Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenhub

  • Dampak Demo Ojol, Aturan Soal Sistem Transportasi Online Mulai Dibahas

    Dampak Demo Ojol, Aturan Soal Sistem Transportasi Online Mulai Dibahas

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut bahwa aturan mengenai sistem transportasi daring (online) perlu dibuat usai pengemudi ojek online melakukan demonstrasi.

    Adapun, pada hari lalu para pengemudi ojek online (ojol) melakukan demo di depan gedung Kementerian Ketenagakerjaan. Salah satu tuntutannya adalah mengenai hak-hak pengemudi (driver) ojol merujuk konvensi internasional tentang perburuhan.

    Meutya mengatakan bahwa pemerintah lewat Komdigi, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Perhubungan bakal membahas aturan ini.

    “Kita sudah akan janjian untuk bicara tiga kementerian ini karena sebelumnya mungkin satu persatu, untuk memikirkan bagaimana aturan yang baik untuk sistem transportasi online,” kata Meutya di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Meutya menuturkan, meski saat ini peraturan tersebut belum ada, dirinya sepakat bahwa aturan mengenai sistem transportasi online harus segera dibuat.

    Akan tetapi, bentuk peraturannya akan. seperti apa, Meutya menyampaikan perlu adanya pembahasan lebih dalam dari Lintas Kementerian.

    “Sekaligus menegarkan masukan dari stakeholder, dari penyelenggara sistem transportasi online-nya, dari driver transportasi online-nya dan sebagainya,” ujarnya.

    Diberitakan sebelummya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer menegaskan bahwa aplikator perlu untuk segera melakukan reformasi status mitra pada driver menjadi pekerja.

    Hal itu sebagaimana mengacu pada International Labour Organization (ILO) atau Organisasi Perburuhan Internasional yang telah menetapkan posisi para driver sebagai pekerja. 

    Sejalan dengan hal itu, Noel meminta para aplikator untuk dapat melakukan pendataan secara jelas mengenai berapa pastinya total pengemudi ojol yang ada saat ini.

    “Kalau menurut data yang disampaikan ke kita, sekitar 4-5 juta [pengemudi]. Kalau yang mereka sampaikan ke kita ya, itu mencakup akun-akun yang double, ada yang akun tunggal, misalnya dia ngojek cuma di Grab, ada yang di Gojek, ada yang di Maxim. Tapi secara total, secara total yang mereka laporkan ke kita ya, 4-5 juta,” tegas Noel sapaan akrabnya.

    Untuk diketahui sebelumnya, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) memastikan para pengemudi ojek online (driver ojol) bakal melakukan demo hingga melakukan aksi off bid atau mematikan aplikasi secara massal pada, Senin (17/2/2025).  

    6 Tuntutan Demo Ojol, Senin (17/2/2025):

    1. Mendesak Kementerian Tenaga Kerja untuk mengatur hak-hak pekerja bagi Driver Ojol sebagaimana konvensi internasional tentang perburuhan

    2. Mendesak Kementerian Tenaga Kerja untuk mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang mewajibkan perusahaan aplikasi membayarkan Tunjangan Hari Raya kepada pengemudi Ojol. 

    3. Mendesak negara untuk mengawasi dan mengevaluasi program-program aplikator seperti Aceng (Argo Goceng) untuk jarak 4 Km, Slot (sistem zonasi bagi driver) dan kebijakan lain yang merugikan ojol 

    4. Mendesak perusahaan aplikasi untuk menghapuskan sistem sanksi sepihak dan tidak adil

    5. Mendesak perusahaan aplikasi dan negara untuk memberikan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian bagi Ojol secara gratis 

    6. Berikan perlindungan terhadap ojol perempuan

  • Jadwal WFA PNS dan Pegawai BUMN Jelang Lebaran 2025 – Page 3

    Jadwal WFA PNS dan Pegawai BUMN Jelang Lebaran 2025 – Page 3

    Dalam upaya memastikan kelancaran angkutan Lebaran 2025, Menhub Dudy telah melakukan koordinasi dengan berbagai kementerian sejak bulan lalu.

    Beberapa instansi yang telah diajak berdiskusi antara lain Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian BUMN, Kementerian Agama, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Dalam Negeri.

    “Kami memerlukan dukungan dari berbagai pihak untuk memastikan angkutan Lebaran tahun ini berjalan dengan aman, nyaman, dan lancar. Sinergi antara kementerian dan lembaga terkait sangat penting dalam menghadapi tantangan transportasi selama periode mudik,” ujar Menhub Dudy.

    Kolaborasi Kemenhub dan Kemendikdasmen dalam TransportasiDalam pertemuan tersebut, Menhub Dudy juga mengusulkan beberapa potensi kerja sama antara Kemenhub dan Kemendikdasmen, yang mencakup tiga aspek utama:

    Edukasi Keselamatan Transportasi

    Kemenhub berencana untuk mengintegrasikan materi keselamatan berlalu lintas ke dalam kurikulum sekolah serta menyediakan pelatihan bagi guru agar dapat mengajarkan kesadaran keselamatan transportasi kepada siswa. Pelatihan ini juga akan difasilitasi oleh dosen dari sekolah-sekolah di bawah naungan Kemenhub.

    Pengembangan Budaya Transportasi Berkelanjutan

    Kemenhub mendorong peningkatan penggunaan transportasi umum oleh pelajar melalui kampanye seperti “Bike to School”, serta sosialisasi terkait dampak lingkungan dari transportasi ramah lingkungan.

    Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan di Bidang Transportasi

    Kemenhub berencana mengembangkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berfokus pada bidang transportasi. Selain itu, program magang dan pelatihan vokasi akan diperkuat dengan kerja sama perusahaan transportasi, serta pemberian sertifikasi profesi bagi lulusan SMK guna meningkatkan daya saing tenaga kerja di sektor ini.

    Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti menyambut baik usulan kerja sama ini dan berkomitmen untuk menjalin komunikasi lebih lanjut dalam rangka merealisasikan program-program tersebut.

    “Kami mengapresiasi inisiatif Menhub Dudy dan siap berkoordinasi lebih lanjut agar program-program ini dapat berjalan dengan optimal,” ungkap Abdul Mu’ti.

     

  • Biar Arus Mudik Lancar, Menhub Usul PNS-Pegawai BUMN WFA Mulai 24 Maret

    Biar Arus Mudik Lancar, Menhub Usul PNS-Pegawai BUMN WFA Mulai 24 Maret

    Jakarta –

    Usulan untuk bekerja di manapun alias Work from Anywhere (WFA) kembali disuarakan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi untuk mengurangi kepadatan lalu lintas saat masa angkutan Lebaran tahun 2025.

    Dudy mengusulkan agar kebijakan ini bisa dilakukan khususnya oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Usulan itu disampaikan Dudy saat bertemu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti.

    “Kami mengusulkan sejumlah kebijakan strategis seperti WFA bagi pegawai, khususnya ASN dan BUMN, hingga pembatasan angkutan barang,” ujar Dudy dalam keterangannya, Selasa (18/2/2025).

    Dudy menyampaikan Kemenhub merekomendasikan Kementerian/Lembaga dan BUMN agar menerapkan WFA mulai tanggal 24 Maret 2025. Menurutnya, langkah ini perlu dilakukan mengingat potensi pergerakan masyarakat saat masa angkutan Lebaran tahun 2025 diprediksi akan cukup tinggi.

    Kebijakan WFA sendiri diusulkan karena diyakini dapat menyebar kepadatan potensi pergerakan yang menumpuk jelang puncak mudik Lebaran yang juga berdekatan dengan Hari Raya Nyepi.

    “Lebaran tahun ini berdekatan dengan Hari Raya Nyepi yang jatuh beberapa hari sebelumnya. Alhasil, banyak masyarakat yang akan memanfaatkan momen ini tidak hanya untuk mudik, tapi juga untuk berlibur. Kami sangat berharap penerapan kebijakan WFA dapat menekan kepadatan lalu lintas sebelum Hari Raya Idul Fitri,” terang Dudy.

    Dudy menjelaskan sejak bulan lalu, dirinya telah mendatangi sejumlah kementerian untuk berkoordinasi, dalam rangka mempersiapkan angkutan Lebaran tahun 2025.

    Pada kesempatan ini, Menhub Dudy juga mengutarakan potensi kerja sama yang dapat dilakukan oleh Kemenhub dan Kemendikdasmen. Ada beberapa poin yang menjadi pembahasan.

    Pertama, potensi kerja sama dalam hal edukasi keselamatan transportasi. Dapat dilakukan melalui integrasi materi keselamatan berlalu lintas dengan kurikulum sekolah serta pelatihan bagi guru untuk mengajarkan kesadaran berlalu lintas dan keselamatan transportasi (difasilitasi oleh dosen sekolah Kemenhub).

    Kedua, pengembangan budaya transportasi yang berkelanjutan. Dapat dilakukan melalui kampanye penggunaan angkutan umum bagi pelajar, program bike to school, hingga sosialisasi transportasi ramah lingkungan serta dampaknya terhadap lingkungan.

    Adapun yang ketiga, pendidikan dan pelatihan kejuruan di bidang transportasi. Dapat dilakukan melalui pengembangan SMK bidang transportasi, program magang atau pelatihan vokasi bagi siswa di perusahaan transportasi, serta pengembangan standar kompetensi kerja dan pemberian sertifikasi profesi di bidang transportasi untuk lulusan SMK.

    (kil/kil)

  • Menhub-Mendagri koordinasi skema pengaturan angkutan Lebaran ke Pemda

    Menhub-Mendagri koordinasi skema pengaturan angkutan Lebaran ke Pemda

    Kemenhub juga perlu berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025 sehingga pergerakan masyarakat nantinya bisa berjalan dengan lancar,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengkoordinasikan skema pengaturan angkutan Lebaran 2025 kepada pemerintah daerah (Pemda) agar dapat berjalan aman dan lancar.

    “Kemenhub juga perlu berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025 sehingga pergerakan masyarakat nantinya bisa berjalan dengan lancar,” kata Menhub di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin.

    Menhub Dudy Purwagandhi bersama Mendagri Muhammad Tito Karnavian menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Angkutan Lebaran 2025 bersama pemimpin daerah secara virtual.

    “Dalam rangka mengatasi kepadatan selama periode angkutan Lebaran, Kementerian Perhubungan telah melakukan serangkaian koordinasi awal dengan beberapa kementerian dan lembaga lainnya,” ujar Menhub.

    Meski begitu, dia menyampaikan bahwa masih diperlukan dukungan dari Pemerintah Daerah sehingga angkutan arus mudik maupun balik Lebaran 2025 berjalan baik.

    Menhub menyampaikan sejumlah skema, baik pengaturan pergerakan masyarakat, maupun pengaturan angkutan barang.

    Dia menyebutkan, sejumlah usulan kebijakan selama masa Angleb, termasuk kebijakan Work From Anywhere (WFA), kebijakan pembatasan angkutan barang, serta koordinasi dan antisipasi lokasi kemacetan di jalur arteri, khususnya arah Jakarta menuju Jawa Tengah.

    Skema WFA, menurut Menhub, perlu dilakukan mengingat adanya momen dua hari besar yang berdekatan yakni Hari Raya Nyepi pada 29 Maret 2025 dan Hari Raya Idul Fitri yang diprediksi jatuh pada 31 Maret – 1 April 2025.

    Kebijakan itu diperlukan guna mempertimbangkan tren pergerakan masyarakat pada saat mudik yang cukup banyak.

    “Maka kami rekomendasikan Pemerintah bisa menerapkan WFA mulai tanggal 24 Maret 2025, sehingga kami harapkan tidak terjadi kepadatan mobilitas yang begitu tinggi sebelum lebaran,” imbuh Menhub.

    Pengaturan lalu lintas jalan dan penyeberangan selama masa Angleb 2025 di antanya penyediaan angkutan mudik gratis, rekayasa lalu lintas, dan sistem ganjil genap.

    Kemudian pembatasan penggunaan sepeda motor, pembatasan angkutan penyeberangan, diskon tarif jalan tol, serta alih fungsi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) menjadi rest area sementara.

    Menhub mengharap dukungan Pemerintah Daerah seperti penyediaan angkutan feeder (lanjutan) dari titik-titik kedatangan peserta mudik gratis, mempertimbangkan kebijakan WFA, penyediaan rest area, hingga monitoring dan antisipasi daerah rawan kecelakaan dan kemacetan.

    Adapun Mendagri Tito meminta Kepada Daerah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenhub di daerah Berkoordinasi mengelola kendaraan umum, khususnya darat, laut dan penyeberangan untuk memastikan keamanan dan keselamatan penumpang.

    “Termasuk juga di sektor Udara, terutama daerah-daerah yang memiliki bandara perintis untuk selalu dipastikan kesiapannya,” ucapnya.

    Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan bahwa pihaknya telah menerbitkan surat edaran Nomor 400.6.1/749/SJ tentang Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam Mendukung Arus Mudik Lebaran Tahun 2025 (1446 H) pada 17 Februari 2025.

    “Beberapa kebijakan yang bersifat teknis dapat disampaikan oleh Kemenhub dan rekan-rekan Kepala Daerah melakukan rapat koordinasi di daerah masing-masing karena mobilitas masyarakat di setiap daerah berbeda,” kata Mendagri.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • 100 Kendaraan Travel Ilegal Diamankan Polda Metro Jaya Jelang Ramadan

    100 Kendaraan Travel Ilegal Diamankan Polda Metro Jaya Jelang Ramadan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kakorlantas Polri, Irjen Agus Suryonugroho menyampaikan Polda Metro Jaya telah mengamankan 100 kendaraan terkait dengan bisnis travel yang diduga ilegal.

    Menurutnya, pengamanan ratusan kendaraan itu sebagai upaya pencegahan untuk memastikan keselamatan lalu lintas menjelang mudik Lebaran 2025.

    “Polda Metro Jaya sudah mengamankan kurang lebih hampir 100 kendaraan travel yang diduga gelap,” ujarnya di Polda Metro Jaya, Senin (17/2/2025).

    Dia menekankan bahwa ratusan kendaraan itu disita dari perusahaan travel yang tidak memiliki izin angkut penumpang serta asuransi. 

    “Jadi travel yang tidak ada izinnya mengangkut penumpang dan tidak dicover asuransi,” tambah Agus.

    Adapun, penindakan ini merupakan hasil evaluasi mudik lebaran tahun lalu. Kala itu, terdapat kecelakaan maut yang berkaitan dengan travel gelap di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek. Dalam peristiwa itu, total ada 11 korban meninggal dunia.

    “Maka dari itu jajaran Korlantas Polri dan jajaran melakukan upaya-upaya preemtif untuk bisa menyampaikan kepada seluruh pengusaha khususnya travel gelap agar tidak mencari penumpang pada saat lebaran,” pungkasnya.

    Sementara itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan melakukan sejumlah strategi pengaturan lalu lintas jalan dan penyeberangan untuk mengurai kepadatan pemudik selama masa angkutan Lebaran 2025. Salah satunya adalah melalui pembatasan penggunaan sepeda motor.

    “[Akan dilakukan] pembatasan penggunaan sepeda motor, pembatasan angkutan penyeberangan, diskon tarif jalan tol, serta alih fungsi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor [UPPKB] menjadi rest area sementara,” kata Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Senin (17/2/2025). 

    Diketahui, mudik menggunakan sepeda motor sudah menjadi ‘tradisi’ jelang Lebaran. Pemerintah pun tercatat telah melakukan beberapa upaya agar perjalanan mudik berjalan lancar dengan menyediakan angkutan gratis.

    Pada tahun lalu, pemudik yang menggunakan kendaraan roda dua atau sepeda motor akan mendapatkan pengawalan dari kepolisian dari buffer zone menuju Pelabuhan Ciwandan, Cilegon Banten.

    Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Aan Suhanan mengatakan alasan pihaknya memberikan pengawalan tersebut agar semua pemudik yang menggunakan sepeda motor tetap merasa aman dan nyaman selama proses mudik ke kampung halaman.

    “Kita akan mengawal para pemudik yang menggunakan sepeda motor dari buffer zone yang sudah kita siapkan seperti di arteri itu ada di Cikupa, kemudian sampai ke Pelabuhan Ciwandan,” tuturnya di Jakarta, Kamis (28/3/2024).

  • Korlantas Petakan Lokasi Rawan Untuk Antisipasi Kecelakaan saat Arus Mudik Lebaran – Halaman all

    Korlantas Petakan Lokasi Rawan Untuk Antisipasi Kecelakaan saat Arus Mudik Lebaran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho tengah memetakan lokasi rawan untuk mengantisipasi kecelakaan saat arus mudik momentum Hari Raya Idul Fitri.

    Langkah awal, kata Agus, Pemerintah terutama Polri tengah melakukan operasi keselamatan. Tujuannya, agar pengguna jalan lebih patuh dan taat berlalu lintas, sehingga meminimalisir pelanggaran dan kecelakaan.

    “Untuk operasi ketupat sendiri, tentunya nanti Korlantas dengan stakeholder akan merumuskan cara bertindak skenario berdasarkan hasil survei, berdasarkan hasil analisa dan evaluasi 2024, kira-kira cara bertindak yang tepat seperti apa,” ujar Agus usai acara di Kantor Jasa Raharja, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Agus memaparkan kerawanan lalu lintas biasanya terjadi di tol, di jalan nasional, di tempat-tempat penyebrangan barang pelabuhan, termasuk juga tempat-tempat menjadi tujuan para pembudik. Di antaranya tempat wisata, kegiatan agama, dan perkotaan.

    “Itu yang sudah kita lakukan evaluasi, dan besok hari Kamis kami akan survei lagi ke Merak, terus Minggu depan lagi kami akan survei lagi ke Surabaya, ke Banyuwangi, kaitannya dengan melihat kondisi saat ini seperti apa, sehingga rumusan-rumusan ketika nanti ada peningkatan arus lalu lintas, kita sudah bisa melakukan langkah yang tepat,” imbuhnya.

    Saat ini, ucap Agus, Korlantas tengah melakukan survei dalam kaitan antisipasi dan meminimalisir kecelakaan saat kepadatan arus mudik.

    “Biasanya H-9, nanti sudah kita hitung, dari hari biasa ke hari puncaknya itu ada kenaikan 1-1,5 persen, nah ini kami masih menunggu dari survei, baik secara internal kami juga melakukan survei, nanti dari Kementerian Perhubungan juga akan mengeluarkan hasil survei tersebut,” sambungnya.

  • Korlantas Petakan Lokasi Rawan Untuk Antisipasi Kecelakaan saat Arus Mudik Lebaran – Halaman all

    Gandeng Kemenhub dan Kemendag, Kakorlantas Siap Tindak Truk ODOL – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho memastikan akan menindak truk over dimension over loading atau ODOL.

    Agus menyampaikan, pemerintah bersama pemangku kepentingan terkait sudah sering melakukan sosialisasi mengenai truk ODOL. Namun, masih ditemui bahwa truk ODOL menjadi penyebab kecelakaan.

    “Saya akan rapat koordinasi bagaimana solusi untuk melakukan tindakan yang tepat. Jadi overload kita tindak, overdimensi kita tindak,” ujar Agus usai acara di Kantor Jasa Raharja, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Menurut Agus, Korlantas akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Jasa Marga, serta Kementerian Perdagangan, untuk menerapkan tindakan yang tepat.

    “Karena ini kaitannya dengan logistik, tetapi memang hasil analisa dan evaluasi ketika terjadi kecelakaan, khususnya kendaraan berat, itu diduga memang banyak yang overdimensi dan overload, ini menjadi perhatian kita semua,” tutur Agus.

    Diketahui, Kendaraan ODOL sering menjadi penyebab kecelakaan.  Peristiwa teranyar terjadi di Gerbang Tol (GT) Ciawi 2 pada Selasa (4/2/2025), ketika truk bermuatan galon mengalami rem blong. Akibatnya, truk hilang kendali dan menyeruduk lima kendaraan yang tengah bertransaksi di GT.

  • Kemenhub Akan Tindak PO Bus Nakal Getok Harga Saat Mudik Lebaran 2025

    Kemenhub Akan Tindak PO Bus Nakal Getok Harga Saat Mudik Lebaran 2025

    Jakarta –

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI mewanti-wanti perusahaan otobus (PO) untuk tidak mengetok harga tiket bus selama momen mudik lebaran Idul Fitri 2025. Dia mengatakan pihkanya akan menindak PO yang nakal.

    “Nanti pemerintah akan mengumumkan apakah ada (tarif) tuslah tapi dalam rangka kebijakan bapak Presiden. Ongkos untuk Natal dan lebaran ini diharapkan tidak mengalami kenaikan seperti yang kita lakukan pada saat Nataru (Natal dan tahun baru) kemarin,” kata Wakil Menteri Perhubungan Suntana di Terminal Pulo Gebang, Jakarta Timur, Senin (17/2/2025).

    Suntana mengatakan pihaknya akan mengawasi PO bus agar tidak menaikkan harga tiket saat momen mudik lebaran. Dia menegaskan Kemenhub akan melakukan penindakan.

    “Bila nanti aturannya sudah keluar, terindikasi ada PO atau pengemudi yang menaikkan harga tidak sesuai dengan aturan, tentu saja ada aturan berlaku dan akan ditindak,” ujarnya.

    Di sisi lain, Kementerian Perhubungan juga mengimbau PO bus menugaskan sopir yang kompeten untuk membawa armada saat momen mudik Lebaran mendatang. Salah satu yang menjadi pertimbangan yakni tidak menugaskan sopir bus yang pernah terlibat kecelakaan.

    “Beberapa PO sudah kami ingatkan untuk tidak menggunakan atau memakai sopir yang kompetensinya masih diragukan atau pernah terlibat dalam suatu kecelakaan sebelumnya,” jelasnya.

    Kementerian Perhubungan bersama stakeholder terkait melakukan tes urine untuk memastikan sopir tidak terpengaruh obat-obatan terlarang saat mengemudi. Suntana menegaskan Sopir truk menjadi penentu keamanan dan keselamatan berlalu lintas.

    “Kita melaksanakan pemeriksaan kesehatan, dan pemeriksaan urine, untuk memastikan bahwa pengemudi kita tidak kena terpengaruh obat-obatan. Kegiatan ini akan terus dilakukan sampai kita melaksanakan operasi pengamanan angkutan lebaran. Sampai setelah selesainya pun kita lakukan, bukan hanya sebelum,” pungkasnya.

    (wnv/dek)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Kakorlantas Polri Siapkan 4 Klaster Evaluasi Jalur Mudik Lebaran 2025

    Kakorlantas Polri Siapkan 4 Klaster Evaluasi Jalur Mudik Lebaran 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menyiapkan sejumlah evaluasi menjelang pelaksanaan mudik lebaran 2025 mendatang. Setidaknya ada empat klaster jalur pemudik yang sudah disiapkan.

    Agus mengatakan klaster pertama yakni jalur tol. Dia mengaku sudah mempersiapkan gangguan lalu lintas di tol-tol yang dilalui pemudik.

    “Baik itu nanti kerawanan di dalam tol termasuk juga mempersiapkan jalan-jalan nasional,” ujarnya kepada wartawan Senin (17/2/2025).

    Selanjutnya yakni klaster perkotaan dan klaster tempat wisata. Agus menyebut pihaknya bakal melakukan survei di kota maupun tempat wisata yang dituju pemudik.

    “Pada saat kami survei dengan Kementerian Perhubungan dan kawan-kawan masih ada jalan yang berlubang tentunya kita sarankan untuk bisa diperbaiki,” ungkapnya.

    Kemudian yakni klaster pelabuhan. Agus mengungkapkan pelabuhan yang menjadi lokasi para pemudik untuk ke kampung halamannya bakal dievaluasi.

    Dalam waktu dekat, Agus mengatakan bakal berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk memastikan pelaksaan mudik lebaran 2025 tak menemui kendala. 

    “Korlantas Polri dan Kementerian Perhubungan dan rekan-rekan stakeholder lainnya tentunya akan membuat skenario yang terbaik setelah kita mengevaluasi kerawanan-kerawanan yang tahun lalu terjad. Arus mudik Lebaran 2025 kali ini harus kita persiapkan dengan baik,” ucapnya.

  • Lebaran 2025, Menhub Usul WFA Mulai 24 Maret 2025 – Page 3

    Lebaran 2025, Menhub Usul WFA Mulai 24 Maret 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyampaikan sejumlah usulan kebijakan masa angkutan Lebaran 2025. Termasuk skenario Work From Anywhere (WFA), di samping melakukan koordinasi dan antisipasi lokasi kemacetan mudik Lebaran 2025 di jalur arteri, khususnya arah Jakarta menuju Jawa Tengah.

    Usulan ini diberikan dalam rapat koordinasi persiapan Angkutan Lebaran 2025 bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, serta para pemimpin daerah secara virtual, Senin (17/2/2025).

    Skema WFA, menurut Menhub, perlu dilakukan mengingat adanya momen dua hari besar yang berdekatan, yakni Hari Raya Nyepi pada 29 Maret 2025 dan Hari Raya Idul Fitri, yang diprediksi jatuh pada 31 Maret-1 April 2025.

    Menhub menilai, kebijakan ini diperlukan guna mempertimbangkan tren pergerakan masyarakat pada saat mudik yang cukup banyak.

    “Maka kami rekomendasikan pemerintah bisa menerapkan WFA mulai tanggal 24 Maret 2025. Sehingga kami harapkan tidak terjadi kepadatan mobilitas yang begitu tinggi sebelum lebaran,” kata Menhub.

    Pengaturan lalu lintas jalan dan penyeberangan selama masa angkutan Lebaran 2025, di antaranya penyediaan angkutan mudik gratis, rekayasa lalu lintas, dan sistem ganjil genap. Kemudian, pembatasan penggunaan sepeda motor, pembatasan angkutan penyeberangan, diskon tarif jalan tol, serta alih fungsi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) menjadi rest area sementara.

    Dukungan Pemda 

    Menhub berharap dukungan pemda seperti penyediaan angkutan feeder (lanjutan) dari titik-titik kedatangan peserta mudik gratis, mempertimbangkan kebijakan WFA, penyediaan rest area, hingga monitoring dan antisipasi daerah rawan kecelakaan dan kemacetan.

    Di sisi lain, Mendagri Tito meminta kepada pemda dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenhub di daerah untuk berkoordinasi mengelola kendaraan umum. Khususnya darat, laut dan penyeberangan untuk memastikan keamanan dan keselamatan penumpang.

    “Termasuk juga di sektor Udara, terutama daerah-daerah yang memiliki bandara perintis untuk selalu dipastikan kesiapannya,” kata Mendagri.

    Mendagri sendiri telah menerbitkan surat edaran Nomor 400.6.1/749/SJ tentang Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam Mendukung Arus Mudik Lebaran Tahun 2025 (1446 H) pada 17 Februari 2025.

    “Beberapa kebijakan yang bersifat teknis dapat disampaikan oleh Kemenhub dan rekan-rekan Kepala Daerah melakukan rapat koordinasi di daerah masing-masing karena mobilitas masyarakat di setiap daerah berbeda,” terang Tito.