Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenhub

  • Persoalan Anggaran, Mulai 1 Januari 2025 Bus Trans Mamminasata hanya Layani Koridor 5

    Persoalan Anggaran, Mulai 1 Januari 2025 Bus Trans Mamminasata hanya Layani Koridor 5

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Layanan Bus Trans Mamminasata kini hanya beroperasi untuk satu koridor, yakni koridor 5. Itu berlaku per 1 Januari 2025.

    Hal tersebut dibenarkan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sulawesi Selatan, Andi Erwin Terwo. Ia mengatakan hal itu karena adanya pengurangan subsidi dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

    Sebelumnya, ada tiga koridor yang beroperasi. Semuanya disubsidi Kemenhub. Kini subsidi hanya disalurkan untuk satu koridor.

    “Kan kementerian hanya satu kan yang disubsidi,” terang Erwin kepada fajar.co.id melalui telepon, Jumat (3/1/2025).

    Karena Kemenhub kini hanya bisa menyalurkan subsidi untuk satu koridor. Erwin mengatakan pihaknya memilih koridor lima.

    Koridor lima diketahui melayani rute Unhas Teknik Gowa-Unhas Tamalanrea.

    Erwin mengatakan pihaknya saat ini mencari jalan keluar. Terkait persoalan tersebut.

    Pihak Kemenhub, kata Erwin, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel menyubsidi satu koridor.

    “Kementerian Perhubungan meminta, supaya Pemprov menangani satu koridor. Nah, sekarang untuk menindak lanjuti itu,” ucapnya.

    Rencananya, ia mengatakan pihak Pemprov akan menyubsidi koridor 1. Jika itu bisa dilakukan, maka hanya ada dua koridor yang akan beroperasi.

    “Jadi kita juga ini, mencoba mengambil satu koridor,” ucap Erwin.

    “Ya (jadi hanya dua),” tambahnya.

    Proses subsidi dari Pemprov itu, kata Erwin dalam tahap koordinasi dengan bagian terkait.

    “Untuk sementara ini, insya allah akan kita tindak lanjuti segera. Kemudian yang kita lakukan sekarang, membentuk tim kerja,” pungkasnya.

  • Fakta Stasiun Karet yang Mau Ditutup: Diakses 2.000 Penumpang per Jam

    Fakta Stasiun Karet yang Mau Ditutup: Diakses 2.000 Penumpang per Jam

    Bisnis.com, JAKARTA – KAI Commuter menjelaskan bahwa rencana penutupan Stasiun Karet dilandasi oleh pertimbangan keselamatan penumpang dan kerentanan akses menuju Stasiun Karet yang memicu kemacetan.

    “Faktor keselamatan menjadi pertimbangan utama [penutupan Stasiun Karet] karena dengan rangkaian sebanyak 12 gerbong KRL tidak preipal di perlintasan [rangkaian KRL akan menutup perlintasan],” ujar VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus dikutip dari Antara, Jumat (3/1/2025).

    Joni menjelaskan bahwa dalam 1 jam, pengguna KRL yang masuk ke Stasiun Karet mencapai hampir 2.000 penumpang, dengan waktu tunggu pemberangkatan selama 10 menit.

    Volume pergerakan penumpang tersebut, kata Joni, setidaknya membutuhkan kapasitas ruang tunggu sebanyak 330 orang. Sementara itu, kapasitas hall Stasiun Karet saat ini hanya dapat menampung sekitar 150 orang. Hal ini dinilai menimbulkan risiko terhadap keselamatan pengguna.

    “Belum lagi akses menuju pintu masuk Stasiun Karet rentan memicu kemacetan lantaran berada dekat perlintasan sebidang,” kata dia.

    Sementara itu, apabila Stasiun Karet digabung dengan Stasiun BNI City, Joni meyakini para penumpang dapat menikmati fasilitas dan layanan yang optimal dengan keamanan yang terjamin. Terlebih, lokasi stasiun BNI City di Dukuh Atas sudah terintegrasi dengan beragam moda transportasi lainnya.

    Dalam upaya mengurangi waktu tempuh perjalanan kereta, saat ini KAI Commuter bersama PT KAI (Persero) tengah melakukan pembahasan dan koordinasi bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan atau DJKA, untuk mengintegrasikan operasional Stasiun Karet dengan Stasiun BNI City.

    Sebab, berdasarkan riset dan pengamatan faktual yang dilakukan, posisi Stasiun Karet hanya berjarak 350 meter dari Stasiun BNI City.

    “Pengguna Commuter Line akan terlayani lebih baik di Stasiun BNI City yang selama ini baru melayani rata-rata 2.408 orang atau sebanyak 100 orang pengguna per jam setiap hari. Sedangkan dari sisi kapasitas maksimal, Stasiun BNI City dapat menampung penumpang sebanyak 2.000 pengguna setiap jamnya,” kata Joni.

    Dihubungi terpisah, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan masih mengkaji rencana penutupan Stasiun Karet di Jakarta Pusat. 

    “Masih kami kaji (rencana penutupan Stasiun Karet),” kata Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub Risal Wasal, dikutip dari Antara.

    Meski begitu, Risal tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai rencana penutupan stasiun tersebut. Dirinya hanya hanya menyebut bahwa keterangan lebih lanjut akan disampaikan melalui Humas DJKA Kemenhub.

    “Nanti dikabari humas [informasi lanjutan],” ujar Risal.

  • KAI Sebut Rencana Penutupan Stasiun KRL Karet sebagai Upaya Efisiensi dan Keselamatan Penumpang

    KAI Sebut Rencana Penutupan Stasiun KRL Karet sebagai Upaya Efisiensi dan Keselamatan Penumpang

    Jakarta, Beritasatu.com – Stasiun KRL Karet direncanakan akan ditutup pada tahun ini. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan efisiensi dan keselamatan, mengingat jaraknya yang sangat dekat dengan Stasiun BNI City, yakni hanya sekitar 450 meter jika ditempuh dengan berjalan kaki. Penumpang diharapkan dapat memanfaatkan Stasiun BNI City atau stasiun lainnya sebagai alternatif.

    Direktur Pengembangan Usaha dan Kelembagaan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Rudi As Aturridha menjelaskan, rencana ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan konektivitas antarstasiun yang terlalu berdekatan.

    “Pengurangan jumlah stasiun di kawasan tertentu dapat memperlancar perjalanan kereta dan meningkatkan efisiensi operasional,” ucapnya Jumat (3/1/2025).

    Selain itu, VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus, turut memberikan pernyataan terkait rencana penutupan Stasiun Karet. Ia menegaskan, keputusan ini juga dilandasi oleh aspek keselamatan dan pengelolaan akses yang lebih baik.

    Stasiun Karet, menurut Joni, kerap menyebabkan kerentanan keselamatan karena rangkaian KRL yang panjang, mencapai 12 gerbong hingga tidak sepenuhnya tertampung di area stasiun. Hal ini menyebabkan rangkaian kereta menutup perlintasan sebidang, yang berpotensi memicu kemacetan lalu lintas serta risiko kecelakaan.

    “Faktor keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam rencana penutupan Stasiun Karet. Dengan panjang rangkaian KRL mencapai 12 gerbong, perlintasan sebidang tidak dapat dihindari, sehingga hal ini menjadi kendala besar,” ujar Joni dalam keterangannya.

    Rencana penutupan ini masih dalam tahap pembahasan intensif dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Penutupan Stasiun Karet akan dilakukan jika ketentuan ini telah tercantum dalam grafik perjalanan kereta api (Gapeka) 2025. Proses transisi akan dirancang sedemikian rupa agar tidak mengganggu mobilitas masyarakat yang biasa menggunakan layanan di Stasiun Karet.

    Penutupan Stasiun KRL Karet diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang, baik dari sisi operasional KRL maupun pengalaman pengguna. Dengan memfokuskan operasional pada stasiun-stasiun yang memiliki aksesibilitas lebih baik, layanan transportasi publik dapat menjadi lebih efektif dan aman bagi semua pengguna.

  • Kemenhub Masih Kaji Rencana Penutupan Stasiun Karet – Page 3

    Kemenhub Masih Kaji Rencana Penutupan Stasiun Karet – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan menutup operasional Stasiun Karet, Jakarta. Selama ini Stasiun Karet yang berlokasi di Jakarta Pusat ini dipergunakan untuk mobilitas penumpang KRL Jabodetabek.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Risal Wasal mengatakan, Kemenhub masih melakukan pengkajian mengenai rencana penutupan Stasiun Karet ini.

    “Masih kami kaji (rencana penutupan Stasiun Karet),” kata Risal dikutip dari Antara, Jumat (3/1/2025).

    Meski begitu, Risal tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai rencana penutupan stasiun tersebut.

    Dirinya hanya hanya menyebutkan bahwa keterangan lebih lanjut akan disampaikan melalui Humas Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub. “Nanti dikabari humas” (informasi lanjutan),” kata Risal pula.

    Sebelumnya, VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus mengatakan penutupan Stasiun Karet dilandasi oleh pertimbangan keselamatan penumpang dan kerentanan akses menuju Stasiun Karet yang memicu kemacetan.

    “Faktor keselamatan menjadi pertimbangan utama (penutupan Stasiun Karet) karena dengan rangkaian sebanyak 12 gerbong KRL tidak preipal di perlintasan (rangkaian KRL akan menutup perlintasan),” ujar Joni ketika dihubungi dari Jakarta, Jumat.

    Joni menjelaskan bahwa dalam satu jam, pengguna commuter line yang masuk ke Stasiun Karet mencapai hampir 2 ribu penumpang, dengan waktu tunggu pemberangkatan selama 10 menit.

    Hal itu, ujar dia pula, membutuhkan kapasitas ruang tunggu sebanyak 330 orang. Padahal, saat ini, Hall Stasiun Karet hanya dapat menampung sekitar 150 orang, yang dinilai menimbulkan risiko terhadap keselamatan pengguna.

    “Belum lagi akses menuju pintu masuk Stasiun Karet rentan memicu kemacetan lantaran berada dekat perlintasan sebidang,” kata dia.

     

  • KCI tutup Stasiun Karet demi keselamatan pengguna

    KCI tutup Stasiun Karet demi keselamatan pengguna

    Penumpang menunggu kereta berhenti di Stasiun Karet, Jakarta, Kamis (2/1/2025). Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan rencana penutupan Stasiun Karet pada tahun ini lantaran dinilai berdekatan dengan Stasiun BNI City dan sebagai upaya efisiensi pengembangan ekosistem perkeretaapian agar lebih optimal. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/rwa.

    KCI tutup Stasiun Karet demi keselamatan pengguna
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 03 Januari 2025 – 12:52 WIB

    Elshinta.com – VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus mengatakan penutupan Stasiun Karet dilandasi oleh pertimbangan keselamatan penumpang dan kerentanan akses menuju Stasiun Karet yang memicu kemacetan.

    “Faktor keselamatan menjadi pertimbangan utama (penutupan Stasiun Karet) karena dengan rangkaian sebanyak 12 gerbong KRL tidak preipal di perlintasan (rangkaian KRL akan menutup perlintasan),” ujar Joni di Jakarta, Jumat (3/1).

    Joni menjelaskan bahwa dalam satu jam, pengguna commuter line yang masuk ke Stasiun Karet mencapai hampir 2 ribu penumpang, dengan waktu tunggu pemberangkatan selama 10 menit.

    Hal itu, lanjut dia, membutuhkan kapasitas ruang tunggu sebanyak 330 orang. Padahal, saat ini, hall Stasiun Karet hanya dapat menampung sekitar 150 orang, yang dinilai menimbulkan risiko terhadap keselamatan pengguna.

    “Belum lagi akses menuju pintu masuk Stasiun Karet rentan memicu kemacetan lantaran berada dekat perlintasan sebidang,” kata dia.

    Sedangkan, apabila Stasiun Karet digabung dengan BNI City, Joni meyakini para penumpang dapat menikmati fasilitas dan layanan yang optimal dengan keamanan yang terjamin.

    Terlebih, lokasi stasiun BNI City di Dukuh Atas sudah terintegrasi dengan beragam moda transportasi lainnya.

    Dalam upaya mengurangi waktu tempuh perjalanan kereta, saat ini KAI Commuter bersama PT KAI (Persero) tengah melakukan pembahasan dan koordinasi bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan atau DJKA, untuk mengintegrasikan operasional Stasiun Karet dengan Stasiun BNI City.

    Sebab, berdasarkan riset dan pengamatan faktual yang dilakukan, posisi Stasiun Karet hanya berjarak 350 meter dari Stasiun BNI City.

    “Pengguna Commuter Line akan terlayani lebih baik di Stasiun BNI City yang selama ini baru melayani rata-rata 2.408 orang atau sebanyak 100 orang pengguna per jam setiap hari.

    Sedangkan dari sisi kapasitas maksimal, Stasiun BNI City dapat menampung penumpang sebanyak 2.000 pengguna setiap jamnya,” kata Joni.

    Sumber : Antara

  • Pemesanan Tiket KA Februari 2025 Dibuka Secara Bertahap, Dapat Dipesan H-45 Sebelum Keberangkatan – Halaman all

    Pemesanan Tiket KA Februari 2025 Dibuka Secara Bertahap, Dapat Dipesan H-45 Sebelum Keberangkatan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Penjualan tiket kereta api antarkota untuk perjalanan di bulan Februari 2025 sudah dapat dilakukan secara bertahap.

    Hal ini seiring dengan telah selesainya finalisasi Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) 2025.

    KAI bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub akan terus berkolaborasi dalam meningkatkan layanan perkeretaapian di Indonesia.

    “Penjualan tiket kereta api antarkota untuk bulan Februari, dilakukan secara bertahap dan dapat dipesan H-45 sebelum keberangkatan,” tulis keterangan dalam postingan Instagram resmi @kai121_.

    Vice President Public Relations KAI Anne Purba mengatakan, perubahan Gapeka 2025 merupakan bagian dari upaya KAI dan DJKA Kemenhub untuk meningkatkan layanan transportasi kereta api di Indonesia.

    Beberapa peningkatan yang dilakukan meliputi peningkatan keselamatan, keandalan prasarana dan sarana, kecepatan perjalanan, serta kapasitas angkut.

    “Dalam aspek keselamatan, jadwal perjalanan kereta api semakin optimal dengan jadwal perjalanan yang jauh lebih terencana sesuai update sarana dan prasarana terkini. Keandalan prasarana dan sarana juga ditingkatkan melalui modernisasi infrastruktur rel dan penambahan armada kereta api yang lebih andal,” kata Anne, dikutip dari Siaran Pers KAI, Jumat (3/1/2025).

    Dari segi kecepatan, Gapeka 2025 berhasil mengurangi waktu perjalanan kereta api antarkota di Jawa hingga total 2.551 menit per hari.

    Kapasitas angkut juga ditingkatkan dengan penambahan 20 perjalanan kereta api antarkota Jawa dan perpanjangan relasi untuk menjangkau lebih banyak daerah.

    “Seiring dengan telah selesainya Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) 2025, penjualan tiket kereta api antarkota di bulan Februari 2025 sudah dapat dilakukan mulai hari ini secara bertahap.”

    “Penjualan tiket dilakukan secara bertahap, sehingga apabila terdapat perjalanan kereta api yang belum tersedia di platform penjualan seperti Access by KAI dan web kai.id, pelanggan dapat melakukan pengecekan secara berkala,” ungkap Anne. 

    Saat ini, penjualan tiket kereta api antarkota dapat dilakukan H-30 sebelum keberangkatan, dan bertahap akan disesuaikan kembali menjadi H-45 sebelum keberangkatan.

    Pelanggan yang memerlukan bantuan atau informasi lebih lanjut dapat menghubungi Contact Center KAI melalui telepon 121 atau media sosial resmi @KAI121. 

    “KAI akan segera memberikan informasi melalui rilis secara bertahap untuk menginformasikan bagaimana update penyesuaian Gapeka ini terinput di seluruh kanal penjualan tiket KAI. KAI berharap inovasi yang dihadirkan melalui Gapeka 2025 dapat meningkatkan kualitas perjalanan kereta api secara menyeluruh,” tutup Anne.

    Nantinya, pelanggan bisa melakukan pembelian tiket kereta api via aplikasi Access by KAI, website booking.kai.id, Call Center 121, maupun mitra resmi penjualan tiket kereta api lainnya.

    Pemesanan Tiket KA Februari 2025

    KAI Berangkatkan 2,5 Juta Penumpang Selama Nataru 2024/2025

    Selama 13 Hari Masa Nataru dari tanggal 19 Desember hingga 31 Desember pukul 06.00 WIB, KAI sudah melayani 2.504.085 pelanggan KA Jarak Jauh dan KA Lokal berangkat dari dan ke berbagai tujuan di Pulau Jawa dan Sumatera.

    “Selama periode Nataru dari 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 total 3.172.722 tiket terjual yang terdiri dari 2.609.238 KA JJ atau 94 persen dari total jumlah tempat duduk tersedia sebanyak 2.770.864 tiket,”

    “Untuk penjualan KA Lokal sudah mencapai 563.484 tiket atau 70 persen dari total jumlah tempat duduk yang disediakan yaitu 801.724 tiket,” kata Anne.

    Selama masa Nataru, stasiun-stasiun di berbagai daerah mencatat jumlah keberangkatan yang tertinggi.

    Berikut daftar 10 stasiun dengan keberangkatan penumpang tertinggi:

    Pasarsenen: 253.982 Penumpang
    Yogyakarta: 178.133 Penumpang
    Gambir: 171.271 Penumpang
    Semarang Tawang Bank Jateng: 103.979 Penumpang
    Surabaya Gubeng: 101.912 Penumpang
    Lempuyangan: 101.206 Penumpang
    Surabaya Pasarturi: 94.667 Penumpang
    Bandung: 94.161 Penumpang
    Semarang Poncol: 92.390 Penumpang
    Purwokerto: 83.359 Penumpang

    (Tribunnews.com/Latifah)

  • DJKA Kemenhub Masih Kaji Rencana Penutupan Stasiun Karet

    DJKA Kemenhub Masih Kaji Rencana Penutupan Stasiun Karet

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan masih mengkaji mengenai rencana penutupan Stasiun Karet, Jakarta Pusat.

    “Masih kami kaji [rencana penutupan Stasiun Karet],” kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal dilansir dari Antara, Jumat (3/1/2025).

    Meski begitu, Risal tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai rencana penutupan stasiun tersebut.

    Dirinya hanya hanya menyebutkan bahwa keterangan lebih lanjut akan disampaikan melalui Humas DJKA Kemenhub.

    “Nanti dikabari humas” (informasi lanjutan),” kata Risal pula.

    Sebelumnya, VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus mengatakan penutupan Stasiun Karet dilandasi oleh pertimbangan keselamatan penumpang dan kerentanan akses menuju Stasiun Karet yang memicu kemacetan.

    “Faktor keselamatan menjadi pertimbangan utama (penutupan Stasiun Karet) karena dengan rangkaian sebanyak 12 gerbong KRL tidak preipal di perlintasan (rangkaian KRL akan menutup perlintasan),” ujar Joni ketika dihubungi dari Jakarta, Jumat.

    Joni menjelaskan bahwa dalam satu jam, pengguna commuter line yang masuk ke Stasiun Karet mencapai hampir 2 ribu penumpang, dengan waktu tunggu pemberangkatan selama 10 menit.

    Hal itu, ujar dia pula, membutuhkan kapasitas ruang tunggu sebanyak 330 orang. Padahal, saat ini, Hall Stasiun Karet hanya dapat menampung sekitar 150 orang, yang dinilai menimbulkan risiko terhadap keselamatan pengguna.

    “Belum lagi akses menuju pintu masuk Stasiun Karet rentan memicu kemacetan lantaran berada dekat perlintasan sebidang,” kata dia.

    Sedangkan, apabila Stasiun Karet digabung dengan BNI City, Joni meyakini para penumpang dapat menikmati fasilitas dan layanan yang optimal dengan keamanan yang terjamin.

    Terlebih, lokasi Stasiun BNI City di Dukuh Atas sudah terintegrasi dengan beragam moda transportasi lainnya.

    Dalam upaya mengurangi waktu tempuh perjalanan kereta, saat ini KAI Commuter bersama PT KAI (Persero) tengah melakukan pembahasan dan koordinasi bersama DJKA Kemehub, untuk mengintegrasikan operasional Stasiun Karet dengan Stasiun BNI City.

    Sebab, berdasarkan riset dan pengamatan faktual yang dilakukan, posisi Stasiun Karet hanya berjarak 350 meter dari Stasiun BNI City.

    “Pengguna Commuter Line akan terlayani lebih baik di Stasiun BNI City yang selama ini baru melayani rata-rata 2.408 orang atau sebanyak 100 orang pengguna per jam setiap hari,” kata Joni pula.

    “Sedangkan dari sisi kapasitas maksimal, Stasiun BNI City dapat menampung penumpang sebanyak 2.000 pengguna setiap jamnya,” ujar Joni.

    Sebelumnya, marak pemberitaan mengenai rencana kemungkinan penutupan Stasiun Karet. Hal itu disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir saat meninjau kereta bandara di Stasiun BNI Jakarta, Rabu (1/1).

  • Jadi Bandara Tersibuk, Jumlah Penerbangan di I Gusti Ngurah Rai Tembus 6.352 Saat Nataru 2024/2025 – Halaman all

    Jadi Bandara Tersibuk, Jumlah Penerbangan di I Gusti Ngurah Rai Tembus 6.352 Saat Nataru 2024/2025 – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat bahwa Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali menjadi salah satu bandara tersibuk pada masa Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru). 

    Hal tersebut ditandai dengan pergerakan angkutan udara di bandara tersebut pada tanggal 18 Desember 2024 hingga 1 Januari 2025 yang mencapai 6.352 penerbangan dengan recovery rate 90 persen dibandingkan saat pandemi tahun 2019.

    “Tentunya hal ini menunjukan tren positif bagi dunia penerbangan kita, dimana jumlah pergerakan angkutan udara, penumpang, dan barang terus bergerak naik,” kata Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa dalam keterangannya, Jumat (3/1/2025).

    Lukman mengatakan, jumlah penumpang selama periode 18 Desember hingga 1 Januari 2025 mencapai 1.069.653 pax, dan kargo mencapai 4.412 ton pada periode yang sama. Recovery rate jumlah penumpang dibandingkan saat pandemi 2019 sebesar 107 persen sedangkan untuk kargo 50,24 persen.

    Meskipun menunjukkan pergerakan positif, data dari operator Bandar Udara InJourney Airports juga mencatat terdapat sejumlah keterlambatan penerbangan selama periode tersebut.

    Tercatat, sebanyak 47 penerbangan yang disebabkan 74 persen faktor cuaca dan sisanya faktor operasional maskapai. 

    Lukman memprediksi bahwa pada Kamis (2/1/2025) kemarin merupakan puncak arus balik periode Natal 2024 Tahun Baru 2025. Karenanya, dia meminta pengelola agar memastikan pelayanan aman.

    “Oleh karena itu, saya meminta kepada semua pihak baik operator Bandar Udara dan Badan Usaha Angkutan Udara untuk memastikan pelayanan penerbangan dengan baik agar penumpang dapat berpergian dengan selamat, aman, dan nyaman,” ujar Lukman. 

    Di sisi lain, traffic tertinggi terjadi pada 29 Desember 2024 dengan total penerbangan 446, penumpang 79.192, dan kargo 218,813 ton. 

    Selama masa Nataru, rute tujuan dalam negeri favorit adalah Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta (CGK) dengan jumlah penumpang 101.409. Sedangkan untuk rute luar negeri adalah Singapore Changi Airport (SIN) dengan jumlah penumpang 59.210.

     

  • DPRD Klaim Sudah Anggarkan Rp 10 Miliar untuk Operasional Biskita Trans Pakuan Bogor Megapolitan 3 Januari 2025

    DPRD Klaim Sudah Anggarkan Rp 10 Miliar untuk Operasional Biskita Trans Pakuan Bogor Megapolitan 3 Januari 2025

    DPRD Klaim Sudah Anggarkan Rp 10 Miliar untuk Operasional Biskita Trans Pakuan Bogor
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Abdul Kadir Hasbi Alatas mengatakan, sudah menganggarkan Rp 10 miliar untuk mendukung keberlanjutan layanan Biskita Trans Pakuan.
    “Padahal kami kemarin sudah menganggarkan Rp10 miliar, dan anggaran itu sebagai upaya kami agar pelayanan tetap terlaksana. Kami sudah berupaya sedemikian rupa,” ujar Hasbi saat ditemui di Balai Kota Bogor, Kamis (2/1/2025).
    Hasbi juga menyesalkan langkah Pemkot yang tidak berkoordinasi dengan DPRD sebelum
    Biskita Trans Pakuan Bogor
    berhenti beroperasi.
    “Kami menyayangkan sikap Pemkot yang sebelum ada penghentian ini tidak menginformasikanny ke DPRD,” tambah Hasbi.
    Dalam pembahasan RAPBD 2025, DPRD Kota Bogor mengalokasikan Rp10 miliar untuk memastikan operasional Biskita Trans Pakuan tidak terganggu.
    Sebelumnya, DPRD juga menganggarkan tambahan Rp11 miliar dalam APBD Perubahan 2024 untuk mengantisipasi penghentian subsidi dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).
    “Sudah dianggarkan kemarin Rp 10 miliar dan dalamn catatan Rp 11 miliar dianggarkan di APBD perhbahan karena info kemarin ada pemberhentian subsidi dari BPTJ.,” kata Hasbi.
    Dia mendesak Pemkot untuk segera memberikan solusi agar masyarakat tetap memiliki akses transportasi selama penghentian sementara ini.
    Salah satu opsi yang sempat dibahas adalah pemanfaatan mobil dinas atau kendaraan alternatif lainnya.
    “Itu upaya DPRD supaya pelayanan masyarakat tetap terakomodir,” ungkap dia.
    Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor, Marse Hendra Saputra menjelaskan, penghentian sementara ini dilakukan untuk evaluasi pelaksanaan Biskita setelah tiga tahun beroperasi sejak November 2021.
    Selain itu, penghentian juga terkait dengan proses transformasi kelembagaan di Kementerian Perhubungan, di mana pengelolaan BPTJ akan beralih ke Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda.
    “Transformasi atau transisi kelembagaan di Kemenhub yang dulunya pengelolaan oleh BPTJ, tapi kedepannya BPTJ berubah Ditjen Integrasi Transportasi Multimoda perlu adanya penyesuaian,” kata Marse.
    Adapun penghentian sementara layanan Biskita Trans Pakuan berlaku untuk empat koridor yakni sebagai berikut:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengelolaan Biskita Trans Pakuan Batal Dialihkan ke Pemkot Bogor pada 2025 Megapolitan 3 Januari 2025

    Pengelolaan Biskita Trans Pakuan Batal Dialihkan ke Pemkot Bogor pada 2025 Megapolitan 3 Januari 2025

    Pengelolaan Biskita Trans Pakuan Batal Dialihkan ke Pemkot Bogor pada 2025
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Rencana pengelolaan
    Biskita Trans Pakuan Bogor
    yang semula akan dialihkan dari pemerintah pusat ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor pada tahun 2025 batal dilakukan.
    Hingga akhir 2025, pengelolaan transportasi ini akan tetap berada di bawah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ)
    Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor, Marse Hendra Saputra menjelaskan, keputusan itu diambil lantaran sejumlah persiapan teknis yang diperlukan untuk mendukung peralihan pengelolaan belum sepenuhnya rampung.
    “Rencananya awal 2025 akan dialihkan ke Pemkot. Namun, karena ada beberapa hal teknis yang harus dipenuhi, sehingga sampai 2025 masih dilanjutkan, masih dibiayai oleh pemerintah pusat atau Kemenhub,” kata Marse saat ditemui di Kantor Dishub Kota Bogor, Kamis (2/1/2025).
    Dengan begitu selama tahun 2025, pemerintah pusat akan tetap menanggung seluruh biaya operasional semua koridor Biskita Trans Pakuan Bogor.
    “Sambil kita evaluasi apakah ada koridor direloting atau ditambah jalurnya. Kita punya waktu selama 2025 sambil mempersiapkan proses peralihan kepada pemkot sehingga di 2026 bisa langsung ditake over,” ujar dia.
    Saat ini, layanan operasional Biskita Trans Pakuan di semua koridor, yaitu koridor 1, 2, 5, dan 6, dihentikan sementara selama maksimal 30 hari terhitung sejak 1 Januari 2025.
    “Pemberhentian sementara ini dilakukan untuk evaluasi pelaksanaan program Biskita serta penyesuaian kelembagaan di Kemenhub yang dulunya pengelolaan oleh BPTJ, ke depannya BPTJ berubah menjadi Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi Multimoda,” jelas Marse.
    Sebelumnya, rencana pengalihan pengelolaan Biskita Trans Pakuan dari pemerintah pusat ke Pemkot Bogor telah dibahas sejak 2024.
    Sekretaris Daerah Kota Bogor, yang dulunya dijabat oleh Syarifah Sofiah, menyebutkan keputusan tersebut merupakan permintaan dari BPTJ agar pengelolaan tidak lagi menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tahun 2025.
    “Dari BPTJ minta pelaksanaan Biskita sudah tidak dikelola oleh pemerintah pusat melalui APBN. Diminta kita mandiri dialihkan ke pemkot semua koridor. Untuk subsidi dari pusat abisnha 2025 per Januari,” ucap Syarifah kepada Kompas.com, Rabu (3/6/2024).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.