Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenhub

  • Kemenhub: Negara tak rugi bila proyek kereta otonom di IKN dihentikan

    Kemenhub: Negara tak rugi bila proyek kereta otonom di IKN dihentikan

    Menurut hemat kami kita semua sepakat bahwa untuk IKN kita mencari yang terbaikJakarta (ANTARA) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan bahwa negara tidak akan mengalami kerugian bila kereta otonom atau Autonomous Rail Transit (ART) di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur dihentikan.

    Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Budi Rahardjo mengatakan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan apabila hasil evaluasi dari Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) yang menilai bahwa uji coba kereta otonom dipandang belum memenuhi standar.

    “Jika, kemudian ART (Autonomous Rail Transit) dipandang belum memenuhi standar evaluasi dari OIKN, tidak ada masalah, karena negara juga tidak dirugikan,” kata Budi dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Budi menyampaikan bahwa negara tidak akan dirugikan dari hasil uji coba kereta otonom di IKN, dikarenakan pembiayaan uji coba ditanggung oleh vendor ART.

    “Menurut hemat kami kita semua sepakat bahwa untuk IKN kita mencari yang terbaik,” ujarnya.

    Ia menuturkan pada dasarnya konsep transportasi di Ibu Kota Nusantara adalah ramah lingkungan dan futuristik. Untuk itu Autonomus Rail Transit (ART) menjadi salah satu alternatif yang dapat diujicobakan di IKN karena menerapkan konsep transportasi ramah lingkungan, berkelanjutan dan berteknologi tinggi.

    ART dioperasikan menggunakan baterai. Alhasil, kendaraan ini dapat meminimalisir emisi gas rumah kaca dan pemakaian energi fosil.

    Untuk itu, Kementerian Perhubungan memfasilitasi ART untuk diujicobakan sebagai alternatif moda di IKN. Terkait uji coba ini yang melakukan MoU adalah otoritas IKN dengan vendor yaitu Norinco dengan partisipasi dari CRRC Qindao Sifang.

    “Oleh karena itu, pihak yang melakukan evaluasi apakah ART ini layak dan cocok dengan kebutuhan IKN adalah Otoritas IKN,” terangnya.

    Namun, setelah berjalan uji coba selama kurang lebih dua bulan, Otoritas IKN (OIKN) telah melakukan evaluasi. Hasil penilaian hingga evaluasi oleh OIKN, ditemukan bahwa kereta tanpa rel, khususnya system autonomous belum dapat berfungsi dengan baik di IKN.

    Sebelumnya, kereta tanpa rel otonom di Ibu Kota Nusantara (IKN) atau Autonomous Rail Transit (ART) disebutkan bakal dikembalikan ke China.

    Kereta tersebut hasil kerja sama antara Otorita IKN dan Norinco, dengan partisipasi dari CRRC, produsen sarana perkeretaapian terkemuka asal China.

    Deputi bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Mohammed Ali Berawi menjelaskan bahwa hasil penilaian hingga evaluasi, ditemukan kereta tanpa rel itu disebut belum dapat berfungsi dengan baik.

    Ia mengungkapkan bahwa sesuai dengan diskusi antara OIKN dan lintas kementerian dan lembaga dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Penyelenggaraan Uji Coba dan Unjuk Kerja (Proof of Concept) Trem Otonom di Ibu Kota Nusantara, OIKN bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan penilaian kereta tanpa rel di IKN.

    Melihat hasil bahwa kereta itu belum beroperasi dengan baik, maka pihaknya akan meminta Norinco mengembalikan kereta ke China.

    “Jika tidak maka sesuai dengan perjanjian MoU untuk PoC, kita akan meminta pihak Norinco untuk mengembalikan trainset di IKN ke China,” kata Ali.

    Baca juga: Menhub optimistis kereta otonom dapat beroperasi dengan baik di IKN
    Baca juga: ART, moda transportasi anyar untuk ibu kota baru
    Baca juga: Presiden jajal kereta otonom untuk angkut tamu saat upacara di IKN

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kereta Tanpa Rel Belum Berfungsi dengan Baik di IKN

    Kereta Tanpa Rel Belum Berfungsi dengan Baik di IKN

    Jakarta –

    Kereta tanpa rel otonom atau Autonomous Rail Transit (ART) di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dikembalikan ke China seiring hasil penilaian hingga evaluasi yang dilakukan. Hasil evaluasi menyatakan kereta tanpa rel belum bisa berfungsi dengan baik.

    Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Budi Rahardjo, mengatakan kereta tersebut merupakan hasil kerja sama antara Otorita IKN (OIKN) dan Norinco dengan partisipasi dari CRRC Qindao Sifang selaku produsen sarana perkeretaapian terkemuka asal China.

    Sehingga menurutnya pihak yang berhak untuk melakukan evaluasi terkait kelayakan moda transportasi bertenaga listrik di ibu kota baru tersebut adalah OIKN. Sedangkan Kemenhub hanya memfasilitasi perizinan dilakukannya uji coba ART di IKN.

    “Kementerian Perhubungan memfasilitasi ART untuk diujicobakan sebagai alternatif moda di IKN. Terkait uji coba ini yang melakukan MoU adalah otoritas IKN dengan vendor yaitu Norinco dengan partisipasi dari CRRC Qindao Sifang,” kata Budi dalam keterangan resminya, Rabu (12/11/2024).

    “Oleh karena itu, pihak yang melakukan evaluasi apakah ART ini layak dan cocok dengan kebutuhan IKN adalah Otoritas IKN,” tegasnya lagi.

    Namun berdasarkan uji coba yang berlangsung selama kurang lebih dua bulan itu, OIKN menemukan bahwa moda kereta otonom tanpa rel tersebut belum berfungsi dengan baik di ibu kota baru RI. Khususnya terkait pengoperasian autonomous atau kendali otomatis tanpa pengemudi.

    “Setelah berjalan uji coba selama kurang lebih 2 bulan, Otoritas IKN telah melakukan evaluasi. Hasil penilaian hingga evaluasi oleh OIKN, ditemukan bahwa kereta tanpa rel, khususnya system autonomous belum dapat berfungsi dengan baik di IKN,” jelasnya.

    Karena hasil evaluasi yang tidak sesuai ekspektasi inilah, menurutnya keputusan OIKN untuk memulangkan merupakan keputusan yang benar. Sebab dari hasil uji coba tersebut pemerintah tidak menanggung kerugian apapun.

    “Menurut hemat kami kita semua sepakat bahwa untuk IKN kita mencari yang terbaik. Jika kemudian ART dipandang belum memenuhi standar evaluasi dari OIKN, tidak ada masalah, karena negara juga tidak dirugikan. Hal ini dikarenakan pembiayaan uji coba ditanggung oleh vendor ART,” pungkasnya.

    (fdl/fdl)

  • KPBB: Perlu grand design mitigasi emisi karbon pada RPJMN 2025-2029

    KPBB: Perlu grand design mitigasi emisi karbon pada RPJMN 2025-2029

    Jakarta (ANTARA) – Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) menyatakan perlunya penyusunan grand design atau panduan terkait upaya mitigasi emisi karbon pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

    Direktur Eksekutif KPBB Ahmad Safrudin di Jakarta, Rabu mengatakan adanya ketertinggalan mitigasi gas rumah kaca (GRK) kendaraan bermotor di Indonesia.

    “Ketertinggalan tersebut antara lain standard karbon kendaraan tidak diatur, padahal standard ini akan menjadi acuan bagi produsen kendaraan bermotor dalam memproduksi dan memasarkan kendaraan di Indonesia,” katanya dalam keterangannya.

    Kemudian, lanjutnya, agenda mitigasi GRK kendaraan bermotor dengan elektrifikasi tertunda, misalnya adopsi bus listrik di Jakarta yang seharusnya sudah mencapai 2700 unit pada 2024 ini, baru terealisasi 100 unit, apalagi kota-kota lain seperti Denpasar, Surabaya, Semarang, Solo, Yogyakarta, Bandung, Medan, Makassar, dll yang sama sekali tidak ada perkembangan terkait elektrifikasi angkutan umumnya karena terbentur pendanaan.

    Selain itu BBM berkualitas rendah (seperti High Sulfur Fuel) dengan faktor emisi Carbon tinggi masih diedarkan, misalnya Pertalite 90, BBM dengan kadar belerang di atas 200 ppm tersebut memiliki faktor emisi yang tinggi dan tidak memenuhi syarat untuk digunakan pada kendaraan berstandard Euro4/IV, demikian juga BioSolar dan DEXlite.

    Dikatakannya, emisi transportasi sebagai bagian dari emisi sektor energi memberikan sumbangan GRK sekitar 27 persen (global) dan sekitar 23 persen (nasional).

    Selain emisi GRK, transportasi terutama kendaraan bermotor juga berkontribusi pada emisi pencemaran udara yang sudah menjadi masalah kronis di berbagai kota besar di Indonesia; berupa gangguan kenyamanan, kesehatan masyarakat dan keselamatan lingkungan hidup.

    Menurut data KPBB masalah kronis pencemaran udara ini mengharuskan warga DKI Jakarta membayar biaya medis Rp51,2 T pada 2016 atau meningkat dari 2010 sebesar Rp 38,5 triliun.

    Untuk itu, tambahnya, perlu dicari solusi penurunan emisi kendaraan bermotor terpadu, sehingga memberikan makna bagi pihak-pihak –khususnya pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan pembangunan nasional, terutama Presiden/Wakil Presiden 2024-2029 bersama tim kerjanya– dalam berkontribusi untuk percepatan penurunan emisi di sektor transportasi sejalan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

    “Guna mengejar ketertinggalan mitigasi emisi Carbon kendaraan bermotor, maka RPJMN 2025-2029 harus berdasar grand design dengan amanat penerapan strategi trisula,” ujarnya dalam sebuah diskusi tentang Grand Design Net Zero Emission Vehicle pada RPJMN 2025-2029.

    Dia merinci strategi trisula tersebut yakni pelaksanaan mitigasi GRK untuk menyelamatkan dunia dari krisis iklim, membangun industri national manufacturing yang mampu menyediakan produk kendaraan bermotor dengan teknologi net-ZEV untuk memitigasi GRK secara efektif;

    Serta menciptakan competitive advantage of nat’l auto-industry atas berkah sumber daya alam yang dibutuhkan sebagai raw material industri Net Zero Emission Vehicle (net-ZEV) secara global dan kepemilikan prototype Battery Electric Vehicle (BEV) atau Kendaraan BErmotor Listrik Berbasis Battery (KBLBB) karya anak bangsa.

    Terkait hal itu Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah M Rachmat Kaimuddin menyatakan saat ini sedang proses adjustment RPJMN 2025-2029 dengan visi Presiden, termasuk dalam konteks adopsi net-ZEV ini dalam agenda pembangunan 5 tahun ke depan.

    Dia menegaskan, bahwa agenda net-ZEV harus mampu menjadi persemaian pembangunan industri otomotif nasional dengan fokus memproduksi kendaraan beremisi nol bersih. Dengan demikian mitigasi emisi kendaraan bermotor juga memiliki multiplier effect pada pertumbuhan ekonomi nasional.

    Ratna Kartikasari dari Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup menyampaikan, sejak awal 2023 KLH sedang menyusun Standard Carbon Kendaraan, dengan tujuan kendaraan bermotor yang diproduksi dan dipasarkan di Indonesia memiliki tingkat emisi Carbon yang dapat dikendalikan.

    Penelaah Teknis Kebijakan, Direktorat Sarana Transportasi Jalan Raya Kementerian Perhubungan Riska Bayu Putra menambahkan Kementerian Perhubungan telah menyusun peta jalan kebijakan transportasi rendah Carbon dengan mengutamakan penurunan emisi yang mencakup pengembangan transportasi massal berbasis KBLBB, peningkatan fasilitas uji tipe yang mendukung terlaksananya kebijakan net-ZEV.

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemenhub tekankan uji KIR kendaraan guna mitigasi kecelakaan

    Kemenhub tekankan uji KIR kendaraan guna mitigasi kecelakaan

    bertujuan untuk memastikan kendaraan layak jalan sehingga dapat meminimalkan risiko kecelakaan akibat masalah teknisJakarta (ANTARA) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menekankan pentingnya dilakukan pengujian kendaraan bermotor (PKB) atau KIR kendaraan secara berkala demi mencegah atau memitigasi terjadinya kecelakaan lalu lintas selama perjalanan.

    Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Risyapudin Nursin mengatakan regulasi dan pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor di Indonesia telah diatur melalui beberapa peraturan, salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

    “Uji berkala, sering disebut KIR, bertujuan untuk memastikan kendaraan layak jalan sehingga dapat meminimalkan risiko kecelakaan akibat masalah teknis,” kata Risyapudin dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Dia menyampaikan bahwa kendaraan angkutan umum dan barang, termasuk truk, diwajibkan menjalani uji berkala setiap enam bulan sekali. Hal ini bertujuan agar kondisi teknis kendaraan selalu dalam keadaan prima, termasuk pemeriksaan pada rem, lampu, sistem kemudi dan muatan.

    Ia menyebutkan prosedur dan standar uji berkala mencakup beberapa aspek utama, seperti kondisi sasis, sistem pengereman, suspensi, ban, emisi gas buang, lampu penerangan dan klakson.

    “Standar ini bertujuan untuk memastikan keselamatan pengemudi, penumpang dan pengguna jalan lainnya,” ujarnya.

    Ia menerangkan pelaksanaan uji berkala dilakukan oleh Dinas Perhubungan di tingkat kota atau kabupaten melalui Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB). Proses ini melibatkan pemeriksaan teknis dan administrasi, dan kendaraan yang lulus uji akan mendapat stiker lulus uji sebagai tanda layak jalan.

    Baca juga: Kemenhub ungkap langkah tindak lanjut sikapi kecelakaan Tol Cipularang

    Baca juga: Kemenhub dalami penyebab kecelakaan truk di ruas Tol Purbaleunyi

    Risyapudin menegaskan kendaraan yang tidak melakukan uji berkala atau tidak lulus uji berkala dapat dikenakan sanksi berupa denda dan penahanan operasional kendaraan. Sanksi itu tercantum dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

    Meski begitu, dia mengaku terdapat tantangan dalam pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor pertama, adanya dugaan pemalsuan atau manipulasi KIR.

    “Ada kasus di mana pemilik kendaraan melakukan pemalsuan dokumen KIR atau manipulasi hasil uji agar kendaraan yang seharusnya tidak layak tetap bisa beroperasi,” jelasnya.

    Kedua, keterbatasan fasilitas uji. Pasalnya di beberapa daerah, fasilitas dan alat uji dinilai masih terbatas atau tidak memenuhi standar yang diperlukan. Hal ini mengakibatkan uji berkala kurang optimal dalam menjamin kelayakan jalan.

    Ketiga, adalah tidak semua pemilik kendaraan melakukan uji berkala sesuai jadwal. Beberapa bahkan menghindari uji berkala untuk mengurangi biaya operasional, terutama pada kendaraan-kendaraan tua yang rawan mengalami kerusakan.

    Namun, Risyapudin menegaskan bahwa pihaknya tetap terus berupaya meningkatkan uji berkala melalui sistem digitalisasi dan pengawasan ketat hingga sosialisasi.

    Dari sisi digitalisasi, Pemerintah saat ini mendorong digitalisasi dalam sistem pengujian, seperti e-KIR atau pengujian berbasis elektronik, yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi manipulasi data.

    Sedangkan, dari sisi peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan uji berkala juga dirangkaikan dengan sosialisasi kepada pemilik kendaraan tentang pentingnya KIR untuk keselamatan.

    “Dengan penerapan yang baik, uji berkala dapat menjadi langkah preventif yang efektif untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor teknis kendaraan,” kata Risyapudin.

    Baca juga: Legislator minta Kemenhub berbenah atasi tingginya kecelakaan di tolBaca juga: Kemenhub siapkan alternatif angkutan laut dari erupsi Gunung Lewotobi

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemenhub rumuskan strategi penertiban kendaraan dimensi & beban besar

    Kemenhub rumuskan strategi penertiban kendaraan dimensi & beban besar

    ANTARA – Sejumlah kecelakaan yang melibatkan kendaraan bermuatan dan dimensi besar atau over dimension overload (ODOL) menyita perhatian masyarakat. Kementerian Perhubungan menyebut tengah mengevaluasi dan menyiapkan strategi penertiban agar kejadian serupa tak lagi terulang dan kembali memakan korban jiwa. (Aria Cindyara/Anggah/Rizky Bagus Dhermawan/Farah Khadija)

  • 6 Bandara Tutup Akibat Erupsi Gunung Lewotobi, Ini Daftarnya

    6 Bandara Tutup Akibat Erupsi Gunung Lewotobi, Ini Daftarnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Bandara yang ditutup akibat erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur bertambah menjadi enam bandara per Rabu (13/11/2024).

    Berdasarkan informasi resmi yang diterima Bisnis, Bandar Udara Lede Kalumbang Tambolaka masuk dalam daftar enam bandara yang ditutup hari ini akibat terdampak abu vulkanik. Penutupan UPBU Tambolaka ini berdasarkan NOTAMN – C1833/24. 

    “Penutupan Bandara Lede Kalumbang sampai Rabu pukul 09.00 UTC (17.00 WITA). Penutupan ini dilakukan karena bandara masih terdampak Abu Vulkanik Gunung Lewotobi,” demikian keterangan UPBU Tambolaka seperti dikutip Rabu (13/11/2024).

    Selain itu, Bandara Komodo, Labuan Bajo kembali ditutup pada Rabu (13/11/2024) setelah sebelumnya sempat dibuka. Penutupan kembali bandara tersebut dilakukan karena dampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki.

    Berdasarkan informasi resmi Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Komodo, bandara tersebut kembali ditutup hari ini sampai dengan pukul 20.00 WITA, karena bandara masih terdampak abu vulkanik dari Gunung Lewotobi.

    “Operasional penerbangan diharapkan dapat beroperasi normal saat situasi dan kondisi sudah kondusif kembali,” demikian informasi UPBU Komodo, dikutip Rabu (13/11/2024). 

    Berikut daftar enam bandar udara yang ditutup per Rabu (13/11/2024): 

    – Bandara Fransiskus Xaverius Seda – Maumere: NOTAMR C1831/24;

    – Bandara H.Hasan Aroeboesman – Ende: NOTAMR C1835/24;

    – Bandara Soa – Bajawa: NOTAMR C1834/24;

    – Bandara Frans Sales Lega – Ruteng: NOTAMR C1832/24;

    – Bandara Labuan Bajo : NOTAMN – A3595/24;

    – Bandara Tambolaka : NOTAMN – C1833/24.

    Selain enam bandara ini, Bandar Udara Sultan M. Salahuddin Bima juga mengumumkan seluruh penerbangan dari dan ke Bima mengalami pembatalan. 

    “Diinformasikan bahwa penerbangan dari dan menuju Bima hari ini dibatalkan akibat penyebaran abu vulkanik dari Gunung Lewotobi,” tulis UPBU, dikutip Rabu (13/11/2024). 

    Sebanyak tiga penerbangan dibatalkan dengan perincian penerbangan kode IW1878 rute LOP-BMU, IW1879 rute BMU-LOP serta IW 1826 rute DPS – BMU. 

    Terpisah Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Budi Rahardjo mengatakan sejumlah penerbangan rute Jakarta – Bali dan Jakarta – Lombok serta rute Bali –  Australia juga mengalami pembatalan. Hal ini disebabkan arah penyebaran abu vulkanik yang mempengaruhi penerbangan rute tersebut. 

    “Demi alasan keselamatan, sejumlah maskapai membatalkan penerbangan pada rute-rute tersebut pada hari ini dan kami terus memantau perkembangan terkait hal ini,” pungkas Budi Rahardjo.

  • Labuan Bajo Terisolasi Imbas Erupsi Gunung Lewotobi, Kapal Jadi Alternatif

    Labuan Bajo Terisolasi Imbas Erupsi Gunung Lewotobi, Kapal Jadi Alternatif

    Bisnis.com, JAKARTA – Angkutan laut menjadi salah satu alternatif mobilitas masyarakat keluar dari Labuan Bajo, NTT setelah sejumlah bandara ditutup dan penerbangan dibatalkan akibat erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki. 

    Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Budi Rahardjo menjelaskan agar masyarakat tetap tenang dan mengutamakan keselamatan dalam mengakses transportasi dari dan menuju Labuan Bajo, baik itu melalui jalur udara, darat, maupun laut. Akses laut dan darat dapat digunakan sebagai alternatif menunggu dibukanya kembali jalur udara. 

    “Masyarakat dapat memanfaatkan kapal perbantuan terlebih dahulu menuju NTB dan Bali. Setelah itu, mengambil penerbangan melalui dua lokasi tersebut,” jelas Budi dalam keterangan resmi, Rabu (13/11/2024). 

    Adapun sebanyak 1.668 orang penumpang menggunakan kapal perbantuan untuk mobilitas keluar dari Labuan Bajo. Alternatif mobilitas jalur laut ini dilakukan pasca ditutupnya sejumlah bandara akibat dari erupsi Gunung Berapi Lewotobi Laki Laki, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

    Berdasarkan data dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Bandara Kelas III Labuan Bajo, sejak 10 November hingga 12 November pukul 08.00 WITA, sebanyak 73 kapal perbantuan sudah dikerahkan dan sebanyak 1.668 masyarakat telah menggunakan perbantuan kapal ini untuk transportasi keluar dari Labuan Bajo. 

    Terdapat lima pelabuhan yang menjadi destinasi kapal perbantuan. Empat diantaranya adalah pelabuhan yang berlokasi di Nusa Tenggara Barat (NTB), yakni Pelabuhan Sape , Pelabuhan Labuhan Lombok, Pelabuhan  Pelabuhan Lembar, dan Pelabuhan Bima. Sementara, 1 pelabuhan tujuan lainnya merupakan Pelabuhan Benoa yang terletak di Provinsi  Bali.

    Sementara itu, Bandara Labuan Bajo kembali ditutup per pagi ini, Rabu (13/11/2024). Empat bandara lainnya juga masih ditutup akibat terdampak sebaran abu vulkanik serta belum memenuhi aspek keselamatan untuk penerbangan. Empat bandara tersebut adalah Bandara Frans Sales Lega,Bandara Fransiskus Xaverius Seda, Bandara H. Hasan Aroeboesman, dan Bandara Soa.

    Sebagai tambahan informasi, sejumlah penerbangan rute Jakarta – Bali dan Jakarta – Lombok serta rute Bali –  Australia juga mengalami pembatalan. Hal ini disebabkan arah penyebaran abu vulkanik yang mempengaruhi penerbangan rute tersebut. 

    “Demi alasan keselamatan, sejumlah maskapai membatalkan penerbangan pada rute-rute tersebut pada hari ini dan kami terus memantau perkembangan terkait hal ini,” pungkas Budi Rahardjo.

  • Imbas Kecelakaan KM 92 Cipularang, Kemenhub Bakal Rajin Sidak Truk Bermuatan Besar – Page 3

    Imbas Kecelakaan KM 92 Cipularang, Kemenhub Bakal Rajin Sidak Truk Bermuatan Besar – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) truk-truk bermuatan besar di jalanan. Langkah ini diambil usai kecelakaan beruntun di KM 92 Tol Cipularang, Senin (11/11/2024) sore lalu.

    Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Risyapudin menyampaikan sidak juga akan dilakukan pada fasilitas Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang ada di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor di wilayah Jabodetabek.

    “Kami akan bersama – sama dengan pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan di beberapa lokasi akan lebih gencar melakukan inspeksi keselamatan pada truk angkutan barang,” ujar Risyapudin dalam keterangannya, Rabu (13/11/2024).

    Selain melakukan sidak, Kemenhub juga akan memanggil sejumlah pengusaha angkutan barang. Tujuannya untuk mengantisipasi kecelakaan yang melibatkan truk tempo hari.

    “Kita akan segera mengumpulkan seluruh Asosiasi Pengusaha Angkutan Barang beserta seluruh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menindaklanjuti kejadian ini dan sebagai langkah mitigasi terjadinya kejadian berulang,” ungkapnya.

    Saat ini, Risyapudin tengah melakukan koordinasi dan investigasi bersama Korlantas Polri dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk meneliti penyebab terjadinya kecelakaan.

    Adapun, berdasarkan data yang diperoleh dari Aplikasi Mitra Darat, kendaraan truk tempelan dengan nomor polisi B 9440 JIN tersebut memiliki status uji berkala yang masih berlaku hingga tanggal 18 Maret 2025.

    “Namun untuk mengetahui secara pasti penyebab kecelakaan secara menyeluruh kita menunggu hasil investigasi dari KNKT,” kata Dirjen Risyapudin.

     

  • Kapal Pelni dilengkapi alat MES untuk jamin keselamatan pelayaran

    Kapal Pelni dilengkapi alat MES untuk jamin keselamatan pelayaran

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kapal Pelni dilengkapi alat MES untuk jamin keselamatan pelayaran
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Selasa, 12 November 2024 – 22:36 WIB

    Elshinta.com – PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) sudah melengkapi seluruh kapal penumpangnya dengan alat keselamatan marine evacuation system (MES), karena alat tersebut dilengkapi untuk menjamin keselamatan bagi para penumpang selama dalam pelayaran.

    Direktur Armada dan Teknik PT Pelni Robert MP Sinaga dihubungi, Selasa (12/11), mengatakan bahwa pemasangan MES di seluruh kapal sudah selesai dilakukan dan kapal terakhir yang telah dipasang alat MES adalah KM Binaiya pada September lalu.

    “Pelni berencana memasang kembali agar setiap kapal memiliki dua unit MES untuk setiap sisi dek kapal,” ujarnya.

    Pemasangan alat MES sepanjang tahun ini, kata dia, sebanyak 22 kapal, dan empat kapal sudah dipasang di akhir 2023.

    Dia menjelaskan, kehadiran alat MES di kapal PELNI, akan menambah kelengkapan alat keselamatan bagi penumpang di saat menghadapi situasi emergency atau keadaan darurat.

    “Selain jaket pelampung, sekoci dan perahu karet yang sudah ada lebih dulu di kapal-kapal Pelni,” ujarnya.

    Direktur Armada dan Teknik PT Pelni menyebut seluruh alat keselamatan Pelni akan menjalani inspeksi setiap tahun sebagai bagian dari perawatan.

    Alat MES, lanjut dia, berupa jaring pengaman yang dapat digunakan saat evakuasi dengan menurunkan penumpang dari geladak kapal menuju perahu karet yang sudah menunggu di permukaan laut.

    “Dengan alat MES, penumpang dapat menuju perahu karet tanpa perlu melompat dari ketinggian, sehingga risiko dapat diminimalisir dan evakuasi dapat berjalan lebih cepat,” terang Robert.

    Pada 26 kapal penumpang Pelni total tersedia 72.816 jaket keselamatan, 1.794 unit life-raft dengan total muat 44.850 orang, dan 226 unit sekoci dengan total muat 25.805 orang.

    Pada tahun 2025, Robert memastikan akan dilakukan pemasangan MES kembali untuk melengkapi ketersediaan MES di masing-masing sisi kapal. Keberadaan MES di tiap sisi kapal sudah di atur dalam aturan internasional SOLAS 1974 yang telah diadopsi oleh Indonesia pada 1980.

    Sementara itu, untuk memastikan kesiapan kapal-kapal Pelni dalam melayani angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Kementerian Perhubungan akan menjalankan uji petik di seluruh kapal Pelni.

    Uji petik dilakukan untuk memastikan seluruh alat kenavigasian maupun alat keselamatan di atas kapal dapat berfungsi dengan baik. Apabila ditemukan ketidaksesuaian saat uji petik dilakukan,

    Kementerian Perhubungan memberikan batas waktu hingga 30 November 2024 untuk dilakukan perbaikan.

    Sumber : Antara

  • Indonesia dorong efisiensi biaya operasional logistik di ajang MSW

    Indonesia dorong efisiensi biaya operasional logistik di ajang MSW

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong efisiensi biaya operasional logistik bagi pelaku industri maritim nasional hingga internasional melalui ajang Maritime Single Window (MSW) 2024, yang diselenggarakan di Bali.

    “Maritime Single Window di Indonesia memungkinkan penurunan waktu proses clearance yang signifikan, mengurangi penumpukan dokumen, serta menurunkan beban administratif bagi pelaku bisnis,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Antoni Arif Priadi saat membuka Workshop Maritime Single Window di Bali, Selasa.

    Dia menyampaikan, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, transportasi laut Indonesia memainkan peran penting sebagai simpul konektivitas antar pulau serta menjadi urat nadi yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    Guna membawa perubahan besar dalam efisiensi, keamanan, dan daya saing logistik maritim, transformasi digital pada sektor transportasi laut dibutuhkan untuk meningkatkan layanan pelabuhan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

    Melihat hal tersebut, lanjut Antoni, Indonesia telah mengambil langkah signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi proses kepelabuhanan melalui penerapan MSW.

    “Inisiatif ini telah dimulai sejak tahun 2016 dan merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk mendukung transformasi digital di sektor transportasi laut,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta.

    Tahun ini, Workshop MSW dihadiri oleh sekitar 100 peserta dari 12 negara, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Ekuador, Ethiopia, Kenya, Liberia, Madagaskar, Maladewa, Nigeria, Papua Nugini, Filipina, Togo, dan Indonesia serta menghadirkan pembicara tamu dari Jepang dan Indonesia sebagai tuan rumah.

    Antoni menjelaskan, Maritime Single Window di Indonesia memungkinkan penurunan waktu proses clearance yang signifikan, mengurangi penumpukan dokumen, serta menurunkan beban administratif bagi pelaku bisnis.

    Dengan dukungan teknologi digital, lanjut Antoni, proses permohonan izin, pengecekan dokumen, hingga pengelolaan lalu lintas barang dapat dilakukan dengan lebih cepat dan transparan, sehingga mengurangi biaya operasional logistik.

    “Keuntungan ini tidak hanya dirasakan oleh pelaku industri maritim nasional tetapi juga oleh perusahaan internasional yang beroperasi di Indonesia, meningkatkan daya saing logistik nasional secara keseluruhan,” tuturnya.

    Pihaknya turut menggarisbawahi, dengan hadirnya MSW, Indonesia telah menghubungkan 264 pelabuhan di seluruh negeri melalui sistem Inaportnet.

    Dia menerangkan, Inaportnet merupakan upaya Pemerintah Indonesia dalam memperlancar kapal masuk pelabuhan, kegiatan bongkar muat serta kapal meninggalkan pelabuhan.

    “Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap lamanya kontainer berada di Pelabuhan,” terangnya.

    Langkah ini, ungkap Antoni, tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional pelabuhan tetapi juga mendorong integrasi ekonomi dengan jaringan perdagangan internasional, memperkuat posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia.

    Lebih lanjut, keputusan Indonesia untuk mengimplementasikan MSW telah selaras dengan hasil Sidang Facilitation Committee ke-47 pada International Maritime Organization (IMO) tahun 2023 lalu.

    “Hasil sidang tersebut telah mengadopsi amandemen terhadap Convention on Facilitation of International Maritime Traffic atau yang disebut sebagai FAL Convention, di mana semua negara anggota IMO wajib menerapkan Maritime Single Window mulai 1 Januari 2024,” jelasnya.

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Hartanto mengungkapkan Workshop MSW mencerminkan komitmen Indonesia sebagai anggota Dewan (Council) IMO yang mendukung pertukaran pengetahuan dan best practices dalam penerapan MSW.

    “Oleh karena itu, Indonesia berkomitmen untuk terus mengembangkan Maritime Single Window, serta di sisi lain, membuka peluang untuk memperkuat kerja sama dengan negara anggota IMO lainnya guna meningkatkan implementasi dan pengembangan Maritime Single Window,” jelas Hartanto.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2024