Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenhub

  • Ditlala Kemenhub prioritaskan taksi air dari bandara ke Canggu

    Ditlala Kemenhub prioritaskan taksi air dari bandara ke Canggu

    Denpasar (ANTARA) – Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut (Ditlala) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mulai mengkaji proyek taksi air yang menghubungkan Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, dengan sejumlah titik pariwisata.

    Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub Hartanto di Denpasar, Selasa, mengatakan dalam proyek ini akan memprioritaskan pengerjaan untuk jalur bandara ke Canggu.

    “Iya hari ini saya baru mau mengkaji dibantu pakar, kami memang rencananya ini dalam rangka mengurai kepadatan, bandara ke Canggu terutama, tapi nanti juga mampir ke beberapa pelabuhan,” kata dia.

    Adapun rute lain yang akan dilewati angkutan taksi air itu adalah Kuta, Sanur melalui Pelabuhan Benoa, dan Nusa Penida.

    Saat ini Hartanto mengatakan Menteri Perhubungan sudah menugaskan Ditlala Kemenhub bersama pakar datang langsung melihat kondisi lapangan.

    Ia berharap tidak menemukan kesulitan pada tahap awal ini agar tahun 2025 rute prioritas menuju Canggu dapat beroperasi sebab kawasan tersebut ramai disukai wisatawan namun kerap macet karena kepadatan.

    “Kami fokus mudah-mudahan tahun ini mulai untuk rute Canggu, mudah-mudahan tidak terlalu susah karena masyarakat pasti akan senang, ini menjaga stabilitas pulau wisata ini, jangan sampai wisatawan merasa Bali macet jadi malas kesana,” ujarnya.

    Hartanto mengatakan langkah awal untuk proyek pengurai kemacetan ini adalah mengumpulkan unsur terkait di Bali dan membentuk tim kerja.

    Setelah tim terbentuk maka bersama pakar juga mereka akan memulai studi kelayakan.

    Untuk operasionalnya sendiri, Ditlala Kemenhub mengungkap akan berkolaborasi dengan pihak swasta dalam bentuk kerja sama operasional.

    Selanjutnya ketika siap mereka rencananya menggunakan kapal cepat sebagai moda transportasi taksi air yang akan mengantarkan wisatawan.

    “Itu saya usul namanya (armada) Bali Boat, sebetulnya itu speed boat kapasitas 100-200 dalam kapal cepat, pengelolanya bisa kerja sama dengan swasta,” kata Hartanto.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenhub: BTS layani 88,18 juta penumpang hingga 2024

    Kemenhub: BTS layani 88,18 juta penumpang hingga 2024

    Untuk BTS 2024, itu kami sudah melaksanakan di 11 kota, dengan total penumpangnya itu (hingga 31 Desember 2024) 88.185.933 penumpang

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengatakan, angkutan perkotaan skema pembelian layanan atau Buy The Service (BTS) melayani sebanyak 88,18 juta penumpang periode 2020 hingga 31 Desember 2024.

    Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat Kemenhub Ernita Titis Dewi di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa BTS untuk layanan pada 2024, melayani di 11 kota.

    “Untuk BTS 2024, itu kami sudah melaksanakan di 11 kota, dengan total penumpangnya itu (hingga 31 Desember 2024) 88.185.933 penumpang,” kata Ernita dalam Diskusi Pengelolaan dan Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan dengan Skema Buy The Service (BTS).

    Layanan ‘Teman Bus’ merupakan angkutan perkotaan dengan skema BTS atau pemerintah membeli setiap kilometer pelayanan angkutan yang dilaksanakan oleh operator hadir di 11 kota sepanjang 2024.

    Ernita merinci, ke-11 kota yang dilayani BTS sepanjang 2024 yakni Pelembang, Medan, Denpasar, Surakarta, Yogyakarta, Makassar, Banyumas, Banjarmasin, Bandung, Surabaya dan Balikpapan.

    Dia menjelaskan di Medan terdapat lima koridor dengan 72 unit bus; Denpasar enam koridor dengan 105 unit bus; Surakarta 116 bus, 111 feeder; Yogyakarta tiga koridor dengan 44 unit bus; Makassar empat koridor dengan 87 unit bus; Banyumas empat koridor dengan 52 unit bus.

    Selanjutnya, Banjarmasin empat koridor dengan 75 unit bus; Bandung lima koridor dengan 96 unit bus; Surabaya dua koridor dengan 17 unit bus; dan Balikpapan dua koridor dengan 19 unit bus.

    “Setiap daerah koridornya berbeda-beda, yang Surakarta ada enam, Banjarmasin empat, Balikpapan dua, jumlah busnya berbeda-beda, itu tergantung dari kajian yang sudah kita laksanakan. Jadi sebelum kami memberikan penetapan koridor, memberikan subsidi, tentunya ada kajian yang menghitung tentang itu,” kata Ernita.

    Lebih lanjut, Ernita menyebutkan bahwa dari layanan BTS, total pendapatan mencapai Rp106,201 miliar dengan load factor (perbandingan antara kapasitas tersedia dengan kapasitas yang terjual atau digunakan) nasional tercatat 44,56 persen.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenhub siapkan sejumlah skenario untuk urai angkutan Lebaran

    Kemenhub siapkan sejumlah skenario untuk urai angkutan Lebaran

    Denpasar (ANTARA) – Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Hartanto mengatakan, pihaknya sedang menyiapkan sejumlah skenario dan konsep untuk mengurai arus angkutan Lebaran 2025.

    “Kami sedang mengusulkan beberapa konsep supaya tidak terjadi penumpukan penumpang mendekati hari-hari kritis,” kata dia.

    Di sela Rakernas ke-22 PT Dharma Lautan Utama 2025 di Denpasar, Selasa, Hartanto mengatakan, dari tahun ke tahun arus mudik dan arus balik terjadi pada H-7 dan H+7 sehingga beberapa skenario misalnya konsep bekerja dari mana saja yang diterapkan sejak H-12 dan H+12 dari Lebaran yang diperkirakan jatuh di akhir Maret 2025.

    “Kalau kemarin kami hitung H-12 atau 10 tapi yang jelas tidak 7 hari (jarak dari Lebaran),” ujarnya.

    Kemenhub menampung berbagai ide dari berbagai kalangan termasuk yang lahir dari Menteri Perhubungan langsung untuk dicoba sebab pemerintah membutuhkan solusi dari mengurai kepadatan angkutan lebaran salah satunya angkutan laut.

    “Bukan karena dapat libur kami senang, tapi jadwal kritis ini perlu ada solusi salah satunya mengurai supaya masyarakat pulang lebih cepet dibanding menunggu H-7 dan H+7 lalu menumpuk, kalau bisa dari H-10,” kata Hartanto.

    Pemerintah sendiri memprediksi pada Lebaran 2025 akan ada peningkatan aktivitas angkutan laut, sehingga berbagai opsi konsep perlu diterapkan termasuk rutinitas rampcheck tetap dijalankan.

    Selain itu di 224 pelabuhan, Kemenhub khususnya Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut akan membangun posko, memantau melalui pusat komando, dan menyusun kesepakatan berangkat dari usulan stakeholder pelayaran.

    Hartanto juga mengingatkan saat arus mudik di Bali akan berlangsung Hari Raya Nyepi, sehingga Ditlala Kemenhub akan turut berkoordinasi dengan direktorat darat terkait skema yang tepat.

    Anggota DPR RI sekaligus Pemilik PT Dharma Lautan Utama (DLU) Bambang Haryo Soekartono menambahkan perusahaannya sendiri akan lebih awal melakukan evaluasi angkutan lebaran 2024 untuk jadi panduan tahun ini.

    Salah satu yang mereka soroti dan penting di momentum arus angkutan lebaran kali ini adalah optimalisasi pergerakan angkutan logistik.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenhub Siapkan Rp 177 M buat Angkutan Bus Perkotaan di 8 Kota

    Kemenhub Siapkan Rp 177 M buat Angkutan Bus Perkotaan di 8 Kota

    Jakarta –

    Anggaran subsidi angkutan massal bus perkotaan atau Buy The Services (BTS) di tahun 2025 sebesar Rp 177,49 miliar. Angka itu mengalami penurunan dari tahun lalu Rp 437,89 miliar.

    Direktur Angkutan Jalan, Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, Ernita Titis Dewi mengatakan, penurunan anggaran ini seiring dengan dikuranginya anggaran Kemenhub tahun ini.

    “Di tahun ini nggak hanya di perhubungan ya tetapi semua kementerian dikurangi jumlah anggarannya di 2025, sehingga terjadi prioritasasi kegiatan-kegiatan di K/L. Untuk BTS sendiri dari Rp 437 miliar, menjadi Rp 177 miliar,” ujarnya dalam acara diskusi di Kantor Kemenhub, Jakarta, Senin, Selasa (14/1/2025).

    Sementara anggaran menurun, terjadi penurunan juga kota yang mendapatkan subsidi BTS. Tahun ini hanya 8 kota yang mendapatkan anggaran subsidi BTS.

    “Jadi yang tadinya 11 kota menjadi kami 6 kota lama, dan dua kota baru. Di mana yang lama 12 koridor, dan kota baru ada di Manado dan Pontianak, masing-masing dua koridor,” terangnya.

    Adapun, kota yang masih jalankan angkutan bus subsidi diantaranya, lembang, Surakarta, Banyumas, Balikpapan, Surabaya, Makassar, Pontianak, dan Manado.

    Sebelumnya, 11 kota penerima program BTS pada tahun 2024 diantaranya, Medan, Palembang, Bandung, Surakarta, Banyumas, Jogja, Banjarmasin, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, dan Makassar.

    “Ini kan kita harus berpikir realistis mana yang harus diprioritaskan yang dibiayai, mana yang komitmen pemerintah yang kegiatannya tinggi, mana yang perlu di support lebih lanjut koridor mana yang perlu dilanjutkan,” jelas dia.

    Ernita menambahkan, untuk pembangunan angkutan kota di daerah, Kemenhub senantiasa memberikan pendampingan kepada daerah. Jadi pemerintah tidak lepas tangan saat memberikan subsidi angkutan perkotaan.

    “Kami memberikan pendampingan, apakah itu nanti bentuknya UPT, apakah badan usaha, seperti Bandung, Medan. Itu kami melakukan pendampingan, dalam mengambil alihan itu seperti apa, kemudian juga sistem tiketnya seperti apa,” terangnya.

    (ada/rrd)

  • Ojol Protes Potongan Aplikasi sampai 30%, Kemenhub: Kewenangan Komdigi

    Ojol Protes Potongan Aplikasi sampai 30%, Kemenhub: Kewenangan Komdigi

    Jakarta –

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merespons soal keluhan Asosiasi Pengemudi Ojek Online (ojol) terkait biaya potongan aplikasi lebih dari 30%. Potongan itu disebut telah mengikis pendapatan ojol.

    Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP) Kemenhub Budi Rahardjo mengatakan kewenangan Kemenhub hanya memberikan rekomendasi batasan potongan dari perusahaan aplikator. Namun, tindaklanjut bagi perusahaan aplikator masuk kewenangan oleh Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi).

    Budi menuturkan Kemenhub tidak bisa memberikan teguran langsung kepada perusahaan aplikator. Kewenangan untuk mengevaluasi perusahaan aplikator hanya di tengah Kementerian Komdigi.

    “Dulu peraturan dibuat karena ada kepentingan dengan transportasi, walaupun aplikator di bawah Komdigi. Maka kita ke Komdigi hanya memberikan rekomendasi agar Komdigi memberikan teguran kepada aplikator. Jadi Kemenhub tidak bisa secara langsung,” kata dia ditemui di Kemenhub, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

    Kemenhub memiliki aturan batasan potongan perusahaan aplikator yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1001 tahun 2022 tentang Perdoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Moto yang Digunakan untuk Kepentingan Nasyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi.

    Budi mengakui ada permintaan dari komunitas ojol terkait masalah potongan aplikasi, namun pihaknya masih koordinasikan masalah ini secara internal. Kemenhub tidak bisa secara langsung juga mengumpulkan data di lapangan bagaimana kebijakan itu diberlakukan.

    “Biasanya kita dapatnya dari mitra, mitranya aplikator. (Mengawasi perusahaan aplikasi) kita tidak punya kemampuan atau kewenangan, itu masuknya karena mereka di bawah kewenangan Komdigi,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia Igun Wicaksono mengatakan biaya potongan di atas 30% ini melanggar aturan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1001 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi. Dalam aturan tersebut, biaya potongan aplikasi ojol ditetapkan maksimal 20%.

    “Berulang kali kami dari Asosiasi Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring Indonesia protes keras atas potongan biaya aplikasi yang sudah sangat tidak manusiawi dan melanggar regulasi yang dibuat oleh Kementerian Perhubungan RI yang tercantum dalam Kepmenhub KP Nomor 1001 tahun 2022, di mana potongan aplikasi maksimal 20%,” kata pria yang akrab disapa Igun kepada detikcom.

    Igun menjelaskan fakta yang terjadi di lapangan potongan aplikasi diterapkan oleh dua perusahaan aplikasi besar melebihi dari 20%, bahkan hingga lebih dari 30%. Sayangnya, dari hal ini tidak ada tindak lanjut sanksi dari regulator atau dari Kementerian Perhubungan.

    (ada/rrd)

  • Waka Komisi V DPR minta Pemprov Sulsel aktifkan Teman Bus Mamminasata

    Waka Komisi V DPR minta Pemprov Sulsel aktifkan Teman Bus Mamminasata

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras (AIA) meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Kabupaten Takalar untuk bersinergi mengaktifkan kembali koridor Bus Mamminasata atau Teman Bus.

    Dia mengatakan pemerintah pusat telah menyelesaikan tugasnya dengan memberikan stimulan berupa subsidi untuk program ini hingga 2024. Namun, saat ini subsidi yang tersedia hanya mencakup satu koridor.

    “Pemerintah pusat tidak dapat menanggung seluruh biaya, jadi perlu ada kolaborasi antara Pemprov, Pemkab, dan pemerintah pusat,” kata AIA dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Ia menegaskan bahwa subsidi Teman Bus tidak akan dikurangi, tetapi kesepakatan dengan Pemprov Sulsel hanya berlaku hingga 2024.

    Apabila Pemprov Sulsel mengalami kendala pembiayaan, AIA menyatakan siap berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi.

    “Jika Pemprov Sulsel tidak dapat membiayai, kami akan meminta diskresi dari Kementerian Perhubungan,” ujarnya.

    Menurut AIA, pemerintah pusat telah memberikan dukungan awal untuk program ini, dan kini saatnya pemerintah daerah melanjutkan program tersebut.

    Adapun fokus utama saat ini adalah mempertahankan subsidi untuk koridor yang memiliki jumlah penumpang terbesar.

    “Pemerintah pusat sudah melakukan tugasnya memberikan stimulan. Selanjutnya, perlu ada kerja sama yang erat antara pemerintah daerah dan pusat untuk memastikan keberlanjutan program ini,” pungkas AIA.

    Sebelumnya, bus ini melayani rute yang menghubungkan Makassar dan Takalar dengan memberikan alternatif transportasi massal bagi masyarakat.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Driver Ojol Buka Suara soal Zendo Muhammadiyah Pesaing Grab-Gojek

    Driver Ojol Buka Suara soal Zendo Muhammadiyah Pesaing Grab-Gojek

    Jakarta, CNBC Indonesia – Di tengah dominasi raksasa ojek online, munculnya ojek online lokal membawa angin segar bagi industri transportasi di Indonesia.

    Asosiasi ojek online (ojol) Garda Indonesia menyambut baik kehadiran platform ojek online lokal yang dimiliki oleh Serikat Usaha Muhammadiyah (Sumu), Zendo.

    Ketua Umum (Ketum) Garda Indonesia, Igun Wicaksono menyebut kehadiran Zendo bisa menjadi penyeimbang ekosistem di bisnis transportasi online. Karena saat ini dua perusahaan aplikasi yang sudah ada masih mendominasi pasar ekosistem bisnis ojol atau transportasi online di Indonesia.

    “Harapan kami Zendo ini mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan aplikasi yang sudah hadir sebelumnya baik yang dari lokal Indonesia maupun dari luar negeri,” ujar Igun kepada CNBC Indonesia dalam sambungan telepon, Selasa (14/1/2025).

    Kehadiran penyedia layanan ojol baru, diharapkan bisa menambah peluang bagi driver ojol yang ingin mencoba bergabung dengan Zendo untuk menambah pendapatannya.

    Karena menurutnya, dua aplikasi yang menguasai ekosistem ojol saat ini, menarik potongan aplikasi di luar dari regulasi yang ada.

    “Kami berharap Zendo bisa mengikuti atau bisa mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan,” kata Igun.

    Sementara bagi pelanggan, ini bisa pilihan aplikasi lain yang sekiranya dapat memberi layanan dan kenyamanan lebih baik, serta program-program dari perusahaan aplikasi tersebut.

    Ia melihat peluang Zendo masih terbuka lebar di tengah pasar yang sudah ada dua pemain besar.

    “Kalau dari sisi konsumen, pastinya hal ini merupakan variasi baru yang patut dicoba. Jadi masih terbuka luas untuk dari sisi konsumen,” terangnya.

    Untuk itu Zendo perlu beradaptasi, meningkatkan marketingnya atau meningkatkan promosi terhadap masyarakat maupun para driver.

    “Karena bisnis teknologi pastinya tidak ada jenuh, namun di sini perlu adanya perbaikan-perbaikan regulasi dalam ekosistem dari bisnis teknologi ini.” pungkasnya.

    Mengutip laman resminya, Zendo adalah layanan on-demand services berbasis ojek yang hadir untuk memenuhi segala kebutuhan konsumen.

    Dengan fokus pada kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan, Zendo menyediakan berbagai layanan on-demand yang dapat diakses dengan mudah melalui WhatsApp.

    Zendo sudah hadir di 70 lebih kota di Indonesia dengan 700 lebih mitra ojek dan 100 ribu lebih pengguna aktif.

    (fab/fab)

  • Biaya Potongan Aplikasi 30 Persen, Ojol Minta Turun Jadi Segini

    Biaya Potongan Aplikasi 30 Persen, Ojol Minta Turun Jadi Segini

    Jakarta –

    Asosiasi ojek online (ojol) Garda Indonesia meminta aplikator seperti Gojek dan Grab menurunkan biaya potongan aplikasi. Sebab, angka yang berlaku sekarang membuat penghasilan ‘pasukan hijau’ makin menipis.

    Ketua Umum (Ketum) Garda Indonesia), Igun Wicaksono mengatakan, penghasilan ojol saat ini dipotong aplikator hingga 30 persen lebih. Dia meminta ada penurunan bertahap hingga akhirnya menyentuh 10 persen.

    “Kami menuntut potongan bertahap, potongan aplikasi dibuat regulasinya maksimal 10 persen,” ujar Igun Wicaksono kepada detikOto, Senin (13/1).

    Ojek online (ojol) Gojek dan Grab. Foto: Septian Farhan Nurhuda / detikOto

    Igun menjelaskan, potongan aplikasi hingga 30 persen telah menyalahi aturan yang berlaku. Sebab, dia mengklaim, aturan tersebut membatasi potongan di angka 20 persen.

    “Berulang kali kami protes keras atas potongan biaya aplikasi yang sudah sangat tidak manusiawi dan melanggar regulasi yang tercantum dalam Kepmenhub KP nomor 1001 tahun 2022, di mana potongan aplikasi maksimal 20 persen,” tuturnya.

    “Namun, fakta yang terjadi di lapangan, potongan aplikasi yang diterapkan dua perusahaan besar melebihi 20 persen, bahkan hingga lebih dari 30 persen. Namun, tidak ada tindak lanjut sanksi dari regulator atau dari Kementerian Perhubungan,” tambahnya.

    Driver ojek online (ojol). Foto: Ari Saputra

    Igun kemudian mempertanyakan peran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam menertibkan aplikator yang ‘menabrak’ aturan untuk mengenakan potongan yang lebih tinggi. Menurutnya, Kemenhub seharusnya mengambil tindakan!

    “Pertanyaan kami? Ke mana Kemenhub yang seharusnya bisa menindak tegas siapa pun yang melanggar regulasi yang dibuat oleh lembaganya, Kementerian Perhubungan,” tuturnya.

    “Apakah Menteri Perhubungan sampai tidak berdaya untuk dapat tegas kepada perusahaan aplikator besar yang seakan berkuasa melebihi kewenangan Menteri Perhubungan sebagai pembuat regulasi,” tambahnya.

    Sebagai catatan, penurunan tarif aplikasi merupakan tuntutan yang sudah disuarakan ojek online sejak tahun lalu. Bahkan, dalam demo besar yang digelar di Jakarta pada September 2024, protes terkait hal tersebut sudah disuarakan.

    (sfn/din)

  • Jepang All-in Buat Proyek Pelabuhan Patimban, JICA Suntik Rp28,15 Triliun!

    Jepang All-in Buat Proyek Pelabuhan Patimban, JICA Suntik Rp28,15 Triliun!

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) menggenapkan pinjaman di Proyek Patimban menjadi sekitar 272,5 miliar yen atau setara Rp28,15 triliun (kurs 1 yen Rp103,3).

    Dana segar tersebut dikucurkan JICA dalam tiga tahap sejak 2017. Bisnis.com mencatat pada 2017 Pemerintah Indonesia dan JICA telah menandatangani pinjaman tahap I sebesar 118,9 miliar yen dari seluruh dana investasi yang dibutuhkan yaitu Rp14 triliun. Sisa dana dibiayai oleh APBN. 

    Pada tahap pertama ini, Pelabuhan Patimban direncanakan akan dapat melayani 3,75 juta peti kemas (TEUS). Pada tahap ini telah dibangun area terminal, pembangunan Breakwater, Seawall, dan Revetment, pembangunan Back Up Area, jalan akses.

    Kemudian jembatan penghubung dengan Terminal Kendaraan seluas 25 Ha dengan kapasitas kumulatif sebesar 218.000 CBU, Terminal Peti Kemas seluas 35 Ha dengan kapasitas kumulatif sebesar 250.000 TEUs untuk tahap I secara keseluruhan.

    Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, pada tahap II yang dibutuhkan dana hingga Rp9,5 triliun. JICA kembali mengucurkan dana segar sebesar 70,2 miliar yen atau sekitar Rp7 triliun.

    Di tahap ini, peningkatan kapasitas terminal peti kemas menjadi Tahap kedua, kapasitas pelayanan akan meningkat menjadi 5,5 Juta TEUS.

    Tahap II meliputi pembangunan terminal petikemas dan terminal kendaraan yang ditargetkan selesai pada November 2025. Pada tahap II, akan dibangun terminal kontainer seluas 63,5 hektare dengan kapasitas 3,3 juta TEUS serta car terminal seluas 13,7 hektare dengan kapasitas 600.000 kendaraan.

    Teranyar JICA kembali mengucurkan pinjaman untuk Proyek Pengembangan Pelabuhan Patimban Tahap III sebesar 83,408 miliar yen atau sekitar Rp8,57 triliun.

    Melansir laman resmi Kedutaan Jepang di Indonesia, Jepang juga mendukung pembangunan jalan tol akses, penguatan kapasitas operasional pelabuhan, termasuk pengembangan daerah pedalaman, dan pengembangan wilayah Lebana (yang terdiri dari kabupaten Subang dan kota-kota di sekitarnya).

  • Daftar Tambahan Jumlah Perjalanan KA Antar Kota di Jawa pada Gapeka 2025 – Halaman all

    Daftar Tambahan Jumlah Perjalanan KA Antar Kota di Jawa pada Gapeka 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut ini daftar penambahan jumlah perjalanan kereta api antar kota di Jawa sesuai dengan diberlakukannya Gapeka 2025.

    Diketahui, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mulai memberlakukan Grafik Perjalanan KA (Gapeka) 2025 untuk menggantikan Gapeka 2023 yang sebelumnya digunakan.

    Gapeka merupakan pedoman pengaturan pelaksanaan perjalanan kereta api yang digambarkan dalam bentuk garis yang menunjukkan stasiun, waktu, jarak, kecepatan, dan posisi perjalanan kereta api mulai dari berangkat, berhenti, datang, bersilang, dan penyusulan, yang digambarkan secara grafis untuk pengendalian perjalanan kereta api.

    Dengan rilisnya Gapeka 2025, waktu perjalanan kereta api akan semakin singkat dan sebagian kereta api mengalami perubahan jadwal keberangkatan.

    Gapeka 2025 akan mulai berlaku 1 Februari 2025.

    “Salah satu manfaat yang dapat dirasakan pelanggan pada Gapeka 2025 adalah efisiensi waktu perjalanan KA. Terdapat efisiensi waktu perjalanan KA Antarkota Jawa sebesar 2.551 menit/hari. Rinciannya, efisiensi 225 menit pada KA Argo, 486 menit pada KA Eksekutif, 1.221 menit pada KA Eksekutif Campuran, dan 519 menit pada KA Ekonomi,” kata VP Public Relations KAI Anne Purba, Minggu (12/1/2025), dikutip dari Siaran Pers KAI.

    Daftar penambahan jumlah perjalanan KA antar kota di Jawa pada Gapeka 2025:

    KA Pangrango (Sukabumi-Bogor) PP
    KA Argo Merbabu (Gambir-Semarang Tawang Bank Jateng) PP
    KA Tawangjaya Premium (Pasar Senen-Semarang Tawang Bank Jateng) PP
    KA Taksaka (Gambir-Yogyakarta) PP
    KA Purwojaya Fakultatif (Gambir-Kroya-Cilacap) PP
    KA Sawunggalih (Pasar Senen-Kutoarjo) PP
    KA Madiun Jaya (Pasar Senen-Madiun) PP
    KA Gunung Jati (Gambir-Cirebon) PP
    KA Gunung Jati (Gambir-Semarang Tawang) PP
    KA Cakrabuana (Gambir-Cirebon) PP
    KA Cakrabuana (Gambir-Purwokerto) PP
    KA Argo Anjasmoro Fakultatif (Gambir-Surabaya Pasarturi) PP
    KA Harina Pagi (Bandung- Cikampek-Surabaya Pasarturi) PP
    KA Menoreh (Pasar Senen-Semarang Tawang) PP
    KA Sancaka Utara Fakultatif (Cilacap-Solo Balapan-Gundih-Surabaya Pasarturi) PP
    KA Ijen Ekspres Fakultatif (Malang-Ketapang) PP
    KA Argo Anjasmoro Fakultatif (Surabaya Pasarturi-Gambir) PP

    Selain itu, ada efisiensi waktu perjalanan KA Penumpang di Divre I Sumatera Utara sebesar 68 menit / hari dan di Divre II Sumatera Barat sebesar 72 menit / hari.

    Adapun penambahan KA Penumpang di Sumatera yaitu:

    KA Pariaman Ekspress (Pauhlima – Naras) PP
    KA Pariaman Ekspress Fluktuatif (Padang-Naras) PP

    Faktor yang Melatarbelakangi Perubahan Gapeka

    Terdapat berbagai faktor yang melatarbelakangi perubahan Gapeka dari 2023 ke 2025.

    Rinciannya yakni meliputi adanya jalur ganda yang dibangun oleh DJKA Kementerian Perhubungan, penambahan KA penumpang dan KA barang baru, perpanjangan rute seperti lintas Kreunggeukeuh – Kutablang – Muara Satu, serta percepatan waktu tempuh perjalanan KA.

    Penyesuaian Gapeka juga dilakukan untuk meningaktkan keandalan pola operasi pada Commuter Line, KA Bandara, Prameks, dan KA Feeder serta peningkatan kecepatan prasarana dan stasiun.

    Masyarakat dapat membeli tiket untuk keberangkatan kereta api mulai H-45, sehingga untuk keberangkatan 1 Februari 2025 sudah dapat dibeli melalui aplikasi Access by KAI, situs kai.id, ataupun seluruh chanel penjualan tiket yang bekerja sama secara resmi dengan KAI.

    KAI mengimbau kepada pelanggan dengan keberangkatan 1 Februari 2025 dan seterusnya untuk memperhatikan kembali jadwal yang tertera pada tiket, agar tidak tertinggal keretanya karena sudah berlaku Gapeka 2025.

    “Kami berharap dengan pemberlakuan Gapeka 2025 ini, pelanggan kereta api akan semakin meningkat melalui berbagai peningkatan pelayanan seperti waktu perjalanan yang semakin singkat, penambahan jumlah perjalanan kereta api, dan lainnya,” tutup Anne.

    (Tribunnews.com/Latifah)