Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenhub

  • Operasional Bajaj Tak Ada Izin dari Dishub Makassar, Bagaimana Sebenarnya Aturan Perizinannya?

    Operasional Bajaj Tak Ada Izin dari Dishub Makassar, Bagaimana Sebenarnya Aturan Perizinannya?

    FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Transportasi umum roda tiga, bajaj makin eksis di Makassar. Namun izinnya kerap dipertanyakan.

    Baru-baru ini, Dinas Perhubungan (Dishub) kota Makassar menegaskan tidak pernah mengeluarkan izin operasional untuk bajaj. Diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Muh. Reza.

    “Tidak ada. Tidak pernah (mengeluarkan izin)” kata Reza kepada jurnalis, Rabu (12/11/2025).

    Pihaknya, kata dia, tidak bisa mengeluarkan izin demikian. Mengingat transportasi umum tersebut menggungakan aplikasi untuk pemesanan.

    “Tidak bisa Dishub Makassar mengeluarkan izinnya, apalagi kalau pakai aplikasi begitu,” terangnya.

    Walau tak mengantongi izin dari Dishub Makassar, bajaj disebut mengantongi izin dari pusat.

    Board Representative Maxride, Ashish Ray, dalam keterangan tertulisnya mengungkapkan hal tersebut. Dia mengatakan izin itu syarat utama operasional untuk bisa beroperasi di jalan raya.

    Adapun izinnya meliputi Sertifikat Uji Tipe, Sertifikat Registrasi Uji Tipe dari Kementerian Perhubungan, Rekomendasi dari Korlantas dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dari Kementerian Dalam Negeri, dan Perizinan dari Kementerian Perindustrian yang berkaitan dengan Perakitan dan Pabrik Produksi Bajaj di Citeureup Bogor, Jawa Barat.

    Itu dibenarkan Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu dan Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar, Helmy Budiman.

    “Urusannya Kementerian, pusat. Bukan urusan kita,” kata Helmy Budiman kepada jurnalis, pada Maret 2024.

    Lalu, bagaimana sebenarnya aturan operasinal bajaj?

    Pengamat Transportasi Universitas Bosowa, Kamran Aksa menjelaskan, pemberian izin angkutan terkait adanya Maxiride di Kota Makassar secara umum berada di bawah kewenangan pemerintah Kota Makassar. Pelaksanaannya dijalankan oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar.

  • Kapolda Riau hingga Papua Barat Terima Anugerah Bintang Bhayangkara Pratama

    Kapolda Riau hingga Papua Barat Terima Anugerah Bintang Bhayangkara Pratama

    Jakarta –

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menganugerahkan Bintang Bhayangkara Pratama kepada puluhan perwira tinggi (pati) Polri. Dari puluhan pati tersebut, 8 di antaranya menjabat kapolda.

    Penganugerahan tersebut berlangsung di Rupatama Mabes Polri dan dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Sigit, yang didampingi Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo serta sejumlah pejabat utama Mabes Polri dan Kapolda se-Indonesia, pada Selasa, 11 November 2025.

    Anugerah Bintang Bhayangkara Pratama ini diberikan sebagai bentuk apresiasi negara kepada anggota Polri yang berjasa besar dengan keberanian, kebijaksanaan, dan ketabahan luar biasa, melampaui panggilan kewajiban dalam mengemban tugas pengabdian kepada bangsa dan masyarakat.

    Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan sebagai salah satu penerima anugerah dinilai berhasil menunjukkan dedikasi tinggi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian di wilayah Riau.

    Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Anom Karibianto menyampaikan bahwa Kapolda Riau telah menunjukkan integritas kuat dalam memperkuat penegakan hukum yang profesional dan humanis. Selain menjalankan tugas pokok kepolisian, Irjen Herry juga membuat sejumlah terobosan melalui berbagai program pelayanan publik, salah satunya Green Policing.

    “Salah satunya program Green Policing, yang mendorong kepedulian lingkungan melalui kegiatan penanaman pohon bersama masyarakat,” ujar Kombes Anom, Kamis (13/11/2025).

    Selain Irjen Herry Heryawan, 8 kapolda lain yang menerima tanda kehormatan tersebut adalah: Kapolda Sulteng Irjen Endi Sutendi, Kapolda Jateng Irjen Ribut Hari Wibowo, Kapolda Kalteng Irjen Iwan Kurniawan, Kapolda Kalsel Irjen Rosyanto Yudha Hermawan, Kapolda Sumut Irjen Whisnu Hermawan, Kapolda NTB Irjen Hadi Gunawan, Kapolda Papua Petrus Patridge Rudolf Renwarin, dan Kapolda Papua Barat Irjen Johnny Eddizon Isir.

    Total ada 57 penerima anugerah, terdiri dari 47 perwira tinggi (pati) Polri, 3 pati TNI, 1 Aparatur Sipil Negara (ASN), dan 6 purnawirawan Polri.

    Dari unsur TNI, penghargaan diterima oleh Mayjen TNI Kosasih (Pangdam III/Siliwangi), Mayjen TNI Ariyo Windutomo (Kepala Sekretariat Presiden), dan Mayjen TNI Edwin Andrian Sumantha (Komandan Paspampres). Sementara dari unsur ASN, penerima penghargaan adalah Nyoman Adhi Suryadnyana (Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan RI).

    Tanda kehormatan ini menjadi simbol penghargaan tertinggi atas dedikasi dan kontribusi dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta memperkuat sinergi Polri, TNI, dan lembaga negara lainnya demi kemajuan bangsa.

    Berikut daftar lengkap penerima Bintang Bhayangkara Pratama:

    Daftar Pati Polri:

    1. Komjen Pol Ramdani Hidayat
    2. Komjen Pol Yuda Gustawan
    3. Komjen Pol Suyudi Ario Seto
    4. Komjen Pol I Ketut Suardana
    5. Komjen Pol Machruzi Rachman
    6. Irjen Pol Anwar
    7. Irjen Pol Abdul Karim
    8. Irjen Pol Andik Setiyono
    9. Irjen Pol Ruslan Ependi
    10. Irjen Pol Edy Murbowo
    11. Irjen Pol Mulia Hasudungan Ritonga
    12. Irjen Pol Endi Sutendi
    13. Irjen Pol Ribut Hari Wibowo
    14. Irjen Pol Iwan Kurniawan
    15. Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan
    16. Irjen Pol Wishnu Hermawan F
    17. Irjen Pol Herry Heryawan
    18. Irjen Pol Hadi Gunawan
    19. Irjen Pol Petruk Patrige Rudolf Renwarin
    20. Irjen Pol Johnny Eddizon Isir
    21. Irjen Pol Abioso Seno Aji
    22. Irjen Pol Jawari
    23. Irjen Pol Bariza Sulfi
    24. Irjen Pol Chuzaini Patoppoi
    25. Irjen Pol Agus Djaka Santoso
    26. Irjen Pol Mohamad Agung Budijono
    27. Irjen Pol Musa Ikipson Manaek Muara Tampubolon
    28. Irjen Pol Nurworo Danang
    29. Irjen Pol Umar Effendi
    30. Irjen Pol Andry Wibowo
    31. Irjen Pol Benone Jesaja Loouhenapessy
    32. Irjen Pol Mahmud Nazly Harahap
    33. Irjen Pol Roberts Kennedy
    34. Irjen Pol Rizal Irawan
    35. Irjen Pol Tonny Hermawan R
    36. Irjen Pol Edgar Diponegoro
    37. Irjen Pol M Yassin Kosasih
    38. Irjen Pol Hermanta
    39. Irjen Pol Tubagus Ade Hidayat
    40. Irjen Pol Kamaruddin
    41. Irjen Pol Nazirwan Adji Wibowo
    42. Irjen Pol Barito Mulyo Ratmono
    43. Irjen Pol Hadi Purnomo
    44. Komjen Pol Yudhiawan Wibisono (Pati Bareskrim Polri penugasan pada Kemenkes)
    45. Komjen Pol Pudji Prasetijanto Hadi (Pati Bareskrim)
    46. Irjen Pol Aan Suhanan (penugasan pada Kemenhub)
    47. Irjen Pol Bayu Wisnumurti (Widyaiswara Kepolisian Utama TK 1 Sespim Lemdiklat Polri)
    48. Irjen Pol Yan Fitri Halimansyah
    49. Irjen Pol Sunarwan Sumirat (Pati Lemdiklat Polri)

    Pati TNI:

    1. Mayjen TNI Kosasih (Pangdam III Siliwangi)
    2. Mayjen TNI Ariyo Windutomo (Kepala Sekretariat Presiden)
    3. Mayjen TNI Edwin Adrian Sumantha (Danpaspampres)

    ASN:

    1. Nyoman Adhi Suryadnyana S.E., M.E., M.AK., CA, CSFA, CFRA, CGCAE (Badan Pemeriksa Keuangan RI)

    (mea/dhn)

  • Ini yang Bikin Impor Truk China Tidak Adil di Mata Pabrikan Jepang

    Ini yang Bikin Impor Truk China Tidak Adil di Mata Pabrikan Jepang

    Jakarta –

    Kehadiran truk impor China di Indonesia dinilai tidak adil bagi pabrikan kendaraan niaga yang berinvestasi di Indonesia. Mitsubishi Fuso, sebagai raja truk di Indonesia, mengungkap beberapa hal yang bikin persaingan tidak fair.

    “Kalau kompetisi harus kita terima sebagai pelaku bisnis, tapi selama kompetisi itu fair nggak masalah,” kata Aji Jaya, Sales & Marketing Director PT Krama Yudha Tiga Berlian di Cakung, Jakarta Timur, Rabu (12/11/2025).

    Pertama-tama, spek mesin truk impor yang ditawarkan tidak sesuai aturan emisi yang sudah ditetapkan pemerintah Indonesia. Seperti diketahui, produsen telah berinvestasi triliunan rupiah untuk upgrade line produksi mereka di Indonesia demi mematuhi standar Euro 4 yang diwajibkan pemerintah.

    Bahkan belum lama ini, merek China itu ikut pameran dengan memamerkan standar emisi Euro 2 dan Euro 3. Hal ini yang menjadi sorotan pabrikan Jepang.

    Aji menyoroti proses masuk kendaraan komersil impor dari China juga tidak dilalui melalui pengujian kendaraan seperti pabrikan Jepang.

    “Ya proses masuknya. Kan kalau kita mau bikin nih, Pak Momon (Duljatmono – President Director PT KRM) mau bikin produksi, kita usul mau bikin produk. Itu Pak prosesnya harus uji. Diuji dulu mobil ini secara ini kelayakan, layak jalannya, keselamatannya. Harus didaftarkan ke mana,” jelas dia.

    Dia mewanti-wanti hadirnya truk impor dari China bisa menggerus pasar pabrikan yang sudah memproduksi dalam negeri. Jika penjualan terus turun, imbasnya bisa efisiensi para pekerja.

    “Belum dealer nanti punya part shop, dia punya part shop jual spare part kita juga. Pasti kena dampak juga nanti kalau mobil kita makin sedikit, konsumsi spare partnya makin dikit, nggak mau orang bisnis spare part,” jelas Aji.

    “Kita punya pabrik, mereka punya vendor untuk supply part-part. Dan itu ratusan, dari pasti ribuan juga itu karyawannya. Jadi pasti multiple effect kalau sampai kita terus terimbas,” tambah dia.

    Pengamat otomotif Yannes Pasaribu menyoroti regulasi antar instansi; Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian yang belum sinkron untuk kendaraan komersil di area off-road (non-jalan raya) seperti tambang.

    “Truk impor China yang digunakan secara eksklusif di area tambang tertutup, tidak sepenuhnya tunduk pada regulasi yang sama, sehingga banyak yang masih menggunakan mesin Euro 2 atau Euro 3,” ujar Yannes kepada detikOto, Rabu (12/11/2025).

    “Hal ini dari perspektif industri otomotif Jepang jelas menciptakan ketimpangan kompetitif, sebab truk China menawarkan harga 30-50% lebih rendah tanpa beban sertifikasi emisi ketat, sementara produsen Jepang menghadapi biaya produksi lebih tinggi untuk memenuhi standar domestik,” jelasnya.

    Hal senada juga pernah diungkapkan Sekretaris Umum Gaikindo, Kukuh Kumara. Menurut Kukuh, truk impor dari China mengambil keuntungan, tapi bisa mengancam industri dalam negeri, apalagi buat pabrikan yang sudah berinvestasi besar.

    “Sampai Juli ini diperkirakan, kami tidak punya data yang cukup resmi, itu hampir 7 ribu, sampai akhir tahun bisa sampai 14 ribuan kendaraan komersial,” ujar Kukuh beberapa waktu yang lalu.

    (riar/rgr)

  • Bupati Bangkalan Akui Penutupan TPS Sebabkan Sampah Menumpuk di Sejumlah Titik

    Bupati Bangkalan Akui Penutupan TPS Sebabkan Sampah Menumpuk di Sejumlah Titik

    Bangkalan (beritajatim.com) – Penumpukan dan ceceran sampah di sejumlah titik di Kabupaten Bangkalan dalam beberapa hari terakhir semakin memprihatinkan. Kondisi ini terjadi akibat penutupan sementara Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di wilayah tersebut, yang membuat alur pembuangan sampah terganggu.

    Bupati Bangkalan Lukman Hakim membenarkan bahwa penutupan TPS menjadi penyebab utama tumpukan sampah yang kini meluber hingga ke jalan-jalan.

    “Beberapa hari ini TPS kita memang ditutup, sehingga ada kesulitan membuang sampah,” ujarnya, Kamis (13/11/2025).

    Lukman menjelaskan, pemerintah daerah tengah berupaya mencari solusi jangka pendek sambil menunggu penyelesaian proses administrasi lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) baru.

    “Mudah-mudahan satu dua hari ke depan bisa kami koordinasikan apakah lahan baru itu bisa digunakan sementara untuk pembuangan sampah,” jelasnya.

    Menurutnya, Pemkab Bangkalan menargetkan proses pengalihan lahan TPA baru dari Kementerian Perhubungan ke pemerintah daerah rampung tahun ini.

    “Dari eksternal sudah disetujui, tinggal proses administrasi pengalihan dan balik nama. Target kami tahun ini selesai,” terangnya.

    Bupati menambahkan, fasilitas pendukung di TPA baru akan mulai dibangun pada tahun 2026, termasuk sarana pengelolaan sampah yang lebih modern untuk meningkatkan efisiensi dan kebersihan lingkungan.

    “Untuk fasilitas lengkapnya nanti menyusul di 2026,” imbuhnya.

    Untuk sementara, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bangkalan masih menggunakan lahan sewaan di wilayah Tanah Merah sebagai lokasi pembuangan sementara.

    “TPS di Pangeranan ditutup karena ada kerusakan, jadi sekarang kami pakai lahan sewa sambil menunggu yang baru siap,” pungkasnya. [sar/beq]

  • Kemenhub perkuat kolaborasi sukseskan angkutan Natal dan Tahun Baru

    Kemenhub perkuat kolaborasi sukseskan angkutan Natal dan Tahun Baru

  • Ini yang Bikin Impor Truk China Tidak Adil di Mata Pabrikan Jepang

    Banjir Truk Impor China Sudah Makan ‘Korban’, Pemerintah Diminta Kasih Solusi

    Jakarta –

    Impor truk China yang masuk Indonesia bikin kalangan pabrikan lokal khawatir. Kehadiran truk impor China bahkan sudah ‘makan’ korban.

    Pengamat otomotif Yannes Pasaribu menyoroti regulasi antar instansi; Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian yang belum sinkron untuk kendaraan komersil di area off-road (non-jalan raya) seperti tambang.

    Yannes menjelaskan ada ketimpangan yang dihadapi produsen Jepang akibat konsekuensi dari kebijakan yang tumpang tindih.

    “Truk impor China yang digunakan secara eksklusif di area tambang tertutup, tidak sepenuhnya tunduk pada regulasi yang sama, sehingga banyak yang masih menggunakan mesin Euro 2 atau Euro 3,” ujar Yannes kepada detikOto, Rabu (12/11/2025).

    “Hal ini dari perspektif industri otomotif Jepang jelas menciptakan ketimpangan kompetitif, sebab truk China menawarkan harga 30-50% lebih rendah tanpa beban sertifikasi emisi ketat, sementara produsen Jepang menghadapi biaya produksi lebih tinggi untuk memenuhi standar domestik,” jelasnya.

    Seperti diketahui, produsen Jepang telah berinvestasi triliunan rupiah untuk upgrade line produksi mereka di Indonesia demi mematuhi standar Euro 4 yang diwajibkan pemerintah.

    Mitsubishi Fuso salah satu yang mulai terdampak dengan kehadiran impor truk China. Keresahan ini sudah disampaikan kepada Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), namun belum mendapatkan solusi dari pemerintah.

    “Sampai sekarang kita masih nunggu langkah konkrit dari pemerintah. Dan namanya menunggu itu sih kita nggak bisa maksa orang-orang. Kalau harapannya segera,” ungkap Aji Jaya, Sales & Marketing Director PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors.

    Segmen komersial merupakan industri padat karya yang banyak melibatkan pekerja dan turut berkontribusi kepada perekonomian negara.

    “Jangan nanti kita udah tepar dulu baru ada langkah konkrit,” kata Aji.

    Hal senada juga pernah diungkapkan Sekretaris Umum Gaikindo, Kukuh Kumara. Menurut Kukuh, truk impor dari China mengambil keuntungan, tapi bisa mengancam industri dalam negeri, apalagi buat pabrikan yang sudah berinvestasi besar.

    “Sampai Juli ini diperkirakan, kami tidak punya data yang cukup resmi, itu hampir 7 ribu, sampai akhir tahun bisa sampai 14 ribuan kendaraan komersial,” ujar Kukuh beberapa waktu yang lalu.

    Standar emisi kendaraan menjadi salah satu langkah strategis yang sudah ditentukan pemerintah.

    Bukan cuma soal emisi, namun truk impor CBU sudah terasa dampaknya. Pabrik komponen kendaraan ada yang mengurangi karyawan sampai separuhnya.

    “Ada perusahaan yang suplai komponen dump truck pengurangan karyawan hampir 50 persen,” kata Sekjen Gabungan Industri Alat Mobil dan Motor (GIAMM) Rachmat Basuki, beberapa waktu lalu.

    “Untuk truk import CBU-nya segera dihentikan karena kalau truk tidak hanya komponen, namun industri karoseri juga sangat terdampak. Mudah-mudahan dengan cara tersebut industri komponen bisa lebih baik,” sebutnya.

    (riar/rgr)

  • Jelang Nataru, Kemenhub Cari Solusi Atasi Macet Pelabuhan Ketapang

    Jelang Nataru, Kemenhub Cari Solusi Atasi Macet Pelabuhan Ketapang

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan akan menyusun skema penanganan antrean kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, agar pelayanan berjalan optimal jelang momen Natal dan Tahun Baru (Nataru). 

    Direktur Sarana, Prasarana dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Sigit Widodo menyampaikan, lintas Ketapang – Gilimanuk merupakan salah satu lintas utama angkutan penyeberangan yang memiliki tingkat arus kendaraan dan penumpang sangat tinggi utamanya pada masa libur nasional.

    “Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan tantangan-tantangan, termasuk antrean kendaraan yang panjang,” ungkapnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Kamis (13/11/2025). 

    Antrean tersebut pun berdampak pada waktu tunggu yang lebih lama akibat lonjakan permintaan yang tidak diimbangi dengan kapasitas angkut dan infrastruktur yang memadai.

    Melihat fasilitas saat ini, Pelabuhan Ketapang memiliki empat dermaga Movable Bridge, yakni satu dermaga Ponton dan tiga dermaga Landing Craft Machine. 

    Dengan kondisi ini, masih terjadi antrean kendaraan yang berdampak signifikan utamanya pada distribusi logistik. 

    Oleh karena itu, dia menerangkan perlunya suatu pedoman pengaturan pergerakan kendaraan bermotor di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang. Nantinya hal ini akan mengatur antrean kendaraan bermotor untuk masuk ke dalam kapal dan pengaturan sirkulasi kendaraan bermotor di dalam kawasan pelabuhan penyeberangan. 

    “Kami menemukenali adanya ketidakseimbangan demand dan supply ketika adanya kapal yang tidak beroperasi sebagaimana mestinya karena adanya pembatasan, kecelakaan dan kapal docking,” jelas Sigit.

    Selain itu, juga dikarenakan cuaca yang buruk, peak season seperti saat angkutan natal dan tahun baru, angkutan lebaran dan hari besar lainnya.

    Hal yang tidak luput dari perhatian, kata Sigit, juga saat adanya kondisi tertentu seperti demo di pelabuhan, pembelian tiket mendadak, kendaraan terbakar dan akses jalan ke pelabuhan yang terhambat.

    Untuk itu, akan ada strategi mitigasi untuk menangani antrean kendaraan di Pelabuhan Ketapang melalui optimalisasi pemberlakuan buffer zone, alternatif kapal perbantuan, pemasangan Variable Message Signs(VMS) di titik-titik tertentu pada akses jalan menuju Pelabuhan, pelaksanaan delaying system, pembatasan kendaraan barang, pembatasan kuota tiket, peningkatan kapasitas angkut harian, serta penyiapan contingency plan.

    “Tidak menutup kemungkinan, apabila terjadi kondisi tertentu lainnya dapat juga dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas di dalam dan luar pelabuhan dengan berkoordinasi dengan stakeholders terkait,” imbuhnya.

    Adapun pengaturan pergerakan kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang akan dilaksanakan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Timur dan berkoordinasi dengan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), serta PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero).

  • Wanti-wanti Maraknya Truk Impor China Bikin Persaingan Tak Adil hingga PHK

    Wanti-wanti Maraknya Truk Impor China Bikin Persaingan Tak Adil hingga PHK

    Jakarta –

    Mitsubishi Fuso menilai truk impor China bikin resah pabrikan yang sudah berinvestasi di Indonesia. Pabrikan yang memproduksi lokal harus memenuhi standar emisi hingga regulasi teknis kelayakan serta keselamatan, sementara truk impor bisa bebas tanpa memenuhi syarat tersebut.

    “Kami PT Krama Yudha Tiga Berlian motor tidak hanya menjual produk, kami membangun ekosistem, kami melakukan investasi untuk berkontribusi kepada Indonesia,” kata Aji Jaya selaku Sales and Marketing Director PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors di Pulomas, Jakarta Timur, Rabu (12/11/2025).

    Aji Jaya menekankan pabrikan lokal selalu mengikuti regulasi pemerintah. Sebagai contoh, PT KTB dan fasilitas produksinya, Krama Yudha Ratu Motor (KRM) telah berinvestasi untuk memenuhi standar emisi Euro4 bagi kendaraan bermesin diesel, yang diwajibkan pemerintah sejak tahun 2022.

    Ironisnya, di sisi lain, truk impor dari China dilaporkan bisa masuk ke pasar tanpa harus memenuhi persyaratan teknis yang sama. Kondisi ini menciptakan keuntungan yang tidak adil, produk impor dapat menawarkan harga jual yang lebih kompetitif.

    Diketahui kendaraan niaga berat dari China hanya memenuhi standar emisi Euro 2 dan Euro 3. Padahal, Indonesia sudah menetapkan standar emisi Euro 4 sebagai aturan wajib untuk kendaraan yang baru diproduksi.

    Aji menginginkan pemerintah segera punya solusi untuk melindungi industri dalam negeri.

    “Karena kalau kelamaan juga pasti dampaknya akan lebih besar ke kita. Bisa-bisa Pak Momon (Duljatmono, Presiden Direktur PT KRM) produksinya terus turun harus layoff karyawan, harus kurangin produksi,” jelas Aji.

    Menanggapi fenomena ini, pengamat otomotif Yannes Martinus Pasaribu menyoroti akar masalah yang lebih kompleks, yakni adanya perbedaan yurisdiksi dan tumpang tindih regulasi, khususnya di sektor pertambangan.

    “Agak lucu juga ya, sebab yang pertambangan di bawah yurisdiksi Kementerian ESDM, sedangkan yang di jalan raya di bawah Kemenhub (Kementerian Perhubungan). Lalu yang usulkan regulasi wajibkan seluruh kendaraan beroperasi di kawasan pertambangan atau di luar jalan umum untuk memenuhi standar emisi euro4 adalah Kemenperin,” kata Yannes.

    Truk China dengan standar emisi Euro 2, Euro 3, atau bahkan truk listrik, dapat legal beroperasi di kawasan tambang. Masalah utamanya bukan sekadar “banjir truk impor ilegal”, melainkan adanya celah regulasi yang sah di sektor tertentu.

    “Hal ini disebabkan oleh sifat kendaraan tersebut yang lebih banyak dikategorikan sebagai peralatan produksi di lokasi tertutup, bukan transportasi publik atau komersial di jalan umum, sehingga tunduk pada regulasi khusus pertambangan,” jelas Yannes.

    Regulasi yang dimaksud adalah UU No. 3 Tahun 2020 (UU Minerba), yang berada di bawah yurisdiksi Kementerian ESDM (KemenESDM). Di sisi lain, APM (Agen Pemegang Merek) yang sudah berinvestasi di Indonesia–kebanyakan dari Jepang– memproduksi kendaraan yang beroperasi di jalan umum. Karena itu, mereka wajib mematuhi aturan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan memproduksi mesin berstandar Euro 4.

    “Otomatis mereka (pabrikan Jepang) hanya memiliki spek mesin Euro 4. Nah untuk pesaing truk dari China dengan harga murah yang sudah diterima pertambangan ini dinilai APM-APM yang ada (sebagai) sebuah unfairness,” papar Yannes.

    Ironisnya, lanjut Yannes, kementerian yang mengusulkan regulasi agar seluruh kendaraan di wajib memenuhi standar Euro 4 justru adalah Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

    Area tambang dianggap sebagai kawasan tertutup atau bukan jalan umum. Truk yang beroperasi di sana sering dikategorikan sebagai peralatan produksi seperti halnya ekskavator, bukan alat transportasi jalan raya. Namun Aji menyebut truk impor China saat ini makin terang-terangan, bahkan tidak hanya terlihat pada area tambang saja.

    “Ada sih (di pulau Jawa), kalau di lapangan pernah lihat gitu. Cuma yang masif sih emang di mining ya,” kata Aji.

    Secara singkat Yannes menggambarkan adanya pasar dengan standar ganda, sehingga merugikan pabrikan yang telah berinvestasi untuk standar yang lebih tinggi.

    Pabrikan Jepang mayoritas sudah berinvestasi besar untuk mematuhi regulasi pemerintah, salah satunya standar emisi Euro 4 untuk kendaraan di jalan umum. Persaingan menjadi tidak adil ketika produk impor truk China bisa masuk dengan standar lebih rendah Euro 2 atau 3 dan harga lebih murah.

    “Jadi yang terbaca ada tumpang tindih dan perbedaan yurisdiksi antara Kementerian ESDM, Kemenhub, dan Kemenperin inilah yang membuat aturan kendaraan pertambangan dan industri kendaraan berat di Indonesia saat ini,” tutupnya.

    (riar/rgr)

  • DJKA-KAI Daop 9 inspeksi untuk pastikan kesiapan angkutan Natal

    DJKA-KAI Daop 9 inspeksi untuk pastikan kesiapan angkutan Natal

    Jember, Jawa Timur (ANTARA) – Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 9 Jember melakukan inspeksi keselamatan (ramp check) seluruh sarana perkeretaapian untuk memastikan kesiapan angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    “Banyak item yang diperiksa bersama dan harus sesuai Standar Pelayanan Minimum yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 63 Tahun 2019 tentang standar pelayanan minimum angkutan orang dengan kereta api,” kata Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya Denny Michels Adlan dalam keterangannya, Selasa.

    Ramp check tersebut merupakan langkah krusial untuk menjamin kelaikan operasi armada kereta api sebelum memasuki salah satu periode angkutan puncak tersibuk dalam setahun yakni angkutan Natal dan Tahun Baru 2026.

    “Outcome ramp check itu adalah pelayanan terhadap penumpang yang andal dan taktis, sehingga dapat tercipta perjalanan yang aman, lancar, dan terkendali selama masa Natal dan Tahun Baru,” tuturnya.

    Pemeriksaan dilakukan secara komprehensif mencakup dua aspek utama yakni administratif dan teknis. Dari sisi administratif, tim inspektor memverifikasi kelengkapan dokumen sarana, meliputi identitas sarana, kelengkapan dokumen pemeriksaan terakhir (checksheet), hingga validitas tanda lulus uji kelaikan.

    Sementara dari aspek teknis, fokusnya adalah pada fungsi vital yang menyangkut keselamatan dan kenyamanan penumpang, sehingga tim menyisir secara detail berbagai komponen, mulai dari sistem pengereman, fungsi sistem pencahayaan, peralatan komunikasi, hingga kondisi roda dan komponen rangka bawah.

    Sementara Manager Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember Cahyo Widiantoro mengatakan pihaknya berkomitmen penuh dalam mendukung inspeksi keselamatan itu demi pelayanan terbaik bagi masyarakat.

    “Kami mendukung penuh kegiatan ramp check yang dilakukan oleh rekan-rekan DJKA. Ini adalah wujud kolaborasi kami untuk memastikan standar tertinggi keselamatan transportasi bagi penumpang,” katanya.

    Cahyo menekankan bahwa inspeksi itu memiliki makna humanis yang mendalam, bukan sekadar prosedur teknis, sehingga inspeksi itu bukan sekadar memeriksa baut dan fungsi mesin.

    “Itu adalah tentang jaminan kami kepada masyarakat. Kami ingin memastikan setiap penumpang yang bepergian selama masa Natal dan Tahun Baru baik untuk berlibur atau berkumpul dengan keluarga merasa aman, tenang, dan dapat tiba di tempat tujuan dengan selamat,” ujarnya.

    Ia mengatakan kegiatan ramp check itu diharapkan dapat memastikan 100 persen kelaikan seluruh sarana di Daop 9 Jember, sehingga mampu mewujudkan angkutan Natal dan Tahun Baru 2025/2026 yang selamat, aman, dan berkesan bagi seluruh pelanggan kereta api.

    Pewarta: Zumrotun Solichah
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Awas, Tol Ini Diprediksi Paling Macet di Libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026

    Awas, Tol Ini Diprediksi Paling Macet di Libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mewaspadai potensi kepadatan lalu lintas di Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Tol Bocimi) pada periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan mengatakan, persiapan lebih awal dilakukan demi memastikan keselamatan dan kelancaran perjalanan terutama di titik rawan kemacetan selama libur Natal dan Tahun Baru.

    “Walaupun setiap tahun kita menyelenggarakan operasi ini, tapi penyelenggaraannya tahun ini bisa berbeda. Penyelenggaraan tahun lalu dapat kita jadikan pedoman sehingga kita bisa mempersiapkan angkutan Natal dan Tahun Baru kali ini dengan maksimal,” kata Aan, Selasa (11/11/2025).

    Salah satu yang menjadi perhatian utama dalam persiapan penyelenggaraan angkutan Nataru 2025/2026 adalah Jalan Tol Bocimi. Aan menilai, Bocimi jadi titik krusial terutama di bagian exit tol, sehingga perlu menjadi perhatian saat masa libur Natal dan Tahun Baru kali ini.

    “Pengelolaan lalu lintas di Tol Bocimi perlu dimaksimalkan, jangan sampai terjadi kemacetan yang menjebak pengguna jalan. Kemudian di jalur Simpang Parungkuda pun berpotensi mengalami kepadatan, perlu dimitigasi agar tidak terjadi kemacetan,” pinta dia.

    Kemenhub juga telah berkoordinasi dengan sejumlah stakeholder dalam menyusun strategi penyelenggaraan angkutan Nataru 2025/2026. “Kita antisipasi dengan turun langsung memetakan titik-titik rawan kemacetan di jalur arteri, salah satu titik trouble spot ada di Bocimi. Saat libur biasa saja perjalanan di jalur ini bisa memakan waktu lama. Jadi saat libur Nataru perlu diantisipasi,” ungkapnya.