Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenhub

  • Catat! Ini Daftar Titik Macet Tol Jakarta-Cikampek saat Libur Nataru

    Catat! Ini Daftar Titik Macet Tol Jakarta-Cikampek saat Libur Nataru

    Jakarta –

    Ada sejumlah titik di jalan tol Jakarta-Cikampek yang berpotensi jadi sumber kemacetan. Berikut ini daftarnya.

    Kementerian Perhubungan memprediksi akan ada 110 juta orang yang melakukan perjalanan saat libur Natal dan Tahun Baru 2025. Jumlah pergerakan orang itu meningkat sekitar 2,8 persen dibandingkan tahun lalu. Diungkap Kakorlantas Irjen Pol Aan Suhanan, pergerakan itu sebagian besar terjadi di Pulau Jawa.

    “Dengan sekitar 40% di antaranya untuk perjalanan wisata, dan 30% lebih untuk mudik,” ungkap Aan dilansir laman Korlantas Polri.

    Aan menjabarkan ada beberapa titik krusial di jalur tol Jakarta-Cikampek yang berpotensi menjadi sumber kemacetan. Beberapa titik tersebut di antaranya, KM 25, KM 47, dan KM 70.

    “Kami sudah memetakan titik-titik rawan kemacetan dan melakukan simulasi untuk memastikan tindakan yang tepat, seperti penambahan lajur dan contraflow di beberapa titik,” jelas Aan.

    Korlantas dan Jasa Marga juga telah menyiapkan langkah darurat bila untuk menangani genangan air, hingga tanah longsir di jalur tertentu. Tak cuma itu, pihak keolisian dan Jasa Marga juga sudah menyiapkan ragam antisipasi lain dalam menghadapi kendaraan mogok yang berpotensi menghambat arus lalu lintas.

    “Kami mengimbau agar masyarakat memeriksa kendaraan dan memastikan saldo tol sudah terisi sebelum melakukan perjalanan, agar tidak menambah kemacetan di gerbang tol,” lanjut Aan.

    Sorotan tak hanya mengarah ke Tol Jakarta-Cikampek. Tol Transjawa juga ikut mendapat perhatian karena akan banyak dilintasi oleh para pemudik. Untuk mendukung pelayanan optimal bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik dan menghabiskan libur akhir tahun, BPJT akan mengoperasikan jalur tol fungsional Yogyakarta – Solo untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di jalur utama dan memberikan alternatif yang lebih lancar serta efisien bagi para pemudik.

    “Tahun ini, kita akan mengoperasikan jalur tol Yogyakarta – Solo, khususnya dari KM 23 hingga Prambanan. Kami akan terus melakukan survei kelayakan jalur tol yang akan difungsionalkan ini, untuk memastikan keselamatan dan kelayakannya digunakan secara fungsional,”terang Aan.

    Rekayasa arus lalu lintas di jalur wisata juga sudah disiapkan seperti penerapan one way atau contraflow di kawasan Dieng, Borobudur, Karanganyar, Malioboro, hingga Gunung Kidul

    (dry/din)

  • Menhub Bertemu Jaksa Agung, Bahas Kerja Sama Pencegahan Korupsi

    Menhub Bertemu Jaksa Agung, Bahas Kerja Sama Pencegahan Korupsi

    Jakarta –

    Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kunjungan Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi. Pertemuan itu dalam rangka kerja sama strategis kedua lembaga.

    Pertemuan digelar secara tertutup di Gedung Utama Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2024). ST Burhanuddin menyampaikan pertemuan itu sebagai dukungan Kejagung terhadap Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya.

    “Kejaksaan siap berkoordinasi dan memberikan masukan terkait penegakan hukum,” ujar Jaksa Agung dalam keterangannya, Jumat (29/11).

    “Utamanya mengenai langkah-langkah pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Perhubungan,” sambungnya.

    Di sisi lain, Dudy Purwagandhi menyampaikan terima kasih kepada Kejaksaan atas kerja sama yang telah terjalin hingga kini. Termasuk, atas pendampingan yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap proyek strategis nasional (PSN) yang digarap oleh Kementerian Perhubungan.

    Selain itu, Dudy menuturkan bahwa Kemenhub memiliki perguruan tinggi dan Balai Pendidikan dan Pelatihan yang tersebar di Indonesia. Dia lantas meminta kejaksaan sebagai mitra untuk mengisi materi dalam pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan hukum.

    Menhub Dudy (Dok Kejagung RI)

    Ada juga Direktur Jenderal Perhubungan Darat Irjen Risyapudin Nursin, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antoni Arif Priadi, Direktur Jenderal Udara Lukman Laisa, Direktur Jenderal Perkeretaapian M. Risal Wasal, dan Badan Kebijakan Transportasi, Robby Kurniawan.

    (ond/dnu)

  • Kasus Suap DJKA, KPK Tahan 3 Ketua Pokja Proyek

    Kasus Suap DJKA, KPK Tahan 3 Ketua Pokja Proyek

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap tiga ketua kelompok kerja (pokja) proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kamis (28/11/2024). Mereka, yaitu Hardho (H), Edi Purnomo (EP), dan Budi Prasetiyo (BP). 

    Ketiganya ditahan seusai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap dalam proyek di lingkungan DJKA Kemenhub. 

    Para tersangka ditahan untuk 20 hari ke depan di rumah tahanan negara (rutan) KPK hingga 17 Desember 2024. Penahanan mereka dapat diperpanjang tergantung kebutuhan penyidikan.

    “Tersangka H, tersangka EP, Tersangka BP akan ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 28 November 2024 sampai 17 Desember 2024 di rumah tahanan negara cabang Rutan dari Rutan Klas I Jakarta Timur,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

    Proses hukum terhadap ketiga tersangka dimaksud adalah pengembangan dari penyidikan kasus suap Direktur PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto (DRS) kepada pejabat pembuat komitmen (PPK) BTP Semarang, Bernard Hasibuan (BH) serta Kepala BTP Kelas 1 Semarang, Putu Sumarjaya (PS).

    Diungkapkan Asep, Hardho selaku ketua pokja proyek paket peningkatan jalur kereta api Lampegan-Cianjur pada 2022-2023 diduga mendapatkan kertas catatan pengaturan pemenang proyek tersebut dari PPK atas nama Syntho Pirjani Hutabarat yang sudah divonis dalam kasus itu. 

    Disebutkan pada catatan itu sejumlah pihak yang diduga diatur memenangkan proyek tersebut, yaitu paket I oleh Dion berbendera PT Rinenggo Ria Raya, paket 2 Muchammad Hikmat berbendera PT Tirtamas Mandiri, paket 3 seorang anggota Komisi V DPR dari Dapil Jabar dengan perusahaan PT Nazma Tata Laksana, paket 4 Fahmi atau Wahyu Purwanto dengan perusahaan PT Putra Kharisma. 

    Atas pengaturan dimaksud, Hardho mendapatkan fee senilai Rp 321 juta dari Dion Renato. Tak hanya itu, Hardho turut diduga menerima fee Rp 670 juta terkait sejumlah proyek pada DJKA Kemenhub. 

    Sedangkan Edi Purnomo diduga menerima suap senilai Rp 140 juta demi memenangkan PT KA Properti Manajemen selaku anak usaha PT KAI untuk mengerjakan proyek perbaikan perlintasan sebidang wilayah Jawa dan Sumatera tahun 2022. Edi turut diduga menerima fee sekitar Rp 285 juta terkait sejumlah proyek lainnya pada DJKA Kemenhub. 

    Hardho serta Edi bersama-sama dengan Budi Prasetyo dan sejumlah anggota pokja lainnya diduga mendapatkan total Rp 800 juta dari Dion. Suap dimaksud terkait proyek jalur ganda KA elevated Solo Balapan-Kadipiro. 

    Para tersangka disangkakan dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

  • Kemenhub Ungkap Tantangan dan Potensi Sektor Logistik

    Kemenhub Ungkap Tantangan dan Potensi Sektor Logistik

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan sejumlah tantangan efisiensi biaya logistik di Indonesia serta berdaya saing.

    Sekretaris Jenderal Kemenhub Novie Riyanto mengatakan sektor logistik Indonesia memiliki potensi besar dan posisi strategis, mengingat status Indonesia sebagai negara kepulauan. 

    Namun, sektor ini juga menghadapi sejumlah tantangan signifikan yang mempengaruhi efisiensi dan daya saing di pasar global.

    Tantangan tersebut datang dari domestik seperti konektivitas, disparitas harga, biaya logistik dan finansial serta dari internasional yaitu regulasi pelayaran internasional. 

    “Logistik menghubungkan berbagai sektor dan meningkatkan daya saing negara di pasar global. terdapat pula tantangan yang mempengaruhi efisiensi seperti konektivitas, disparitas, biaya logistik, finansial, serta peraturan internasional dalam rangka keselamatan, keamanan, dan pelayanan,” kata Novie Riyanto dalam Bisnis Indonesia Logistic Awards, Kamis (28/11/2024). 

    Novie juga mengungkapkan biaya logistik Indonesia yang tinggi memengaruhi daya saing Indonesia dengan negara-negara lain. Bank Dunia sendiri menempatkan Indoensia di posisi 61 dalam hal performa logistik. 

    Posisi tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara di Asia seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. 

    Meski demikian, kata Novie, Kemenhub telah melakukan sejumlah upaya meminimalisir tantangan tersebut, seperti digitalisasi. 

    “Kemenhub berkomitmen meningkatkan kinerja logistik, salah satunya melalui NLE [National Logistic Ecosystem],” kata dia. 

    Sampai dengan saat ini, Kemenhub berhasil mencapai keberhasilan sebesar 97,6% dari total 42 rencana aksi NLE yang diterapkan di 46 pelabuhan dan 6 bandar udara. 

    Di sisi digitalisasi, sambungnya, Kemenhub melakukan digitalisasi melalui Inaportnet untuk memperlancar kapal masuk pelabuhan serta kegiatan bongkar muat setelah kapal meninggalkan pelabuhan.

  • Kecelakaan Truk di Jakarta, Kenneth DPRD DKI Minta Perketat Jam Operasional

    Kecelakaan Truk di Jakarta, Kenneth DPRD DKI Minta Perketat Jam Operasional

    Jakarta –

    Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk kontainer akhir-akhir ini kerap terjadi di beberapa daerah. Teranyar, sebuah truk ekpedisi yang dikemudikan Ade Zakarsih (44) menabrak sejumlah kendaraan di persimpangan lalu lintas Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, pada Selasa 26 November 2024, sekitar pukul 06.47 WIB.

    Akibat kecelakaan ini, dua orang tewas, satu orang pengendara motor berinisial A (33) tewas di lokasi kejadian dengan luka parah. Sedangkan satu pemotor berinisial AR (36) tewas di RS Pelni akibat luka di kepala dan kaki. Dan tiga korban luka lainnya saat ini tengah menjalani penanganan medis di RS Pelni Petamburan, Jakarta Pusat.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan Ditlantas Polda Metro Jaya kecelakaan itu terjadi diduga karena sopir truk bernomor polisi B 9586 HI itu mengantuk, hingga akhirnya menerobos lampu merah dan truk tersebut setelah di cek, ternyata tidak mengalami rem blong saat peristiwa terjadi dan menyampaikan bahwa rem sudah dicek dinyatakan berfungsi dengan baik.

    Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta lewat Dinas Perhubungan (Dishub), harus kembali melakukan pengetatan jam operasional truk yang hendak melintas dari luar Jakarta, seperti yang tertuang Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 89 Tahun 2020, dan juga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

    Tercatat seperti jam larangan operasional di Jalan Tol Dalam Kota, dan Jalan Non-Tol Utama, pada Pagi: 06.00 – 09.00 WIB. Sore: 16.00 – 20.00 WIB. Kelaikan Kendaraan, Muatan dan Dimensi, Keselamatan Pengemudi dan Penumpang, Pengawasan dan Penegakan, dan Larangan Penggunaan Jalan.

    Aturan ini berlaku untuk truk dengan lebih dari dua sumbu dan truk pengangkut barang berbahaya. Dan pengecualian, untuk truk pengangkut barang kebutuhan pokok seperti sembako, bahan bakar, atau barang darurat diizinkan beroperasi di luar jam larangan.

    Pria yang akrab disapa Bang Kent itu juga meminta kepada Dishub Jakarta, untuk melakukan pengawasan terhadap truk, khususnya yang melebihi dimensi dan kapasitas muatan (ODOL), yang harus dijadikan fokus utama agar dapat meningkatkan keselamatan di jalan raya dan melindungi infrastruktur jalan.

    “Dishub harus melakukan operasi serentak di berbagai wilayah untuk memeriksa truk yang melanggar aturan, baik secara administratif maupun teknis dengan melibatkan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dan berbagai pemangku kepentingan lain. Dan untuk mengatasi masalah truk ODOL harus kerja sama lintas sektor seperti Kemenhub, Polri, dan Asosiasi Industri, demi menjaga keamanan serta kenyamanan pengguna jalan. Dalam hal ini jika ada temuan pelanggaran, pemerintah Jakarta harus tegas dalam memberikan sanksi tegas, agar ke depannya tidak ada lagi muncul kejadian serupa,” beber Anggota Komisi C DPRD Jakarta itu.

    “Perusahaan jasa pengangkutan yang berdomisili di Jakarta harus bisa memastikan truknya layak jalan, hindari muatan yang melebihi kapasitas, kendalikan kecepatan terutama di jalur menurun atau wilayah rawan kecelakaan, dan yang terpenting kondisi fisik sopirnya harus prima dan berikan himbauan yang jelas supaya beristirahat yang cukup untuk menghindari kelelahan selama perjalanan, karena kelelahan pengemudi salah satu faktor penyebab utama kecelakaan. Imbauan ini tidak hanya melindungi sopir dan pengguna jalan lain, tetapi juga membantu menjaga reputasi perusahaan jasa ekspedisi pengangkutan itu sendiri dan mendukung keberlanjutan infrastruktur transportasi,” tegas Kent.

    Dinas Perhubungan dalam hal ini, sambung Kent, harus melakukan bisa edukasi kepada sopir-sopir truk yang melibatkan perusahaan ekspedisi, asosiasi transportasi, dan komunitas untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan di jalan raya.

    Langkah-langkah ini perlu dilaksanakan dengan melakukan kolaborasi antara pemerintah, operator logistik, dan pengemudi untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih aman.

    “Pemprov bisa kembali memberikan sosialisasi yang jelas, demi mengedepankan pentingnya keselamatan berkendara melalui kampanye ke pengemudi dan perusahaan jasa ekspedisi. Berikan mereka pemahaman tentang risiko hukum, kerugian material, dan potensi kecelakaan akibat kelalaian serta mempunyai surat-surat yang sesuai dengan peruntukannya. Pencegahan dini harus dilakukan agar tidak ada kejadian kecelakaan yang melibatkan truk kembali terulang hingga sampai memakan korban jiwa,” tutupnya.

    (prf/ega)

  • Garuda Indonesia Bakal Turunkan Harga Tiket Pesawat 10%, Kapan? – Page 3

    Garuda Indonesia Bakal Turunkan Harga Tiket Pesawat 10%, Kapan? – Page 3

    Pemerintah resmi menurunkan harga tiket pesawat pada periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru). Penurunan sebesar 10 persen akan berlaku selama 16 hari, sejak 19 Desember 2024-3 Januari 2025.

    Keputusan ini diambil usai Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih (KMP).

    “Hasilnya, Pemerintah sepakat menurunkan harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik sebesar 10 persen saat Nataru, di seluruh bandara di Indonesia,” ujar Juru Bicara Kementerian Perhubungan Elba Damhuri dalam keterangannya, Rabu (27/11/2024).Harga tiket pesawat turun 10 persen karena adanya pemotongan harga avtur, pajak layanan bandara, hingga kompensasi bahan bakar (fuel surcharge) bagi maskapai.

    Pemberlakuan penyesuaian tarif sendiri akan berlaku selama 16 hari pada masa periode Nataru 2024/2025, tanggal 19 Desember 2024 sampai 3 Januari 2025 untuk tiket yang belum terjual.

    “Bagi penumpang yang sudah membeli tiket untuk penerbangan pada periode tersebut, dapat diberikan insentif sesuai kebijakan masing-masing maskapai jika masih memungkinkan,” kata Elba.

    Elba berharap, keputusan penurunan harga tiket pesawat ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat Indonesia yang akan melakukan perjalanan menggunakan pesawat terbang saat masa Nataru nanti. Dia pun meyakini keputusan ini mampu mendongkrak perekonomian dan pariwisata dalam negeri di kuartal IV-2024.

     

  • Kapan LRT Jabodebek Sampai Bogor? Ini Bocorannya – Page 3

    Kapan LRT Jabodebek Sampai Bogor? Ini Bocorannya – Page 3

     

    Liputan6.com, Jakarta – Penumpang LRT Jabodebek terus meningkat dan mampu mencetak rekor tertinggi pada Oktober kemarin sejak pertama kali beroperasi pada 28 Agustus 2023. Pada Oktober 2024, LRT Jabodebek melayani total 2.204.785 pengguna, meningkat 13 persen atau 251.690 pengguna dibandingkan bulan September.

    Rata-rata pengguna harian LRT Jabodebek pada hari kerja tercatat sebanyak 81.327, naik 1,6 persen dari bulan lalu. Sementara akhir pekan semakin ramai dengan rata-rata 41.784 pengguna, melonjak 18 persen.

    Dari segi operasional, LRT Jabodebek juga menunjukan performa lebih baik. Ketepatan waktu naik menjadi 98,32 persen pada Oktober, sedikit lebih tinggi dibandingkan bulan September yang mencapai 98,31 persen.

    Dengan perkembangan positif jumlah pengguna tersebut, sebagian besar masyarakat berharap adanya perpanjangan rute LRT Jabodebek hingga ke wilayah Bogor. Lantas kapan hal itu bisa terwujud?

    Manager Public Relations LRT Jabodebek Mahendro Trang Bawono menjelaskan, rencana perpanjangan rute KRL Jabodebek hingga ke Bogor sudah dalam tahap pembahasan oleh Kementerian Perhubungan.

    “Dengan pembahasannya sih baru sampai kementerian terkait,” ujar Mahendro kepada awak media di Ayana Mid Plaza, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

    Meski demikian, pihaknya mengaku belum memperoleh informasi lebih lanjut terkait hasil pembahasan tersebut. Saat ini, pihaknya masih fokus untuk meningkatkan layanan LRT Jabodebek seiring meningkatnya jumlah penumpang.

    “Cuma hasilnya apa kami belum update lagi,” singkat Mahendro menutup perbincangan.

    Reporter: Sulaeman

    Sumber: Merdeka.com

  • Garuda Indonesia (GIAA) Turunkan Harga Tiket Pesawat 10% saat Nataru

    Garuda Indonesia (GIAA) Turunkan Harga Tiket Pesawat 10% saat Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA – Maskapai pelat merah PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) siap menurunkan harga tiket pesawat Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025 sesuai dengan keputusan pemerintah sebesar 10%. 

    Direktur Utama Garuda Indonesia Wamildan Tsani Panjaitan mengatakan GIAA akan mengimplementasikan kebijakan penurunan harga tiket penerbangan rute domestik pada Nataru mulai 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025 atau selama 16 hari. 

    “Kami akan segera mengimplementasikan kebijakan ini, setelah diterbitkannya seluruh regulasi yang mengatur ketentuan penurunan harga tiket oleh pemangku kepentingan terkait,” kata Tsani dalam keterangan resmi, Kamis (28/11/2024). 

    Tsani menjelaskan penurunan harga tiket sebesar 10% sesuai dengan proyeksi rencana penurunan yang disampaikan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

    Penurunan tersebut akan disumbang oleh beberapa komponen penunjang harga tiket, yaitu fuel surcharge, PJP2U dan PJP4U, serta penyesuaian harga avtur di sejumlah bandara. 

    Penurunan harga tiket, kata Tsani telah memperhitungkan secara seksama dengan memperhatikan proyeksi pertumbuhan penumpang pada libur akhir tahun. Penurunan harga tiket juga diklaim akan mampu mendongkrak volume penumpang Garuda Indonesia saat peak season. 

    “Dengan diberlakukannya penurunan harga tiket ini, kami optimis volume penumpang akan tumbuh positif yang tentunya akan berdampak langsung terhadap kinerja pendapatan Garuda Indonesia,” jelasnya. 

    Seperti yang diketahui, Pemerintah mengumumkan penurunan harga tiket pesawat jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025 mencapai 10% atau setara Rp157.500 per tiket dengan tiga komponen utama.  

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengklaim pihaknya memutuskan beberapa kebijakan bersama stakeholder terkait yaitu Kementerian Perhubungan, Angkasa Pura Indonesia, Pertamina dan maskapai domestik untuk menurunkan harga tiket pesawat.  

    “Penurunan harga tiket untuk membantu masyarakat kita dan juga menggerakkan ekonomi termasuk pariwisata maka dari semua elemen tadi termasuk menurunkan biaya atau jasa di bandar udaraan termasuk juga avtur dan tentunya fuel surcharges maka bisa dikurangi harga tiket itu kurang lebih 10%,” ujar Menko AHY dalam keterangan resmi, Selasa (26/11/2024).

  • Mendag Budi Sosialisasikan Permendag Perdagangan Antarpulau Terbaru

    Mendag Budi Sosialisasikan Permendag Perdagangan Antarpulau Terbaru

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perdagangan Budi Santoso membuka sosialisasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perdagangan Antarpulau pada Selasa, (26/11/2024). Salah satu yang diatur dalam Permendag terbaru ini adalah proses bisnis Pemberitahuan Perdagangan Antarpulau Barang (PAB) sebagai bagian penting dalam satu data nasional perdagangan antarpulau. Permendag ini akan berlaku dalam 90 hari setelah diundangkan, yaitu mulai 1 Februari 2025.

    Permendag Nomor 27 Tahun 2024 merevisi aturan perdagangan antarpulau pada Permendag Nomor 92 Tahun 2020. Permendag Nomor 27 Tahun 2024 mengatur pelaporan PAB untuk menggantikan Manifes Domestik yang diatur pada Permendag 92 Tahun 2020.

    “Pelaporan PAB menjadi kunci penting dalam percepatan implementasi Ekosistem Logistik Nasional di Indonesia. Dokumen PAB berisi informasi alur distribusi barang yang dapat membantu pemerintah dalam kegiatan perencanaan, intervensi jika diperlukan, serta pengawasan barang yang didistribusikan,” kata Mendag Budi.

    Menurut Mendag Budi, revisi peraturan perdagangan antarpulau dilakukan untuk menyempurnakan dan mengintegrasikan proses bisnis pelaporan PAB, menghilangkan duplikasi pelaporan dan menciptakan satu data nasional perdagangan antarpulau, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam pelaporan PAB, serta meningkatkan pengawasan. Terkait pengawasan, khususnya untuk perdagangan antarpulau barang tertentu, mineral dan batu bara, serta barang yang merupakan hasil sumber daya alam.

    Permendag Nomor 27 Tahun 2024 adalah tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional. Ekosistem Logistik Nasional bertujuan untuk membenahi dan meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, meningkatkan daya saing perekonomian nasional, dan mengoptimalkan perdagangan antarpulau.

    “Kita perlu berupaya meningkatkan keterkaitan ekonomi dan rantai nilai antarwilayah dengan cara meningkatkan kinerja logistik nasional. Pemerintah membuat terobosan untuk mengefisienkan biaya logistik dengan menata kembali sektor logistik, salah satunya melalui Program Ekosistem Logistik Nasional yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional,” ujarnya.

    Permendag Nomor 27 Tahun 2024 juga menjadi amanah integrasi pasar dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. 

    “Simplifikasi pelaporan PAB merupakan bagian dari program pengamanan pasar dalam negeri yang merupakan program kerja utama dari Kementerian Perdagangan,” pungkasnya.

    Kewajiban Pelaporan PAB

    Dengan diundangkannya Permendag Nomor 27 Tahun 2024, pemilik muatan (cargo owner), atau yang dapat dikuasakan kepada Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (PJPT), memiliki kewajiban untuk menyampaikan pelaporan PAB. Pelaporan tersebut ditujukan kepada Kementerian Perdagangan secara daring melalui Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) yang terintegrasi dengan INATRADE Kewajiban penyampaian PAB berlaku untuk semua barang yang yang diperdagangkan antar pelabuhan domestik. 

    Ketentuan ini juga berlaku untuk barang asal impor dan barang yang ditujukan untuk ekspor namun singgah di pelabuhan domestik terlebih dahulu. Selain itu, ketentuan ini juga berlaku untuk barang yang dikapalkan ke daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (3TP), baik menggunakan kapal komersial maupun kapal bersubsidi yang termasuk dalam kegiatan Gerai Maritim atau tol laut.

    Mendag Budi menekankan, optimalisasi perdagangan antarpulau diwujudkan melalui harmonisasi kebijakan dan kolaborasi sistem antar kementerian dan lembaga. Kewajiban penyampaian PAB merupakan salah satu wujud sinergi Kemendag dengan berbagai pihak, antara lain, Kementerian Perhubungan, Tim Ekosistem Logistik Nasional, Lembaga National Single Window (LNSW), Tim Stranas Pencegahan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), serta PT Pelabuhan Indonesia.

    Berkat kolaborasi yang baik tersebut, penyampaian PAB oleh pelaku usaha cukup dilakukan sekali melalui SINSW yang terintegrasi dengan sistem milik PT Pelabuhan Indonesia untuk penerbitan akses masuk pelabuhan, Single Submission (SSm) Pengangkut untuk dokumen keberangkatan kapal, serta Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA) milik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

    Kemendag pun mengharapkan dukungan dari pemerintah daerah, para pengelola pelabuhan, dan kepala KSOP di pelabuhan sebagai garda terdepan dalam membantu mensosialisasikan kepada pelaku usaha dan membantu koordinasi dengan pihak terkait. Sehingga, arus distribusi barang tetap berjalan dengan baik dan lancar.

    Mendag Budi berharap, kolaborasi ini dapat membantu mengoptimalkan perdagangan antarpulau. Sehingga, dapat mengurangi kesenjangan harga, meningkatkan potensi perekonomian daerah, serta menjaga ketersediaan barang antar wilayah.

    “Dengan sistem logistik yang terintegrasi, pemerintah dapat dengan mudah memantau dan mengawasi barang yang didistribusikan antarpulau. Hal ini, antara lain, juga dilakukan untuk mencegah penyelundupan barang ke luar negeri serta mencegah masuk dan beredarnya barang selundupan di dalam negeri,” pungkasnya.

    Permendag Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perdagangan Antarpulau dapat diunduh di sini.

  • Garuda Siap Turunkan Harga Tiket Pesawat pada Periode Nataru

    Garuda Siap Turunkan Harga Tiket Pesawat pada Periode Nataru

    Jakarta, Beritasatu.com – Maskapai penerbangan nasional, Garuda Indonesia, memastikan siap melaksanakan kebijakan penurunan harga tiket penerbangan domestik selama periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. 

    Kebijakan ini berlaku mulai 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025, sebagai bagian dari upaya mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto, untuk meringankan beban biaya perjalanan masyarakat jelang libur panjang akhir tahun. Langkah ini juga ditujukan untuk mendorong pemulihan ekonomi, khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

    Soal penurunan harga tiket pesawat ini, Direktur Utama Garuda Indonesia, Wamildan Tsani Panjaitan, menjelaskan, “Kami memahami pentingnya menyediakan layanan transportasi udara yang terjangkau, terutama menjelang masa liburan akhir tahun. Saat ini, kami terus melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menyusun petunjuk teknis agar pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan lancar.”

    Kementerian Perhubungan sebelumnya memproyeksikan penurunan harga tiket hingga 10%, yang sebagian besar diperoleh melalui pengurangan beberapa komponen biaya seperti fuel surcharge, PJP2U, PJP4U, serta penyesuaian harga avtur di sejumlah bandara.

    “Penyesuaian harga tiket ini dilakukan dengan pertimbangan matang, termasuk proyeksi peningkatan jumlah penumpang selama liburan akhir tahun. Kami optimistis kebijakan ini tidak hanya mendukung pertumbuhan volume penumpang, tetapi juga akan memberikan dampak positif terhadap pendapatan Garuda Indonesia,” tambah Wamildan.

    Ia juga menekankan bahwa kebijakan ini merupakan hasil kajian mendalam yang dilakukan oleh pemerintah melalui Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat. “Kami berharap langkah ini dapat menjadi solusi konkret untuk meningkatkan mobilitas masyarakat, khususnya di momen liburan akhir tahun yang merupakan peak season,” jelasnya.

    Wamildan menyatakan apresiasinya terhadap kerja sama yang solid antara seluruh pihak terkait terkait penurunan harga tiket pesawat. “Kami menyambut baik sinergi yang telah terjalin untuk mendukung penurunan harga tiket pesawat pada masa libur akhir tahun. Setelah seluruh regulasi pendukung diterbitkan, kami siap segera mengimplementasikan kebijakan ini,” paparnya.