Kementrian Lembaga: Kemenhub

  • Menpar Ingatkan Destinasi Wisata Tingkatkan Kewaspadaan Terhadap Cuaca Ekstrem – Halaman all

    Menpar Ingatkan Destinasi Wisata Tingkatkan Kewaspadaan Terhadap Cuaca Ekstrem – Halaman all

     

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengingatkan agar meningkatkan kewaspadaan dampak cuaca ekstrem terutama di destinasi wisata.

    Saat ini, menurutnya, Kemenpar juga telah mengaktivasi manajemen krisis kepariwisataan untuk pemantauan aktivitas pariwisata.

    Serta berkolaborasi bersama stakeholder terkait dan pemerintah daerah untuk menciptakan CHSE di pusat aktivitas pariwisata dan lokasi daya tarik wisata di masing-masing daerah.  

    BMKG sebelumnya telah mengeluarkan peringatan dini untuk waspada cuaca ekstrem selama periode Natal dan Tahun Baru. Bahwa cuaca yang tidak menentu menjadi salah satu kekhawatiran utama wisatawan.  

    “Cuaca ekstrem dapat meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan. Karena itu saya mendorong seluruh pemangku kepentingan di sini untuk secara rutin memantau informasi terbaru mengenai prakiraan cuaca dan menjadikan bagian integral dari koordinasi dalam menghadapi periode Natal dan tahun baru,” ujar Widiyanti dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (17/12/2024).

    Dia menambahkan, untuk periode libur Natal dan tahun baru ini sebagaimana dikoordinasikan sebelumnya, pemerintah memantau pergerakan wisatawan terutama untuk periode puncak yakni 21 sampai 24 Desember, 28 hingga 31 Desember 2024, dan 2 hingga 5 Januari 2025.

    Berdasarkan hasil survei Kementerian Perhubungan, potensi pergerakan masyarakat secara nasional pada Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 masih terpusat di Pulau Jawa. Tiga provinsi tujuan utama adalah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, serta Jawa Barat. 

    Daerah lain yang diperkirakan juga akan menerima banyak kunjungan wisatawan adalah Jabodetabek, Jawa Timur, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bali, Lampung, serta Sulawesi Selatan. 

    Kementerian Pariwisata telah menerapkan sejumlah strategi dalam upaya mendukung keamanan dan kenyamanan serta keselamatan wisatawan dan akan berlangsung hingga Januari 2025. 

    Pertama adalah penyusunan dan sosialisasi Surat Edaran Menteri Pariwisata tentang Penyelenggaraan Kegiatan Wisata yang Aman, Nyaman, dan Menyenangkan pada saat perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Surat edaran ini telah dirilis ke pemangku kepentingan untuk memastikan standar CHSE dan memastikan keselamatan serta keamanan wisatawan yang berkunjung ke daya tarik wisata selama periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025

    “Jajaran Kementerian Pariwisata juga telah menindaklanjuti surat edaran sebelumnya dengan imbauan spesifik agar masing-masing destinasi melakukan risk assessment agar dapat mempersiapkan destinasi dengan lebih baik dan menghadapi kemungkinan terburuk di saat peak jumlah wisatawan,” katanya. 

    Kementerian Pariwisata juga meninjau langsung kesiapan destinasi maupun aksesibilitas di beberapa daerah tanah air. Di antaranya Bandar Udara Internasional Ngurah Rai Bali, Bandara Blimbingsari Banyuwangi, Posko Natal dan Tahun Baru di pelabuhan Ketapang Banyuwangi, serta Pelabuhan Gilimanuk. 

    Peninjauan langsung selanjutnya juga akan dilaksanakan di berbagai lokasi seperti Taman Impian Jaya Ancol, Kebun Binatang Ragunan, Taman Safari Bogor, dan lainnya.
     
    “Apresiasi kami sampaikan kepada Kementerian Perhubungan dan bandara serta pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam Posko Nataru di setiap lokasi,” terangnya. 

    Selain itu, juga persiapan berbagai sarana prasarana dan fasilitas yang disiapkan untuk menjaga pengalaman berwisata yang baik seperti di Bandara Bali, ada jembatan penyeberangan orang yang menghubungkan terminal kedatangan dan keberangkatan ke tempat penurunan penumpang atau drop off serta gedung parkir.

    Widiyanti menjelaskan, Kemenpar akan memaksimalkan kanal komunikasi yang dimiliki untuk menyebarkan bahan publikasi dan sosialisasi informasi kepada wisatawan agar dapat bersama-sama menjaga pengalaman berwisata secara mandiri juga bertanggung jawab.

     

  • Menhub harap KA langsung Jakarta-Yogyakarta layani Natal-tahun baru

    Menhub harap KA langsung Jakarta-Yogyakarta layani Natal-tahun baru

    Yogyakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi berharap kereta api tanpa transit (direct train) rute Stasiun Gambir Jakarta-Stasiun Tugu Yogyakarta yang saat ini diuji coba, dapat melayani angkutan libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    “Kami tidak mau buru-buru ya (penetapan kereta api rute Jakarta-Yogyakarta untuk layani angkutan Natal dan tahun baru), Tapi harapan kami akan melayani Natal dan tahun baru ini,” kata Menhub dalam jumpa pers di Yogyakarta, Selasa.

    Menhub menyampaikan hal itu seusai menjajal uji coba kereta api tanpa transit (direct train) dengan rute Stasiun Gambir Jakarta-Stasiun Tugu Yogyakarta. Kereta tersebut menempuh perjalanan kurang lebih 6 jam dari Stasiun Gambir hingga tiba ke Stasiun Yogyakarta.

    “Jadi untuk direct train ini, hari ini kita uji coba kemudian kita evaluasi, dan apabila hasil evaluasi itu memang baik, maka kita akan lakukan layanan direct train ini untuk Natal dan tahun baru,” ucapnya.

    Dudy menuturkan bahwa setelah kereta api tersebut tiba di Stasiun Yogyakarta, selanjutnya akan kembali ke Jakarta yang juga tanpa transit. Setibanya di Jakarta, kereta tersebut akan dievaluasi mengenai kesiapan jelang angkutan Natal dan tahun baru.

    “Ini kereta akan kembali ke Jakarta, kita akan lihat lagi bagaimana hasilnya. Dari situ nanti KAI akan memutuskan apakah ini akan dilanjutkan pada masa Natal dan tahun baru (atau tidak),” terang Menhub.

    Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (kedua kiri), Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi (kedua kanan), menyapa penumpang kereta seusai uji coba kereta tanpa transit rute Jakarta-Yogyakarta di Yogyakarta, Selasa (17/12/2024). ANTARA/Harianto

    Dudy berharap pula agar ke depan ada peningkatan layanan sehingga para pengguna moda transportasi lain bisa memanfaatkan fasilitas tersebut.

    “Harapan kami semoga ini bisa seperti juga dari Jakarta ke Semarang. Itu sudah kita evaluasi dan itu bisa dijalankan,” katanya.

    Sebelumnya, Kemenhub dan PT KAI melakukan uji coba kereta api tanpa transit (direct train) dengan rute Stasiun Gambir Jakarta-Stasiun Tugu Yogyakarta.

    Rombongan tersebut berangkat dari Stasiun Gambir Jakarta pada Senin (16/12) pukul 23.25 WIB. Dan tiba di Stasiun Tugu Yogyakarta pada Selasa pukul 05.30 WIB.

    Menhub Dudy mengatakan kereta api tanpa transit tersebut yang merupakan terobosan penting untuk melayani masyarakat dengan lebih cepat dan nyaman.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pengamat: Indonesia Respons Cepat Berbagai Tantangan Sektor Maritim

    Pengamat: Indonesia Respons Cepat Berbagai Tantangan Sektor Maritim

    Pengamat: Indonesia Respons Cepat Berbagai Tantangan Sektor Maritim
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengamat
    maritim
    Indonesia dari Ikatan Keluarga Besar Alumni Lemhannas Strategic Center (ISC), Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, mengatakan bahwa Indonesia berhasil merespons dengan cepat dan tegas berbagai tantangan di
    sektor maritim
    .
    Insiden paling menonjol tercatat terjadi pada 21 Oktober 2024, ketika kapal China Coast Guard 5402 diusir oleh Badan, Keamanan Laut (
    Bakamla
    ) RI di
    Laut Natuna Utara
    .
    Kapal asing
    itu langsung diusir usai mengganggu aktivitas survei dan pengolahan data seismik 3D yang dilakukan oleh PT Pertamina dengan menggunakan kapal MV. Geo Coral dan hal tersebut menjadi sorotan internasional.
    Capt. Hakeng dalam keterangannya di Jakarta, Senin menyampaikan insiden tersebut bukan hanya mempertegas posisi strategis Indonesia, tetapi juga menunjukkan komitmen negara dalam menjaga kedaulatan wilayah.
    “Kejadian ini adalah bukti nyata bahwa Indonesia tidak akan mundur menghadapi klaim sepihak yang bertentangan dengan hukum internasional. Dalam catatan saya, Laut Natuna Utara memiliki luas 83.000 km persegi. Ketegasan Indonesia dalam menolak klaim China di Laut Natuna Utara memperlihatkan pentingnya diplomasi dan kekuatan pertahanan maritim kita,” ujar Hakeng dilansir Antara, Selasa (17/12/2024).
    Hakeng menyoroti juga konflik yang sedang terjadi di Laut Merah dan Teluk Aden yang melibatkan kelompok Houthi, menambah tekanan pada jalur pelayaran internasional.
    Jalur strategis penghubung utama bagi perdagangan global itu menghadapi ancaman serius berupa lonjakan tarif pengiriman, keterlambatan logistik, dan risiko terhadap suplai energi.
    “Konflik ini berdampak langsung pada ekonomi global, termasuk Indonesia, sebagai negara yang sangat bergantung perekonomiannya pada stabilitas jalur pelayaran strategis seperti Selat Malaka,” jelasnya.
    Sebagai respons, Indonesia memperkuat koordinasi regional untuk menjamin keamanan pelayaran di jalur vital tersebut.
    Patroli maritim yang lebih intensif, kerja sama dengan negara-negara tetangga, dan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) menjadi prioritas utama pemerintah.
    Di sisi lain, pengelolaan sumber daya laut, khususnya pasir laut, menjadi salah satu isu maritim strategis di 2024.
    Menurut Hakeng, pasir laut seharusnya dapat lebih diprioritaskan penggunaannya untuk membangun tanggul yang melindungi kawasan pesisir dari ancaman banjir akibat perubahan iklim.
    Selain itu, material tersebut juga menjadi bahan utama dalam reklamasi lahan untuk mengatasi keterbatasan ruang perkotaan. Namun, ia mengingatkan bahwa pengelolaan ini harus dilakukan dengan hati-hati.
    Selain itu, aktivitas penangkapan ikan ilegal atau illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU fishing) menjadi ancaman serius yang terus menggerogoti sumber daya laut Indonesia.
    Untuk mengatasi masalah itu, lanjut dia, pemerintah perlu memperkuat operasi pengawasan oleh KPLP, Polair, Satgas KKP, AL, Bakamla, dan lembaga terkait lainnya. Selain itu, pendekatan diplomasi maritim juga harus diutamakan untuk menjalin kerja sama dengan negara-negara tetangga dalam memberantas praktik tersebut.
    Selanjutnya, ia juga mengatakan di 2024 juga menjadi momentum penting bagi pembangunan tanggul laut raksasa. Infrastruktur itu dirancang untuk melindungi kawasan pesisir, khususnya di Pulau Jawa, dari ancaman banjir akibat kenaikan permukaan laut.
    “Dengan 40 persen lahan subur di Pulau Jawa yang terancam tenggelam, pembangunan tanggul laut raksasa menjadi langkah strategis yang perlu didorong percepatannya untuk menjamin keberlanjutan pertanian dan pemukiman di kawasan tersebut,” sebut Hakeng.
    Ia mendukung penuh proyek itu, seraya mengingatkan proses pembangunan harus melibatkan partisipasi masyarakat dan memperhatikan dampak lingkungan.
    Kemudian, ia juga mengungkapkan keselamatan pelayaran menjadi isu lain yang menonjol selama 2024. Sejumlah insiden tabrakan kapal dengan jembatan seperti di Baltimore, Guangzhou, dan Kalimantan Timur menunjukkan perlunya peningkatan regulasi dan pengawasan navigasi.
    Ia mengusulkan agar pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan merumuskan kebijakan yang lebih ketat, termasuk pengaturan jarak aman dermaga dari jembatan dan pelatihan keselamatan bagi operator kapal.
    Menyongsong 2025, Hakeng menekankan pentingnya kebijakan maritim yang terintegrasi. Kebijakan itu harus mencakup penguatan kapasitas pertahanan laut, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, dan kerja sama internasional yang lebih erat.
    “Indonesia memiliki tanggung jawab besar sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Kebijakan yang terintegrasi akan memastikan bahwa laut kita tidak hanya menjadi sumber daya ekonomi, tetapi juga simbol kedaulatan dan harapan bangsa,” ujarnya.
    Ia juga mencatat ketegangan di Laut Cina Selatan akan tetap menjadi tantangan di tahun mendatang.
    Indonesia harus terus mempertahankan kedaulatannya di Laut Natuna Utara melalui diplomasi aktif dan penguatan patroli maritim.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jelang Natal & Tahun Baru, Menhub Siapkan Aturan Mobilitas Warga

    Jelang Natal & Tahun Baru, Menhub Siapkan Aturan Mobilitas Warga

    Jakarta, CNN Indonesia

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan telah menyiapkan sejumlah pengaturan mobilitas dalam rangka Natal dan tahun baru 2025. Menurutnya, ada sekitar delapan kebijakan berupa keputusan menteri hingga instruksi direktur jenderal.

    Kemenhub telah menyiapkan kurang lebih delapan landasan kebijakan, baik berupa keputusan menteri, kesepakatan lintas kementerian/lembaga, dan keputusan/instruksi direktur jenderal,” kata Dudy dalam rapat koordinasi bersama Polri di Jakarta, dilansir Antara, Senin (16/12).

    Dia berharap mobilitas semua moda transportasi berjalan aman, lancar, dan selamat selama masa Natal dan tahun baru.

    Pada sektor transportasi darat, Kemenhub telah membuat keputusan Bersama antara Kemenhub, Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Korlantas Polri terkait Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan selama Masa Natal dan Tahun Baru 2024/2025.

    “Kebijakan tersebut yakni berupa pembatasan operasional angkutan barang, contraflow, one way, serta antisipasi rekayasa lalu lintas di ruas rawan kemacetan,” ujar Dudy.

    Pada kawasan penyeberangan, Kemenhub akan mengatur penundaan perjalanan (delaying system) dan sebagai buffer zone untuk kendaraan penumpang menuju Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Ketapang dan Pelabuhan Gilimanuk.

    “Ada pula delaying system untuk pembatasan operasional angkutan barang dari dan ke pelabuhan tersebut,” jelasnya.

    Selain itu, kata Dudy, juga dilakukan penutupan sementara pada 49 UPPKB (Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor) yang akan beralih fungsi sementara sebagai tempat istirahat bagi para pengguna jalan.

    Selanjutnya, di sektor transportasi laut, Kemenhub telah melakukan kesepakatan kesiapan armada dan pembagian rute untuk layanan angkutan paut dan penyelenggaraan angkutan paut, melalui kesepakatan bersama perusahaan pelayaran penyeberangan di rute Merak-Bakauheni.

    “Ditjen Perhubungan Laut juga telah mengeluarkan Instruksi Dirjen Hubla Nomor IR-DJPL 8 Tahun 2024 terkait Penyelenggaraan Angkutan Laut Natal 2024 dan Tahun Baru 2025,” ucap dia.

    Di sektor penerbangan, Kemenhub juga telah melakukan sejumlah kebijakan diantaranya, penurunan besaran fuel surcharge tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi selama masa Natal dan tahun baru dan pengenaan potongan tarif jasa kebandarudaraan.

    Selanjutnya, pengenaan tarif PNBP 50 persen terhadap pelayanan jasa kebandarudaraan pada UPBU di lingkungan Kemenhub dan penyelenggaraan Posko Terpadu Angkutan Udara Natal dan tahun baru.

    “Menghadapi Natal dan tahun baru ini, di sektor transportasi udara telah dilakukan penurunan harga tiket pesawat, penambahan kapasitas angkutan udara dan optimalisasi slot time sesuai dengan demand, inspeksi dan ramp check keselamatan penerbangan, serta antisipasi kondisi kahar atau darurat lainnya,” kata Dudy.

    Sementara, di sektor perkeretaapian, Kemenhub melalui Ditjen KA telah mengeluarkan Keputusan Dirjen KA Nomor KP-DJKA 213 Tahun 2024 tentang Pembentukan Posko Pengawasan Penyelenggaraan Angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Posko pengawasan telah dilakukan sejak 11 Desember 2024 hingga 12 Januari 2025.

    Selain itu, lanjut Dudy, juga akan dilakukan penambahan perjalanan KA dan penambahan petugas ekstra. Pemantauan stasiun dan perlintasan sebidang dengan CCTV serta antisipasi gangguan dengan Alat Material Untuk Siaga (AMUS) juga akan dilakukan.

    Terkait dengan pengaturan mobilitas selama periode Natal dan tahun baru, lanjut Dudy, Kemenhub secara umum juga telah melakukan koordinasi secara intensif dengan pemangku kepentingan lintas kementerian/lembaga.

    “Juga telah mempersiapkan posko monitoring angkutan Natal dan tahun baru pada simpul transportasi dan tempat strategis, serta menyediakan dukungan antisipasi selama penyelenggaraan angkutan Natal dan tahun baru,” ucapnya.

    (tim/tsa)

    [Gambas:Video CNN]

  • Perlukah Pengguna Skuter Listrik Dapat Asuransi?

    Perlukah Pengguna Skuter Listrik Dapat Asuransi?

    JAKARTA – Regulasi penggunaan skuter listrik di Jakarta masih digodok. Rencananya, Peraturan Gubernur DKI akan keluar dan diimplementasikan Desember mendatang. 

    Sehubungan belum adanya regulasi yang disahkan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyarankan agar Grab membenahi aspek keselamatan penyewa layanan skuter listriknya. Salah satu caranya dengan memberikan jaminan asuransi keselamatan, kala menggunakan jasa layanan mereka.

    “Poin krusial yang perlu diatur antara lain jaminan asuransi. YLKI mendesak kepada Pemprov DKI Jakarta bahkan Kemenhub, untuk segera mengatur secara ketat keberadaan skuter listrik, sebelum meluas menjadi masalah baru,” kata Ketua Harian YLKI Tulus Abadi saat dikonfirmasi VOI, Kamis, 14 November. 

    Selain itu, kata Tulus, Dinas Perhubungan DKI juga mesti mengetatkan syarat perizinan operator jasa penyewaan skuter dan pengendalian tarif penyewaan. 

    Grab jadi operator yang paling disorot soal peristiwa tabrakan skuter listik yang mengakibatkan dua orang meninggal dunia. Mengingat, skuter yang dipakai korban adalah hasil sewa GrabWheels. 

    Tulus menduga manajemen Grab belum memberikan petunjuk teknis dan aspek keselamatan yang kuat kepada setiap pengguna Grabwheels, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. 

    Oleh karenanya, Tulus mendesak pihak yang menyewakan skuter listrik, terutama Grab, untuk memastikan dan menjamin bahwa pengguna skuter listik yang menyewa GrabWheels telah memahami aspek keselamatan penggunaan. Contohnya, bisa membedakan jalur-jalur yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk melintas. 

    Hal tersebut adalah pertimbangan minimnya infrastruktur khusus jalur skuter, serta belum pula ada sosialisasi yang memadai kepada penggunanya, yang bisa jadi masih minim literasi terkait kepatuhan berlalu lintas.

    “YLKI meminta managemen Grab untuk menghentikan sewa skuter listrik, sebelum memperbaiki aspek safety kepada calon penggunanya,” ungkapnya. 

    Sebagai informasi, pada Minggu, 10 November dini hari, dua pengguna skuter listrik Grabwheels, Wisnu (18) dan Ammar (18) meregang nyawa. Penyebabnya, lantaran ditabrak oleh pengendara mobil.

    Insiden kecelakan lalu lintas itu terjadi di kawasan Gate 3 Gelora Bung Karno. Berdasarkan penuturan korban yang selamat, insiden itu terjadi ketika sebuah mobil sedan melaju cukup kencang melaju dari arah Senayan menuju pusat perbelanjaan FX Sudirman. 

    Pada saat itu, pengemudi mobil yang belakangan diketahui berada dalam pengaruh minuman beralkohol berusaha menghindari para remaja yang sedang berboncengan dengan otopet listrik itu. “Pada saat mau menyalip ke arah jalur sebelah kiri, ternyata akhirnya menabrak,” ucap Kasubdit Bin Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kompol Fahri Siregar. 

    Menurut Fahri, empat remaja di antaranya mengalami luka-luka ringan karena terhindar dari tabrakan. Sementara dua lainnya yakni Ammar dan Wisnu tidak tertolong, meski sempat dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diberikan pertolongan. 

    Menyangkut masalah regulasi penggunaan skuter listrik, aturan bakal berlaku mulai Desember tahun ini. “Minggu ini kita finalisasi, kemudian minggu depan kita verbalkan. Kami berharap akhir November sudah ditandatangani Pak Gubernur Anies Baswedan,” tutur Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo. 

    Sebenarnya Pemprov DKI juga tak mau mengulur waktu dalam merumuskan Peraturan Gubernur (Pergub) soal skuter listrik. Tapi, tak dapat dipungkiri bahwa aturan penggunaan skuter listrik mesti dibuat secara komprehensif.

    “Kajiannya tidak mungkin parsial kita sebatas melakukan pengaturan terhadap eScooter. Tapi seluruh elemen yang ada akan kita kaji, sehingga ketika kita mengeluarkan aturan bulan ini tidak sebentar-sebentar direvisi,” jelas dia.

  • Kapolri: Densus 88 hingga BIN Ikut Amankan Perayaan Natal 2024

    Kapolri: Densus 88 hingga BIN Ikut Amankan Perayaan Natal 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerjunkan Detasemen Khusus (Densus) Anti-teror Polri atau Densus 88 untuk mengamankan perayaaan Natal 2024.

    Sigit menyatakan, korps Densus itu nantinya bakal bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara (BIN) hingga Badan Intelijen Strategis (Bais) agar pengamanan Natal lebih optimal.

    “Baik yang uniform maupun non-uniform, dan teman-teman dari Densus tentunya akan bekerja sama dengan BIN, bekerja sama dengan BAIS dan BNPT untuk melaksanakan pengamanan,” ujarnya usai koordinasi lintas sektoral di Auditorium PTIK, Jakarta Selatan, Selasa (16/12/2024).

    Sigit menambahkan, bahwa pihaknya bakal mengerahkan 141.443 personel gabungan bersama TNI dan instansi terkait lainnya dalam pengamanan Nataru 2024.

    Selain itu, Sigit juga menuturkan bahwa pihaknya akan menyiagakan 2.794 posko selama Nataru 2024. Perinciannya, 1.852 pos pengamanan, 735 pos pelayanan dan 207 terpadu.

    “Kita juga sudah menyiapkan 2.794 posko terdiri dari 1.852 pospam, 735 pos pelayanan, dan 207 pos,” tambahnya.

    Sebagai informasi, Kementerian Perhubungan mengatakan puncak arus mudik Nataru akan terjadi dalam dua tahap atau gelombang.

    Arus mudik tahap I akan terjadi pada 24-25 Desember dan tahap kedua pada 29-30 Desember 2024. Sementara puncak arus balik adalah 1-2 Januari 2025. 

    Adapun, Kemenhub juga telah memperkirakan sebanyak 110,67 juta orang akan melakukan perjalanan selama periode Natal dan Tahun Baru 2024/2025. 

  • Puncak Arus Mudik Libur Natal 21 dan 28 Desember 2024

    Puncak Arus Mudik Libur Natal 21 dan 28 Desember 2024

    ERA.id – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa puncak arus mudik masa libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) diprediksi akan jatuh pada 21 Desember 2024.

    “Prediksi puncak arus mudik kemungkinan akan terjadi di sekitar tanggal 21 Desember 2024 karena anak-anak sekolah juga saat itu sudah libur,” ucap Kapolri di Gedung Auditorium PTIK, Jakarta, Senin (16/12/2024).

    Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga memprediksi bahwa puncak arus mudik kedua akan terjadi pada tanggal 28 Desember 2024.

    Sementara itu, mengenai mobilisasi masyarakat, Kapolri mengatakan bahwa berdasarkan survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub), diperkirakan terjadi peningkatan jumlah kendaraan dibandingkan tahun lalu, yaitu sebesar 2,83 persen atau sekitar 110,6 juta orang.

    Menurutnya, angka tersebut bisa saja meningkat realisasinya di lapangan sehingga dibutuhkan persiapan yang matang untuk mengantisipasinya.

    Guna memastikan kesiapan pengamanan libur Nataru, Polri bersama para pemangku kepentingan dari kementerian/lembaga menggelar rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral.

    Selain membahas pengamanan pergerakan masyarakat, dalam rakor tersebut dibahas pula kesiapan pengamanan bagi masyarakat yang akan melaksanakan ibadah Natal dan pengamanan masyarakat yang akan berlibur di lokasi wisata.

    “(Rakor, red.) ini sesuai dengan apa yang menjadi arahan dan kebijakan Bapak Presiden untuk memastikan bahwa kegiatan pengamanan Nataru di tahun 2024 ini bisa berjalan dengan baik, dengan optimal, dan masyarakat betul-betul bisa terlayani,” ucap Kapolri.

    Sementara itu, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi yang turut hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai sarana transportasi guna mengantisipasi puncak arus mudik yang diperkirakan jatuh pada sekitar tanggal 20-21 Desember 2024.

    “Yang telah disiapkan oleh Kementerian Perhubungan saat ini adalah berupa beberapa sarana transportasi jalan, laut, kemudian udara, kapal penyeberangan, dan kereta api yang diharapkan akan membantu serta melayani masyarakat dalam mudiknya,” ujarnya.

    Selain itu, lanjutnya, Kemenhub juga akan mulai membuka posko mudik dari tanggal 18 Desember 2024 hingga tanggal 5 Januari 2025.

    Beberapa pemangku kepentingan lainnya yang hadir dalam rakor tersebut antara lain Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, dan Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono. (Ant)

  • Menhub: 110 Juta Orang Lakukan Perjalanan Selama Libur Nataru 2024/2025

    Menhub: 110 Juta Orang Lakukan Perjalanan Selama Libur Nataru 2024/2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkapkan bahwa sekitar 110,6 juta masyarakat diperkirakan akan melakukan perjalanan selama libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru). Hal ini disampaikan usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    “Jumlah pemudik libur Nataru 2024 yang kami survei kurang lebih sebanyak 110,6 juta, terdiri dari berbagai moda transportasi,” kata Dudy.

    Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, moda transportasi udara tetap menjadi pilihan utama dengan jumlah penumpang diperkirakan mencapai 8,2 juta orang. Sementara itu, moda kereta api akan mengangkut sekitar 6,8 juta penumpang, dan terminal bus diperkirakan melayani 2,5 juta orang. Moda penyeberangan dan pelabuhan masing-masing akan melayani 1,6 juta dan 1,3 juta orang, sementara sisanya menggunakan kendaraan pribadi.

    Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah strategis untuk memastikan kelancaran dan keselamatan selama periode Nataru.

    “Infrastruktur jalan seperti jalan tol, jalan nasional, dan jalan provinsi telah diperbaiki untuk mendukung kelancaran arus kendaraan,” jelas AHY.

    Jalan tol sepanjang 1.830 km di Pulau Jawa sudah siap digunakan, dilengkapi dengan 90 tempat istirahat dan 422 gerbang tol yang dioperasikan penuh. Satuan pengamanan dari TNI-Polri juga disiagakan di rumah ibadah, rute perjalanan, dan lokasi strategis lainnya.

    “Kapolri memastikan Polri, didukung TNI, siap mengamankan lokasi-lokasi utama, termasuk rumah ibadah dan jalur perjalanan,” tambah AHY.

    Pemerintah juga memperhatikan potensi cuaca buruk saat libur nataru 2024, terutama di jalur penyeberangan seperti Pelabuhan Merak. Posko siaga telah didirikan untuk mengantisipasi kendala seperti penundaan perjalanan akibat cuaca ekstrem.

    Di sektor energi, ketersediaan bahan bakar dan listrik telah dipastikan mencukupi selama masa Nataru, dengan langkah antisipasi untuk lonjakan permintaan.

    Menteri perhubungan juga memastikan bahwa seluruh moda transportasi darat, laut, udara, dan kereta api telah dipersiapkan dengan optimal. Dudy menambahkan, sinergi antarinstansi akan terus dilakukan demi memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat selama libur panjang.

    “Persiapan sudah maksimal untuk menjamin kelancaran perjalanan selama Natal dan Tahun Baru,” ujar Dudy.

    Dengan strategi terpadu dan koordinasi lintas instansi, pemerintah berharap libur Nataru 2024/2025 dapat berjalan lancar tanpa kendala besar. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada, mematuhi aturan lalu lintas, dan memanfaatkan jalur alternatif jika diperlukan.

  • Menhub: Kebijakan pengaturan mobilitas Natal-tahun baru disiapkan

    Menhub: Kebijakan pengaturan mobilitas Natal-tahun baru disiapkan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan telah menyiapkan sejumlah kebijakan pengaturan mobilitas pada saat angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, sehingga dapat berjalan lancar dan aman.

    “Kemenhub telah menyiapkan kurang lebih 8 landasan kebijakan baik berupa Keputusan Menteri, kesepakatan lintas kementerian/lembaga, dan keputusan/instruksi direktur jenderal,” kata Menhub dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Menghadapi Natal 2024 dan Tahun Baru 2024 bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Jakarta, Senin.

    Menhub menyampaikan bahwa kebijakan tersebut dimaksudkan guna memastikan pelaksanaan transportasi dapat berjalan aman, lancar, dan selamat selama masa Natal dan tahun baru di semua moda transportasi.

    Pada sektor transportasi darat, Kemenhub telah membuat keputusan Bersama antara Kemenhub, Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Korlantas Polri terkait Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan selama Masa Natal dan Tahun Baru 2024/2025.

    “Kebijakan tersebut yakni berupa pembatasan operasional angkutan barang, contra flow, one way, serta antisipasi rekayasa lalu lintas di ruas rawan kemacetan,” ujar Menhub.

    Pada kawasan penyeberangan, Kemenhub akan melakukan pengaturan penundaan perjalanan (delaying system) dan sebagai buffer zone untuk kendaraan penumpang menuju Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Ketapang dan Pelabuhan Gilimanuk.

    “Ada pula delaying system untuk pembatasan operasional angkutan barang dari dan ke pelabuhan tersebut,” jelas Menhub.

    Selain itu, juga dilakukan penutupan sementara pada 49 UPPKB (Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor) yang akan beralih fungsi sementara sebagai tempat istirahat bagi para pengguna jalan.

    Selanjutnya, di sektor transportasi laut, Kemenhub telah melakukan kesepakatan kesiapan armada dan pembagian rute untuk layanan angkutan paut dan penyelenggaraan angkutan paut, melalui kesepakatan bersama perusahaan pelayaran penyeberangan di rute Merak-Bakauheni.

    “Ditjen Perhubungan Laut juga telah mengeluarkan Instruksi Dirjen Hubla Nomor IR-DJPL 8 Tahun 2024 terkait Penyelenggaraan Angkutan Laut Natal 2024 dan Tahun Baru 2025,” ucap Menhub.

    Di sektor penerbangan, Kemenhub juga telah melakukan sejumlah kebijakan diantaranya, penurunan besaran fuel surcharge tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi selama masa Natal dan tahun baru dan pengenaan potongan tarif jasa kebandarudaraan.

    Selanjutnya, pengenaan tarif PNBP 50 persen terhadap pelayanan jasa kebandarudaraan pada UPBU di lingkungan Kemenhub dan penyelenggaraan Posko Terpadu Angkutan Udara Natal dan tahun baru.

    “Menghadapi Natal dan tahun baru ini, di sektor transportasi udara telah dilakukan penurunan harga tiket pesawat, penambahan kapasitas angkutan udara dan optimalisasi slot time sesuai dengan demand, inspeksi dan ramp check keselamatan penerbangan, serta antisipasi kondisi kahar atau darurat lainnya,” papar Menhub.

    Sementara, di sektor perkeretaapian, Kemenhub melalui Ditjen KA telah mengeluarkan Keputusan Dirjen KA Nomor KP-DJKA 213 Tahun 2024 tentang Pembentukan Posko Pengawasan Penyelenggaraan Angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Posko pengawasan telah dilakukan sejak 11 Desember 2024 hingga 12 Januari 2025.

    Selain itu, juga akan dilakukan penambahan perjalanan KA dan penambahan petugas ekstra. Pemantauan stasiun dan perlintasan sebidang dengan CCTV serta antisipasi gangguan dengan Alat Material Untuk Siaga (AMUS) juga akan dilakukan.

    Terkait dengan pengaturan mobilitas selama periode Natal dan tahun baru, lanjut Dudy, Kemenhub secara umum juga telah melakukan koordinasi secara intensif dengan pemangku kepentingan lintas kementerian/lembaga.

    “Juga telah mempersiapkan posko monitoring angkutan Natal dan tahun baru pada simpul transportasi dan tempat strategis, serta menyediakan dukungan antisipasi selama penyelenggaraan angkutan Natal dan tahun baru,” kata Menhub.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemenhub siagakan 440 alat berat di jalur rawan longsor saat Nataru

    Kemenhub siagakan 440 alat berat di jalur rawan longsor saat Nataru

    Kami sudah siapkan alat berat sebanyak 440 unit, tersebar di beberapa titik rawan mulai dari Sumatera hingga Papua

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiagakan 440 alat berat untuk mengantisipasi potensi bencana longsor dan banjir selama liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025.

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi usai rapat terbatas (ratas) persiapan Nataru di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, mengatakan langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan para pemudik yang diperkirakan mencapai 110,6 juta orang.

    “Kami sudah siapkan alat berat sebanyak 440 unit, tersebar di beberapa titik rawan mulai dari Sumatera hingga Papua,” ujar Menhub Dudy.

    Selain penyediaan alat berat, Kemenhub juga menyiapkan berbagai material timbunan sebagai langkah antisipatif pascabencana.

    “Dengan adanya alat berat dan material timbunan, kami siap menanggulangi cepat jika terjadi longsor atau banjir,” kata Menhub.

    Langkah ini, lanjut Menhub, diharapkan dapat meminimalisasi dampak bencana dan mempercepat proses penanganan apabila terjadi situasi darurat.

    “Tim kami sudah tersebar dan senantiasa alert, siap merespons hingga para pemudik kembali ke tempat asalnya,” ujar Menhub Dudy.

    Ia mengatakan keberadaan tim ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat yang melakukan mobilitas tinggi selama periode liburan.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Risbiani Fardaniah
    Copyright © ANTARA 2024