Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenhub

  • Pakar Logistik Beberkan Dampak Larangan Truk Sumbu 3 Beroperasi saat Natal dan Tahun Baru 2025 – Halaman all

    Pakar Logistik Beberkan Dampak Larangan Truk Sumbu 3 Beroperasi saat Natal dan Tahun Baru 2025 – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com Eko Sutriyanto

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pakar Logistik dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI), Agus Purnomo menyarankan agar Kemenhub mengevaluasi kembali kebijakan pelarangan terhadap truk-truk logistik sumbu 3 ke atas beroperasi saat liburan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 mendatang.

    Pasalnya, kebijakan ini bisa menyebabkan keterlambatan pasokan dan kelangkaan barang yang dapat mengurangi kepuasan konsumen dalam mengakses produk, terutama di sektor makanan dan minuman.
     
    “Saat ini, sektor manufaktur di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan seperti tercermin dari rendahnya Purchasing Managers’ Index atau PMI dan banyaknya perusahaan yang melakukan PHK,” ujarnya, Jumat (6/12/2024).

    Dikatakannya, pembatasan truk sumbu 3 pada saat libur Nataru mendatang berpotensi memperlambat distribusi bahan baku maupun produk akhir yang dibutuhkan sektor manufaktur ini  untuk mempertahankan operasi.

    Akibat kebijakan tersebut hanya akan memperburuk kondisi industri manufaktur yang otomatis akan mengganggu ekonomi nasional.

    Seperti diketahui, industri manufaktur ini menjadi salah satu sektor unggulan dalam mendorong percepatan pembangunan dan pemerataan ekonomi nasional.
     
    “Jadi, kebijakan pelarangan terhadap truk-truk sumbu 3 untuk beroperasi pada saat Nataru nanti jelas-jelas akan menambah tekanan pada sektor manufaktur yang sudah melemah, sehingga kebijakan ini perlu ditinjau dengan mempertimbangkan dampaknya bagi sektor-sektor kritis seperti industri manufaktur,” ucapnya.
     
    Apalagi, Nataru adalah hari libur besar yang diakui secara nasional, namun bukan hari raya keagamaan mayoritas seperti Lebaran. Karena itu, menurutnya, urgensi untuk pembatasan truk sumbu 3 demi mengurangi kemacetan atau kepadatan di jalan raya mungkin lebih rendah dibandingkan pada Lebaran.

     
    Dia menuturkan pemberlakuan pembatasan truk sumbu 3 pada Nataru akan memberikan beberapa dampak negatif bagi industri. Diantaranya, menyebabkan terjadinya gangguan terhadap rantai pasok dan logistik.

    Disebutkan, penundaan pengiriman bahan baku atau barang akibat pelarangan truk-truk sumbu 3 beroperasi akan memperlambat siklus produksi, mengurangi kapasitas operasional, dan berpotensi meningkatkan biaya logistik.

    “Hal ini sangat relevan bagi industri air minum dan kebutuhan lainnya yang memiliki permintaan tinggi selama periode liburan Nataru,” katanya.
     
    Menurutnya, industri minuman atau air minum dalam kemasan (AMDK) adalah salah satu sektor yang krusial, terutama selama musim liburan. Pembatasan truk sumbu 3 dapat menimbulkan kekurangan stok air minum tersebut di berbagai daerah, terutama di daerah yang sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah, sehingga dapat menyebabkan keresahan di masyarakat. 

     

  • Anak Buah Presiden Prabowo Kembali Blunder, usai Gus Miftah Kini Jubir Kepresidenan: Rakyat Jelata

    Anak Buah Presiden Prabowo Kembali Blunder, usai Gus Miftah Kini Jubir Kepresidenan: Rakyat Jelata

    TRIBUNJATIM.COM, JAKARTA – Anak buah Presiden Prabowo kembali menjadi sorotan selain Gus Miftah.

    Kini, jubir kepresidenan Prabowo ikut blunder dalam pernyataannya.

    Ucapan juru bicara kantor komunikasi Kepresidenan Prabowo Subianto, Adita Irawati ikut disorot saat menanggapi ucapan Gus Miftah yang menghina penjual es teh, Sunhaji.

    Pada momen itu, terdapat kata yang membuat warganet tersinggung.

    Dalam wawancara salah satu media yang viral,  Kamis (5/12/2024),  ia menyebut dua kali ‘rakyat jelata’ saat membahas membahas Presiden Prabowo yang berpihak kepada rakyat kecil.

    Dalam video yang beredar Adita mengucapkan : “Kami dari pihak istana tentu menyesalkan kejadian ini, satu hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi, apalagi kalau kita lihat pak Prabowo Subianto ini kalau dilihat dari berbagai baik melalui pidato juga kunjungan-kunjungan beliau di lapangan, kunjungan kerja, terlihat sekali pemihakkan beliau kepada rakyat kecil, kepada rakyat jelata,” ujar Adita Irawati dalam video  Youtube yang viral.

    Sekiranya ada dua kali ‘rakyat jelata’ diucap oleh wanita itu.

    “Dari berbagai statement ya, dan juga ketika ada pertemuan-pertemuan dengan masyarakat banyak kelihatan sekali beliau sangat peduli dengan rakyat jelata,” ucapnya lagi.

    Nah, ucapan ‘rakyat jelata’ pun viral dan menuai kontroversi di masyarakat, khususnya pengguna media sosial.

    Diksi rakyat jelata ini dinilai kurang tepat.

    Warganet lantas riuh di media sosial.

    “Jubir gini bgt pengolahan katanya,” ucap emi**

    “SPILL IG NYA DONG MAU SILATURAHMI SAMA YANG MULIA,” ucap gi_***

    “Yg kyk gini2 ini kemarin terpilihnya lwt jalur apa sihh,” kata dew***.

    Langsung Minta Maaf 

    Usai viral, Adita Irawati lantas meminta maaf karena menggunakan diksi “rakyat jelata” saat memberi pernyataan mengenai Utusan Khusus Presiden Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah yang menghina pedagang es teh bernama Sunhaji.

    Adita memahami diksi “rakyat jelata” yang dia gunakan memang kurang tepat.

    Adita dirujak netizen akibat menggunakan kata tersebut.

    “Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan terkait pernyataan saya yang sedang ramai jadi perbincangan publik. Saya memahami, diksi yang saya gunakan dianggap kurang tepat. Untuk itu, secara pribadi, saya memohon maaf atas kejadian ini yang sebabkan kontroversi terhadap masyarakat,” ujar Adita dalam Instagram resmi Kantor Komunikasi Kepresidenan, Kamis (5/12/2024) seperti dari Kompas.com. 

    Adita mengaku tidak sengaja ketika menyebut “rakyat jelata”.

    Dia mengklaim kejadian serupa bisa saja terulang karena sudah terjadi pergeseran makna dalam diksi “rakyat jelata”.

    Menurutnya, rakyat jelata sama artinya seperti rakyat biasa, jika mengacu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

    “Kejadian ini sama sekali tidak disengaja dan sangat mungkin terjadi karena adanya pergeseran makna pada diksi yang saya gunakan di era saat ini,” tuturnya.

    “Saya gunakan diksi tersebut sesuai dengan arti dan makna yang tercantum di dalam KBBI yang artinya adalah rakyat biasa. Yaitu kita semuanya rakyat Indonesia,” sambung Adita.

    Maka dari itu, Adita mengatakan, dirinya tidak bermaksud merendahkan siapa pun.

    Dia berjanji akan berintrospeksi diri dan lebih hati-hati dalam memilih kata ketika sedang bertugas.

    “Sekali lagi saya mohon maaf,” imbuh Adita.

    Punya Karir Cermelang 

    Dari instagram pribadinya, Adita Irawati merupakan ibu dua anak dan suaminya bernama Agung Wiharto.

    Ia menjabarkan jika dirinya merupakan traveller hingga spesialis public relation.

    Dilansir dari TribunSeumsel.com, ia menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada jurusan Hubungan Internasional dari 1989-1994. 

    Karirnya pun dimulai sebagai Trainee Manager di McDonald’s Indonesia Yogyakarta pada 1994 hingga 1995.

    Selanjutnya Adita Irawati meneruskan karirnya di bidang komunikasi sebagai Public Relations Assistant di Surya Citra Televisi (SCTV) Surabaya pada 1995–1996, 

    Di tahun 1996-1997, Adita Irawati bekerja sebagai Management Trainee di PT Indosat dan melanjutkan perannya di perusahaan tersebut sebagai Investor Relations Analyst di Divisi Hubungan Investor pada 1997–2001.

    Karir di sektor komunikasinya dimulai dengan menjadi Manager Public Relations Department di PT Satelindo pada tahun 2002–2003. 

    Ia berhail berada di posisi Regional Office Manager untuk Jabotabek dan Banten dalam program pemasaran seluler PT Indosat pada 2003–2005, dan menjadi Public Relations Division Manager, External Publications, dan CSR di perusahaan yang sama pada tahun 2005.

    Adita kemudian diangkat sebagai Head of Public Relations Division PT Indosat pada 2005-2009, dan melanjutkan kariernya sebagai Corporate Communications Group Head di PT Indosat pada 2009–2010. 

    Pada 2010, ia menjadi pendiri, pemilik, dan Managing Director Rana Communications (PT Rana Kreasi Indonesia) hingga 2011.

    Lalu ia menjajaki duni BUMN Adita menjadi Senior Vice President Corporate Secretary di PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) pada 2011–2013, 

    Namun sebelum itu, Adita Irawati menjadi Vice President Corporate Communications di PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) pada 2013. 

    Karirnya melejit saat diangkat sebagai Staf Khusus Presiden pada tahun 2018.

    Ibu dua anak kelahiran Yogyakarta, 15 Februari 1971 ini juga pernah menjabat sebagai Juru Bicara Kementerian Perhubungan sejak Februari 2020 hingga Oktober 2024. 

    Selama periode tersebut, Adita juga dipercaya sebagai komisaris PT Citilink Indonesia.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com

  • Kemenhub alih status gedung BMN ke TNI AL untuk jaga maritim Indonesia

    Kemenhub alih status gedung BMN ke TNI AL untuk jaga maritim Indonesia

    Kami yakin fasilitas ini akan mendukung optimalisasi tugas strategis TNI AL, sekaligus memberikan kontribusi besar dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perhubungan (Kemenbub) mengalihkan status gedung barang milik negara (BMN) Graha Samudera Bumimoro di Surabaya, Jawa Timur, ke TNI AL sebagai dukungan memperkuat peran prajurit TNI Angkatan Laut dalam menjaga keamanan dan kedaulatan maritim Indonesia.

    “Gedung tersebut semula merupakan barang milik negara atau BMN yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan dan kemudian dialih status, dan kini telah resmi menjadi bagian dari fasilitas strategis yang digunakan oleh TNI Angkatan Laut,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Udara (Dirjen Hubud) Kementerian Perhubungan Lukman F Laisa dalam keterangan, di Jakarta, Jumat.

    Lukman menghadiri langsung peresmian Gedung Serbaguna Graha Samudera Bumimoro di Surabaya.

    Peresmian dilaksanakan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali. Turut hadir Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III Rizal.

    Lukman menyampaikan bahwa pengalihan itu merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2023.

    Selain itu, pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara.

    “Proses ini telah dilaksanakan dengan penuh kecermatan sesuai dengan prinsip akuntabilitas,” ujarnya lagi.

    Ia menuturkan, peresmian Gedung Serbaguna Graha Samudera Bumimoro beralih status kepada TNI Angkatan Laut merupakan wujud nyata sinergi antara Kementerian Perhubungan dan TNI AL.

    “Kami yakin fasilitas ini akan mendukung optimalisasi tugas strategis TNI AL, sekaligus memberikan kontribusi besar dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia,” katanya pula.

    Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa langkah tersebut mencerminkan kepatuhan Kementerian Perhubungan terhadap rekomendasi BPK serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Ia menerangkan, alih status gedung tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga menjadi contoh pengelolaan BMN yang akuntabel dan bernilai tambah bagi negara.

    Lukman berharap sinergi itu menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antarlembaga, khususnya dalam mendukung pertahanan, keamanan nasional, dan pengelolaan aset negara yang lebih baik.

    Selain itu, hal tersebut juga merupakan bagian dari upaya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam memastikan tertib administrasi BMN serta mendukung efisiensi dan optimalisasi pemanfaatan aset negara.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • Garuda Indonesia Mau Tambah 20 Pesawat, Memang Punya Duit? – Page 3

    Garuda Indonesia Mau Tambah 20 Pesawat, Memang Punya Duit? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk akan menambah 20 pesawat di 2025. Lantas, darimana sumber dana penambahan armada pesawat tersebut mengingat saat ini kemampuan keuangan Garuda tengah menghadapi tekanan yang besar.

    Direktur Utama Garuda Indonesia Wamildan Tsani mengatakan, Garuda sedang gencar bertemu para produsen pesawat seperti Boeing dan Airbus. Di sisi lain, dia juga menjajaki para penyedia jasa sewa pesawat.

    “Jadi saya sampaikan, mungkin juga bisa melihat sibuknya saya enggak dengan beberapa dari vendor, dari Airbus, dari Boeing, dari beberapa lessor,” kata Wamildan dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    Langkah tersebut membuka peluang kepada para penyedia armada tadi untuk mendukung rencana penambahan pesawat Garuda Indonesia. Kendati begitu, dia belum mau mengungkapkan berapa nilai investasi untuk penambahan pesawat tadi.

    “Artinya kita membuka luas-luasnya komunikasi bahkan dengan beberapa airline besar untuk menambah pesawat tadi,” ucap dia.

    “Tentunya kalau kita bicara angka masih sangat jauh sekali. Masih sangat jauh sekali. Berapa nanti satu pesawatnya itu, itu masih sangat jauh sekali. Sehingga untuk pertanyaan berapa dana yang dibutuhkan, itu masih sangat jauh,” sambungnya.

    Wamildan mengatakan, pembiayaan untuk menambah pesawat itu akan dibahas lebih lanjut dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan.

    “Tapi nanti kalau sudah ada angkanya akan kita sampaikan. Sumber dananya tentunya akan kita komunikasikan nanti dengan Kementerian BUMN, dengan Kementerian Perhubungan, akan kita komunikasi lebih lanjut,” tutur dia.

    Dia menegaskan, pembiayaan itu tidak selalu bersumber dari penyertaan modal negara (PMN). Namun, ada sebagian yang memang menggunakan kas perusahaan.

    “Tetapi kita juga punya operational cash. Nah jadi ada gambaran ya, bukan semuanya kita akan minta gitu. Tentunya akan kita kolaborasikan, kita koordinasikan dengan seluruh Kementerian terkait,” pungkas Wamildan.

     

     

  • Percepat Realisasi Investasi PSN Non APBN, Kadin-Pemerintah Bentuk Pokja

    Percepat Realisasi Investasi PSN Non APBN, Kadin-Pemerintah Bentuk Pokja

    Jakarta –

    Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di bawah Anindya Bakrie membentuk Kelompok Kerja (Pokja) terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) bersama pemerintah. Hal itu untuk mempercepat realisasi investasi khususnya di kawasan industri yang dibangun oleh swasta atau non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Wakil Ketua Umum Bidang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri dan PSN Kadin Indonesia, Akhmad Ma’ruf Maulana mengatakan kehadiran Pokja untuk mengawal semua perizinan PSN yang menyangkut di kementerian/lembaga terkait.

    “Sangat berharap pemerintah bisa memberi kemudahan-kemudahan, dipercepat, tujuannya itu,” kata Akhmad usai Rapat Kerja Percepatan Kawasan Industri PSN di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    Akhmad menyebut realisasi investasi PSN kawasan industri saat ini baru mencapai Rp 68 triliun dari target investasi di 2024 sekitar Rp 1.700 triliun. Percepatan realisasi investasi ini bertujuan untuk mengejar target ekonomi 8% dalam lima tahun ke depan.

    “Jadi hari ini dibentuk Pokja tujuannya mempercepat realisasi investasi karena target pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun ke depan 8%. Kita sama-sama ketahui (target) investasi yang sekarang ini kurang lebih Rp 1.700 triliun, yang baru realisasi di 2024 kurang lebih Rp 68 triliun (PSN kawasan industri) dan kita akan mengawal di awal tahun depan supaya terealisasi cepat,” imbuhnya.

    Pokja yang diinisiasi Kadin Indonesia akan terdiri dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian ATR/BPN.

    Akhmad pun membeberkan beberapa hambatan yang sering dihadapi pelaku usaha dalam penyelesaian PSN.

    “Hambatannya yang pasti kan perizinan, yang menyangkut lingkungan, amdal, PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang), tata ruang, dan lain-lainnya. Hampir rata-rata teman-teman mengalami itu menyangkut perizinan, tumpang tindih peraturan, lintas kementerian, lamanya waktu,” bebernya.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan Kementerian Investasi/BKPM Noor Fuad Fitrianto mengaku mendukung dibentuknya Pokja. Dengan adanya ini diharapkan bisa menjadi instrumen untuk percepatan perizinan berusaha.

    “Kalau ada percepatan perizinan berusaha, dalam artian itu nantinya juga akan mempercepat realisasi investasidan itu menjadi hal yang diharapkan karena dengan adanya investasi, tentunya akan mendukung pertumbuhan ekonomi,” imbuhnya.

    (aid/rrd)

  • Driver Ojol Dapat Subsidi BBM, Nasib Taksi Online Diserahkan ke Bahlil

    Driver Ojol Dapat Subsidi BBM, Nasib Taksi Online Diserahkan ke Bahlil

    Jakarta –

    Menteri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyerahkan nasib driver taksi online apakah masuk kriteria penerima subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Informasi ini sejalan dengan pengemudi ojek online (ojol) yang mendapatkan subsidi BBM skema terbaru.

    Maman mengatakan, kendaraan yang menerima subsidi BBM adalah yang berpelat kuning atau transportasi umum, termasuk kendaraan roda empat. Dia menegaskan nasib kendaraan roda empat yang bukan transportasi umum, termasuk taksi online masuk ke ranah Kementerian Perhubungan dan Kementerian ESDM.

    “Ya kalau yang roda 4, bagi kami itu saya pikir itu ranahnya kementerian Perhubungan, ranahnya Kementerian ESDM,” kata Maman di Kemenkop UKM, Jakarta Selatan, Jumat (6/12/2024).

    Maman menyebut pihaknya saat ini fokus pada pendataan pengemudi ojol untuk masuk penerima subsidi BBM. Sebab, dia menilai ojol menjadi salah satu rantai distribusi penting bagi pelaku usaha UMKM mikro dalam mengelola bisnisnya.

    “Yang menjadi ranah saya itu adalah ojol. Kenapa ojol? Karena mereka-mereka ini yang masuk dalam sistem distribusi barang-barang usaha mikro dan usaha kecil. Jadi, saya mau fokusnya di situ saja. Kalau terkait ojek online, karena itu masuk dalam kategori UMKM, itu kita berlakukan untuk mendapatkan BBM bersubsidi,” jelas Maman.

    Dia menegaskan, pemerintah terus mengupayakan agar BBM subsidi tepat sasaran. Sebab, kebijakan tersebut merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto agar tetap menjaga basis ekonomi di lapisan masyarakat bawah. Untuk mengamankan perekonomian lapisan masyarakat di bawah, pemerintah terus memastikan sektor transportasi umum tidak sampai terganggu.

    “Sebetulnya kata kuncinya kalau terkait bahan bakar bersubsidi ini, baik yang BBM maupun yang LPG, sebetulnya kata kuncinya adalah tepat sasaran. Isu besarnya yang sedang menjadi pembahasan dari pemerintah adalah tepat sasaran,” terang Maman.

    (ara/ara)

  • Sukses Efisiensi Logistik Ekspor-Impor, LNSW Bakal Kembangkan Hal Ini

    Sukses Efisiensi Logistik Ekspor-Impor, LNSW Bakal Kembangkan Hal Ini

    Jakarta –

    Berhasil Lakukan Efisiensi Logistik Impor-Ekspor, LNSW Bidik 6 Potensi Pengembangan ini

    Berdasarkan survei Prospera tahun 2023, transformasi digital perizinan yang dilakukan Lembaga National Single Window (LNSW) berhasil membuat waktu dan biaya logistik kegiatan ekspor-impor lebih efisien.

    Pada layanan Do Online misalnya, efisiensi yang berhasil dilakukan mengenai waktu sebesar 40,3% dan biaya 25,7%. SP2 Online berhasil membuat waktu lebih efisien 43% dan biaya 32,4%.

    Sedangkan SSm QC membuat waktu lebih cepat hingga 73,4% dan biaya 46,1%. SSm Pengangkut efisiensi waktu dan biaya masing-masing 21,6% dan 45%. Sedangkan SSm Perizinan, menghemat waktu 56,4% dan biaya 97,8%.

    Kepala LNSW Oza Olavia mengungkap, pihaknya juga akan melakukan berbagai pengembangan Indonesia National Single Window (INSW) dalam penguatan logistik ke depan.

    Pertama, tutur Oza, LNSW akan melakukan penguatan Maritime Single Window (MSW) melalui koordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mengintegrasikan layanan ke pelabuhan.

    “Artinya perluasan INSW untuk mengintegrasikan ke pelabuhan sesuai dengan mandat International Maritime Organization. Jadi IMO meminta adanya single window, teman-teman perhubungan minta kami dari LNSW untuk membantu terkait dengan single window kepelabuhanan,” ungkap Oza dalam acara Media Gathering: APBN Dorong Penguatan Logistik Guna Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    Kedua, Oza juga menyebut LNSW akan mengembangkan National Tracking & Tracing yang dilakukan untuk memenuhi salah satu parameter penilaian dalam Lembaga Pengelola Investasi (LPI).

    “Walaupun tidak keseluruhannya tidak di kita tapi setidaknya ada beberapa yang bisa kita lakukan. Ke depan,” jelasnya.

    Ketiga, Oza juga mengaku berharap dapat menjadi platform pada National Logistic Ecosystem (NLE) yang menyediakan fasilitas B2G dan juga G2G untuk pemrosesan dokumen kekarantinaan, larangan, dan pembatasan.

    “Kita juga berharap bisa masuk ke B2B-nya, kita bisa memfasilitasi yang business to business juga,” ungkapnya.

    Keempat, LNSW juga mendorong program digital trade yang saat ini banyak digunakan pada program internasional terkait dengan perdagangan seperti seperti e-invoice dan e-B/L. Untuk mendorong hal tersebut, Oza menilai diperlukannya portal untuk menerima data dari dokumen-dokumen tersebut.

    Kelima, LNSW juga akan berupaya mengembangkan teknologi di bidang logistik lantaran kebutuhan di era digital, di mana data menempati posisi yang sangat penting.

    “Teknologi seperti Al, analytic, machine learning, blockchain,” tegasnya.

    Di samping itu, Oza juga mengaku LNWS telah memiliki paten blockchain yang dilakukan melalui kerja sama dengan IPB dan LPDP dalam hal pendanaan.

    “Jadi kita sudah punya paten, namanya INSW blockchain. Kita berharap ini dikembangkan terus khususnya kemarin kita kembangkan di sisi Do Online dan kita juga akan kembangkan di SP2,” jelasnya.

    Terakhir, Oza menuturkan bahwa Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah mengeluarkan peraturan perdagangan pengangkutan antar pulau. Berdasarkan peraturan tersebut, LNSW juga berupaya melakukan pengembangan layanan pengangkutan antar pulau.

    “Di sini kita mencoba untuk membantu bagaimana mendukung efisiensi dari distribusi komoditasnya melalui kesisteman yang kita buat di Lembaga National Single Window,” tutupnya.

    (kil/kil)

  • Populasi Kendaraan Listrik di Indonesia Dekati 200 Ribu Unit!

    Populasi Kendaraan Listrik di Indonesia Dekati 200 Ribu Unit!

    Jakarta –

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengumumkan, penjualan kendaraan listrik di Indonesia mengalami peningkatan signifikan sejak dua tahun terakhir. Bahkan, hingga November 2024, populasinya hampir tembus 200 ribu unit!

    Kemenperin yang mengutip data SRUT Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengatakan, ada 195.084 kendaraan listrik yang beredar di jalan raya Indonesia hingga pertengahan bulan lalu. Menariknya, dalam 11 bulan terakhir, ada peningkatan hingga nyaris 80 ribu unit.

    “Seiring dengan dilakukannya program percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, populasi kendaraan listrik setiap tahun mengalami peningkatan,” ujar Ketua Tim Kerja Industri Alat Transportasi Darat Non Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Andi Oscar La Galigo di Kuningan, Jakarta Selatan.

    Populasi kendaraan listrik di Indonesia nyaris tembus 200 ribu unit. Motor listrik menjadi kontributor utama. Foto: Septian Farhan Nurhuda / detikOto

    Data yang sama mengatakan, populasi kendaraan listrik tahun 2022 hanya berada di angka 41.743 unit. Kemudian meningkat menjadi 116.438 unit pada 2023 dan melesat ke 195.084 unit hingga November 2024. Bukan mustahil, sebelum pergantian tahun, populasinya tembus 200 ribuan unit!

    Populasi kendaraan listrik di Indonesia nyaris tembus 200 ribu unit! Foto: Andhika Prasetia

    Secara rinci, jumlah kendaraan listrik di Indonesia masih didominasi roda dua dengan catatan 160 ribuan unit atau 80 persen dari total populasi. Sementara roda empat hanya 16 persen dan kendaraan-kendaraan lain sekira 1 persen atau lebih kecil.

    Berikut Populasi Kendaraan Listrik di IndonesiaMotor Listrik – 160.578 unitMobil listrik – 33.555 unitBus Listrik – 402 unitKendaraan Listrik Roda Tiga – 337 unitKendaraan Komersial Listrik – 212 unit.

    (sfn/din)

  • Polres Pasuruan Temukan Nopol Palsu saat Operasi Gabungan

    Polres Pasuruan Temukan Nopol Palsu saat Operasi Gabungan

    Pasuruan (beritajatim.com) – Satlantas Polres Pasuruan bersama Dishub dan Jasaraharja melakukan operasi gabungan. Operasi gabungan ini dilakukan menjelang libur panjang natal dan tahun baru.

    Selama operadi gabungan ini, Satlantas Polres Pasuruan menjaring para pengemudi truk dan angkutan umum. Termasuk juga menjaring para pengendara roda dua saat melintas di depan wisata Masjid Cheng Hoo Pandaan.

    Menurut Kanit Gakkum, Iptu A Kunaefi operasi ini dilakukan untuk melihat pajak kendaraan dan juga kelengkapan surat pengemudi. Hal ini dilakukan untuk menertibkan masyarakat dan juga untuk mencegah adanya kecelakaan.

    “Operasi gabungan ini kami lakukan untuk menekan jumlah kejadian laka lantas dengan tingkat fatalitas tinggi. Ini juga kami lakukan agar masyarakat kepatuhan hukum dan persiapan nataru,” jelasnya, Jumat (6/12/2024).

    Kunaefi juga menjelaskan bahwa ada dua kendaraan sepeda motor roda empat, satu truk, dan enam kendaraan roda dua yang diamankan dalam operasi gabungan kali ini. Semua kendaraan yang diamankan ini karena administrasinya sudah habis.

    “Truk yang kami amankan karena diduga muatan yang diangkut sudah melebihi kapasitasnya. Dan dua mobil yang tidak terpasang nopol dan juga tidak membawa STNK,” imbuhnya.

    Sementara itu dari Kemenhub yakni Kepala Terminal Tipe A Pandaan, Mega Perwira Donowati mengatakan bahwa pihaknya mengidentivikasi satu kendaraan yang melanggar aturan. Satu kendaraan truk ini sudah lama tidak melakukan uji KIR selama 10 tahun.

    “Ada satu kendaraan yang sudah 10 tahun tidak uji KIR, sementara ramp check itu hanya berlaku selama enam bulan. Sehingga kami menghimbau kepada masyarakat agar memperhatikan kendaraannya baik fisik dan juga administrasinya,” katanya. (ada/but)

  • 3 Komponen yang Bikin Tiket Pesawat Nataru Turun 10 Persen

    3 Komponen yang Bikin Tiket Pesawat Nataru Turun 10 Persen

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Holding BUMN sektor aviasi dan pariwisata, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney menjelaskan tiga komponen yang bisa membuat harga tiket pesawat turun 10 persen selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) seperti yang ditetapkan pemerintah.

    Komponen pertama adalah penurunan tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) atau Passenger Service Charge (PSC) untuk seluruh penumpang pada penerbangan domestik. PJP2U ini dikenal awam sebagai pajak bandara.

    Kedua, penurunan tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) bagi maskapai.

    “Jadi kita memberikan dua insentif. Satu untuk passenger, satu untuk airlines,” katanya dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jumat (6/1).

    Komponen ketiga adalah penurunan harga avtur yang dilakukan PT Pertamina (Persero).

    “Ketiga komponen ini kalau diakumulasikan kontribusinya 10 persen penurunan tiket,” katanya.

    Kebijakan penurunan harga tiket pesawat merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu masyarakat mengurangi beban harga tiket pada seluruh bandara di Indonesia.

    Juru Bicara Kementerian Perhubungan Elba Damhuri mengungkapkan penurunan harga tiket diputuskan dalam rapat terbatas Prabowo bersama sejumlah menteri terkait, termasuk Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi pada Selasa kemarin.

    “Hasilnya, pemerintah sepakat menurunkan harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik sebesar 10 persen saat Nataru, di seluruh bandara di Indonesia,” ujar Elba dalam keterangan tertulis pada Rabu (27/11).

    Pemberlakuan penyesuaian tarif akan berlaku selama 16 hari pada masa periode Nataru 2024/2025, yakni 19 Desember 2024 – 03 Januari 2025 untuk tiket yang belum terjual.

    “Bagi penumpang yang sudah membeli tiket untuk penerbangan pada periode tersebut, dapat diberikan insentif sesuai kebijakan masing-masing maskapai jika masih memungkinkan,” terangnya.

    Pemerintah berharap kebijakan ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat Indonesia yang akan melakukan perjalanan menggunakan pesawat terbang saat masa Nataru.

    Ia pun yakin keputusan ini mampu mendongkrak perekonomian dan pariwisata dalam negeri di kuartal terakhir 2024.

    (fby/pta)