Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenhub

  • THR Ojol Kapan Cair? Wakil Menteri Prabowo Sedang Siapkan Aturannya

    THR Ojol Kapan Cair? Wakil Menteri Prabowo Sedang Siapkan Aturannya

    PIKIRAN RAKYAT – Informasi THR ojol (ojek online) kapan cair sedang menjadi pembicaraan. Wakil Menteri Prabowo bidang Politik Hukum dan Keamanan (Wamenko Polkam), Lodejwik Freidrich Paulus, buka suara tentang hal tersebut.

    Biasanya, Tunjangan Hari Raya hanya didapat Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai swasta. Kini ada wacana ojek online akan diberikan tunjangan menjelang Idul Fitri 2025 atau 1 Syawal 1446 Hijriah. Wacana ini tentu amat dinantikan oleh pekerja tersebut.

    THR ojol kapan cair?

    Wakil Menteri Prabowo bidang Politik Hukum dan Keamanan (Wamenko Polkam), Lodejwik Freidrich Paulus, menyebut pemerintah sedang menyiapkan aturan agar para pengemudi ojol bisa mendapatkan THR tahun ini. Salah satu prinsipnya adalah harus cair 7 hari sebelum lebaran.

    “Kementerian Tenaga Kerja akan segera menyusun aturan sehingga para pengemudi ataupun ojek online ini dapat mendapatkan hak THR sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi sudah sedang disiapkan,” ujar Lodewijk Freidrich Paulus setelah mengadakan rapat koordinasi untuk menyambut bulan Ramadhan 1446 Hijriah, di Jakarta, Senin 17 Februari 2025.

    “Prinsip tujuh hari sebelum Lebaran diharapkan THR ini sudah dapat diterima oleh karyawan-karyawan yang tersebar di Indonesia,” katanya, dilansir dari laman ANTARA.

    Rancangan aturan untuk hal tersebut sudah dibahas dalam rapat dengan Kementerian Perhubungan juga pada Senin, 17 Februari 2025. Pihak Kemenkopolkam meminta Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan aturan dan memastikan agar tunjangan hari raya bisa diberikan dengan tepat.

    Terkait Tunjangan Hari Raya tersebut, sebelumnya Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer menyebut banyak pengemudi ojol atau taksi online yang menuntut agar ada THR tahun ini. Menurutnya, tuntutan itu adalah hal yang wajar.

    “Tuntutan teman-teman ojol, menurut kami, ini adalah hal yang wajar, logis, dan rasional,” ujar Noel di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI di Jakarta, Senin 17 Februari 2025.

    THR ojol wujud visi misi Prabowo

    Noel juga menyebut pelindungan bagi pekerja berbasis layanan aplikasi adalah perwujudan visi misi Presiden Prabowo. Para pekerja, menurutnya, berhak atas upah dan kesejahteraan layak sebagaimana UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

    “Pun kalau kita mengacu negara-negara Eropa, kawan-kawan driver ini adalah pekerja. Mengacu pada International Labour Organization (ILO), posisi driver juga sebagai pekerja. Maka dari itu, harus mendapat THR, tidak bisa tidak,” ucapnya.

    “Kemarin kita sudah menyampaikan soal THR, masih soal teknisnya juga, mau itu bentuknya bonus, bonus hari raya, dan lainnya. Dan keinginannya (bentuk bonus) berupa uang, nilainya lebih terasa untuk teman-teman ojol,” tuturnya.

    Noel juga menyatakan pihaknya sudah diskusi dengan aplikator dan THR sudah disiapkan, hanya tinggal teknis penyalurannya saja. Ia berharap tunjangan bisa segera diberikan kepada para driver ojek online.

    Demikian penjelasan kapan THR ojol cair menurut para Wakil Menteri Prabowo. Disebutkan bahwa aturannya sudah disiapkan, diharapkan tunjangan hari raya bisa cair H-7 lebaran.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Mengenal Sistem Kerja FWA PNS, Ini Jadwal dan Aturannya

    Mengenal Sistem Kerja FWA PNS, Ini Jadwal dan Aturannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah berencana menerapkan sistem kerja baru bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dikenal sebagai Flexible Working Arrangement (FWA). Sistem ini berbeda dengan Work From Anywhere (WFA).

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini menjelaskan bahwa sistem kerja ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja, kesejahteraan pegawai, serta menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan tuntutan zaman.

    Menurut dia, implementasi FWA diserahkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pimpinan instansi pusat dan pemerintah daerah, yang bertanggung jawab menetapkan jenis pekerjaan dan pegawai yang dapat menerapkan fleksibilitas tersebut sesuai dengan kebutuhan organisasi.

    “FWA telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 21/2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN khususnya pada pasal 8. Peraturan tersebut memungkinkan pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel (FWA), baik dalam bentuk fleksibilitas lokasi maupun fleksibilitas waktu,” kata Rini dikutip dikutip, Minggu (2/3/2025).

    Rini menegaskan pelaksanaan FWA dapat dilakukan namun dengan memperhatikan beberapa ketentuan. Meski begitu, FWA dipastikan tidak mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan instansi pemerintah kepada masyarakat.

    Dia menyampaikan jika pola kerja kedinasan secara fleksibel (FWA) merupakan terminologi yang lebih lengkap dari Work From Anywhere (WFA). Dalam Perpres No. 21/ 2023 tidak mengenal WFA, tetapi pengaturannya bisa dikaitkan dengan fleksibel tempat yang berarti di tempat tinggal pegawai atau lokasi lain yang ditentukan/ditetapkan PPK.

    Penerapan FWA diberlakukan oleh seluruh pegawai, namun terdapat beberapa kriteria pegawai yang perlu diperhatikan seperti tidak sedang menjalani atau dalam proses hukuman disiplin dan bukan pegawai baru.

    Sementara itu, untuk kriteria pekerjaan yang bisa dilaksanakan dengan pola FWA adalah dapat dilakukan di luar kantor selain kantor, kemudian dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

    Selanjutnya memiliki interaksi tatap muka yang minimum, dan bersifat mandiri atau tidak memerlukan supervisi yang terus menerus.

    “Yang terpenting dari pelaksanaan FWA adalah kualitas terhadap pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat tidak berkurang. Jadi dukungan kemajuan teknologi kemudian juga mindset itu yang menjadi kekuatan untuk FWA ini bisa berjalan secara optimal,” ucapnya.

    Aturan & Jadwal FWA

    Dalam pelaksanaan FWA, pegawai harus memenuhi kewajiban hari dan jam kerja dalam 1 minggu sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 21/2023, yaitu 5 hari kerja dalam 1 minggu dengan akumulasi jam kerja sebanyak 37,5 jam tidak termasuk jam istirahat.

    Selain itu setiap pegawai wajib melaporkan hasil kinerja hariannya saat melaksanakan FWA, serta dalam pelaksanaan FWA harus menjamin pencapaian target kinerja, efektivitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan.

    Selama bulan Ramadan, pengaturan hari dan jam kerja ASN dan instansi pemerintah juga diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Perpres No. 21/2023, yakni jam kerja instansi pemerintah dan jam kerja pegawai ASN di Bulan Ramadan sebanyak 32,5 jam dalam satu minggu tidak termasuk jam istirahat.

    Sementara terkait pengaturan FWA selama libur nasional dan cuti bersama Idulfitri 1446 H/2025, Kementerian PANRB bersama instansi terkait masih mengkaji dan membahas secara teknis.

    Rini menyampaikan kebijakan tersebut akan mengikuti dinamika serta situasi saat arus mudik dan arus balik Lebaran 2025. Prinsipnya Kementerian PANRB siap berkolaborasi dengan stakeholder terkait dalam mengurangi potensi kepadatan lalu lintas.

    “Nanti akan kami terbitkan Surat Edaran terkait pola kerja kedinasan secara fleksibel/FWA dan sistem kerja saat libur nasional dan cuti bersama Idulfitri 1446 H/2025. Itu sifatnya situasional, berdasarkan masukan dan pembahasan bersama instansi dan stakeholder terkait, yakni Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, Polri, TNI, Jasa Marga, dan stakeholder lainnya,” tegas Rini.

    (ven/haa)

  • Efisiensi Anggaran Bikin Masyarakat Kelas Menengah Bawah Nikmati Armada Mudik Gratis Berkurang – Halaman all

    Efisiensi Anggaran Bikin Masyarakat Kelas Menengah Bawah Nikmati Armada Mudik Gratis Berkurang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM JAKARTA – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat menyoroti berkurangnya peluang warga kelas menengah ke bawah untuk mendapatkan mudik gratis.

    Wakil Ketua Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah MTI Pusat Djoko Setijowarno menyoroti kuota 100.000 orang mudik gratis yang disediakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tetapi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak.

    “Peluang warga kelas menengah ke bawah mendapatkan mudik gratis berkurang. Sangat disayangkan demi efisiensi anggaran, pemerintah tidak menyediakan anggaran untuk Program Mudik Gratis,” ujar Djoko di Jakarta, Minggu (2/3/025).

    Seharusnya menurut Djoko, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi bersikeras minta tetap diadakan Program Mudik Gratis untuk keselamatan, selain untuk meringankan beban keuangan masyarakat.

    “Tujuan diadakannya mudik gratis adalah untuk mengalihkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum sehingga angka kecelakaan turun,” kata Djoko.

    Sejak tahun 2023, hasil survei menunjukkan pilihan angkutan umum, Kereta Api (KA) antar kota dan bus, menjadi moda transportasi prioritas pemudik.

    Tahun 2023, memilih moda KA 39,32 juta orang, bus 37,51 juta orang, mobil pribadi 35,42 juta orang, sepeda motor 31,12 juta orang, dan kendaraan lain 50,23 juta orang.

    Hasil survei tahun 2024 memilih moda transportasi KA antar kota 39,32 juta orang, bus 37,51 juta orang, mobil pribadi 35,42 juta orang, sepeda motor 31,12 juta orang, mobil sewa 11,64 juta orang, pesawat 10,97 juta orang, kapal penyeberangan 10,65 juta orang, mobil travel 8,27 juta orang, dan kapal laut 2,9 juta orang.

    Namun, mudik Lebaran tahun 2025, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tidak menyelenggarakan Program Mudik Gratis.

    Anggaran penyelenggaraan mudik gratis menggunakan bus, KA, dan kapal laut dipangkas demi efisiensi anggaran.

    “Mestinya tidak semua program Kementerian Perhubungan dipangkas, terutama yang menyangkut keselamatan dan kepentingan masyarakat banyak,” ujar Djoko

    Djoko menerangkan bahwa penyelenggaraan mudik gratis tahun 2025 diserahkan ke BUMN.

    Tahun 2024, Kementerian BUMN menggelar program mudik gratis dengan kuota 80.125 pemudik.

    Kuota mudik gratis dari Kementerian Perhubungan tahun 2024 sebanyak 85.694 pemudik.

    Berarti jika diserahkan ke BUMN, penyelenggaraan mudik gratis tahun 2025 maka BUMN harus menyediakan kuota dua kali lipat dari tahun 2024, setidaknya kuotanya sekitar 165.000 pemudik, terang Djoko.

    Menurutnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi hendaknya minta pada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Presiden Prabowo Subianto agar tetap diadakan Program Mudik Gratis.

    Program mudik gratis ini dimanfaatkan warga miskin untuk mudik.

    Selain juga untuk mengurangi pemudik menggunakan kendaraan pribadi dalam upaya menurunkan angka kecelakaan, sambungnya.

    Meskipun pemerintah memberikan potongan tarif tiket pesawat terbang 13-14 persen dan diskon tarif di sejumlah ruas tol, bagi masyarakat menengah ke bawah merupakan beban keuangan jika mau mudik Lebaran.

    “Masyarakat kelas menengah ke bawah yang selama ini dapat menikmati mudik Lebaran secara gratis, tahun 2025 peluangnya berkurang lantaran tidak dianggarkan lagi. Hanya mengandalkan BUMN untuk mudik gratis tahun ini,” tutur Djoko.

  • Info Mudik Gratis 2025, Pemerintah Siapkan Kuota 100.000 Orang

    Info Mudik Gratis 2025, Pemerintah Siapkan Kuota 100.000 Orang

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) menyebut pemerintah bakal tetap menyediakan program mudik gratis pada tahun ini meskipun tengah melakukan efisiensi anggaran. 

    Menko IPK, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut pelaksanaan program mudik gratis itu bakal dieksekusi oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

    “Selebihnya Kementerian Perhubungan juga berupaya bersama dengan Kementerian BUMN untuk mengadakan mudik gratis,” jelas AHY dalam Konferensi Pers di Bandara Soekarno – Hatta, Tangerang, Banten Sabtu (1/2/2025).

    Adapun, AHY memastikan bahwa total kuota mudik gratis yang bakal disediakan akan mencapai lebih dari 100.000 orang. 

    Nantinya, program mudik gratis itu bakal dilakukan via darat baik menggunakan bus dan kereta api maupun via laut.

    “100.000 orang [kuota mudik gratisnya] baik itu bis, kereta api maupun kapal laut ini juga mudah-mudahan bisa sedikit membantu,” tambahnya.

    Pada saat yang sama, AHY juga memberi sinyal program mudik gratis itu dijalankan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang disebut ingin memastikan perjalanan mudik masyarakat berjalan lancar.

    “Ini adalah upaya pemerintah tentu arah-arahan dan direktif khusus dari Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sekali lagi ingin membuat perjalanan masyarakat di bulan suci Ramadan khususnya lebaran ini semakin aman, nyaman, terjangkau dan menyenangkan demikian pernyataan Presiden,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Kementerian Perhubungan berencana melakukan koordinasi pelaksanaan mudik gratis kepada para stakeholder untuk memastikan kelancaran dan kuota yang disediakan tepat sasaran. 

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, pihaknya melakukan kunjungan kepada beberapa penyelenggara mudik gratis seperti BUMN maupun kementerian dan instansi terkait. Dudy juga memastikan mudik gratis akan tetap terlaksana meski terdapat efisiensi anggaran yang dilakukan. 

    “Insyaallah ada [mudik gratis]. Ini saya lagi roadshow ketemu dengan para stakeholder yang menyelenggarakan mudik gratis supaya ini bisa kita dikoordinasikan secara baik,” kata Dudy kepada wartawan di Gedung DPR, Kamis (13/2/2024).

  • Profil dan Harta Kekayaan Max Ruland Boseke, Sestama Basarnas yang Pakai Uang Korupsi untuk Beli Arwana

    Profil dan Harta Kekayaan Max Ruland Boseke, Sestama Basarnas yang Pakai Uang Korupsi untuk Beli Arwana

    PIKIRAN RAKYAT – Max Ruland Boseke, mantan Sekretaris Utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), kini menjadi sorotan publik setelah terungkap keterlibatannya dalam kasus korupsi pengadaan truk di Basarnas.

    Kasus ini tidak hanya mencoreng nama baik Basarnas, tetapi juga mengungkap gaya hidup mewah Max Ruland Boseke, yang salah satunya adalah membeli ikan arwana super red seharga Rp40 juta dari uang hasil korupsi.

    Profil dan Rekam Jejak Karier

    Max Ruland Boseke memulai karier di Basarnas pada Maret 1975 sebagai Staf Subbidang Operasi Basarnas. Kariernya terus menanjak hingga menduduki jabatan strategis seperti Kabag Pengangkatan, PSG. Ksb. Organisasi dan Tata Laksana, dan Sekretaris Basarnas.

    Ia diketahui sempat dirotasi sebagai Kapus Litbang Perhubungan Darat Badan Litbang Perhubungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), ia kembali ke Basarnas pada Februari 2009 sebagai Sekretaris Utama hingga pensiun.

    Setelah pensiun, Max Ruland Boseke aktif di dunia bisnis dengan mendirikan dan menjabat sebagai Direktur Utama PT Anugerah Mulia Selaras, serta Komisaris Utama di beberapa perusahaan lainnya.

    Dilansir dalam akun LinkedIn-nya, Max Ruland Boseke pernah menerima Satyalancana Karya Satya dari Presiden RI atas pengabdiannya sebagai PNS selama 20 dan 30 tahun.

    Ia juga menerima Satyalencana Wira Karya dan pernah menjadi Dosen Ilmu Kewarganegaraan.

    Akun LinkedIn Max Ruland Boseke.

    Kasus Korupsi dan Gaya Hidup Mewah

    1. Pembelian Ikan Arwana

    Dalam persidangan, Max Ruland Boseke mengakui membeli ikan arwana super red senilai Rp40 juta dari uang hasil korupsi yang disebut sebagai “dana komando”.

    2. Dakwaan KPK

    Jaksa KPK mendakwa Max Ruland Boseke melakukan korupsi pengadaan truk di Basarnas yang merugikan negara miliaran rupiah.

    Ia didakwa memperkaya diri sendiri sebesar Rp2,5 miliar dan memperkaya pihak lain sebesar Rp17,9 miliar. Kerugian negara akibat perbuatannya mencapai Rp20,4 miliar berdasarkan audit BPKP.

    3. Modus Korupsi

    Uang korupsi tersebut berasal dari perusahaan yang memenangkan tender pengadaan barang dan jasa di Basarnas.

    Harta Kekayaan Max Ruland Boseke

    Dilansir situs resmi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara KPK, Kepala Baguna PDIP tersebut terpantau melaporkan harta kekayaan pada tahun 2001, 2006, 2009, dan 2012.

    Tanggal lapor 6 April 2001
    Total harta kekayaan: Rp586.935.000

    Tanggal lapor 23 Agustus 2006
    Total harta kekayaan: Rp2.358.088.009

    Tanggal lapor 2 November 2009
    Total harta kekayaan: Rp1.957.936.529

    Tanggal lapor 16 Maret 2012
    Total harta kekayaan: Rp2.572.704.811

    Namun saat Pikiran-Rakyat.com mencoba melihat rincian harta kekayaan Max Ruland Boseke di tiap tahunnya, terdapat tulisan ‘File tidak ditemukan’.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Angkutan Mudik Lebaran 2025, KAI Daop 9 Jember Siapkan Ribuan Tiket Kereta Api

    Angkutan Mudik Lebaran 2025, KAI Daop 9 Jember Siapkan Ribuan Tiket Kereta Api

    Liputan6.com, Jember – Menyambut musim mudik Lebaran 1446 H/2025 M, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember mencatat terjadinya peningkatan pemesanan tiket kereta api yang signifikan. Hingga Selasa, 25 Februari 2025, di wilayah Daop 9 Jember sebanyak 74.452 tiket atau 43% dari total kapasitas 171.908 tempat duduk yang disediakan telah dipesan untuk periode Angkutan Lebaran yang berlangsung dari 21 Maret hingga 11 April 2025.

    Manager Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, menyampaikan, Dari 24 perjalanan kereta api di Daop 9 Jember yang disediakan pada masa Angkutan Lebaran 2025, masih tersedia 97.456 tempat duduk ke berbagai tujuan yang dapat dipesan. ”Kami mengajak masyarakat untuk segera memanfaatkan kesempatan ini,”ujarnya Kamis (27/2/2025).

    Menurut Cahyo, tiket yang masih tersedia mencakup berbagai kereta api dengan relasi dan tanggal keberangkatan yang beragam. Kereta api yang paling diminati oleh penumpang antara lain KA Sritanjung tujuan Lempuyangan, KA Probowangi tujuan Surabaya Gubeng, dan KA Tawangalun tujuan Malang. Selain itu, KA kelas komersial seperti KA Blambangan Ekspres, KA Wijayakusuma, KA Pandalungan, KA Ranggajati, KA Logawa, dan KA Mutiara Timur juga masih terdapat tiket yang tersedia.

    “Kami memprediksi puncak kepadatan arus mudik dengan kereta api akan terjadi pada 28 Maret yang merupakan H-3 lebaran, sedangkan untuk puncak arus balik diperkirakan terjadi pada 6 April atau H+5 lebaran dengan tujuan terbanyak Surabaya Gubeng, Lempuyangan, Malang, Sidoarjo dan Gambir” jelas Cahyo.

    Pada Angkutan Lebaran 2025, Daop 9 Jember mengoperasikan 24 perjalanan kereta api, meningkat dari 20 perjalanan pada tahun sebelumnya. Penambahan ini termasuk KA Mutiara Timur relasi Ketapang-Surabaya Gubeng PP dan KA Ijen Ekspres relasi Ketapang-Malang PP.

    Sebagai wujud komitmen KAI terhadap keselamatan dan bagian dari upaya untuk memberikan pelayanan terbaik, Rabu – Kamis, 26-27 Februari 2025, Jajaran Direksi KAI bersama Kementerian Perhubungan,  Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) serta Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) melakukan inspeksi ke wilayah Daerah Operasi 9 Jember.

  • PT Pindad Tengah Siapkan Mobil Maung untuk Sipil

    PT Pindad Tengah Siapkan Mobil Maung untuk Sipil

    PT Pindad Tengah Siapkan Mobil Maung untuk Sipil
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com –

    PT Pindad
    (Persero) mulai mempersiapkan mobil
    Maung
    yang bisa digunakan oleh masyarakat sipil.
    “
    At some point
    nanti, setelah tugas kami menyelesaikan produksi untuk kendaraan pertahanan untuk TNI dan Polri, kami juga akan gunakan juga untuk sipil,” ujar Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa saat ditemui di Lapangan Udara (Lanud) Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (1/3/2025).
    Dalam waktu yang tak lama lagi, masyarakat sudah bisa menggunakan Maung sebagai kendaraan sehari-hari mereka.
    Sigit menjelaskan, agar bisa memproduksi dan menjual Maung versi sipil, PT Pindad harus lolos uji sertifikasi dari Kementerian Perhubungan.
    “Seperti biasa, harus lolos uji sertifikasi Kementerian Perhubungan. Insya Allah dalam waktu sebulan, dua bulan ini, harusnya sebulan ini sudah selesai,” kata Sigit.
    Sigit menjelaskan, PT Pindad sudah menjalani tahap uji awal pada tahun lalu dengan hasil yang cukup baik.
    Kini, proses dan tahapan produksi massal yang akan dilakukan adalah uji sertifikasi.
    Sigit berharap, setelah PT Pindad mendapatkan sertifikat yang dibutuhkan, mereka akan langsung membuka penjualan beberapa tipe dan model Maung kepada publik.
    “Ada versi yang Jelajah, yang
    soft top
    , ada versi Komando, ada juga versi yang Garuda yang lebih
    luxurious
    ,” kata dia.
    Dari segi harga, Maung juga akan memasang harga yang kompetitif. Tapi, Sigit meminta agar publik menunggu pemberitahuan lanjutan terkait hal ini.
    “Kami ingin pastikan bahwa (harga) akan kompetitif. Angkanya nanti tunggu tanggal mainnya,” kata Sigit lagi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mudik Gratis Lebaran 2025, Pemerintah Siapkan 100.000 Kuota

    Mudik Gratis Lebaran 2025, Pemerintah Siapkan 100.000 Kuota

    Jakarta –

    Pemerintah akan kembali mengadakan kegiatan mudik gratis untuk mendukung kelancaran mudik Lebaran 2025. Kali ini, total ada sebanyak 100.000 kuota yang disiapkan.

    Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Mudik gratis ini akan berlaku untuk angkutan darat seperti bus kota, kereta api, hingga angkutan laut.

    “Kementerian Perhubungan juga berupaya bersama dengan Kementerian BUMN untuk mengadakan mudik gratis 100 ribu orang baik itu bus, kereta api, maupun kapal laut,” kata AHY, dalam konferensi pers di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (1/3/2025).

    Namun demikian, ia tidak menjelaskan secara detail kuota dari masing-masing angkutan. AHY juga tidak menyebutkan kapan program mudik lebaran gratis ini mulai berjalan.

    AHY berharap, langkah ini dapat sedikit membantu masyarakat untuk melaksanakan mudik ke kampung halaman. Program mudik gratis ini juga telah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Presiden sekali lagi ingin membuat perjalanan khususnya masyarakat di bulan suci Ramadhan khususnya lebaran jadi lebih aman, nyaman dan terjangkau,” ujarnya.

    Selain mudik gratis, pemerintah juga memberikan diskon tarif untuk sejumlah ruas tol selama periode libur Lebaran 2025. Adapun diskon ini diberikan sebesar 20%.

    “Bagi pengguna jalan darat ada diskon 20% untuk tol di berbagai ruas jalan tol yang ada di Indonesia. Ini upaya untuk mengurangi biaya perjalan darat,” kata AHY.

    Pemerintah juga memberikan diskon untuk tiket pesawat. AHY mengatakan, diskon tiket pesawat diberikan untuk penerbangan domestik dengan besaran diskon mencapai 13%-14%.

    Pada diskon tarif penerbangan kali ini, ada tambahan insentif berupa diskon PPN ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 6%. Hal ini membuat diskon yang diberikan lebih besar dibandingkan dengan saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024-2025, hanya sebesar 10%.

    “Kali ini ada tambahan insentif dari pemerintah berupa PPN sebagian ditanggung pemerintah 6%. Secara agregat mudah-mudahan pemerintah bisa turunkan harga tiket pesawat ekonomi domestik selama 2 minggu 13-14%,” ujarnya.

    Diskon tersebut juga dapat terwujud berkat upaya penurunan ongkos kebandaraan serta mengurangi harga avtur di 37 bandara. Upaya ini merupakan kerja sama berbagai Kementerian/Lembaga termasuk Kementerian Perhubungan hingga Kementerian BUMN.

    (shc/eds)

  • Operasi pasar digelar jelang Ramadhan, diskon tol disiapkan

    Operasi pasar digelar jelang Ramadhan, diskon tol disiapkan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Istana: Operasi pasar digelar jelang Ramadhan, diskon tol disiapkan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 28 Februari 2025 – 18:58 WIB

    Elshinta.com – Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) menyatakan pemerintah menggelar operasi pasar di beberapa daerah menjelang Ramadhan 1446 Hijriah serta mempersiapkan diskon tarif tol untuk para pemudik jelang libur lebaran.

    Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati kepada wartawan di Jakarta, Jumat, menyebut operasi pasar digelar sejak 24 Februari 2025 sampai dengan 28 Maret 2025 di 215 titik Pulau Jawa dan 110 titik luar Jawa, dengan target ekspansi mencapai 4.500 gerai.

    “Sejumlah kementerian dan lembaga berkolaborasi melaksanakan operasi pasar yang tujuannya untuk menstabilkan harga. Bahkan, seperti minyak goreng, gula, dan daging kerbau, melalui operasi pasar dijual dengan harga lebih rendah dari harga eceran tertinggi (HET),” kata Adita.

    Kementerian/lembaga yang terlibat dalam operasi pasar itu mencakup Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Satgas Pangan, serta sejumlah BUMN yang bergerak di bidang pangan dan logistik.

    Dia menyebut stimulus itu sudah jauh-jauh hari disiapkan oleh pemerintah menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto yang diharapkan dapat meringankan beban masyarakat menjelang Ramadhan dan jelang libur lebaran.

    “Ramadhan sudah tiba. Ramadhan tenang dan menyenangkan, begitu harapan pemerintah. Artinya, semua harus berlangsung dalam suasana yang aman dan nyaman,” kata Adita.

    Demi memastikan stok pangan cukup dan harganya tetap terjangkau, kata dia, pemerintah juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

    Menurut dia, beberapa komoditas seperti beras, minyak, gula, daging beku, dan bawang, dipastikan cukup hingga Mei 2025.

    “Tinggal bagaimana kita mengamankan jalur distribusinya agar jangan sampai terjadi kelangkaan di momen-momen penting Ramadhan dan Idul Fitri ini,” ujar Adita.

    Kemudian, pemerintah juga menyiapkan diskon tarif tol di beberapa ruas jalan tol selama periode arus mudik dan arus balik libur lebaran.

    Adita menyebut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama kementerian dan lembaga terkait telah mengecek kesiapan transportasi umum di berbagai simpul transportasi.

    Kemenhub juga bakal menerbitkan surat keputusan bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Korlantas Polri untuk pengaturan lalu lintas selama periode mudik.

    Koordinasi antarkementerian dan lembaga itu bertujuan memastikan pengaturan berjalan efektif, dan mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas di semua jalur, baik darat, laut, maupun udara.

    Tidak hanya diskon tarif tol, Adita menyebut sejumlah operator angkutan akan menyediakan harga tiket khusus dengan diskon tertentu.

    Dalam kesempatan yang sama, dia menyatakan pemerintah mendorong masyarakat untuk mudik lebih cepat demi menghindari kemacetan akibat padatnya lalu lintas pada tanggal-tanggal tertentu terutama menjelang dan sesudah Hari Lebaran.

    Dengan demikian, kata Adita, pemerintah juga mempersiapkan skema bekerja dari mana saja/flexible working arrangement (FWA) terutama untuk aparatur sipil negara (ASN).

    “Untuk FWA ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tengah mempersiapkan aturannya sebagai acuan bagi ASN,” kata dia.

    Nantinya, tidak hanya ASN, pemerintah juga mendorong sektor swasta juga dapat memberlakukan kebijakan FWA untuk karyawannya menjelang periode libur lebaran.

    “Tak hanya ASN, bagi karyawan di perusahaan-perusahaan swasta pun diimbau dapat memberlakukan kebijakan internal masing-masing untuk pelaksanaan FWA bagi sebagian karyawan yang memang dimungkinkan,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Truk ODOL Akan Dibatasi Selama Arus Mudik Lebaran 2025 – Halaman all

    Truk ODOL Akan Dibatasi Selama Arus Mudik Lebaran 2025 – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan keberadaan truk yang membawa muatan berlebihan atau truk Over Dimension Over Load (ODOL) tidak bisa dibiarkan.

    Ia mengatakan, pemerintah akan menindak secara tegas truk ODOL karena sering menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

    Terlebih, pada arus mudik Lebaran ini akan ada lonjakan mobilitas masyarakat. Maka diperlukan penindakan secara tegas terhadap truk ODOL yang nekat melintas di jalan raya.

    Menurut dia, tidak hanya pengemudi truknya, pemilik truk ODOL juga perlu bertanggung jawab terhadap muatan truknya.

    “Ini tidak bisa dibiarkan. Kita ingin memastikan bahwa bukan hanya pengemudi, tapi juga para owner bertanggung jawab,” kata AHY di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (1/3/2025).

    “Jangan sampai truk-truknya berlebihan kapasitas terutama di jalan-jalan yang padat penduduk dan padat pengemudi itu bisa menyebabkan kecelakaan di jalan,” ujarnya.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan bahwa akan ada pembatasan angkutan besar saat mudik Lebaran nanti, termasuk berlaku untuk truk ODOL.

    “Kalau ODOL di masa mudik kan nanti ada pembatasan kan untuk mobilisasi angkutan besar,” katanya.

    Sebelumnya, Dudy dan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita telah menyepakati implementasi penuh kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL).

    Kedua menteri menyepakati untuk segera melaksanakan penerapan Zero ODOL di lapangan tanpa tahapan tambahan.

    Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan efisiensi distribusi logistik nasional.

    “Kami dari Kementerian Perhubungan mengucapkan banyak terima kasih dan mengapresiasi Kementerian Perindustrian. Setelah sekian lama kami melakukan rapat intensif, akhirnya kami sepakati bahwa penerapan Zero ODOL harus segera dilaksanakan di lapangan,” ujar Dudy dalam keterangannya, Rabu (19/2/2025).

    Dudy menegaskan bahwa keluhan masyarakat terkait kendaraan ODOL telah didengar oleh pemerintah dan langkah konkret segera diambil untuk mengatasinya.

    “Apa yang menjadi keluhan masyarakat, kami dari pemerintah sangat mendengar. Ini adalah wujud dari komitmen kami untuk memastikan keselamatan transportasi, khususnya transportasi darat,” ucap dia.

    “Kami sepakat bahwa penerapan Zero ODOL akan segera kita laksanakan tanpa tahapan lagi,” sambungnya.

    Lebih lanjut Dudy juga menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam memastikan keberhasilan kebijakan ini.

    “Kami juga akan bekerja sama dengan stakeholder lain yang berkaitan dengan penerapan Zero ODOL, termasuk Kepolisian RI, Kementerian Perdagangan, dan pemerintah daerah. Sinergi ini penting untuk memastikan kebijakan berjalan dengan efektif di seluruh Indonesia,” tambahnya.

    Agus Gumiwang menegaskan dukungan penuh terhadap kebijakan ini, sebagai bagian dari tanggung jawab sektor industri dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan berkelanjutan.

    “Kami selalu mendukung penerapan Peraturan Zero ODOL. Ini kesadaran kami dalam menciptakan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) di lapangan dan juga termasuk di sektor industri,” jelas Agus.

    Adapun dengan adanya kesepakatan ini, pemerintah berharap kebijakan Zero ODOL dapat segera diterapkan secara efektif, sehingga meningkatkan keselamatan jalan, mengurangi dampak buruk terhadap infrastruktur, dan meningkatkan efisiensi distribusi logistik di Indonesia.