Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenhub

  • Pelni Batam tambah satu kapal selama Natal-Tahun Baru

    Pelni Batam tambah satu kapal selama Natal-Tahun Baru

    Batam, Kepri (ANTARA) – PT Pelni Cabang Batam, Kepulauan Riau (Kepri), menambah satu unit kapal selama angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 seiring meningkatnya permintaan perjalanan laut saat periode akhir tahun tersebut.

    Kepala Cabang PT Pelni Batam Edwin Kurniawan mengatakan bahwa untuk masa Natal-Tahun Baru, pihaknya mengoperasikan KM Kelud sebagai kapal reguler dan menambah satu kapal lagi, yaitu KM Nggapulu.

    “Jadwal yang sudah keluar baru sampai keberangkatan 27 Desember 2025. Untuk angkutan nanti ada dua kapal. Kalau reguler hanya KM Kelud, jadi ditambah KM Nggapulu,” kata Edwin saat dihubungi di Batam, Senin.

    Ia menjelaskan bahwa Pelni Batam membuka rute menuju Belawan, Tanjung Priok, dan Tanjung Balai Karimun.

    Perjalanan kapal selama Desember 2025 sudah dijadwalkan pada tanggal 3, 7, 10, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 25, dan 27.

    Edwin menyampaikan bahwa KM Kelud memiliki kapasitas normal 2.607 penumpang, namun pada periode puncak seperti Natal-Tahun Baru memperoleh dispensasi kapasitas hingga 3.457 tempat duduk dari Kementerian Perhubungan.

    “Peak season ini kami dapat dispensasi karena demand tinggi,” ujarnya.

    Sementara itu, KM Nggapulu sebagai tambahan armada memiliki kapasitas 2.138 penumpang dan juga memperoleh dispensasi menjadi 2.800 tempat duduk.

    “Untuk penjualan tiket keberangkatan Desember ini dilakukan secara bertahap dan tidak langsung dibuka seluruhnya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti memberi banyak tiket untuk dijual kembali,” katanya.

    Ia juga memproyeksikan bahwa tanggal-tanggal menjelang Natal dan Tahun Baru seperti 18, 20-22, serta 25 dan 27 Desember akan menjadi hari-hari yang paling ramai.

    Selain pengoperasian dua kapal, pemerintah pusat menerapkan stimulus ekonomi untuk tiket Pelni berupa diskon tarif 20 persen khusus kelas ekonomi untuk keberangkatan dari 17 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.

    “Diskon ini khusus kelas ekonomi. Bisa dua ribuan lebih tiket yang tersedia per kapal,” kata Edwin.

    Edwin turut mengingatkan masyarakat untuk membeli tiket melalui kanal resmi, baik secara daring maupun di loket, serta membawa barang secukupnya.

    Ia berharap arus keberangkatan di Batam berjalan dengan lancar.

    “Pengalaman Lebaran kemarin sudah bagus, karena fasilitas pelabuhan lebih lengkap dan besar untuk para penumpang menunggu kapal,” tambahnya.

    Pewarta: Amandine Nadja
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pelni Manokwari siapkan tujuh armada layani Natal dan Tahun Baru

    Pelni Manokwari siapkan tujuh armada layani Natal dan Tahun Baru

    Manokwari (ANTARA) – PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Cabang Manokwari, Papua Barat menyiapkan tujuh armada kapal penumpang untuk melayani kebutuhan arus mudik masyarakat saat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Kepala Pelni Cabang Manokwari Yusuf di Manokwari, Senin, mengatakan ketujuh armada kapal penumpang tersebut akan melayani rute dari timur (wilayah Papua) ke barat.

    “Kalau hari biasa kita hanya empat kapal yang singgah di Manokwari melayani kebutuhan transportasi laut bagi masyarakat. Tapi khusus Natal dan Tahun Baru kita mendapat tambahan tiga kapal lagi,” katanya.

    Ia mengatakan, kapal yang beroperasi secara reguler di Kabupaten Manokwari sebenarnya hanya empat kapal yaitu KM Doloronda, KM Dobonsolo, KM Gunung Dempo dan KM Sinabung.

    Namun untuk memenuhi kebutuhan pelayaran saat Natal dan Tahun Baru, Kemenhub RI memperbantukan tiga kapal untuk singgah di Pelabuhan Manokwari yaitu KM Labobar, KM Ciremai dan KM Sirimau.

    Ia menjelaskan, ada yang spesial pada angkutan Nataru tahun ini karena Pelni memberikan diskon atau potongan harga sebesar 20 persen untuk pembelian tiket kelas ekonomi pada seluruh kapal

    Pemberian diskon tersebut bagian dari program stimulus ekonomi dari pemerintah melalui Kementerian Perhubungan RI untuk menyambut liburan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    Penjualan tiket dengan potongan diskon dimulai pada Jumat (21/11) untuk periode keberangkatan terhitung tanggal 17 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.

    “Namun yang harus jadi catatan, diskon ini ada kuotanya, jika kuota diskon tiket sudah habis maka harga kembali seperti semula meski periode diskon belum selesai,” ujarnya.

    Sekretaris Perusahaan Pelni Evan Eryanto mengatakan, program stimulus ekonomi periode libur Nataru tahun 2025 ini, Pemerintah memberikan tarif diskon sebesar 20 persen dari tarif dasar.

    Evan menjelaskan, tarif dasar merupakan harga tiket sebelum ditambahkan komponen biaya asuransi dan pas pelabuhan.

    “Jika sudah ditambahkan asuransi dan pas pelabuhan, rata-rata potongan diskon setara 16-18 persen, dan ini hanya berlaku untuk tiket kapal penumpang kelas ekonomi yang bisa diperoleh di seluruh channel penjualan tiket kapal PELNI,” tambah Evan.

    Berdasarkan perhitungan dari anggaran yang disediakan oleh Pemerintah, stimulus diskon ini menargetkan 405.881 penumpang selama periode Nataru mendatang. Harga tiket akan kembali ke tarif normal setelah kuota stimulus habis terjual.

    “Jika minat masyarakat tinggi, bukan tidak mungkin sebelum periode perjalanan 10 Januari 2026, tiket diskon sudah habis terjual, apalagi saluran penjualan digital tiket Pelni sudah sangat mudah dijangkau, baik melalui aplikasi PELNI Mobile maupun aplikasi perbankan Himbara,” kata Evan.

    Evan mencontohkan, untuk tarif Semarang ke Karimun Jawa yang normalnya dijual seharga Rp 134.500,- Setelah dikenakan diskon 20 persen dari tarif dasar, maka tarif menjadi sebesar Rp 114.300,- setelah ditambahkan komponen asuransi dan pas pelabuhan.

    Sebagai informasi bahwa besaran pas pelabuhan di setiap wilayah berbeda-beda. Contoh pas pelabuhan di Semarang sebesar Rp 27.500 dan di Pelabuhan Belawan sebesar Rp 47.500.

    Pewarta: Ali Nur Ichsan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenhub Siapkan Tiga Pelabuhan Penyeberangan di Merak, Antisipasi Lonjakan Nataru

    Kemenhub Siapkan Tiga Pelabuhan Penyeberangan di Merak, Antisipasi Lonjakan Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan sejumlah strategi menghadapi lonjakan penumpang saat masa liburan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) di Pelabuhan Merak dan Bakauheni. 

    Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan menekankan bahwa simpul transportasi tersebut menjadi titik krusial dalam arus penyeberangan, setidaknya dalam dua tahun terakhir. 

    Mengingat, kerap terjadi macet parah atau ‘horor’ di Pelabuhan Merak akibat penumpukan kendaraan. 

    “Kami sudah menyiapkan beberapa strategi yang akan dilaksanakan saat operasi nanti karena selama dua tahun terakhir Merak jadi salah satu titik krusial saat masa Nataru,” ujar Aan dalam keterangan resmi, dikutip pada Senin (24/11/2025). 

    Aan menjelaskan, strategi dilakukan dengan menerapkan skema pembagian tiga pelabuhan penyeberangan di Pelabuhan Merak untuk mengurai kepadatan. Termasuk menyiapkan satu pelabuhan pendukung sebagai contingency plan.

    Pertama, BBJ Bojonegara, Pelabuhan Merak sendiri, dan Ciwandan. Sementara satu dermaga untuk contingency planapabila tiga pelabuhan tadi sudah tidak bisa menampung, Aan akan membuka Pelabuhan KBS (Krakatau Bandar Samudera). 

    Sementara di sisi Bakauheni, volume kendaraan juga dibagi di tiga pelabuhan. Di antaranya BBJ Muara Pilu untuk arus dari dan ke BBJ Bojonegara, lintasan utama Pelabuhan Bakauheni dengan Pelabuhan Merak, serta Pelabuhan PT Wijaya Karya Beton untuk arus dari dan ke Ciwandan.

    Strategi lainnya, yakni akan diterapkan delaying system menuju Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Bakauheni. Pelaksanaan delaying system ini melalui penerapan buffer zone (zona penyangga) di rest area jalan tol serta jalan arteri. 

    “Berarti harus ada untuk parkir kendaraan ketika terjadi situasi yang tidak bisa dilangsungkan penyeberangan. Ini semua sudah disiapkan baik di Merak maupun di Bakauheni,” lanjut Aan. 

    Adapun, buffer zone di Merak yakni rest area KM 13, KM 43, KM 68, jalan arteri Cikuasa Atas yang bisa menampung total 1.050 kendaraan kecil dan 200 kendaraan roda dua. Sedangkan penerapan delaying system di Lampung tersebar di delapan titik buffer zone dengan total kapasitas parkir 1.190 kendaraan kecil. 

    Lebih lanjut, Aan juga meminta semua stakeholder untuk mewaspadai cuaca ekstrem di bulan Desember. Aan mengatakan, berdasarkan prediksi BMKG, puncak musim hujan terjadi pada Desember hingga Januari.

    Aan meyakini penyelenggaraan Nataru kali ini dapat berjalan lancar dan sukses berkat persiapan strategi yang matang dan koordinasi semua stakeholder. 

    Sebelumnya, Kemenhub juga mengantisipasi lonjakan dan kepadatan di Pelabuhan Ketapang pada Nataru mendatang. 

    Salah satunya, melalui pengaturan pergerakan kendaraan di Pelabuhan Penyebrangan Ketapang, penambahan kapal, pemberlakuan buffer zone, hingga pembatasan kuota tike

  • Intip Besaran Diskon Nataru 2025/2026 untuk Penumpang Kereta Api dan Kapal

    Intip Besaran Diskon Nataru 2025/2026 untuk Penumpang Kereta Api dan Kapal

    Bisnis.com, JAKARTA- Pemerintah telah merilis stimulus diskon perjalanan untuk periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Diskon itu diberikan untuk perjalanan menggunakan kereta api, angkutan laut dan penyeberangan.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengajak masyarakat untuk menggunakan dan mengoptimalkan stimulus ekonomi berupa diskon tarif transportasi untuk periode libur Nataru 2025/2026.

    “Kami mengajak masyarakat untuk menggunakan dan mengoptimalkan stimulus ini dalam bepergian pada masa Nataru,” ujarnya akhir pekan lalu seperti dilansir laman resmi Kemenhub.

    Adapun, Stimulus diskon tarif Nataru 2025/2026 telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) empat Menteri/Kepala Badan, yakni Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, BP BUMN, dan BPI Danantara.

    SKB Nomor PJ-MHB 9 Tahun 2025, Nomor 303.2 Tahun 2025, Nomor 20 Tahun 2025, dan Nomor SKB.10/DI-BP/X/2025 tanggal 28 Oktober 2025 tersebut mengatur penugasan kepada BUMN sektor transportasi untuk memberikan diskon tarif pada angkutan laut, penyeberangan, dan kereta api.

    Stimulus diskon tarif ini diberlakukan serentak mulai 21 November 2025 pukul 00.01. Untuk angkutan kereta api dan penyeberangan, diskon berlaku pada perjalanan tanggal 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.

    Sementara untuk angkutan laut, masa pemberlakuan dimulai lebih awal, yakni pada perjalanan 17 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026, menyesuaikan kebutuhan operasional pelayaran.

    Kebijakan ini melanjutkan program sebelumnya berupa penurunan tarif tiket pesawat sebesar 13–14% yang mulai berlaku sejak akhir Oktober, sejalan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2025 tentang PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk jasa angkutan udara. Targetnya 3,59 juta penumpang dapat menikmati diskon tarif angkutan udara.

    Pada moda kereta api, pemerintah menetapkan diskon 30% untuk tiket kereta ekonomi komersial, mencakup 156 perjalanan reguler dan 26 perjalanan tambahan, dengan target 1.509.080 penumpang. Kebijakan ini diharapkan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi serta meningkatkan minat masyarakat menggunakan moda berbasis rel yang aman, teratur, dan efisien, sekaligus mengoptimalkan kapasitas jaringan kereta api bagi perjalanan jarak menengah dan jauh.

    Untuk angkutan laut, pemerintah memberikan diskon 20% dari tarif dasar, setara potongan 16–18% dari total harga tiket. Stimulus ini menyasar 405.881 penumpang kelas ekonomi di berbagai rute antarpulau, terutama yang menjadi akses utama mobilitas masyarakat pesisir dan kawasan 3T. Selain meringankan biaya perjalanan, kebijakan ini mendukung penyedia layanan transportasi publik yang menjangkau seluruh wilayah Nusantara.

    Pada moda penyeberangan, pemerintah memberikan diskon berupa 100% tarif jasa kepelabuhanan, yang setara dengan potongan rata-rata 19% dari tarif terpadu. Kebijakan ini mencakup 8 lintasan di 16 pelabuhan, dengan target 227.560 penumpang, 491.776 kendaraan. Stimulus penyeberangan menjadi salah satu yang paling strategis mengingat tingginya mobilitas masyarakat lintas pulau selama periode Nataru.

    Menhub Dudy menyampaikan pentingnya peran sektor transportasi dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kualitas pelayanan publik selama periode libur akhir tahun. Kemenhub berkomitmen menghadirkan layanan transportasi yang terjangkau, selamat, aman, dan nyaman bagi masyarakat selama periode libur Natal dan Tahun Baru.

    “Stimulus diskon tarif ini diberikan agar masyarakat dapat bepergian dengan biaya yang lebih ringan tanpa mengurangi aspek keselamatan dan kualitas layanan,” ujar Menhub.

  • Menhub pastikan integritas layanan transportasi saat libur akhir tahun

    Menhub pastikan integritas layanan transportasi saat libur akhir tahun

    Kami mengutamakan penegakan disiplin dalam pelayanan publik, khususnya pada terminal dan sektor perhubungan darat, pelayanan beritegritas dan pencegahan pungli.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan komitmen memperkuat disiplin dan integritas layanan transportasi melalui pencegahan pungli dan peningkatan pengawasan demi memastikan keamanan serta kenyamanan masyarakat menghadapi libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026.

    “Kami mengutamakan penegakan disiplin dalam pelayanan publik, khususnya pada terminal dan sektor perhubungan darat, pelayanan beritegritas dan pencegahan pungli,” kata Menhub dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

    Dudy menekankan hal itu saat bertemu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Keduanya bertemu untuk mempersiapkan angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    Dia menyampaikan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mulai mempersiapkan pelaksanaan angkutan Natal dan tahun baru dengan berkoordinasi dan berkolaborasi bersama kementerian/lembaga lainnya serta pemangku kepentingan terkait.

    “Harapannya pelaksanaan Natal dan tahun baru ini berjalan dengan lancar dan aman,” ujar Menhub.

    Menhub menyampaikan rencana kolaborasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait keselamatan transportasi, penguatan dan integrasi transportasi publik di daerah, penyelarasan perencanaan pembangunan terkait transportasi, serta penanganan kemacetan dan tata ruang berbasis transportasi (TOD).

    Kemenhub dan Kemendagri juga akan berkolaborasi terkait proyek pengembangan transportasi daerah, pengawasan ASN pemerintah daerah dalam penyelenggaraan transportasi, serta harmonisasi regulasi transportasi.

    Di samping itu, Menhub juga menyampaikan sejumlah faktor yang perlu diantisipasi pada penyelenggaraan angkutan Natal dan Tahun Baru 2025/2026. Pertama, adanya libur Natal dan tahun baru yang berdekatan dengan akhir pekan, sehingga meningkatkan potensi masyarakat bepergian atau berlibur.

    Kedua, adanya kebijakan cuti bersama nasional yang memberikan fleksibilitas waktu bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan.

    Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, kata Menhub lagi, pemerintah meluncurkan program stimulus Natal dan Tahun Baru 2025/2026 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) empat Menteri.

    “Selanjutnya, kami juga sedang finalisasi SKB Kebijakan Pembatasan Angkutan Barang Selama Periode Natal dan Tahun Baru 2025/2026 untuk memastikan kelancaran pergerakan masyarakat,” kata Menhub.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenhub dorong penguatan keselamatan penerbangan di Papua

    Kemenhub dorong penguatan keselamatan penerbangan di Papua

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan mendorong penguatan keselamatan penerbangan di wilayah Papua dengan meningkatkan standar operasional, memperkuat fasilitas navigasi, serta memperluas koordinasi seluruh pemangku kepentingan demi layanan transportasi udara yang aman.

    “Papua memiliki karakteristik geografis dan operasional yang unik. Karena itu, kualitas pengawasan di wilayah ini harus dijalankan dengan ketelitian dan disiplin yang tinggi,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F Laisa dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

    Dia menyampaikan pihaknya telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IX dan X di Sentani, Papua.

    Ia menekankan kegiatan itu merupakan momentum penting untuk menyatukan langkah pengawasan serta memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan penerbangan enam provinsi yang ada di Papua, terutama dalam menjaga keselamatan, keamanan, dan konektivitas udara yang menjadi penopang aktivitas masyarakat.

    “Penguatan peran pengawasan teknis di Papua menjadi prioritas utama,” tegasnya.

    Ia menyampaikan pentingnya menjaga standar keselamatan dan keamanan penerbangan, termasuk memastikan proses sertifikasi dan standar layanan berjalan sesuai ketentuan.

    Selain itu, Lukman juga menekankan pentingnya peran sentral penerbangan perintis penumpang dan kargo sebagai urat nadi konektivitas di wilayah yang memiliki keterbatasan akses transportasi darat dan laut.

    Penetapan koordinator wilayah perintis untuk tahun 2025-2026 telah disesuaikan berdasarkan evaluasi kebutuhan masyarakat, tingkat keterisolasian, serta efektivitas subsidi agar layanan benar-benar menjangkau daerah yang membutuhkan.

    Program ini, kata dia, termasuk subsidi pengangkutan BBM bagi bandara tanpa depo, diarahkan untuk memastikan mobilitas penduduk, distribusi logistik, dan ketersediaan kebutuhan pokok tetap terjaga.

    “Setiap rupiah subsidi harus tepat sasaran. Program penerbangan perintis penumpang dan kargo memastikan masyarakat Papua tetap memiliki akses pangan, layanan kesehatan, dan ruang untuk beraktivitas ekonomi,” jelasnya.

    Dia mengatakan pada rapat itu juga dilakukan pembahasan sejumlah materi strategis yang menunjang efektivitas pengawasan penerbangan di Papua.

    Paparan mengenai situasi dan kondisi keamanan terkini menjadi fokus awal, guna memastikan seluruh unit kerja memahami potensi risiko yang dapat mempengaruhi operasional penerbangan serta pentingnya koordinasi lintas sektor dalam mitigasinya.

    Kemudian, materi terkait penanganan awal dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan juga diperdalam agar personel memahami alur pelaporan, prosedur penindakan awal, hingga mekanisme eskalasi kasus secara tepat.

    “Dengan pemahaman yang seragam, diharapkan setiap temuan di lapangan dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan sesuai koridor hukum,” tuturnya.

    Pembahasan mengenai penyelenggaraan penerbangan perintis juga dilakukan secara komprehensif, termasuk pemenuhan standar operasional, kesiapan armada, serta integritas pengawasan keselamatan guna memastikan layanan perintis tetap mampu menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah dengan akses yang sangat terbatas.

    “Rakorwil juga menyoroti aspek kesehatan pegawai sebagai elemen penting dalam mendukung tugas pengawasan yang memiliki risiko operasional tinggi. Kesiapan fisik dan mental pegawai dipandang sebagai bagian dari keseluruhan ekosistem keselamatan penerbangan,” kata Lukman.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah Rencana Pembatasan Truk Sumbu Tiga Saat Nataru 2026, BHS Sarankan Pengaturan Jalur Logistik

    Pemerintah Rencana Pembatasan Truk Sumbu Tiga Saat Nataru 2026, BHS Sarankan Pengaturan Jalur Logistik

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah berencana memberlakukan pembatasan terhadap truk sumbu tiga pada saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Namun, pandangan tersebut mendapat tanggapan kritis dari anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), yang berpendapat bahwa pembatasan tersebut justru bisa menghambat percepatan arus logistik yang sangat dibutuhkan pada akhir tahun, menjelang target pembangunan 2025.

    Menurut BHS, pada periode akhir tahun, kegiatan pembangunan yang sedang berlangsung sangat bergantung pada kelancaran distribusi logistik. “Pada periode ini dibutuhkan percepatan, dan percepatan pembangunan itu berarti arus logistik tidak boleh terhambat,” ujarnya dalam sebuah wawancara pada Sabtu, 22 November 2025.

    Sebagai alternatif, BHS menyarankan agar pemerintah tidak melakukan pembatasan terhadap truk sumbu tiga, melainkan mengatur jalur distribusinya. “Logistik bisa diarahkan melalui jalur utara Jawa, sementara angkutan pribadi dan publik massal dapat diarahkan melalui jalur tengah, jalur tol, dan jalur selatan Jawa,” lanjutnya.

    Lebih lanjut, BHS menjelaskan bahwa jalur utara Jawa memiliki koneksi langsung dengan pelabuhan-pelabuhan besar dan kawasan industri yang ada di wilayah tersebut. Oleh karena itu, mengatur jalur logistik melalui jalur utara dinilai lebih efektif, mengingat mayoritas distribusi logistik menuju ke wilayah kepulauan di utara Jawa dan bahkan ekspor ke luar negeri, seperti Singapura.

    “Mayoritas tujuan distribusi logistik menuju ke wilayah kepulauan di utara Jawa atau bahkan keluar negeri seperti Singapura dan lainnya, sehingga ini tidak boleh dihambat dengan larangan logistik,” tegas BHS.

    Jika pembatasan diterapkan, menurut BHS, risiko yang paling mungkin terjadi adalah keterlambatan dalam pengiriman barang, yang berujung pada biaya tambahan atau demurrage. “Jika logistik terhambat, maka akan muncul risiko demurrage—penalti atau denda akibat keterlambatan pengiriman barang,” jelasnya. Akibatnya, harga logistik Indonesia menjadi tidak kompetitif jika dibandingkan dengan negara lain, yang tentu akan berdampak pada perekonomian nasional.

    BHS juga menekankan bahwa truk sumbu tiga justru membantu mempercepat distribusi logistik karena memiliki kapasitas yang lebih besar dan lebih efisien. “Truk atau angkutan logistik sumbu 3 itu justru membantu percepatan distribusi logistik ke daerah dan pelabuhan untuk menuju negara lain,” katanya.

    Sebagai negara yang sedang berfokus pada pemulihan ekonomi, BHS mengingatkan bahwa kelancaran logistik adalah kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditetapkan antara 6–8 persen oleh Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan, pengaturan logistik yang lancar akan mendukung pencapaian target tersebut.

    “Jika truk logistik ini tidak bisa jalan, akan mengakibatkan kelangkaan barang, dan harga logistik akan mahal. Ini akan memicu inflasi yang tinggi, yang tentu merugikan masyarakat,” tegas BHS, yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat.

    Sebagai solusinya, BHS menegaskan bahwa pengaturan jalur kendaraan logistik yang tepat oleh Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri sangat penting. “Kendaraan pribadi dan publik massal bus tetap lancar, dan logistik tetap bergerak tanpa mengganggu. Jadi intinya, yang dibutuhkan adalah pengaturan jalur, bukan pembatasan,” pungkasnya. [tok/suf]

  • APBD Terbatas, Dishub Jember Hanya Bisa Biayai Tiga Perlintasan Rel KA

    APBD Terbatas, Dishub Jember Hanya Bisa Biayai Tiga Perlintasan Rel KA

    Jember (beritajatim.com) – Keterbatasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, Tahun Anggaran 2026 membuat Dinas Perhubungan tidak bisa membiayai operasional petugas palang pintu rel kereta api atau jalur perlintasan langsung.

    Kepala Bidang Keselamatan Dishub Jember Mahmud Rizal mengatakan, hanya mendapat alokasi anggaran Rp 114,950 juta. “Rata-rata anggaran kami ya segitu,” katanya, ditulis Sabtu (22/11/2025).

    Anggaran itu hanya untuk membiayai kegiatan pemeliharaan pos jalur perlintasan langsung (JPL) dan sosialisasi lalu lintas usia dini. “Idealnya gak cukup, Kemarin kami sempat usulkan ke Pak Kepala Dinas, cuma memang belum terakomodasi,” kata Rizal.

    Saat ini ada 99 jalur perlintasan langsung di Kabupaten Jember. Sebanyak tiga perlintasan dijaga petugas dari Dishub Jember, 28 perlintasan dijaga petugas dari PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 9, 14 perlintasan dijaga dengana biaya swadaya masyarakat sekitar, dan 54 perlintasan tidak terjaga.

    “Sementara untuk kegiatan sosialisasi lalu lintas, dilakukan untuk siswa taman kanak-kanak, hampir seminggu dua tiga kali,” kata Rizal.

    Anggota Komisi C DPRD Jember Edi Cahyo Purnomo berharap ada perhatian serius terhadap jalur perlintasan ini. Dia meminta sebagian anggaran penerangan jalan umum yang dialokasikan Rp 42 miliar bisa digeser untuk menambah biaya operasional perlintasan, termasuk untuk membantu swadaya masyarakat.

    Kepala Dishub Jember Gatot Triyono mengatakan, ada bantuan tujuh pintu perlintasan dari Kementerian Perhubungan dan tiga pintu perlintasan dan Pemerintah Provinsi Jatim. “Insya Allah tahun depan kita akan mendapatkan lagi dari Kementerian. Tapi setelah diberi bantuan Kementerian, kami wajib menyediakan petugas jaganya,” katanya.

    Gatot mengakui tanggungan biaya operasional personel cukup berat. “Karena personel ini melekat. Solusi kami adalah menggunakan juru parkir yang diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Jadi mereka kamu pekerjakan di pintu perlintasan. Nanti lepas dari itu, mereka bisa bekerja sebagai juru parkir,” katanya.

    Dishub sudah memperoleh pelatihan dan sertitikasi terhadap 15 orang juru parkir. “Kami kemarin juga memberangkatkan 35 orang petugas untuk memperoleh sertifikasi,” kata Gatot. [wir]

  • 7 Pelabuhan Merak – Bakauheni Siap Lancarkan Lalu Lintas Libur Nataru

    7 Pelabuhan Merak – Bakauheni Siap Lancarkan Lalu Lintas Libur Nataru

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menyiapkan setidaknya 7 pelabuhan penyeberangan, untuk memastikan kelancaran arus penyeberangan di rute Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni dan sebaliknya pada periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026).

    Berdasarkan pengalaman operasi Nataru sebelumnya, Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub kembali menerapkan skema pembagian tiga pelabuhan penyeberangan di Pelabuhan Merak untuk mengurai kepadatan.

    Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan, pihaknya juga telah menyiapkan satu pelabuhan pendukung sebagai rencana darurat (contingency plan).

    “Dari Merak ke Bakauheni, kita bagi di tiga pelabuhan, ada di BBJ Bojonegara, kemudian Pelabuhan Merak sendiri, dan Ciwandan. Satu dermaga untuk contingency plan apabila tiga pelabuhan tadi sudah tidak bisa menampung, kita siapkan Pelabuhan KBS (Krakatau Bandar Samudera),” jelasnya, Sabtu (22/11/2025).

    Sementara di sisi Bakauheni, volume kendaraan juga dibagi di tiga pelabuhan. Di antaranya, BBJ Muara Pilu untuk arus dari dan ke BBJ Bojonegara, lintasan utama Pelabuhan Bakauheni dengan Pelabuhan Merak, serta Pelabuhan PT Wijaya Karya Beton untuk arus dari dan ke Ciwandan.

    “Saya optimistis kita bisa melaksanakan operasi Nataru kali ini dengan baik. Kami sudah menyiapkan beberapa strategi yang akan dilaksanakan saat operasi nanti karena selama dua tahun terakhir Merak jadi salah satu titik krusial saat masa Nataru,” kata Aan.

     

  • Jelang Nataru, Mendagri-Menhub bahas persiapan-pengendalian inflasi

    Jelang Nataru, Mendagri-Menhub bahas persiapan-pengendalian inflasi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi membahas berbagai persiapan menghadapi perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), mulai dari aspek transportasi, keselamatan, cuaca ekstrem, hingga pengendalian inflasi.

    Mendagri menjelaskan, Nataru identik dengan meningkatnya mobilitas masyarakat sebab selain berkaitan dengan perayaan, momen Nataru juga kerap dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk berlibur.

    “Sehingga destinasi utamanya, selain pulang kampung ya liburan, ke daerah-daerah tempat liburan,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Pertemuan tersebut berlangsung dalam pertemuan kedua menteri di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat.

    Tito menegaskan kondisi tersebut harus disikapi dengan melakukan berbagai persiapan agar mobilitas masyarakat berjalan lancar.

    Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah (Pemda) dan aparat keamanan untuk mengantisipasi kerawanan di pusat-pusat keramaian, destinasi wisata dan jalur transportasi utama.

    Selain itu, Mendagri juga mengingatkan pentingnya menjaga inflasi menjelang Nataru karena dalam periode ini, tingkat konsumsi masyarakat juga diperkirakan meningkat.

    Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk memastikan stok dan harga komoditas pangan tetap terkendali.

    Mendagri juga menekankan perlunya mengendalikan tarif transportasi udara selama momen Nataru agar jangan sampai tarif transportasi yang tak terkendali, mengerek inflasi.

    “Dan pada Desember tahun lalu, itu juga sempat turun (inflasinya) bagus karena kebijakannya Pak Dudy menurunkan tarif angkutan,” ujarnya.

    Siapkan skema

    Sementara itu, Menhub Dudy mengungkapkan berbagai langkah kesiapan sektor transportasi, terutama pada jalur penyeberangan, perkeretaapian, dan pelayaran di daerah-daerah rawan.

    Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema antisipasi lonjakan pergerakan masyarakat serta penguatan keselamatan transportasi.

    Selain itu, pihaknya juga melakukan pengawasan terhadap angkutan laut di daerah yang volume penumpangnya tinggi selama Nataru.

    Ia menekankan bahwa pada periode Nataru, penumpang sering memaksakan diri untuk naik meski melebihi kapasitas, sehingga perlu diwaspadai.

    Menhub memastikan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menambah distribusi pelampung serta mengingatkan operator kapal agar menjaga keselamatan di tengah potensi cuaca ekstrem.

    “Nah, ini yang kami mengingatkan kembali. Dan juga kita membagikan ‘life vest’ tambahan di sana, Pak. Salah satu ‘concern’ itu adalah cuaca,” kata Dudy.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.