Kementrian Lembaga: Kemenhub

MTI: Infrastruktur Jalan dan Jembatan Timbang Jadi Tantangan Penerapan Zero ODOL – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Agus Taufik Mulyono mengatakan, kebijakan Zero Over Dimension Overload (Zero ODOL) menjadi langkah penting untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi transportasi di Indonesia.

Namun, sejumlah permasalahan mendasar yang harus diselesaikan agar kebijakan ini bisa diterapkan dengan sukses.

“Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan kebijakan Zero ODOL adalah kondisi infrastruktur jalan dan jembatan timbang yang masih perlu pembenahan,” kata Agus Taufik Mulyono dalam keterangannya, Selasa (7/1/2025).

Dikatakan Agus, saat ini status dan fungsi jalan di Indonesia saat ini masih “karut marut” dan tidak jelas.

Ketika truk mengangkut barang dari pabrik ke tujuan, mereka sering kali melewati jalan yang statusnya berbeda-beda—mulai dari jalan desa, kabupaten, kota, provinsi, hingga arteri nasional.

“Hal ini merupakan problem klasik yang belum diselesaikan hingga saat ini dan sisi lain, terminal handling yang berfungsi untuk mengumpulkan barang-barang kelebihan muatan juga belum ada, padahal keberadaannya sangat penting,” katanya.

Ketidakjelasan status dan fungsi jalan ini menyebabkan kerusakan jalan yang parah, khususnya di daerah kabupaten.

“Karut marut antara kelas fungsi dan status jalan inilah sebetulnya yang menjadi penyebab hancur-hancuran jalan dan mengindikasikan penerapan kelas jalan tidak sesuai dengan status jalannya, yang berujung pada masalah yang berkepanjangan,” katanya.

Agus juga mengkritik kurangnya keselarasan antara UU Jalan dengan UU Lalu Lintas.

“Kelas jalan dikaitkan dengan fungsi jalan, dikaitkan status jalan, tidak pernah ketemu. Jadi masalah ODOL ini tidak akan pernah bisa diselesaikan,” ungkapnya.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Ian Sudiana mengusulkan agar pemerintah menambah ruas jalan, meningkatkan jumlah jalan nasional, dan menaikkan kapasitas daya dukung jalan.

“Untuk itu perlu dibentuknya sebuah Badan setingkat Kementerian yang mengurus logistik dan membuat blueprint terkait kebijakan Zero ODOL ini,” sarannya.

Sementara itu, Bambang Haryo Soekartono, anggota Dewan Pakar Gerindra dan praktisi transportasi dan logistik, menyoroti perlunya pembenahan jembatan timbang.

“Jumlah SDM di jembatan timbang itu sangat kurang dan peralatannya banyak yang sudah rusak,” ujarnya.

Dari 141 jembatan timbang di seluruh Indonesia, hanya 25 yang beroperasi, dan itu pun hanya selama 8 jam sehari.

“Bisa dibilang ini sama saja dengan bohong jika mau secara serius menerapkan Zero ODOL,” tambahnya.

Dia juga menegaskan pentingnya memperbaiki daya dukung jalan, mengingat standar muatan sumbu terberat (MST) kelas 1 di Indonesia hanya 10 ton, sementara negara lain seperti China sudah mencapai 100 ton.

Agus dan Haryo sepakat bahwa penerapan kebijakan Zero ODOL harus melibatkan semua stakeholder.

“Hal ini bertujuan untuk mencari solusi bersama agar tidak ada pihak yang dirugikan saat kebijakan ini diterapkan,” kata Haryo.

Semua pihak perlu duduk bersama untuk mencari solusi yang dapat diterima secara luas.

Dalam hal ini, Kementerian Perhubungan diharapkan untuk membuat blueprint yang akan menjadi panduan dalam menerapkan Zero ODOL.

Selain itu, lembaga penelitian dan pengembangan seperti BRIN juga bisa dilibatkan untuk merencanakan langkah-langkah yang diperlukan.

07/01/2025 19:53
Kominfo hingga Polri Setor PNBP Terbesar ke Sri Mulyani, Capai Rp57,3 Triliun

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan mencatat lima Kementerian/Lembaga memberikan kontribusi terbesar terhadap kas negara berupa penerimaan negara bukan pajak atau PNBP senilai Rp57,3 triliun selama 2024.

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyampaikan lima teratas K/L tersebut dipimpin oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) atau kini dikenal dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dengan realisasi mencapai Rp22,6 triliun.

“Kominfo lebih tinggi dari [target] APBN, sementara Polri lebih rendah [dari target APBN],” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (6/1/2025).

Anggito memaparkan realisasi yang lebih tinggi Rp0,6 triliun dari target awal tersebut utamanya berasal dari peningkatan pendapatan penggunaan spektrum frekuensi radio.

Urutan kedua, Kepolisian RI (Polri) menyumbang Rp10 triliun yang berasal dari pendapatan penerbitan dan perpanjangan SIM, pendapatan misi pemeliharaan perdamaian dunia, dan pendapatan BPJS pada Faskes Tingkat Pertama dan Lanjutan.

Meski demikian, realisasi tersebut tak mencapai target APBN yang senilai Rp11 triliun maupun outlook 2024 senilai Rp10,8 triliun.

Kemudian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berhasil memberikan Rp10,5 triliun kepada kas negara, lebih tinggi dari target Rp8,5 triliun. Hal ini berasal dari pendapatan jasa transportasi dari pendapatan kepelabuhan, pendapatan dari konsesi bidang transportasi, dan pendapatan Track Access Charge (TAC).

Posisi keempat, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) juga berhasil menyetorkan Rp11,2 triliun ke kas negara dari target Rp8 triliun.

Kenaikan ini berasal dari pendapatan pelayanan administrasi dan hukum (visa dan paspor). Hal ini dipengaruhi peningkatan volume kunjungan wisata ke Indonesia, didukung aplikasi visa elektronik melalui MOLINA Imigrasi.

Terakhir, Kementerian ATR/BPN menyumbang Rp3,1 triliun atau naik Rp0,1 triliun dari target sebagai akibat tingginya volume permohonan layanan perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR).

Secara umum, realisasi PNBP K/L meningkat atau mencapai 156,9% dari target APBN 2024. Anggito dalam paparannya menyebutkan bahwa kondisi tersebut utamanya didukuung peningkatan layanan, perbaikan tata kelola, dan penyempurnaan regulasi PNBP.

Sementara PNBP secara keseluruhan tercatat mencapai Rp579,5 triliun sepanjang 2024 atau 117% melebihi target APBN.

Meskipun demikian, membandingkan dengan realisasi 2023 lalu yang mencapai Rp612,5 triliun, realisasi PNBP 2024 mengalami kontraksi 5,4%.

07/01/2025 15:24
Selama Nataru, KAI Divre II Sumbar layani 118.898 penumpang

Sumber foto: Musthofa/elshinta.com

Selama Nataru, KAI Divre II Sumbar layani 118.898 penumpang
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Senin, 06 Januari 2025 – 14:46 WIB

Elshinta.com – Selama masa Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 atau Nataru, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat (Sumbar) melayani total 118.898 penumpang atau rata-rata 6.605 penumpang per hari.

Kepala KAI Divre II Sumbar M. Tri Setyawan mengatakan, jumlah tersebut meningkat 2% dibanding periode Nataru 2023/2024 dimana KAI Divre II Sumbar melayani 116.631 penumpang.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat resmi menutup pelaksanaan posko Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 yang telah berlangsung selama 18 hari sejak 19 Desember 2024 s.d 5 Januari 2025.

Tri Setyawan menyebutkan, kenaikan volume penumpang pada liburan Natal dan Tahun Baru ini menunjukkan animo masyarakat menggunakan kereta api di Sumatera Barat semakin meningkat. Kereta api menawarkan kenyamanan bertransportasi dengan harga yang murah.

”KAI Divre II Sumbar mengucapkan terima kasih kepada seluruh penumpang yang telah mempercayakan kepada kami dalam bertransportasi di masa Nataru. Saya juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan KAI Divre II Sumbar beserta seluruh stakeholder yang terlibat aktif dalam posko Angkutan Nataru 2024/25 sehingga Angkutan Nataru ini secara umum berjalan dengan lancar dan terkendali,” kata M. Tri Setyawan, Senin (6/1).

Rincian volume penumpang pada Angkutan Nataru 2024/25 yaitu KA Pariaman Ekspres relasi Pauhlima/Padang – Naras pp sebanyak 83.075 penumpang, KA Minangkabau Ekspres relasi Bandara Internasional Minangkabau (BIM) – Pulau Air pp sebanyak 27.527 penumpang, dan KA Lembah Anai relasi Duku – Kayu Tanam pp sebanyak 8.296 penumpang.

“Pencapaian positif di masa Angkutan Nataru ini juga terdapat di sisi ketepatan waktu atau On Time Performance keberangkatan KA penumpang, yang mencapai 100% atau tepat sesuai jadwal yang ditetapkan. Adapun untuk ketepatan waktu kedatangan mencapai 99,8%. Hal ini juga yang menjadikan pertimbangan utama masyarakat memilih moda transportasi kereta api,” ungkap M. Tri Setyawan seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa.

Puncak volume penumpang pada periode Nataru 2024/25 terjadi pada hari Minggu, 29 Desember 2024 sebanyak 7.473 penumpang. Adapun volume penumpang tertinggi kedua yaitu pada hari Sabtu, 28 Desember 2024 sebanyak 7.374 penumpang.

Stasiun Padang menjadi favorit untuk stasiun keberangkatan maupun stasiun tujuan dengan jumlah penumpang sebanyak 64.632 penumpang. Disusul oleh Stasiun Pariaman sebanyak 49.037 penumpang, Stasiun BIM sebanyak 21.041 penumpang, Stasiun Air Tawar sebanyak 19.124 penumpang, dan Stasiun Duku sebanyak 15.061 penumpang.

”Untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan selama masa Nataru 2024/25, KAI Divre II Sumbar bersama Kementerian Perhubungan telah menambah unit mobil shuttle gratis yang menghubungkan Stasiun BIM menuju Bandara BIM dan sebaliknya,” kata M. Tri Setyawan.

Di samping itu, KAI Divre II Sumatera Barat juga menghadirkan hiburan live music di Stasiun Padang. Serta menyapa pelanggan dengan membagikan suvenir menarik berupa payung, tumbler, dan cangkir.

M. Tri Setyawan mengatakan, keberhasilan dalam melayani penumpang di masa Nataru 2024/25 ini akan dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi secara detail dan komprehensif. Termasuk pelaksanaan budaya keselamatan yang proaktif serta aspek pelayanan.

“KAI berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan dan keandalan operasional KA sepanjang tahun 2025. Khususnya menjelang Angkutan Lebaran yang tidak lama lagi akan kita laksanakan,” tutup M. Tri Setyawan.

Sumber : Radio Elshinta

06/01/2025 19:34
Wamendagri Bima Arya Sayangkan Penghentian Sementara Operasional Biskita Trans Pakuan Bogor Megapolitan 6 Januari 2025

Wamendagri Bima Arya Sayangkan Penghentian Sementara Operasional Biskita Trans Pakuan Bogor
Tim Redaksi
BOGOR, KOMPAS.com –
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyayangkan penghentian sementara layanan operasional transportasi
Biskita Trans Pakuan
hingga akhir Januari 2025.
Bima menilai, kehadiran transportasi umum tersebut sangat dibutuhkan oleh warga Bogor dan sekitarnya.
“Biskita adalah layanan yang sangat bermanfaat untuk warga Bogor, tingkat keberhasilannya tertinggi di Indonesia,” ungkap Bima, usai meninjau kegiatan makan bergizi gratis di Bogor, Senin (6/1/2025).
“Maka ketika layanan Biskita berhenti tentu warga kebingungan,” tambahnya.
Bima menjelaskan, penghentian operasional sementara Biskita Trans Pakuan terjadi karena anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor saat ini tidak mampu untuk mengelola layanan bus dengan skema
buy the service
(BTS) tersebut secara mandiri.
Karena itu, sambung Bima, operasional Biskita Trans Pakuan di Kota Bogor masih harus disubsidi oleh pemerintah pusat yang menjadi tanggung jawab dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub)
“Biskita ini memerlukan subsidi sekitar Rp 50 milliar per tahun dan pembiayaan itu masih harus dari pusat, karena jika menggunakan APBD Pemkot Bogor tidak memungkinkan,” sebut mantan Wali Kota Bogor itu.
Bima menyampaikan, Kemendagri akan mengambil inisiatif untuk membantu penyelesaian polemik layanan Biskita, baik yang terjadi di Kota Bogor maupun di kota-kota lainnya.
“Kemendagri akan mengundang semua kota atau kabupaten yang memiliki layanan Biskita untuk mendengar persoalan yang tengah dihadapi utamanya terkait perencanaan, penganggaran,” jelasnya.
“Kita akan undang kepala daerah, Kemenhub, dan Kemenkeu supaya praktek baik ini terus berlanjut. Kalau butuh perbaikan akan diperbaiki bersama,” imbuhnya.
Sebagai informasi, operasional layanan Biskita Trans Pakuan di Kota Bogor resmi berhenti beroperasi sementara terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025 hingga 30 hari ke depan.
Ada empat koridor yang berhenti sementara yaitu koridor 1, 2, 5, dan 6.
Penutupan keempat koridor ini berdasar kepada evaluasi layanan yang sedang dilakukan terhadap layanan di seluruh koridor.
Sekaligus untuk evaluasi setelah Biskita Trans Pakuan tiga tahun beroperasi, sejak November 2021.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/01/2025 19:15
Penumpang Angkutan Umum Nataru Hanya 17.182.298 Orang, Lebih Rendah Dari Target 110,67 Juta – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan, pengguna angkutan umum saat Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 sebesar 17.182.298 orang. Jumlah itu lebih rendah dibandingkan dari target Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebesar 110,67 juta orang.

Meski begitu, Menhub Dudy menyebut penyelenggaraan angkutan Nataru 2024/2025 ini berjalan dengan lancar, aman dan selamat.

“Saya ingin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak dari Kementerian dan Lembaga yang telah secara bersama-sama menyukseskan penyelenggaraan Nataru tahun ini,” kata Menhub Dudy dalam keterangannya, Senin (6/1/2025).

“Juga, kepada seluruh masyarakat Indonesia yang melakukan perjalanan selama Nataru 2024/2025 dengan tertib dan taat aturan,” ujarnya.

Menhub Dudy menyatakan, pengguna angkutan umum meningkat 5,07 persen atau sebesar 17.182.298 dibandingkan tahun 2023/2024 sebesar 16.352.956. Jumlah itu tercatat dari 18 Desember 2024 (H-7) sampai 05 Januari 2025 (H+11).

Dia bilang, selama masa Angkutan Nataru 2024/2025, selain pada posko pusat di kantor pusat Kemenhub, terdapat pula 833 titik posko pemantauan transportasi. Pada sektor darat terdapat 463 titik posko, pada sektor laut 264 titik posko, sektor udara 56 titik posko, dan pada sektor perkeretaapian terdapat 50 titik posko.

“Berdasarkan survey lanjutan, beberapa hal yang menjadi alasan utama sebagian masyarakat membatalkan perjalanannya adalah faktor cuaca, tidak diberikan ijin dari tempat kerja, tidak ada biaya, dan libur Lebaran yang berdekatan jaraknya di bulan Maret,” jelas Menhub Dudy.

Menhub Dudy berharap seluruh hasil evaluasi dari pelaksanaan angkutan Natal dan Tahun Baru 2024/2025 dapat menjadi pembelajaran untuk perbaikan di masa depan. Untuk itu, Menhub juga menerima masukan dari seluruh instansi terkait sebagai bahan evaluasi.

“Penyelenggaraan angkutan Nataru tahun ini semoga menjadi pembelajaran sehingga kita lebih siap dalam menghadapi Angkutan Lebaran tahun 2025 pada bulan Maret mendatang. Besar harapan kami, untuk dapat kembali bekerja sama, berkomunikasi, dan mempererat kolaborasi, dengan seluruh pihak, terlebih mengingat Lebaran 2025 pada bulan Maret yang tidak lama lagi serta kurang lebih berdekatan dengan Hari Raya Nyepi,” ujar Menhub Dudy.

Adapun Menhub Dudy merincikan, pada angkutan umum yakni moda angkutan jalan sebanyak 3.736.389 penumpang, naik 6,85 persen dari 2023 yaitu 3.496.946. Moda kereta api sebanyak 4.088.680 penumpang, naik 6,76 persen dari 2023 yaitu 3.829.737.

Moda Laut sebanyak 1.673.737 penumpang, naik 7,43 persen dari 2023 yaitu 1.557.917. Moda Udara sebanyak 4.883.625 penumpang, naik 10,76 persen dari 2023 yaitu 4.409.234. Moda Penyeberangan sebanyak 2.799.867 Penumpang, turun 8,47 persen dari 2023 yaitu 3.059.122.

Sementara itu, total pergerakan kendaraan keluar masuk Jakarta pada Nataru 2024/2025 dengan melalui tol adalah sebesar 6.131.938 turun sebesar 1,12 persen jika dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu 6.201.130, sedangkan kendaraan keluar masuk Jabodetabek melalui jalan arteri (Non Tol) sebesar 20.646.570 kendaraan untuk semua kendaraan, naik 2,63?ri 2023 sebesar 20.118.118 kendaraan.

Kemudian, berdasarkan pemetaan pergerakan masyarakat yang dilakukan melalui Mobile Positioning Data (MPD) operator seluler, jumlah total pergerakan masyarakat yang terjadi secara nasional pada masa Nataru 2024/2025 dari tanggal 18 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025 adalah sebanyak 225,86 Juta pergerakan.

Dari jumlah tersebut, jumlah orang yang melakukan perjalanan atau mobilitas intra dan antar provinsi se-Indonesia adalah sebesar 94,67 Juta orang. Angka pelaku perjalanan ini turun 24,92?ri Realisasi Nataru tahun 2023/2024 yaitu sebesar 126 Juta.

06/01/2025 17:22
Sebelum Melaut, Awak dan Kapal Perikanan Harus Punya Sertifikat Ini

Jakarta –

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberlakukan sertifikasi terhadap para pekerja di kapal perikanan tangkap berbendera Indonesia. Sertifikasi ini dilakukan untuk memastikan para awak kapal memenuhi persyaratan dan keahlian yang memadai.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, memastikan awak kapal perikanan Indonesia telah memenuhi persyaratan dan tersertifikasi dengan keahlian yang sesuai dengan standar internasional.

“Adanya sertifikasi ini selain menjadi bukti kompetensi dan kapasitas awak kapal perikanan juga menjadi langkah pemerintah untuk terus menjaga keamanan dan keselamatan mereka ketika bekerja di atas kapal perikanan,” kata Latif dalam keterangan tertulisnya, Minggu (5/1/2025).

Sejalan dengan hal tersebut, KKP juga memberi kemudahan dan relaksasi di tahun 2025 terkait pemenuhan persyaratan kerja bagi awak kapal perikanan yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono Nomor B.2541/MEN-KP/XII/2024, tertanggal 30 Desember 2024.

Latif menerangkan, SE tersebut KKP masih memberikan batas waktu bagi para awak kapal perikanan yang bekerja pada kapal perikanan untuk memenuhi dokumen awak kapal berupa sertifikat sesuai jabatan pada kapal perikanan, buku pelaut perikanan, perjanjian kerja laut dan surat keterangan sehat bagi awak kapal perikanan yang bekerja pada kapal perikanan berukuran 5-30 GT.

SE tersebut juga menyatakan, sertifikat ahli nautika kapal penangkap ikan (ankapin) yang diterbitkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sampai 31 Desember 2023, masih dapat digunakan sebagai persyaratan kerja di atas kapal perikanan.

Adapun sertifikat lainnya yang diterbitkan Kemenhub mencakup basic safety training (BST), BST kapal layar motor (KLM) dan surat keterangan kecakapan (SKK) juga masih dapat digunakan untuk mengajukan permohonan penerbitkan buku pelaut perikanan yang kini diterbitkan KKP.

“Adapun dokumen lain yang diterbitkan Kemenhub seperti buku pelaut berwarna hijau atau merah dan belum habis masa berlakunya juga masih dapat digunakan untuk syarat bekerja,” imbuh Latif.

Ia menuturkan, ketentuan BST, BST KLM, SKK dan buku pelaut yang diterbitkan Kemenhub juga berlaku bagi taruna atau siswa sekolah kejuruan maupun kemaritiman dengan program studi nautika kapal penangkap ikan atau teknika kapal penangkap ikan yang melaksanakan praktik kerja lapangan pada kapal perikanan.

Selain itu, KKP juga menetapkan sertifikat kelaikan kapal perikanan (SKKP) yang perlu dipenuhi. Dalam hal ini, KKP juga memberi kemudahan akses yang dapat dilakukan secara online dan melalui layanan di pelabuhan perikanan, hingga gerai layanan terpadu.

Melalui SKKP, kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dinyatakan telah memenuhi aspek kelaiklautan, kelaiktangkapan dan kelaiksimpanan, sehingga telah sesuai persyaratan dan keselamatan untuk berlayar di laut.

Latif menjelaskan, terdapat dua mekanisme perpanjangan SKKP pada tahun 2025, yaitu bagi kapal perikanan yang pada 31 Desember 2024 posisinya masih berada di laut dan akan kembali ke pelabuhan perikanan dan bagi kapal perikanan yang sudah dilakukan pemeriksaan kelaikan pada tahun 2024.

“Bagi kapal yang masih di laut dan sedang melakukan aktivitas penangkapan ikan, dapat mengajukan perpanjangan SKKP dengan masa berlaku hanya sampai dengan 30 April 2025,” terangnya.

Apabila kapal penangkap ikan tersebut telah datang ke pelabuhan pangkalan untuk pertama kali sebelum masa berlaku SKKP perpanjangan berakhir, maka SKKP perpanjangan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan kelaikan kembali.

Sementara itu, bagi kapal perikanan yang telah dilakukan pemeriksaan kelaikan pada tahun 2024 dapat melakukan perpanjangan SKKP tanpa dilakukan pemeriksaan kelaikan kembali.

“Permohonan dapat diajukan mulai awal tahun 2025 dan paling cepat 90 hari kalender sebelum masa berlaku SKKP berakhir. Perpanjangan SKKP tanpa dilakukan pemeriksaan kelaikan ini hanya dapat dilakukukan untuk satu kali perpanjangan,” tutupnya.

(rrd/rrd)

05/01/2025 18:30
Jeju Air Pangkas 1.900 Penerbangan Domestik dan Internasional Buntut Kecelakaan Maut – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Maskapai penerbangan Korea Selatan (Korsel) Jeju Air memangkas sekitar 1.900 penerbangan domestik dan internasional hingga Maret 2025.

Adapun rute-rute utama Jeju Air yang dipangkas termasuk ke Tokyo, Osaka, dan Fukuoka di Jepang, serta ke Da Nang, Vietnam.

Keputusan itu diambil menyusul insiden kecelakaan yang menewaskan 179 orang di Muan pada 29 Desember lalu.

“Jeju Air akan mengurangi penerbangan yang sering kami terbangi, termasuk penerbangan domestik, dan untuk penerbangan internasional, pengurangan akan dipusatkan di sekitar rute Jepang dan Asia Tenggara,” kata direktur divisi administrasi manajemen Jeju Air, Song Kyung-hoon, mengutip dari Korea joongAng Daily.

“Sudah saatnya untuk tidak memikirkan pendapatan kami tetapi mempertimbangkan keamanan rute,” imbuh Kyung-hoon, dalam konferensi pers yang diadakan di Seoul bagian barat.

Sebelum pemangkasan dilakukan, maskapai tersebut awalnya telah membatalkan 67.000 pemesanan tiket hanya dalam 2 hari.

Yakni sejak kecelakaan pada 29 Desember lepas pukul 09.00 hingga 30 Desember pukul 13.00 waktu setempat.

Imbas pembatalan reservasi penerbangan, Jeju Air merugi sebesar 260 miliar won atau 177 juta dollar AS.

Pihak Jeju Air menjelaskan pengurangan jumlah penerbangan tersebut juga dilakukan pihak maskapai untuk membenahi manajemen operasional seluruh penerbangan.

Polisi Korsel Geledah Kantor Jeju Air

Terpisah, pada tanggal 2 Januari kemarin kepolisian Korea Selatan menggeledah kantor maskapai penerbangan Jeju Air usai insiden kecelakaan tragis yang menimpa pesawat Jeju Air 7C2216 jenis Boeing 737-800.

Dilansir dari The Guardian, penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari investigasi atas kecelakaan hari Minggu yang menewaskan 179 orang.

Adapun penggeledahan ini dilakukan pihak berwenang setempat untuk mencari dan menyita dokumen yang terkait dengan pengoperasian dan pemeliharaan pesawat Boeing 737-800.

“Sehubungan dengan kecelakaan pesawat operasi pencarian dan penyitaan sedang dilakukan mulai pukul 09.00 pagi pada tanggal 2 Januari di tiga lokasi,” demikian pernyataan polisi Korea Selatan.

“Polisi berencana untuk segera dan tegas menentukan penyebab dan tanggung jawab atas kecelakaan ini sesuai dengan hukum dan prinsip,” lanjut mereka.

Merespon penggrebekan itu, Song Kyeong-hoon, Direktur Jeju Air mengatakan maskapai siap bekerja sama dengan polisi untuk mengungkap tragedi itu.

Tak hanya kantor Jeju Air, penggeledahan juga dilakukan di Bandara Internasional Muan.

Pejabat presiden Korea Selatan , Choi Sang-mok, menyatakan tindakan harus segera diambil jika penyelidikan mengungkap ada masalah dengan model pesawat tersebut.

“Karena ada kekhawatiran publik yang besar tentang model pesawat yang sama yang terlibat dalam kecelakaan tersebut, Kementerian Perhubungan dan lembaga terkait harus melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap operasi pemeliharaan, pendidikan, dan pelatihan,” kata Choi.

Korsel Gelar Inspeksi Massal

Lebih lanjut, untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan serupa Pemerintah Korea Selatan berencana untuk menginspeksi semua pesawat jenis Boeing 737-800 yang dioperasikan di negeri tersebut.

Seorang pejabat Kementerian Transportasi Korsel menyatakan pemerintah bakal melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk mengetahui apakah seluruh maskapai penerbangan telah mengikuti aturan dengan benar.

Mengutip dari NPR, inspeksi tersebut rencananya akan mencakup pemeriksaan terhadap tingkat pemanfaatan pesawat.

Kemudian ada pemeriksaan penerbangan, hingga penelusuran terhadap catatan pemeliharaan pesawat.

Sejauh ini jenis Boeing 737-800 yang dioperasikan secara luas oleh maskapai bertarif rendah (LCC) di Korea Selatan seperti Jeju Air yakni sebanyak 39 pesawat.

Sementara itu maskapai LCC lain yang mengoperasikan Boeing 737-800 ada T’way Air dengan 27 pesawat, Jin Air dengan 19 pesawat.

Sementara Eastar Jet dengan 10 pesawat, dan Air Incheon dengan dua pesawat.

(Tribunnews.com / Namira Yunia)

05/01/2025 18:06
Daftar Link Pengumuman Kelulusan CPNS 2024 dari Berbagai Instansi – Page 3

Liputan6.com, Jakarta Sejak dibuka pada Agustus 2024, proses seleksi CPNS 2024 telah berlangsung selama beberapa bulan dengan tahapan yang cukup ketat. Dimulai dari seleksi administrasi, para peserta diharuskan memenuhi berbagai persyaratan dokumen. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan keabsahan data yang diajukan oleh pelamar.

Setelah lolos administrasi, peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menguji kemampuan verbal, logika, dan pengetahuan umum. SKD menjadi gerbang utama untuk menuju tahap berikutnya, yakni Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). SKB dirancang untuk mengukur kemampuan teknis sesuai dengan posisi yang dilamar.

Proses penerimaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS 2024 pun kini memasuki tahap baru. Hari ini, 5 Januari 2025, hasil seleksi CPNS 2024 diumumkan usai tahapan mulai dari seleksi administasi, seleksi kompetensi dasar (SKD), hingga seleksi kompetensi bidang (SKB).

Berdasarkan pengumuman BKN berdasarkan surat Nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tertanggal 13 Agustus 2024, setelah integrasi nilai SKD dan SKB CPNS pada 17 Desember 2024-4 Januari 2025, tahap selanjutnya yakni pengumuman CPNS 2024.

Adapun pengumuman hasil CPNS dilakukan mulai Minggu, 5 Januari 2024. Pengumuman hasil seleksi CPNS 2024 itu berlangsung dari 5 Januari-12 Januari 2025. Lantas apa saja link untuk mengakses pengumuman kelulusan CPNS 2024? Berikut daftarnya:

Link Cek Pengumuman CPNS 2024 dari Berbagai Kementerian dan Lembaga

Selain laman utama SSCASN yaitu sscasn.bkn.go.id, pemerintah menyediakan link resmi dari berbagai kementerian dan lembaga. Berikut adalah beberapa link yang dapat Anda gunakan:

Kementerian Sekretaris Negara (https://www.setneg.go.id/)
Badan Kepegawaian Negara (https://www.bkn.go.id/)
Kemenkumham (https://cpns.kemenkumham.go.id/)
Mahkamah Agung (https://rekrutmen.mahkamahagung.go.id/)
KPK (https://rekrutmen.kpk.go.id/cpns)
Badan Riset dan Inovasi Nasional (https://casn.brin.go.id/)
Kementerian ESDM (https://casn.esdm.go.id/)
Kementerian Agama (https://casn.kemenag.go.id/)
Kemendikbud Ristek (https://casn.kemdikbud.go.id/cpns/cpns2024)
Kementerian Perhubungan (https://cpns.dephub.go.id/)
Kementerian Pertanian (https://casn.pertanian.go.id/)
Kementerian Kesehatan (https://casn.kemkes.go.id/)
Kemendagri (https://infocasn.kemendagri.go.id/)

05/01/2025 13:00
Kapal Asing Berbendera Vanuatu di Bintan Diamankan, Kru Warga Rusia

Jakarta, CNN Indonesia —

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengamankan sebuah kapal asing berbendera Vanuatu di perairan Tanjung Berakit, Bintan, Kepulauan Riau.

Kapal asing yang masuk perairan Indonesia itu mengangkut enam awak warga negara asing (WNA) berkewarganegaraan Rusia.

Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ditjen Perhubungan Lait Kemenhub Jon Kenedi mengatakan penangkapan dilakukan setelah petugas menerima laporan terkait keberadaan kapal asing tersebut.

“Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Uban langsung menurunkan Kapal Patroli KN. Sarotama 112 untuk melakukan penyelidikan. Kapal ikan berbendera Vanuatu beserta enam kru warga negara Rusia berhasil diamankan,” kata Jon dalam keterangan resmi, dikutip Antara Sabtu (4/1).

Jon menyebut penangkapan dilakukan setelah kapal asing itu berlayar mengitari perairan Tanjung Berakit tanpa arah yang jelas berdasarkan data Vessel Traffic Service (VTS) Batam.

Hal itu dilakukan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melalui Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PPLP) Kelas II Tanjung Uban.

“Kapal kapal asing berbendera Vanuatu, Fianit NYDH3, diamankan bersama enam kru berkewarganegaraan Rusia di perairan Tanjung Berakit, Bintan, pada Selasa (31/12/2024) malam,” ujarnya.

Saat ini, kapal beserta seluruh kru telah diamankan di Dermaga PPLP Tanjung Uban untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, kapten kapal mengaku kapal mereka mengalami kerusakan mesin saat melintas. Namun, pihaknya tidak dapat menunjukkan dokumen resmi kapal, termasuk surat izin berlayar.

“Kapten kapal mengklaim berlayar dari India, tetapi tujuan perjalanan tidak jelas karena dokumen belum bisa ditunjukkan,” tambah Jon.

Hingga kini, tim Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub masih mendalami kasus tersebut untuk memastikan aktivitas kapal. Sebab, terindikasi adanya potensi kerugian negara berupa penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan bidang pelayaran.

Selain merugikan negara, kapal tersebut diduga akan melakukan kegiatan ilegal di sekitar area labuh Tanjung Berakit, seperti membuang limbah dan mengangkut limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) tanpa izin dapat mengganggu keamanan dan keselamatan pelayaran.

Oleh karena itu, lanjut Jon, Kapal Patroli KPLP melakukan penindakan secara tegas kepada pelaku tindak pidana pelayaran.

“Langkah ini menunjukkan komitmen kami dalam menjaga keamanan wilayah perairan Indonesia dari aktivitas ilegal, terutama di kawasan strategis seperti perairan Tanjung Berakit,” pungkasnya.

(pta/pta)

05/01/2025 10:15
Link Pengumuman Kelulusan CPNS 2024 Hari Ini, Simak Jadwal Lengkap!

Daftar Isi

Jakarta, CNBC Indonesia – Pengumuman hasil kelulusan CPNS 2024 sudah dapat dilakukan mulai hari ini, Minggu (5/1/2025). Ini merupakan pengumuman kelulusan tahap terakhir.

Lantas bagaimana cara melihat pengumuman hasil kelulusan CPNS 2024?

Mengutip detikcom, hasil kelulusan dapat dicek secara online melalui laman SSCASN atau situs resmi instansi yang dilamar. Peserta CPNS 2024 akan mengetahui lulus tidaknya sebagai calon pegawai negeri sipil.

Ranking menentukan kelulusan pelamar. Jika masuk dalam urutan formasi yang dibutuhkan, pelamar dinyatakan lulus. Hasil perangkingan diperoleh dari integrasi nilai seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB).

Untuk mengetahui lulus tidaknya, peserta dapat mencari tahu dengan dua cara yakni lewat laman SSCASN dan instansi yang dilamar. Berikut ini tata caranya mengeceknya:

1. Cek di SSCASN

– Buka laman https://sscasn.bkn.go.id/

– Masukkan NIK dan Password yang didaftarkan

– Klik “Login”

– Resume pendaftaran akan ditampilkan

– Scroll ke bawah untuk mengecek hasilnya

– Muncul tampilan pemberitahuan peserta lolos SKB atau tidak.

– Jika lulus, maka berhak lanjut tahapan berikutnya yakni pengisian daftar riwayat hidup (DRH)

2. Cek Melalui Situs Instansi yang Dilamar

Untuk mengecek lewat instansi, mesti tahu alamat dari situs resminya. Lalu, cari pengumuman hasil CPNS 2024 pada laman tersebut. Untuk mengetahui nama situsnya bisa cari di internet nama instansi lalu akan muncul tampilan pengumuman hasil CPNS. Jika tidak ada, bisa klik menu “Pengumuman” atau “Berita”.

Apabila masih juga belum muncul pengumumannya, peserta dapat menunggu hingga batas akhir 12 Januari 2025. Seluruh instansi dipastikan merilis hasil pengumumannya hingga tanggal tersebut.

Jadwal Pengumuman CPNS 2024

Merujuk surat Surat Pengumuman Nomor:02/Panpel.BKN/CPNS/IX/2024, pengumuman kelulusan CPNS 2024 dilakukan dari tanggal 5-12 Januari 2025. Peserta dapat mengecek secara online melalui laman SSCASN ataupun instansi yang dilamar.

Tanda peserta lulus CPNS 2024 ditunjukkan dengan pernyataan “Selamat Anda Lolos SKB” pada laman SSCASN. Bila melihat dari instansi yang dilamar, akan ada daftar perangkingan dan kode lulus berupa huruf “L”.

Tahapan Setelah Pengumuman Hasil CPNS 2024

Setelah hasil CPNS diumumkan, ada dua tahapan yang terjadi. Peserta yang lulus dapat menunggu jadwal pengisian daftar riwayat hidup atau DRH NIP CPNS. Bagi yang dinyatakan tidak lulus, bisa mengajukan sanggah.

Proses sanggah dimulai sejak 13 Januari 2025 hingga 19 Januari 2025. Peserta mengisi formulir sanggah sesuai dengan alasan yang logis dan dapat diterima oleh panitia. Setelah itu, dilakukan jawab sanggah dan pengolahan seleksi hasil sanggah.

Terakhir, pengumuman pasca sanggah dilakukan panitia untuk memutuskan peserta yang berhak lulus CPNS 2024. Berikut ini detail jadwalnya:

Pengumuman Hasil CPNS 2024: 5-12 Januari 2025

Masa Sanggah: 13-15 Januari 2025

Jawab Sanggah: 13-19 Januari 2025

Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah: 15-20 Januari 2025

Pengumuman pasca sanggah: 16-22 Januari 2025

Pengisian DRH NIP CPNS: 23 Januari-25 Februari 2025

Usul penetapan NIP CPNS: 22 Februari-23 Maret 2025

Sementara itu, ada juga beberapa link pengumuman CPNS 2024 yang bisa dipilih sesuai dengan instansi yang dilamar.

65 Link Pengumuman CPNS 2024

1. Link SSCASN: https://sscasn.bkn.go.id/

2. Kementerian Kesehatan (https://casn.kemkes.go.id/Cpns/pengumuman.html)

3. Badan Kepegawaian Negara (https://www.bkn.go.id/category/publikasi/pengumuman/)

4. Kemenkumham (https://casn.kemenkumham.go.id/)

5. KPK (https://rekrutmen.kpk.go.id/cpns/pengumuman)

6. Badan Riset dan Inovasi Nasional (https://casn.brin.go.id/pages/pengumuman)

7. Kementerian ESDM (https://casn.esdm.go.id/?pg=pengumuman)

8. Kementerian Agama (https://casn.kemenag.go.id/)

9. Kemendikbud Ristek (https://casn.kemdikbud.go.id/cpns/cpns2024)

10. Kementerian Perhubungan (https://cpns.dephub.go.id/site/pengumuman)

11. Kementerian Pertahanan (https://www.kemhan.go.id/ropeg/category/pengadaan-cpns)

12. Kementerian Keuangan (https://rekrutmen.kemenkeu.go.id/pengumuman)

13. Kementerian Perindustrian (https://rekrutmen.kemenperin.go.id/)

14. Kementerian Sosial (https://kemensos.go.id/)

15. Kementerian Bappenas (https://rekrutmen.bappenas.go.id/cpns/news)

16. Kemenko Bidang Perekonomian (https://rekrutmen.ekon.go.id/cpns/pengumuman)

17. Kementerian Perdagangan (https://rekrutmen.kemendag.go.id/cpns/landing/main/pengumuman)

18. Kemenko Polhukam (https://polkam.go.id/casn-polhukam/)

19. Kemenko PMK (https://kemenkopmk.go.id/pengumuman/cpns)

20. Kemenkop dan UKM (https://kop.go.id/kepegawaian/)

21. Kemenpan-RB (https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/cpns)

22. Kejaksaan RI (https://biropeg.kejaksaan.go.id/pengumuman/cpns)

23. Kemenparekraf (https://kemenparekraf.go.id/pengumuman)

24. Kementerian PUPR (https://pu.go.id/pengumuman)

25. Kemenkominfo (https://casn.kominfo.go.id/seleksi-cpns/2024)

26. Kementerian Kelautan dan Perikanan (https://ropeg.kkp.go.id/

27. Kementerian KLHK (https://casn.menlhk.go.id/)

28. Kementerian Ketenagakerjaan (https://kemnaker.go.id/news/search?tags=pengumuman-dan-info)

29. Kementerian Luar Negeri (https://e-casn.kemlu.go.id/pengumuman/)

30. Kementerian Pemuda dan Olahraga (https://www.kemenpora.go.id/rekrutmenasn)

31. Kementerian BKPM (https://www.bkpm.go.id/id/tentang-bkpm/karir)

32. Setjen MPR RI (https://setjen.mpr.go.id/pengumumans)

33. Mahkamah Agung (https://www.mahkamahagung.go.id/id/pengumuman)

34. Setjen Komisi Yudisial (https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/announcement)

35. Badan Pemeriksa Keuangan (https://rekrutmen-asn.bpk.go.id/)

36. Setjen Dewan Ketahanan Nasional (https://www.wantannas.go.id/pengumuman)

37. Badan Siber dan Sandi Negara (https://www.bssn.go.id/cpns-2024/)

38. Lembaga Administrasi Negara (https://lan.go.id/?cat=125)

39. Badan Pusat Statistik (https://casn.bps.go.id/)

40. Arsip Nasional Republik Indonesia (https://anri.go.id/publikasi/pengumuman)

41. Badan Informasi Geospasial BIG (https://casn.big.go.id/#/pengumuman)

42. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (https://www.bkkbn.go.id/)

43. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (https://www.bpkp.go.id/id/pengumuman/WyO)

44. Perpustakaan Nasional (https://casn.perpusnas.go.id/)

45. Badan Narkotika Nasional (https://bnpb.go.id/)

46. Setjen Komisi Pemilihan Umum (https://www.kpu.go.id/berita/11/pengumumanse)

47. Komnas HAM (https://www.komnasham.go.id/index.php/penerimaan-pegawai/)

48. BP2MI (https://bp2mi.go.id/pengumuman-list)

49. Badan Keamanan Laut (https://www.bakamla.go.id/)

50. Basarnas (https://basarnas.go.id/berita)

51. LKPP (https://www.lkpp.go.id/pengumuman)

52. Badan Nasional Penanggulan Terorisme (https://bnpt.go.id/category/berita-artikel)

53. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (https://www.lpsk.go.id/publikasi?search=cpns)

54. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (https://bpip.go.id/)

55. Badan Karantina Indonesia (https://casn.karantinaindonesia.go.id/index.php/cpns)

56. Badan Pangan Nasional (https://badanpangan.go.id/pengumuman)

57. Otorita Ibu Kota Nusantara (https://www.ikn.go.id/karier)

58. Setjen Dewan Nasional KEK (https://kek.go.id/media/press?tag=CPNS+2024)

59. Bawaslu (https://www.bawaslu.go.id/id/pengumuman/rekrutmen-casn)

60. Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (https://www.bmkg.go.id/cpns/)

61. Badan Pengawas, Obat dan Makanan (https://casn.pom.go.id/home?type=CPNS)

62. Kejaksaan Agung (https://rekrutmen.kejaksaan.go.id/pengumuman)

63. Setjen DPR (https://www.dpr.go.id/cpns)

64. Kementerian PPA (https://kemenpppa.go.id/page/view/konten/ODQ)

65. Kemendagri (https://infocasn.kemendagri.go.id/)

(fab/fab)

05/01/2025 10:00