Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenhub

  • Berlaku Pekan Ini! Ada Pembatasan Kendaraan di Tol, Simak Jadwal dan Lokasinya

    Berlaku Pekan Ini! Ada Pembatasan Kendaraan di Tol, Simak Jadwal dan Lokasinya

    Jakarta –

    Pekan ini ada pengaturan lalu lintas dalam rangka mengantisipasi kondisi lalu lintas di libur panjang Isra Mikraj dan Imlek. Kendaraan angkutan barang tertentu dilarang masuk beberapa ruas jalan tol ini.

    Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri dan Kementerian PU menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Libur Panjang Memperingati Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW dan Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili Tahun 2025 pada tanggal 20 Januari 2025. SKB itu di dalamnya mengatur operasional kendaraan angkutan barang.

    Penandatanganan SKB Nomor: KP – DRJD 304 Tahun 2025, HK.201/2/5/ DJPL/2025, 6/1/2025/Korlantas, 01/PKS/Db/2025 dilakukan oleh Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Ahmad Yani, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Capt. Antoni Arif Priadi, Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Irjen Pol. Aan Suhanan, dan Direktur Jenderal Bina Marga Rachman Arif Dienaputra.

    “Dengan adanya SKB ini maka perjalanan di libur panjang Isra Mikraj dan Imlek nanti akan mengalami pengaturan juga pembatasan demi keselamatan, keamanan, kenyamanan serta ketertiban bersama. Salah satunya ada pada aturan kendaraan angkutan barang,” kata Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Ahmad Yani, dikutip dari keterangan tertulisnya.

    Pembatasan kendaraan angkutan barang dilakukan pada mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, hasil tambang dan bahan bangunan.

    Kendaraan angkutan barang yang dikecualikan dari pembatasan atau tetap bisa beroperasi yakni yang mengangkut BBM/BBG, Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), barang ekspor/impor dari/ke pelabuhan laut, hantaran uang, penanganan bencana, hewan dan pakan ternak, pupuk, serta barang pokok.

    Namun kendaraan tersebut harus dilengkapi dengan surat muatan dengan beberapa ketentuan, yakni diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut, surat muatan yang berisi keterangan jenis barang, tujuan, dan nama serta alamat pemilik barang. Keterangan itu harus ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri angkutan barang. Selain itu, bagi kendaraan angkutan barang ekspor/impor dilengkapi dengan stiker yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.

    “Kita sudah biasa melalukan pengaturan ini sama seperti sebelumnya saat periode Natal dan Tahun Baru. Hal ini dilakukan agar meningkatkan kelancaran lalu lintas mengingat jumlah volume kendaraan diprediksi akan bertambah,” jelasnya.

    Jadwal Pembatasan Kendaraan di Tol

    1. Jumat, 24 Januari 2025 pukul 00.00 WIB sampai Sabtu, 25 Januari 2025 pukul 24.00 WIB;
    2. Rabu, 29 Januari 2025 pukul 00.00-24.00 WIB.

    Lokasi Pembatasan Kendaraan di Tol

    1. Jakarta Outer Ring Road (JORR);
    2. Cikampek – Purwakarta – Padalarang – Cileunyi.
    3. Jakarta – Cikampek – Palimanan – Kanci – Pejagan – Pemalang – Batang – Semarang;
    4. Krapyak – Jatingaleh, (Semarang);
    5. Jatingaleh – Srondol, (Semarang);
    6. Jatingaleh – Muktiharjo, (Semarang); dan
    7. Semarang – Solo.

    “Perbedaan dari sebelumnya yaitu pada libur panjang kali ini, tidak ada pembatasan operasional kendaraan angkutan barang di jalan non-tol sehingga hal tersebut dapat dimanfaatkan juga oleh para pelaku usaha di sektor terkait,” ujar Yani.

    (rgr/din)

  • Para Pejabat Diperintah Korupsi untuk Menangkan Jokowi di Pilpres, Usut Tuntas!

    Para Pejabat Diperintah Korupsi untuk Menangkan Jokowi di Pilpres, Usut Tuntas!

    GELORA.CO – Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto, memberikan tanggapan serius terkait terungkapnya permintaan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk mengumpulkan dana sebesar Rp5,5 miliar guna mendukung kampanye Jokowi dalam Pilpres 2019.

    “Para pejabat diperintahkan korupsi untuk mengumpulkan dana politik demi kemenangan Jokowi dalam Pilpres,” ujar Gigin dalam pernyataannya di akun X @giginpraginanto pada 19 Januari 2025.

    Gigin menganggap tindakan tersebut sebagai bagian dari praktik korupsi yang terstruktur dan masif, melibatkan sejumlah pejabat negara.

    “Usut tuntas dan kirim biangnya ke penjara. Bongkar! Ini namanya korupsi terstruktur dan massif,” tegasnya.

    Ia juga menilai bahwa perintah tersebut menunjukkan sistematisnya praktik korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintahan dan BUMN.

    “Kemungkinan jaringannya meluas di semua BUMN dan kementerian,” tandas Gigin.

    Para pejabat diperintahkan korupsi untuk mengumpulkan dana politik demi kemenangan Jokowi dalam Pilpres 2019. Usut tuntas dan kirim biangnya ke penjara.

    — gigin praginanto (@giginpraginanto) January 18, 2025

    Kasus ini terungkap dalam sidang dugaan korupsi di Pengadilan Tipikor Semarang pada Senin, 13 Januari 2025. Dalam persidangan, eks Direktur Sarana Transportasi Jalan Kemenhub, Danto Restyawan, mengungkap bahwa Budi Karya Sumadi memerintahkan Direktur Prasarana Kemenhub, Zamrides, untuk mengumpulkan dana tersebut dari kontraktor proyek perkeretaapian.

    Setelah Zamrides dilaporkan hendak melarikan diri ke luar negeri, Danto diminta menggantikannya dalam proses pengumpulan dana. Sebanyak sembilan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DJKA diminta menyetor masing-masing Rp600 juta.

    Selain itu, sebagian dana juga digunakan untuk membeli 25 ekor hewan kurban. Dalam kesaksiannya, Danto menyatakan telah menerima uang Rp595 juta dari terdakwa Yofi Akatriza, yang kemudian dikembalikan kepada KPK.

    Yofi sendiri diketahui menerima suap senilai Rp55,6 miliar dari kontraktor proyek di wilayah Purwokerto antara 2017 hingga 2020.

    Sidang ini mengungkap fakta bahwa korupsi yang terjadi bersifat terstruktur dan melibatkan banyak pihak, termasuk pejabat di Kemenhub dan BUMN, dengan jaringan yang luas. KPK diperkirakan akan terus mendalami kasus ini. []

  • Menhub akan Berlakukan Rekayasa Lalu Lintas Saat Lebaran 2025

    Menhub akan Berlakukan Rekayasa Lalu Lintas Saat Lebaran 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memaparkan akan melakukan sejumlah rencana rekayasa penguraian di titik-titik yang berpotensi mengalami penumpukan pemudik saat Lebaran 2025. 

    Menhub Dudy mengatakan terdapat sejumlah titik yang berpotensi mengalami penumpukan. Titik -titik ini akan menjadi fokus utama untuk dilakukan penguraian penumpukan, yakni titik di kawasan Merak (Banten), Puncak (Bogor), Tol Kalikangkung (Semarang), Nagreg (Bandung), dan Ketapang – Gilimanuk (Bali). 

    “Sejumlah rencana rekayasa penguraian penumpukan akan dilakukan,” kata Dudy dalam rapat dengan Kemenko PMK, Senin (20/1/2025). 

    Rekayasa yang dimaksud termasuk rekayasa penambahan pelabuhan pasangan, rekayasa kapal atau moda transportasi, dan rekayasa sistem arus kendaraan. Kemenhub juga akan melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna kelancaran angkutan lebaran 2025. 

    Lebih lanjut, rencana angkutan Lebaran akan berlandaskan evaluasi dari angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025 lalu. Dudy memaparkan sejumlah hasil evaluasi tersebut di antaranya, pengimplementasian buffer zone (penyangga wilayah utama) di sejumlah titik di kawasan Pelabuhan, khususnya Merak, serta digitalisasi pembelian tiket online di seluruh moda transportasi. 

    “Selain itu juga peluncuran layanan direct train di kawasan Jawa serta optimalisasi seluruh aset infrastruktur dan moda transportasi penunjang di saat tingkat mobilitas masyarakat meningkat,” katanya. 

    Dalam rapat tersebut juga dibahas sejumlah kebijakan serta koordinasi yang dapat dilakukan lintas kementerian guna mendukung kelancaran Angkutan Lebaran 2025. Di antaranya, kebijakan terkait waktu pembayaran Tunjangan Hari Raya, kebijakan hari libur, dan pembenahan sejumlah infrastruktur penunjang.

  • Profil Fly Jaya dan BBN Airlines, Dua Maskapai Anyar Coba Peruntungan di Langit Indonesia

    Profil Fly Jaya dan BBN Airlines, Dua Maskapai Anyar Coba Peruntungan di Langit Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Dua maskapai anyar PT BBN Airlines dan Fly Jaya mencoba peruntungan terbang melayani rute-rute di Indonesia.

    BBN Airlines telah resmi mengudara pada September 2024 sementara Fly Jaya masih merencanakan layanan penerbangan yang ditargetkan resmi beroperasi pertengahan tahun ini. 

    Sayangnya, laju bisnis layanan penerbangan kedua maskapai itu terhambat sejumlah kendala, di antaranya tingkat keterisian (load factor) yang menjadi biang kerok penutupan salah satu rute, hingga izin sebagai operator penerbangan (Air Operator Certificate) yang tak kunjung terbit.

    Profil Singkat Fly Jaya

    Berdasarkan informasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Fly Jaya, maskapai yang didirikan 2 tahun lalu ini menargetkan layanan penerbangan mulai berlaku pertengahan tahun dengan dua rencana destinasi yaitu Banjarmasin dan Yogyakarta. 

    Meski demikian sampai dengan saat ini Fly Jaya belum memiliki izin sebagai operator penerbangan (Air Operator Certificate). Fly Jaya baru mengantongi izin standar yang diperoleh pada Desember lalu. 

    Adapun Fly Jaya akan terbang dengan bermodal pesawat jenis ATR 72. Manajemen Fly Jaya juga mengklaim penerbangannya dirancang untuk melayani tidak hanya pusat-pusat keramaian tetapi juga daerah-daerah terpencil dan kurang terlayani, yang mendorong konektivitas, pertumbuhan ekonomi, dan pertukaran budaya.

    Profil BBN Airlines

    Jauh sebelum rencana Fly Jaya terbang di langit Indonesia, PT BBN Airlines Indonesia lebih dulu merealisasikan penerbangan perdananya pada 27 September 2024. 

    Berbekal enam pesawat jenis Boeing 737-800 dan Boeing 737-400, BBN Airlines terbang perdana dengan rute Jakarta – Surabaya (PP). 

    Setelah melakukan penerbangan perdana, BBN Airlines gencar menambah rute baru seperti Jakarta (CGK) – Balikpapan (BPN), Jakarta (CGK) – Pontianak (PNK) dan Jakarta (CGK) – Denpasar (DPS). 

    Hanya dalam waktu singkat,  BBN Airlines mengumumkan penutupan dua rute penerbangannya dengan alasan okupansi yang rendah. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, BBN Airlines adalah anak perusahaan dari Avia Solutions Group (ASG) yang bergerak di bidang jasa ACMI (aircraft, crew, maintenance, and insurance), penyewaan pesawat atau charter, serta penerbangan kargo. 

    Maskapai ini juga menyediakan layanan penerbangan reguler terjadwal. Sementara itu, Avia Solutions Group merupakan perusahaan berbasis di Irlandia yang didirikan oleh pengusaha Lithuania, Gediminas Ziemelis, yang memiliki 59,27% saham ASG dan bertindak sebagai pemilik manfaat utama (ultimate beneficial owner).

  • Kemenhub Batasi Operasional Angkutan Barang saat Libur Panjang Imlek, Berlaku Hanya di Jalan Tol – Halaman all

    Kemenhub Batasi Operasional Angkutan Barang saat Libur Panjang Imlek, Berlaku Hanya di Jalan Tol – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengatur pembatasan operasional angkutan barang berlaku hanya di jalan tol, saat libur panjang Imlek serta Isra Miraj Nabi Muhammad SAW mulai 24, 25 dan 29 Januari 2025.

    Hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri dan Kementerian PU tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Libur Panjang Memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad SAW dan Tahun Baru Imlek.

    “Perbedaan dari sebelumnya yaitu pada libur panjang kali ini, tidak ada pembatasan operasional kendaraan angkutan barang di jalan non tol sehingga hal tersebut dapat dimanfaatkan juga oleh para pelaku usaha di sektor terkait,” Plt. Dirjen Perhubungan Darat Yani dalam keterangannya, Senin (20/1/2025).

    Ahmad Yani mengatakan, pembatasan kendaraan angkutan barang dilakukan pada mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, hasil tambang dan bahan bangunan.

    “Dengan adanya SKB ini maka perjalanan di libur panjang Isra Mikraj dan Imlek nanti akan mengalami pengaturan juga pembatasan demi keselamatan, keamanan, kenyamanan serta ketertiban bersama. Salah satunya ada pada aturan kendaraan angkutan barang,” kata dia.

    Dia bilang, kendaraan angkutan barang yang dikecualikan dari pembatasan atau tetap bisa beroperasi yakni yang mengangkut BBM/BBG, Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), barang ekspor/impor dari/ke pelabuhan laut, hantaran uang, penanganan bencana, hewan dan pakan ternak, pupuk, serta barang pokok.

    Namun kendaraan tersebut harus dilengkapi dengan surat muatan dengan beberapa ketentuan, yakni diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut, surat muatan yang berisi keterangan jenis barang, tujuan, dan nama serta alamat pemilik barang serta ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri angkutan barang.

    Selain itu, bagi kendaraan angkutan barang ekspor/impor dilengkapi dengan stiker yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.

    “Kita sudah biasa melalukan pengaturan ini sama seperti sebelumnya saat periode Natal dan Tahun Baru. Hal ini dilakukan agar meningkatkan kelancaran lalu lintas mengingat jumlah volume kendaraan diprediksi akan bertambah,” jelasnya.

    Adapun waktu pelaksanaan pembatasan operasional angkutan barang di ruas tol sebagai berikut:

    1. Jumat 24 Januari 2025 pukul 00.00 WIB sampai Sabtu, 25 Januari 2025 pukul 24.00 WIB

    2. Rabu, 29 Januari 2025 pukul 00.00 – 24.00 WIB.

    Ruas jalan tol yang dibatasi sebagai berikut: 

    1. Jakarta Outer Ring Road (JORR)

    2. Cikampek – Purwakarta – Padalarang – Cileunyi

    3. Jakarta – Cikampek – Palimanan – Kanci – Pejagan – Pemalang – Batang – Semarang

    4. Krapyak – Jatingaleh, (Semarang)

    5. Jatingaleh – Srondol, (Semarang)

    6. Jatingaleh – Muktiharjo, (Semarang)

    7. Semarang – Solo

  • Prabowo Janji Semua Anak Indonesia Dapat Makan Bergizi Gratis – Page 3

    Prabowo Janji Semua Anak Indonesia Dapat Makan Bergizi Gratis – Page 3

    Sebelumnya, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menyayangkan pemangkasan anggaran untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis. Pasalnya, itu berimbas isu lain, termasuk anggaran transportasi umum harus dikorbankan.

    Dalam hal ini, Djoko mencontohkan program Buy The Service (BTS) yang digawangi Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dengan anggaran Rp 437,9 miliar pada 2024. Program BTS diselenggarakan untuk 11 kota dengan total 46 koridor.

    Pada 2025, nominalnya menyusut menjadi Rp 177,5 miliar bagi enam kota lama dan dua kota baru. Tiap kota mengantongi besaran yang berbeda, berkisar Rp 8,7 miliar hingga Rp 37,6 miliar.

    “Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program yang harus didukung, namun harus selektif. Sehingga tidak banyak memotong anggaran kementerian/lembaga yang juga tidak kalah pentingnya dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujar Djoko, Minggu (19/1/2025).

    Merujuk data Direktorat Angkutan Jalan Ditjenhubdat (Januari 2025), total penumpang BTS yang terangkut sebanyak 72.138.046 orang (sejak beroperasi Juni 2020 hingga 2023) dengan fare box sebesar Rp 58,54 miliar.

    Dengan rincian, subsidi per 2020 diberikan pada 5 kota dengan 19 koridor sebesar Rp 49,93 miliar. Lanjut pada 2021 di lima kota dan 26 koridor (Rp 311,71 miliar), 2022 di 10 kota dengan 51 koridor (Rp 546,95 miliar), 2023 di 10 kota dengan 48 koridor (Rp 573,36 miliar) dan tahun 2024 di 11 kota dengan 46 koridor (Rp 429,79 miliar).

    “Sekarang di tahun 2025 menurun menjadi Rp 177,5 miliar,” imbuh Djoko.

     

  • Kisruh 30% Potongan Aplikasi Ojol, Pemerintah Diminta Turun Tangan

    Kisruh 30% Potongan Aplikasi Ojol, Pemerintah Diminta Turun Tangan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah turun tangan menyelesaikan persoalan kebijakan potongan aplikasi 30% untuk driver ojek online (ojol).

    Anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin Asmoro menilai potongan itu tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan dan akan memberatkan para mitra pengemudi.

    Syafiuddin mengatakan, potongan aplikasi untuk mitra pengemudi sudah sangat jelas diatur dalam Keputusan Menteri Perubahan Nomor KP 1001 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi.

    Dalam diktum kedelapan Keputusan Menteri Perhubungan disebutkan bahwa perusahaan aplikasi menerapkan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi paling tinggi 15 persen dan/atau perusahaan aplikasi dapat menerapkan biaya penunjang berupa biaya dukungan kesejahteraan mitra pengemudi paling tinggi 5 persen.

    “Jika ditotal, maka besaran potongan aplikasi sebesar 20 persen. Itu angka paling tinggi. Jadi, tidak boleh melebihi 20%,” ujar Syafiuddin dikutip dari situs DPR, Minggu (19/1/2025).

    Syafiuddin menolak keras jika perusahaan aplikasi atau aplikator menerapkan potongan aplikasi sebesar 30% bagi mitra pengemudi, karena hal itu jelas melanggar peraturan yang ditelah ditetapkan.

    “Kami meminta perusahaan aplikasi mentaati aturan yang ada. Jangan membuat kebijakan yang menyalahi aturan, karena hal itu akan melanggar aturan dan merusak tatatan,” tegasnya.

    Dalam Keputusan Menteri Perhubungan itu, menurutnya, disebutkan bahwa jika perusahaan aplikasi melanggar penerapan biaya jasa, biaya tidak langsung, dan biaya penunjang kepada mitra, maka Kementerian Perhubungan bisa menerbitkan rekomendasi pemberian sanksi kepada perusahaan aplikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

    Oleh karena itu, dia menilai perusahaan aplikasi tidak bisa seenaknya menerapkan aturan pemotongan aplikasi, karena semuanya sudah diatur. Jika mereka melanggar, maka mereka akan dijatuhi sanksi.

    “Jika mereka ngotot menerapkan potongan 30%, kami akan panggil perusahaan aplikasi. Mereka (perusahaan aplikasi) tidak boleh main-main soal ini, karena itu jelas memberatkan, merugikan, dan menyengsarakan driver ojol,” ungkap Politisi Fraksi PKB ini.

    Syafiuddin meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap persoalan itu, karena potongan aplikasi ini sangat berkaitan dengan kesejahteraan driver ojol. Kementerian Perhubungan dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) harus duduk bersama menyelesaikan masalah tersebut.

    “Pemerintah tidak boleh saling lempar dalam masalah ini. Kementerian Perhubungan dan Komdigi harus bersikap tegas terhadap perusahaan aplikasi,” ujar Syafiuddin.

    Masalah pemotongan biaya ini telah lama dikeluhkan oleh driver ojol. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia Igun Wicaksono mengatakan biaya potongan di atas 30% ini melanggar aturan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1001 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi. Dalam aturan tersebut, biaya potongan aplikasi ojol ditetapkan maksimal 20%.

    “Berulang kali kami dari Asosiasi Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring Indonesia protes keras atas potongan biaya aplikasi yang sudah sangat tidak manusiawi dan melanggar regulasi yang dibuat oleh Kementerian Perhubungan RI yang tercantum dalam Kepmenhub KP Nomor 1001 tahun 2022, di mana potongan aplikasi maksimal 20%,” ujarnya, dikutip dari Detikcom, Minggu (19/1/2025).

    Sayangnya, Igun mengungkapkan fakta yang terjadi di lapangan potongan aplikasi diterapkan oleh dua perusahaan aplikasi besar melebihi dari 20%, bahkan hingga lebih dari 30%. Dia pun menyayangkan tidak adanya tindak lanjut sanksi dari regulator atau dari Kementerian Perhubungan.

    “Maka hal ini sama saja menerangkan bahwa Menteri Perhubungan tidak berdaya melawan arogansi perusahaan aplikator yang melanggar regulasi,” kata Igun.

    (haa/haa)

  • Kemenhub komitmen ciptakan keselamatan transportasi jalan saat Lebaran

    Kemenhub komitmen ciptakan keselamatan transportasi jalan saat Lebaran

    Ilustrasi – Sejumlah kendaraan antre memasuki rest area 379A Tol Batang-Semarang di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Senin (15/4/2024). ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra

    Kemenhub komitmen ciptakan keselamatan transportasi jalan saat Lebaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 19 Januari 2025 – 15:57 WIB

    Elshinta.com – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkuat kolaborasi dan sinergi unit kerja di bidang sarana transportasi jalan sebagai komitmen menciptakan keselamatan dan keamanan perjalanan menjelang angkutan Lebaran 2025.

    Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Tatan Rustandi mengatakan bahwa angkutan Lebaran 2025 adalah tahun yang penuh tantangan, sehingga diperlukan sinergi yang kuat antarunit kerja di bidang sarana transportasi jalan.

    “Keselamatan dan kenyamanan masyarakat merupakan prioritas utama kita, utamanya ini mendekati waktu Lebaran. Momentum mudik lebaran merupakan peristiwa tahunan yang sangat dinantikan oleh seluruh masyarakat,” kata Tatan dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

    Dia menyampaikan bahwa dalam menghadapi tantangan itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Direktorat Sarana Transportasi Jalan, telah menggelar Rapat Koordinasi Pemantapan Program Kerja Tahun 2025 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan.

    Hal itu dilakukan dalam rangka memperkuat kolaborasi dan sinergi unit kerja di bidang sarana transportasi jalan demi menciptakan keselamatan dan keamanan perjalanan masyarakat khususnya menjelang Angkutan Lebaran Tahun 2025. Ia menekankan perlu adanya pengecekan secara menyeluruh mulai dari standardisasi kendaraan bermotor dan juga Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU).

    “Lakukan inspeksi berkala terhadap kendaraan umum dan barang, pastikan kelayakan operasional, beri sanksi tegas bagi pelanggar, laksanakan _rampcheck_, dan kita terus lakukan sosialisasi keselamatan kepada masyarakat,” imbuh Tatan.

    Selain itu, pentingnya mengevaluasi capaian program kerja yang telah kita laksanakan serta kendala dan tantangan yang dihadapi di direktorat teknis dan di masing-masing Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD). Sejalan dengan itu, Direktur Sarana Transportasi Jalan Ditjen Hubdat Kemenhub Amirulloh menegaskan, upaya untuk mensinkronisasi program kerja di bidang Sarana Transportasi Jalan.

    “Diharapkan dapat memperkuat dan meningkatkan keselamatan jalan, sekaligus sebagai momentum untuk mengingatkan kita semua dalam membangun dan mewujudkan Budaya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” kata Amirulloh.

    Sumber : Antara

  • Angkasa Pura Jajaki Peluang Layanan Taksi Air di Bandara I Gusti Ngurah Rai

    Angkasa Pura Jajaki Peluang Layanan Taksi Air di Bandara I Gusti Ngurah Rai

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) atau Injourney Airports melakukan penjajakan terkait peluang transportasi antarmoda dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai berupa water taxi atau taksi air.

    Berdasarkan laman sosial media Bandara I Gusti Ngurah Rai @baliairport, Direktur Operasi dan Direktur Strategi dan Pengembangan Teknologi Injourney Airports Wendo Asrul Rose dan Ferry Kusnowo melakukan kunjungan kerja di area pesisir pantai sekitar Bandara I Gusti Ngurah Rai, Sabtu (18/1/2025). 

    “Pagi tadi, Direktur Operasi dan Direktur Strategi dan Pengembangan teknologi Injourney Airports bersama stakeholder terkait melaksanakan kunjungan kerja di area pesisir pantai sekitar DPS,” dikutip Minggu (19/1/2025). 

    Kunjungan kerja tersebut juga dihadiri oleh Direktur Utama Injourney Maya Watono. Maya memberikan arahan langsung terkait rencana transportasi antarmoda water taxi tersebut. 

    Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meminta Dirjen Perhubungan Laut untuk mengkaji layanan water taxi dari Bandara Ngurah Rai langsung ke Sanur, Seminyak, Kuta dan Nusa Penida. 

    “Salah satu cara termudah selain jalur darat yaitu layanan water taxi. Dari Ngurah Rai, para wisatawan bisa memanfaatkan layanan ini untuk langsung ke Sanur, seminyak, Kuta dan Nusa Penida,” kata Dudy dikutip dari media sosial Kemenhub, Minggu (19/1/2025). 

    Dudy mengatakan, jalur ini lebih singkat dari yang selama ini, misalnya, ketika para turis yang ke Nusa Penida harus menyeberang dengan speedboat dari Pelabuhan Sanur. 

    Selain itu, pengkajian transportasi antarmoda water taxi ini, kata Dudy, juga sebagai pengurai kemacetan atau mengatasi kemacetan.

  • BBN Airlines Tutup Rute Jakarta-Surabaya, Ratusan Tiket Penumpang Dikembalikan

    BBN Airlines Tutup Rute Jakarta-Surabaya, Ratusan Tiket Penumpang Dikembalikan

    Jakarta –

    BBN Airlines Indonesia memutuskan untuk menutup rute Jakarta-Surabaya-Jakarta (CGK-SUB-CGK) terhitung mulai 15 Januari 2025. Hal itu dikarenakan minat pasar yang rendah.

    Plt Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Lukman F Laisa mengatakan sejak dibuka pada 27 September 2024, rata-rata tingkat keterisian BBN Airlines untuk rute Jakarta-Surabaya-Jakarta di bawah 50%.

    “Rute penerbangan dimaksud telah tidak dioperasikan oleh PT BBN Airlines Indonesia dikarenakan aspek minat pasar dan keselarasan strategi jaringan, di mana rata-rata tingkat keterisian (load factor) operasi rute CGK-SUB-CGK sebesar 43% untuk periode 27 September 2024 sampai 15 Januari 2025 dan periode 16 Januari 2025 sampai 29 Maret 2025 sebesar 5%,” kata Lukman kepada detikcom, Minggu (19/1/2025).

    Berdasarkan data penerbangan BBN Airlines dengan rute Jakarta-Surabaya pada 15 Januari 2025, terdapat sebanyak 81 penumpang dan Surabaya-Jakarta sebanyak 59 penumpang. Penumpang yang terdampak ini disebut telah diberikan kompensasi penuh berupa refund.

    Pada 16 Januari 2025, BBN Airlines telah melakukan audit internal dan diperoleh data penjualan periode 17 Januari 2025 sampai 28 Maret 2025 sebanyak 306 tiket. Rinciannya, 288 telah dikembalikan biaya tiketnya dan 18 sedang dalam proses pengembalian.

    Sejak 9 Januari 2025, BBN Airlines telah memberikan pemberitahuan kepada penumpang yang terdampak oleh pembatalan penerbangan ini melalui berbagai media informasi dan distribusi penjualan.

    Selain itu, efektif mulai 10 Januari 2025 BBN Airlines telah menutup saluran penjualan untuk rute Jakarta-Surabaya-Jakarta. Hal itu untuk mencegah penambahan jumlah penumpang yang terdampak.

    (aid/rrd)