mendapatkan piagam penghargaan dari Ditjenka Kemenhub.

    “Kami harap seluruh unsur masyarakat dan pemerintah saling peduli terhadap keselamatan di perlintasan sebidang. Masyarakat diimbau untuk selalu berhati-hati dan mematuhi seluruh rambu-rambu yang ada ketika melintasi perlintasan sebidang kereta api,” tutupnya. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kemenhub Realisasikan PNBP Rp10,17 Triliun hingga November 2024

    Kemenhub Realisasikan PNBP Rp10,17 Triliun hingga November 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah merealisasikan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp10,17 triliun atau 97,6% dari total target PNBP yang ditetapkan untuk 2024 hingga 1 November 2024.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan jumlah tersebut merupakan 97,6% dari total target PNBP yang ditetapkan untuk tahun 2024, yakni sebesar Rp10,418 triliun. Untuk itu, Kemenhub optimistis dapat mencapai target, bahkan melebihi target tersebut hingga akhir 2024.

    “Untuk realisasi target PNBP, kami optimis dapat tercapai hingga Rp11,4 triliun di akhir tahun 2024 atau merupakan 109,9% dari target yang telah ditetapkan untuk PNBP 2024 ini,” kata Dudy Purwagandhi dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, di Senayan, Rabu (6/11/2024).

    Menhub menyampaikan bahwa realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar berasal dari layanan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yang saat ini telah mencapai Rp5,06 triliun atau 104,84% dari target.

    Selanjutnya, kontribusi PNBP terbesar disumbangkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebesar Rp1,43 triliun, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Rp1,38 triliun, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Rp1,14 triliun, dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Rp1,12 triliun.

    Menhub juga melaporkan kinerja keuangan Kemenhub untuk tahun anggaran 2024, di mana hingga 1 November 2024, Kemenhub telah menyerap anggaran sebesar Rp28,01 triliun atau 61,67% dari pagu anggaran sebesar Rp45,42 triliun.

    “Terkait penyerapan anggaran, kami telah menyiapkan empat strategi utama untuk mempercepat realisasi anggaran tahun 2024,” ujar Menhub.

    Empat strategi tersebut meliputi percepatan pelaksanaan program, kegiatan, dan proyek, di mana Kemenhub akan mempercepat penyelesaian pekerjaan. Strategi kedua adalah memastikan setiap proses pelaksanaan anggaran tercapai sesuai target dan aturan yang berlaku.

    Ketiga, melakukan pemantauan rencana penarikan dana bulanan serta mendorong pembayaran termin kegiatan sesuai jadwal. Terakhir, Kemenhub akan mematuhi seluruh ketentuan dan aturan dalam pelaksanaan anggaran.

  • Komisi V DPR ingin Kemenhub awasi harga tiket pesawat jelang Natal

    Komisi V DPR ingin Kemenhub awasi harga tiket pesawat jelang Natal

    Jakarta (ANTARA) –

    Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah ingin Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengawasi ketat harga tiket pesawat agar tidak melambung menjelang Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

     

    Pria yang kerap disapa Ijeck itu juga meminta Kemenhub untuk menekan harga tiket pesawat yang jauh berbeda dengan negara-negara tetangga, serta memperketat pengawasan angkutan transportasi.

     

    “Ini sudah menjadi isu yang sangat lama. Dan kami bersyukur, Presiden Prabowo Subianto sangat fokus untuk melihat bagaimana harga tiket nanti bisa menyerupai negara-negara tetangga Indonesia,” kata Ijeck saat rapat kerja Komisi V DPR dengan Kemenhub di Kompleks Gedung Parlemen, Rabu.

     

    Ia membeberkan, harga tiket pesawat yang tinggi masih menjadi pekerjaan rumah Kemenhub untuk menyelesaikannya, sehingga ke depan harus membawa angin segar guna mempermudah masyarakat menggunakan transportasi udara itu.

     

    Selain harga tiket, lanjut Ijeck, Kemenhub dan seluruh jajarannya diminta untuk memperketat pengawasan terhadap sumber daya manusia (SDM) yang mengoperasikan angkutan transportasi baik darat, laut, dan udara.

     

    Hal ini bertujuan menekan angka kecelakaan yang masih dalam kategori tinggi, khususnya angkutan darat.

     

    Menurut Ijeck, kecelakaan kendaraan di jalanan masih tinggi dan dirinya yakin Korlantas Polri mempunyai data kecelakaan itu.

     

    “Kami harapkan ada peningkatan pengawasan, karena harus sudah ada pemetaan daerah mana saja yang masyarakatnya banyak merayakan Natal, sehingga Kemenhub harus fokus di situ,” ujar dia.

     

    Ijeck menambahkan, dengan tidak adanya lagi jembatan timbang membuat Kemenhub hingga dinas perhubungan di daerah harus memperketat pengujian kendaraan bermotor atau KIR terhadap angkutan yang over kapasitas.

     

    Kelayakan kendaraan berat melalui KIR itu, tambah dia, harus benar-benar diperhatikan karena masih banyak angkutan barang-barang seperti truk yang melebihi daya angkut muatan.

     

    “Ini juga kaitannya berhubungan dengan kerusakan jalan, seperti yang kami sampaikan ke Kementerian PU yang lalu, jadi KIR ini harus benar-benar diperhatikan untuk kendaraan angkutan-angkutan beban berat,” kata Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023 itu.

     

    Pewarta: Donny Aditra
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menhub Lakukan Segala Cara agar Tiket Pesawat Murah

    Menhub Lakukan Segala Cara agar Tiket Pesawat Murah

    Jakarta, Beritasatu.com  – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan, pemerintah berupaya menurunkan harga tiket pesawat sehingga bisa terjangkau masyarakat. 

    “Namun, yang perlu kami garis bawahi bahwa pemerintah itu mendengar dan berupaya melakukan segala cara agar keinginan masyarakat mendapatkan tiket pesawat lebih murah bisa dipenuhi,” kata  Dudy Purwagandhi saat ditemui seusai rapat di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    Saat ini, kata dia, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) untuk membahas penurunan harga tiket pesawat. 

    “Berkoordinasi untuk melakukan pembahasan bagaimana upaya pemerintah untuk membuat harga tiket pesawat menjadi lebih murah,” ucap dia.

    Dia mengaku, tengah mengkaji terlebih dahulu dan mencari tahu pemicu mahalnya harga tiket pesawat. “Soal jaminan, tentunya kita harus lihat pada kondisi riil saat ini, sehingga kita bisa mengambil kebijakan tepat menjawab kebutuhan masyarakat soal harga tiket pesawat,” ujarnya.

    Sebelumnya dalam rapat, Menhub Dudy menyampaikan, hasil evaluasi Satuan Tugas (Satgas) Penurunan Harga Tiket Pesawat akan disampaikan minggu ini.  

    “Harapan kami dalam minggu ini kita sudah dapat hasil evaluasi dan bagaimana rekomendasi harga tiket pesawat ini bisa kami turunkan,” kata Dudy saat rapat dengan Komisi V DPR.

  • Presiden Prabowo teken perpres tentang tujuh kemenko

    Presiden Prabowo teken perpres tentang tujuh kemenko

    Presiden Prabowo Subianto (tengah) didampingi sejumlah menteri/wakil menteri Kabinet Merah-Putih dan perwakilan nelayan serta petani menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/11/2024). Presiden menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya. ANTARA FOTO/Afra Augesti

    Presiden Prabowo teken perpres tentang tujuh kemenko
    Dalam Negeri   
    Calista Aziza   
    Rabu, 06 November 2024 – 07:18 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan presiden tentang tujuh kementerian koordinator yang ada di dalam Kabinet Merah Putih.

    Sebagaimana salinan perpres yang dilihat dalam laman jdih.setneg.go.id di Jakarta, Rabu, dini hari, ketujuh perpres itu diteken Presiden Prabowo tertanggal 5 November 2024 dan diundangkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama.

    Ketujuh perpres itu meliputi Perpres Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Perpres Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan; Perpres Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

    Selain itu, Perpres Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; Perpres Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat; Perpres Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; serta Perpres Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

    Masing-masing perpres itu mengatur antara lain kedudukan, tugas, fungsi, organisasi, tata kerja hingga ketentuan peralihan dari masing-masing kementerian koordinator yang ada di Kabinet Merah Putih.

    Publik dapat mengunduh masing-masing dari perpres tersebut melalui laman jdih.setneg.go.id.

    Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto terdiri atas 48 kementerian. tujuh di antaranya merupakan kementerian koordinator.

    Dalam Perpres Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan tugas dan Fungsi kementerian Negara Kabinet Merah Putih pariode Tahun 2024-2029, disebutkan tujuh kementerian koordinator itu masing-masing bertugas mengoordinasikan sejumlah kementerian/badan/lembaga, yakni:

    Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan:

    Kementerian Ketenagakerjaan
    Kementerian Perindustrian
    Kementerian Perdagangan
    Kementerian ESDM
    Kementerian BUMN
    Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
    Kementerian Pariwisata
    Instansi lain yang dianggap perlu

    Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mengoordinasikan:

    Kementerian Dalam Negeri
    Kementerian Luar Negeri
    Kementerian Pertahanan
    Kementerian Komunikasi dan Digital
    Kejaksaan Agung
    TNI
    Polri
    Instansi lain yang dianggap perlu

    Kementerian Koordinator Bidang Pangan mengoordinasikan

    Kementerian Pertanian
    Kementerian Kehutanan
    kementerian Kelautan dan Perikanan
    Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
    Badan Pangan Nasional
    Badan Gizi Nasional
    Instansi lain yang dianggap perlu

    Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mengoordinasikan

    Kementerian ATR/BPN
    Kementerian Pekerjaan Umum
    Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
    Kementerian Transmigrasi
    Kementerian Perhubungan
    Instansi lain yang dianggap perlu

    Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat mengoordinasikan:

    Kementerian Sosial
    Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
    Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
    Kementerian Koperasi
    Kementerian UMKM
    Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
    Instansi lain yang dianggap perlu

    Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengoordinasikan:

    Kementerian Agama
    Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi
    Kementerian Kebudayaan
    Kementerian Kesehatan
    Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
    Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN
    Kementerian Pemuda dan Olahraga
    Instansi lain yang dianggap perlu

    Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan mengoordinasikan:

    Kementerian Hukum
    Kementerian Hak Asasi Manusia
    Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
    Instansi lain yang dianggap perlu

    Sumber : Antara