Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenhub

  • Polisi siapkan empat klaster pengamanan jelang Operasi Ketupat 2025

    Polisi siapkan empat klaster pengamanan jelang Operasi Ketupat 2025

    Jakarta (ANTARA) – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri telah menyiapkan empat klaster pengamanan menjelang Operasi Ketupat Tahun 2025.

    “Untuk merencanakan skenario pengamanan Operasi Ketupat tentunya kita mengevaluasi bahwa ada empat klaster yang harus kita persiapkan,” kata Kakorlantas Polri Irjen Polisi Agus Suryonugroho saat ditemui di Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta Timur, Senin.

    Dia menjelaskan empat klaster tersebut. Pertama, mempersiapkan jalur tol termasuk kerawanan di dalam tol termasuk juga mempersiapkan jalan-jalan nasional.

    Kedua, jalur alternatif termasuk jalur-jalur yang menuju ke tempat-tempat wisata termasuk juga dalam perkotaan.

    Ketiga dan keempat, kesiapan jalur penyeberangan antarpulau atau provinsi yang sering digunakan oleh pemudik seperti di Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Banyuwangi.

    “Termasuk tempat-tempat yang tentunya nanti menjadi tujuan dari para pemudik termasuk tempat ibadah, wisata dan sebagainya,” kata dia.

    Agus menambahkan, pihaknya bersama Kementerian Perhubungan dan instansi lainnya tentunya akan membuat skenario yang terbaik setelah mengevaluasi kerawanan-kerawanan yang tahun lalu terjadi dan tahun ini harus dipersiapkan antisipasinya.

    “Contohnya berkaitan dengan jalan tol, akan terjadi penyempitan termasuk juga di ‘rest area’ harus kita kelola termasuk juga pada saat keluar dan masuk tol,” katanya.

    Pihaknya telah melakukan evaluasi bersama Kementerian Perhubungan untuk memperbaiki jalan-jalan yang berlubang di jalur-jalur yang dipergunakan untuk jalur mudik ataupun jalur balik.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Daftar Terbaru Kementerian-Lembaga yang Terdampak Efisiensi Anggaran

    Daftar Terbaru Kementerian-Lembaga yang Terdampak Efisiensi Anggaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melakukan rekonstruksi anggaran sebagai bagian dari upaya efisiensi keuangan negara. Sejumlah kementerian dan lembaga yang awalnya tidak termasuk dalam daftar pemangkasan kini turut mengalami pengurangan anggaran.  

    Pada awalnya, beberapa kementerian dan lembaga masih terbebas dari pemangkasan. Namun, pada 7 Februari 2025, Presiden Prabowo meminta dilakukan penyesuaian ulang terhadap kebijakan efisiensi anggaran. Proses ini kemudian dibahas lebih lanjut antara kementerian/lembaga dan DPR pada 12-13 Februari 2025.

    Hasilnya, sejumlah instansi yang sebelumnya tidak terdampak akhirnya mengalami pengurangan anggaran. Dihimpun dari berbagai sumber, berikut daftar kementerian dan lembaga yang terdampak beserta jumlah pemangkasan anggaran yang dilakukan:

    Daftar Kementerian dan Lembaga yang Terdampak Efisiensi Anggaran

    Komisi I

    Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengalami pemangkasan sebesar Rp 2,03 triliun dari total pagu Rp 9,8 triliun, yang dapat berdampak pada diplomasi luar negeri dan program kerja sama internasional.Kementerian Pertahanan (Kemenhan) terkena pemotongan terbesar di antara kementerian dalam Komisi I, yaitu Rp 26,7 triliun dari Rp 166,2 triliun, yang kemungkinan memengaruhi belanja alutsista dan operasional pertahanan.Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) harus beradaptasi dengan pemangkasan Rp 3,84 triliun dari Rp 7,72 triliun, yang berpotensi mengurangi anggaran untuk transformasi digital nasional.Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengalami pemangkasan Rp 538,6 miliar dari Rp 1,32 triliun, yang mungkin berdampak pada penguatan keamanan siber nasional.Badan Keamanan Laut (Bakamla) kehilangan Rp 334 miliar dari Rp 1,08 triliun, yang dapat memengaruhi patroli keamanan laut.Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mengalami pengurangan Rp 58,1 miliar dari Rp 187 miliar.Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) mengalami pemangkasan Rp 15,84 miliar dari Rp 54,66 miliar.

    Komisi II

    Kementerian PAN-RB mengalami pengurangan Rp 184,9 miliar dari Rp 392,98 miliar.Kementerian ATR/BPN terkena pemangkasan Rp 2,01 triliun dari Rp 6,45 triliun, yang dapat berdampak pada percepatan program reforma agraria.Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengalami pengurangan Rp 2,17 triliun dari Rp 4,79 triliun.Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menghadapi pemangkasan Rp 1,15 triliun dari Rp 6,3 triliun.Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami pemotongan Rp 843,2 miliar dari Rp 3,06 triliun.Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkena pemangkasan Rp 955 miliar dari Rp 2,41 triliun.Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengalami pengurangan Rp 195,1 miliar dari Rp 798,34 miliar.Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengalami pemotongan Rp 91,4 miliar dari Rp 328,48 miliar.

    Komisi III

    Komisi Yudisial (KY) mengalami pemangkasan Rp 74,7 miliar dari Rp 184,52 miliar.Mahkamah Agung (MA) terkena pemotongan Rp 2,28 triliun dari Rp 12,68 triliun.Mahkamah Konstitusi (MK) mengalami pengurangan Rp 226,1 miliar dari Rp 611,47 miliar.Kejaksaan Agung (Kejagung) harus beradaptasi dengan pemotongan Rp 5,43 triliun dari Rp 24,27 triliun.Polri mengalami pengurangan anggaran Rp 20,58 triliun dari Rp 126,62 triliun.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kehilangan Rp 201 miliar dari Rp 1,23 triliun.Badan Narkotika Nasional (BNN) mengalami pemangkasan Rp 998,6 miliar dari Rp 2,45 triliun.

    Komisi IV

    Kementerian Pertanian (Kementan) terkena pemotongan Rp 10,28 triliun dari Rp 29,3 triliun, yang dapat berdampak pada ketahanan pangan nasional.Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengalami pengurangan Rp 2,12 triliun dari Rp 6,22 triliun.Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terkena pemangkasan Rp 1,22 triliun dari Rp 5,16 triliun.

    Komisi V

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalami pemotongan terbesar dalam daftar ini, yaitu Rp 60,46 triliun dari Rp 110,95 triliun.Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kehilangan Rp 13,73 triliun dari Rp 31,45 triliun.BMKG menghadapi pemangkasan Rp 1,78 triliun dari Rp 2,83 triliun.

    Komisi VI hingga XIII

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalami pemangkasan Rp 8,9 triliun dari Rp 53,1 triliun.Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkena pemotongan Rp 19,6 triliun dari Rp 105,7 triliun, yang berpotensi memengaruhi program kesehatan nasional.Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengalami pengurangan Rp 7,27 triliun dari Rp 33,5 triliun.Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) menghadapi pemotongan Rp 14,3 triliun dari Rp 56,6 triliun.Kementerian Sosial (Kemensos) mengalami pemangkasan Rp 970 miliar dari Rp 79,6 triliun.Kementerian Agama (Kemenag) terkena pemangkasan Rp 12,32 triliun dari Rp 78,55 triliun.

    Efisiensi anggaran ini dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan fiskal pemerintah, namun di sisi lain, beberapa program strategis di masing-masing kementerian dan lembaga berpotensi terdampak. Dengan adanya pemangkasan ini, diharapkan efisiensi penggunaan anggaran tetap dapat menjaga kualitas layanan dan program yang telah direncanakan oleh pemerintah.

  • Menaker lakukan koordinasi lintas K/L terkait pemberian THR ojol

    Menaker lakukan koordinasi lintas K/L terkait pemberian THR ojol

    Tadi pagi saya sudah bicara dengan Ibu Menkomdigi (Meutiya Hafid), dan sebelumnya kita juga sudah sounding kepada Menteri Perhubungan (Dudy Purwagandhi)

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi bersama kementerian/lembaga (K/L) terkait soal tuntutan pemberian tunjangan hari raya (THR) bagi pengemudi taksi dan ojek daring/online (ojol).

    “Tadi pagi saya sudah bicara dengan Ibu Menkomdigi (Meutiya Hafid), dan sebelumnya kita juga sudah sounding kepada Menteri Perhubungan (Dudy Purwagandhi). Kita sedang melihat bagaimana kita bisa mengeluarkan sebuah persepsi yang sama,” kata Menaker Yassierli saat ditemui di Kantor Kemnaker, Jakarta, Senin.

    Adapun pemberian THR keagamaan bagi pekerja layanan berbasis aplikasi ini sebelumnya menjadi salah satu diskusi antara Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Kementerian Perhubungan RI pada Jumat (24/1). Saat itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Yassierli mengatakan bahwa perlindungan bagi pekerja pada layanan berbasis aplikasi merupakan bagian dari Astacita Presiden RI Prabowo Subianto.

    Lebih lanjut, Yassierli mengatakan bahwa salah satu bentuk acuan Kemnaker terkait pemberian bonus hari raya bagi pekerja angkutan daring oleh platform mereka adalah melihat THR sebagai salah satu “budaya” menjelang perayaan Idul Fitri setiap tahunnya.

    “Kata kuncinya, THR ini adalah budaya kita, dan kita jadikan momentum THR ini sebagai bukti bahwa pengusaha (platform) dan kemudian driver itu memang (harus) harmonis (dan saling menguntungkan) bersama-sama,” ujar Yassierli.

    Ia menegaskan, pemerintah hadir mendengarkan aspirasi para pengemudi ojek daring sebagai bentuk keberpihakan.

    “Kami hadir di sini, kita ingin wujudkan jaminan kesejahteraan, perhatian pengusaha, hubungan industrial yang baik, dan saling menguntungkan,” tegas Yassierli.

    “Kita inginkan bagaimana momentum soal (tuntutan pemberian) THR ini membangun kerja sama yang lebih baik antara pengusaha platform dan teman-teman driver. (Aspirasi dari pekerja) Ini adalah proses regulasi yang harus kita lewati,” ujarnya menambahkan.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Demo di Kemnaker, Serikat pengemudi ojol tuntut dapat THR

    Demo di Kemnaker, Serikat pengemudi ojol tuntut dapat THR

    Berdasarkan UU Nomor 13, driver ojol ini sudah termasuk pekerja karena memiliki unsur pekerjaan (menghasilkan barang dan/atau jasa), serta upah (sebagai hak pekerja/buruh yang diterima sebagai imbalan dari pengusaha),”

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah serikat dan komunitas pengemudi ojek daring (ojol) menuntut pemberian tunjangan hari raya (THR) saat melalukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di Jakarta, Senin.

    Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengatakan, mitra pengemudi ojol memiliki hak sebagai pekerja termasuk THR, mengacu pada aturan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003.

    “Berdasarkan UU Nomor 13, driver ojol ini sudah termasuk pekerja karena memiliki unsur pekerjaan (menghasilkan barang dan/atau jasa), serta upah (sebagai hak pekerja/buruh yang diterima sebagai imbalan dari pengusaha),” kata Lily.

    “Bahkan Pak Wamen (Immanuel Ebenezer Gerungan) sudah berkata bahwa ojol ini harus mendapatkan THR. Kami mengawal, Pak. Kami menyuarakan tuntutan kami,” ujar dia menambahkan.

    Selain itu, Lily juga mengatakan massa mendesak Kemnaker mengeluarkan kebijakan yang jelas dan berpihak kepada pengemudi, utamanya menekan perusahaan aplikator supaya memberikan hak THR kepada setiap pengemudi ojol serta memberikan perlindungan dan jaminan kesejahteraan terhadap pengemudi ojol dan keluarganya.

    “Situasi yang dihadapi oleh jutaan pengemudi ojol di Indonesia terus memburuk. Setiap hari para pengemudi ojol berhadapan dengan situasi jam kerja panjang tanpa kepastian upah, risiko keselamatan di jalan yang tak dijamin, sanksi-sanksi sepihak dari perusahaan aplikasi serta pemburukan kondisi kerja yang disebabkan oleh skema-skema program yang tidak manusiawi dari perusahaan aplikasi,” demikian pernyataan Serikat Pengemudi Angkutan Roda Dua (Serdadu) saat aksi.

    Sementara itu, pemberian THR Keagamaan bagi pekerja layanan berbasis aplikasi ini sebelumnya menjadi salah satu diskusi antara Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Kementerian Perhubungan RI pada Jumat (24/1).

    Saat itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Yassierli mengatakan bahwa perlindungan bagi pekerja pada layanan berbasis aplikasi merupakan bagian dari Astacita Presiden Replublik Indonesia Prabowo Subianto.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Indra Arief Pribadi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamenaker: Tuntutan ojol soal THR adalah hal rasional

    Wamenaker: Tuntutan ojol soal THR adalah hal rasional

    Tuntutan teman-teman ojol, menurut kami, ini adalah hal yang wajar, logis, dan rasional

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menilai, tuntutan para pengemudi taksi dan ojek daring/online (ojol) terkait pemberian hak tunjangan hari raya (THR) keagamaan merupakan hal yang wajar dan rasional.

    “Tuntutan teman-teman ojol, menurut kami, ini adalah hal yang wajar, logis, dan rasional,” kata Wamenaker Noel saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI di Jakarta, Senin.

    Adapun pemberian THR keagamaan bagi pekerja layanan berbasis aplikasi ini sebelumnya menjadi salah satu diskusi antara Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Kementerian Perhubungan RI pada Jumat (24/1).

    Saat itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Yassierli mengatakan bahwa perlindungan bagi pekerja pada layanan berbasis aplikasi merupakan bagian dari Astacita Presiden RI Prabowo Subianto.

    Menurut Noel, para pengemudi ojol merupakan pekerja yang berhak atas upah dan kesejahteraan yang layak, sebagaimana diatur di Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

    “Pun kalau kita mengacu negara-negara Eropa, kawan-kawan driver ini adalah pekerja. Mengacu pada International Labour Organization (ILO), posisi driver juga sebagai pekerja. Maka dari itu, harus mendapat THR, tidak bisa tidak,” tegas dia.

    Lebih lanjut, Noel mengatakan pihaknya sudah melakukan diskusi bersama aplikator-aplikator terkait pemberian hak THR keagamaan ini, terlepas apakah diberi nama bonus, bantuan, dan sebagainya.

    “Kemarin kita sudah menyampaikan soal THR, masih soal teknisnya juga, mau itu bentuknya bonus, bonus hari raya, dan lainnya. Dan keinginannya (bentuk bonus) berupa uang, nilainya lebih terasa untuk teman-teman ojol,” kata Noel.

    “Saya sudah diskusi sama aplikator. Mereka sudah siapkan, tapi tinggal teknisnya saja. Harapannya semoga mereka bisa beri yang terbaik buat driver,” ujar dia menambahkan.

    Terkait apakah ada pemberian sanksi bagi para aplikator yang tidak memenuhi kewajiban tersebut, Noel mengatakan pihaknya juga mempertimbangkan hal tersebut.

    “Pastinya iya (ada sanksi). Negara sifatnya memaksa (memberi THR dari aplikator kepada ojol) soal sanksi, nanti akan dibicarakan dengan biro hukum kita,” ujar dia.

    Selain itu, Wamenaker Noel juga mendukung tuntutan lainnya dari para pengemudi ojol seperti hak cuti hamil, hingga jaminan perlindungan kerja khususnya untuk para pengemudi wanita.

    “Itu semua adalah hal yang wajar dan diatur oleh undang-undang. Ketika mereka meminta tuntutan yang logis maka negara harus hadir dan mendukung,” kata Noel.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Lebaran 2025, Pemerintah Siapkan Penurunan Harga Tiket Pesawat dan Paket Wisata Murah – Halaman all

    Lebaran 2025, Pemerintah Siapkan Penurunan Harga Tiket Pesawat dan Paket Wisata Murah – Halaman all

    ​TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengklaim pemerintah akan menurunkan kembali harga tiket pesawat terbang pada saat libur Lebaran 2025. Pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025, pemerintah melakukan penurunan harga tiket pesawat sebesar 10 persen.

    Widiyanti mengatakan, saat periode libur dan mudik Lebaran 2025, pemerintah akan kembali menerapkan penurunan harga tiket pesawat. “Iya pasti akan kami turunkan lagi saat lebaran,” katanya ketika di kawasan wisata Kota Tua Jakarta, Minggu (16/2/2025).

    Widiyanti mengatakan telah melakukan koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi terkait dengan penurunan harga tiket ini.

    Ia membuka kemungkinan penurunan harga tiket pesawat ini akan dibarengi dengan paket wisata murah bagi masyarakat yang berlibur saat momen Lebaran 2025.

    “Harga pesawat dan mungkin paket-paket wisata murah juga,” ujar Widiyanti.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta para jajaran di kabinetnya berupaya menurunkan harga tiket pesawat dan haji. Bahkan, dia meminta penurunan harga dilakukan semaksimal mungkin.

    “Ada menteri agama di sini? ada menteri agama? Badan haji ada? kalau bisa ongkos naik haji turun lagi,” ujar Prabowo di HUT ke-17 Gerindra di Sentul International Convention Centre (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

    Prabowo menyebut ingin menjadi presiden yang gemar menurunkan harga, tetapi tidak dengan harga gabah yang menurutnya justru harus naik.

    “Harga yang boleh naik adalah harga gabah untuk petani. Nah, itu harus naik,” kata Prabowo.

    Lebih lanjut, Prabowo juga meminta para pengusaha agar tidak mencekik para petani dengan urusan harga.

    Transportasi Lain Juga Turun

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY akan mengupayakan harga tiket pesawat turun lagi saat perayaan Lebaran 2025.

    Hal itu ia sampaikan usai melakukan rapat koordinasi bersama para menteri di bawah Kemenko IPK, Rabu (8/1/2025) lalu.

    “Kita berupaya kembali untuk menurunkan harga tiket pesawat termasuk juga moda transportasi lainnya,” kata AHY.

    Menurut pria yang juga Ketua Umum Partai Demokrat itu, penurunan harga tiket pesawat pada Natal Tahun Baru 2024/2025 sebesar 10 persen besar kaitannya dengan harga avtur dan fuel surcharge.

    Maka dari itu, untuk bisa kembali menurunkan harga tiket pesawat, dibutuhkan kembali kerja sama antara pemangku kepentingan.

    Tidak hanya bersama Kementerian Perhubungan, tetapi juga perusahaan maskapai dan BUMN seperti Pertamina.

    Untuk perayaan Lebaran mendatang, AHY juga mengupayakan agar harga tiket moda transportasi lain seperti kapal laut bisa ikut turun, mengingat pemudik tidak hanya menggunakan pesawat.

    “Kita tahu masyarakat kita juga banyak sekali menggunakan kapal-kapal laut penumpang, dengan berbagai kelas untuk menuju ke lokasi-lokasi yang tidak semua memiliki akses pesawat, dan juga lebih terjangkau harganya, walaupun tentu dari sisi durasi perjalanan lebih panjang,” ujar AHY.

    Saat Natal dan Tahun Baru 2024/2025, sejumlah upaya diambil pemerintah untuk menekan harga tiket pesawat.

    Pertama, opsi penambahan jam operasi bandar udara dan layanan navigasi penerbangan menjadi 24 jam.

    Kedua, potongan 50 persen untuk tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) dan Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U).

    Ketiga, penurunan fuel surcharge dari 10 persen menjadi 2 persen untuk tipe jet dan dari 25 persen menjadi 20 persen untuk tipe propeller.

    Ketiga langkah di atas berlaku selama periode Nataru 2024/2025, yaitu pada 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025.

    Lalu upaya yang keempat adalah potongan harga jual avtur di 19 bandar udara. Berbeda dengan tiga sebelumnya, ini hanya berlaku selama Desember 2024.

    “Pemberian potongan harga jual avtur di 19 bandara dengan rentang harga Rp 700 sampai Rp 980 per liter berlaku selama bulan Desember 2024,” kata Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi saat rapat bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

    Kementerian Perhubungan juga telah menerbitkan produk hukum untuk beberapa upaya optimalisasi harga tiket di atas.

    Antara lain, Keputusan Menteri Perhubungan KM 15 Tahun 2024 tentang Penurunan Biaya Fuel Surcharge, Surat Menteri Perhubungan PR.303/1/20/MHB/2024 kepada penyelenggara bandara/badan usaha bandar udara, serta Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara 250 DJPU tahun 2024 Pengurangan Tarif Jasa Kebandarudaraan.

  • Kemenhub Jamin Pertahankan Subsidi Transportasi, Meski Ada Efisensi

    Kemenhub Jamin Pertahankan Subsidi Transportasi, Meski Ada Efisensi

    PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Perhubungan (Kemennub) akan memfokuskan pagu anggaran 2025 untuk mengoptimalkan layanan transportasi publik. Hal ini khususnya mempertahankan adanya subsidi penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik atau Public Service Obligation (PSO). 

    “Dengan anggaran yang ditetapkan saat ini, penyelenggaraan layanan transportasi publik bersubsidi akan kami laksanakan dan menjadi prioritas serta fokus Kemenhub. Selain hal tersebut, biaya pegawai Kemenhub juga tetap menjadi prioritas kami,” ujar Dudy dalam keterangan di Jakarta, Minggu, 16 Februari 2025.

    Dia mengungkapkan, dalam beberapa hari terakhir, pihaknya terus melakukan tinjauan dengan menggunakan Risk Based Analysis atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang diamanatkan kepada Kemenhub.

    “Kemenhub berkomitmen untuk memastikan dan mengoptimalkan ketersediaan layanan transportasi yang terjangkau dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Harapannya, kami bisa melaksanakan anggaran 2025 dengan sebaik-baiknya,” tutur Dudy.

    Sebelumnya, peneliti dari Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas mengkhawatirkan nasib transportasi publik. Hal ini bisa dilihat dari kinerja 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang diwarnai dengan berhentinya operasional angkutan umum seperti Trans Metro Dewata, Trans Pakuan Bogor, dan Teman Bus Yogya. Juga terancamnya operasional angkutan perintis lantaran terkena dampak efisiensi anggaran. 

    Padahal, keberadaan angkutan perintis yang selama ini dioperasikan oleh DAMRI itu amat diperlukan oleh saudara-saudara yang ada di NTT, Maluku, Maluku Utara, dan masyarakat di seluruh Pulau Papua, karena hanya itulah satu-satunya layanan angkutan umum yang tersedia.

    “Kalau layanan angkutan perintis tidak beroperasi, lalu dengan apa Masyarakat di luar Jawa itu akan melakukan mobilitas?” tanya Darmaningtyas. 

    Merosotnya layanan angkutan umum itu, kata dia, sebagai dampak dari sikap Menhub Dudy Purwagandhi yang tidak jelas keberpihakannya terhadap layanan public di daerah-daerah sehingga ketika ada efisiensi hanya main potong saja tidak memperhatikan keberlangsungan pelayanan publik di seluruh wilayah Indonesia.  

    “Sedangkan, Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) lebih sibuk dengan urusan seremonial daripada mencari terobosan agar layanan public di seluruh wilayah Indonesia dapat terjamin keberlangsungannya,” ujar Darmaningtyas.

    Kondisi itu menjadi sinyal lemahnya semangat memperbaiki tata kelola transportasi public, dan dampaknya pada keselamatan transportasi itu sPelabuha

    “Adanya efek domino dari buruknya penataan transportasi, serta minimnya akses angkutan membawa dampak pada tingginya inflasi dan makin terabaikannya aspek keselamatan bertransportasi. Bahkan di Jateng membawa dampak sosial tingginya angka putus sekolah dan pernikahan dini,” sebutnya.

    Menurut Dudy, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025, pagu efektif terkini Kementerian Perhubungan pada tahun anggaran 2025 menjadi Rp17,725 triliun. Jumlah total ini akan dipergunakan oleh sembilan unit organisasi eselon I yang berada di bawah naungan Kemenhub.

    Anggaran tersebut rencananya akan dialokasikan untuk Sekretariat Jenderal sebesar Rp464,09 miliar, Inspektorat Jenderal sebesar Rp85,48 miliar, Ditjen Perhubungan Darat sebesar Rp3,14 triliun, Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp7,32 triliun, Ditjen Perhubungan Udara Rp3,39 triliun, Ditjen Perkeretaapian Rp1,31 triliun, Badan Kebijakan Transportasi Rp71,01 miliar, BPSDMP Rp1,82 triliun, dan BPTJ Rp108,95 miliar.

    Jumlah anggaran ini mengalami efisiensi anggaran sebesar 43,66% atau Rp13,72 triliun jika dibandingkan dengan pagu awal Kementerian Perhubungan yang berjumlah Rp31,45 triliun, berdasarkan Surat Menteri Keuangan tanggal 23 September 2024.

    “Meski begitu, Menhub meyakinkan bahwa layanan transportasi terhadap masyarakat akan tetap dilakukan dengan optimal,” tutur Dudy.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tiket Penyeberangan Idul Fitri 2025 Sudah Bisa Dipesan, ASDP Pastikan Pembelian Hanya Melalui Ferizy – Halaman all

    Tiket Penyeberangan Idul Fitri 2025 Sudah Bisa Dipesan, ASDP Pastikan Pembelian Hanya Melalui Ferizy – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyatakan, pembelian tiket penyeberangan periode Idul Fitri serta libur Nyepi tahun 2025 sudah bisa dipesan dan hanya dapat dilakukan secara online melalui Ferizy.

    Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin mengatakan, ASDP telah menerapkan layanan tiket online di 40 pelabuhan penyeberangan di seluruh Indonesia, baik yang berbasis aplikasi maupun website Ferizy.

    Hal itu dilakukan sebagai upaya ASDP untuk meningkatkan kenyamanan, efisiensi dan standar layanan bagi pengguna jasa di era digital saat ini.

    Untuk itu, Shelvy mengimbau seluruh masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik menggunakan kapal ferry untuk segera membeli tiket secara online melalui Ferizy.

    “Tiket ferry telah tersedia sejak H-60 sebelum keberangkatan. Jadi, kami mengimbau masyarakat untuk tidak menunda pembelian agar perjalanan lebih nyaman dan terencana. Pastikan sudah memiliki tiket sebelum tiba di pelabuhan, karena tanpa tiket yang valid, pengguna jasa tidak akan bisa menyeberang,” kata Shelvy dalam keterangannya, Minggu (16/2/2025).

    Shelvy menegaskan bahwa sosialisasi pembelian tiket lebih awal terus digencarkan, khususnya di lintasan padat seperti Merak–Bakauheni, Ketapang–Gilimanuk, dan Ajibata–Ambarita. 

    “Kami ingin memastikan seluruh pengguna jasa memiliki pengalaman perjalanan yang lebih nyaman dan lancar. Oleh karena itu, kami mengingatkan agar masyarakat membeli tiket lebih awal, memastikan tiketnya valid, dan tiba di pelabuhan sesuai jadwal keberangkatan yang tertera di tiket,” jelasnya.

    Di satu sisi, ASDP telah memperkuat fasilitas dan kapasitas di sejumlah pelabuhan utama untuk mengantisipasi lonjakan arus kendaraan dan penumpang saat mudik Lebaran.

    Pada lintasan Merak–Bakauheni, berkoordinasi dengan KSOP selaku regulator yang menetapkan jadwal, sebanyak 67 kapal telah disiapkan dengan kapasitas harian mencapai 25.067 kendaraan.

    “Sesuai arahan regulator Kementerian Perhubungan, Pelabuhan Ciwandan dan Bojonegara (BBJ) juga akan difungsikan sebagai pelabuhan alternatif dengan kapasitas tambahan hingga 6.760 kendaraan per hari,” ucap Shelvy.

    Sedangkan di Pelabuhan Ketapang–Gilimanuk, ASDP bersama dengan regulator dan stakeholder terkait juga siap mengoperasikan kapal berkapasitas besar serta buffer zone dan rekayasa lalu lintas guna menghadapi puncak arus mudik yang diperkirakan terjadi pada H-2 Lebaran, yang bertepatan dengan Hari Raya Nyepi.

    Selain peningkatan infrastruktur, ASDP juga memperluas kanal pembayaran tiket Ferizy guna memudahkan transaksi pengguna jasa. Kini pembayaran dapat dilakukan melalui transfer bank, virtual account, serta e-wallet seperti LinkAja, ShopeePay, Blu BCA Digital, OVO, dan Dana. Tiket juga bisa dibeli melalui aplikasi Livin’ Sukha. 

    “Dengan berbagai opsi pembayaran ini, masyarakat dapat menghindari antrean panjang di pelabuhan serta risiko praktik percaloan yang merugikan karena harga tiket tidak sesuai ketentuan resm,” tegasnya.

  • KAI Tanjungkarang tambah kereta api untuk Angkutan Lebaran 2025

    KAI Tanjungkarang tambah kereta api untuk Angkutan Lebaran 2025

    kami sedang berproses di perizinan penambahan kereta pada KA Rajabasa, yang sebelumnya 5 kereta menjadi 7- 8 kereta

    Bandarlampung (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divisi Regional (Divre) IV Tanjungkarang sedang memproses perizinan penambahan kereta api untuk Angkutan Lebaran 2025.

    “Saat ini kami sedang berproses untuk perizinan penambahan kereta untuk KA Rajabasa, yang sebelumnya lima kereta menjadi tujuh atau delapan kereta,” kata Manajer Humas Divre IV Tanjungkarang Azhar Zaki Assjari di Bandarlampung, Ahad.

    Dia mengatakan bahwa penambahan kereta tersebut ingin direalisasikan pada masa Angkutan Lebaran 2025, guna memberikan akses mobilitas yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan moda transportasi yang efisien dan hemat biaya.

    “Sebagai bentuk pelayanan publik yang sejalan dengan Astacita, KAI bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan tetap menyediakan layanan KA Public Service Obligation (PSO),” kata dia.

    Dia pun mengatakan bahwa penambahan kereta pada masa angkutan Lebaran 2025 akan lebih memaksimalkan kinerja KAI dalam pelayanan kepada pelanggan.

    “Pada Januari 2025, jumlah pelanggan di Divre IV Tanjungkarang tercatat sebanyak 97.262 penumpang, mengalami kenaikan sebesar 10 persen dibandingkan periode Januari 2024 sebanyak 88.158 penumpang,” kata dia.

    Zaki menyatakan bahwa layanan KA PSO merupakan bagian dari upaya KAI dalam mendukung perekonomian rakyat dengan menyediakan transportasi yang aman, nyaman dan ekonomis.

    “Kereta api ekonomi bersubsidi ini memberikan akses mobilitas yang lebih luas bagi masyarakat. Dengan adanya KA PSO, masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi dapat menikmati layanan transportasi yang andal dan nyaman,” kata dia.

    Menurut dia, keberadaan KA PSO juga mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang dilaluinya serta membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar.

    “Selain itu, KA PSO juga memberikan dampak sosial yang positif bagi masyarakat luas. Dengan tarif yang lebih murah, pelajar, pekerja, dan pelaku usaha kecil dapat bepergian dengan lebih hemat sehingga dapat mengalokasikan anggaran mereka untuk kebutuhan lain,” kata dia.

    Ketersediaan kereta ekonomi yang berkualitas juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong penggunaan transportasi massal yang lebih ramah lingkungan.

    “Dengan semangat Astacita, KAI berupaya menjadikan layanan transportasi yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas,” kata dia.

    Pewarta: Dian Hadiyatna
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Proyek Bandara IKN Rampung Maret 2025, Begini Progresnya

    Proyek Bandara IKN Rampung Maret 2025, Begini Progresnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memastikan konstruksi Bandara di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bakal rampung dalam waktu dekat.

    Plt. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Otorita IKN, Danis H Sumadilaga menyampaikan bahwa pembangunan Bandara IKN Nusantara berjalan sesuai rencana dan bahkan lebih cepat dari target yang ditetapkan.

    Dia menargetkan proses konstruksi Bandara IKN itu akan rampung bulan depan. Di mana, saat ini masih dalam tahap finishing atau penyelesaian.

    “Kalau kontraknya sampai akhir April, tapi monitoring saya kemarin, akhir Maret sudah bisa selesai,” ujar Danis.

    Untuk diketahui, PT Hutama Karya (HK) menjadi salah satu kontraktor yang menggarap proyek bandara IKN.

    Sejalan dengan hal itu, Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya, Adjib Al Hakim, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen menyelesaikan proyek Bandara VVIP IKN, khususnya pada fasilitas darat, dengan Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai pemberi kerja. 

    Saat ini, progres pekerjaan utama di sisi darat telah mencapai 100%, mencakup terminal VVIP dan VIP, menara Air Traffic Control (ATC), kantor administrasi, serta bangunan peribadatan. Sementara itu, beberapa pekerjaan tambahan, termasuk sistem drainase, ditargetkan rampung pada Maret 2025.

    ”Kami berkomitmen untuk menyelesaikan proyek ini dengan standar terbaik sehingga dapat mendukung konektivitas serta aktivitas pemerintahan di IKN mendatang,” ujar Adjib.

    Meski dapat rampung sesuai target, Adjib menyebut penyelesaian proyek ini dihadapkan pada sejumlah tantangan, salah satunya curah hujan yang tinggi.

    Menurutnya, hal tersebut sempat membuat proses konstruksi tertunda lantaran adanya genangan air di beberapa titik area proyek karena saluran drainase yang belum terkoneksi dengan fasilitas sisi udara.

    “Ketika Bandara VVIP IKN ini telah beroperasi, diharapkan menjadi katalis utama dalam pertumbuhan ekonomi di sekitarnya, serta memperkuat portofolio perusahaan di bidang infrastruktur transportasi udara,” pungkas Adjib.