Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenhub

  • Abu Vulkanik Lewotobi Mereda, Sejumlah Bandara Beroperasi Normal

    Abu Vulkanik Lewotobi Mereda, Sejumlah Bandara Beroperasi Normal

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah bandara udara yang sempat ditutup imbas erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Flores Timur, NTT telah kembali beroperasi normal. 

    Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Budi Rahardjo mengatakan sejumlah bandara kembali beroperasi normal menyusul berkurangnya penyebaran abu vulkanik pada Senin (18/11/2024). 

    Beberapa bandara tersebut antara lain Bandara Frans Sales Lega Ruteng dan Bandara H. Hasan Aroeboesman Ende, Bandar Udara Soa Bajawa, Bandara Komodo Labuan Bajo, Bandara Wunopito Lembata, Bandara Gewayantana Larantuka, Bandara Waingapu, Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima, dan Bandar Udara Lede Kalumbang Tambolaka. Sedangkan bandara yang masih belum beroperasi yakni Bandara Fransiskus Xaverius Seda, Maumere. 

    “Aktivitas sejumlah penerbangan di bandara yang telah dibuka juga sudah kembali normal. Di Bandara Komodo Labuan Bajo, misalnya, maskapai penerbangan melayani penumpang dengan normal,” ujar Budi dalam keterangan resmi, Senin (18/11/2024). 

    Di sisi lain, Budi mengatakan, kondisi pelayaran di sekitar wilayah erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki juga terpantau aman. Hal ini terlihat dari kondisi  gelombang, angin dan arus serta jarak pandang yang aman untuk pelayaran.  

    Terkait dampak erupsi gunung Lewotobi Laki-laki, evakuasi wisatawan telah berlangsung sejak tanggal 10 hingga 18 November 2024, dengan jumlah penumpang 5.282 orang dan dilayani 132 kapal.

     

    “Saat ini KNP. Chundamani sandar Labuan Bajo untuk standby keadaan kedaruratan,” imbuh Budi. 

    Adapun untuk angkutan penyeberangan rute Larantuka – Kupang pada kurun 1 – 11 November 2024 telah memberangkatkan 1.538 orang, 74 unit kendaraan roda dua, 21 unit kendaraan roda empat dan 33 unit kendaraan roda enam yang dilayani 5 kapal.

    Lalu rute Kupang-Larantuka pada periode 3-14 November 2024 memberangkatkan 1.798 orang, 96 unit kendaraan roda dua, 30 unit kendaraan roda empat dan 54 unit kendaraan roda enam, yang dilayani oleh 5 kapal.

  • Pemerintah Diminta Evaluasi Aturan Larangan Truk Tronton Beroperasi Saat Nataru

    Pemerintah Diminta Evaluasi Aturan Larangan Truk Tronton Beroperasi Saat Nataru

    Jakarta –

    Pemerintah diminta mengevaluasi aturan pelarangan truk sumbu tiga seperti truk tronton beroperasi saat libur Naral dan Tahun Baru (Nataru).

    Pakar Logistik dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI), Agus Purnomo, mengatakan, kebijakan ini bisa menyebabkan keterlambatan pasokan dan kelangkaan barang yang dapat mengurangi kepuasan konsumen dalam mengakses produk, terutama di sektor makanan dan minuman.

    “Saat ini, sektor manufaktur di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan seperti tercermin dari rendahnya Purchasing Managers’ Index atau PMI dan banyaknya perusahaan yang melakukan PHK,” ujar Agus, di Jakarta, Senin (18/11/2024).

    Menurutnya, pembatasan truk sumbu 3 pada saat libur Nataru mendatang berpotensi memperlambat distribusi bahan baku maupun produk akhir yang dibutuhkan sektor manufaktur ini untuk mempertahankan operasi. Akibatnya, menurut Agus, kebijakan tersebut hanya akan memperburuk kondisi industri manufaktur yang otomatis akan mengganggu ekonomi nasional.

    Seperti diketahui, industri manufaktur ini menjadi salah satu sektor unggulan dalam mendorong percepatan pembangunan dan pemerataan ekonomi nasional.

    “Jadi, kebijakan pelarangan terhadap truk-truk sumbu 3 untuk beroperasi pada saat Nataru nanti jelas-jelas akan menambah tekanan pada sektor manufaktur yang sudah melemah, sehingga kebijakan ini perlu ditinjau dengan mempertimbangkan dampaknya bagi sektor-sektor kritis seperti industri manufaktur,” ucapnya.

    Apalagi, kata Agus, Nataru adalah hari libur besar yang diakui secara nasional, namun bukan hari raya keagamaan mayoritas seperti Lebaran. Karena itu, menurutnya, urgensi untuk pembatasan truk sumbu 3 demi mengurangi kemacetan atau kepadatan di jalan raya mungkin lebih rendah dibandingkan pada Lebaran.

    Dia menuturkan pemberlakuan pembatasan truk sumbu 3 pada Nataru akan memberikan beberapa dampak negatif bagi industri. Diantaranya, menyebabkan terjadinya gangguan terhadap rantai pasok dan logistik. Disebutkan, penundaan pengiriman bahan baku atau barang akibat pelarangan truk-truk sumbu 3 beroperasi akan memperlambat siklus produksi, mengurangi kapasitas operasional, dan berpotensi meningkatkan biaya logistik. “Hal ini sangat relevan bagi industri air minum dan kebutuhan lainnya yang memiliki permintaan tinggi selama periode liburan Nataru,” katanya.

    Menurutnya, industri minuman atau air minum dalam kemasan (AMDK) adalah salah satu sektor yang krusial, terutama selama musim liburan. Pembatasan truk sumbu 3 dapat menimbulkan kekurangan stok air minum tersebut di berbagai daerah, terutama di daerah yang sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah, sehingga dapat menyebabkan keresahan di masyarakat.

    Lanjutnya, permintaan tinggi terhadap air minum kemasan selama Nataru, jika tidak diimbangi dengan ketersediaan produk yang memadai, dapat memicu kenaikan harga yang signifikan. Konsumen akan menghadapi biaya yang lebih tinggi, yang pada akhirnya meningkatkan beban ekonomi pada masyarakat. “Kondisi ini akan menurunkan kepuasan konsumen dalam mengakses air minum di daerah mereka,” ungkapnya.

    Dia pun menyarankan agar Kemenhub membatasi saja operasi truk sumbu 3 pada jam-jam tertentu atau di jalur-jalur yang sering padat selama Nataru, sehingga tidak perlu pelarangan menyeluruh. Misalnya, truk sumbu 3 masih bisa beroperasi di luar jam puncak untuk mengurangi kemacetan, namun tetap mendukung kebutuhan industri. Alternatif lainnya adalah dengan mengarahkan truk sumbu 3 ke jalur alternatif untuk mengurangi kepadatan di jalur utama.

    “Peningkatan aksesibilitas dan pemeliharaan jalur alternatif juga perlu diperhatikan agar distribusi barang tetap efisien,” tutup Agus.

    (rrd/rir)

  • Jelang Masa Nataru, Sarana hingga Kereta di KAI Daop 8 Surabaya Diperiksa Dirjen Perkeretaapian

    Jelang Masa Nataru, Sarana hingga Kereta di KAI Daop 8 Surabaya Diperiksa Dirjen Perkeretaapian

    Laporan Wartawan TribunJatim.com, Fikri Firmansyah

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Menjelang masa angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub) melakukan sejumlah pemeriksaan pada sarana dan juga fasilitas milik KAI Daop 8 Surabaya.

    Pemeriksaan ini dilakukan selama 5 hari, mulai Senin (11/11/2024) hingga Jumat (15/11/2024).

    Pemeriksaan ini meliputi kelaikan sarana kereta penumpang, hingga fasilitas penumpang baik di dalam kereta dan juga di stasiun wilayah KAI Daop 8 Surabaya.

    Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Luqman Arif mengatakan bahwa pemeriksaan kemarin itu bertujuan untuk memantau sekaligus memeriksa kelaikan operasional KAI Daop 8 Surabaya, menjelang Masa Angkutan Nataru 2024/2025.

    Pasalnya, pada masa tersebut, kata Luqman, penumpang di Daop 8 Surabaya akan meningkat secara signifikan.

    “KAI Daop 8 Surabaya dalam operasionalnya selalu memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan, dengan mengutamakan aspek keselamatan. Namun demikian, pemeriksaan kelaikan tetap perlu dilakukan oleh DJKA Kemenhub yang nantinya akan menilai kembali sesuai aturan Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 63 Tahun 2019 terdiri atas SPM di stasiun Kereta api dan SPM dalam Perjalanan,” ujar Luqman, (18/11/2024).

    “Pemeriksaan ini tentunya untuk melihat kembali secara detail apabila masih ditemukan sesuatu yang belum memenuhi SPM oleh DJKA Kemenhub, nantinya temuan tersebut langsung ditindaklanjuti oleh jajaran KAI Daop 8 Surabaya,” imbuhnya.

    Dijelaskannya, dalam penyelenggaraan SPM Angkutan Orang dengan Kereta Api baik di stasiun Kereta Api maupun dalam Perjalanan, harus memenuhi 6 (enam) Aspek, yaitu Keselamatan, Keamanan, Kehandalan, Kenyamanan, Kemudahan, dan Kesetaraan.

    KAI Daop 8 Surabaya berkomitmen memberikan keselamatan dan kenyamanan para pelanggan selama dalam di stasiun maupun dalam perjalanan kereta api, terutama pada masa Angkutan Nataru 2024/2025.

    “Keseluruhan sarana dan fasilitas tersebut wajib memenuhi persyaratan, dan apabila ada yang tidak terpenuhi, maka harus dilakukan perbaikan,” ungkapnya.

    Luqman juga menambahkan, KAI Daop 8 Surabaya memiliki 56 lokomotif, 424 kereta, dan 575 gerbong. Sarana tersebut juga selalu dilakukan perawatan dan pemeriksaan rutin oleh petugas KAI di Depo wilayah Daop 8 Surabaya, antara lain Depo Lokomotif Surabaya Pasarturi, Depo Kereta Surabaya Pasarturi, Depo Lokomotif Sidotopo, Depo Kereta Sidotopo, Depo Gerbong Sidotopo, Depo Lokomotif Malang, dan Depo Kereta Malang.

    “Petugas yang melakukan pemeriksaan juga telah memiliki Sertifikat Kompetensi Tenaga Pemeriksa Sarana Kereta Api dari DJKA Kemenhub dan Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan KAI,” terangnya.

    Dikatakannya pula, pemeriksaan sarana ini meliputi Pengujian Statis dan Pengujian Dinamis. Adapun pengujian statis terdiri dari uji dimensi, ruang batas sarana, berat, pengereman, keretakan, beban, sirkulasi udara, temperatur, kebisingan, cahaya, dan kebocoran.

    Sementara itu, dari sisi fasilitas stasiun, lanjutnya, dilakukan pemeriksaan meliputi fasilitas seperti ruang tunggu, musholla, toilet, ruang laktasi, hingga fasilitas bagi pelanggan berkebutuhan khusus. Semua aspek fasilitas stasiun tersebut, tambahnya, akan dilakukan pemeriksaan kelaikan untuk mendukung pelayanan yang optimal bagi penumpang KA.

    “KAI akan terus mengutamakan keselamatan bagi pelanggan dan perjalanan KA dengan terus memberikan pelayanan terbaik,” tutup Luqman.

  • Hasan Nasbi Lantik Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan

    Hasan Nasbi Lantik Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi melantik enam juru bicara (jubir) Kantor Komunikasi Kepresidenan di Gedung Krida Bhakti pada Senin (18/11/2024).

    Hasan mengatakan, pejabat dan tenaga profesional yang dilantik terbagi dalam tiga kedeputian.

    “Hari ini kita melantik pejabat dan tenaga profesional di lingkungan Kantor Komunikasi Kepresidenan. Ada tiga deputi, enam tenaga utama yang ditugaskan menjadi juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, 12 tenaga utama, dan sisanya tenaga ahli madya, tenaga ahli muda, dan tenaga ahli terampil,” kata Hasan seusai acara pelantikan, Senin (18/11/2024).

    Hasan menjelaskan, dilantiknya jubir ini untuk mengakomodasi pertanyaan dari awak media hingga masyarakat, sehingga pesan dari pemerintah dapat mengalir ke masyarakat.

    Sejumlah nama yang dilantik sebagai jubir PCO terdiri dari pejabat kementerian hingga pengamat politik, seperti mantan Jubir Kemenhub Adita Irawati, hingga Ujang Komaruddin dan Philips J Vermonte.

    “Ada (jubir) yang punya spesialisasi di urusan luar negeri, ada yang punya spesialisasi di urusan pemerintahan, ada yang punya spesialisasi di urusan politik, dan di urusan hukum. Mungkin ada juga nanti yang akan di bagian ekonomi. Bukan di tugas khusus ya, tetapi mereka punya ekspertis,” jelas Hasan. 

    Untuk staf khusus Kantor Komunikasi Kepresidenan, yaitu Tjut Andjani, Hafizhul Mizan, dan Syahril Ilhami. Sedangkan tenaga ahli utama yang ditugaskan sebagai juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, yaitu Adita Irawati,  Ujang Komaruddin, Philips J Vermonte, Prita Laura, Dedek Prayudi, dan Hariqo Wibawa Satria.

  • Kemenhub Diminta Evaluasi Kebijakan Pelarangan Truk Sumbu 3 saat Nataru, Ini Alasannya – Page 3

    Kemenhub Diminta Evaluasi Kebijakan Pelarangan Truk Sumbu 3 saat Nataru, Ini Alasannya – Page 3

    Dia menuturkan pemberlakuan pembatasan truk sumbu 3 pada Nataru akan memberikan beberapa dampak negatif bagi industri. Di antaranya, menyebabkan terjadinya gangguan terhadap rantai pasok dan logistik. Ia menyebut, penundaan pengiriman bahan baku atau barang akibat pelarangan truk-truk sumbu 3 beroperasi akan memperlambat siklus produksi, mengurangi kapasitas operasional, dan berpotensi meningkatkan biaya logistik.

    “Hal ini sangat relevan bagi industri air minum dan kebutuhan lainnya yang memiliki permintaan tinggi selama periode liburan Nataru,” katanya.

    Menurutnya, industri minuman atau air minum dalam kemasan (AMDK) adalah salah satu sektor yang krusial, terutama selama musim liburan. Pembatasan truk sumbu 3 dapat menimbulkan kekurangan stok air minum tersebut di berbagai daerah, terutama di daerah yang sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah, sehingga dapat menyebabkan keresahan di masyarakat.

    Lanjutnya, permintaan tinggi terhadap air minum kemasan selama Nataru, jika tidak diimbangi dengan ketersediaan produk yang memadai, dapat memicu kenaikan harga yang signifikan. Konsumen akan menghadapi biaya yang lebih tinggi, yang pada akhirnya meningkatkan beban ekonomi pada masyarakat.

    “Kondisi ini akan menurunkan kepuasan konsumen dalam mengakses air minum di daerah mereka,” ungkapnya.

    Selain itu, tuturnya, kebijakan pelarangan truk sumbu 3 saat Nataru nanti juga bisa mengakibatkan kerugian ekonomi bagi pelaku industri. Di mana, terjadi biaya tambahan untuk menyewa truk-truk lebih kecil atau mengatur ulang rute distribusi yang dapat membebani industri, terutama perusahaan kecil dan menengah.

    “Selain itu, keterlambatan pengiriman dapat menimbulkan denda dan kerugian akibat kehilangan kesempatan penjualan,” tukasnya.

  • Truk Sering Bikin Celaka, Sudah Saatnya Angkutan Barang Pakai Kereta

    Truk Sering Bikin Celaka, Sudah Saatnya Angkutan Barang Pakai Kereta

    Jakarta –

    Truk sedang menjadi sorotan akhir-akhir ini lantaran banyaknya terjadi kasus kecelakaan yang dipicu kendaraan jumbo tersebut. Pemerintah pun disarankan agar melakukan berbagai upaya pencegahan, salah satunya adalah memindahkan angkutan barang dari truk ke kereta api.

    “Untuk membenahi aktivitas truk dengan dimensi dan muatan berlebih (over load over dimension/ODOL), Kementerian Perhubungan jangan fokus di jalan raya, namun dapat mengoptimalisasi angkutan kereta api. Terlebih di jalan raya masih rawan pungutan liar (pungli) dan cawe-cawe oknum aparat penegak hukum (APH) di jembatan timbang,” buka pengamat transportasi Djoko Setijowarno dalam keterangan resminya, Senin (18/11/2024).

    Djoko menambahkan, saat ini jalan raya mendominasi angkutan barang secara nasional. Misalnya pada 2019 lalu, angkutan jalan mencatat 16,07 miliar ton/tahun (87,57%), angkutan udara 0,52 juta ton/tahun (0,003%), angkutan laut 2,23 miliar ton/tahun (12,16%), angkutan SDP 0,56 juta ton/tahun (0,003%), sementara angkutan kereta api cuma 47,6 juta ton/tahun (0,26%).

    “Padahal biaya transportasi menggunakan moda jalan raya akan efektif maksimal pada jarak 500 km. Lebih dari itu, truk barang akan membawa muatan lebih. Lihat saja tiap truk yang membawa muatan dari Jawa Timur ke Jakarta, Jawa Barat dan Banten atau sebaliknya, rata-rata membawa muatan lebih karena jaraknya sudah lebih dari 500 km. Jalan pantura dalam setahun, sekitar satu bulan mengalami perbaikan dan alami kemacetan panjang, perbaikan jalan secara bergantian antara Rembang – Semarang. Jelas sangat mengganggu kelancaran mobilitas orang dan barang,” terang Djoko.

    Djoko tak memungkiri jika tarif angkutan barang menggunakan kereta api lebih mahal ketimbang truk. “Namun dalam realitanya, di angkutan kereta api dibebani PPN (pajak pertambahan nilai) dan TAC (Track Access Charge). Selain itu moda KA wajib menggunakan BBM (bahan bakar minyak) nonsubsidi. Sementara BBM subsidi sebanyak 93% dinikmati warga yang mampu (pemilik kendaraan pribadi). Mestinya semua angkutan umum (orang dan barang) tak kecuali moda KA juga menggunakan BBM subsidi,” kata Djoko lagi.

    Maka dari itu, agar tarif membawa barang menggunakan moda KA dapat bersaing dengan moda jalan raya, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan untuk menghilangkan PPN dan TAC. Selain itu, moda KA sebaiknya dibolehkan menggunakan BBM subsidi sebagai angkutan umum membawa barang.

    Ilustrasi kereta api angkutan barang Foto: Dok. KAI

    “Beberapa jenis barang yang dapat diangkut dengan kereta api, di antaranya barang kemasan, sparepart, obat-obatan, hewan peliharaan, pupuk, semen. Namun, angkutan barang dengan moda kereta api juga memiliki beberapa kelemahan, seperti membutuhkan sarana dan prasarana khusus, membutuhkan investasi, biaya operasi, biaya perawatan, dan tenaga yang cukup besar, pelayanan orang dan barang hanya terbatas pada jalurnya,” bilang Djoko.

    Data dari PT KAI (2024), panjang jalan rel di Pulau Jawa 4.564 km dan Pulau Sumatera 1.542 km. Saat ini tersedia 167 stasiun yang melayani aktivitas angkutan barang yang tersebar di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.

    Selanjutnya, ada 10 komoditi yang dapat diangkut menggunakan moda KA, yaitu batubara (15 stasiun), petikemas (18 stasiun), semen/klinker (19 stasiun), BBM/BBK (12 stasiun), CPO dan Lateks (15 stasiun), Pulp (bubur kertas dan kayu) di 2 stasiun, retail (66 stasiun), pupuk (6 stasiun), B3 dan limbah B3 (4 stasiun), depo balast dan angkutan rel (10 stasiun).

    “Angkutan barang menggunakan moda kereta api diselenggarakan dengan menggunakan gerbong atau kereta bagasi. Kereta api barang atau kereta api kargo adalah kereta api yang digunakan untuk mengangkut barang. Kereta api sangat sesuai untuk mengangkut barang curah dan berat dalam jarak jauh karena gaya gesekan yang rendah. Beberapa kelebihan angkutan barang dengan kereta api di antaranya gerbong kereta api dapat diatur suhu ruang penyimpanan barangnya, kereta api bisa pindah dari satu titik ke titik lain dengan cepat, kereta api dianggap sebagai metode transportasi yang aman,” ungkap Djoko.

    (lua/rgr)

  • OTP di Atas 90 Persen, Kementerian Pariwisata Apresiasi Ketepatan Waktu Maskapai Udara

    OTP di Atas 90 Persen, Kementerian Pariwisata Apresiasi Ketepatan Waktu Maskapai Udara

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyoroti ketepatan waktu penerbangan maskapai sebagai salah satu preferensi wisatawan dalam memilih maskapai untuk traveling. Salah satu maskapai yang menjadi sorotan adalah Pelita Air.

    Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Ni Made Ayu Marthini mengatakan, Pelita Air sepanjang 2024 berhasil mempertahankan rekor on time performance (OTP) diatas 90% yaitu sebesar 93,49% dengan total penerbangan 4.679 selama triwulan III 2024.

    Data Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara juga menunjukkan maskapai anak perusahaan Pertamina ini memiliki tingkat pembatalan penerbangan sebesar 0,00 persen pada triwulan III 2024.

    Ketepatan waktu penerbangan Pelita Air ini menjadi sorotan karena menjadi dambaan bagi wisatawan. Disebutkan waktu yang tepat jadwal penerbangan menjadi salah satu ukuran bagi kinerja sebuah maskapai penerbangan.

    “Maskapai penerbangan (airlines) yang memiliki tingkat ketepatan waktu yang tinggi (kinerjanya baik) akan meningkatkan preferensi pemakai jasa angkutan udara (wisatawan) dalam menggunakan maskapai penerbangan tersebut untuk traveling,” katanya kepada wartawan, Minggu (17/11/2024).

    Selain ketepatan waktu penerbangan, Made menyoroti beberapa poin penting yang perlu diperhatikan maskapai kepada para wisatawan. 

    Selain ketepatan waktu dan konsistensi jadwal penerbangan, yang paling utama adalah tingkat keselamatan yang baik dan juga pelayanan prima kepada wisatawan, baik saat pre-on-post boarding.

    “Kami berharap sektor pariwisata dapat terus meningkat kedepannya,” ucap Made.

    Berdasarkan data BPS jumlah kunjungan wisman ke Indonesia pada September 2024 mencapai 1,28 juta atau meningkat dibandingkan September 2023 year on year (yoy), sedangkan secara kumulatif Januari-September 2024 mencapai 10,37 juta kunjungan meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu (yoy).

    Sementara itu jumlah perjalanan (pergerakan) wisnus pada Januari-September 2024 mencapai 757,96 juta perjalanan atau meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu, pada Januari-September 2023 sebanyak 626,09 juta.

    Data 2023 dari Kementerian Pariwisata menyebutkan, kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 11,68 juta dan perjalanan wisatawan nusantara sebanyak 839,67 juta perjalanan.

    “Tahun 2024 ini, target kunjungan wisman 10,41 hingga 14,3 juta dan 1,25 sampai 1,5 miliar diharapkan dapat tercapai,” harap Made.

    Kementerian Pariwisata menyebut, beberapa destinasi wisata yang ramai dikunjungi wisatawan menjelang akhir tahun adalah Bali, Puncak Bogor, Bandung, Yogyakarta, Malang Raya dan Banyuwangi.
     

  • Banyak Perlintasan Sebidang Tak Dijaga, Ternyata Ada Aturannya – Page 3

    Banyak Perlintasan Sebidang Tak Dijaga, Ternyata Ada Aturannya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta KAI melarangan masyarakat untuk membuka kembali perlintasan liar yang telah ditutup, sebagai bagian dari upaya meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang.

    “KAI sangat menyayangkan beberapa oknum yang berupaya membuka kembali perlintasan liar yang telah ditutup, karena dapat berpotensi menyebabkan tidak terjaminnya keselamatan perjalanan kereta api yang membawa ratusan, bahkan ribuan penumpang, serta mengancam keselamatan pengguna jalan itu sendiri,” kata Vice President Public Relations KAI Anne Purba, Minggu (17/11/2024).

    Anne menegaskan penutupan perlintasan liar yang telah dilakukan KAI merupakan langkah konkret dalam mendukung keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api, serta implementasi dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

    KAI terus berupaya meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang. Salah satu upaya yang dilakukan adalah berkolaborasi secara proaktif dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub) untuk menutup sejumlah perlintasan sebidang yang dinilai berbahaya bagi pengguna jalan raya dan perjalanan KA.

    “Pada tahun 2024 ini, dari periode Januari hingga 30 Oktober 2024, KAI bersama DJKA Kemenhub berhasil menutup 269 perlintasan sebidang di seluruh wilayah Jawa dan Sumatera. Bahkan, pada 30 Oktober lalu, kami bersama DJKA Kemenhub melakukan penutupan serentak 22 perlintasan sebidang di seluruh daerah operasi dan divisi regional KAI,” ujar Anne.

    Alasan Perlintasan Sebidang Tak Dijaga?

    Menurut Anne, penutupan perlintasan sebidang yang tidak memiliki nomor JPL, tidak dijaga, dan/atau tidak berpintu yang lebarnya kurang dari 2 meter sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 94 Tahun 2018 Pasal 2 Ayat 3, yang mengharuskan penutupan atau normalisasi jalur kereta api demi keselamatan.

    Oleh karena itu, Ia menyebut KAI sangat mengecam tindakan upaya membuka kembali perlintasan yang telah ditutup, hal ini dapat membuat kondisi tidak selamat semakin tinggi.

    “Dari Januari hingga Oktober 2024 saja, tercatat 298 kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang, baik yang dijaga maupun tidak dijaga. Dari jumlah tersebut, 108 kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di perlintasan yang dijaga dan 190 kecelakaan terjadi di perlintasan yang tidak dijaga, yang melibatkan 163 kendaraan roda dua dan 135 kendaraan roda empat. Kejadian ini menyebabkan 300 korban, dengan rincian 108 orang meninggal dunia, 78 luka berat, dan 114 luka ringan,” jelas Anne.

     

  • Kereta Tanpa Rel China Bisa Dipakai di IKN, Tapi Syaratnya Ini

    Kereta Tanpa Rel China Bisa Dipakai di IKN, Tapi Syaratnya Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) menjelaskan bahwa kereta tanpa rel atau Autonomous Rail Transit (ART) yang diproduksi China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) tak lolos uji. Transportasi massal yang dinilai canggih tersebut akan segera dikembalikan ke China.

    Salah satu alasannya adalah karena berdasarkan hasil penilaian Proof of Concept (PoC) ditemukan bahwa sistem autonomous dari trem otonom tersebut masih belum dapat berfungsi dengan baik.

    “Hasil dari penilaian PoC ditemukan bahwa sistem autonomous dari trem otonom belum dapat berfungsi dengan baik,” ungkap Deputi bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Mohammed Ali Berawi kepada CNBC Indonesia, Minggu (17/11/2024).

    Mengutip penjelasan OIKN, penilaian PoC dilakukan di area Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara dengan dua rute pengujian yang mencakup area di sekitar Kemenko 1-4 dan Jalan Sumbu Kebangsaan Barat dan Timur. Pengujian dilakukan pada jalur khusus yang bersifat ‘mixed traffic’ di mana ART berbagi jalan dengan kendaraan lain.

    Meski kondisi kawasan masih dalam pembangunan, tim penilai PoC telah selesai melaksanakan evaluasi, dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan jalur jalan yang memungkinkan untuk dilakukan penilaian uji coba. Berdasarkan hasil evaluasi, tim penilai PoC menyimpulkan bahwa teknologi otonom ART direkomendasikan untuk dapat dimanfaatkan di Indonesia sebagai transportasi publik dengan catatan untuk dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan teknologi lebih lanjut.

    Foto: Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa sarana Trem Otonom (Autonomous Rail Transit – ART) telah siap diuji Coba di Ibu Kota Nusantara (IKN). (Dok. Kemenhub)
    Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa sarana Trem Otonom (Autonomous Rail Transit – ART) telah siap diuji Coba di Ibu Kota Nusantara (IKN). (Dok. Kemenhub)

    Hal ini diperlukan untuk mencapai performa optimal sistem otonom sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, karena sejauh ini sistem otonom belum dapat difungsikan. Kinerja ART dalam kegiatan PoC pada kondisi lingkungan saat ini di IKN belum menunjukkan sistem kendali otonom yang reliabel sebagaimana ditunjukkan pada sarana serupa di Tiongkok.

    Rekomendasi penilaian juga termasuk perlunya penyempurnaan operasional trem secara otonom, peningkatan fitur adaptasi dan keselamatan pada situasi mixed traffic, dan pembaruan sistem komunikasi agar sejalan dengan persyaratan keamanan siber di IKN.

    “Dari hasil assesment PoC maka nantinya pengadaan dan seleksi teknologi di IKN akan dinilai kepada 4 penilaian utama, yakni Kualitas dan kehandalan Teknologi, Interoperabilitas Sistem, Value for Money, Transfer Knowledge dan Teknologi,” terang dia.

    Sebagai informasi, kegiatan penilaian PoC ini didukung oleh tim evaluasi independen yang terdiri dari para pakar transportasi dan teknologi sistem kendali otonom tiga perguruan tinggi, asosiasi profesi, dan praktisi profesional di Indonesia.

    Tim ini diketuai oleh Prof. Dr. Ir. Sigit Pranowo bersama Prof. Dr. Eng. Benyamin Kusumoputro, dan Prof. Dr-Ing. Nandy Setiadi Djaya Putra dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Ir. Bambang Riyanto Trilaksono dari Institut Teknologi Bandung, Prof. Dr. Techn. Ir. Danang Parikesit dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Nasrullah Armi dari Pusat Riset Telekomunikasi Badan Riset dan Inovasi Nasional, Aditya Dwi Laksana dari Forum Transportasi Jalan dan Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), dan Yanto Yulianto dari Institution of Railway Signal Engineers (IRSE). Tim ini memastikan monitoring, evaluasi, dan kegiatan penilaian dilakukan secara objektif sesuai kebutuhan dan kesiapan ekosistem IKN. Evaluasi PoC berlangsung antara 10 September hingga 22 Oktober 2024.

    Sesuai dengan diskusi antara OIKN dan lintas kementerian dan lembaga (K/L) dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Penyelenggaraan Uji Coba dan Unjuk Kerja (Proof of Concept) Trem Otonom di Ibu Kota Nusantara, OIKN bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan penilaian kereta tanpa rel di IKN. Melihat hasil bahwa kereta itu belum beroperasi dengan baik, maka pihaknya akan meminta Norinco mengembalikan kereta ke China.

    Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Kemenhub Budi Rahardjo menambahkan konsep transportasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah ramah lingkungan dan futuristik. Untuk itu ART menjadi salah satu alternatif yang dapat diujicobakan di IKN karena menerapkan konsep transportasi ramah lingkungan, berkelanjutan dan berteknologi tinggi.

    “ART dioperasikan menggunakan baterai. Alhasil, kendaraan ini dapat meminimalisir emisi gas rumah kaca dan pemakaian energi fosil,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (13/11/2024).

    Untuk itu Kementerian Perhubungan menfasilitasi ART untuk diujicobakan sebagai alternatif moda di IKN. Terkait uji coba ini yang melakukan MOU adalah otoritas IKN dengan vendor yaitu Norinco dengan partisipasi dari CRRC Qindao Sifang. Oleh karena itu, pihak yang melakukan evaluasi apakah ART ini layak dan cocok dengan kebutuhan IKN adalah Otoritas IKN.

    “Sebagaimana kita ketahui, setelah berjalan uji coba selama kurang lebih 2 bulan, Otoritas IKN (OIKN) telah melakukan evaluasi. Hasil penilaian hingga evaluasi oleh OIKN, ditemukan bahwa kereta tanpa rel, khususnya system autonomous belum dapat berfungsi dengan baik di IKN. Menurut hemat kami kita semua sepakat bahwa untuk IKN kita mencari yang terbaik. Jika kemudian ART dipandang belum memenuhi standar evaluasi dari OIKN, tidak ada masalah, karena negara juga tidak dirugikan. Hal ini dikarenakan pembiayaan uji coba ditanggung oleh vendor ART,” tutupnya.

    (wur)

  • Duet Mahfud MD dan Luhut Pernah Bereskan Kasus Sawit dan Penyelundupan Minyak

    Duet Mahfud MD dan Luhut Pernah Bereskan Kasus Sawit dan Penyelundupan Minyak

    Bisnis.com, JAKARTA – Sosok Mahfud MD dikenal memiliki keakraban khusus dengan Luhut Binsar Pandjaitan. Keduanya telah menjalin hubungan persahabatan sejak menjabat sebagai menteri di masa pemerintahan Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. 

    Keduanya kembali dipertemukan dan berkolaborasi ketika masuk dalam kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo, di mana Mahfud sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia (Polhukam) dan Luhut sebagai Menko Maritim dan Investasi. 

    “Kami punya idealisme yang sama tentang Indonesia yang dibangun oleh Gus Dur. Kita harus jaga indonesia ini, kita tidak boleh mengambil sesuatu dari Indonesia secara berlebihan tapi kita harus memberikan banyak ke Indonesia karena memberi berkah kepada kita,” kata Mahfud, dikutip dari Youtube Mahfud MD Official, Sabtu (16/11/2024). 

    Mahfud menerangkan bahwa dia dan Luhut dipertemukan ketika menjalankan arahan Gus Dur untuk menjaga Indonesia sebagai negara Pancasila yang penuh toleran kebersatuan dengan menegakkan hukum 

    “Kami bertemu di situ, kalau ada masalah di luar ribut, kami ngobrol, lalu kami berteman, meskipun kalau terakhir di kabinet Pak Jokowi saya tandem dalam banyak hal dengan Pak Luhut,” ujarnya. 

    Dia bercerita bahwa beberapa kasus telah diselesaikan lewat kerja sama dengan Luhut. Misalnya, kasus penyelundupan kapal minyak ilegal dari Iran dan Panama pada 2021. Kala itu, menurut Mahfud tindakan tersebut melanggar aturan, kendati demikian institusi lain yang juga mengurusi kelautan memiliki pandangan berbeda. 

    Padahal, dia telah menemukan bukti pelemparan minyak kotor, perusakan lingkungan, ada senjata api. Perbedaan pendapat dari kementerian/lembaga membuat penindakan terhambat, misalnya antara Kementerian Perhubungan dan Bea Cukai yang tidak sejalan, Kementerian LHK yang menyebut kasus tersebut tidak mencemari lingkungan, dan lainnya. 

    “Akhirnya rapat kumpulkan semua ke tempat saya, Pak Luhut hadir, saya cerita ini harus ditangkap, Pak Luhut bilang ‘kamu jangan macam-macam, kepada republik ini, tangkap sesuai kebijakan Menko Polhukam, tangkap’. akhirnya sudah di hukum penjara, 2 nahkoda kapal, di denda sekian miliar, Menteri Irian datang minta maaf, semua denda dibayar, penjara selesai, pulang mereka,” jelasnya.

    Menurut Mahfud, soal hukum Luhut amat percaya padanya. Beberapa kali Mahfud juga andil dalam perdebatan masalah hukum dalam kasus kelapa sawit, hubungan luar negeri, hingga polemik laut China Selatan. Kendati demikian, Mahfud tak memberikan rincian kasus tersebut. 

    Menanggapi hal ini, Luhut yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional mengatakan Mahfud memiliki idealisme yang bagus sehingga dia percaya Mahfud banyak menyelesaikan masalah hukum di Indonesia. 

    “Banyak sekali dengan pak mahfud, mengenai FIR [flight information region] mengenai ekstradisi, FIR Singapura iya, saya masalah hukum tu sangat hati-hati, mestinya tanya ahlinya Pak Mahfud,” tuturnya. 

    Luhut juga menyoroti upaya Mahfud dalam memberantas mafia kelapa sawit, menyelesaikan ketimpangan lahan sawit hingga tindakan yang dilakukan Mahfud terus dilanjutkan dan menjadi landasan di masa pemerintahan Presiden Prabowo saat ini.