Kementrian Lembaga: Kemenhub

  • Kemenhub Siapkan 67 Trayek Mudik Gratis via Kapal Laut

    Kemenhub Siapkan 67 Trayek Mudik Gratis via Kapal Laut

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menyiapkan program mudik gratis menggunakan kapal laut dengan menyediakan sekitar 67 ruas trayek pada mudik Lebaran 2025.

    Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Hartanto mengatakan program ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang ingin mudik Lebaran tahun ini.

    “Terkait program mudik gratis, kira-kira akan ada 67 trayek yang disediakan. Anggarannya cukup lumayan yang harus kami keluarkan, dan harapannya program ini langsung dirasakan oleh masyarakat,” ujar Hartanto dalam Rapat Koordinasi Gapasdap pada Rabu (19/2/2025).

    Lebih lanjut dia mengatakan, Kemenhub terus melakukan evaluasi dan koordinasi agar angkutan Lebaran 2025 berjalan lancar. Hal itu juga bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

    Selain itu, pihaknya juga memprediksi akan ada peningkatan jumlah penumpang pada mudik Lebaran 2025 sebesar 10% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

    “Tahun ini, jumlah penumpang diprediksi meningkat sebesar 10%, dan kami telah menyiapkan langkah-langkah agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal. Dengan meningkatnya jumlah penumpang, kami harus memastikan bahwa pelayanan dapat berjalan dengan baik,” katanya.

    Kemenhub juga akan berkoordinasi dengan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni untuk memastikan ketersediaan armada kapal hingga layanan di pelabuhan saat mudik Lebaran 2025.

    Kendati demikian, Hartanto belum membeberkan secara terperinci terkait berapa kuota penumpang yang disediakan maupun kota tujuan pada mudik gratis pada Lebaran tahun ini.

    Sebagai catatan, berdasarkan siaran pers Kemenhub pada mudik Lebaran 2024, total kuota yang disediakan pada program Mudik Gratis Kapal Laut tahun lalu sebanyak 4.800 sepeda motor dan 9.600 penumpang.

    Kemenhub menyediakan empat kali keberangkatan mudik gratis sepeda motor dengan kapal laut. Keberangkatan tersebut terbagi atas dua perjalanan di arus mudik dan dua perjalanan di arus balik dari Tanjung Priok, Jakarta menuju Tanjung Emas, Semarang dan sebaliknya.

    Keberangkatan arus mudik diadakan pada tanggal 5 dan 7 April 2024. Sementara, keberangkatan arus balik dilakukan pada 13 dan 15 April 2024. Kuota masing-masing perjalanan adalah 1.200 motor dan 2.400 penumpang.

  • Maskapai China Lucky Air Buka Rute Kunming-Manado

    Maskapai China Lucky Air Buka Rute Kunming-Manado

    Jakarta

    Maskapai asal China, Lucky Air resmi membuka rute penerbangan Kunming Changsui International Airport, China-Bandara Sam Ratulang, Manado pulang-pergi. Penerbangan perdana dilakukan pada Selasa (18/2) kemarin.

    “Bersama ini dengan hormat disampaikan bahwa pada Hari Selasa, 18 Pebruari 2025, telah dilaksanakan Inaugural Flight atau penerbangan perdana dari Kunming-Manado (Bandara Sam Ratulangi) PP oleh Perusahaan Penerbangan dari China, Lucky Air,” kata Direktur Angkutan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Agustinus Budi Hartono dalam keterangan tertulis, Rabu (19/2/2025)

    Agustinus menyampaikan pada penerbangan perdana kemarin tersebut dari Kunming, China dengan membawa 152 penumpang. Pesawat tiba di Bandara Sam Ratulangi pada pukul 21.30 WITA dan lepas landas kembali dari Bandara Sam Ratulang ke Kumning pada pukul 22.45 WITA dengan membawa 3 penumpang.

    Ia mengatakan, Lucky Air telah mendapatkan izin penerbangan tiga kali dalam seminggu dengan menggunakan pesawat Airbus A320neo (A32N). Penerbangan rute Kunming Changsui International Airport, China-Bandara Sam Ratulang, Manado dilakukan pada Selasa, Jumat, dan Minggu.

    “Lucky Air telah mendapatkan izin rute Kunming-MDC pp sebanyak 3x/minggu dengan pesawat Airbus A32N, Day of Service (DOS) 2,5,7 (Selasa, Jumat, dan Minggu),” katanya.

    (ara/ara)

  • Begini Layanan ASN di Libur Lebaran 2024 – Page 3

    Begini Layanan ASN di Libur Lebaran 2024 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini bersama Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi, berkolaborasi agar pelayanan aparatur sipil negara (ASN) atau PNS di libur Lebaran 2024 mendatang tetap optimal.

    Rini menyampaikan, keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat saat Hari Raya Lebaran Idul Fitri 2025 nantinya harus terus berjalan. Oleh sebab itu, Kementerian PANRB memberikan beberapa masukan agar pelayanan disektor transportasi dapat berjalan optimal.

    Selain itu, Rini pun mendukung berbagai program dan strategi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam menyelenggarakan layanan kepada masyarakat saat lebaran nanti.

    “Kami juga akan terus berkordinasi dengan berbagai pihak, guna memastikan pelayanan yang diberikan ASN saat lebaran tetap berjalan optimal,” kata Rini dalam keterangan tertulis, Rabu (19/2/2025).

    Menhub Dudy Purwagandhi menekankan, para ASN harus tetap memberikan pelayanan prima meskipun saat libur lebaran, khusunya terkait dengan layanan bidang transportasi.

    “Kita membicarakan beberapa hal, khususnya yang berkaitan dengan persiapan lebaran. Kemudian juga bagaimana pelayanan-pelayanan kita kepada publik tetap berjalan. Kami mendapatkan masukan untuk ke depannya agar kita bisa lebih baik lagi dalam melayani masyarakat khususnya nanti selama lebaran,” tuturnya.

    Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, mobilitas masyarakat yang melaksanakan mudik lebaran terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Seperti pada 2022, ada lebih dari 13 juta angkutan lebaran. Kemudian, 2023 sebanyak lebih dari 14 juta, dan 2024 lebih dari 16 juta.

    Angkutan Lebaran 2025

    Menhub pun telah menyampaikan sejumlah usulan kebijakan masa angkutan Lebaran 2025. Termasuk skenario Work From Anywhere (WFA), di samping melakukan koordinasi dan antisipasi lokasi kemacetan mudik Lebaran 2025 di jalur arteri, khususnya arah Jakarta menuju Jawa Tengah.

    Usulan ini diberikan dalam rapat koordinasi persiapan Angkutan Lebaran 2025 bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, serta para pemimpin daerah secara virtual, Senin (17/2/2025) lalu.

    Skema WFA, menurut Menhub, perlu dilakukan mengingat adanya momen dua hari besar yang berdekatan, yakni Hari Raya Nyepi pada 29 Maret 2025 dan Hari Raya Idul Fitri, yang diprediksi jatuh pada 31 Maret-1 April 2025.

     

  • Bertemu Menhub, Menpan-RB Rini Bahas Penguatan Pelayanan Transportasi Saat Libur Lebaran

    Bertemu Menhub, Menpan-RB Rini Bahas Penguatan Pelayanan Transportasi Saat Libur Lebaran

    Bertemu Menhub, Menpan-RB Rini Bahas Penguatan Pelayanan Transportasi Saat Libur Lebaran
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi melakukan pertemuan untuk membahas pelayanan kepada masyarakat saat libur lebaran tahun 2025.
    Menteri Rini mengatakan kolaborasi antar instansi pemerintah perlu dilakukan terutama dalam hal pelayanan kepada masyarakat, khususnya saat lebaran tahun 2025 mendatang.
    “Kami membicarakan beberapa hal untuk perbaikan-perbaikan layanan kepada masyarakat terutama dalam bidang transportasi,” katanya usai pertemuan, di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Selasa (18/02/2025).
    Ia menyampaikan bahwa keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat saat Hari Raya Idul Fitri nantinya harus terus berjalan.
    Oleh sebab itu, kata Menteri Rini, Kemenpan-RB memberikan beberapa masukan agar pelayanan disektor transportasi dapat berjalan optimal.
    Lebih lanjut, Menteri Rini pun mendukung berbagai program dan strategi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam menyelenggarakan layanan kepada masyarakat saat lebaran nanti.
    Kemanpan-RB, kata dia, juga akan terus berkordinasi dengan berbagai pihak guna memastikan pelayanan yang diberikan aparatur sipil negara (ASN) saat lebaran tetap berjalan optimal.
    Sementara itu, Menhub Dudy Purwagandhi menyampaikan pertemuan dengan Menpan-RB merupakan sebuah bentuk kerja sama dan kolaborasi untuk memperoleh masukan pada sektor pelayanan terutama saat libur lebaran mendatang.
     
    Menurutnya para ASN harus tetap memberikan pelayanan prima meskipun saat libur lebaran, khusunya terkait dengan layanan bidang transportasi.
    “Kami tadi membicarakan beberapa hal, khususnya yang berkaitan dengan persiapan lebaran, kemudian juga bagaimana pelayanan-pelayanan kita kepada publik tetap berjalan,” ujarnya
    “Kami mendapatkan masukan untuk kedepannya, agar kita bisa lebih baik lagi dalam melayani masyarakat khususnya nanti selama lebaran,” kata Menhub Dudy dalam siaran persnya, Rabu (19/2/2025).
    Berdasarkan data dari Kemenhub mobilitas masyarakat yang melaksanakan mudik lebaran terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari jumlah angkutan lebaran yang terus meningkat setiap tahunnya.
    Pada 2022 ada lebih dari 13 juta angkutan lebaran, tahun 2023 sebanyak lebih dari 14 juta, dan tahun 2024 lebih dari 16 juta.
    Oleh karena itu, diperlukan banyak masukan dari berbagai pihak untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat yang diprediksi akan meningkat.
    Salah satu caranya adalah dengan mengantisipasi peningkatan jumlah angkutan lebaran pada 2025. Ini dilakukan untuk menciptakan layanan transportasi yang aman dan nyaman bagi masyarakat. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bertemu Menteri PANRB, Menhub Bahas Skema Usulan WFA Jelang Lebaran

    Bertemu Menteri PANRB, Menhub Bahas Skema Usulan WFA Jelang Lebaran

    Jakarta

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengusulkan penerapan bekerja dari manapun atau work from anywhere (WFA) menjelang puncak arus mudik Lebaran 2025. Sejalan dengan itu, Dudy bertemu dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini kemarin.

    Dudy mengatakan, usulan tersebut didasarkan pada pelaksanaan hari raya Nyepi yang berdekatan dengan Idul Fitri yang jatuh pada 29 dan 31 Maret.

    “Berangkat dari hal ini, kami mengusulkan WFA mulai 24 Maret. Asumsi kami apabila dilaksanakan begitu, para pemudik akan melaksanakan perjalanan dari 21 Maret malam. Jadi kami punya waktu untuk mengurai para pemudik selama Lebaran,” ujar Dudy dalam keterangannya, Rabu (19/2/2025).

    Dudy menjelaskan antisipasi perlu dilakukan karena pada pelaksanaan angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 lalu, sejumlah masyarakat tidak melakukan mudik dan memilih untuk melakukannya pada momen Lebaran. Namun, untuk mengetahui potensi pergerakan masyarakat yang lebih tepat, saat ini sedang dilakukan survei secara menyeluruh.

    Adapun pertimbangan lainnya adalah musim pancaroba yang diperkirakan masih akan berlangsung pada saat Lebaran.

    “Kemudian di Pelabuhan Merak, Maret hingga April masih musim pancaroba. Jika hujan, ombak tinggi dan kapal tidak bisa bergerak. Jadi pertimbangannya bukan karena kemacetan saja. Hal-hal di luar kendali kami ini yang kami antisipasi. Jika cuaca tidak bagus, kami ada waktu mengurai pemudik,” tambah Dudy.

    Dudy juga menyampaikan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi terkait wacana WFA bagi pegawai. Prabowo meminta agar instruksi itu diteruskan untuk dibicarakan lebih lanjut dengan kementerian/lembaga terkait.

    Sejak Januari 2025 Menhub Dudy telah mendatangi sejumlah kementerian untuk berkoordinasi terkait persiapan angkutan Lebaran 2025 termasuk membicarakan WFA. Beberapa kementerian yang didatangi Menhub yakni Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Agama, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, hingga Kementerian Dalam Negeri.

    Kemenhub perlu dukungan dari berbagai pihak untuk menyukseskan angkutan Lebaran 2025. Dengan koordinasi lintas instansi yang terjalin ini, Dudy mengharapkan masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik dan balik Lebaran dengan selamat, nyaman, serta lancar.

    Sementara itu, Menteri PANRB Rini menyambut baik usulan WFA ini. Rini mengatakan, kebijakan terkait hari libur, cuti bersama, serta hal lainnya jelang Lebaran memang perlu melibatkan Kemenhub dan kepolisian karena harus menghitung pergerakan orang.

    “Kalau memang bisa terurai, tidak apa-apa. Seandainya instansi mau WFA, diperbolehkan, karena ada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari dan Jam Kerja Instansi Pemerintah. WFA-nya berapa persen kami akan atur. Nanti kami buat surat edaran. Tiap Lebaran selalu kami buat surat edaran untuk layanan masyarakatnya. Ada hitungan persennya,” kata Menteri Rini.

    (kil/kil)

  • Sinyal Ojol Bakal Jadi Pekerja, Bukan Mitra

    Sinyal Ojol Bakal Jadi Pekerja, Bukan Mitra

    Jakarta

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan sinyal bahwa status driver ojek online (ojol) dapat diubah dari mitra aplikator menjadi pekerja. Kemnaker telah melakukan kajian dengan menggandeng pakar ahli dari beberapa universitas untuk memperkuat naik status driver ojol tersebut.

    “Sudah hampir confirm 90% sudah menganggap mereka (taksi online, ojol, kurir online) pekerja, karena sudah didukung dengan kajian, sudah ada tim pakar dari beberapa universitas yang digunakan untuk lebih membuat kami confident menyebut mereka lebih pekerja,” kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri menyampaikan pada saat Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Dari hasil kajian tersebut, Indah menerangkan ada karakteristik atasan dan bawahan dari sistem kerja driver ojol. Hal ini dapat dilihat dari adanya aturan potongan aplikasi yang harus membuat driver ojol menyetor pendapatan mereka.

    Selain itu, ada beberapa negara yang telah menyatakan driver ojol sebagai pekerja. Di antaranya, Belanda, Kanada, Singapura, Inggris, Spanyol, dan Uni Eropa (UE).

    “Toh ada aturan yang mewajibkan aturan dipotong pendapatannya, jadi posisinya di bawah pengusaha. Dari hasil kajian itu, kami dapat masukan ada 6 negara yang sudah mengatakan mereka sebagai pekerja mitra ini semua dengan undang-undang mereka (negara), seperti Singapura, Inggris, Kanada, Spanyol, Belanda, Uni Eropa,” terang Indah.

    Lebih lanjut, Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) akan membahas gig workers atau kemitraan dalam persidangan mulai tahun ini hingga 2027. Indah menerangkan ILO juga telah menyatakan driver ojol sebagai pekerja, bukan mitra. Sejalan dengan itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan pengusaha aplikator agar dapat memahami tiga isu utama yang dituntut para driver ojol dari tahun ke tahun.

    “Kami terus komunikasikan dengan para pengusaha aplikator bagaimana mereka bisa memahami juga tiga isu utama yang selalu jadi tuntutan para ojol, taksol, kurol, adalah mengenai waktu kerja istirahat, termasuk cuti ketika ladies ojol sedang haid. Dan juga kepesertaan Jamsosnaker, mereka (driver ojol) minta diperlakukan sama dengan pekerja lain, ada kontribusi dari pengusaha. Ketiga, hak lain termasuk untuk hari raya, batas usia mereka bekerja,” tambah Indah.

    Pihaknya juga telah merancang Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) untuk perlindungan ojol. Indah mengklaim aturan tersebut sudah rampung dibahas di Kemnaker. Namun, aturan itu masih menemui kendala harmonisasi dari lintas kementerian, mulai dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Hukum, hingga Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    “Jadi, kami sedang punyai rancangan Permenaker perlindungan ojol. Itu sudah clear di kami. Mohon dukungan karena proses harmonasiasi, karena ini masih berat proses harmonisasinya berhadapan dengan kementerian lain, di Kemenhub, Komdigi, dan Kementerian Hukum,” jelas Indah.

    (rrd/rrd)

  • PNS-Pegawai BUMN Diusulkan WFA Jelang Lebaran!

    PNS-Pegawai BUMN Diusulkan WFA Jelang Lebaran!

    Jakarta

    Kementerian Perhubungan mengusulkan kebijakan bekerja dari manapun atau work from anywhere (WFA) menjelang puncak mudik Lebaran tahun ini. Hal ini disuarakan langsung oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi untuk mengurangi kepadatan lalu lintas jelang Lebaran.

    Dudy mengusulkan agar kebijakan ini bisa dilakukan khususnya oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Usulan itu disampaikan Dudy saat bertemu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti.

    “Kami mengusulkan sejumlah kebijakan strategis seperti WFA bagi pegawai, khususnya ASN dan BUMN, hingga pembatasan angkutan barang,” ujar Dudy dalam keterangannya, Selasa (18/2/2025).

    Dudy menyampaikan Kemenhub merekomendasikan Kementerian/Lembaga dan BUMN agar menerapkan WFA mulai tanggal 24 Maret 2025. Menurutnya, langkah ini perlu dilakukan mengingat potensi pergerakan masyarakat saat masa angkutan Lebaran tahun 2025 diprediksi akan cukup tinggi.

    Kebijakan WFA sendiri diusulkan karena diyakini dapat menyebar kepadatan potensi pergerakan yang menumpuk jelang puncak mudik Lebaran yang juga berdekatan dengan Hari Raya Nyepi.

    Colek 3 Menteri

    Dia mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi langsung dengan 3 menteri di Kabinet Merah Putih untuk menjalankan kebijakan ini.

    Dalam rapat dengan Presiden Prabowo Subianto kemarin siang, Dudy bilang orang nomor satu di Indonesia itu juga sudah memberikan atensi khusus soal kebijakan WFA.

    Selanjutnya, dirinya sedang koordinasi dengan Menteri PAN-RB Rini Widyantini soal WFA untuk PNS. Kemudian dengan Menteri BUMN Erick Thohir untuk WFA bagi karyawan BUMN, dan terakhir dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli untuk usulan WFA pada pekerja swasta.

    “Beliau (Prabowo) sudah beri petunjuk. Nanti kita akan koordinasi dengan Kementerian PAN-RB terkait dengan ASN, kemudian pegawai BUMN saya juga akan ngobrol dengan Menteri BUMN,” beber Dudy usai rapat dengan Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

    “Untuk swastanya, saya sudah bicara dengan Menaker, nanti Menaker akan bicara dengan para pengusaha,” lanjutnya.

    Ketika ditanya kemungkinan kebijakan WFA menjadi kewajiban bagi PNS dan pegawai BUMN, Dudy bilang hal itu akan diputuskan oleh Menteri PAN-RB dan juga Menteri BUMN. Yang jelas, kebijakan WFA dibuat untuk mengurai kepadatan lalu lintas jelang arus puncak mudik.

    “Nanti tergantung dari Kementerian PAN RB (dan Menteri BUMN). Tapi harapannya WFA itu untuk mengurai jangan sampai terjadi kemacetan,” papar Dudy.

    (hal/rrd)

  • Sri Mulyani Tak Makan Malam dengan Cristiano Ronaldo, Yayasan GKI Bingung Bedah Jadwal CR7 di NTT

    Sri Mulyani Tak Makan Malam dengan Cristiano Ronaldo, Yayasan GKI Bingung Bedah Jadwal CR7 di NTT

    TRIBUNJAKARTA.COM – Rumor Menteri Keuangan Sri Mulyani bakal makan malam bersama Megabintang Sepakbola Cristiano Ronaldo menyeruak.

    Kedatangan Cristiano Ronaldo mengemuka setelah Yayasan Graha Kasih Indonesia (GKI) buka suara ihwal kedatangan mega bintang sepak bola ke Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). 

    Pimpinan Yayasan Graha Kasih Indonesia Susi Maria Katipana sempat mengungkapkan eks pemain Real Madrid dan Juventus itu datang ke Kupang menggunakan jet pribadi pada Selasa (18/2/2025)

    Rencana kedatangan pemain sepakbola dunia, Cristiano Ronaldo di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ternyata menemui ketidakpastian. 

    Bahkan, Pemprov NTT juga telah meminta Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT untuk berkoordinasi dengan rencana kehadiran Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Cristiano Ronaldo. 

    Sebab, dalam agenda turut memuat nama dan agenda bersama Sri Mulyani. Tak hanya itu, beredar agenda makan malam Cristiano Ronaldo dengan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani.

    Klarifikasi Kementerian Keuangan

    Kementerian Keuangan RI memastikan agenda makan malam tersebut tidak benar. Hal itu diungkapkan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan RI, Deni Surjantoro.

    “Sehubungan dengan beredarnya kabar mengenai rencana pertemuan Menteri Keuangan dengan Christiano Ronaldo, dengan ini disampaikan bahwa kabar tersebut tidak benar,” kata Deni dalam keterangan tertulis.

    “Menteri Keuangan maupun Kementerian Keuangan tidak pernah merencanakan, mengundang, mengagendakan atau menjadwalkan pertemuan itu,” imbuhnya.

    Kabar kedatangan Cristiano Ronaldo belum dapat dipastikan. Bahkan pihak Bandara Soekarno-Hatta hingga kini belum terima informasi kedatangan CR7.

    Sementara itu Kasie Humas Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Ipda Septian Wahyudi menuturkan hal yang serupa.

    Pasalnya tidak ada komunikasi ataupun koordinasi dari perwakilan panitia ataupun pihak penyelenggara yang memberangkatkan Ronaldo dengan aparat kepolisian dalam sektor pengamanan.

    “Kami juga enggak tau, kalau memang ada kegiatan (Ronaldo sampai di Bandara Soetta) pasti panitia sudah ada yang berkoordinasi dengan kami,” kata dia.

    Rapat Koordinasi

    Ketidakpastian bukan hanya terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, tetapi juga di Bandara El Tari Kupang.

    Jadwal penerbangan Cristiano Ronaldo menggunakan jet pribadi saat tiba di Bandara El Tari Kupang belum terkonfirmasi. 

    Manajemen PT Angkasa Pura Bandara El Tari Kupang belum mendapat kabar tentang hal itu. Mestinya, harus ada izin dari Kementerian teknis, sebab Cristiano Ronaldo menggunakan jet pribadi. 

    General Manager El Tari Kupang, Aidhil Philip Julian mengungkapkan adanya rapat bersama Pemprov NTT dan Yayasan Graha Kasih Indonesia (YGKI) di ruang rapat asisten Gubernur NTT pada Selasa (18/2/2025).

    Pernyataan Aidhil ini juga membantah klaim Urbanus Mahoklory  yang mewakili YGKI dalam rapat itu.

    Urbanus menyatakan Ronaldo telah punya izin terbang ke Jakarta lalu tiba esoknya di Kupang, Kamis 20 Februari 2025.

    “Tidak, kami tidak dapat informasi sampai saat ini. Registrasi pesawat ini harus mendapatkan security clearance dari mabes TNI dan syarat lain. Tolong ini disampaikan ke pihak bapak,” kata Aidhil.

    Aidhil saat diwawancarai merincikan berbagai syarat yang diperlukan untuk penerbangan jet pribadi dari luar negeri. 

    Ketentuan ini antara lain, sebut Aidhil, yakni security clearance, flight approval dari Kementerian Perhubungan, mulai dari Kementerian Luar Negeri terkait dengan diplomatic consulat. 

    “Security clearance itu yang dikeluarkan dari Mabes TNI AU dan Kemenlu juga ada berkaitan dengan diplomatik. Seyogyanya itu tiga hari sebelum berangkat tapi untuk tepatnya saya harus cek dulu. Saya kurang hafal,” katanya.

    Menurutnya, penerbangan jet pribadi seperti ini tidak bisa mendadak seperti yang diungkapkan YGKI. YGKI menyebut kedatangan bintang sepakbola dunia ini ke Kupang lusa nanti.

    “Memang tidak bisa dadakan kecuali dia datang sebagai penumpangnya reguler. Kami masih menunggu. Penerbangan private jet memang sering ke El Tari tapi itu domestik. Tapi kalau dari luar negeri kami masih belum tahu,” tegas Aidhil.

    Selepas rapat itu Aidhil meminta pertemuan tertutup dengan Pemprov NTT bersama bersama dengan Plh Gubernur NTT, Flouri Rita Wuisan.

    Pihak TNI AU ingin tanggal kepastian dan terminal umum atau bandara VIP yang akan digunakan Ronaldo saat tiba di Kupang. 

    Ia ingin memastikan ini untuk mengantisipasi massa. Warga akan memadati seandainya Christiano Ronaldo tiba. Seandainya tidak pun harus diantisipasi apabila massa kecewa.

    Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Kombes Pol Henry Novika Chandra menanggapi berbagai informasi yang beredar ihwal kedatangan Christiano Ronaldo di Kupang. 

    “Hingga saat ini, Polda NTT baru sebatas diundang oleh Pemerintah Provinsi NTT untuk membahas rencana kunjungan tersebut,” katanya. 

    Dia mengatakan, hingga kini belum ada surat resmi dari pengundang mantan pemain Juventus.  “Polda NTT belum menerima surat resmi terkait kegiatan Cristiano Ronaldo di wilayah NTT,” kata dia.

    Tak Ada Pemberitahuan

    Awalnya, Cristiano Ronaldo akan tiba Selasa ini, namun, ditunda hingga ke Rabu (19/2/2025). 

    Terakhir, kabar kehadiran bekas pemain Real Madrid itu diundur hingga Kamis (20/2/2025). Cristiano Ronaldo akan tiba di Jakarta, dan baru memulai lawatannya ke Kupang sehari setelah itu. 

    Saat Rapat Koordinasi (Rakor) bersama, berbagai agenda yang dikeluarkan Yayasan GKI dipertanyakan. Sebab, para pihak yang masuk dalam agenda, tidak menerima pemberitahuan apapun. 

    Salah satunya, mengenai penyerahan kendaraan operasional jenis Inova kepada pesantren Al Hikmah di Namosain. 

    Kapolresta Kupang Kota, Kombes Pol Aldinan Manurung menyebut, dia sudah mengkonfirmasi ke pesantren dan sejauh ini belum ada pemberitahuan. 

    “(Pesantren) belum diberitahu,” ucap Aldinan Manurung mengikuti rapat koordinasi yang dipimpin Pelaksana harian (Plh) Gubernur NTT, Flouri Rita Wuisan, Selasa siang. 

    Dalam pertemuan itu, Rita menanyakan kesiapan dari Yayasan GKI, terutama koordinasi dengan pihak terkait. Sejumlah titik kunjungan Cristiano Ronaldo belum dikoordinasikan. 

    Termasuk, rencana pembangunan rumah sakit kanker internasional di Desa Oematnunu Kabupaten Kupang.

    Perwakilan Pemkab Kupang, mengaku belum mendapat informasi itu. Mereka baru mulai akan membentuk tim untuk mengkoordinasikan itu. 

    “Kami belum dapat informasi. Setelah ini kami bentuk tim kecil untuk mengkoordinasikan itu,” kata Dr Robert Amheka mewakili Pemkab Kupang.  

    Begitu juga dengan rencana kunjungan ke Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dan Rote Ndao. Rita meminta agar Yayasan GKI bisa menyampaikan salinan surat ke Pemprov NTT. Karena Pemprov belum mendapat informasi itu. 

    “Jadi kami sifatnya memfasilitasi. Nanti surat juga dimasukkan ke kami,” kata dia. 

    Demikian juga rencana pertemuan dengan Gubernur NTT atau perwakilan pemerintah. Rita meminta Yayasan GKI agar bisa memasukkan daftar nama rombongan yang akan mengikuti pertemuan. 

    “Tadi kami dapat informasi bahwa CR7 belum tiba di Jakarta. Saya sudah kontak ketua PSSI,” kata dia. 

    Yayasan GKI Terlihat Bingung

    Ketika membedah jadwal kunjungan itu, perwakilan Yayasan GKI, Urbanus Mahoklory terlihat kebingungan. Dia tidak memberi penjelasan secara detail mengenai daftar acara yang ada. 

    Urbanus mengaku segala sesuatu telah dikoordinasikan Direktur Yayasan GKI, Susi Katipana dari Jakarta. Urbanus hanya diberitahu Susi jika semua administrasi dan koordinasi sudah dilakukan. 

    Dia mengeklaim sudah mengirim surat ke instansi teknis untuk membantu kelancaran saat Cristiano Ronaldo berada di Kupang. Namun, pernyataan itu dibantah manajemen Bandara El Tari Kupang, karena sejauh ini belum ada surat yang masuk ke pihaknya. 

    “Bahwa kedatangan megabintang Ronaldo ini sesungguhnya datang tanggal 17 tapi berubah lagi ke 18 jam 19.00 tapi itupun masih dalam proses,” kata Urbanus. 

    Perubahan itu menurut dia karena ada agenda di Arab Saudi yang harus dihadiri Cristiano Ronaldo. Rombongan akan bertolak dari Arab Saudi ke Los Angeles, Amerika Serikat. 

    “Tadi pagi baru menuju ke Los Angeles. Perjalanan dari Los Angeles ke Indonesia butuh waktu 23-24 jam. Sehingga diperkirakan tiba di Jakarta, sekitar siang. Tiba di Jakarta baru kita menunggu kepastian, apakah langsung ke NTT. Ke Jakarta itu besok tanggal 19 Februari,” ujarnya. 

    Dia menginformasikan bahwa Cristiano Ronaldo akan bertemu juga dengan pengurus PSSI di Jakarta. Kepastian datang ke NTT, kata dia, masih menunggu setelah rombongan tiba di Jakarta. 

    Urbanus menambahkan, Cristiano Ronaldo datang ke Indonesia atas keinginan sendiri, untuk membantu Yayasan GKI. Rombongan datang untuk melihat lokasi pembangunan rumah sakit kanker. 

    Urbanus tidak mengetahui lebih jauh mengenai rencana agenda yang ada. Dia terlihat kebingungan menjawab beberapa pertanyaan dari peserta rapat, salah satunya pengamanan. 

    “Pengamanan di NTT, sudah disampaikan pemberitahuan masing-masing instansi, Polres, Polda, Kabupaten Kupang, untuk penyampaian terkait pengamanan ini. Dari tadi malam. Termasuk di Bandara dan TNI AU. Suratnya sudah disampaikan,” kata dia. 

    Jawaban Urbanus langsung dibantah GM Angkasa Pura Bandara El Tari Kupang Aidhil Philip Julian yang saat itu berada di forum tersebut. Julian membantah belum ada surat yang masuk. 

    “Belum, belum,” ucap Julian. 

    Urbanus tidak tahu, siapa yang mengirim surat itu. Namun, dirinya hanya diberitahu Susi bahwa surat sudah disampaikan ke semua pihak. Penjelasan Urbanus dalam forum itu, mendapat gelak tawa dari peserta forum. 

    Beberapa peserta terlihat meragukan kesiapan dari Yayasan GKI, berdasarkan penyampaian Urbanus. 

    Urbanus, usai rapat itu mengatakan dirinya tidak berbicara banyak mengatasnamakan Yayasan GKI. Dia mengaku sebagai persaudaraan dengan Direktur Yayasan GKI. 

    “Itu harus langsung dari Yayasan (GKI). Hubungan dalam persaudaraan iya, tapi dalam Yayasan belum bisa,” kata Urbanus. 

    Dia tetap yakin bahwa Cristiano Ronaldo akan hadir di Indonesia. Urbanus mengatakan, dirinya hanya diminta mewakili Yayasan GKI dalam rakor itu. 

    “Kalau itu (Cristiano Ronaldo datang), jadi. Saya baru ditelepon Yayasan. Tiba di Kupang kita belum bisa pastikan karena tergantung Ronaldo. Tiba di Jakarta itu besok,” kata dia. 

    Urbanus kekeuh Yayasan GKI sudah berkoordinasi dengan semua instansi yang terkait. Ia akan berkoordinasi bila ada pihak yang belum diberitahu. 

    “Dari Yayasan sudah mengkoordinasikan ke instansi terkait,” kata dia. 

    Plh Gubernur NTT Rita menegaskan, pembahasan agenda itu bertujuan melihat sejauh mana persiapan. Sehingga peran dari semua pihak dalam agenda itu bisa disampaikan lebih awal. 

    “Mesti dipastikan semua orang-orangnya. Meskipun jadwalnya tentatif,” kata Rita. 

    Rita meminta Asprov PSSI NTT, KONI, dan Diaspora NTT agar membantu kelancaran. Sebab, banyaknya agenda yang ada, tidak bisa hanya diurus oleh Urbanus, sebagai perwakilan Yayasan GKI. 

    Pemprov NTT meminta waktu hingga malam ini untuk kepastian kedatangan Christiano Ronaldo di Kupang. Nantinya akan ada rapat lanjutan dengan Direktur Yayasan GKI, Susi Katipana. 

    Rapat itu dilakukan secara virtual. Informasi dari Yayasan GKI sangat penting. Pemprov NTT akan tetap menyesuaikan dengan agenda yang tentatif ini. 

    “Yang malu ini bukan kami. Inisiatif ini kan Yayasan. Pemerintah hadir untuk memastikan bahwa kunjungan itu aman. Saya tidak bilang hoax, kalau batal, secara manusiawi ya kecewa atas nama masyarakat,” ujarnya. 

    Rita menegaskan, Yayasan GKI harus bisa memastikan segala urusan selama Cristiano Ronaldo di Kupang berjalan lancar. Apalagi agenda itu berkaitan dengan pihak lain. Pemerintah siap membantu dan mendukung itu. 

    “Saya tidak mau bilang yakin atau tidak yakin, saya (mewakili Pemprov NTT) mengikuti saja apa saja yang sudah disampaikan pihak Yayasan,” ujarnya. (TribunTangerang/Pos Kupang)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Prabowo Janjikan Diskon Tarif Tol dan Pesawat, AHY Bilang Begini

    Prabowo Janjikan Diskon Tarif Tol dan Pesawat, AHY Bilang Begini

    Jakarta

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merespons instruksi Presiden Prabowo Subianto soal janji memberikan diskon tarif jalan tol dan tiket pesawat di masa mudik Lebaran tahun ini.

    AHY mengatakan sampai saat ini jajarannya, termasuk Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum masih butuh waktu untuk mengkaji hal ini. Dia mengatakan bila sudah ada keputusan pihaknya akan menyampaikan secara langsung kepada masyarakat.

    “Kami belum bisa men-declare karena masih butuh waktu sebentar lagi mohon waktu. Utamanya Kemenhub tadi masih mau duduk langsung dengan kementerian BUMN Kemenkeu dan lain-lain. Yang jelas semangatnya sesuai arahan Presiden, bagaimana harga tiket, harga transportasi bisa lebih terjangkau,” papar AHY usai rapat dengan Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).

    Yang jelas, AHY menjanjikan pemerintah akan berpihak kepada masyarakat di saat yang memang sangat dibutuhkan. Maksudnya, di saat masyarakat butuh transportasi mudah di tengah musim mudik Lebaran, hal itu bisa direalisasikan. Buktinya, saat Nataru kemarin pun diskon tiket pesawat dan diskon tarif tol bisa dihadirkan pemerintah.

    “Nah Nataru yang lalu menunjukkan meski pemerintah baru berapa minggu saja tapi kami menunjukkan pemerintah berupaya yang terbaik. Kami merumuskan dan menuntaskan koordinasi kami memutuskan dengan cermat dan pada saatnya akan diumumkan ke masyarakat,” tegas AHY.

    Ketika ditanya kapan pengumuman diskon tiket pesawat dan tarif jalan tol, AHY berjanji hal itu akan segera dilakukan.

    “Segera mudah-mudahan dalam waktu dekat ini. Kami butuh waktu. Kami paham harusnya tidak terlalu mepet karena masyarakat sedang mencari tiket itu jauh-jauh hari sebulan paling tidak sebelum Lebaran,” beber AHY.

    Menhub-Menteri PU Koordinasi

    Di sisi lain, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan sampai saat ini pihaknya masih bicara dengan badan usaha atau operator jalan tol untuk pemberian diskon tarif jalan tol.

    Menurutnya, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sudah memulai pembicaraan untuk diskon tarif tol sejak hari ini. Soal berapa besaran diskonnya semua masih dikaji dengan operator.

    “Angka pastinya belum, tapi kita sudah mulai bicara. Bahkan hari ini Kepala BPJT sudah zoom meeting dengan semua badan usaha. Mudah-mudahan tidak berapa lama lagi kita bisa umumkan bersama sama dengan pak Menko,” kata Dody di kesempatan yang sama.

    Ketika ditanya soal komitmen diskon tarif tol dari badan usaha, Dody menegaskan sampai sekarang badan usaha masih mendiskusikan hal itu.

    “Kita masih diskusikan secara detailnya. Pak Prabowo kan tidak bicara berapa besarnya kan. Nanti detailnya seperti apa nanti kita diskusikan,” beber Dody.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi juga menyatakan hal yang sama. Koordinasi sudah dilakukan dengan badan usaha.

    “Bahwa pembicaraan sudah, tapi masih dalam proses. Semuanya, dengan airlines dan semua pihak yang terkait dengan penetapan harga tiket,” ujar Dudy di tempat yang sama.

    (kil/kil)

  • Ini Penjelasan Pengamat Mengenai Pihak yang Bertanggung Jawab atas Laka di Tol Ciawi

    Ini Penjelasan Pengamat Mengenai Pihak yang Bertanggung Jawab atas Laka di Tol Ciawi

    loading…

    Gerbang Tol Ciawi. (Foto: istimewa)

    JAKARTA – Buntut dari kecelakaan lalu lintas di gerbang Tol Ciawi beberapa waktu lalu, muncul pertanyaan siapa yang seharusnya bertanggung jawab dalam peristiwa ini. Pengamat sekaligus mantan Direktur Keselamatan Transportasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Suripno menjelaskan secara saksama.

    “Kalau terjadi apa-apa di jalan, yang dikejar itu seharusnya distributornya yang membuat perjanjian kerja sama dengan pemilik transporternya. Bila kendaraan milik distributor, maka distributor kan yang harus bertanggung jawab, bukan produsennya,” ujar Suripno.

    Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pihak yang seharusnya bertanggung jawab adalah pihak yang bekerja sama dengan pengelola transportasi atau pemilik transporter atau jasa angkut.

    Suripno mengatakan bahwa peraturan tersebut mencakup kewajiban perusahaan angkutan barang dan pengemudinya. Di mana, perjanjian antara operator logistik dengan pemilik barang dalam transportasi adalah orang yang memerintahkan untuk mengangkut barang.

    “Sehingga pihak yang membuat perjanjian kerja sama itulah yang bertanggung jawab terhadap angkutan barangnya,” ucapnya.

    Perusahaan yang menguasai kendaraan (bila kendaraan disewa) atau pemilik kendaraan harus bertanggung jawab atas pemeliharaan kendaraan serta pengujian kendaraan untuk memastikan kendaraan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

    Suripno juga mengutarakan produsen tidak bertanggung jawab atas laka yang terjadi apabila produsen telah menyerahkan urusan operator logistik kepada pihak lain atau mitra distributornya. Dalam hal ini, yang bertanggung jawab adalah distributor dengan operatornya.

    Pasalnya, pihak distributor lah yang memberi perintah untuk mengangkut barang dengan kendaraan dan ukuran yang dicantumkan dalam dokumen angkutan yang dibawa pengemudi.

    Dia menekankan, jika terjadi sesuatu hal di jalan, yang bertanggung jawab adalah distributornya.

    Lebih lanjut, untuk memastikan secara pasti siapa pihak yang bertanggung jawab dalam peristiwa laka lantas truk angkutan barang tersebut bergantung pada perjanjian kerja samanya.

    Mulai dari siapa yang bertanggung jawab atas kewajiban terkait pemeliharaan kendaraan agar memenuhi syarat teknis dan laik jalan, siapa yang berkewajiban melakukan uji berkala, pihak mana yang bertanggung jawab jika melanggar ukuran kendaraan, dan lain sebagainya.

    (ars)