Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenhub

  • Stasiun Tanah Abang Baru Sudah Kelihatan Bentuknya, Begini Progresnya

    Stasiun Tanah Abang Baru Sudah Kelihatan Bentuknya, Begini Progresnya

    Jakarta –

    Pembangunan Stasiun Tanah Abang Baru terus dikebut. Kini, stasiun baru tersebut sudah mulai kelihatan pembangunannya.

    Dalam keterangan Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan disebutkan pembangunan stasiun tahap 1 telah mencapai progres konstruksi sebesar 82,8% per Januari 2025. Konstruksi yang mulai kelihatan bentuknya adalah gedung stasiun dan juga jalur kereta api.

    “Progres Pembangunan Stasiun Tanah Abang semakin dekat dengan penyelesaian! Pembangunan stasiun terus dikebut tentunya untuk meningkatkan layanan transportasi publik,” tulis DJKA dalam keterangannya di Instagram @ditjenperkeretaaapian, Minggu (19/1/2025).

    Sementara itu untuk fasilitas operasi mulai dari Sistem Persinyalan dan Listrik Aliran Atas juga sudah cukup maju progresnya mencapai 95,41%.

    Proyek pembangunan Stasiun Tanah Abang Baru ini melakukan ground breaking sejak 30 April 2023. Pengembangan stasiun dilakukan guna mengantisipasi semakin padatnya penumpang KRL di Stasiun Tanah Abang.

    Stasiun dibangun bersama oleh 3 pihak, DJKA Kemenhub, Pemprov DKI, dan PT KAI. Kemenhub membangun gedung stasiun baru dan jalan kereta api, fasilitas operasi KA (rel, persinyalan), serta Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di atas jalur KA.

    Kemudian, Pemprov DKI membangun pelebaran jalan dan fasilitas integrasi antar moda. Sedangkan PT KAI membangun area parkir serta penataan e-ticketing, pembangunan plaza dan halaman stasiun, serta fasilitas intermoda dan kanopi.

    Stasiun akan dibangun dengan luas bangunan utama 12.000 meter persegi, dan dengan bangunan 2 lantai, yang dilengkapi dengan bangunan komersil dan fasilitas pendukung serta fasilitas disabilitas. Stasiun ini meningkatkan kapasitas penumpang dari awalnya 100 ribu orang menjadi 300 ribu orang per hari.

    (kil/kil)

  • BBN Airlines Tutup Rute Jakarta-Surabaya Padahal Baru 4 Bulan, Ini Alasannya

    BBN Airlines Tutup Rute Jakarta-Surabaya Padahal Baru 4 Bulan, Ini Alasannya

    Jakarta –

    BBN Airlines Indonesia resmi menutup rute Jakarta-Surabaya-Jakarta (CGK-SUB-CGK) terhitung mulai 15 Januari 2025. Padahal rute tersebut baru dibuka pada 27 September 2024 alias baru sekitar empat bulan.

    Penutupan rute tersebut tertuang dalam surat dengan Nomor PTBBN-SD-2025-01-08/352 perihal Pemberitahuan Penutupan Rute Jakarta-Surabaya-Jakarta (CGK-SUB-CGK) PT BBN Airlines Indonesia, terhitung efektif 15 Januari 2025. Surat itu diteken pada 8 Januari 2025.

    “Rute penerbangan dimaksud telah tidak dioperasikan oleh PT BBN Airlines Indonesia,” kata Plt Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Lukman F Laisa kepada detikcom, Minggu (19/1/2025).

    Lukman menjelaskan alasan penutupan rute tersebut dikarenakan minat pasar yang rendah. Sejak dibuka, rata-rata tingkat keterisian BBN Airlines untuk rute Jakarta-Surabaya-Jakarta di bawah 50%.

    “Dikarenakan aspek minat pasar dan keselarasan strategi jaringan, di mana rata-rata tingkat keterisian (load factor) operasi rute CGK-SUB-CGK sebesar 43% untuk periode 27 September 2024 sampai 15 Januari 2025 dan periode 16 Januari 2025 sampai 29 Maret 2025 sebesar 5%,” ungkap Lukman.

    Oleh karena itu sejak 9 Januari 2025, BBN Airlines telah memberikan pemberitahuan kepada penumpang yang terdampak oleh pembatalan penerbangan ini melalui berbagai media informasi dan distribusi penjualan.

    Selain itu, efektif mulai 10 Januari 2025 BBN Airlines telah menutup saluran penjualan untuk rute Jakarta-Surabaya-Jakarta. Hal itu untuk mencegah penambahan jumlah penumpang yang terdampak.

    Berdasarkan data penerbangan BBN Airlines dengan rute Jakarta-Surabaya pada 15 Januari 2025, terdapat sebanyak 81 penumpang dan Surabaya-Jakarta sebanyak 59 penumpang. Penumpang yang terdampak ini disebut telah diberikan kompensasi penuh berupa refund.

    Pada 16 Januari 2025, BBN Airlines telah melakukan audit internal dan diperoleh data penjualan periode 17 Januari 2025 sampai 28 Maret 2025 sebanyak 306, dengan rincian 288 telah dikembalikan biaya tiketnya dan 18 sedang dalam proses pengembalian.

    (kil/kil)

  • Terlihat Planga-Plongo Tapi Menjerumuskan Banyak Orang

    Terlihat Planga-Plongo Tapi Menjerumuskan Banyak Orang

    GELORA.CO -Skandal dugaan korupsi era Presiden ke-7 Joko Widodo pelan-pelan terkuak. 

    Kabar terbaru, pejabat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diminta mengumpulkan dana untuk mendukung pemenangan Jokowi di Pilpres 2019, yang saat itu berstatus sebagai capres petahana.

    Hal ini turut menjadi perhatian pegiat media sosial yang juga seorang dokter, dr Tifauzia Tyassumah atau Dokter Tifa.

    “Menyimak apa yang terjadi di Kementerian Perhubungan, duit-duit korupsi dikumpulkan untuk pemenangan Pemilu, dan itu diinstruksikan lho!” kata Dokter Tifa melalui akun X pribadinya yang dikutip Minggu 19 Desember 2025.

    Dokter Tifa mencurigai instruksi tersebut bukan cuma berlaku di Kemenhub, namun bisa terjadi di kementerian lain.

    “Dan pastinya juga bukan terjadi hanya di level Kementerian. Tetapi terjadi hingga level bawah-bawah sampai desa-desa,” kata Dokter Tifa.

    Karena itulah, Dokter Tifa mengaku tidak heran apabila hingga hari ini menteri-menteri sampai pejabat level desa masih menunduk-nunduk dan seperti tampak loyal.

    “Akhirnya, kok lama-lama saya berpikir, ini makhluk  bukan manusia ya, ini sih Set** itself,” kata Dokter Tifa.

    “Tampak plango-plong padahal menjerumuskan begitu banyak orang pada perbuatan jahat, korupsi berantai,  yang dia galang dan komandani, merampok uang negara, dengan dalih segala macam proyek, selama 10 tahun!” sambungnya.

    Diketahui, dalam sidang kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Senin 13 Januari 2025 lalu, terungkap cawe-cawe menggarong duit negara untuk mendukung pemenangan Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019.

    Dalam agenda pemeriksaan mantan Direktur Sarana Transportasi Jalan Kemenhub, Danto Restyawan sebagai saksi disebutkan bahwa Menhub Budi Karya Sumadi alias BKS memerintahkan Direktur Prasarana Kemenhub, Zamrides untuk mengumpulkan uang sekitar Rp5,5 miliar guna keperluan pemenangan Jokowi pada Pilpres 2019.

    Saat itu, Danto masih menjabat sebagai Direktur Lalu Lintas Kereta Api Kemenhub. Menurutnya, uang tersebut dikumpulkan dari para PPK di DJKA yang bersumber dari para kontraktor proyek perkeretaapian.

    “Informasinya, Pak Zamrides diminta untuk lari ke luar negeri sementara karena terpantau oleh KPK,” kata Danto pada sidang yang dipimpin Hakim Ketua Gatot Sarwadi dikutip, Jumat 17 Januari 2025.

  • Kemenhub Rapatkan Barisan Jelang Angkutan Mudik Lebaran 2025 – Page 3

    Kemenhub Rapatkan Barisan Jelang Angkutan Mudik Lebaran 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Dalam upaya meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi jalan menjelang Angkutan Lebaran 2025, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Direktorat Sarana Transportasi Jalan menggelar Rapat Koordinasi Pemantapan Program Kerja Tahun 2025. Acara ini berlangsung pada Jumat (17/1) di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

    Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Tatan Rustandi, menekankan pentingnya sinergi yang kuat di tengah tantangan tahun 2025, salah satunya mudik lebaran.

    “Keselamatan dan kenyamanan masyarakat adalah prioritas utama, terutama menjelang momentum mudik Lebaran yang selalu dinantikan,” ungkapnya, Minggu (19/1/2025).

    Komitmen Meningkatkan Keselamatan Transportasi

    Tatan menggarisbawahi bahwa kecelakaan transportasi yang terjadi belakangan ini sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret seperti pengecekan menyeluruh terhadap standardisasi kendaraan bermotor dan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU).

    “Pastikan inspeksi kendaraan dilakukan secara berkala, kelayakan operasional terjamin, pelanggaran diberikan sanksi tegas, serta rampcheck terus dilaksanakan. Selain itu, sosialisasi keselamatan kepada masyarakat harus menjadi prioritas,” tambah Tatan.

    Sinkronisasi Program Kerja untuk Keselamatan Jalan

    Direktur Sarana Transportasi Jalan, Amirulloh, menegaskan bahwa Rakor ini bertujuan menyinkronkan program kerja di bidang Sarana Transportasi Jalan.

    “Kami ingin memperkuat budaya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan demi mewujudkan transportasi yang lebih aman dan efisien,” ujarnya.

    Pada Rakor ini, tiap Kepala Sub Direktorat memaparkan program kerja tahun 2025, yang mencakup:

    Pelayanan Uji Tipe Kendaraan
    Pengujian Berkala
    Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan dan Program Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD)
    Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU)
    Penghargaan untuk Pelaksanaan Rampcheck Terbaik

     

  • Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi Kunci Pangkas Durasi Jemaah di Tanah Suci

    Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi Kunci Pangkas Durasi Jemaah di Tanah Suci

    loading…

    BPKH menilai, pengembangan Kampung Haji di Arab Saudi bisa menjadi kunci pengurangan durasi haji. Foto/istimewa

    JAKARTA – Badan Pengelola Keuangan Haji ( BPKH ) menilai, pengembangan Kampung Haji di Arab Saudi bisa menjadi kunci pengurangan durasi haji. Hal itu sesuai dengan rekomendasi Panja Haji DPR 2025 mengenai pengurangan durasi tinggal jemaah Indonesia agar lebih singkat dari 40 hari yang dirasa terlalu lama dan mahal.

    Dalam rapat konsultasi yang berlangsung di Muamalat Tower, Jakarta, Pimpinan Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas mendengarkan masukan dan diskusi bersama Kemenko Ekonomi, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Kemenag, Kemenkeu, Kemenhub. Beberapa BUMN dan Otorita Provinsi di Arab Saudi mengenai berbagai tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan ibadah haji.

    Termasuk solusi menurunkan masa durasi tinggal agar lebih efisien, rasional dengan layanan yang meningkat sesuai amanah UU No. 34/2014.

    Anggota Bidang Investasi Surat Berharga dan Emas, serta Analisis Portofolio BPKH Indra Gunawan, mengatakan, faktor utama yang membuat durasi jemaah haji Indonesia di Tanah Suci begitu lama hingga 40 hari, adalah panjangnya waktu tunggu keberangkatan dan kepulangan karena terbatasnya infrastruktur di Bandara Jeddah dan Madinah, dari kewenangan pihak General Authority of Civil Aviation (GACA) KSA.

    “Selain itu, tantangan lain juga muncul akibat aksesibilitas lebih dari 17.000 pulau dan 75.000 desa di Indonesia, serta 719 bahasa yang berbeda serta tingginya jumlah jemaah yang tidak memiliki akses keuangan memadai,” kata Indra di Jakarta, Minggu (19/1/2025)

    Belum lagi jika dilihat dari usianya, mayoritas jemaah haji Indonesia saat ini Lansia di atas 60 tahun, dengan sebagian besar memiliki risiko tinggi (risti) kesehatan.

    “Untuk mengatasi masalah ini, tercetus ide mengembangkan lahan dan bandara alternatif, apalagi jika ternyata ada miqat (lokasi berganti kain dan niat berihram yang dekat). Mobilisasi kedatangan dan kepulangan menjadi lebih mudah-murah, aman-nyaman, saatnya bahu membahu bersama bagi terobosan ini,” ujar anggota Dewan Pengawas BPK Heru Muara Sidik.

    Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Kemenhub M. Mauludin mengatakan, saat ini bandara dimaksud hanya memiliki dua runway dengan kapasitas terbatas, yang hanya mampu menampung ratusan penumpang per jam untuk kelaikudaraan bandara dan terminal haji ini perlu investasi lanjutan.

  • BBN Airlines Buka Suara soal Penutupan Rute Jakarta-Surabaya

    BBN Airlines Buka Suara soal Penutupan Rute Jakarta-Surabaya

    Bisnis.com, JAKARTA – Maskapai penerbangan BBN Airlines Indonesia kembali menutup salah satu rute penerbangannya yaitu rute Jakarta (CGK) – Surabaya (SUB) akibat minat pasar yang rendah. 

    Marketing Communications BBN Airlines Indonesia Dafa Yuliano mengatakan, secara garis besar BBN Airlines Indonesia akan terus berkoordinasi dengan para regulator dan stakeholder terkait. 

    “Kita terus mengevaluasi market secara intens, serta melakukan penyelarasan strategi pertumbuhan jangka panjang,” kata Dafa kepada Bisnis, Minggu (19/1/2025). 

    Pernyataan tersebut senada dengan keterangan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Udara (Dirjen Hubud) Kemenhub Lukman F. Laisa mengatakan, penutupan rute CGK-SUB (PP) yang efektif per 15 Januari 2025 disebabkan aspek minat pasar dan keselarasan strategi jaringan. 

    “D imana rata-rata tingkat keterisian [load factor] operasi rute CGK-SUB-CGK sebesar 43% untuk periode 27 September 2024 sampai dengan 15 Januari 2025 dan periode 16 Januari 2025 sampai dengan 29 Maret 2025 sebesar 5%,” kata Lukman, Jumat (17/1/2025). 

    Berdasarkan data penerbangan PT BBN Airlines Indonesia, jumlah penumpang pada rute CGK-SUB pada 15 Januari 2025 tercatat sebanyak 81 orang, sementara pada rute SUB-CGK sebanyak 59 orang. Pada 16 Januari 2025, penerbangan rute CGK-SUB-CGK tidak beroperasi, dan penumpang yang terdampak telah menerima kompensasi penuh dalam bentuk refund.

    Pada tanggal yang sama, PT BBN Airlines Indonesia melakukan audit internal dan mencatat data penjualan tiket untuk periode 17 Januari 2025 hingga 28 Maret 2025 sebanyak 306 tiket. Dari jumlah tersebut, 288 tiket telah dikembalikan biayanya, sedangkan 18 tiket masih dalam proses pengembalian.

    Selain rute CGK-SUB, BBN Airlines Indonesia sebelumnya juga menutup rute Jakarta (CGK) – Balikpapan (BPN) (PP). Head of Marketing BBN Airlines Indonesia Rosye Risandy mengatakan, rute CGK – BPN (PP) sedang ditinjau ulang karena okupansi yang rendah.

  • Tiket Murah Mudik Lebaran Segera Dibahas, Ini Bocorannya

    Tiket Murah Mudik Lebaran Segera Dibahas, Ini Bocorannya

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berkoordinasi dengan berbagai kementerian/lembaga terkait membahas persiapan mudik Lebaran 2025, termasuk harga tiket yang terjangkau.

    “Saya tadi baru saja telepon dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Kami akan terus melakukan rapat-rapat koordinasi yang baik agar bisa mempersiapkan mudik Lebaran ataupun mobilitas yang akan semakin tinggi menjelang Lebaran nanti,” ujar AHY dikutip dari Antara, Sabtu (18/1/2025)

    “Tentunya ini melibatkan berbagai pihak, Kementerian Perhubungan sudah pasti tapi juga Kementerian BUMN,” sambungnya.

    AHY mengatakan hal penting yang dibahas antara lain aksesibilitas dan harga tiket berbagai moda transportasi yang lebih murah untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat selama periode Lebaran nanti. Baik untuk transportasi darat, laut, maupun udara.

    “Kita juga berupaya untuk memberikan kemudahan dan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat untuk menggunakan berbagai mode transportasi darat, laut, udara, maupun kereta api,” terang mantan Menteri ATR/Kepala BPN itu.

    Sebagai informasi, sebelumnya Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Hartanto mengatakan, sedang menyiapkan sejumlah skenario dan konsep untuk mengurai arus angkutan Lebaran 2025.

    “Kami sedang mengusulkan beberapa konsep supaya tidak terjadi penumpukan penumpang mendekati hari-hari kritis,” kata Hartanto.

    Hartanto mengatakan, dari tahun ke tahun arus mudik dan arus balik terjadi pada H-7 dan H+7 sehingga beberapa skenario misalnya konsep bekerja dari mana saja yang diterapkan sejak H-12 dan H+12 dari Lebaran yang diperkirakan jatuh di akhir Maret 2025.

    “Kalau kemarin kami hitung H-12 atau 10 tapi yang jelas tidak 7 hari (jarak dari Lebaran),” ujarnya.

    Kemenhub menampung berbagai ide dari berbagai kalangan termasuk yang lahir dari Menteri Perhubungan langsung untuk dicoba sebab pemerintah membutuhkan solusi dari mengurai kepadatan angkutan lebaran salah satunya angkutan laut.

    (hns/hns)

  • Hanya Seumur Jagung, Ini Biang Kerok BBN Airlines Tutup Rute Jakarta-Surabaya

    Hanya Seumur Jagung, Ini Biang Kerok BBN Airlines Tutup Rute Jakarta-Surabaya

    Bisnis.com, JAKARTA – BBN Airlines Indonesia resmi menutup rute Jakarta-Surabaya-Jakarta (CGK-SUB-CGK) per 15 Januari 2025. Padahal, rute ini baru dibuka BBN pada 27 September 2024 atau hanya bertahan seumur jagung alias sekitar 4 bulan.

    Pihak maskapai menjelaskan alasannya yakni karena aspek minat pasar dan keselarasan strategi jaringan.

    Pasalnya, BBN hanya mencapai rata-rata tingkat keterisian (load factor) operasi rute CGK-SUB-CGK sebesar 43% untuk periode 27 September 2024 hingga 15 Januari 2025 dan periode 16 Januari 2025 sampai dengan 29 Maret 2025 sebesar 5%.

    Keputusan ini tertuang dalam surat dengan Nomor PTBBN-SD-2025-01-08/352 tertanggal 8 Januari 2025 dan telah diterima oleh Kementerian Perhubungan.

    Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Udara (Dirjen Hubud) Lukman F. Laisa mengatakan bahwa sejak 9 Januari 2025, PT BBN Airlines Indonesia telah memberikan pemberitahuan kepada penumpang yang terdampak oleh pembatalan penerbangan ini melalui berbagai media informasi dan distribusi penjualan.

    Selain itu, sambungnya, efektif mulai 10 Januari 2025 PT BBN Airlines Indonesia telah menutup saluran penjualan untuk rute CGK-SUB-CGK untuk mencegah penambahan jumlah penumpang yang terdampak.

    Adapun, berdasarkan data penerbangan PT BBN Airlines Indonesia dengan rute CGK-SUB pada 15 Januari 2025 sebanyak 81 penumpang dan SUB ke CGK sebanyak 59 penumpang. Pada 16 Januari 2025, telah tidak terdapat penerbangan CGK-SUB-CGK.

    “Penumpang yang terdampak telah diberikan kompensasi penuh berupa refund,” kata Lukman.

    Lebih lanjut, pada 16 Januari 2025 PT BBN Airlines Indonesia telah melakukan audit internal dan diperoleh data penjualan periode 17 Januari 2025 sampai dengan 28 Maret 2025 sebanyak 306, dengan perincian 288 telah dikembalikan biaya tiketnya dan 18 sedang dalam proses pengembalian.

    Bukan Pertama Kali Tutup Rute

    Berdasarkan catatan Bisnis, BBN Airlines juga pernah menonaktifkan rute penerbangan yakni Jakarta (CGK) – Balikpapan (BPN) (pp) pada November 2024. 

    Head of Marketing BBN Airlines Indonesia Rosye Risandy mengatakan, CGK – BPN (pp) sedang ditinjau ulang, karena okupansi yang rendah. 

    “Kami berkomitmen untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kesulitan yang telah terjadi dan meningkatkan layanan kami ke depan. Saat ini, kami sedang meninjau kembali rute Balikpapan,” kata Rosye kepada Bisnis, Selasa (5/11/2024). 

    Rosye mengatakan, peninjauan kembali memang terkait dengan operasional yaitu tidak terpenuhinya permintaan pasar atau demand yang kurang dengan load factor rata-rata 20%-25%.

  • Potongan Aplikasi Mitra Maxim Diklaim Tak Sampai 30 Persen

    Potongan Aplikasi Mitra Maxim Diklaim Tak Sampai 30 Persen

    Jakarta –

    Perusahaan ride-hailing asal Rusia, Maxim mengaku, biaya potongan aplikasi untuk mitra ojek online (ojol) di Indonesia tak sampai 30 persen. Kebijakan tersebut, kata mereka, sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

    Director Development Maxim Indonesia, Dirhamsyah mengatakan, pihaknya merujuk pada Ketentuan Diktum ke Delapan pada Keputusan Kementerian Perhubungan No 1001 Tahun 2022 untuk menentukan potongan aplikasi. Dia memastikan, besaran maksimal hanya 20 persen.

    “Dalam penerapannya, Maxim Indonesia memberikan komisi potongan aplikasi sebesar 5-15 persen kepada mitra pengemudi tergantung pada tarif,” ujar Dirhamsyah melalui rilis resmi, dikutip Sabtu (19/1).

    Maxim Indonesia Foto: Maxim

    Bahkan, Dirhamsyah memastikan, Maxim Indonesia memberi kesempatan bagi mitra pengemudi mendapatkan pengurangan komisi potongan aplikasi melalui program prioritas.

    “Kami menghormati mitra pengemudi dan menciptakan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan penghasilan utama maupun penghasilan tambahan,” ungkapnya.

    Diberitakan detikOto sebelumnya, Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono protes, penghasilan ojol saat ini dipotong aplikator hingga 30 persen. Padahal, menurut aturan yang berlaku, potongan aplikasi semestinya tak boleh lebih dari 20 persen.

    “Berulang kali kami protes keras atas potongan biaya aplikasi yang sudah sangat tidak manusiawi dan melanggar regulasi yang tercantum dalam Kepmenhub KP nomor 1001 tahun 2022, di mana potongan aplikasi maksimal 20 persen,” ujar Igun kepada detikOto.

    “Namun, fakta yang terjadi di lapangan, potongan aplikasi yang diterapkan dua perusahaan besar melebihi 20 persen, bahkan hingga lebih dari 30 persen. Tidak ada tindak lanjut sanksi dari regulator atau dari Kementerian Perhubungan,” tambahnya.

    Kondisi tersebut, kata Igun, membuat penghasilan ojol semakin tipis. Sehingga, untuk menambah penghasilan, mereka terpaksa ‘kerja rodi’ dengan menghabiskan lebih banyak waktu dan tenaga.

    “Akibat potongan yang besar, rekan-rekan pengemudi ojol memforsir jam kerja dan waktu istirahatnya dipakai untuk bekerja lebih keras agar pendapatannya bisa memenuhi nafkah harian,” kata dia.

    (sfn/dry)

  • Gojek Klaim Tak Potong Penghasilan Ojol 30 Persen, tapi Segini

    Gojek Klaim Tak Potong Penghasilan Ojol 30 Persen, tapi Segini

    Jakarta –

    Gojek Indonesia menanggapi keluhan asosiasi ojek online (ojol) Garda Indonesia mengenai potongan aplikasi yang mencapai 30 persen. Mereka menegaskan, apa yang dikeluhkan mitra tak benar. Sebab, nominalnya tak sebesar itu!

    Head of Corporate Affairs Gojek Indonesia, Rosel Lavina memastikan, biaya potongan aplikasi untuk mitra maksimal hanya 20 persen. Sehingga, tak benar seandainya ada yang mengeluh sampai 30 persen.

    “Gojek memastikan bahwa komisi yang diterima tidak lebih dari 15 persen + 5 persen dari biaya perjalanan (tarif), sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan,” ujar Rosel, dikutip detikOto dari CNN Indonesia, Sabtu (18/1).

    Driver ojol Gojek. Foto: Agung Pambudhy

    Rosel menjelaskan, aturan soal pemotongan upah tersebut mengacu pada KP 1001/2022 untuk kendaraan roda dua. Menurut aturan itu, 5 persen dari biaya perjalanan dikembalikan untuk menunjang kebutuhan dan membantu pengembangan kapasitas mitranya, mulai dari pelatihan hingga fitur keamanan mitra.

    Diberitakan detikOto sebelumnya, Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono protes, penghasilan ojol saat ini dipotong aplikator hingga 30 persen. Padahal, menurut aturan yang berlaku, potongan aplikasi semestinya tak boleh lebih dari 20 persen.

    “Berulang kali kami protes keras atas potongan biaya aplikasi yang sudah sangat tidak manusiawi dan melanggar regulasi yang tercantum dalam Kepmenhub KP nomor 1001 tahun 2022, di mana potongan aplikasi maksimal 20 persen,” ujar Igun kepada detikOto.

    “Namun, fakta yang terjadi di lapangan, potongan aplikasi yang diterapkan dua perusahaan besar melebihi 20 persen, bahkan hingga lebih dari 30 persen. Tidak ada tindak lanjut sanksi dari regulator atau dari Kementerian Perhubungan,” tambahnya.

    Ojol Foto: Agung Pambudhy

    Kondisi tersebut, kata Igun, membuat penghasilan ojol semakin tipis. Sehingga, untuk menambah penghasilan, mereka terpaksa ‘kerja rodi’ dengan menghabiskan lebih banyak waktu dan tenaga.

    “Akibat potongan yang besar, rekan-rekan pengemudi ojol memforsir jam kerja dan waktu istirahatnya dipakai untuk bekerja lebih keras agar pendapatannya bisa memenuhi nafkah harian,” kata dia.

    (sfn/dry)