Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenhub

  • Nih! Rencana Besar Prabowo di Proyek IKN Dalam 5 Tahun

    Nih! Rencana Besar Prabowo di Proyek IKN Dalam 5 Tahun

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto tetap memprioritaskan pembangunan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara atau IKN. Lanjutan pembangunan hingga pengembangannya telah ia tetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025.

    Dalam dokumen RPJMN 2025-2029 pembangunan IKN itu ia masukkan ke dalam Asta Cita program prioritas nasional ke-6. Bahkan, dalam program prioritas ke-6 oa telah mendesain rancangan pemindahan ke Ibu Kota Nusantara. Pembangunan IKN juga ia masukkan ke dalam Proyek Strategis Nasional 2025-2029.

    “Sebagai model pembangunan berkelanjutan dan inklusif, lbu Kota Nusantara dirancang untuk memperkuat konektivitas antardaerah, memperbaiki distribusi penduduk, dan menciptakan peluang baru di luar Jawa, sehingga mendukung penurunan kemiskinan secara lebih merata,” dikutip dari dokumen RPJMN 2025-2029, Senin (3/3/2025).

    Dalam rancangan pembangunannya, pembangunan IKN dilaksanakan dengan fokus utama pada pemenuhan ekosistem perkotaan, termasuk kelengkapan ekosistem suprastruktur politik atau lembaga trias politica (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) untuk memantapkan posisi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan dan sekitarnya sebagai area inti yang tangguh dalam menyelenggarakan pemerintahan.

    “Melalui perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke lbu Kota Nusantara dan pembangunan sosial, superlab ekonomi, dan pengelolaan lingkungan lbu Kota Nusantara,” dikutip dari dokumen RPJMN 2025-2029.

    Dalam daftar kegiatan prioritas utama di dokumen RPJMN 2025-2029, disebutkan pula bahwa Perencanaan dan Pembangunan Kawasan, serta Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) memanfaatkan sumber dana dari belanja K/L dan badan usaha, antara lain OIKN, Kementerian PKP, Kementerian PU, Kementerian BUMN, Kemenhub, Kementerian PPN/Bappenas, serta badan usaha.

    Untuk target kegiatan terselenggarannya pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan di IKN, sumber dananya juga dirancang melalui belanja K/L dan badan usaha, antara lain BSSN, OIKN, Kemenkeu, Kementerian Komdigi, Polri, serta badan usaha.

    Prabowo juga menetapkan pengembangan klaster pariwisata di sekitar Ibu Kota Nusantara, dengan output penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, khususnya di Pulau Derawan dari Pulau Maratua.

    Adapula penyusunan rencana induk/masterplan penataan darl pengembangan di kawasan Pariwisata Berau untuk mendukung pengembangan pariwisata di sekitar IKN dan pengembangan Tourist Information Center sebagai pusat informasi terintegrasi terkait aktivitas pariwisata.

    Pengembangan IKN juga dirancang dengan pengembangan kawasan superhub ekonomi di wilayah sekitar IKN, melalui beberapa sektor, yaitu:

    1. Pembangunan sarana dan prasarana pendukung, dengan output pembangunan SPAM Regional Kalimantan Tirnur.

    2. Pengembangan klaster pariwisata di wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara, dengan output pengembangan objek wisata desa dan perdesaan, penerapan pariwisata berkelanjutan di destinasi pariwisata, desa wisata di wilayah destinasi II yang terpadu, serta fasilitasi peningkatan kapasitas SDM pengelola destinasi di wilayah destinasi II, serta event Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition MICE) dalam negeri.

    3. Pengembangan klaster ekonomi kreatif di wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara, dengan output kabupaten/kota kreatif yang dikembangkan, penguatan ekosistem pemampu ekonomi kreatif, penguatan ekosistem film, animasi, video, dan musik, penguatan ekosistem fesyen dan kriya, penguatan ekosistem aplikasi dan gim, penguatan ekosistem kuliner, pelatihan SDM ekonomi kreatif, sertifikasi SDM bidang ekonomi kreatif, serta edukasi kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif, inkubasi produk kreatif subsektor film, animasi, dan video serta musik.

    4. Pengembangan kawasan peruntukan industri di wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara

    5. Pengembangan dan peningkatan jaminan ketersediaan bahan baku yang terstandarisasi pada agroindustri hilir, kelapa sawit dan rumput laut untuk peningkatan produktivitas sektor hulu, dengan output kriteria standar Crude Palm Oil (CPO) untuk peningkatan kualitas bahan baku industri kelapa sawit, fasilitasi investasi hilir kelapa sawit, dan ketertelusuran keberlanjutan produk hilir kelapa sawit, penguatan standarisasi untuk hilirisasi sawit, pengembangan industri bahan bakar terbarukan generasi kedua (HVO/SAF) – Hydrogenated Vegetable Oil/Sustainable Aviation Fuel berbahan baku technical oil, promosi produk dan perkebunan sawit Indonesia yang berkelanjutan terutama di luar negeri, peningkatan kapasitas produksi rumput laut kering, promosi produk rumput laut skala internasional, pengembangan skema penjualan petani ke pabrik pengolahan melalui platform digital yang meningkatkan harga jual di tingkat petani dan pengadaan asuransi pertanian.

    6. Penguatan serta peningkatan teknologi dan inovasi yang terstandarisasi di industri dasar (kimia dasar dan logam dasar), dengan output rekomendasi dan regulasi, fasilitasi percepatan pembangunan industri petrokimia berbasis minyak bumi, fasilitasi percepatan pembangunan industri petrokimia berbasis gas bumi, fasilitasi investor dalam rangka pembangunan fasilitas Coal to Ammonia di Kutai Timur pendampingan implementasi sektor industri, gasifikasi batubara di Kutai Timur, rekomendasi kebijakan percepatan peningkatan nilai tambah batubara, pengembangan dan pembangunan kilang minyak bumi (Kilang Balikpapan), pengembangan Lapangan Gendalo, Gandang dan Bangka (lndonesia Deepwater Development Project /IDD), percepatan pelaksanaan kegiatan penyimpanan karbon dan penyediaan serta permintaan produk turunan.

    7. Penguatan rantai pasok dan jaminan ketersediaan bahan baku/penolong di industri padat karya terampil (makanan, minuman, tekstil dan produksi tekstil (TPT) dan alas kaki), dengan output penyusunan data supply-demand dan tingkat komponen dalam negeri industri kecil pada sektor tekstil, kulit dan alas kaki.

    8. Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi padat karya terampil, dengan output pendampingan penerapan industri 4.0 pada sektor minuman, hasil tembakau, serta bahan penyegar dan penerapan making Indonesia 4.0 pada Industri Kecil Menengah (IKM) pada industri aneka dan IKM kimia, sandang dan kerajinan.

    9. Fasilitasi pengembangan industri padat karya terampil, dengan output pengembangan sektor industri aneka, layanan pemberdayaan penyuluh, rekomendasi kebijakan penumbuhan dan pengembangan industri tekstil, kulit, dan alas kaki serta layanan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

    10. Peningkatan produksi pangan nabati, dengan output alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor tanaman pangan dan hortikultura

    11. Peningkatan dan pemeliharaan jalan nasional serta konektivitas infrastruktur penunjang logistik, dengan output preservasi pada sejumlah jalan atau jembatan koridor logistik.

    12. Pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut, dengan output pengembangan pelabuhan

    13. Optimalisasi dan peningkatan layanan dan prasarana bandara, dengan output pengembangan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan (Kota Balikpapan), Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto (Kota Samarinda) dan pengembangan Bandara Ibu Kota Nusantara (Kabupaten Penajam Paser Utara)

    14. Pembangunan jalan nasional akses perbatasan untuk pengembangan pertumbuhan ekonomi, dengan output pembangunan jalan koridor logistik Tering-Long Bagun 5

    15. Pengembangan transportasi berkelanjutan, dengan output pengembangan angkutan massal berbasis jalan di kawasan perkotaan dengan skema pembelian layanan BTS (Buy the Service) di Kota Balikpapan.

    Rancangan pembangunan IKN juga didasarkan pada skema Kawasan Inti Pusat Pemerintah, Kawasan Ibu KOta Nusantara, dan Kawasan Pengembangan Ibu Kota Nusantara, berikut ini rinciannya:

    1. Perencanaan dan penataan ruang kawasan inti dan sekitamya, dengan output Rencana Pengembangan Kawasan (RPK)/Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perdesaan, pengadaan tanah, serta rekomendasi kebijakan percepatan pemindahan ibu kota negara.

    2. Pembangunan gedung/perkantoran, dengan output bangunan gedung dan penataan kawasan, serta operasional dan pemeliharaan.

    3. Pembangunan gedung/hunian/rumah tangga layak, terjangkau, dan berkelanjutan, dengan output bangunan gedung dan penataan kawasan, serta operasional dan pemeliharaan.

    4. Pembangunan hunian/rumah tangga layak, terjangkau, dan berkelanjutan, dengan output Rumah Susun ASN dan Hankam, hunian/perumahan umum, serta operasional dan pemeliharaan.

    5. Pembangunan sarana prasarana pendukung, dengan output: pembangunan dan perluasan sistem pengolahan air minum (SPAM), sistem pengelolaan air limbah domestik, sistem pengelolaan persampahan, operasional dan pemeliharaan, rumusan kebijakan pembinaan BUMN dalam pembangunan infrastruktur energi IKN, infrastruktur jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik, serta pembangkit listrik tenaga surya.

    6. Pembangunan aksesibilitas dan konektivitas, dengan output jaringan jalan akses menuju IKN (jalan tol/jalan bebas hambatan menuju KIPP), infrastruktur jalan dan multi utility tunnel (MUT) dalam KIPP, persiapan pembangunan jalur kereta api (KA) akses KIPP, bandara IKN, layanan angkutan umum massal perkotaan di KIPP, serta operasional dan pemeliharaan.

    7. Pemindahan ASN dan personel hankam, dengan output, diseminasi informasi pemindahan ibu kota negara, rekomendasi kebijakan pengelolaan aset dalam rangka pemindahan, serta koordinasi pelaksanaan pemindahan ASN/Hankam ke lbu Kota Nusantara

    8. Penyelenggaraan sistem pemerintahan cerdas, dengan output sistem informasi kota cerdas, kebijakan pengembangan ekosistem digital, serta layanan sistem perizinan terkait dengan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan

    Di luar itu, target pembangunan IKN selama lima tahun ini yaitu pembangunan sosial, superhub ekonomi, dan pengelolaan lingkungan IKN, mulai dari pembangunan kesehatan, pendidikan, kawasan lindung dan kehutanan, penanggulangan bencana, serta pertanian berkelanjutan.

    (arj/mij)

  • DKI siap dukung program Mudik Lebaran Gratis hingga penerapan WFA

    DKI siap dukung program Mudik Lebaran Gratis hingga penerapan WFA

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mendukung secara penuh dan siap berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat untuk progam Mudik Lebaran Gratis, termasuk rencana penerapan bekerja dari mana saja (work from anywhere/WFA) mulai 24 Maret 2025.

    “Kami berdiskusi secara mendalam dan mendengarkan banyak hal. Pemprov DKI Jakarta akan memberikan dukungan sepenuhnya untuk pelaksanaan persiapan mudik Lebaran ini, termasuk kalau nanti Pemerintah Pusat menerapkan WFA,” kata Pramono usai menerima kedatangan Menteri Perhubungan (Menhub) RI Dudy Purwagandhi untuk membahas kolaborasi tersebut.di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, penerapan WFA dapat mencegah terjadinya penumpukan penumpang atau kendaraan saat mudik Lebaran.

    Lebih lanjut, Pramono mengatakan, Pemprov DKI Jakarta juga akan menyiapkan program mudik gratis bagi warga Jakarta dengan mengerahkan 520 bus.

    Pemprov DKI akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan agar pelaksanaan program mudik gratis berjalan lancar.

    “Hal lain secara khusus, saya sampaikan kepada Menteri Perhubungan, (sehabis Idul Fitri) pasti akan ada pendatang baru (ke Jakarta) yang mungkin jumlahnya menjadi lebih besar. Untuk itu, perlu kita antisipasi sejak awal. Saya akan memanusiakan siapapun di Jakarta, namun tetap harus kita tangani dengan baik agar tidak menjadi persoalan di kemudian hari bagi Jakarta,” kata Pramono.

    Pramono mengatakan, Kota Jakarta masih menjadi daya tarik tersendiri bagi pendatang baru untuk mencari lapangan kerja.

    Jakarta tidak bisa menutup diri, karena itu ia akan terus melakukan pembenahan di berbagai sektor, termasuk kependudukan.

    “Jakarta di bawah kepemimpinan saya, pasti terbuka dan lebih ramah, tetapi juga dengan ketegasan. Kami akan merumuskan strategi penanganan pendatang baru ini,” kata Pramono.

    Sementara itu, Dudy mengatakan, pertemuannya dengan Gubernur DKI Jakarta ini, selain bersilaturahmi, juga berkoordinasi terkait masalah transportasi publik dan persiapan Angkutan Lebaran 2025.

    Ia pun berterima kasih kepada Pramono yang memberikan dukungan penuh terhadap kesiapan Angkutan Lebaran 2025.

    “Kami mendapatkan dukungan penuh dari Gubernur Pramono. Terima kasih Pak Gubernur. Jakarta merupakan daerah asal para pemudik yang cukup besar. Sehingga, harapan kami, apabila melakukan sinergi dan kolaborasi dengan Pemprov DKI, maka penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2025 bisa berjalan dengan baik,” kata Dudy.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemerintah Fokus Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional dengan Serangkaian Kebijakan Strategis – Halaman all

    Pemerintah Fokus Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional dengan Serangkaian Kebijakan Strategis – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah terus berupaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan mencapai target yang telah ditetapkan melalui serangkaian kebijakan strategis. 

    Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen yang tercantum dalam APBN 2025.

    Pemerintah juga fokus pada implementasi kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, mulai dari penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga stimulus khusus untuk periode Ramadan dan Lebaran.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut disusun untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan memastikan stabilitas makroekonomi.

    “Pemerintah akan terus memantau perkembangan konsumsi individu dan peningkatan mobilitas masyarakat pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), khususnya Nyepi dan Lebaran, yang diperkirakan akan menggerakkan aktivitas ekonomi pada Triwulan I-2025,” kata Airlangga dalam rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang digelar pada Kamis (27/2/2025).

    Rapat ini dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza, serta perwakilan Kementerian/Lembaga lainnya.

    Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam Rapat Koordinasi Terbatas pada 17 Februari 2025 di Istana Negara terkait pencapaian target pertumbuhan ekonomi.

    Terdapat beberapa fenomena siklus pada sisi penawaran maupun permintaan yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I-2025.

    Dari sisi penawaran, peningkatan produksi industri non-migas, seperti industri makanan dan minuman serta tekstil, diantisipasi untuk memenuhi lonjakan permintaan selama periode Ramadan dan Lebaran. 

    Selain itu, konsumsi listrik selama Ramadan diperkirakan akan meningkat, dan sektor perdagangan besar serta eceran juga diharapkan tumbuh berkat dorongan supply domestik. 

    Dari sisi permintaan, puncak konsumsi rumah tangga selama Ramadan 2025 menjadi salah satu motor penggerak utama.

    Pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta akan meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan insentif listrik untuk menjaga penurunan nilai konsumsi listrik turut membantu masyarakat mengelola pengeluaran selama periode Ramadan.

    Optimalisasi Penyaluran Bansos

    Pemerintah memaksimalkan penyaluran bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan penyerapan gabah/beras petani. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp150 triliun untuk pencairan PKH Tahap I tahun 2025. 

    Penyaluran pencairan PKH difokuskan melalui PT Pos Indonesia dan Himbara, dengan prioritas memastikan bantuan tepat sasaran serta mendukung daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah.

    Selain itu, Pemerintah juga menambahkan anggaran sebesar Rp16,6 triliun kepada Perum Bulog untuk menyerap beras sebanyak 3 juta ton hingga April 2025. Langkah tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas harga beras, memastikan ketersediaan stok pangan nasional, serta mendukung penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat yang membutuhkan.

    Program tersebut diharapkan dapat membantu menstabilkan harga pangan serta memperkuat daya beli masyarakat selama periode Ramadan dan Lebaran.

    Pencairan THR bagi ASN dan Pekerja Swasta

    Pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta akan dicairkan tepat waktu, dengan ketentuan pencairan bagi ASN paling cepat 3 minggu sebelum Lebaran dan bagi pekerja swasta paling lambat 1 minggu sebelum Lebaran. 

    Percepatan pencairan THR untuk ASN dengan alokasi sekitar Rp50 triliun bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat secara signifikan, memperkuat konsumsi domestik, serta mendorong perputaran ekonomi di berbagai sektor, terutama perdagangan dan jasa.

    Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap stabilitas makroekonomi dan mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I-2025.

    Stimulus HBKN Ramadan & Lebaran Idulfitri 1446 H/2025 M

    1. Diskon Harga Tiket Pesawat: Pemerintah memberikan diskon harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi melalui insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 6?serta kebijakan lainnya, dengan estimasi penurunan harga tiket mencapai 13,2% – 14% yang berlaku pada periode HBKN 25 Maret s.d. 7 April 2025. Program tersebut bertujuan untuk mendukung pergerakan sekitar 180 juta orang, termasuk 110 juta wisatawan selama periode Lebaran. Selain itu, Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan maskapai nasional untuk memastikan ketersediaan kursi penerbangan yang memadai serta menjaga stabilitas harga tiket bagi masyarakat.

    2. Diskon Tarif Tol: Pemberian diskon tarif tol sebesar 20% untuk perjalanan jarak jauh selama periode mudik diharapkan dapat menekan biaya transportasi serta memperlancar distribusi barang dan jasa. Diskon ini berlaku untuk ruas tol utama yang menjadi jalur mudik. Pemerintah melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) akan melakukan koordinasi intensif untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas, termasuk penyediaan rest area yang memadai dan layanan informasi real-time bagi para pemudik.

    3. Program Diskon Belanja: Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan meluncurkan program diskon belanja seperti Program Friday Mubarak yang berlangsung pada 28 Februari–28 Maret 2025 di berbagai ritel yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo).

    Program tersebut mencakup bazar UMKM untuk komoditas minyak goreng, gula pasir, dan sembako lainnya serta berbagai promo harian dan spesial setiap Jumat, dengan target transaksi mencapai Rp75–77 triliun. 

    Terdapat juga program BINA Lebaran yang dijadwalkan pada 14–30 Maret 2025 dan akan digelar serentak di pusat perbelanjaan, mall, serta gerai anggota Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) dan Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI). Program tersebut menargetkan transaksi hingga Rp30 triliun. Selain itu, terdapat program lainnya seperti Bazaar Ramadhan dan Pasar Malam, Belanja Online Produk Lokal, dimana semua program tersebut diharapkan bisa mendorong konsumsi masyarakat dan meningkatkan penjualan UMKM secara signifikan.

    4. Program Pariwisata Mudik Lebaran: Pemerintah akan mengintegrasikan program pariwisata dengan momen mudik Lebaran melalui promosi destinasi wisata lokal, penyediaan paket wisata terjangkau, dan peningkatan fasilitas pariwisata di jalur-jalur mudik utama. 

    Pemerintah bersama BUMN, turut menyambut antusiasme wisatawan lokal dengan berbagai program insentif dan kolaborasi bersama pelaku industri pariwisata. Tujuan program tersebut juga untuk memastikan kenyamanan wisatawan lokal saat berwisata di destinasi tujuan mudik masing-masing serta mendorong peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    5. Stabilisasi Harga Pangan: Pemerintah bersama BUMN berupaya menjaga stabilitas harga pangan pokok menjelang Ramadan dan Lebaran 2025 dengan menggelar operasi pasar secara masif. Langkah tersebut melibatkan Perum Bulog, Perkebunan Nusantara, dan ID FOOD dalam penyediaan minyak goreng, gula konsumsi, daging kerbau beku, serta beras dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan Harga Eceran Tertinggi (HET). 

    Operasi pasar ini dilaksanakan di seluruh Indonesia melalui kantor PT Pos Indonesia mulai 24 Februari hingga 29 Maret 2025. Melalui langkah tersebut, Pemerintah berharap dapat menjaga ketersediaan pangan, menekan inflasi, dan melindungi daya beli masyarakat selama periode puncak konsumsi.

    Paket Stimulus Ekonomi

    1. Diskon Tarif Listrik: Diskon tarif listrik yang telah berjalan pada Januari dan Februari 2025, diberikan untuk menekan biaya hidup masyarakat serta mendukung konsumsi listrik rumah tangga dan industri kecil. Stimulus tersebut diharapkan turut membantu masyarakat mengelola pengeluaran selama periode Ramadan.

    2. PPN DTP Pembelian Properti dan Otomotif (EV): Pemerintah memberikan insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian properti dan kendaraan listrik (EV). Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong sektor properti dan otomotif sebagai penggerak utama ekonomi, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, serta mempercepat transisi ke energi bersih.

    3. PPnBM DTP Otomotif (EV dan Hybrid): Pemberian insentif berupa Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) untuk kendaraan listrik dan hybrid diharapkan dapat mempercepat adopsi kendaraan ramah lingkungan serta memperkuat industri otomotif nasional.

    4. PPh DTP Sektor Padat Karya: Insentif Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (PPh DTP) diberikan bagi sektor padat karya untuk mempertahankan daya saing industri dalam negeri. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong penciptaan lapangan kerja baru, meningkatkan ekspor, serta menjaga stabilitas sektor industri di tengah ketidakpastian ekonomi global.

    5. Stimulus Perpajakan dalam Kegiatan Usaha Bulion: Sinkronisasi aturan perpajakan khususnya pungutan PPh 22 atas transaksi penjualan antara produsen emas dan bullion bank. Stimulus diharapkan dapat meningkatan daya tarik serta mendukung pengembangan ekosistem kegiatan usaha bulion.

    Optimalisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

    Pemerintah akan mengoptimalkan penyaluran KUR dengan tujuan untuk memperkuat daya saing UMKM serta mendorong konsumsi dan investasi domestik guna mencapai target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025.

    Realisasi KUR pada periode Januari 2025 hingga 21 Februari 2025 telah mencapai Rp28,73 triliun atau sekitar 9,99?ri target tahun 2025 yang sebesar Rp287,47 triliun, dan telah diberikan kepada 531.148 debitur di berbagai sektor produktif.

    Pemerintah menargetkan hingga 31 Maret 2025, KUR dapat tersalur sebanyak Rp55,4 triliun.

    Penyaluran KUR difokuskan pada sektor-sektor prioritas yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian, termasuk sektor pertanian, perdagangan, dan manufaktur, serta mendukung transformasi ekonomi berbasis digital bagi UMKM.

     

  • Antisipasi Kemacetan Mudik 2025, Polri-Jasa Raharja Survei Jalur Pulau Jawa – Page 3

    Antisipasi Kemacetan Mudik 2025, Polri-Jasa Raharja Survei Jalur Pulau Jawa – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Korlantas Polri bersama PT Jasa Raharja melanjutkan giat survei jalur dalam rangka persiapan Operasi Ketupat 2025 menghadapi momen mudik Lebaran. Survei ini mencakup wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, hingga Jawa Barat.

    Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho memimpin giat tersebut didampingi Direktur Operasional PT Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana, hingga jajaran Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, dan stakeholder terkait lainnya.

    Agus menyampaikan apresiasi atas rencana strategi yang dipaparkan oleh Kasatlantas Polrestabes Bandung Kompol Danu Raditya Atmaja, Kasatlantas Polres Tasikmalaya AKP Riki Kustiawan, dan Kasat Lantas Polres Garut Iptu Aang Andi Suhandi, terkait kondisi terkini jalur di wilayahnya, serta gambaran rinci mengenai kesiapan jalur di sana.

    “Tata kelola persiapan Operasi Ketupat sudah cukup bagus, tapi jangan terlalu percaya diri. Silakan kuasai betul, bila perlu silakan lakukan tactical floor game. Jadi kita tidak boleh lengah, seperti yang disampaikan Kabag Ops tadi, jangan sampai meninggalkan tempat,” tutur Agus dalam keterangannya, Senin (3/3/2025).

    “Kepadatan dan perlambatan pasti ada, yang tidak boleh itu ada kemacetan. Maka dari itu, pastikan betul skenario-skenario itu bisa mencairkan sebelum terjadi kemacetan. Jadi belum sampai macet, Anda sudah mengalihkan, Anda sudah mengambil tindakan,” sambungnya.

    Dia menekankan bahwa tugas dari Polri dan stakeholder lainnya adalah untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, khususnya saat momen arus mudik dan balik Lebaran 2025.

    “Harus kita jamin bahwa arus mudik, arus balik, situasi kamtibmas, dan situasi kamseltibcarlantas betul-betul aman, selamat, tertib, dan lancar. Masih banyak waktu untuk kita perbaiki, dan selalu pastikan update dan cara bertindak terakhir seperti apa,” ungkap Agus.

     

  • Lebaran, Menhub Sebut Harga Tiket Pesawat Kelas Ekonomi Bakal Turun 13-14 Persen

    Lebaran, Menhub Sebut Harga Tiket Pesawat Kelas Ekonomi Bakal Turun 13-14 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengumumkan harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi akan turun 13-14 persen selama periode angkutan Lebaran 2025.

    “Kebijakan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memberikan kemudahan dan keringanan bagi masyarakat yang ingin pulang kampung saat Lebaran,” ujar Menhub Dudy, Minggu (2/3/2025), seperti dilansir Antara.

    Kebijakan ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan harga tiket pesawat guna meringankan beban masyarakat dan memastikan kelancaran perjalanan mudik.

    Penurunan harga tiket pesawat berlaku untuk penerbangan pada Senin (24/3/2025) hingga Senin (7/4/2025) dengan periode pembelian pada Sabtu (1/3/2025) hingga Senin (7/4/2025).

    Menhub menegaskan selain harga tiket yang lebih terjangkau, pemerintah juga akan memastikan ketersediaan kapasitas penerbangan agar perjalanan mudik tetap nyaman dan aman.

    “Kami ingin memastikan masyarakat bisa menikmati perjalanan yang lebih terjangkau, terutama pada momen penting seperti Lebaran 2025,” tambahnya harga tiket pesawat domestik turun.

    Pengumuman harga tiket pesawat domestik turun pada Lebaran 2025, disampaikan dalam konferensi pers di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, yang dihadiri Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PU Dody Hanggodo, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Menko AHY menyampaikan kebijakan ini merupakan hasil sinergi antara Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, dan pemangku kepentingan penerbangan. “Pemerintah berhasil menekan biaya avtur dan menurunkan ongkos layanan bandara di 37 bandara,” jelas AHY.

    Selain itu, tiket pesawat ekonomi juga mendapat insentif PPN yang sebagian ditanggung pemerintah, sebesar 6 persen.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18 Tahun 2025, yang mengatur pemotongan pajak pertambahan nilai (PPN) tiket pesawat kelas ekonomi domestik.

    “PPN tiket pesawat yang biasanya 11 persen, kini hanya 5 persen karena 6 persen ditanggung pemerintah,” jelasnya.

    Namun, kebijakan harga tiket pesawat domestik turun pada Lebaran 2025 hanya berlaku untuk tiket yang dibeli pada Sabtu (1/3/2025) hingga Senin (7/4/2025). Tiket yang sudah dibeli sebelumnya tidak mendapatkan pengurangan PPN.

  • Harga Tiket Pesawat Turun Sampai 14%, Kurang Berdampak?

    Harga Tiket Pesawat Turun Sampai 14%, Kurang Berdampak?

    Bisnis.com, JAKARTA – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) memprediksi potongan tarif tiket pesawat terbang 13—14 persen dan diskon tarif di sejumlah ruas tol belum cukup untuk berdampak bagi masyarakat.

    Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mengatakan bahwa bagi masyarakat menengah ke bawah agenda Lebaran juga membutuhkan program mudik gratis untuk meringankan beban masyarakat, jika mau mudik Lebaran.

    “Bukankah akan lebih murah, jika menggunakan moda transportasi bus gratis, KA gratis dan kapal laut gratis. Masyarakat menengah ke bawah sebelumnya mudik menggunakan moda gratis, sekarang harus mengeluarkan sejumlah uang untuk mudik,” ujarnya kepada Bisnis melalui pesan teks, Minggu (2/3/2025).

    Menurut akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata ini, masyarakat kelas menengah ke bawah yang selama ini dapat menikmati mudik lebaran secara grastis. Namun, pada 2025, peluangnya berkurang, lantaran adanya efisiensi anggaran dari pemerintah dan hanya mengandalkan BUMN untuk mudik gratis tahun ini.

    “Perum Damri, PT KAI dan PT Pelni berkeberatan jika dibebankan program mudik gratis. Selama ini PT KAI dan PT Pelni melaksanakan mudik gratis dengan anggaran dari Kementerian Perhubungan,” katanya.

    Berdasarkan data Kementerian Perhubungan (2024), kuota mudik gratis Kementerian Perhubungan pada 2023 mencapai total 80.792 penumpang dan 2024 meningkat menjadi total 85.694 penumpang.

    Dia juga menyebut bahwa peningkatan kuota kapal gratis pada 2024 hingga 174 persen dari Ditjen. Perhubungan Laut sangat membantu pemudik antar pulau yang tidak mampu membeli tiket pesawat terbang. Sementara kuota menggunakan KA gratis terjadi penurunan 40 persen. Kuota bus gratis pada 2024 meningkat sekitar 25 persen.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengumumkan penurunan harga tiket pesawat ekonomi domestik sebesar 13-14% menjelang Lebaran 2025 yakni mulai 1 Maret 2025 hingga 7 April 2025.

    Dia menyampaikan upaya penurunan tiket pesawat telah dilakukan dengan menurunkan biaya kebandarudaraan, kemudian mengurangi harga avtur di sebanyak 37 bandara.

    Tak hanya itu, dengan penurunan fuel surcharge tersebut, penurunan harga tiket pesawat dapat dilakukan seperti yang dilakukan pada periode Nataru.

    Pada periode Idulfitri ini, lanjutnya, tarif tiket pesawat dapat lebih ditekan dengan adanya tambahan insentif dari Kementerian Keuangan berupa pengurangan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN yang ditanggung sebesar 6%.

    “Ini yang akhirnya secara agregat mudah-mudahan pemerintah bisa menurunkan harga tiket pesawat ekonomi domestik secara keseluruhan selama kurang lebih 2 minggu di angka 13% – 14% harga penurunan tiketnya,” ujarnya, Sabtu (1/3/2025).

    Senada, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan untuk merealisasikan penurunan tarif tiket pesawat, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No.18/2025 terkait dengan PPN yang ditanggung pemerintah sebagian untuk tiket ekonomi bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan.

    Lebih jelasnya, Sri Mulyani menyampaikan dengan penerbitan kebijakan tersebut, pemerintah akan menanggung PPN sebesar 6% dan berlaku efektif bagi yang akan melakukan pembelian mulai 1 Maret 2025.

  • Duh! Mudik Gratis Lebaran Diprediksi Berkurang Imbas Efisiensi Anggaran

    Duh! Mudik Gratis Lebaran Diprediksi Berkurang Imbas Efisiensi Anggaran

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno memprediksi kuota mudik gratis berkurang atau bahkan lenyap di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

    Dia berharap pemerintah tidak menghapus anggaran untuk Program Mudik Gratis pada tahun ini. Padahal, Menteri Perhubungan hendaknya bersikeras minta tetap diadakan agenda ini untuk keselamatan dan meringankan beban keuangan masyarakat. 

    “Tujuan diadakannya mudik gratis untuk mengalihkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum, sehingga angka kecelakaan turun,” ujarnya kepada Bisnis melalui pesan teks Minggu (2/3/2025).

    Berdasarkan survei Potensi Pergerakan Angkutan Lebaran yang diselenggarakan Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, sejak  2024 menunjukkan pilihan angkutan umum (KA antar kota dan bus) menjadi moda transportasi prioritas pemudik. 

    Dia memerinci bahwa hasil Survey Potensi Pergerakan Angkutan Lebaran pada 2024, masyarakat yang memilih moda transportasi KA antar kota sebanyak 39,32 juta orang (20,3%), bus 37,51 juta orang (19,37%), mobil pribadi 35,42 juta orang (18,29%), dan sepeda motor 31,12 juta orang (16,07%).

    Dia melanjutkan, masyarakat juga memilih mobil sewa sebanyak 11,64 juta orang (6,01%), pesawat 10,97 juta orang (5,67%), kapal penyeberangan 10,65 juta orang (5,5%), mobil travel 8,27 juta orang (4,27%), kapal laut 2,9 juta orang (1,5%).

    Termasuk, moda lain seperti kereta cepat 1,42 juta orang (0,73%), kereta perkotaan 1,25 juta orang (0,65%), mobil angkutan sewa khusus (taksi online) 1,07 juta orang (0,55%), taksi regular 153,93 ribu orang ( 0,08%) dan sepeda 143,31 ribu orang (0,07%).

    Namun, dia menilai dengan mudik lebaran pada 2025, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tidak menyelenggarakan Program Mudik Gratis, maka akan ada potensi penurunan penggunaan moda transportasi umum.

    “Anggaran penyelenggaraan mudik gratis menggunakan bus, KA dan kapal laut dipangkas demi efisiensi anggaran. Mestinya, tidak semua program Kementerian Perhubungan dipangkas, terutama yang menyangkut keselamatan dan kepentingan masyarakat banyak,” tuturnya.

    Apalagi, dia menilai dengan penyelenggaraan mudik gratis tahun 2025 diserahkan ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih belum cukup.

    Mengingat pada 2024, Kementerian BUMN menggelar program mudik gratis dengan kuota 80.125 pemudik. Sedangkan, kuota mudik gratis dari Kementerian Perhubungan pada 2024 sebanyak 85.694 pemudik.

    “Berarti, jika diserahkan ke BUMN penyelenggaraan mudik gratis tahun 2025, maka BUMN harus menyediakan kuota dua kali lipat dari 2024, setidaknya sekitar 165.000 pemudik. Apa mungkin BUMN dapat menyediakan anggaran untuk itu?” imbuhnya. 

    Djoko pun mendorong Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi hendaknya minta pada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Presiden Prabowo Subianto agar tetap diadakan Program Mudik Gratis. Program Mudik gratis ini dimanfaatkan warga miskin untuk mudik. Selain juga untuk mengurangi pemudik menggunakan kendaraan pribadi dalam upaya menurunkan angka kecelakaan. 

    D samping itu, Menteri Perhubungan dapat menjanjikan dengan manajemen yang lebih baik, misal pendaftaran cukup 1 aplikasi. Pasti akan menambah jumlah pemudik menggunakan angkutan umum. 

    Sehingga, menurutnya, tidak banyak lagi ditemukan seat kosong, lantaran pemudik tidak bisa mendaftar lebih dari satu penyedia mudik gratis. Bagi pendaftar yang tidak memberitahu akan dikenakan sanksi tidak bisa ikut udik gratis tahun berikutnya.

  • Menhub: Status Bandara IKN Bakal Berubah Sebelum 2028

    Menhub: Status Bandara IKN Bakal Berubah Sebelum 2028

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menargetkan Bandara VVIP IKN Nusantara akan menjadi bandara umum sebelum 2028 atau sebelum Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi ibu kota politik. 

    Menhub Dudy mengatakan rencana perubahan status Bandara VVIP IKN ditargetkan rampung sebelum 2028. Dia menyebut, revisi aturan atau Keppres juga masih dalam tahap pembahasan. 

    “[Target menjadi bandara umum] saya harapkan sebelum itu ya, kalau memang dipindah tahun 2028 maka diharapkan [perubahan status] sudah selesai sebelum 2028,” kata Menhub Dudy di Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu (1/3/2025). 

    Bandara VVIP IKN sendiri telah resmi mendapatkan kode dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) yaitu WALK. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Bandara IKN ini memiliki nama Bandar Udara Internasional Nusantara dengan status operasi untuk umum. 

    Namun, Bandara IKN ini belum mendapatkan kode IATA. Kode IATA adalah kode tiga huruf yang digunakan untuk menandai bandara di seluruh dunia. Kode ini dibuat oleh Asosiasi Transportasi Udara Internasional (IATA).

    Pada perkembangan lain, konstruksi bandara IKN ditargetkan rampung Maret 2025. Plt. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Otorita IKN, Danis H Sumadilaga menyampaikan bahwa pembangunan Bandara IKN Nusantara berjalan sesuai rencana dan bahkan lebih cepat dari target yang ditetapkan. 

    Dia menargetkan proses konstruksi Bandara IKN itu akan rampung bulan depan. Di mana, saat ini masih dalam tahap finishing atau penyelesaian.

    “Kalau kontraknya sampai akhir April, tapi monitoring saya kemarin, akhir Maret sudah bisa selesai,” ujar Danis.

  • Mudik Gratis Dikurangi Akibat Efisiensi, Kendaraan Pribadi Berpotensi Mendominasi

    Mudik Gratis Dikurangi Akibat Efisiensi, Kendaraan Pribadi Berpotensi Mendominasi

    PIKIRAN RAKYAT – Efisiensi anggaran negara berpotensi mengurangi kuota program mudik gratis dari pemerintah pada Lebaran 2025. Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia, Djoko Setijowarno menilai kebijakan itu merugikan masyarakat kelas menengah ke bawah.

    “Menteri Perhubungan hendaknya bersikeras minta tetap diadakan program mudik gratis untuk keselamatan, selain untuk meringankan beban keuangan masyarakat. Tujuan diadakannya mudik gratis untuk mengalihkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum sehingga angka kecelakaan turun,” katanya, Minggu (2/3/2025).

    Dia menyebutkan kuota program mudik gratis pada 2024 terdiri dari 80.125 pemudik dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ditambah, kuota mudik gratis sebanyak 85.694 pemudik yang disediakan Kementerian Perhubungan.

    Pada tahun ini, Djoko mendapat informasi bahwa program mudik gratis hanya diadakan oleh Kementerian BUMN dengan kuota sekitar 100.000 pemudik. Menurutnya, kuota yang disediakan itu masih kurang karena jumlah pemudik cenderung naik dari tahun ke tahun.

    “Berarti, jika diserahkan ke BUMN penyelenggaraan mudik gratis tahun 2025, maka BUMN harus menyediakan kuota dua kali lipat dari tahun 2024. Setidaknya, kuotanya sekitar 165.000 pemudik,” ujarnya menyarankan.

    Bus antar kota berhenti di wilayah sekitar Gerbang Tol Cikopo Kabupaten Purwakarta beberapa waktu lalu. Penyelenggaraan mudik gratis dinilai meningkatkan penggunaan angkutan umum saat mudik lebaran dua tahun berturut-turut.

    Selain itu, Djoko menyarankan sistem pendaftaran mudik gratis yang dibuat terfokus lewat satu aplikasi. Tujuannya, untuk mencegah kursi kosong akibat satu pemudik yang mendaftarkan diri di beberapa penyedia program mudik gratis sekaligus, sehingga program mudik gratis bisa lebih efektif.

    Program mudik gratis dipercaya ikut menambah pengguna kendaraan umum untuk mudik dari sebelumnya didominasi kendaraan pribadi. Dengan demikian, pengurangan kuota mudik gratis dikhawatirkan kembali meningkatkan potensi pemudik menggunakan kendaraan pribadi baik roda empat maupun sepeda motor.

    “Melihat hasil survei dua tahun terakhir (2023 dan 2024), minat masyarakat Indonesia menggunakan angkutan umum meningkat. Tahun-tahun sebelumnya, hasil survei menunjukkan mayoritas memilih mobil pribadi dan sepeda motor,” kata Djoko.

    Hasil Survei Potensi Pergerakan Angkutan Lebaran 2024 mencatat 20,3 persen pemudik menggunakan kereta api antar kota (39,32 juta orang), 19,37 persen gunakan bus (37,51 juta orang), 18,29 persen mobil milik pribadi (35,42 juta orang) dan 16,07 persen sepeda motor (31,12 juta orang). Untuk pengguna mobil sewaan ada 6,01 persen (11,64 juta orang) dan pesawat 5,67 persen (10,97 juta orang).

    Kemudian, pemudik dengan kapal penyeberangan 10,65 juta orang (5,5 persen), mobil travel 8,27 juta orang (4,27 persen), kapal laut 2,9 juta orang (1,5 persen) dan angkutan lainnya 1,84 juta orang (0,95 persen). Sisanya, gunakan kereta cepat (1,42 juta orang), kereta perkotaan (1,25 juta orang), taksi online (1,07 juta orang), taksi regular (153,93 ribu orang) dan sepeda (143,31 ribu orang).

    “Diperkirakan mudik Lebaran tahun 2025, pengguna travel gelap akan meningkat mengingat mudik gratis ditiadakan yang diselenggarakan Kemenhub. Menggunakan travel gelap lebih murah dan lebih praktis,” tutur Djoko.

    Kereta Tambahan

    Sementara itu, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung belum memastikan akan menyediakan program mudik gratis. Mereka lebih memilih untuk terus menambah kereta api pada periode angkutan Lebaran 2025.

    Setelah menambah tiga kereta api jarak jauh, mereka kembali menambah dua kereta api yaitu KA Pasundan Lebaran dan KA Kutojaya Selatan Tambahan. Penambahan itu diakui untuk memberikan layanan transportasi kereta api yang baik bagi para pemudik.

    “Kami melihat adanya lonjakan permintaan tiket selama periode Lebaran. Dengan penambahan KA Pasundan Lebaran dan KA Kutojaya Selatan Tambahan, kami berharap dapat memberikan pilihan perjalanan yang lebih banyak dan nyaman bagi pelanggan,” ujar Executive Vice President KAI Daop 2 Bandung, Dicky Eka Priandana.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Efisiensi Anggaran, Program Mudik Gratis Diminta Jangan Dihapus – Page 3

    Efisiensi Anggaran, Program Mudik Gratis Diminta Jangan Dihapus – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno menyayangkan Pemerintah melalui Kementerian perhubungan tidak menyelenggarakan Program Mudik Gratis. Anggaran penyelenggaraan mudik gratis menggunakan bus, KA dan kapal laut dipangkas demi efisiensi anggaran.

    Djoko menilai mestinya, tidak semua program Kementerian Perhubungan dipangkas, terutama yang menyangkut keselamatan dan kepentingan masyarakat banyak. 

    “Menteri Perhubungan hendaknya bersikeras minta tetap diadakan Program Mudik Gratis untuk keselamatan, selain untuk meringankan beban keuangan masyarakat. Tujuan diadakannya mudik gratis untuk mengalihkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum (roda 4 dan roda 2), sehingga angka kecelakaan turun,” kata Djoko dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (2/3/2025)

    Djoko menambahkan program Mudik gratis ini dimanfaatkan warga miskin untuk mudik. Selain juga untuk mengurangi pemudik menggunakan kendaraan pribadi dalam upaya menurunkan angka kecelakaan. 

    Peningkatan Minat Masyarakat Mudik Pakai Angkutan Umum

    Djoko menyebut lebaran merupakan momentum sakral bagi masyarakat Indonesia, di mana banyak warga yang berupaya untuk pulang ke kampung halaman guna merayakan Idul Fitri bersama keluarga. 

    Berdasarkan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, sejak tahun 2023 terdapat peningkatan minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum. 

    Tahun 2023, moda KA antar kota menjadi pilihan 39,32 juta orang, disusul bus sebanyak 37,51 juta orang, mobil pribadi 35,42 juta orang, dan sepeda motor 31,12 juta orang. 

    Sementara pada 2024, jumlah pemudik yang memilih KA antar kota mencapai 39,32 juta orang (20,3%), bus 37,51 juta orang (19,37%), mobil pribadi 35,42 juta orang (18,29%), serta sepeda motor 31,12 juta orang (16,07%).